Perwakilan Provinsi Lampung KATA PENGANTAR

Perwakilan Provinsi Lampung

KATA PENGANTAR Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), oleh sebab itu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai salah satu unit eselon II mandiri di lingkungan BPKP juga wajib menyusun LKj. LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2015 ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019, yang memuat kegiatankegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perwakilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Penyusunan LKj dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2015. LKj sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) dan capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 2015 – 2019 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun 2015. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai

Laporan Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

i

PERWAKILANPROVINSI LAMPUNG

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1

B

Aspek Strategis Organisasi

2

C

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

4

D

Struktur Organisasi

5

E

Sistematika Penyajian

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN PERJANJIAN KINERJA A

B BAB III

9

1. Pernyataan Visi

10

2. Pernyataan Misi

10

3. Tujuan

17

4. Sasaran Strategis

17

5. Indikator Kinerja Utama

19

6. Program dan Kegiatan

21

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

22

AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA A

CapaianKinerja

34

B

Analisis Capaian Kinerja

43

Sasaran Strategis 1

43

1. Sasaran Strategis 1 Bidang Instansi Pemerintah Pusat

44

2. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntabilitas Pemda

50

3. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntan Negara

54

4. Sasaran Strategis 1 Bidang Investigasi

57

Sasaran Strategis 2

62

Sasaran Strategis 3

64

Sasaran Strategis 4

65

Realisasi Anggaran

69

C BAB IV

Rencana Strategis Tahun 2015-2019

PENUTUP

Laporan KinerjaTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

70

iii


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Halaman

DAFTAR TABEL 1.1

Posisi Pegawai Menurut Golongan per 31 Desember 2015

7

1.2

Data Pegawai Menurut Jabatan

7

2.1

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

19

2.2

Target Kinerja Sasaran StrategisTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

22

2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

23

2.4

Program, Sasaran Strategis Outcome, dan Kegiatan Tahun 2015

23

2.5

Program, Sasaran Strategis Output, dan Kegiatan Tahun 2015

26

3.1

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

35

3.2

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

36

3.3

Ringkasan Capaian Kinerja Output Tahun 2015

39

3.4

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang IPP Tahun 2015

44

3.5

Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang IPP Tahun 2015

45

3.6

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang APD Tahun 2015

50

3.7

Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang APD Tahun 2015

51

3.8

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang AN Tahun 2015

54

3.9

Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang AN Tahun 2015

55

3.10

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Investigasi Tahun 2015

57

3.11

Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Investigasi Tahun 2015

58

3.12

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2015

62

3.13

Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 2 Tahun 2015

63

3.14

Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2015

64

3.15

Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 3 Tahun 2015

64

3.16

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Usaha Tahun 2015

66

4.1

Ringkasan Capaian kinerja Tahun 2015

70


iv


DAFTAR GAMBAR 1.1

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

5

1.2

Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015

8

2.1

Alur Logika Program Pengawasan


18

v

I.

PENDAHULUAN

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan nasional agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa Perwakilan BPKP bertugas: 1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah; 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan 5. Menyelenggarakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

1

BAB I. PENDAHULUAN

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; 8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan/daerah, BUMN/ BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya, selain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional juga menjalankan mandat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

BAB I. PENDAHULUAN

Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut: 1.

Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2.

Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;

3.

Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya

melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:

1. Product Differences Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 dan Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai Auditor Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral).

2. Market Differences BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market nya, hal ini dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholders dan

stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung.

3. Methodology Differences Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit,

internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

3

BAB I. PENDAHULUAN

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014 serta Inpres 9 Tahun 2014, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/ penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan

consulting.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memberikan layanan kepada

stakeholders dengan melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu: 1. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional. Berisi kegiatan pengawasan yang berhubungan langsung dengan pengawalan prioritas pembangunan dalam nawa cita (100 janji presiden). 2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal. Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan ruang fiskal dan efisiensi pengeluaran. 3. Pengamanan Aset Negara/ Daerah. Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan daerah serta pengamanan aset tetap negara/daerah, 4. Peningkatan Governance System. Berisi Kegiatan pengawasan yang strategis dan bersifat makro dalam rangka perbaikan governance system di lingkungan kementerian/lembaga/pemda/ korporasi. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional yang dilakukan antara lain Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014, Evaluasi Kinerja pada Perusahaan Umum Daerah (PDAM), Monitoring Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar Provinsi Lampung Tahun 2015, Monitoring atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian, Audit atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Audit atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Audit Operasional Pelaksanaan Ketahanan Pangan Dana Dekonsentrasi dan Dana TP (APBN-P) Bidang Sarpras, Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar 4


BAB I. PENDAHULUAN

Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Berbantuan Luar Negeri, dan Probity Audit. Pengawasan Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal yang dilakukan antara lain Verifikasi Advance Payment DAK,

Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap, Audit PNBP,

Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah, dan Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional. Sedangkan pengawasan Pengamanan Aset Negara/Daerah yang dilakukan antara lain audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA), Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK-BPKP. Pengawasan terkait Peningkatan Governance System yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi Anti Korupsi, Sosialisasi Fraud Control Plan, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi, Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual, Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK, Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA, Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual, Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L, Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda, Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM, RSUD/Puskesmas BLUD, QA Assessment GCG/KPI/MR, Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM, Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM,

D. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-13/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, tampak sebagaimana berikut: Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung


5

BAB I. PENDAHULUAN

Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4. Bidang Akuntan Negara 5. Bidang Investigasi Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Tugas Pokok Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang adalah, sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. penyusunan rencana dan program pengawasan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, serta pelaporan hasil pengawasan. 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, serta evaluasi hasil pengawasan. 3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengawasan instansi pemerintah daerah

atas

permintaan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas serta evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabiltas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit atas indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit atas hambatan kelancaran pembangunan, serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. 6


BAB I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia (SDM), yang terdiri atas: Tabel 1.1. Posisi Pegawai Menurut Golongan per 31 Desember 2015

No

Uraian

Posisi per 1 Januari 2015

Tambah

Kurang

Posisi per 31 Desember 2015

1

Golongan IV

15

2

4

13

2

Golongan III

86

7

4

89

3

Golongan II

47

0

21

26

Total

148

9

29

128

Tabel 1.2.

