BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN II TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN KEHUMASAN

TRIWULAN II TAHUN 2015

LHUM - 1234/PW21/1/2015 TANGGAL 06 Juli 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Laporan Kehumasan Triwulan II 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

27

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

36

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

38

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

40

6.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................

40

7.

Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

41

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

41

8.

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (75 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan II Tahun 2015 (48 dokumentasi)

Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

ii



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan II Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 75 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah empat buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo dan Koran Tempo Makassar. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu kompas.com, tribunnews.com, beritasatu.com, fajar.co.id dan radarmakassar.com.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan II Tahun 2015 adalah sebanyak 117 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 42 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 11 kali kegiatan, ekspose kasus 16 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 48 kali kegiatan. Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

1



3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2015 terdiri dari upload content 26 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini).

4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan I Tahun 2015 sebanyak 48 kegiatan, antara lain liputan kegiatan diklat, kunjungan kerja Kepala Perwakilan, perayaan HUT BPKP ke -32, pelantikan pejabat Eselon IV, kegiatan sosialisasi dan bimtek, pelantikan pengurus IAI dan kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan II Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta terlibat dalam FGD Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan II Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor.


2


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan II Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 75 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo Makassar. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu kompas.com, tribunnews.com, beritasatu.com, fajar.co.id dan radarmakassar.com. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

Korupsi, Pejabat Luwu Dituntut Dua Tahun

Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Olahraga Belopa (GOR) Kabupaten Luwu, Andi Mudzakir dituntut dua tahun penjara, denda Rp 100 juta subside empat bulan kurungan.

1

01 April 2015

Fajar

Dalam kasus dugaan korupsi ini, jumlah kerugian Negara ditaksir mecapai Rp 2,1 miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.


4

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 2

01 April 2015

Koran Sindo

Sekab Nonaktif Lutra Tunggu Vonis PT


Sekab Lutra Nonaktif sedang menunggu vonis banding di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar atas dugaan penyelewengan dana sertifikasi aset daerah senilai Rp 3,5 miliar tahun 2012-2013. Menurut penasihat hukum terdakwa, kasus yang menjerat sekab lutra sarat rekayasa dan cenderung dipaksakan. Nilai kerugian Rp1,1 miliar seperti yang diuraikan jaksa tidak melalui lembaga audit resmi seperti BPK atau BPKP

3

2 April 2015

Koran Tempo Makassar

Tersangka Kasus Korupsi Pasar Takalar Segera Diadili

Empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek pasar sentral di kabupaten Takalar segera diadili. Para tersangka diduga telah bekerja sama menyelewengkan uang Negara dalam proyek yang dikerjakan pada 2013 tersebut. Proyek pasar itu mendapat anggaran Rp4,2 miliar. Meski proyek belum rampung, Ridwan sebagai kuasa pengguna anggaran menyetujui pencairan dana 100 persen. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 295 juta.

4

06 April 2015



BPKP Gelar Audit Kepala Badan Pengawasan Keuangan Investigasi Kasus dan Pembangunan Sulawesi Selatan, Beasiswa Unhas Deni Suardini mengatakan pihaknya melakukan audit investigasi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana beasiswa Bidikmisi di Universitas Hasanuddin. Menurut Deni, pihaknya akan mengaudit pencairan dana beasiswa pada 2010, 2011 dan 2012. Kepala Kejari Makassar menyerahkan sepenuhnya proses audit tersebut kepada BPKP.

5



6

04 April 2015

Koran Sindo

Tersangka Bidikmisi Unhas Tunggu Audit BPKP

07 April 2015


Jaksa Perluas Penyidikan Kasus Dana Hibah Kadin

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar tengah menunggu hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel terkait perkara dugaan penyelewengan penyaluran beasiswa Bidikmisi mahasiswa Unhas Pada 2010-2012. Penetapan tersangka terhambat hasil audit tersebut. kepala Bidang Invesigasi BPKP Perwakilan Sulsel Dani Kusnandar menyatakan hingga saat ini audit investigasi perkara tersebut masih terus dilakukan sehingga hasilnya belum dapat dibeberkan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperluas penyidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kamar Dagang dan Industri daerah setempat. Sebelumnya, penyidikan diarahkan ke penggunaan dana itu pada tahun anggaran 2012 dan 2013 senilai Rp 20 miliar. Kini diperluas ke 2011-2014 senilai total Rp 52 miliar. Jaksa akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian Negara yang sejauh ini diperkirakan mencapai Rp 20 miliar.

7

09 April 2015


Kasus Pasar Sentral Takalar : Empat Terdakwa Dinilai Korupsi Berjamaah

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar terancam 20 tahun penjara. Mereka dinilai telah melakukan korupsi secara bersama. Jaksa mengatakan terdakwa telah menyelewengkan anggaran proyek Rp 4,2 miliar. Menurut arief, proyek yang dikerjakan pada 2012 itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Menurut


salah

satu

terdakwa, 6



Yusrizal, temuan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan telah dikembalikan ke kas Negara. 8

11 April 2015


Putra Bekas Bupati Bone Mengaku Difitnah

Terdakwa perkara dugaan korupsi perbaikan lahan dan jaringan irigasi, Andi Irsan Galigo, mengatakan telah difitnah sehingga terjerat dalam perkara itu. Sebelumnya irsan dituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subside 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian Negara Rp 1,6 miliar subsider 2 tahun 3 bulan bui. Pengacara Irsan menilai jaksa telah keliru melayangkan tuntutan. Menurut dia, dalam persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan kejelasan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan dan audit internal Kementerian Pertanian.

9

11 April 2015

Fajar

Kejaksaan Tolak Berkas Kasus Bandara Mengkendek

Juru Bicara Kejati Sulawesi Selatan dan Barat mengatakan jaksa peneliti menolak berkas perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek karena secara formal dan materiil, berkas itu belum lengkap. Pengembalian disertai dengan petunjuk perampungan berkas perkara. Tersangka dituding telah menyelewengkan anggaran proyek pada 2011 itu. Mereka menyetujui pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, pembebasan lahan telah merugikan Negara Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar.


7



Tim Penyidik Polrestabes Makassar Polrestabes akan melibatkan Badan Pengawasan Makassar Akan melibatkan BPKP Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui kerugian Negara. Keterlibatan BPKP terkait dugaan korupsi pengelolaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit (RS) Haji Makassar pada 2014, dengan menggunakan APBN sebesar Rp 20 miliar.

10

16 April 2015

Koran Sindo

11

20 April 2015

Fajar

Anggaran BSPS Proyek Bantuan Stimulan Perumahan Diduga Dikorupsi Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Tahun 2013, diduga dikorupsi. Proyek yang menelan anggaran Rp2,3 miliar telah diselidiki Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bone. Penyidik sudah memeriksa 72 saksi yang merupakan warga penerima bantuan. Hasil pemeriksaan tersebut telah di ekspose di BPKP. Hanya saja BPKP belum bisa menentukan kerugian Negara pada kasus ini karena hasil pemeriksaan yang diberikan masih bersifat sample.

12

21 April 2015

Koran Sindo

Terdakwa UNM Jalani Pemeriksaan


Direktur Utama PT RNP, Lisa Lukitawati menjalani siding pemeriksaan sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi proyek laboratorium olahraga Fakultas Ilmu Olahraga (FIK) UNM pada 2012. Menurut Lisa, tuduhan atas pemesanan barang sebelum adanya pemenang tender sesuai audit BPKP tidak benar dan pemesanan barang dari Jerman semuanya setelah pemenang lelang telah ditetapkan.

8


21 April 2015

Fajar

Akui Untung Rp 1,1 M , Bantah Terlibat Korupsi


Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat olahraga di FIK UNM, mengaku mendapat untung Rp 1,1 miliar dari proyek ini. Namun, dia membantah terlibat pengurusan proposal anggaran dan permainan harga. Terdakwa juga membantah tudingan jaksa terkait hasil audit BPKP, yang menyatakan adanya pemesanan barang sebelum pemenang tender ditetapkan. Menurutnya, pemesanan barang dari Jerman setelah pemenang lelang ditetapkan.

14

21 April 2015

Koran tempo Makassar

Kasus Alat Olahraga UNM : Jaksa Optimistis Buktikan Dakwaan

Jaksa kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di UNM optimistis dapat membuktikan dakwaan terhadap Dirut PT Rifa Nuansa Persada, Lisa Lukitawati dan Pejabat Pembuat Komitmen, Syatir Mahmud. Proyek yang dikerjakan pada 2012 mendapat alokasi anggaran Rp 40 miliar yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, proyek itu telah merugikan Negara senilai Rp 22,4 miliar.

15

21 April 2015

Koran Sindo

Audit BPKP Kasus Hanggar Belum Diusulkan

Kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus hanggar bandara di Polda Sulselbar belum berjalan maksimal. Pasca saksi ahli yang memberikan keterangan ditemukan adanya penyimpangan pembangunan proyek beberapa waktu lalu hingga kini masih dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

16

22 April 2015


Saksi Sudutkan Terdakwa Kasus Pasar Takalar

Komisaris PT Putra Mayapada, Hasanuddin bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar sentral di kabupaten Takalar pada 2012. Hasanuddin mengatakan proyek senilai Rp 4,2 miliar itu hanya selesai 90 persen. Bobot itu


9



berdasarkan hasil perhitungan terdakwa Rahman selaku kosultan pengawas. Tapi hitungan itu ternyata berbeda menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan yang menjadi temuan kerugian negara. 17

25 April 2015

Koran Sindo

Kejari Tunggu SPDP Korupsi RS Haji

Kejari Makassar menunggu Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara (SPDP) dari Polrestabes Makassar. SPDP ini terkait dugaan korupsi pengelolaan BPJS pada 2014 di RS Haji Makassar. AlokasiBPJS ini berasal dari APBN sebesar Rp20 miliar. Kepala Unit Tipikor Polrestabes Makassar mengatakan segera menggandeng BPKP Perwakilan Sulsel untuk mengetahui kerugian Negara yang ditimbulkan dari anggaran sebesar Rp20 miliar.

18

28 April 2015

Koran Sindo

Mantan Pejabat UNM Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar, menuntut terdakwa dugaan korupsi proyek Laboratorium Olahraga FIK UNM, Muhammad Syatir, dengan pidana enam tahun penjara. Sebagai PPK dalam proyek ini, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, seperti tidak mencari harga pembanding serta tidak melakukan analisa harga satuan dan menyusun HPS barang. Hal ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 22 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel.

19

28 April 2015


Bekas Pejabat UNM Dituntut 6 Tahun Bui

Bekas Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNM dituntut 6 tahun penjara. Selain tuntutan pidana penjara, jaksa menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500juta atau hukuman pengganti selama tiga bulan kurungan. Dalam Proyek alat olahraga tersebut, terdakwa tidak menyusun HPS sebagai syarat pelaksanaan lelang. Berdasarkan


10



audit BPKP Perwakilan Sulsel kerugian Negara dari proyek tersebut sebesar Rp 22,4 miliar. 20

28 April 2015


BPKP Segera Rampungkan Audit Pulau Kayangan

BPKP Perwakilan Sulsel menyatakan segera merampungkan audit dalam proyek pengelolaan Pulau Kayangan. Tim BPKP menyatakan masih memerlukan tambahan bukti untuk menuntaskan audit. Menurut seorang penyelidik, beberapa dugaan pelanggaran itu antara lain kontrak tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu dikuatkan karena produk kerja sama itu tidak terdaftar di Biro Hukum Pemerintah Kota Makassar.

