Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 49 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W adalah entitas akuntansi

dari

Badan

menyelenggarakan

Pengawasan

akuntansi

dan

Keuangan laporan

dan

Pembangunan

pertanggungjawaban

yang atas

berkewajiban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan TA 2012, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 adalah sebesar Rp73.575.215,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp19.064.620.570,00 (netto) atau mencapai 94,98% dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2012;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W TA 2012. Dari Neraca

tersebut

diinformasikan

bahwa

nilai

Aset

adalah

sebesar

Rp51.493.731.362,00 dan Kewajiban sebesar Rp49.290.223,00, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W Semester II TA 2012 adalah sebesar Rp51.444.441.139,00

3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kata Pengantar – i

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Semester I Tahun 2012 Kami menyadari bahwa laporan keuangan TA 2012 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna

laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Makassar,

Januari 2013

Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001

Kata Pengantar - ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

v

Daftar Singkatan

vi

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

viii

I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan TA 2012 dan TA 2011)

1

III. Neraca (Perbandingan TA 2012 dan TA 2011)

4

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

5

A. Penjelasan Umum

3

5

A.1. Dasar Hukum

5

A.2. Kebijakan Teknis

5

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

10

A.4. Kebijakan Akuntansi

10

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

15

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

15

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

15

B.3. Catatan Penting Lainnya

21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

22

C.1. Penjelasan Umum Neraca

22

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

23

D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

29

D.2. Rekening Pemerintah

29

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

30

D.4. Informasi Gedung dan Bangunan Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 • • •

29

30

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan Neraca Semester I dan Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Semester • Laporan Kondisi Barang Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Daftar Isi – iii


Daftar Isi – iv


DAFTAR TABEL Tabel 1

:

Rincian Realisasi PNBP TA 2012

Tabel 2

:

Rincian Realisasi PNBP TA 2012 dan TA 2011

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Tabel 4

:

Realisasi Belanja TA 2012 dan TA 2011

Tabel 5

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2012

Tabel 6

:

Realisasi Belanja per Jenis Belanja 2012 dan TA 2011

Tabel 7

:

Daftar Aset Tetap

Tabel 8

:

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012

Tabel 9

:

Daftar Aset Lainnya

Daftar Tabel – iv


DAFTAR GRAFIK Grafik 1

:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dan TA 2011

Grafik 2

:

Komposisi Realisasi PNBP TA 2012 dan TA 2011

Grafik 3

:

Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana TA 2012 dan TA 2011

Grafik 4

:

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2012

Grafik 5

:

Komposisi Realisasi Belanja TA 2012 dan TA 2011

Grafik 6

:

Komposisi Neraca 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

Grafik 7

:

Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

Daftar Grafik – v


DAFTAR SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BM

:

Belanja Modal

BPK - RI

:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BUN

:

Bendahara Umum Negara

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

MAP

:

Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAU

:

Sistem Akuntansi Umum

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

:

Uang Persediaan

TA

:

Tahun Anggaran

TAYL

:

Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

TUP

:

Tambahan Uang Persediaan

LKKL

:

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

LKPP

:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

KUN

:

Kas Umum Negara

PFK

:

Potongan Fihak Ketiga

DJKN

:

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Daftar singkatan – vi

vii halaman dari 2


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan

B.2.1

Pendapatan Negara dan Hibah

15

Catatan

B.2.1.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak

16

Belanja Negara Catatan

B.2.2

Belanja Negara

17

Catatan

B.2.2.1

Belanja

18 NERACA

ASET Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1

Aset Lancar

23

C.2.1.1 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.2 C.2.2.1

Kas Lainnya dam Setara Kas Uang Muka Belanja Persediaan Aset Tetap

23 23 23 23 25

C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.3 C.2.3.1

KEWAJIBAN Catatan C.2.4 Catatan EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.4.1

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Lainnya Aset Lain-Lain

25 26 27 28 28

Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga

28 28 28

C.2.5 C.2.5.1 C.2.5.2 C.2.5.2

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Disediakan Untuk Pembayatan Utang Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.6 Catatan C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Catatan C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL INFORMASI GEDUNG DAN BANGUNAN

28 28 28 28 29 29 29 29 29

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – vii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN PERW. BPKP RPOVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI UAPPA-W

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPAW yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar,

Januari 2013

Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan LKPP. Laporan Keuangan ini merupakan dukungan terhadap penyusunan LKKL