Data Pegawai Menurut Jabatan No

Uraian

1

Pejabat Struktural

Posisi per Tambah 1 Januari 2015

Kurang

Posisi per 31 Desember 2015

- Eselon II

1

0

0

1

- Eselon III

5

1

1

5

- Eselon IV

4

1

1

4

2

Pejabat Fungsional Auditor

83

24

29

78

3

Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya

5

0

1

4

4

Pejabat Fungsional Umum

34

0

1

33

5

Calon PFA/CPNS

16

2

15

3

Total

148

28

48

128

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 melaporkan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP selama tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

7

BAB I. PENDAHULUAN

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2015 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini. Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja 2015

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV

LAMPIRAN

8


II. PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Peningkatan ini terlihat dari Visi, Misi dan Tujuan pada Renstra Tahun 2015–2019. Program pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung periode Tahun 2015-2019 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam Renstra mencakup dua program utama, yakni program pengawasan dan program dukungan pengawasan. Program pengawasan BPKP ditujukan dalam rangka program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP, sedangkan program dukungan pengawasan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang terdiri dari Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP dan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP. Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP telah melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan BPKP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKP merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana


9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1. Pernyataan Visi Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014. Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berisi Visi sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2. Pernyataan Misi Misi BPKP berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh seluruh unit untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan 10



negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tiga misi BPKP adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. a.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

dan

pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

11


menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan

consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang

mempunyai daya ungkit dalam

peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015  2019. Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015  2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan 12



pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi

kebijakan

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

termasuk

korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015  2019. Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan


13


sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN. Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP. Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015  2019. Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan

14



pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan. b.

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif Pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

MISI 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.


15


Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK. Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

MISI 3 Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan 16



organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis BPKP dengan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional dengan capaian Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

17


Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara sebesar 70% di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan capaian persentase Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/ Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai sebanyak 85% di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan 3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi dengan capaian persentase Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) sebanyak 85% dari Pemda di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 4) Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan indikator persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi sebanyak 80% dan kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana sebesar 8 skala likert. Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Alur Logika Program Pengawasan

18



5. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama BPKP dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 1. 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70% capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 1.1.1. Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% capaian penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung


19


NO


Indikator Kinerja Utama 2.2.2. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secara memadai Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 3.3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 3.3.3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) Sedangkan target Indikator Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 20152019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: Program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 1 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan 40% 40% 50% 60% 70% Negara Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 2 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai 50% 50% 65% 75% 85% Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 3 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

2015

2016

2017

2018

2019

5%

25%

45%

65%

85%

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama 1 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana

20

80% 7 Skala likert

80% 7 Skala likert

80% 7 Skala likert


80% 7 Skala likert

80% 8 Skala likert


6. Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengacu pada Program BPKP yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari: 1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06); 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01). Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP Tahun 2015 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat satu kegiatan pengawasan

(program 06) dan dua kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu: 1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dengan menghasilkan 134 output rekomendasi strategis; 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan menghasilkan

output 60 laporan; dan 3. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP dengan output sebanyak 3 (tiga) unit.


21


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2015 telah disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam perjanjian kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome dan output. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat lima indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya empat sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2019

Target 2015

Outcome 1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

%

70

40

2

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

%

85

50

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

%

85

5

4

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi

%

80

80

Skala likert

8

7

Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana

22



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 SASARAN KEGIATAN

TARGET Satuan Jumlah 3 4

INDIKATOR KINERJA

1 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

2 Indikator Kinerja Kegiatan 1. Rekomendasi Hasil Pengawasan 2. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

3 Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

Indikator Kinerja Kegiatan 1.

Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

2.

Tersedianya sarana dan prasarana BPKP

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

130 2 2

laporan

60

Unit

1

Unit

2

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari dua program, yaitu: 1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp3.718.255.000,00. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dengan anggaran sebesar Rp24.547.297.000, yang terdiri dari:  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan anggaran sebesar Rp24.297.297.000; dan  Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Anggaran sebesar Rp28.265.552.000,00 dalam rangka untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang sama kemudian dialokasikan menurut indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP Tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5. Tabel 2.4. Program, Sasaran Strategis Outcome, dan Kegiatan Tahun 2015 No

Uraian Indikator Kinerja Utama

Target 2015

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 1. 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP sebesar 130 Rekomendasi


23


No


Target 2015

Rekomendasi Hasil Pengawasan

130

Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat)

16

1 2 3

4

5 6 7

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Program Ketahanan Energi]; [Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [Audit KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan], [Audit Keuangan PAMSIMAS III], [Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)]; [Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Daerah] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar], [Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemenag], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN], [Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit kinerja pada Bawaslu] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU]. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya]

Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1

2 3

4

24

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa]. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah], [Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi]. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

3 2 3

3

3 1 1

12 5

1 3

3


No


Target 2015

Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A].

Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntan Negara) 1 2 3 4 5

6 7

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [EValuasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]

Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Investigasi) 1

34 6 6 2 2 10

2 6

68 61

2

Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif pada BUMN/BUMD] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi]

3

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan]

1

4

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum]

1

5

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan]

1

6

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim]

1

7 8

1

1 1

Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% capaian penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1 2

3

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda [Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda]


2 1

25


No


Target 2015

Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 3. 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda [Peningkatan Kualitas LAKIP], [Penilaian Risiko Tertentu di Tingkat Pemda], [Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP].