21

30 April 2015


Berkas Kasus Bandara Mengkendek Dilimpahkan Lagi ke Jaksa

Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat kembali melimphakan berkas kasus korupsi pembebasan lahan Badar Udara Mengkendek, Tana Toraja. Kasus ini bermula dari proyek pembebasan lahan bandara di Kabupaten Tana Toraja pada 2013. Dalam Proyek dengan alokasi dana Rp 38 miliar itu diduga terjadi penyalahgunaan dan merugikan Negara Rp 21 miliar. Penghitungan itu didasarkan pada audit BPKP Perwakilan Sulsel.

22

30 April 2015

Koran Sindo

Polisi Perkirakan Enam Tersangka

Polres Pinrang menarget enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi hot mix 21 titik jalan yang tersebar pada enam kecamatan. Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 11 miliar dari APBD 2014 terindikasi menimbulkan kerugian Negara hingga Rp 1,6 miliar. Kendati telah mendapatkan perkiraan kerugian Negara dalam proyek itu, Polres Pinrang masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP.


11



23

4 Mei 2015

Fajar

Kejati Mulai Periksa Pejabat Bone

Penyidik Kejati Sulsel mulai memanggil sejumlah pejabat Pemkab Bone yang terkait dalam proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Bone. Bupati Bone mengaku masih menunggu hasil audit dari BPK maupun BPKP untuk disinkronkan.

24

5 Mei 2015


Polisi Bidik Tersangka Baru Kasus Bandara mengkendek

Polda Sulselbar menyatakan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulselbar, sambil melengkapi berkas tersangka yang telah ditetapkan, penyidik terus mengembangkan kasus lahan bandara di Tana Toraja ini. Menurut dia, perkara itu diduga melibatkan banyak pihak selain delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pembebasan lahan Bandara Mengkendek mulai diusut pada 2013. Proyek yang mendapat alokasi sebesar Rp 38 miliar ini diduga telah dikorupsi. Berdasarkan perhitungan BPKP Sulawesi Selatan, kerugian Negara mencapai Rp 21miliar.

25

7 Mei 2015

Fajar

Dana Block Grant Dikorupsi Rp 1,9 M

Polres Parepare mengumumkan nilai kerugian Negara pada kasus dugaan korupsi dana block grant tahun anggaran 2013 di Disdikpora Parepare. KASAT Reskrim Polres Parepare mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP serta hasil gelar perkara di Polda, diketahui total kerugian Negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,9 miliar dari total anggaran Rp 12 miliar.


12



26

9 Mei 2015

Koran Sindo

Bidikmisi Penuntasan dugaan penyelewengan Terkendala Audit penyaluran Beasiswa Bidikmisi BPKP mahasiswa Unhas pada 2010-2012 terkendala audit investigasi BPKP Perwakilan Sulsel. Karena belum ada hasil audit BPKP, Kejari belum bisa menetapkan apakah kasusnya layak naik ke penyidikan apalagi menetapkan tersangka.

27

13 Mei 2015


Kasus Balai Benih : Eks Legislator Bone Divonis 18 Bulan Bui

Bekas legislator DPRD Kabupaten Bone divonis 1 tahun bulan penjara. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan balai benih ikan pada 2007. Proyek senilai Rp 2,7 miliar itu dibagi menjadi 21 item pekerjaan. Hingga akhir masa kontrak pada 2007, pekerjaan tersebut tidak selesai. Pekerjaan tersebut baru selesai akhir 2008. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel, kerugian negara yang timbul senilai Rp 472 juta. Tapi hakim tidak menghukum terdakwa untuk megganti kerugian negara.

28

13 Mei 2015

Koran Sindo


Eks Legislator Bone Divonis 1,5 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhka hukuman 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50juta subsider satu bulan kurungan kepada mantan anggota DPRD Bone Alfian Taurus Anugrah. Hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada pelaksanaan proyek pembangunan Laboratorium Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada 2007. Hakim menilai terdakwa dianggap lalai karena tidak melakukan pengawasan secara detail terhadap pekerjaan rekanan pada proyek tersebut. Akibatnya berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sulsel, negara dirugikan sebesar Rp473.000.000,00. 13

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Mantan Legislator Bone Divonis 18 Bulan


29

13 Mei 2015

Fajar

30

15 Mei 2015

Fajar

Kasus Mandek, Tersangka Minta SP3

Kejari Bone telah menetapkan lima tersangka korupsi dana Gerakan Nasional (Gernas) pengembangan kakao tahun 2011. Namun, kasus ini belum disidangkan. PPTK yang menjadi salah seorang dari lima tersangka, Andi Muhlis, mendesak Kejari Bone menerbitkan SP3. Muhlis mengatakan, hasil audit BPKP tidak menemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan program Gernas Kakao.

31

19 Mei 2015


Polres Luwu Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Bagang Apung

Penyelidik Tipikor Kepolisian Resor Luwu menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bagang apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014. Kepala Unit Tipikor Polres Luwu mengatakan proyek pengdaaan bagang apung bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Anggaran yang dialokasikan dalam proyek ini sebanyak Rp 800juta. Jumlah kerugian Negara dalam proyek ini belum diketahui. Penyelidik masih berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit


Anggota DPRD Bone periode 20092014,Alfian T Anugrah, dihukum penjara 18 bulan plus denda Rp 50juta. Alfian dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kantor balai benih ikan di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tahun 2007. Proyek senilai Rp 2,7miliar itu dibagi menjadi 21 item pekerjaan, Namun hingga akhir masa kontrak tahun 2007, proyek tersebut tidak tuntas. Pekerjaan baru diselesaikan pada akhir tahun 2008. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel, kerugiannegara yang timbul Rp 473juta.

14



32

22 Mei 2015


Berkas Bandara Mengkendek Dikembalikan Ke Polisi

Jaksa peneliti berkas perkara koruosi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, mengembalikan berkas perkara tersebut ke kepolisian dikarenakan belum lengkap. Kepolisian menetapkan delapan tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Mengkendek pada 2011. Polisi menduga para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim Sembilan telah menyelewengkan anggaran. Berdasarkan audit BPKP Sulsel, Negara merugi Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang bersumber dari APBD Tana Toraja dan Sulawesi Selatan.

33

26 Mei 2015


Polisi Didesak Tuntaskan Kasus Irigasi Tombolo

Penyidik Polda Sulselbar didesak menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Tombolo di Kabupaten Pangkep. Penanganan perkara dinilai jalan di tempat meski polisi telah menetapkan tersangka. Berkas perkara sudah lima kali bolak balik dari polisi ke jaksa. Tersangka di duga telah menyalahgunakan sebagian dana proyek sehingga menimbulkan kerugian negara. Proyek ini menggunakan dana Negara sebesar Rp 12,7 miliar dan dana daerah Rp 2,4 miliar . Berdasarkan hasil audit BPKP Sulsel ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 1,08 miliar.

34

27 Mei 2015


Walikota Wali kota Makassar dituntu memilih Diminta Libatkan anggota direksi PDAM yang terbebas BPK dan BPKP dari kasus korupsi. Tuntutan diserukan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Anti Korupsi yang berunjuk rasa di kantor walikota kemarin. Koordinator massa meminta walikota menyerahkan nama-nama calon direksi agar diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan


15


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pengawasan Pembangunan. 35

27 Mei 2015


Belum Satu Pun Kapal Eks Asing Yang Lolos

Keuangan

dan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan belum ada satupun dari 1.132 kapal eks asing atau kapal buatan asing milik 184 perusahaan penangkapan ikan dinyatakan lolos analisis dan evaluasi Tim Satuan Tugas Anti Illegal Fishing. Artinya hingga saat ini, tidak ada satu pun dari kapal-kapal itu dianggap bebas dari tudingan pencurian ikan. Ikhwal kapal-kapal yang tidak didiskualifikasi, Menteri Susi menyatakan Tim Satgas masih melakukan analisis dan evaluasi lanjutan, meliputi aspek keuangan dan perpajakannya. Menurut Menteri Susi, Tim satgas menggandeng Direktur Jenderal Pajak Serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

36

28 Mei 2015

Fajar

37

29 Mei 2015



Haris Yasin Limpo, bakal melenggang bebas menuju kursi Dirut PDAM Makassar. Pasalnya, dua pesaing beratnya, Hamzah Ahmad dan Asdr Ali, kini dijegal surat bebas temuan dari Inspektorat Kota Makassar. Inspektorat Kota Makassar tidak bisa mengeluarkan surat bebas temuan untuk mantan Dirut PDAM, Hamzah Ahmad dan mantan Dirum PDAM, Asdar Ali, Karena menganggap masih ada sangkutannya. Karenanya, saat pemasukan berkas. Hamzah dan Asdar menyetor surat rekomendasi dari BPKP. Auditor BPKP Sulsel, Abidin Bengga, Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank mengatakan kredit usaha rakyat yang dicairkan Bank Sulselbar cabang Sulselbar Palopo sebesar Rp 5,3 miliar adalah kerugian Negara. Abidin menjadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi kredit fiktif yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Inspektorat Ganjal Langkah Hamzah - Asdar

16



38

29 Mei 2015

Koran Sindo

Saksi Kebingungan di Hadapan Hakim

39

29 Mei 2015

Fajar

Auditor Buktikan Kesaksian auditor BPKP Sulsel, Abidin Keterlibatan Opu Bengnga dalam sidang kredit fiktif BPD Sulsel Cabang Palopo, membuktikan keterlibatan mantan wali kota Palopo, HPA Tenriadjeng. Opu sapaan akrab Tenriadjeng disebut menikmati dana itu. Di depan majelis hakim yang diketuai Suparman, Abidin menyatakan, audit dilakukan atas permintaan kepolisian sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan kredit fiktif. Saat diaudit, kredit itu hanya dinikmati beberapa orang termasuk Tenriadjeng. Tenriadjeng menerima Rp 2 miliar, seharusnya kredit itu disalurkan untuk 22 debitur.

40

3 Juni 2015

Fajar

Tiga Staf Disdikpora Ditetapkan Tersangka


Pengendali Teknis BPKP Sulsel, Abidin Bengnga, kebingungan saat diminta kesaksiannya terkait dugaan korupsi dana kredit fiktif di Bank Sulselbar Palopo 2010. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Hakim menanyakan kepada saksi apakah hasil audit lembaganya menyebutkan kalau kasus korupsi yang melibatkan mantan waki kota Palopo termasuk dalam kriteria kerugian Negara atau kasus perbankan.

Kepolisian Resort Parepare menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi dana block grant di Disdikpora Parepare. Ketiga tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pendamping atau pengawas kegiatan. Diketahui, Pemkot Parepare mendapat dana block grant dari pemerintah pusat tahun 2013 senilai Rp 12 miliar. Dana ini untuk 37 sekolah di kota ini. Dalam pelaksanannya, diduga menimbulkan kerugian Negara Rp 1,9 miliar.

17


3 Juni 2015

Koran Sindo

42

4 Juni 2015

Koran Sindo

43

4 Juni 2015

Koran Sindo

Pemkot Parepare Gandeng BPKP

Wali kota Parepare mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Guna menghindari terjadinya kesalahan, Pemkot Parepare melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mulai dari proses tender hingga pelaksaaan proyek. BPKP akan mengasistensi kesiapan dan kelengkapan dokumen tender, serta pihak ketiga yang dinilai layak memenangkan tender.