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Semester II TA 2012. Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W TA 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara DIPA TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012. Realisasi

Pendapatan

Negara

dan

Hibah

TA

2012

merupakan

PNBP

sebesar

Rp73.575.215,00,00. Realisasi Belanja Negara TA 2012 adalah sebesar Rp19.064.620.570,00 (netto)

atau

mencapai 94,98% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012

dan TA 2011 dapat disajikan sebagai

berikut:

Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni

TA. 2012 Anggaran Trealisasi ( Netto) -‐

73.575.215

20.072.730.000

19.064.620.570

(dalam rupian) TA 2011 Anggaran Trealisasi ( Netto) 14.684.000

18.827.045.000

26.886.876

7.493.187.870

Ringkasan – 1


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp51.493.731.362,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp117.422.377,00, Aset Tetap sebesar Rp51.376.308.985,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp49.290.223,00 Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp51.444.441.139,00

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar

Rp68.132.154,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp51.376.308.985,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah) Tanggal Neraca Uraian 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

117.422.377 51.376.308.985 51.493.731.362

74.379.597 52.280.735.295 452.193.265 52.807.308.157

49.290.223

20.082.779

68.132.154 51.376.308.985 51.444.441.139 51.493.731.362

54.296.818 52.732.928.560 52.787.225.378 52.807.308.157

Nilai Kenaikan / (Penurunan)

57,87 (1,73) (100,00) (2,49) 145,44 25,48 (2,57) (2,54) (2,49)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN CaLK menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pospos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Ringkasan – 2


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2010 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP

lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah Catatan atas Laporan Keuangan - 5


kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen resiko dan penerapan sistem pengendalian

guna

mencapai

tujuan

nasional.

Sebagai

auditor

yang

bertanggungjawab kepada presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang

responsive,

interaktif,

dan

terpercaya,

untuk

mewujudkan

akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam system manajemen pemerintah secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan yaitu : 1. Menyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

professional dan kompeten; 4. Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001. Kantor Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; b. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan

Catatan atas Laporan Keuangan - 6

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 pengurusan barang milik/kekayaan negara; c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; e. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; f. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; g. pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara,

Pertamina,

cabang usaha

Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya, terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. evaluasi

terhadap

pelaksanaan

good

corporate

governance

dan

laporan

akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; i. investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pemhangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; j. pelaksanaan

analisis

dan

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

serta

pengendalian mutu pengawasan; k. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Susunan Organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: • Kepala Perwakilan

: Drs. Hamonangan Simarmata, MM.

• Kepala Bagian Tata Usaha

: Karya Bhakti, SE

• Kepala Bidang Pengawasan IPP

: Gandamana Rantjalobo, SE..

• Kepala Bidang APD

: Suryadi, SE

• Kepala Bidang Akuntan Negara

: Drs. Yuler Bastian

• Kepala Bidang Investigasi

: Joko Suriyanto, Ak.



Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 sebanyak 180 orang yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan: (1) menurut jabatan:

Jabatan

Jumlah 10 orang 144 orang 1 orang 3 orang 0 orang 35 orang 193 orang

Struktural Fungsional Auditor Fungsional Analis Kepegawaian Fungsional Analis Arsiparis Fungsional Analis Pranata Komputer Fungsional Umum Jumlah

% 5,18 74,61 0,52 1,55 0,00 18,13 100,00

(2) menurut tingkat pendidikan:

Pendidikan

Jumlah 0 orang 9 orang 60 orang 92 orang 27 orang 5 orang 0 orang 193 orang

S. 3 S. 2 S. 1/D. IV D. III/Sarmud SLTA SMP SD Jumlah Pendapatan

% 0,00 4,66 31,09 47,67 13,99 2,59 0,00 100,00

PENDAPATAN Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

tidak mempunyai PNBP yang

berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi Pendapatan

TA 2012 adalah

sebesar Rp73.575.215,00 atau naik sebesar Rp46.688.339,00 atau (173,65%) dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp26.886.876,00. Kenaikan realisasi PNBP antara lain disebabkan adanya kenaikan pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp28.055.944 atau 195,08% dan penerimaan kembali belanja Lainnya RM TAYL sebesar Rp14.022.379,00 atau 326,10% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp73.575.215,00 tersebut terdiri dari:



No 1 2 3 4

Belanja

Jenis Pendapatan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Denda Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Jumlah Realisasi belanja TA 2012 adalah sebesar Rp19.064.620.570,00

Nilai Rp 42.437.380,00 Rp 924.800,00 Rp 11.890.656,00 Rp 18.322.379,00 Rp 73.575.215,00 atau 94,98% dari dari

anggaran sebesar Rp19.072.730.000,00. Realisasi belanja TA 2012 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : : Kode Jenis Uraian Jenis Belanja Belanja 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal Jumlah

Realisasi Belanja 31 Desember 2012 31 Desember 2011 9.308.225.500 Rp 8.978.066.067,00 9.015.135.630 Rp 9.477.790.485,00 741.259.440 Rp 705.178.850,00 Rp 19.064.620.570,00 Rp 19.161.035.402,00

Persentasi Naik/(Turun) 3,68 (4,88) 5,12 (0,50)

Kenaikan realisasi belanja pegawai 3,68% antara lain disebabkan adanya kenaikan pangkat/berkala dan gaji pokok pegawai. Penurunan realisasi belanja barang sebesar (4,88%) antara lain disebabkan antara lain adanya kebijakan pemotongan anggaran belanja biaya perjalanan dinas serta penghematan belaja jasa. Sedangkan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 5,12% hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Realisasi belanja kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per program TA 2012 adalah sebagai berikut : :



Kode Program

Uraian Program

Anggaran Setelah Direvisi (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan 089.01.01 14.326.871.000 13.353.818.217 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Peningkatan 089.01.02 Sarana dan Prasarana 725.000.000 722.840.940 Aparatur BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas 089.01.06 Keuangan Negara dan 5.020.859.000 4.987.961.413 Pembinaan Penyelengggaraan SPIP Jumlah 20.072.730.000,00 19.064.620.570,00

%

93,21%

99,70%

99,34%

94,98%

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Semester II TA 2012 ini

memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp20.072.730.000,00 setelah revisi. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAKBMN. Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara (KUN) pada tanggal neraca. Kas lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan

(TUP)

di

kelola

oleh

Bendahara

Pengeluaran

belum

dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari Catatan atas Laporan Keuangan - 12

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 pelaksanaan tugas pemerintah. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 30 Juni 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan

aset tetap

lainnya

berupa

koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Catatan atas Laporan Keuangan - 13

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan TGR. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Catatan atas Laporan Keuangan - 14

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selaian perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp73.575.215,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara

TA 2012 sebesar

Rp19.064.620.570,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp20.072.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No

Uraian

Anggaran

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

% Real. Angg.

Realisasi

Rp

-

Rp

73.575.215

0,00

- Penerimaan Pajak

Rp

-

Rp

-

0,00

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

-

Rp

73.575.215

0,00

- Penerimaan Hibah

Rp

-

Rp

-

0,00

2 Realisasi Belanja Negara

Rp

20.072.730.000

Rp

19.064.620.570

94,98

- Belanja Rupiah Murni

Rp

20.072.730.000

Rp

19.064.620.570

94,98

- Belanja Rupiah Murni (SKPA)

Rp

-

Rp

-

0,00

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

-

Rp

-

0,00

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp73.575.215

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada

TA 2012 adalah sebesar

Rp73.575.215,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dan TA 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Realisasi Pendapatan TA 2012 dan TA 2011

73.575.215

26.88 6.876

Semester II TA 2012

Semester II TA 2011

10 0.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dan TA 2011 Catatan atas Laporan Keuangan - 15

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp73.575.215

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W berupa PNBP Lainnya. Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2012 sebesar Rp73.575.215,00 terdiri dari: : Tabel 1 Rincian Realisasi PNBP TA 2012 Uraian Jenis PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa 1. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 2. Pendapatan Denda Pendapatan Lain-‐Lain 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 2. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

Rp -‐ Rp 43.362.180

0,00

Rp -‐ Rp 42.437.380 Rp -‐ Rp 924.800 Rp -‐ Rp 30.213.035

0,00 0,00 0,00

Rp -‐ Rp 11.890.656

0,00

Rp -‐ Rp 18.322.379 Rp -‐ Rp 73.575.215

0,00 0,00

Dibandingkan dengan TA 2012 terdapat kenaikan jumlah realisasi PNBP TA 2011 sebesar Rp46.688.339,00 atau 173,65 persen. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 per jenis PNBP dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2 Rincian Realisasi PNBP TA 2012 dan TA 2011