1 1

Tabel 2.5. Program, Sasaran Strategis Output, dan Kegiatan Tahun 2015 NO


Program 1: Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran Strategis 1.1: Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 130 Rekomendasi Hasil Pengawasan, didukung 317 kegiatan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

26

Program Ketahanan Energi Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten A Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten B Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten C Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten D Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten E Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten F Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten G Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Kabupaten H Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 pada Provinsi Lampung Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 Kompilasi pada Provinsi Lampung Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Kompilasi) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 3 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 2 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 1 Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866; 8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota A Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866; 8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015


NO 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866; 8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota B Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866; 8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota C Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866; 8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota D Audit KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan (IFAD 755; 8079; 8217; TF098819)Provinsi Lampung Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi Lampung Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi Lampung Kab Tanggamus Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID Provinsi Lampung Universitas Malahayati Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID Provinsi Lampung Universitas Lampung Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP) Lampung TA berakhir per 31 Desember 2014 Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Loan IBRD No.4834 IND (Bandar Lampung- By Pass Paket A ) TA berakhir per 31 Desember 2014 Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Loan IBRD No.4834 IND (Bandar Lampung- By Pass Paket B ) TA berakhir per 31 Desember 2014 Audit Keu. atas Lap.Keu.Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) Loan IBRD No.7669-ID pada BBWS Mesuji Lampung TA berakhir per 31 Desember 2014 Rakor Audit PHLN Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK 1 Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK 2 Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Daerah Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar pada Kab/Kota A Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar pada Kab/Kota B Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Provinsi Lampung (Kompilasi) Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota A Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota B Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota C Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Provinsi Lampung (Kompilasi) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L A Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L B Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L C Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga A semester I tahun 2015 Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga B semester I tahun 2015 Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga C semester I tahun 2015 Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 1 Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 2 Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 3 Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 1 Kemendikbud Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 2 Kemendikbud LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

27


NO 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.


79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 3 Kemendikbud Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 4 Kemendikbud Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 5 Kemendikbud Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 1 Kemenag Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 2 Kemenag Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 3 Kemenag Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 4 Kemenag Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 5 Kemenag Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 1 Kemensos RI Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2 Kemensos RI Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 3 Kemensos RI Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 4 Kemensos RI Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 5 Kemensos RI Audit Operasional Bantuan Operasional PTN Kemendikbud Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 1 Kemensos Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 2 Kemensos Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 3 Kemensos Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 4 Kemensos Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 5 Kemensos Audit Operasional DSP dan DRR 1 BNPB Audit Operasional DSP dan DRR 2 BNPB Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU Penilaian Resiko pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP bidang Polsoskam Lainnya pada KPU Penilaian Resiko pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP bidang Polsoskam Lainnya pada Bawaslu Audit Kinerja pada Bawaslu Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 2 Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 1 Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja 2 Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja 1 Pemantauan Transparansi PBJ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman 2 Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman 1 Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan 2 Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan 1 Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan 2 Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan 1 Kajian Permasalahan PBJ/Pengadaan Barang dan Jasa 1 Evaluasi SAKIP Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit 2 Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit 1 Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 4 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 3 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 2 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 1 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 10 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 9 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 8 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 7 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 6

28


78.


NO 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 5 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 4 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 3 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 2 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 1 Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 3 Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 2 Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 1 Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI), ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 3 Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI), ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 2 Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI), ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 1 Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah 3 Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah 2 Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah 1 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 44 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 43 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 42 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 41 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 40 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 39 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 38 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 37 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 36 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 35 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 34 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 33 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 32 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 31 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 30 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 29 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 28 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 27 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 26 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 25 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 24 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 23 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 22 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 21 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 20 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 19 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 18 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 17 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 16 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 15 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 14 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 13 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 12 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 11 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

29


NO 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.


202. 203.

Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 10 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 9 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 8 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 7 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 6 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 5 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 4 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 3 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 2 Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 1 Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 3 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 2 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 1 Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 4 Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 3 Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 2 Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 1 Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 4 Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 3 Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 2 Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 1 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 4 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 3 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 2 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 1 Penyerapan Anggaran Pemda 5 Penyerapan Anggaran Pemda 4 Penyerapan Anggaran Pemda 3 Penyerapan Anggaran Pemda 2 Penyerapan Anggaran Pemda 1 Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 4 Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 3 Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 2 Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 1 Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi QA Assessment GCG/KPI/MR pada Kab Lampung Utara Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada RSUD Provinsi Lampung Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada RSUD Kab Lampung Selatan Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada RSUD Kab Tulang Bawang Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada RSUD Kab Pringsewu Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada RSUD Kab Pesawaran Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kota Bandar Lampung Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kab Lampung Barat Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesmas BLUD Kab Pringsewu

30


166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.


NO 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Lampung Barat Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Tanggamus Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Pringsewu Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kab Tulang Bawang Evaluasi Kinerja Perusda pada BUMD Kota Bandar Lampung Penyusunan Profil BUMD se Provinsi Lampung Rapat Kerja Bidang Akuntan Negara 1 Rapat Kerja Bidang Akuntan Negara 2 Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Lampung Selatan Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Tanggamus Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Tulang Bawang Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Lampung Timur Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Pringsewu Audit/Evaluasi Kinerja PDAM (Kompilasi) Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Selatan Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pringsewu Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pesawaran Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanggamus Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tulang Bawang Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Timur Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Barat Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Lampung Selatan Evaluasi Kinerja RSD BLUD Provinsi Lampung Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kota Bandar Lampung Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Tulang Bawang Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Lampung Utara Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda Provinsi Lampung Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD RSUD Kabupaten Lampung Selatan Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB RSD/PKM RSUD BLUD Kabupaten Pesawaran Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM RSD/PKM RSUD BLUD Kabupaten Pesawaran Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD Kabupaten Pesawaran Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD Kabupaten Tanggamus Evaluasi GCG pada BPD/BPR Kabupaten Lampung Utara Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kota Bandar Lampung Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kabupaten Lampung Barat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kabupaten Lampung Timur Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 16 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 15 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 14 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 13 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 12 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 11 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 10 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 9 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 8 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 7 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 6 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 5 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 4 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 3 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 2 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 1 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

31


NO


256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.

Sosialisasi Program Anti Korupsi Kajian Hasil Pengawasan Fraud Control Plan 4 Fraud Control Plan 3 Fraud Control Plan 2 Fraud Control Plan 1 Forum Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 32 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 31 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 30 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 29 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 28 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 27 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 26 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 25 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 24 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 23 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 22 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 21 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 20 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 19 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 18 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 17 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 16 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 15 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 14 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 13 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 12 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 11 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 10 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 9 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 8 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 7 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 6 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 5 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 4 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 3 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 2 Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 1 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 7 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 6 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 5 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 4 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 3 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 2 Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 1 Koordinasi Hasil Pengawasan 4 Koordinasi Hasil Pengawasan 3 Koordinasi Hasil Pengawasan 2 Koordinasi Hasil Pengawasan 1 Pemberian Keterangan Ahli 4 Pemberian Keterangan Ahli 3 Pemberian Keterangan Ahli 2 Pemberian Keterangan Ahli 1 Audit Investigatif pada BUMN/BUMD Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 3

32



NO


312. 313. 314. 315. 316. 317.

Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 2 Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 1 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Audit Penyesuaian Harga 2 Audit Penyesuaian Harga 1 Audit Klaim

318. 319. 320. 321.

Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda Peningkatan Kualitas LAKIP 1 Penilaian Resiko Tertentu di Tingkat Pemda Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP 1

Dua (2) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI, didukung empat kegiatan, yaitu:

Dua (2) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP, didukung tiga kegitan, yaitu: 322. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 3 323. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 2 324. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 1

Program 2: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Sasaran Strategis 2. 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (Laporan) Sasaran Strategis 2. 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert 1. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP 2. Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP


33

III. A.

AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA engukuran

capaian

kinerja

tahun

2015

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pengukuran kinerja pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menetapkan rumusan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut dinilai dapat merepresentasikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi capaian IKU dominan dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang di bawah target untuk mengindentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (performance improvement) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kinerja Bidang/Bagian terkait. Sesuai dengan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015–2019, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai Bidang/Bagian terkait. Pengukuran pencapaian sasaran strategis output dihitung secara proporsional (misal target output 16, rencana PP yg mendukung output 79 PP, realisasi PP 42, maka

output dihitung 42/79x16=8,51 (dibulatkan menjadi 9) atau 53,16%. Pengukuran pencapaian sasaran strategis outcome IKU 1 dan 2 dihitung satu output yang berisi lebih dari satu rekomendasi, outcome dihitung proporsional terhadap rekomendasi yg ditindaklanjuti, sedangkan IKU 3, Outcome dihitung jumlah K/L/Pemda yg IACM nya proses menuju level 3 dibagi jumlah K/L/Pemda yang sudah dinilai IACM-nya, dikali 100%.


34

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Outcome dihitung dari rata-rata outcome per bidang. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas tiga IKU dominan merupakan tahun pertama Renstra 2015-2019 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut ini. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung `4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2019

Terget 2015

Reali sasi 2015

Capaian 2015

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efekti vitas SPI Korporasi secara memadai

%

70

40

38,77

96,92

%

85

50

50

100,00

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

%

85

5

5

100,00

Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana

%

80

80

80

100,00

Skala likert

8

7

7

100,00

Outcome


35


Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 No


Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 1. 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 40% capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung % 40,00 38,77 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Rek 130 146 144 126 Keuangan Negara % 40,00 40,00 No Indikator Out Come yang mendukung capaian indikator kinerja utama (Bidwas Rek 16 16 16 16 Instansi Pemerintah Pusat) 1

2

3

4

5

6

36

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Program ketahanan energi], [Pengawasan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN], [Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Negara] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)], [Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kemendikbud RI], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kementerian Agama], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN Kemendikbud], [Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit Operasional DSP dan DRR BNPB], [Audit kinerja pada Bawaslu] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU]. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015]

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00



No 7

Uraian Indikator Kinerja Utama Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya]

Indikator Out Come yang mendukung capaian indikator kinerja utama (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1

2 3

4

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa]. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah], [Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi]. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A].

Indikator Out Come yang mendukung capaian indikator kinerja utama (Bidang Akuntan Negara) 1

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

1

1

1

1

100,00

%

40,00

Rek

12

12

12

12

Rek

5

5

5

5

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

%

40,00

Rek

34

34

32

32

Rek

6

6

6

6

40,00

37,65


37

100,00

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA No


2

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]

3 4

5

6

7

Indikator Out Come yang mendukung capaian indikator kinerja utama (Bidang Investigasi) 1

2 3 4 5 6 7 8

Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif pada BUMN/BUMD] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

6

6

6

6

100,00

Rek

2

2

0

0

0,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

10

10

10

10

100,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

6

6

6

6

100,00

%

40,00

Rek

68

84

84

66

Rek

61

66

66

61

100,00

Rek

1

2

2

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

9

9

1

100,00

Rek

1

6

6

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

0

0

0

0,00

Rek

1

0

0

0

0,00

38,82

Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 38



No


Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 50% capaian penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada % 50,00 50,00 K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara Rek 2 2 2 2 memadai (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1 2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda [Peningkatan Kualitas LAKIP], [Penilaian Risiko Tertentu di Tingkat Pemda], [Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP].

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda [Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda]

Rek

Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 3. 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 5% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung % 5,00 5,00 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) (Bidang Akuntabilitas Pemda) Rek 2 2 2 2 1

2

2

2

2

100,00

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

Tabel 3.3 Ringkasan Capaian Kinerja Output Tahun 2015 No


Target

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 1. 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP sebesar 130 Rekomendasi Rekomendasi Hasil Pengawasan 130 324 324 128 98,46 Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) 1

2

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Program Ketahanan Energi]; [Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK]

16

79

79

16

100,00

3

11

11

3

100,00

2

6

6

2

100,00


39



Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

3

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [Audit KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan], [Audit Keuangan PAMSIMAS III], [Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)]; [Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Daerah] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar], [Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemenag], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN], [Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit kinerja pada Bawaslu] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU]. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya]

3

17

17

3

100,00

3

35

35

3

100,00

3

5

5

3

100,00

1

3

3

1

100,00

1

2

2

1

100,00

12

114

114

12

100,00

5

22

22

5

100,00

1

10

10

1

100,00

4

5

6

7

Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1

2

40

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa]. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP]



No


Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

3

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah], [Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi]. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A].