44

8 Juni 2015


BPKP Bantah Klaim Kejaksaan

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan pihaknya belum menerima permintaan Kejati DKI Jakarta untuk melakukan audit lanjutan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, Nusa Tenggara periode 2011-2013. Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima hasil audit BPKP. Dalam hasil audit sementara, BPKP menyebutkan proyek itu diduga


Polresta Tetapkan Tiga Tersangka


Terpidana Jamkesda Diserahkan ke Lapas

Unit Tipikor Polresta Parepare, resmi menetapkan tiga orang pengelolaan dana bantuan program block grant sebagai tersangka. Kerugian Negara dalam kasus yang dikucurkan melalui APBN dari anggaran Kementerian Pendidikan sekitar Rp 1,9miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasca vonis terhadap tiga terdakwa kasus korupsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Dinas Kesehatan Kots Parepare 2009-2013, maka Kejari akan menyerahkan dua dari tiga terpidana ke Lapas Kelas IIB. Keduanya terlibat dalam kasus yang merugikan Negara sebesar Rp 300 juta berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

18



merugikan Negara sebesar Rp 33 miliar. 45

8 Juni 2015

Tribun Timur

BPKP Dilibatkan Dalam Pelaksanaan Tender

Pemerintah Kota Parepare akan melibatkan BPKP dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa guna menghindari terjadinya kesalahan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan proyek. BPKP akan melakukan asistensi sebanyak dua kali yakni pada saat akan dilakukan tender dan sebelum penetapan pemenang tender. Adapun yang akan diasistensi BPKP adalah kesiapan dan kelengkapan dokumen tender, serta pihak ketiga yang dinilai layak memenangkan tender.

46

11 Juni 2015


KPK Melakukan Supervisi Kasus Bandara Mengkendek

Juru Bicara Kejati Sulselbar mengatakan KPK akan melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, Negara dirugikan Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang bersumber dari APBD Tana Toraja dan Sulawesi Selatan.

47

11 Juni 2015 Fajar

KPK Supervisi Kasus Bandara mengkendek

Kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, masuk dalam supervisi KPK. Masuknya kasus ini dalam supervise KPK dikarenakan berkas terdakwa terkesan bolak balik ke kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel, perbuatannya telah merugikan Negara Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang disiapkan dari APBD Tana Toraja dan Sulsel.

48

15 Juni 2015

Auditor Teliti Data Fiktif

Auditor BPKP Sulsel meneliti data fiktif yang terekam dalam laporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Kabupaten

Fajar


19



Kepulauan Selayar. Sudah ada orang yang tepat dijadikan tersangka dalam kasus ini, tetapi kami menunggu hasil audit BPKP. Kalau hasil audit sudah ada, tersangkanya akan segera diumumkan. 49

15 Juni 2015 Koran Sindo

Kasus DAK Selayar : Polda Kantongi Calon Tersangka

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi perbaikan dan rehabilitasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan anggaran Rp 18 miliar. Sampai saat ini belum ada tersangka, tetapi calon tersangkanya sudah ada. Tergantung dari hasil audit BPKP.

50

17 Juni 2015

Pengacara Sekkab Minta Bupati Ditersangkakan

Sekretaris Kabupaten Tana Toraja sepertinya tidak ingin masuk penjara tanpa ditemani atasannya terkait kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan bandara Mengkendek. Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel, Dani Kusnandar usai ekspos supervise bersama KPK mengatakan dalam kasus itu ditemukan adanya bukti kerugian Negara.

51

18 Juni 2015 Fajar

Kasus Bandara mengkendek Dibekukan

Kapolda Sulsel menginstruksikan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menghentikan sementara penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Kabis Humas Polda Sulsel mengaku belum bisa menyebutkan total kerugian Negara yang ditimbulkan dalam kasus itu. Terlebih lagi, hasil pemeriksaannya belum resmi diberikan auditor BPKP.

52

19 Juni 2015

BPKP Beri Bimbingan SIMDA Barang

Pemkab Sidrap bekerja sama BPKP Provinsi Sulsel mengadakan bimtek Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah. Bimtek ini didasari nota kesepahaman antara Pemkab Sidrap dengan BPKP Sulsel tentang penguatan tata kelola Pemerintah

Fajar

Fajar


20


53

19 Juni 2015 Koran Tempo Makassar

BPKP Akan Audit Kasus Hanggar Roboh

54

19 Juni 2015

Kerugian Rehabilitasi SMKN 1 Capai Rp 402 Juta

55

19 Juni 2015 Koran Tempo Makassar

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus DAK Selayar

56

23 Juni 2015

Kasus Gerobak Tunggu Audit BPKP


Tribun Timur



Daerah di Lingkungan Pemkab Sidrap. BPKP Sulawesi Selatan akan mengaudit kerugian Negara dalam pembangunan Hanggar Balai Besar Kalibrasi di Bandara Sultan Hasanuddin. Namun BPKP masih menunggu permintaan audit dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Auditor BPKP Sulsel, Andi Hamzah, memastikan kerugian Negara dalam proyek rehabilitasi SMKN 1 Sulawesi Selatan mencapai Rp 402 juta. Auditor menemukan kekurangan volume pekerjaan. Hamzah mengatakan tim auditor menemukan pihak sekolah melaksanakan pekerjaan itu tidak sesuai dengan petunjuk Menteri Keuangan dalam swakelola dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi DAK pendidikan di Kabupaten Selayar. Penetapan tersangka segera dilakukan karena penghitungan Negara atau audit oleh BPKP Sulawesi Selatan telah rampung. Jumlah DAK pendidikan yang digunakan untuk membiayai proyek rehabilitasi sejumlah gedung SD dan SMP di Selayar guna mengecek penggunaan DAK. Kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak tahun anggaran 2013 melalui APBN yang diusut kepolisian masih menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui secara pasti ada tidaknya kerugian Negara yang timbul dalam proyek tersebut. Pengadaan gerobak UKM Tahun 2013 berbentuk hibah sebesar Rp 375 juta untuk pengadaan 50 unit gerobak.

21


58

23 Juni 2015 Koran Sindo

Penyidik Polresta Parepare Tunggu Audit BPKP

22 Juni 2015

Rp 9 M Dana Alkes Diduga Dikorupsi

Fajar

59

20 Juni 2015 Fajar

Kejari Tunggu Petunjuk Kejati

60

26 Juni 2015

BPKP : Anggaran Desa Rawan Dikorupsi




Kasus dugaan korupsi pengadaaan gerobak Tahun Anggaran 2013, yang bersumber dari APBN yang diusut pihak Tipikor Polresta Kota Parepare, masih menunggu audit BPKP Sulsel. Pengadaan gerobak melalui Disperindakop itu, diduga tidak sesuai dengan penganggaran yang seharusnya atau dugaan kuat anggaran tidak dipakai untuk pembuatan proyek gerobak tersebut Kejari Kota Parepare, menghitung setengah atau separuh dari anggaran pengadaan Alkes di RSUD Andi Makassau, masuk kantong pribadi alias dikorupsi. Jakasa telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari Rp 19,5 miliar anggaran proyek tahun 2014 ini, diduga Rp9 miliar lebih masuk kantong pribadi. Meski demikian, perkiraan kerugian negara masih sebatas perhitungan sementara penyidik, bukan dari hasil audit BPKP. Kejari Bone masih menunggu petunjuk dari Kejati Sulselbar terkait kelanjutan kasus dugaan korupsi anggaran Gernas Kakao. Hasil ekspose kasus tersebut telah dikirim ke Kejati. Sebelumnya, Kejari menetapkan lima orang tersangka pada dugaan korupsi Gernas Kakao ini sejak 2011. Hanya saja Kejari terkendala perhitungan kerugian Negara hingga kasus ini berlarutlarut. BPKP sudah enggan melakukan audit yang kedua kalinya sebab sudah pernah melakukan audit. BPKP mengingatkan Pemerintah Sulawesi Selatan ihwal Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 250 miliar yang rawan diselewengkan. Anggaran itu dikucurkan pemerintah pusat untuk 128 desa di 21 dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kekhawatiran BPKP tidak lepas dari lemahnya sumber daya manusia di 22


61

15 Juni 2015 kompas.com

62

8 Juni 2015

63

15 Juni 2015 beritasatu.com

64

11 Juni 2015

tribunnews.com

fajar.co.id



Pemerintah Desa. Ditambah lagi, rendahnya pengetahuan dan kemampuan administrasi untuk membuat laporan keuangan. Polrestabes Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Makassar Makassar Sidik sedang menyidik kasus dugaan Kasus Korupsi korupsi Badan Penyelenggara BPJS di RS Haji Jaminan Sosial (BPJS) di RS Haji Provinsi Sulwesi Selatan. Dana BPJS tersebut dikelolah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2014. Besaran kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus itu belum diketahui karena belum dihitung oleh BPKP. Hasil Audit BPKP: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Kecuali PDAM, menyampaikan hasil auditnya Semua Perusda kepada pemerintah Kota Makassar Makassar terhadap kinerja Perusahaan Daerah Merugi (Perusda). Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Deni Suardini mengatakan, hampir semua Perusda Pemkot Makassar merugi kecuali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Polda Sulsel Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kantongi Calon Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah Tersangka mengantongi identitas calon Korupsi DAK tersangka dalam kasus dugaan Selayar korupsi perbaikan dan rehabilitasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan anggaran Rp 18 miliar. Proyek perbaikan sekolah yang sudah diselidiki selama beberapa bulan itu juga sudah dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. Masih Berkasus Hasil seleksi calon direktur utama perusahaan daerah (perusda) Korupsi Lulus Makassar menyisakan persoalan. Seleksi Dirut RPH Pemicunya tim seleksi (timsel) dituding meluluskan seseorang yang masih berkasus korupsi, Sudirman Lanurung sebagai calon Direktur 23


65

1 Juni 2015

fajar.co.id

66

28 Mei 2015

tribunnews.com

67

10 Mei 2015

tribunnews.com

68

1 Juni 2015

radarmakassar.c om



Utama PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Kasus yang menjerat Sudirman tersebut terjadi pada 2006, 2009, dan 2010 kala masih menjabat sebagai Dirut RPH. Bahkan sekarang Sudirman mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Dalam hasil audit BPKP Sulsel No. LHAI-516/PW21/5/2012, tertanggal 31 Juli 2012 tercatat kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar SYL: BPKP Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menghadiri peringatan HUT kePengawasan 32 Badan Pengawasan Keuangan dan Paling Baik Pembangunan (BPKP) di Makassar, Senin 1 Juni. SYL menyebutkan, masalah pengawasan merupakan hal menentukan kinerja suatu manajemen. Di sini peran BPKP yang sangat strategis. “Tidak ada peran pengawasan yang lebih baik, selain pengawasan internal. Pengawasan itu BPKP. Sidang Kredit Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Fiktif BPD Palopo kredit fiktif di BPD Palopo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Hadirkan Makassar. Perkara korupsi yang Perwakilan BPKP menyeret Mantan Walikota Palopo Sulsel Tenriadjeng ini, agendanya sidang mendengar keterangan saksi ahli yang didatangkan dari BPKP Sulsel. Kejari Segera Kejari Makassar bakal meningkatkan status penyelidikan menjadi Tetapkan Tersangka Kasus penyidikan pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Korupsi BPOM Laboratorium Mikrobiologi dan Makassar Genetika BPOM Makassar tahun 2013. Pihak Kejari Makassar belum bisa memastikan berapa kerugian negara dalam proyek tersebut, pasalnya pihak penyelidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan Korupsi KPUD Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sosialisasi pemilu yang Maros: Polisi 24