Semester II Tahun Kenaikan/(Penurunan) 2012 2011 Jumlah % Pendapatan Penjualan dan Sewa Rp 42.437.380 Rp 14.381.436 Rp 28.055.944 195,08 1. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Rp 42.437.380 Rp 11.131.436 Rp 31.305.944 281,24 2. Pendapatan Sewa Benda-‐Benda Tak Bergerak Lainnya Rp -‐ Rp 3.250.000 Rp (3.250.000) (100,00) Pendapatan Denda Rp 924.800 Rp -‐ Rp 924.800 0,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaiaan Pekerjaan Rp 924.800 Rp -‐ Rp 924.800 0,00 Pendapatan Lain-‐Lain Rp 30.213.035 Rp 12.505.440 Rp 17.707.595 141,60 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Rp 11.890.656 Rp 8.205.440 Rp 3.685.216 44,91 2. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Rp 18.322.379 Rp 4.300.000 Rp 14.022.379 326,10 Jumlah Rp 73.575.215 Rp 26.886.876 Rp 46.688.339 173,65 Uraian Jenis PNBP

Komposisi perbandingan realisasi PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan er II TA 2012 dan TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini:


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 ribuan rupiah

Tahun Anggaran TA 2011

Tahun Anggaran TA 2012

42.437.380

45.000.000 40.000.000 35.000.000

30.213.035

30.000.000 25.000.000 20.000.000

15.000.000 14.381.436

10.000.000 5.000.000

924.800

0 0

0 Pend. Penj & Sewa

Pend Jasa Giro

0 Pend. Denda

Pend. Penr TAYL

12.505.440

Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2012 dan TA 2011 Dibandingkan dengan TA 2011, realisasi pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp46.688.339,00

atau

173,65 %. Hal ini

disebabkan antara lain adanya kenaikan pendapatan sewa rumah dinas dan penerimaan kembali belanja lainnya. Realisasi Belanja Negara Rp19.064.620.57 0

B.2.2. Belanja Negara Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Realisasi belanja pada TA 2012 sebesar Rp19.064.620.570,00 atau 84,98% dari anggarannya. Realisasi Belanja dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Uraian Belanja Belanja Rupiah Murni

Anggaran Setelah Revisi Realisasi Belanja 20.072.730.000 19.064.620.570

% 94,98


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Realisasi belanja TA 2012 dan TA 2011 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini : Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2012 dan Semester TA 2011

% Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2011 Kenaikan/(p enurunan 19.064.520.570 19.161.035.402 (0,50)

Uraian Belanja Belanja Rupiah Murni

Penurunan realisasi belanja rupiah murni sebesar (0,50 %) antara lain disebabkan adanya kebijakan pemotongan belanja perjalanan dinas pada anggaran belanja pada TA 2012 serta penghematan belaja jasa. Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan sumber dana juga dapat

disajikan

seperti Grafik di bawah ini:

Grafik 3 : Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana TA 2012 dan TA 2011 Realisasi Belanja Rp19.064.620.57 0

B.2.2.1. Belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W pada TA 2012 mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp20.072.730.000,00. Realisasi

belanja sampai dengan TA 2012 sebesar Rp19.064.620.570,00 atau 94.98% dari anggarannya. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Realisasi Belanja Belanja Modal 1,25% Belanja Barang 45,02%

Belanja Pegawai 53,75%

Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Realisasi belanja pada TA 2012 sebesar

Rp19.064.620.570,00 atau hanya

mencapai 94,98% dari anggaran sebesar Rp20.072.730..000,00. Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan

31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini : Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2012 Kode Jenis Belanja 51 52 53

Uraian Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran Setelah Direvisi

Realisasi Belanja

%

10.194.318.000 9.134.712.000 743.700.000 20.072.730.000

9.308.225.500 9.015.135.630 741.259.440 19.064.620.570

91,31 98,69 99,67 94,98

Realisasi belanja TA 2012 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel 6 Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2012 dan TA 2011 Kode Jenis Belanja 51 52 53

Realisasi Belanja

Uraian Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

TA 2012

TA 2011

Persentase Naik/(Turun)