3

64

64

3

100,00

3

18

18

3

100,00

34

46

46

34

100,00

6

14

14

6

100,00

6

5

5

6

100,00

2

1

1

2

100,00

2

5

5

2

100,00

10

10

10

10

100,00

2

5

5

2

100,00

6

6

6

6

100,00

4

Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntan Negara) 1

2

3 4

5

6 7

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [EValuasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi /Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]


41


Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

68

85

85

66

97,06

Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif pada BUMN/BUMD] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program Anti Korupsi] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim]

61

66

66

61

100,00

1

2

2

1

100,00

1

1

1

1

100,00

1

9

9

1

100,00

1

6

6

1

100,00

1

1

1

1

100,00

1

0

0

0

0.00

1

0

0

0

0,00


2

3

3

2

100,00

1

1

1

1

100,00


1


Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Investigasi) 1

2 3 4 5 6 7 8

Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% capaian penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas 3 4 4 3 100,00 Pemda) 1 2

Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sasaran Strategis 3. 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas 1 3 3 1 100,00 Pemda) 1

3

3

1

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 3. 42


100,00


B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,

khususnya terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis, sebagaimana terinci dalam Lampiran 3. Analisis tentang capaian kinerja tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 40% capaian Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level assurance BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

43


menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) merupakan salah satu target yang hendak diupayakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai perwujudan fungsi assurance dan consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah dengan melaksanakan audit, evaluasi, monitoring dan pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat melakukan fungsi assurance dan consulting kepada para mitra kerja. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang disampaikan kepada stakeholder utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar 40%, yang diindikasikan oleh satu IKU yang terkait langsung dengan bidang teknis yang melaksanakan fungsi assurance dan consulting. 1. Sasaran Strategis 1 Bidang Instansi Pemerintah Pusat Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) disajikan dalam Tabel 3.4 dan 3.5 berikut ini: Tabel 3.4 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang IPP Tahun 2015 No


Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1

2

3

44

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Program ketahanan energi], [Pengawasan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN], [Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Negara]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

%

40,00

Rek

16

16

16

16

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

40,00



No


4

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)], [Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kemendikbud RI], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kementerian Agama], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN Kemendikbud], [Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit Operasional DSP dan DRR BNPB], [Audit kinerja pada Bawaslu] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU]. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya]

5

6

7

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Tabel 3.5 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang IPP Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 1

2

3

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Program Ketahanan Energi]; [Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [Audit KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan], [Audit Keuangan PAMSIMAS III], [Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

16

79

79

16

100,00

3

11

11

3

100,00

2

6

6

2

100,00

3

17

17

3

100,00


45


4

5

6

7

Uraian Indikator Kinerja Utama Project (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)]; [Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Daerah] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar], [Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud], [Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemenag], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN], [Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit kinerja pada Bawaslu] Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU]. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015] Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya]

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

3

35

35

3

100,00

3

5

5

3

100,00

1

3

3

1

100,00

1

2

2

1

100,00

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang IPP dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 16 atau sebesar 100% dari target sebanyak 16. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 40% atau sebesar 100% dari target sebanyak 40% rekomendasi. IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) mempunyai tujuh rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak sebelas laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi didukung oleh Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah melakukan audit pada sembilan kabupaten/ kota dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 46



1) Melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja KMK/TAM Kabupaten dan FM dan melaporkannya sebagai bagian dari hasil pengendalian pelaksanaan PPIP kepada Tim Pelaksana PPIP. 2) Fasilitator Masyarakat (FM) agar lebih proaktif dalam melakukan pendampingan kepada masing-masing OMS. 3) Fasilitator Masyarakat (FM) agar lebih optimal dalam melakukan sosialisasi terhadap pemberdayaan KPP atas infrastruktur yang telah dibangun. b. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan didukung oleh kegiatan pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK pada Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 dari tảrget lima satker yang didampingi telah tercapai 100% dengan Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan dari Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut: 1) Perbaikan Governance Process melalui peningkatan koordinasi dengan pihakpihak

terkait

sehubungan

dengan

pembuatan

sertifikat

tanah

dan

mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2014 disamping itu juga bẻrkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang Inventaris untuk mempercepat proses pembuatan Surat Penghapusan Barang. 2) Meningkatkan

pengamanan

aset

negara

dengan

mengusulkan

kepada

Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan status ATR (Aset Tetap dalam Renovasi) senilai Rp152.724.829.149,00 menjadi jalan nasional arteri atau kolektor dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahun 2014. c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 17 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.


47


Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara dilakukan melalui Audit Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PAMSIMAS III, Health Professional Education Quality (HPEQ),

Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP), Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP), Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP); Berdasarkan hasil audit terhadap 17 laporan guna Meningkatan Pengelolaan

Keuangan

Kebendaharaan

Umum

Daerah

telah

disampaikan

rekomendasi sebagai berikut: 1) Peningkatan

ketaatan

terhadap

ketentuan

dengan

merealisasikan

Dana

Pendamping APBD bagi kabupaten yang menerima dana bantuan sosial sebagai kewajiban yang telah disepakati. 2) Peningkatan kinerja Koordinator LKM melalui fasilitasi pemberian dana bergulir kepada masyarakat/anggota KSM yang memenuhi kriteria dan layak untuk diberikan bantuan dalam program. Peningkatan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

melalui

pengembalian dana kontribusi universitas yang akan digunakan untuk manajemen program PHK-PKPD/HPEQ Project dan melaksanakan

pencairan

dana

tersebut

sesuai dengan rencana dan peruntukannya yang tercantum dalam proposal serta kontrak yang telah disepakati d. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 35 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi dilakukan melalui Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, Audit Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014, Audit Operasional Atas Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan TA 2014, Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional, berdasarkan hasil audit terhadap program pada 35 kegiatan guna Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi telah diberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah dan Kemenkes untuk melakukan koordinasi dalam menangani fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan tempat tidur kelas III. 48



2) Tim monev agar mengefektifkan pelaksanaan JKN melalui akuntabilitas tugas dan fungsi tim monev. 3) Pemerintahan kabupaten/kota agar mengunakan sisa dana jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan dilakukan dengan pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan pada lima K/L di Bawaslu, KPU, Kepolisian Daerah Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Kẹjaksaan Tinggi Lampung. Dalam memperbaiki Akuntabilitas Pelaporan tersebut telah direkomendasikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan pengendalian intern atas uang pengganti dan denda/tilang verstek, yang dikelola Kejaksaan Tinggi Lampung. 2) Perbaikan Governance Process melalui pengusulan penghapusan BMN yang kondisinya rusak berat ke KPKNL. 3) Meningkatkan pengendalian intern atas persediaan dan Aset Tetap dengan cara melakukan opname persediaan dan Inventarisasi Aset Tetap secara berkala. f. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak tiga laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklnajuti. Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara dilaksanakan melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015 pada tiga Kementerian/Lembaga dari target tiga K/L di Kepolisian Daerah Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Mahkamah Agung, berdasarkan hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015 pada tiga Kementerian/Lembaga di Satuan kerja yang realisasi anggaran per 30 September 2015 untuk belanja MAK 53 kurang dari 60%, dalam perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara telah LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