Bidik Tersangka Baru

69

19 Mei 2015

Fajar.co.id

70

7 April 2015

fajar.co.id


menjerat dua orang mantan komisioner KPUD Maros sebagai tersangka, pihak Reskrim Polres Maros, mengaku masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut yang kemungkinan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kasus ini berawal saat anggaran pengadaan sosialisasi berupa spanduk yang diperuntukkan 103 desa dan kelurahan di 14 Kecamatan, melalui PPK senilai Rp351 Juta itu dipecah pencairanya melalui rekening PPK. Namun, ditemukan ada beberapa PPK yang mencairkan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fisik pengadaan yang semestinya. BPKP pun melaksanakan audit sesuai surat permintaan Kapolres Maros. BPKP mengaudit kemungkinan adanya kerugian negara terhadap PPK dan PPS se-kabupaten Maros atas anggaran tersebut dipimpin oleh Dani Kusnandar. SYL Ingatkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mewanti-wanti seluruh kepala Hati-hati desa untuk tidak seenaknya Gunakan Dana menggunakan dana desa yang Desa diperolehnya. Kepala desa harus berhati-hati menggunakan dana desa tersebut. Himbauan tersebut menyusul mekanisme pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban ADD masih belum jelas meski dana tersebut sejauh ini belum cair.Kalau di Sulsel SYL akan gunakan konsep BPKP dan inspektorat. Kasus Raskin Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan beras miskin (raskin) di Enrekang Terkendala Audit Kecamatan Baroko, Enrekang yang mendudukkan dua pegawai negeri BPKP sipil (PNS) dan seorang pedagang beras berjalan lamban. Penyidik Polres Enrekang beralasan, pengusutan terhambat hasil audit BPKP yang belum turun. 25

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 5 Mei 2015

radarmakassar.c om

BPKP Audit Kasus Raskin

72

7 Mei 2015

fajar.co.id

Gubernur Janjikan Naikkan Insentif

73

8 April 2015

tribunnews.com

Pengacara IAS Optimis Gugatan Praperadilannya Dikabulkan

74

1 April 2015

tribunnews.com

Sidang Korupsi Tunjangan Perumahan Parepare Tunda

71



Penanganan dan penyidikan tindak lanjut dugaan korupsi penyaluran beras bagi warga miskin memasuki babak baru. Guna menemukan titik terang persoalan dugaan korupsi 2 PNS dan 1 orang pedagang tersangka dalam kasus ini diturunkan BPKP Cabang Makassar. Adapun alasan soal pemberhentian kasus dugaan korupsi mengacu pendapat laporan tim BPKP Makassar selaku pendapat saksi ahli tapi tak menutup kemungkinan kasus raskin melibatkan 3 tersangka bisa dihentikan mengacu hasil audit non independen. Aksi mogok pegawai dan paramedis RSUD Haji disikapi mulai disikapi Pemprov Sulsel. Ada janji untuk menaikkan insentif pegawai. Ada pula sanksi tegas bagi provokator demontrasi. Syahrul mengaku akan meminta rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia juga akan berbicara dengan Sekprov Sulsel Abdul Latief terkait hal ini. Pengacara Ilham Arief Sirajuddin, Nasiruddin Passigai mengaku akan tetap melakukan gugatan Praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi instalasi pengolahan air PDAM Kota Makassar. Salah satu materi yang akan dimasukkan dalam gugatan Praperadilannya ialah laporan dari BPKP Sulsel yang tidak menemukan adanya indikasi korupsi atau kerugian negara dalam kasus ini. Sidang perkara kasus dugaan korupai tunjangan perumahan kota ParePare ditunda. Dalam kasus tersebut para terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan total yang mengakibatkan 26



75

7 Mei 2015

kerugian negara mencapai Rp 332 juta. berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, perjanjian sewa rumah itu adalah fiktif. Kerugian negara pada kasus ini sebesar Rp 332 juta. Kejari Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar melimpahkan dugaan Tingkatkan Kasus akan penyelewengan anggaran BBPOM pembangunan Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar ke tahap penyidikan. Deddy meminta BPKP Sulsel untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika BBPOM.

radarmakassar.c om

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada. Press Release tidak ada. Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 42 kali. Pemberian keterangan ahli sebanyak 11 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 16 kali. Uploading content sebanyak 26 kali. Kegiatan peliputan sebanyak 48 kali.

Kategori

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifika si/pelurusan berita/koreksi - Press Conference - Press Release Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

27


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN b. Promosi: - Sosialisasi tugas, fungsi, dan produk BPKP

01. Pendampingan Program Aplikasi SIMDA BMD Tahap II pada Pemkab. Bantaeng

21 April 2015

Pemkab Bantaeng

02. Bimtek Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab. Pangkajene dan Kepulauan 03. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara T.A 2014 04. Pendampingan Pengelolaan Aset Tetap T.A 2014 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 05. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Daerah pada Pemkab. Bulukumba 06. Pendampingan Pengelolaan BMD pada Pemkab. Luwu Timur 07. Sosialisasi Pengeloaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemkab. Jeneponto 08. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan pada Pemkab. Gowa TA 2015

24 April 2015

Pemkab Pangkajene dan Kepulauan

2 April 2015

Pemkab Toraja Utara

2 April 2015

Pemkab Luwu Timur

7 April 2015

Pemkab Bulukumba

2 April 2015

Pemkab Luwu Timur

7 April 2015

Pemkab Jeneponto

9 April 2015

Pemkab Gowa

09. Pendampingan Penerapan SAPD Berbasis Akrual dan Penyusunan LRA Triwulan I pada Pemkab. Kepulauan Selayar 10. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja T.A 2014 11. Pendampingan atas

8 April 2015

Pemkab Kepulauan Selayar

20 April 2015

Pemkab Tana Toraja

9 April 2015

Pemkot Palopo


28


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Negara Tahun Anggaran 2015 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo 12. Pendampingan atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep TA 2015 13. Pendampingan Penyusunan Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Kota Makassar 14. Pendampingan Program Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kab. Bantaeng 15. Pendampingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 16. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 17. Bimbingan Teknis Peningkatan Kaapabilitas APIP Kabupaten Enrekang 18. Narasumber Diklat Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa bagi sekretaris desa se kabupaten Luwu Timur pada Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulsel 19. Narasumber Diklat Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa bagi BPD se Kabupaten Luwu Timur pada Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulsel 20. Narasumber Kegiatan PKS pada Inspektorat Kab. Bulukumba Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

20 April 2015

Pemkab Pangkajene Kepulauan

2 April 2015

Pemkot Makassar

20 April 2015

Pemkab Bantaeng

22 April 2015

Pemkab Luwu Timur

21 April 2015

Pemprov SulSel

20 April 2015

Pemkab Enrekang

15 Mei 2015

Pemprov SulSel

22 Mei 2015

Pemprov SulSel

6 Mei 2015

Pemkab Bulukumba

29


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 21. Asistensi Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap pada Pemkab. Barru 22. Narasumber Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2016 sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada Bappeda Kota Makassar 23. Narasumber Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemkab. Pangkep 24. Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara 25. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada kebijakan Akuntansi pada Kabupaten Jeneponto 26. Pendampingan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Luwu 27. Pendampingan Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kab. Gowa 28. Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual tahap I pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 29. Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Temuan BPKRI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Wajo

12 Mei 2015

Pemkab Barru

12 Mei 2015

Pemkot Makassar

11 Mei 2015

Pemkab Pangkep

19 Mei 2015

Pemkab Luwu Utara

22 Mei 2015

Pemkab Jeneponto

25 Mei 2015

Pemkab Luwu

28 Mei 2015

Pemkab Gowa

9 Juni 2015

Pemkab Kepulauan Selayar

8 Juni 2015

Pemkab Wajo

30. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2014 oleh BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

1 Juni 2015

Pemkab Sidrap


30


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 31. Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bone

19 Juni 2015

Pemkab Bone

32. Reviu atas Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Wajo 33. Reviu atas Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Barru 34. Reviu atas usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015 pada Provinsi Sulawesi Selatan 35. Reviu atas usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Gowa 36. Reviu atas Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan Usulan Daerah Tahun 2015 pada Pemerintah kabupaten Takalar 37. Reviu atas Usulan Kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah TA 2015 pada Pemkab. Enrekang

5 Juni 2015

Pemkab Wajo

5 Juni 2015

Pemkab Barru

5 Juni 2015

Pemprov SulSel

9 Juni 2015

Pemkab Gowa

9 Juni 2015

Pemkab Takalar

5 Juni 2015

Pemkab Enrekang

38. Narasumber Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Lingkup Inspektorat Kabupaten Takalar 39. Narasumber Sosialisasi UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bagi Pelaksana pada Unit Pelayanan Publik dalm

3 Juni 2015

Pemkab Takalar

10 Juni 2015

Pemkot Makassar


31


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN lingkup Pemerintah Kota Makassar 40. Narasumber Bimbingan Teknis SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 41. Narasumber /Pembicara pada Kegiatan Penerangan Hukum dengan tema Pencegahan TPK pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Sengkang 42. Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang - Pemberian 01. Pemberian Keterangan Ahli keterangan ahli sehubungan dengan TPK pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Takkalalla Kab Wajo T.A 2007 -2013 02. Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian untuk kegiatan perluasan areal peral sawah pada dinas Pertanian dan peternakan kabupaten Bantaeng T.A 2011 an terdakwa Muh Nawir ,SP bin Patta Imam 03. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

10 Juni 2015

Pemkab Sidrap

1 Juni 2015

Pemkab Sengkang

1 Juni 2015

Pemkab Sidrap

7 April 2015

Laporan Kirim

6 April 2015

Laporan Kirim

15 April 2015

Laporan Kirim

32


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Selayar TA 2008 04. Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pembangunan Gedung Olah Raaga (GOR) Kabupaten Luwu Timur T.A 2012 sesuai LAPKKN -049/PW.21/5/2015 tgl 26 Februari 2015 05. Pemberian Keterangan Ahli sehubungan dengan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pengembangan Kedelai pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 dengan terdakwa atas nama Hj. Yusliati, S.P. alias Yuyu Binti Rajeng Padduppai, Muhammad Faisal alias Faisal bin Muh. Tang, Rahman Abu, S.TP alias Rahman bin Haji Abu. 06. Pemberian keterangan ahli di bidang Auditirng dan Akuntansi atas perkara dugaan TPK Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil ( KUMK-SUP-005) pada Bank Sulsel Cabang Kota Palopo tahun 2010 dengan terdakwa Irianwati Bimti Muh Taebe Jen, Drs Syaifullah Ali Imran MM bin Ali Imran , Drs, H.P/A Tenriadjeng M.Si 07. Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengelolaan Belanja Modal /Pengadaan Peralatan khususnya pada Kegiatan Pengadaan PC dan Printer , Pengadaan Alat Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

16 April 2015

Laporan Kirim

25 Mei 2015

19 Mei 2015

Laporan Kirim

22 Mei 2015

Laporan Kirim

33



- Ekspose kasus

peraga dan Pengadaan Media Pembelajaran pd MAN Kab. Pinrang T.A 2013 08. Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng TA 2011 09. Pemberian Keterang Ahli di Persidangan perkara TPK atas Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011 dan 2012 di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar 10. Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik Polres Parepare atas Dugaan TPK Penggunaan Dana Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 11. Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Akuntansi ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel dan Pembelajaran SMK RSBI pada SMK Negeri BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 – 2011 dengan terdakwa an. Andi Surya Fatmawati, Dkk 01. Dugaan TPK Pembangunan Kapal Tangkap Ikan 10 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar 02. Dugaan TPK pada Penggunausahaan Pulau Kayangan antara Tahun 2013