9.308.225.500 9.015.135.630 741.259.440 19.064.620.570

8.978.066.067 9.477.790.485 705.178.850 19.161.035.402

3,68 (4,88) 5,12 (0,50)

Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 3,68% antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikan gaji pegawai PNS

tahun 2012, kenaikan

pangkat/berkala, dan penurunan belanja barang sebesar (4,88%) disebabkan antara lain kebijakan pemotongan belanja barang dan penghematan belanja jasa. Sedangkan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 5,125% hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran belanja modal. Komposisi realisasi Belanja kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik 5 di bawah ini: TA 2012

9.015.135.630 9.477.790.485

741.259.440 705.178.850

TA 2011

9.308.225.500 8.978.066.067

10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2012 dan TA 2011 Catatan atas Laporan Keuangan - 19

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Belanja Pegawai Rp4.025.959.384

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai pada TA 2012 sebesar Rp9.308.225.500,00 atau hanya mencapai 91,31% dari anggarannya sebesar Rp10.194.318.000,00. Dibandingkan dengan realisasi

TA 2011 terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar

Rp330.159.433,00 atau 3,55% yang disebabkan antara lain adanya kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok PNS dan tunjangan umum PNS serta kenaikan pangkat/ gaji berkala.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian

Belanja Barang Rp9.015.135.630

TA 2012

% Naik/(Turun)

TA 2011

Bel. Gaji Pokok PNS

Rp

6.136.755.620

Rp

5.930.131.880

Bel. Pem bulatan Gaji PNS

Rp

110.455

Rp

175.182

Bel. Tunj. Suam i/Istri PNS

Rp

494.513.490

Rp

490.208.726

0,88

Bel. Tunj. Anak PNS

Rp

155.207.878

Rp

161.187.858

(3,71)

Bel. Tunj. Struktural PNS

Rp

155.470.000

Rp

148.080.000

4,99

Bel. Tunj. Fungsional PNS

Rp

720.770.000

Rp

761.570.000

(5,36)

Bel. Tunj. PPh PNS

Rp

246.479.141

Rp

200.299.061

23,06

Bel. Tunj. Beras PNS

Rp

371.484.270

Rp

429.439.860

(13,50)

Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Lain-lain term asuk uang duka PN Bel. Tunjangan Um um PNS Bel. Uang Honor Tidak Tetap Bel. Uang lem bur Jum lah Belanja Bruto Pengem balian Belanja Jumlah Belanja Netto

Rp

721.089.000

Rp

651.860.000

10,62

Rp

24.222.000

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

108.295.000 176.289.000 9.310.685.854 2.460.354

Rp Rp Rp Rp Rp

22.498.500 128.710.000 105.889.000 9.030.050.067 51.984.000

Rp

9.308.225.500

Rp

8.978.066.067

3,48 (36,95)

0,00 381,34 (100,00) 66,48 3,01 (2.012,87) 3,55

Belanja Barang Realisasi belanja barang pada

TA 2012 sebesar Rp9.015.135.630,00 atau

mencapai 98,69% dari anggarannya sebesar Rp9.134.712.000,00 Dibandingkan dengan TA 2011 terdapat penurunan belanja barang sebesar Rp462.654.855,00 atau 4,88%

disebabkan adanya penurunan anggaran belanja barang sesuai

kebijakan pemotongan anggaran Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Uraian

Belanja Modal Rp741.259.440

TA 2012

% Naik/ (Turun)

TA 2011

Bel. Keperluan Perkantoran

Rp

717.630.544

Rp

619.398.639

15,86

Bel. Menambah daya tahan tubuh

Rp

59.956.700

Rp

79.631.847

(24,71)

Bel. Pengiriman surat dinas pos pst.

Rp

56.940.685

Rp

51.258.000

11,09

Honor terkait operasional satker.