49


direkomendasikan agar melakukan koordinasi yang intensif di awal tahun anggaran dengan Pokja/ULP Barang dan Jasa dalam rangka merealisasikan Belanja Modal. g. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak dua laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L dengan melakukan Penilaian Risiko/ Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada lingkungan KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung dari tảrget dua Lembaga tếrsebut telah tercapai 100% berupa Penilaian Risiko dan Penyusunan RTP, dan telah dỉrekomendasikan untuk memantau tidak lanjut pelaksanaan RTP tersebut. 2. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) disajikan dalam Tabel 3.6 dan 3.7 berikut ini: Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang APD Tahun 2015 No


Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1

2 3

50

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa]. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

%

40,00

Rek

12

12

12

12

Rek

5

5

5

5

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

3

3

3

3

100,00

40,00



No

4

Uraian Indikator Kinerja Utama dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah], [Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi]. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A].

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

3

3

3

3

100,00

Tabel 3.7 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang APD Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 1

2 3

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa]. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah],

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

12

114

114

12

100,00

5

22

22

5

100,00

1

10

10

1

100,00

3

64

64

3

100,00


51



Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

3

18

18

3

100,00

[Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi]. 4

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A].

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 12 atau sebesar 100% dari target sebanyak 12. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 40% atau sebesar 100% dari target sebanyak 40% rekomendasi. IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah) mempunyai empat rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dengan uraian sebagai berikut: a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi. didukung oleh kegiatan sebagai berikut: -

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa,

-

Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja,

-

Pemantauan Transparansi PBJ,

-

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

-

Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman,

-

Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan,

-

Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan,

-

Kajian Permasalahan PBJ/Pengadaan Barang dan Jasa,

-

Evaluasi SAKIP,

-

Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit,

-

Perencanaan Pembangunan Daerah,

-

Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos,

-

Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target lima rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 52



22 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target lima rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. b. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK – BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak sepuluh laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut: -

Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah,

-

Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan,

-

Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah,

-

Pengawasan atas DAK, DAU, DBH,

-

Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015),

-

Penyerapan Anggaran Pemda,

-

Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah,

-

Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 64 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. d. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan didukung oleh kegiatan sebagai berikut: - Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD, - Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda, - Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual, - Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK, - Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA, - Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B, - Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

53


Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 18 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. 3.

Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntan Negara Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Akuntan Negara (AN)

disajikan dalam Tabel 3.8 dan 3.9 berikut ini: Tabel 3.8 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Akuntan Negara Tahun 2015 No


Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara (Bidang Akuntan Negara) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1

2

3 4

5

6

7

54

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

%

40,00

Rek

34

34

32

32

Rek

6

6

6

6

100,00

Rek

6

6

6

6

100,00

Rek

2

2

0

0

0,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

10

10

10

10

100,00

Rek

2

2

2

2

100,00

Rek

6

6

6

6

100,00

37,65



Tabel 3.9 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Akuntan Negara Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntan Negara) Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 1

2

3 4

5

6 7

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [EValuasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD] Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD] Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi /Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

34

46

46

34

100,00

6

14

14

6

100,00

6

5

5

6

100,00

2

1

1

2

100,00

2

5

5

2

100,00

10

10

10

10

100,00

2

5

5

2

100,00

6

6

6

6

100,00

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang AN dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 34 atau sebesar 100% dari target sebanyak 34. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 37,65% atau sebesar 94,12% dari target sebanyak 40% rekomendasi. IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Akuntan Negara) mempunyai tujuh rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Kooporasi LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

55


- Evaluasi Kinerja PDAM - Evaluasi Kinerja RSD BLUD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 14 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. b. Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Assesment GCG - Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi, didukung oleh kegiatan Evaluasi Kinerja Perusda. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dari target satu laporan namun belum merealisasikan capaian outcome sebanyak dua rekomendasi. Tidak tercapainya IKU Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi tersebut dikarenakan tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan. d. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Asistensi Penatakelolaan Keuangan BLUD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. e. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Asistensi/Bimtek Persiapan Penerapan GCG di PDAM, - Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman/Kebijakan Akuntansi RSUD/Puskesmas BLUD, - Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM, 56



- Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM, - Penyusunan Profil BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target sepuluh rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak sepuluh laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target sepuluh rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. f. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Reviu Laporan Keuangan PDAM Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. g. Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD - Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD - Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD - Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. 4.

Sasaran Strategis 1 Bidang Investigasi Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Investigasi disajikan dalam

Tabel 3.10 dan 3.11 berikut ini: Tabel 3.10 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Investigasi Tahun 2015 No


Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara (Bidang Investigasi) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama

Satu an

Target

%

40,00

Rek

68

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

38,82 85

85


66

57



1

Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif pada BUMN/BUMD] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim]

2 3 4 5 6 7 8

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

61

66

66

61

100,00

Rek

1

2

2

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

9

9

1

100,00

Rek

1

6

6

1

100,00

Rek

1

1

1

1

100,00

Rek

1

0

0

0

0,00

Rek

1

0

0

0

0,00

Tabel 3.11 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Investigasi Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Investigasi)

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

68

85

85

66

97,06

61

66

66

61

100,00

1

2

2

1

100,00

1

1

1

1

100,00

1

9

9

1

100,00

1

6

6

1

100,00

1

1

1

1

100,00

1

0

0

0

0.00

1

0

0

0

0,00

Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 1

2 3 4 5 6 7 8

Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif pada BUMN/BUMD] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program Anti Korupsi] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum] Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim]