27 Mei 2015

Laporan Kirim

25 Mei 2015

Laporan Kirim

22 Juni 2015

17 Juni 2015

1 April 2015

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat

13 April 2015

Kejaksaan Negeri Makassar

34

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN s.d. Tahun 2014 03. Penggelapan harga pupuk 13 April 2015 bersubsidi Program GP3K Desa Saptamarga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara 04. Dugaan TPK Dana Alokasi 13 April 2015 Dana Desa (ADD) TA 2008 s.d. TA 2012 di Desa Paranglompoa Kec. Botolempangan Kab. Gowa 05. Penyalahgunaan Kegiatan 14 April 2015 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 06. Perkara Dugaan TPK Dana 4 Mei 2015 DAK Bidang Pendidikan TA 2012 Di Kabupaten Kepulauan Selayar 07. Dugaan TPK Kegiatan 7 Mei 2015 Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket II (Hotmix) TA 2014 di Porosa Pekkabata - Cacabala Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 08. Dugaan TPK Dalam Perkara 13 Mei 2015 Dugaan Terjadinya Salah Bestek pada Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagang Apung TA 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu 09. Dugaan TPK Penyalahgunaan 18 Mei 2015 Dana BPJS Tahun 2014 pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 10. Dugaan TPK Pengadaan 20 Mei 2015 Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Pembelajaran Interaktif SD/SDLB TA 2012 Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 11. Dugaan TPK Program 26 Mei 2015 Penataan Sarana dan Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015


Kepolisian Resort Luwu Utara

Kepolisian Resot Gowa

Kepolisian Resort Bone

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Kepolisian Resort Pinrang

Kepolisian Resort Luwu

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat

Kepolisian Resort Bulukumba

Kepolisian Resort Parepare 35


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Prasarana PKL Kepada KSU Cempaka Raya TA 2013 12. Dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran PDAM Kabupaten Bone 13. Dugaan TPK pada RKAP PTPN X (Persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2010 s.d. 2014 dan Hasil Penjualan Tahun 2013 dan 2014 14. Dugaan TPK Pembangunan Gudang Non SRG Diskoperindag Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2014 15. Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada KPU Kabupaten Luwu Timur TA 2014 16. Dugaan TPK Penyelewengan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) Milik GAPOKTAN Sirenden Buntu Tondok Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl Majalah “Paraikatte” oid/buletin internal e. Liputan Televisi -

8 Juni 2015

Kejaksaan Negeri Watampone

10 Juni 2015

Kepolisian Resort Takalar

15 Juni 2015

Kepolisian Resort Selayar

17 Juni 2015

Kepolisian Resort Luwu Timur

18 Juni 2015

Kepolisian Resort Tana Toraja

-

-

Triwulan II 2015

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No.

Hari/Tanggal Publish

Kegiatan

Materi Upload

Keterangan

1

Updating Content

07 April 2015

Hindari Distrust, APIP Wajib Jaga Mutu

Berita

2

Updating Content

07 April 2015

BPKP Kawal PMN PT. Pelindo IV

Berita

07 April 2015

BPKP dan The World Bank Joint Learning Event on The Bank’s Procurement and Consultant Guidelines

Berita

3

Updating Content


36


4

Updating Content

13 April 2015

5

Updating Content

13 April 2015

6

Updating Content

16 April 2015

7

Updating Content

17 April 2015

8

Updating Content

20 April 2015

9

Updating Content

21 April 2015

10

Updating Content

21 April 2015

11

Updating Content

24 April 2015

12

Updating Content

30 April 2015

13

Updating Content

30 April 2015

14

Updating Content

2 Mei 2015

15

Updating Content

5 Mei 2015

16

Updating Content

6 Mei 2015

17

Updating Content

13 Mei 2015

18

Updating Content

13 Mei 2015

19

Updating Content

26 Mei 2015

20

Updating Content

26 Mei 2015

21

Updating Content

26 Mei 2015

22

Updating Content

4 Juni 2015

23

Updating Content

8 Juni 2015

24

Updating Content

8 Juni 2015



Penutupan Workshop BPKP dan Bank Dunia BPKP Sulsel dan Polda Sulsel bersinergi Wujudkan Nawacita DPRD Luwu Timur Membutuhkan BPKP Kunjungi BPKP Sulsel, Bupati Luwu ingin Wujudkan Wilayah Tertib Administrasi dan Bebas Korupsi BPKP Sulsel Selenggarakan Diklat Penilaian Angka Kredit bagi APIP Integrasi Integritas dengan Sistem Wujud Nyata Pencegahan Korupsi Debottlenecking BPKP harapan Pemerintah Kabupaten Maros Mengelola BMD berlandaskan Hati Nurani Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan DAK, Wabup Luwu Kunjungi BPKP Sulsel Pengurus AAIPI SulSel Komit Untuk Bersinergi Mengawal Program Prioritas Pemerintah Tarian Empat Etnis Mengisi Pembukaan PORSENI HUT ke-32 BPKP di Sulsel Tingkatkan Pengawasan Pengelolaan Aset, DPRD Kab Barru Konsultasi ke BPKP SulSel Pengawasan Sebagai Mahkota Kepemerintahan yang Kuat dan Berwibawa Keandalan LKPD Perlu Integrasi SAP Accrual dengan SPIP BPKP SulSel Siap Mengawal Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Instruksi Jokowi kepada Kaper Sulsel :”Control dan Check” Tingkatkan Kebersamaan, Perwakilan BPKP Sulsel Adakan Family Gathering Rencana Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Integrasi Integritas dengan Sistem Wujud Nyata Pencegahan Korupsi Diklat Pembentukan JFA, Upaya Tingkatkan Kapabilitas Tantangan Implementasi PP 71 Tahun 2014 dan Permendagri 64 Tahun 2014

Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita

Berita

Berita

Berita

Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita 37


Updating Content

11 Juni 2015

26

Updating Content

26 Juni 2015


Pemprov. Sulsel Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut Rencana Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Berita Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2015 terdiri dari upload content 26 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan II Tahun 2015 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 48 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut:

No.

Hari/Tanggal Peliputan

Bidang

1

Senin, 6 April 2015

Perwakilan

2

Senin, 6 April 2015

Perwakilan

3

Selasa, 7 April 2015

Perwakilan

4

Rabu, 8 April 2015

Perwakilan

5

Rabu, 8 April 2015

Perwakilan

6

Kamis, 9 April 2015

Perwakilan

7


Perwakilan

8

Rabu, 15 April 2015

Perwakilan

9

Kamis, 16 April 2015

Perwakilan

10

Jumat, 17 April 2015

Perwakilan

11

Senin, 20 April 2015

Perwakilan


Kegiatan Judul Kegiatan Diklat Penjenjangan Auditor Muda Corporate Media Group Kompas TV Pembukaan Workshop Bersama BPKP Bersama Bank Dunia Gelar Operasional TW I Thn 2015 Polda Sulselbar Penutupan Workshop BPKP Bersama Bank Dunia Koordinasi Anggota DPRD Luwu Timur dengan BPKP Sulsel Kepala Perwakilan Koordinasi dengan Setda Provinsi Bupati Luwu Andi Muzakkar Koordinasi dengan BPKP Sulsel Entry Meeting dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Inspektur kabupaten Maros koordinasi dengan Kepala Perwakilan Pembukaan Diklat Penilaian Angka Kredit

Keterangan

38



Perwakilan

13


Perwakilan

14


Perwakilan

15


Perwakilan

16


Perwakilan

17


Perwakilan

18

Rabu, 29 April 2015

Perwakilan

19


Perwakilan

20

Senin, 4 Mei 2015

Perwakilan

21

27 April – 30 Mei 2015

Perwakilan

22

Sabtu, 9 Mei 2015

Perwakilan

23

Senin, 11 Mei 2015

Perwakilan

24

Selasa, 12 Mei 2015

Perwakilan

25

Selasa, 12 Mei 2015

Perwakilan

26

Jumat, 8 Mei 2015

Perwakilan

27

Selasa, 19 Mei 2015

Perwakilan

28

Rabu, 20 Mei 2015

Perwakilan

29

Kamis, 21 Mei 2015

Perwakilan

30

Jumat, 22 Mei 2015

Perwakilan

31

Sabtu, 23 Mei 2015

Tata Usaha

32

Minggu, 24 Mei 2015

Perwakilan

33

Senin, 23 Mei 2015

Perwakilan

34

Rabu, 27 Mei 2015

Perwakilan

35

Kamis, 28 Mei 2015

Perwakilan



Penutupan Diklat JFA Sosialisasi Aplikasi Simda BMD Versi. 2.69 pada Biro Pengelola Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan Penutupan Diklat Penilaian Angka Kredit Wakil Bupati Luwu Koordinasi dengan Perwakilan BPKP Sulsel Pembukaan HUT ke-32 BPKP Koordinasi dengan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Kejati dan Kepolisian Anggota DPRD Kab. Barru Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP Penutupan Diklat PAK JFA Kunjungan Kerja Komisi XI di Provinsi Sulawesi Selatan POR HUT BPKP ke-23 Menghadiri Pelantikan Pengurus IAI Menghadiri Kunjungan Wapres di Takalar Pelaksanaan Donor Darah Sosialisasi dan Review Program Star Project BPKP Tahun 2015 Diklat Penyusunan LKPD Pusdiklat Kemendagri Acara Syukuran dengan Kepala Perwakilan Upacara Hari Kebangkitan Nasional FGD Pembagian Tugas dan Tata Kelola Sistem Pengawasan Pembangunan Nasional Peresmian MNP oleh Presiden RI Jokowi Acara Perpisahan dengan Pak Wahyu di Gowa Discovery Park Family Gathering di Unhas Diklat Audit Tingkat Dasar Bagi Pegawai Lingkungan Inspektorat Kick of Korsupgah BPKP-KPK di Bantaeng Perpisahan Pak Wahyu dan Ulang Tahun Pak Akbar Dewa 39


Kamis, 28 Mei 2015

Perwakilan

37

Jumat, 29 Mei 2015

Perwakilan

38

Minggu, 31 Mei 2015

Perwakilan

39

Senin, 1 Juni 2015

Perwakilan

40

Senin, 1 Juni 2015

Perwakilan

41

Rabu, 3 Juni 2015

Perwakilan

42

Rabu, 3 Juni 2015

Perwakilan

43

Rabu, 10 Juni 2015

Perwakilan

44

Jumat, 12 Juni 2015

Perwakilan

45

Senin, 22 Juni 2015

Perwakilan

46

Senin, 22 Juni 2015

Perwakilan

47

Senin, 22 Juni 2015

Perwakilan

48

Rabu, 24 Juni 2015

Perwakilan


Kunjungan ke Panti Asuhan AlHidayah Penutupan Diklat Audit Tingkat Dasar Gladi Bersih Upacara HUT ke-32 BPKP Tahun 2015 Upacara HUT ke 32 BPKP Perwakilan Prov. Sulsel Tahun 2015 R amah Tamah HUT 32 BPKP Pembukaan Diklat Pembentukan JFA Ahli di Lingkungan Inspektorat Sosialisasi dan Bimtek PP 71 Tahun 2010 di Pemerintah kabupaten Sidrap Penyerahan LHP Provinsi Sulsel oleh BPK RI Acara Syukuran Menjelang Bulan Ramadhan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Sumpah Jabatan bagi PNS Angkatan 2014 Penutupan Diklat Pembentukan Auditor Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Ketua KPU Maros Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP Rapat Koordinasi dengan Gubernur

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan II Tahun 2015, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan II Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa:


40

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN a.


Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.

b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat

waktu serta

meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat. Laporan Humas Triwulan II Tahun 2015

41

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN


1. Diklat Penjenjangan Auditor Muda ( Senin, 6 April 2015)

2. Corporate Media Group Kompas TV ( Senin, 6 April 2015)

3. Pembukaan Workshop Bersama BPKP Bersama Bank Dunia ( Selasa, 7 April 2015)

1



4. Gelar Operasional TW I Thn 2015 Polda Sulselbar ( Rabu, 8 April 2015)

5. Penutupan Workshop BPKP Bersama Bank Dunia ( Rabu, 8 April 2015)

6. Koordinasi Anggota DPRD Luwu Timur dengan BPKP Sulsel (Kamis, 9 April 2015)

2



7. Kepala Perwakilan Koordinasi dengan Setda Provinsi (Selasa, 14 April 2015)

8. Bupati Luwu Andi Muzakkar Koordinasi dengan BPKP Sulsel (Rabu, 15 April 2015)

9. Entry Meeting dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Kamis,16 April 2015)

3



10. Inspektur kabupaten Maros koordinasi dengan Kepala Perwakilan (Jumat, 17 April 2015)

11. Pembukaan Diklat Penilaian Angka Kredit ( Senin, 20 April 2015)

12. Penutupan Diklat JFA ( Selasa, 20 April 2015)

4



13. Sosialisasi Aplikasi Simda BMD Versi. 2.69 pada Biro Pengelola Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan (Kamis, 23 April 2015)

14. Penutupan Diklat Penilaian Angka Kredit ( Kamis, 23 April 2015)

15. Wakil Bupati Luwu Koordinasi dengan Perwakilan BPKP Sulsel ( Senin, 27 April 2015)

5



16. Pembukaan HUT ke-32 BPKP ( Senin, 27 April 2015)

17. Koordinasi dengan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Kejati dan Kepolisian (Selasa, 28 April 2015)

18. Anggota DPRD Kab. Barru Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP (Rabu, 29 April 2015)

6



19. Penutupan Diklat PAK JFA( Kamis, 30 April 2015)

20. Kunjungan Kerja Komisi XI di Provinsi Sulawesi Selatan ( Senin, 4 Mei 2015)

21. POR HUT BPKP ke-23 ( 27 April – 30 Mei 2015)

7



22. Menghadiri Pelantikan Pengurus IAI (Sabtu, 9 Mei 2015)

23. Menghadiri Kunjungan Wapres di Takalar (Senin, 11 Mei 2015)

24. Pelaksanaan Donor Darah (Selasa, 12 Mei 2015)

8



25. Sosialisasi dan Review Program Star Project BPKP Tahun 2015 (Selasa, 12 Mei 2015)

26. Diklat Penyusunan LKPD Pusdiklat Kemendagri (Jumat, 8 Mei 2015)

27. Acara Syukuran dengan Kepala Perwakilan (Selasa, 19 Mei 2015)

9



28. Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Rabu, 20 Mei 2015)

29. FGD Pembagian Tugas dan Tata Kelola Sistem Pengawasan Pembangunan Nasional (Kamis, 21 Mei 2015)

30. Peresmian MNP oleh Presiden RI Jokowi (Jumat, 22 Mei 2015)

10



31. Acara Perpisahan dengan Pak Wahyu di Gowa Discovery Park (Sabtu, 23 Mei 2015)

32. Family Gathering di Unhas (Minggu, 24 Mei 2015)

33. Diklat Audit Tingkat Dasar Bagi Pegawai Lingkungan Inspektorat (Senin, 23 Mei 2015)

11



34. Kick of Korsupgah BPKP-KPK di Bantaeng (Rabu, 27 Mei 2015)

35. Perpisahan Pak Wahyu dan Ulang Tahun Pak Akbar Dewa (Kamis, 28 Mei 2015)

36. Kunjungan ke Panti Asuhan Al-Hidayah (Kamis, 28 Mei 2015)

12



37. Penutupan Diklat Audit Tingkat Dasar (Jumat, 29 Mei 2015)

38. Gladi Bersih Upacara HUT ke-32 BPKP Tahun 2015 (Minggu, 31 Mei 2015)

39. Upacara HUT ke 32 BPKP Perwakilan Prov. Sulsel Tahun 2015 (Senin, 1 Juni 2015)

13



40. R amah Tamah HUT 32 BPKP (Senin, 1 Juni 2015)

41. Pembukaan Diklat Pembentukan JFA Ahli di Lingkungan Inspektorat (Rabu, 3 Juni 2015)

42. Sosialisasi dan Bimtek PP 71 Tahun 2010 di Pemerintah kabupaten Sidrap ( 3 Juni 2015)

14



43. Penyerahan LHP Provinsi Sulsel oleh BPK RI ( Rabu, 10 Juni 2015)

44. Acara Syukuran Menjelang Bulan Ramadhan (Jumat, 12 Juni 2015)

45. Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Sumpah Jabatan bagi PNS Angkatan 2014 (Senin, 22 Juni 2015)

15



46. Penutupan Diklat Pembentukan Auditor Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat (Senin, 22 Juni 2015)

47. Ketua KPU Maros Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP (Senin, 22 Juni 2015)

48. Rapat Koordinasi dengan Gubernur ( Rabu, 24 Juni 2015)

16

Putra Bekas Bupa i Bone

Mengaku Difitnah

MAKASSAR 't rdakwa perkara dugaan korupsi perbaikan lahan dan jaringan irigasi, Andi Irsan Galigo, mengatakan telah difitnah sehingga terjerat dalam perkara itu. Putra bekas Bupati Bone Andi Idris Galigo ini membantah jika disebut telahmelakukan korupsi. "Termasuk tidak ikut campur dan mengatur proyek selama ayah saya 10 tahun menjadi bupati," ka Irsan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, kemarm. Irsan mengatakan peli

batan dirinya dalam kasus itu penuh unsur fitnah, rekayasa, dan sarat kepentingan tertentu. "Perkara ini membuat saya dan keluarga menderita." Sebelumnya,Irsandituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsideI' 6 bulan kurungan. Dia juga diWtrjibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,6 miliar subsideI' 2 tahun 3 bulan bui. Pengacara Irsan, Yusuf Haseng, menilai jaksa telah keliru melayangkan tuntutan. Menurut dia,

dalam persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan kejelasan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun an Sulawesi Selatan dan audit internal Kementerian Pertanian. Jaksa Muhammad Tasbih menolak menanggapi pem belaan terdakwa. "Nanti akan kami jawab pada sidang berikut," kata dia. Irsanclitudingmemanfaat kaT'. jc.batan ayahnya untuk me~'ekayasa proses tender proyek agar memenangkan PT Blllnicon. • AKBAR HAD!

FAJA

E--------- - - - - - -

--------- -

SABTU ~ t 1 APRIL 2015

-~~~----~------l:-=-- -....::-~

Kjaksaa Tolak BerK Kasus ara

ngkendek MAKASSAR - Juru bicara 'Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Abdul Rahman Morra, mengatakan jaksa peneliti menolak berkas perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Ddara Mengkendek, Tana Toraja. "Secara fonnil d materiil, berkas itu belwn lengkap,"kata dia, kemalin. Rahman mengatakan jaksa yang meneliti berkas itu telah mengembalikan ke penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Pengembalian disertai dengan petunjuk perampungan berkas perkara. Menurut dia, jaksa peneliti meminta penyidik kembali mendalami peran tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus itu. Polisi menetap].;an delapan tersangka dalam kasus itu. Mereka adala Sekretaris Daerah Tana Toraja, Enos Karoma; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Yunus Sirante; Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Haris Paridy; Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos, dan Telekomunikasi, Agus Sosang; bekas Kepala Dinas Pertanian Tanaman' Pangan, Yunus Palayukan; Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Gerson Papalangi; bekas Kepala Dinas Pekerjaan Dmwn, Zeth John Tolla; sertaCamat Mengkendek, Ruben Rombe Randa. Tersangka merupakan pengguna anggaran dan panitia pembebasan lahan. Tersangka dituding telah menyelewengkan anggaran proyek pada 2011 itu. Mereka menyetujui pembayaran kepacla warga yang sarna sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sula :vesi Selatan, pembebasan lahan telah merugikan ne a Rp 21 miliar'dari total anggaran Rp 38 miliar. Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Bes" . utendi, mengatakan penyidik telah menerima E E"rnbalian berkas itu. Menurut dia, untuk melengkapi bukti yang penyidik segera diminta jaksa. "Kami akan berupaya menuntaskan kasusnya,"kata Endi. • Pengacara Enos, Ompo Massa, mengatakan akan mengikuti seluruh proses hukwn dalam kasus itu. Namun dia menilai polisi telah keliru menin~k"tk",., lr~<,.. ~ a ... 1__

SELASA 21 APRIL 2015

Terdakwa UNM alani Pemeriksa n

MAKASSAR - Direktur Uta rna PT Rifa Nuansa Persada (PT RNP) Lisa Lukitawati Isa menjalani sidang pemerik saan sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi proyek labola torium olahraga Fakultas Ilmu Olahraga (FIK), Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 2012. Dalam persidangan itu, Lisa dicecar berbagai pertan yaan dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diket uai Andi Cakra Alam, dengan jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Ridwan Umar _ dan Abdul Rasyid; dihadiri puluhan pengunjung di ru ang sidang utama Pengadilan Tipikor Makassar, kemarin. Lisa menjelaskan, adanya pertemuan di Hotel Trisula, namun bukan terkait dengan proposal anggaran tetapi un tuk memberikan penjelasan karena peralatan yang diada kan merupakan jenis baru. "Tuduhan atas pemesan an barang sebelum adanya pemenang tender sesuai audit BPKP tidak benar dan peme sanan barang dari Jerman

Lisa Lukita Wati lerdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2012 menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin.

semuanya setelah pemenang lelang ditetapkan," tegas Lisa. Sementara itu JPU, Rid-

wan mengaku segera menyiap kan rencana tuntutan untuk perkara tersebut. Namun, pi-

haknya masih enggan mende tail rencana tuntutan tersebut. Pihaknya juga mengaku masih

FAJA

SELASA, 21 APRIL 2015

AkuiUntung pI,I M,Bantah Terlibat K

Sidang Kasus Alat Olahraga UNM MAKASSAR BARAT, FAJAR-Terdak wa kasus korupsi pengadaan alat olah raga di Fakultas lImu Keolaluagaan(FIK) UNM, mengakumendapatuntungRp1,1 miliardari proyekini. Namun, dia mem bantah terlibat pengurusan propo anggaran dan permainan harga. Daiarnsidang,Senin,20April,Lisamen gaku keuntungan itu wajar. Sarna seperti proyeklain di beberapa kampus berbeda.