Rp

121.655.000

Rp

152.010.000

(19,97)

Bel. Barang Operasional Lainnya

Rp

61.440.000

Rp

521.861.775

(88,23)

Honor Terkait Output Kegiatan

Rp

6.850.000

Rp

-

-

Bel. Barang Non Operasional Lainnya

Rp

816.322.829

Rp

-

-

Bel. Langganan Daya dan Jasa

Rp

290.690.175

Rp

264.374.963

9,95

Biaya Sewa Kantor

Rp

-

Rp

55.000.000

Bel. Jasa Profesi

Rp

22.550.000

Belanja Jasa lainnya

Rp

-

Rp

42.500.000

(100,00)

Bel. Biaya Peml. Gedung dan Bangunan

Rp

453.672.025

Rp

561.043.114

(19,14)

(100,00) -

Bel. Pemelih. Peralatan dan Mesin

Rp

232.004.019

Rp

241.812.397

(4,06)

Bel. Perjalanan Dinas Biasa

Rp

6.179.542.153

Rp

6.888.899.750

(10,30)

Bel. Perjalanan Lainnya Jumlah Belanja Barang Bruto Jumlah Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Barang Netto

Rp Rp Rp Rp

9.019.254.130 4.118.500 9.015.135.630

Rp Rp

9.477.790.485

Rp

9.477.790.485

(4,84) (4,88)

Belanja Modal Realisasi belanja modal sampai dengan TA 2012 sebesar Rp741.259.440,00 atau mencapai 99,67% dari anggarannya sebesar Rp743.700.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2012

TA 2011

% Naik/(Turun )-

Bel. Modal Tanah

Rp

-

Rp

Bel. Modal Peralatan dan Mesin

Rp

185.459.440

Rp

93.894.000

Bel. Modal Gedung dan Bangunan Bel. Modal Fisik Lainnya Jumlah

Rp

555.800.000

Rp

611.284.850

(9,08)

Rp Rp

741.259.440

Rp Rp

705.178.850

5,12

97,52

Dibandingkan dengan TA 2011 terdapat kenaikan belanja modal sebesar Rp36.080.590,00 atau 5,12%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Dalam penyusunan laporan keuangan

tahun anggaran TA 2012 tidak dijumpai

perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.



C.

PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Posisi Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPA-W per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp51.493.731.362,00 Kewajiban sebesar Rp49,290.223,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp51.444.441.139,00. Komposisi Neraca per 31 Desember 2012 dibandingkan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Uraian

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Aset

Rp

51.493.731.362

Rp

52.807.308.157

Kew ajiban

Rp

49.290.223

Rp

20.082.779

Ekuitas Dana

Rp

51.444.441.139

Rp

52.787.225.378

% Naik/ (Turun) (2,49) 145,44 (2,54)

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 sebesar Rp52.807.308.157,00 terdiri dari

Aset

Lancar

sebesar

Rp117.422.377,00,

Aset

Tetap

sebesar

Rp51.376.308.985,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 sebesar Rp49.290.223,00 adalah Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan biaya langganan daya dan jasa yang masih harus dibayar. Jumlah Ekuitas Dana 31 Desember 2012 sebesar Rp51.444.441.139,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp68.132.154,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp51.376.308.985,00. Grafik komposisi neraca disajikan berikut ini: 60.000.000.000

31 Desember 2 012

31 Desember 2 011

dalam rupiah

51.444.441.139

52.787.225.378

10.000.000.000

20.082.779

20.000.000.000

49.290.223

30.000.000.000

52.807.308.157

40.000.000.000

51.493.731.362

50.000.000.000

0

Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

Grafik 6 : Komposisi Neraca 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

Catatan atas Laporan Keuangan – 23


C.2.

PENJELASAN PER POS NERACA

Aset Lancar Rp117.422.377

C.2.1.

Aset Lancar

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.2.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka Belanja Rp0,00

C.2.1.3 Uang Muka Belanja Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.750.000,00

Persediaan Rp105.103.941,00

C.2.1.4 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp105.103.941,00 dan Rp60.629.597,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah

dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp105.103.941,00 yang diperoleh dari hasil inventarisasi, terdiri dari: Barang Konsumsi Bahan untuk pemeliharaan Bahan baku Persediaan lainnya Jumlah

Rp Rp Rp Rp

62.174.439,00 3.945.765,00 10.993.500,00 27.990.237,00

Rp

105.103.941,00

Persediaan tersebut dalam kondisi baik. Daftar Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran 3. Aset Tetap Rp51376.308.985

C.2.2. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp51.376.308.985,00 dan Rp.52.280.735.295,00. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini : Tabel 7 Daftar Aset Tetap No. 1 2 3 4 5 6

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Rp 35.795.076.000 Rp 4.143.153.385 Rp 11.130.529.600 Rp 307.550.000 Rp Rp Rp 51.376.308.985

Rp 36.034.689.750 Rp 4.058.671.945 Rp 11.879.823.600 Rp 307.550.000 Rp Rp Rp 52.280.735.295