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang Investigasi dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 66 atau sebesar 97,06% dari target sebanyak 68. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis 58



outcome tahun 2015 tercapai 38,82% atau sebesar 97,06% dari target sebanyak 40% rekomendasi. IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Investigasi) mempunyai delapan rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Rekomendasi Keinvestigsian , didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: - Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada K/L/IPP/IPD - Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/BUMD - Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD - Pemberian Keterangan Ahli - Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD - Audit Investigatif pada BUMN/BUMD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target 61 rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 66 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target 61 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Keinvestigasian, telah dilaksanakan sebanyak 66 rekomendasi dari 73 PP, sedangkan tujuh rekomendasi belum dapat dilaksanakan dikarenakan data-data yang diperlukan dalam rangka penyelesaian laporan masih belum didapat dari Penyidik. Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada K/L/IPP/IPD sebanyak 27 Rekomendasi dari 31 PP yang dilaksanakan, Pemberian Keterangan Ahli (PKA) K/L/IPP/IPD (meliputi PKA kepada Penyidik dan PKA dalam Persidangan di Pengadilan) sebanyak 39 rekomendasi dari 39 PP yang dilaksanakan dan rekomendasi untuk Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD atas tiga PP belum dilaksanakan. Sedangkan untuk Rekomendasi Keinvestigasian pada Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada BUMN/BUMD dan Audit Investigatif pada BUMN/BUMD untuk tahun 2015 tidak dilakukan karena tidak ada permintaan dari Penyidik.


59


b. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Sosialisasi Program Anti Korupsi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target 1 rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak dua laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) sebanyak dua rekomendasi dari dua PP/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pada bulan Juni 2015 dengan peserta sosialisasi dari Himpunan Mahasiswa Akuntasnsi IBI Darmajaya dan pada bulan November 2015 dengan peserta dari Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL). c. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kajian Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Kajian Hasil Pengawasan sebanyak satu rekomendasi dari satu PP yang telah dilaksanakan yaitu Kajian atas Fleksibilitas Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan Studi Implementasi di RSUD A. Yani Kota Metro yang dilaksanakan pada bulan November 2015. d. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kajian Fraud Control Plan dan Forum. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak sembilan laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Fraud Control Plan (FCP) dan Forum sebanyak sembilan rekomendasi dari sembilan PP yang telah dilaksanakan yaitu lima rekomendasi dari lima PP untuk kegiatan FCP meliputi Sosialisasi FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan,

Diagnostic Assesment FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, Bimbingan Teknis FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, Narasumber FCP Kabupaten Mesuji, Sosialisasi FCP di PDAM Kabupaten Pesawaran dan tiga rekomendasi dari tiga kegiatan Forum meliputi Narasumber pada kegiatan 60



Kejaksaan Tinggi di Pringsewu, Narasumber pada kegiatan In House Training di Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Forum Investigasi di Yogyakarta, Forum/Seminar Audit

Forenzik di Jakarta. e. Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kordinasi Hasil Pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi telah dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak enam rekomendasi dari enam PP. Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Koordinasi Hasil Pengawasan dengan Kepolisian Resor Lampung Barat, Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepolisian Resor Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Koordinasi dan 2 (dua) kali Konsultansi Pengawasan ke Deputi Bidang Investigasi di Jakarta f. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan telah dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak satu rekomendasi dari satu PP. Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EKHP) yaitu EHKP atas Penyerahan Aset Kabupaten Tulang Bawang ke Kabupaten Mesuji, dilaksanakan pada bulan April 2015. g. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan, kegiatan Audit Penyesuaian Harga tidak dilaksanakan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak dapat merealisasikan kegiatan Audit Penyesuaian Harga, hal ini di karenakan tidak ada permintaan dari K/L/IPP/IPD sehingga capaian output dan outcome sebesar 0% dari target satu laporan dan satu rekomendasi.


61


h. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Kelancaran Pembangunan, kegiatan Audit Klaim tidak dilaksanakan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak dapat merealisasikan kegiatan Audit Klaim, hal ini di karenakan tidak ada permintaan dari K/L/IPP/IPD sehingga capaian output dan outcome sebesar 0% dari target satu laporan dan satu rekomendasi.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penyelenggaraan misi “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”. Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Realisasi IKU sasaran strategis 2.2 Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.12 dan 3.13 berikut ini: Tabel 3.12 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 No


Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1

62

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

%

50,00

Rek

2

2

2

2

Rek

1

1

1

1

% Capaian

50,00


100,00


No


2


Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

Rek

1

1

1

1

100,00

Tabel 3.13 Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 1 2


Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

3

4

4

3

100,00

2

3

3

2

100,00

1

1

1

1

100,00

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai tiga atau sebesar 100% dari target sebanyak tiga. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 50% atau sebesar 100% dari target sebanyak 50% rekomendasi. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: a. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda didukung oleh kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak tiga laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. b. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional didukung oleh kegiatan Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.


63


Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Peningkatan kapabilitas APIP inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”. Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pembinaan kapabilitas APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Realisasi IKU sasaran strategis 3.3 Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.14 dan 3.15 berikut ini: Tabel 3.14 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 No


Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda [Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda]

Satu an

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

%

5,00

Rek

2

2

2

2

Rek

2

2

2

2

100,00

5,00

Tabel 3.15 Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 No


Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan 64

Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

1

3

3

1

100,00



No


Target

Lap

Reali sasi

Propo sional

% Capaian

1


1

3

3

1

100,00

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai tiga atau sebesar 100% dari target sebanyak tiga. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 5% atau sebesar 100% dari target sebanyak 5% rekomendasi. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda didukung oleh kegiatan Peningkatan Kualitas LAKIP, Penilaian Risiko Tertentu di Tingkat Pemda, dan Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak tiga laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat Opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar 80% capaian Persentase Jumlah Rencana Penugasan Yang Terealisasi dan Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana sebesar 7 skala likert” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan, bersama lima LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

65


IKU lainnya. Realisasi IKU sasaran strategis 4 Tahun 2015 Bagian Tata Usaha disajikan dalam Tabel 3.16 berikut ini: Tabel 3.16 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Usaha Tahun 2015 No 1


Persentase Jumlah Rencana Penugasan Yang Terealisasi

Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana Indikator Outcome yang mendukung capaian indikator kinerja utama 1 Persentase Jumlah Rencana Penugasan Yang Terealisasi 2

Satuan

Target

Reali sasi

Tindak Lanjut

Propo sional

% Capaian

%

80,00

331

331

80,00

100,00

Skala Likert

7

7,02

7,02

7

100,00

%

80,00

331

331

80,00

100,00

2

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

80,00

80,00

80,00

80,00

100,00

3

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

7

7,6

7,6

7

100,00

4

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Skala likert 1-10 %

90,00

100,0 0

100,00

90.00

100,00

5

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Persentase Pemanfaatan aset

Skala likert 1-10 %

8

8,3

8,3

8

100,00

100,0 0 7

100,00

Skala likert 1-10

100,0 0 7,02

100,00

Persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan Sarpras

100,0 0 7

6 7

perwakilan

7,02

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kedua IKU dominan Sasaran Strategis pada Bagian Tata Usaha yaitu Persentase Jumlah Rencana Penugasan Yang Terealisasi dari target sebesar 80% dan Persepsi Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana dari target sebesar 7 skala likert tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan lima IKU lainnya, ratarata capaian sasaran mencapai 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan (PP) yang ditetapkan, dengan target tahun 2015 sebesar 80%. Realisasi PP PKPT tahun 2015 sebanyak 331 PP atau sebesar 100% dari target sebanyak 331 PP, sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun 2015 tercapai 80% atau sebesar 100% dari target sebanyak 80% rencana penugasan yang terealisasi. 66


100,00


2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi tahun 2015 sebesar 80% karena berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP masih terdapat catatan atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 80%, maka nilai capaiannya sebesar 100%. 3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Realisasi

IKU “Persepsi

kepuasan pegawai

perwakilan terhadap

layanan

kepegawaian” tercapai pada tahun 2015 adalah sebesar 7,6 dari skala Likert 1-10, jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 7 skala likert, maka nilai capaiannya

secara proporsional telah mencapai 100%. Tercapainya target kinerja tersebut, antara lain disebabkan oleh Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu. 4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

67


Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA BPKP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.265.552.000,00 dan tidak terdapat dana DIPA yang diblokir dengan realisasi capaiannya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 90%, maka nilai capaiannya secara

proporsional telah mencapai 100%. 5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari

unit

pengguna

dalam

penyampaian

berkas

permintaan

dan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi sasaran ini diukur dengan hasil survei kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan. Realisasi IKU tersebut tahun 2015 sebesar 8,3 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 8 skala likert, maka nilai capaiannya secara proporsional

telah mencapai 100%. 6. Persentase Pemanfaatan Aset IKU “Persentase Pemanfaat Aset” digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang dilaksanakan melalui pengelolaan Aset. IKU ini diukur dengan cara total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset. Realisasi IKU tersebut tahun 2015 sebesar 100,00%, jumlah aset yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung seluruhnya atau 100% telah dimanfaatkan dan 68



merupakan aset dengan kondisi baik yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 7. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan Sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Sarpras” merupakan indikator dominan untuk mencapai Sasaran Strategis 4 dengan target sebesar 7 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan Sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survei atas persepsi Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana tahun 2015, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan Sarpras sebesar 7,02 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 7 skala likert, maka nilai capaiannya secara proporsional telah mencapai 100%.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan sarana prasarana dengan terus meningkatkan kenyamanan kantor, penyediaan kendaraan operasional, dan pelayanan kebersihan.

C.

REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran tahun 2015 sebesar Rp25.475.349.353,00 atau sebesar

90,13% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp28.265.552.000,00 yang terbagi dalam tiga program sebagai berikut: No

Nama Program

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

1

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

Belanja Pegawai

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP

Belanja Modal

1.514.010.000

1.476.435.300

97,32

3

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Belanja Barang

7.011.572.000

6.999.029.763

99,82

19.739.970.000 16.999.884.290

% Realisasi 86,12

Jumlah 28.265.552.000 25.475.349.353 90,13 Penyebab tidak terserap antara lain pengurangan jumlah pegawai karena mutasi ke unit lain (Pusat atau Perwakilan) dan tugas belajar, efisiensi pelaksanaan penugasan pengawasan dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

69

IV. PENUTUP A. Simpulan Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 maupun Perjanjian Kinerja dengan Kepala BPKP Pusat dengan Penetapan Kinerja tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian stategis yang ditunjukkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk tahun 2015 mencapai hasil dengan sangat baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2015

No

Tingkat Capaian

1

85% sampai dengan 100%

Sangat Baik

2

70% sampai dengan 85 %

Baik

3

60% sampai dengan 70%

Cukup

4

Dibawah 60%

Kurang

Jumlah Indikator Hasil

Sasaran

Katagori 1

2

3

4

126

2

2

2

2

2

2

4 130


70

BAB IV. PENUTUP

Capaian kinerja: Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung masuk katagori sangat baik, dimana 126 indikator kinerja outcome telah mencapai 38,77% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 40% atau 96,92% telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik, dua indikator outcome atau 1,54% tidak dapat direalisasikan terkait kegiatan keinvestigasian karena tidak ada permintaan dari pihak aparat penegak hukum dan dua indikator outcome atau 1,54% tidak dapat direalisasikan terkait rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi yang dilaksanakan Bidang Akuntan Negara karena tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan. Sasaran 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pada Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung masuk katagori sangat baik, dimana dua indikator kinerja outcome telah mencapai 50% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 50% atau 100% telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik. Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementrian Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung masuk katagori sangat baik, dimana 2 indikator kinerja outcome telah mencapai 5% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 5% atau 100% telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik. Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan masuk katagori sangat baik, dimana dua indikator kinerja outcome telah mencapai 80% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 80% atau 100% telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik. Indikator kepuasan Layanan penyediaan sarana prasarana telah mencapai 7,02 skala likert dari target outcome yang ditetapkan sebesar 7 skala likert atau 100% telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

71

BAB IV. PENUTUP

1) Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung; 2) Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan secara tepat waktu seperti realisasi dana penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan RPL; 3) Meningkatkan

identifikasi

hambatan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

pembangunan di wilayah Provinsi Lampung; 4) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut temuan hasil pengawasan; 5) Mengintensifkan kegiatan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut; dan 6) Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat.

72


Perwakilan Provinsi Lampung KATA PENGANTAR

Recommend Documents