% Naik / (Turun) (0,66) 2,08 (6,31) (1,73)

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan dalam Grafik berikut ini :

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Rp40.000.000.000

Rp-

Rp-

Rp11.879.823.600

Rp307.550.000

Rp5.000.000.000

Rp307.550.000

Rp10.000.000.000

Rp4.058.671.945

Rp15.000.000.000

Rp4.143.153.385

Rp20.000.000.000

Rp36.034.689.750

Rp25.000.000.000

Rp35.795.076.000

Rp30.000.000.000

Rp11.130.529.600

Rp35.000.000.000

RpTanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini: Tabel 8 Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012

No. 1 2 3 4 5 6

Tanah Rp35.795.076.000.

Uraian

Neraca

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

C.2.2.1

SIMAK BMN

Naik / (Turun)

Rp 35.795.076.000 Rp 35.795.076.000 Rp Rp 4.143.153.385 Rp 4.143.153.385 Rp Rp 11.130.529.600 Rp 11.130.529.600 Rp Rp 307.550.000 Rp 307.550.000 Rp Rp - Rp - Rp Rp - Rp - Rp Rp 51.376.308.985 Rp 51.376.308.985 Rp

-

Tanah

Nilai tanah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.35.795.076.000,00 (intrakomptabel) terdiri dari:

Uraian Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo per 31 Desemeber 2012

Luas (M2) Nilai (Rp) 41.292 36.034.689.750,00 0 0 (5.310) (239.613.750,00) 35.982 35.795.076.000

Saldo awal Aset Tanah merupakan aset tanah yang digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Aset tanah tersebut merupakan milik Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan dibuktikan dengan kepemilikan berdasarkan sertifikat tanah. Peralatan dan Mesin Rp4.143.153.385

C.2.2.2

Peralatan dan Mesin

Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2012 Rp 4.143.153.385

31 Desember 2011 Kenaikan / (penurunan) Rp 4.058.671.945 Rp 84.481.440

Saldo awal Aset Peralatan dan Mesin yang masih dalam kondisi Baik (B) dan Catatan atas Laporan Keuangan – 26

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan caracara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Mutasi kenaikan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.481.440,00 tersebut adalah sebagai berikut: Mutasi Tambah : 1) Pembelian 2) Pengembangan Nilai Aset 3) Transfer Masuk 4) Perpindahan Akun Jumlah Mutasi Kurang : 1) Penghapusan 2) Transfer Keluar 3) Koreksi pencatatan nilai/kuantitas 4) Penghentian aset dari penggunaan Jumlah Selisih lebih

Rp Rp Rp Rp Rp

185.459.440 185.459.440

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

31.101.000 69.877.000 100.978.000 84.481.440

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: MA

Uraian

Jumlah

532111 BM Peralatan dan Mesin 532121 BM Penambahan nilai Peralatan dan Mesin

Rp

185.459.440

Rp

185.459.440

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian sama dengan realisasi belanja modal. Gedung dan Bangunan Rp11.130.529.600

C.2.2.3

Gedung dan Bangunan

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 sebagai berikut : Rp

31 Desember 2012 11.130.529.600

Rp

31 Desember 2011 11.879.823.600

Kenaikan / (penurunan) Rp (749.294.000)

Saldo awal Aset Gedung dan Bangunan yang masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan

cara-cara

yang

syah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Mutasi

penurunan

nilai

aset

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp749.294.000,00 tersebut adalah sebagai berikut: Mutasi Tambah : 1) Reklasifikasi Masuk 2) Pengembangan Langsung 3) Pengembangan dengan KDP Jumlah Mutasi Kurang : 1) Reklasifikasi Keluar 2) Transfer Keluar 3) Penghentian aset dari penggunaan Jumlah Penurunan Nilai

Rp Rp Rp Rp

1.511.073.000 17.938.000 537.862.000 2.066.873.000

Rp Rp Rp Rp Rp

1.511.073.000 1.305.094.000 2.816.167.000 (749.294.000)

Mutasi penurunan nilai Aset Gedung dan Bangunan tidak sama dengan Realisasi belanja modal, karena selain adanya realisasi belanja modal juga terdapat transferkeluar yaitu nilai bangunan di Mamuju. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp307.550.000

C.2.2.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2012 Rp

307.550.000

31 Desember 2011 Rp

307.550.000

Kenaikan / (penurunan) Rp

-

Saldo awal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan

cara-cara

yang

syah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini dan sampai dengan TA 2012 tidak terdapat mutasi kenaikan/penurunan.



Aset Lainnya Rp.0,00

C.2.3

Aset Lainnya Rp.0,00

C.2.3.1. Aset Lain-Lain

Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp452.193.265,00. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini : Tabel 9 Daftar Aset Lainnya Per 31 Desember 2012

Per 31 Desember 2011

Kenaikan / (Penurunan )

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

0

0

0

Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain

0 0

0 452.193.265

0 0

Jumlah

0

452.193.265

0

Nama Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek Rp49.290.223 Utang Kepada Pihak Ketiga Rp49.290.223

C.2.4.

Kewajiban Jangka Pendek

C.2.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp49.290.223,00 dan Rp20.082.779,00. Nilai ini merupakan nilai realisasi belanja daya dan jasa bulan Desember 2012 serta nilai kekurangan gaji pegawai bulan Oktober s.d Desember 2012.

Ekuitas Dana Lancar Rp68.132.154

C.2.5.

Cadangan Piutang Rp12.318.436

C.2.5.1 Cadangan Piutang

Ekuitas Dana Lancar

Saldo piutang per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp12.318.436,00 dan Rp0,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang Bukan Pajak. Cadangan Persediaan Rp105.103.941

C.2.5.2 Cadangan Persediaan Saldo persediaan per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 masingmasing sebesar Rp105.103.941,00 dan Rp60.629.597,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.

Dana yang harus disediakan untuk

C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Catatan atas Laporan Keuangan – 29

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp49.290.223)

Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar (Rp49.290.223,00) dan (Rp20.082.779,00). Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga..

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Rp0,00

C.2.5.4 Barang/Jasa Yang Harus Diterima Saldo Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar

Rp0,00 dan Rp13.750.000,00.

Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Uang Muka Belanja. Ekuitas Dana Investasi Rp51.376.308.985 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp51.376.308.985

C.2.6

Ekuitas Dana Investasi

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember

2011,

masing-masing

sebesar

Rp51.376.308.985,00

dan

Rp52.280.735.295,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp0,00

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011, masing-masing sebesar

Rp0,00 dan Rp452.193.265,00.

Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya. Pengungkapan Penting Lainnya

D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Seluruh temuan BPK telah ditindaklanjuti. D.2 REKENING PEMERINTAH Rekening

Bank

yang

digunakan

Bendahara

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Pengeluaran

Kantor

untuk menampung dana

uang persediaan adalah rekening giro nomor : 50-01-001143-30-7 pada Bank BRI Cabang Makassar Ahmad Yani

sesuai dengan surat

persetujuan pembukaan rekening dari Kepala KPPN Makassar II nomor : S-0246/WPb.24/PB.02.30/2009 tanggal 6 Februari 2009.



D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Terdapat belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2012 sebagai berikut: No 1 2

Jenis Belanja

Nilai

Kekurangan gaji pegawai Desember 2012 Belanja Daya Jasa Bulan Periode Desember 2012

Rp

14.106.502,00

Rp

35.183.721,00

Rp

12.358.436,00

Sewa yang masih harus diterima 3

Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

D.4

INFORMASI GEDUNG DAN BANGUNAN Terdapat Gedung dan Bangunan berupa Lapangan Tenis,Masjid dan Musholah yang dibangun di atas Tanah Miik Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.060,14 M2 yang dananya bersumber dari swdaya pegawai/masyarakat dengan rincian sebagai berikut: Luas

No.

Uraian

1

Lapangan Tenis

674,,08

2

Masjid

365,16

M2

Lokasi Jl.Tamalanrea Raya No 3 BTP Makassar Jl.Tamalanrea Raya No 3 BTP Makassar

Tahun Perolehan 2002

2004

Jl.A.Mangerangi No. 36 3

Lapangan Tenis

862,50

(Komp Perumahan Dinas

1970

BPKP) Makassar Jl.A.Mangerangi No. 36 4

Mushollah

158,40

(Komp Perumahan Dinas

1970

BPKP) Makassar Jumlah

2.060,14


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai UAPPA-W Tahun Anggaran 2012 KATA PENGANTAR

Recommend Documents