"Sudah sesuai prosedur. Tidak ada peny elewengan di dalanmya," kata Lisa. Di hadapan majelis hakim,direktur PT Rifa Nuansa Persada ini mengaku hubungannya dengan UNM selaku pemesan hanya sebatas promosi. Po sisinya sebagai penyedia barang. "Sayaini hanyapenyedia. Untllkpen gadaan, pemenang tender," ucapnya. Pemenang tender adalah CV Mitra Bina Medika. Suhadi diketahui yang bertang gung jawab dalam hal ini. Lisa juga membantah tudingan jak sa terkait hasil audit BPKP, yang me

nyatakanadanyapemesananbarangsebe lwn pemenangtenderditetapkan. Menu rutnya, pemesanan barang dari Jerman setelall pemenang lelang ditetapkan. "Seharusnya PT Mitra Bina Medi ka membayar setelah berada di Jakar ta. Perusahaan mereka juga berkewa jibanmembayardi pabrikan," papamya. Sidang sempat diwarnai suasana gaduh. Jaksa Pemmtut Umum (JPU) yangmembacakan pemyataan dan per tanyaan mendapat teguran dari ketua Majelis Hakim. JPU dinilai tidakkonsen trasi dalam sidang. (zaq/rif)

0\


udit PKP Kasus.Hang ar el m

ASSAR - Kasus dugaan Lk pidana kOfUpsi ka anggar bandara di Pol llselbar belum berjalan imal. Pascasaksi ahliyang ')erikan keterangan dite .n adanya penyimpan embangunan proyek be a waktu lalu hingga kini I dilakuK'an audit Badan

Pemeriksa Keuangan Pemba ngunan (BPKP). Direktur Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel Abdul Muthalib mengatakan, kalau Polda sudab meminta keteran gan ahli dan pendapat ahli me nyebutkan ada indikasi penyim pangan, maka sebaiknya segera meminta BPKP untuk melaku-

kan audit investigasi. Namun, bukan berarti harus menunggu hasil audit BPKP. Polda sebai knya mendalami kasus tersebut agar segera menetapkan pihak yang layak jadi tersangka. "Tentunya kita berharap bahwa polda jangan justru mentersangkakan orang tidak tahu menahu masalah, tapi

•

US

pemenang proyek dan ketua lelang proyek tersebut," ujar Abdul Muthalib, kemarin. Ketua Lembaga Bantuan' Hukum (LBE) Makassar Ab dul Azis menambahkan, pena nganan kasus hanggar yang di tangani penyidik polda berja Ian lamban. Pasalnya, sejauh ini, Polda Sulselbar belum

memberikan kejelasan atas perkembangan kasus yang menelan korban jiwa. "Masa sampai saat inl belum ada tersangkanya?, ini kejadian langsung dan ada yang harus bertanggung jawab," ujamya. Kasubdit Tipikor Polda Sulselbar AKBP Burhaman menuturkan, kasus itu masih

dalam .penyelidikan. Belum dilakukan permintaan audit karena secara prosedur harus didabului keterangan dari sak si ahli konstruksi."Kita masih pengumpulan data. Kami tabu jika ingin menggandeng BPKP dan pasti lOta akan undang dan ekspose," jelasnya. \

andi ilham

I

\

Audit BPKP Kasus.H nggar· elu MAKASSAR - Kasus dugaan tindak pidana korupsi ka sus hanggar bandara di Pol da Sulselbar belum berjalan maksimal. Pascasaksi ahliyang memberikan keterangan dite mukan adanya penyimpan gan pembangunan proyek be berapa waktu lalu hingga kini belum ditakukan audit Badan

Pemeriksa Keuangan Pemba ngunan (BPKP). Direktur Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel Abdul Muthalib mengatakan, kalau Polda sudah meminta keteran gan ahli dan pendapat ahli me nyebutkan ada indikasi penyim pangan, maka sebaiknya segera meminta BPKP untuk melaku

kan audit investigasi. Namun, bukan berarti harus menunggu hasil audit BPKP. Polda sebai knya mendalami kasus tersebut agar segera menetapkan pihak yang layak jadi tersangka. "Tentunya kita berharap bahwa polda jangan justru mentersangkakan orang tidak tahu menahu masalah, tapi

Diusulkan

pemenang proyek dan ketua lelang proyek tersebut," ujar Abdul Muthalib~·kemarin. Ketua Lembaga Bantuan· Hukum (LBH) Makassar Ab dulAzis menambahkan, pena nganan kasus hanggar yang di tangani penyidik polda berja Ian lamban. Pasalnya, sejauh ini, Polda Sulselbar belum

memberikan kejelasan atas perkembangan kasus yang menelan korban jiwa. "Masa sampai saat ini belum ada tersangkanya?, ini kejadian langsung dan ada yang harus bertanggung jawab," ujarnya. Kasubdit Tipikor Polda Sulselbar AKBP Burhaman menuturkan, kasus itu masih

dalam penyelidikan. dilakukan permintaal karena secara prosedu didahului keterangan d si ahli konstruksi."Kit, pengumpulan data. KaJ jika ingin mengganden dan pasti kita akan undo ekspose," jelasnya. andi

KASUSAl

LAHRAGA UNM

ekasP Ditun-.~-.~

•

at

6 a n

•

UI

Distributor barang dituntut 8 tahun penjara.

Abdul Rahman

diwajibkan membayar keru gian negara karena tak ter bukti menikmati uang hasil kejahatan. MAKASSAR Bekas Kepala Dalam proyek alat olahraga Biro Adrninistrasi Urnurn tersebut, Rasyid mengatakan dan Keuangan Universitas Syatir tidak menyusun harga Negeri Makassar UNM, Syatir perkiraan sendiri atau HPS Mahmud, dituntut 6 tahun sebagai syarat pelaksana penjara. Terdakwa dinilai ter an lelang. Akibatnya, tender bukti rnelakukan korupsi ber proyek tidak berjal sesuai sarna-sarna Direktur Utama dengan ketentuan. Terdakwa, menurut jaksa PT Rifa Nuansa Persada, Lisa Lukitawati Isa, dalarn Rasyid, hanya mengacu pada pengadaan ala olahraga di harga yang ditawarkan oleh universitas. "Te dakwa Sya.tir perusahaan distIibusi barang. menyalahgunakan kewenang "Dokumen lelang dibuat seo an," kata jaksa Abdul Rasyid . lah-olah pelaksanaan sudah di Pengadilan Tindak Pidana sesuai mekanisme," ujar Konipsi Makassar, kernarin. Rasyid. Selain tuntutan pidana Adapun Lisa Lukitawati, penjara, jaksa menjatuhkan selaku distributor, dituntut 8 pidana denda sebesar Rp 500 tahun penjara. Lisa juga diha juta atau hukun1an pengganti ruskan rnernbayar denda Rp selarna tiga bulan kurungan. 500 juta atau hukuman peng Meski begitu, Syatir tidak ganti selama 6 bulan kurungan [email protected]

dan rnernbayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 8,9 miliar atau subsideI' ernpat tahun. Jaksa menilai Lisa telah memanfaatkan kedudukannya selaku distributor tunggal alat olahraga untuk merekayasa lelang proyek. Beberapa per usahaan yang ikut tender, ter masuk pernenang lelang ada lah perusahaan yang tlipinjam terdakwa. Perusahaan itu rnendapat surat dukungan dali perusahaan Lisa agar bisa ikut lelang. Meski pemenang tender itu bukan perusahaan Lisa, pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dikerjakan ter dakwa Lisa. Proyek yang dikerjakan pada 2012 itu rnendapat ang garan sebesar Rp 40 miliaI' dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan

Keuangan dan Pernbangunan Sulawesi Selatan, kerugian negara dari proyek tersebut sebesar Rp 22,4 miliaI'. Adapun Andi Muliadi, peng acara Syatir, berkeberatan atas tuntutan jaksa. Menurut dia, ada hal meringankan yang tidak dipertimbangkan jaksa. "Kami akan ajukan secara ter tulis pada sidang pembelaan atau pleidoi," kata dia. Sedangkan Syar~ Hida yatullah, pengacara Lisa, menilai tuntut.m jaksa berle bihan. Menurut dia, kliennya tidak terbukti merekayasa tender, apalagi mengerjakan proyek tersebut. Menurut Syarif, kliennya dalam proyek itu bukan pemenang tender. "Klien kami hanya masok alat untuk perusalr n yang mem angkan tender," ujar dia. • AKBAR HADI

-~---

Berkas Kasus Bandara M- ngkendek Dilimp hkan Lagi ke Jaksa

MAKASSAR - Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat kembali melimpahkan berkas kasus korupsi pembebasan Iahan Bandar Udara Mengkendek, Tana Toraja, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Pelimpahan tersebut dijadwalkan dilakukan pekan depan. Menurut Kepaia Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi oida Sulawesi Selatan dan Barat, Ajun Komisaris Besar Burhaman, berkas sudah dalam tahap akhir perampungan. "Sem petunjuk dari jaksa peneliti suda1l. dilengkapi," kata dia,kemarin.NamunBurhaman tak mau merinci petunjuk tersebut.. Dia berharap berkas perkara dapat dinyatakan Iengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya, jaksa peneliti menolak berkas pemeriksaan tersangka kasus pembebasan Iahan Bandara Mengkendek. Jaksa menilai berkas yang dilimpahkan pada April itu belum lengkap secara formal dan materiil. Kasus ini bermula dari proyek pembebasan lahan bandara di Kabupaten Tana Toraja pada 2013. Dalam proyek dengan alokasi dana Rp 38 miliar itu, diduga terjadi penyalahgunaan dan merugikan negara Rp 21 miliar. Penghitungan itu didasarkan pada audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan. Walhasil, polisi menetapkan

delapan tersangka dari pihak panitia pembebasan Iahan. Mereka adalah Sekretaris Daerah Tana Toraja Enos Karoma,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yunus Sirante, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Haris Paridy, dan Kepaia Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos, dan Telekomunikasi Agus Sosang. Tersangka Iainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zeth John Tolla, bekas Kepaia Dinas Pertanian Tanaman Pangan Yunus Palayukan, bekas Kepaia Dinas Tata Ruang dan Permukiman Gerson Papalangi, dan Camat Mengkendek Ruben R. Randa. Para tersangka diduga bekerja sarna daJamproses verifikasi kepemilikan Iahan. Akibatnya, 62 warga mendapat pembayaran ganti rugi tapi tidak memiliki hak atas Iahan tersebut. Juru bicara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Abdul Rahman Morra, menyatakan slap menerima pelimpahan berkas dari polisi. "Jaksa akan memeriksa kembali kelengkapan berkas sesuai petunjuk yang diberikan sebelumnya," ujar dia. Adapun Muhammad amp Massa, pengacara para tersangka, berkukuh bahwa tak ada penyaIahgunaan dalam kasus itu. Menurut dia, lahan bandara bukan milik negara, melainkan tanah adat yang dihibahkan kepada warga. • TRI YAHI KURNIAWAN

KASUSAl

LAHRAGA UNM

ekasP Ditun-.~-.~

•

at

6 a n

•

UI

Distributor barang dituntut 8 tahun penjara.

Abdul Rahman

diwajibkan membayar keru gian negara karena tak ter bukti menikmati uang hasil kejahatan. MAKASSAR Bekas Kepala Dalam proyek alat olahraga Biro Adrninistrasi Urnurn tersebut, Rasyid mengatakan dan Keuangan Universitas Syatir tidak menyusun harga Negeri Makassar UNM, Syatir perkiraan sendiri atau HPS Mahmud, dituntut 6 tahun sebagai syarat pelaksana penjara. Terdakwa dinilai ter an lelang. Akibatnya, tender bukti rnelakukan korupsi ber proyek tidak berjal sesuai sarna-sarna Direktur Utama dengan ketentuan. Terdakwa, menurut jaksa PT Rifa Nuansa Persada, Lisa Lukitawati Isa, dalarn Rasyid, hanya mengacu pada pengadaan ala olahraga di harga yang ditawarkan oleh universitas. "Te dakwa Sya.tir perusahaan distIibusi barang. menyalahgunakan kewenang "Dokumen lelang dibuat seo an," kata jaksa Abdul Rasyid . lah-olah pelaksanaan sudah di Pengadilan Tindak Pidana sesuai mekanisme," ujar Konipsi Makassar, kernarin. Rasyid. Selain tuntutan pidana Adapun Lisa Lukitawati, penjara, jaksa menjatuhkan selaku distributor, dituntut 8 pidana denda sebesar Rp 500 tahun penjara. Lisa juga diha juta atau hukun1an pengganti ruskan rnernbayar denda Rp selarna tiga bulan kurungan. 500 juta atau hukuman peng Meski begitu, Syatir tidak ganti selama 6 bulan kurungan [email protected]

dan rnernbayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 8,9 miliar atau subsideI' ernpat tahun. Jaksa menilai Lisa telah memanfaatkan kedudukannya selaku distributor tunggal alat olahraga untuk merekayasa lelang proyek. Beberapa per usahaan yang ikut tender, ter masuk pernenang lelang ada lah perusahaan yang tlipinjam terdakwa. Perusahaan itu rnendapat surat dukungan dali perusahaan Lisa agar bisa ikut lelang. Meski pemenang tender itu bukan perusahaan Lisa, pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dikerjakan ter dakwa Lisa. Proyek yang dikerjakan pada 2012 itu rnendapat ang garan sebesar Rp 40 miliaI' dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan

Keuangan dan Pernbangunan Sulawesi Selatan, kerugian negara dari proyek tersebut sebesar Rp 22,4 miliaI'. Adapun Andi Muliadi, peng acara Syatir, berkeberatan atas tuntutan jaksa. Menurut dia, ada hal meringankan yang tidak dipertimbangkan jaksa. "Kami akan ajukan secara ter tulis pada sidang pembelaan atau pleidoi," kata dia. Sedangkan Syar~ Hida yatullah, pengacara Lisa, menilai tuntut.m jaksa berle bihan. Menurut dia, kliennya tidak terbukti merekayasa tender, apalagi mengerjakan proyek tersebut. Menurut Syarif, kliennya dalam proyek itu bukan pemenang tender. "Klien kami hanya masok alat untuk perusalr n yang mem angkan tender," ujar dia. • AKBAR HADI

BPKP Segera Rampungka Audit Pulau Kyangan MAKASSAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan menyatakan segera merampungkan audit dalam proyek pengelolaan Pulau Kayangan. Tim Badan Pengawasan Keuangan menya takan masih memerlukan tambahan bukti untuk menuntaskan audit. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, Deni Suardini, mengatakan pihaknya telah menggelar ekspose bersama penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. "Kami minta , penyidik segera melengkapi dokumen sebagai bahan untuk melakukan penghi tungan," tijar dia. Deni mengatakan cepat lambatnya penghitungan bergantung pada kesediaan penyidik melengkapi per mintaan tim audit Badan Pengawasan. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardy Surachman mengatakan penyidik masih berusaha melengkapi bukti penduKung. Penyidik, kata Deddy, baru menemtikan dugaan kesalahan prosedur kerja sarna pengelolaan puJau tersebut. Menurut seorang penyelidik, bebera pa dugaan pelanggaran itu antara lain kontrak tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal 1 dikuatkan karena produk kerja sarna Uu tidak terdaftar di Biro Hukum Pemerint Kota Makassar. Selain itu, royalti senilai Rp 250 juta yang dibayarkan PT Putra Putra Nusantara, selaku pengelola, belum diyakini kewa jarannya. Pulau itu sendiri dikelola sejak 2002. Bahkan, sejak 2005, pengelola tidak pernah lagi menyetor royalti kepada Pemerintah Kota Makassar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, Sulawesi Selatan menunjukkan pemerintah diduga merugi akibat kerja sarna itu sebanyak Rp 1,2 miliaI'. Ketua Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan, Abdul Muttalib men desak penyidik memastikan penyelesaian ,

"

SELASA 17 MARET 2015

•

a a lis· idi M T rk i n a

nit P m elajaran

INRA G - Kepolisian Resor (Polres) Pin rang, mulai membidik pengadaan alat pembelajaran di Madrasah Aliyah N geri (MAN) Kabupaten Pinrang. Hal 'tu dilakukan lantaran, pen daan pada anggaran ta hun 2013 dari pusat melalui APB sebesar RplOO juta di duga fiktif. Menurut Kasat

I

Reskrim Polres Pinrang AKP Yoyo Dwi Purnomo, saat di hubungi menjelaskan bahwa kasus ini semen tara dalam proses pemeriksaan secara

gian Tata Usaha, Kantor Ke menterian Agama (Kemenag) Pir rang Syahrir Haruna me ngatakan, pengelolaan pen gadaan komputer dan alat per aga sekolah tersebut, dilakukan sendiri oIeh pihak sekolah. "MAN Pinrang merupakan satuan kerja yang memegang langsung kuasa penggunaan anggarannya," jelas dia. Pengelola sekolah menjadi

intensif.

"Kami masih melakukan

proses lidik untuk mendalami kasusnya,"katanya, kemarin . Tiga item alat pembelaja ran tersebut kata Yoyo, yak ni enam unit komputer, lima unit LCD dan alat peraga IPA. Keseluruhan item pengadaan tersebut, tidak satupun ber ada di sekolah setempat. Sementara, Kepala Sub Ba

kuasa pengguna anggaran, se men tara pihaknya, kata dia, hanya sebatas koordinasi. Terpisah, Kepala MAN Pin rang, Abbas P mengakui jika hingga kini, belum satuplUl item dari proyek tersebut di datang kan oleh pihak rekanan. "Satu pun barangnya belumada. Dan anya sudah kami berikan semua pada rekanan," kata dia. Abbas beralasan,lidik yang

dilakukan pihak kepolisian bukan temuan tapi sete1ah pihaknya melaporkan hal tiu pada kepolisian. Abbas, men gakui pihak sekolah tertipu dengan janji manis rekanan: "Kami ditipu pihak rekan an tetapi janjinya secepatnya akan didatangkan barang. Soal ini, pihak Kakanwil juga belum tahu," jelasnya.

• darwiaty dalle

,.

I

TAlTAKAl R

KA

pa erd • • r pSI erem a Terdakwa tak mengajukan keberatan. Abdul Rahman [email protected]

Empat terdak wa kasus dugaan korupsi pernbangunan pasar sentral Kabupaten Takalar terancam 20 tahun penjara. Mereka dini lai telah melakukan korupsi secara bersama. "Terdakwa t lah merugikan keuangan negara sebesar Rp 295 juta," kata jaksa Arief Rahman Ir'yadi saat memba cakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, kemarin. Para terdakw kasus ini adalah bekas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Takalar sekali gus sebagai kuasa pengguna MAKASSAR -

anggaran, Muhammad Ridwan Rahim; konsultan peng awas Hasanuddin Rahman; Direktur PT Putra Mayapada selaku rekanan, Fahmi Alfian; serta kuasa Direktur PT Putra, Yusrizal Kamaruddin. Jaksa mengatakan terdak wa telah menyelewengkan anggaran proyek Rp 4,2 miliaI'. Menurut Arief, proyek yang dikerjakan pada 2012 itu diduga tidak sesuai den 'an spesifikasi teknis. Selain itu, pembangunan pasar tidak dapat dituntaskan hingga masa kontrak berakhir. Tapi Ridwan tetap mencairkan seluruh anggaran proyek. Fahmi dan Yusrizal, yang bertindak sebagai pelaksana proyek, tidak menjalankan

tugas sesuai dengan kontrak kerja. Keduanya dinilai telah memanipulasi laporan.pening katan pekerjaan proyek, seo lah-olah telah sesuai dengan kontrak kerja. Hasanuddin selaku peng awas proyek dinilai tidak melakukan pengawasan seca ra memadai terhadap peker jaan yang dilakukan rekanan. Bahkan dia menyetujui lap 01' an rekanan sehingga anggaran· proyek itu bisa dicairkan. Pengacara Ridwan dan Fahmi, Syamsuwardi, menga takan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Dia meminta majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pembuktian materi perkara. Syamsuwardi menilai dakwa an jaksa telah memenuhi syarat fOlmal dan materiil. "Keberatan kami akan digabung pada plei

doi nanti," kata dia. Adapun Yusrizal dan Hasanuddin belum menunjuk pengacara. Yusrizal mengata kan masih mencari cara untuk membela di pengadilan. Dia m . ai itu tel dikerjakan sesu dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan temuan kerngi.an negara dari Badan Pengawasan Keuangan d Pembangunan Sulawesi Selatan telab . ke

negara.. ~Kami tlmggu per kemba:ng di gadilan saja; ujar dia. Ketua majelis hakim Rianto Adam Ponto memberi waktu sepekan untuk meminta Yusrizal dan Hasanuddin menunjuk kuasa hukum. "Pekan depan sidang akan langsung digelar dengan agen da pemeriksaan saksi," kata hakim.• AKBAR HADI

KASUS ALAT OLAHRAGA UNM

Jaksa Optimistis Buktikan Da

......n

Terdakwa membantah merekayasa tender proyek. Abdul Rahman [email protected]

J aksa kasus dugaankorupsipengadaan alat olahraga di Universitas Negeri Makassar optimistis dapat membuktikan dak waan terhadap Direktur Utama PT Rifa Nuansa Persada, Lisa Lukitawati Isa, dan pejabat pembuat komitmen, Syqtir Mahmud. "Peran mereka telah ter ungkap dalam rangkaian persidangan," kata jaksa M~mmad Ridwan kepa da Tempo, kemarin. Agenda persidangan perkara itu akan memasuki tahap penuntutan. Menurut Ridwan, materi tuntutan akan dibacakan dalam sidang yang dijadwalkan pada Kamis nanti. Ridwan mengatakan kedua terdakwa diduga telah bekerja sama menye lewengkan uang proyek. Peran keduanya juga dise butkan oleh sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan. MAKASSAR -

Lisa Lukita Wati, salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium olahraga di Fakultasllmu Keolahragaan IFIK) UNM tahun 2012, saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin.

Menurut dia, Lisa yang bertindak sebagai distri butor barang meminjam beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang proyek. Pel'1Jsahaan jtu digunakan untuk merekayasa tender agar proyek tersebut bisa dimenangi. Adapun Syatir menyetujui harga barang berdasarkan daftar harga yang diajukan perusahaan

distribusi. Kemarin, agenda sidang perkara mendengar kete rangan dari dua terdakwa. Syatir mengaku telah lalai dalam melaksanakan pro yek itu. Akibat tindakannya. itu, negara mengalami keru gian. "Saya tidak menyusun harga perkiraan sendiri I atau HPS saat melakukan lelang proyek," tuturnya.

I

Syatir mengatakan telah meminta stafnya menyusun HPS. Tapi, hingga proyek dikerjakan, HPS itu ter nyata tidak ada. "Staf saya selalu bilang kalau HPS nya ada," ujar dia. Syatir' mengaku baru ~

mengetahui HPS itu tidak ada setelah kasus ini diusut penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Adapun Lisa berku kuh sebagai pihak yang mengerjakan proyek itu. Dia mengatakan hanya .

bertindak sebagai distribu torbarang. Lisa membantah tuduh an jaksa bahwa dirinya telah merekayasa ten der. Menurut dia, selaku distributor tunggal, dia hanya mengeluarkan surat dUk:ungan atas perminta an perusahaan yang ingin mengikuti lelang pengada an alat olahraga tersebut. "Kalau ada yang memohon dukungan dan perusahaan nya memenuhi syarat, tidak mungkin kami tolak." Lisa mengatakan tidak pernah melihat kontrak kerja. Barang yang dipe san langsung dikirim berdasarkan permintaan pemenang tender. "Artinya, bila barang itu tidak sesuai kontrak, tidak sepatutnya saya dirinya yang disalah kan," ujarnya. Proyek yang dikerjakan pada 2012 mendapat alo kasi anggaran Rp 40 mill ar yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Berdasarkan audit Bacan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, proyek itu telah merugikan negara senilai Rp 22,4 millar.• AKBAR HAD! "

0

'


Mengaku Difitnah




FAJA

E--------- - - - - - -

--------- -


-~~~----~------l:-=-- -....::-~



•• SABTU 25 APRIL 2015

K jari ungguS DP •• • ru I J MAKASSAR - Kejaksaan Negeri (Keja ri) M~kassar menunggu Surat Pemberi tahuan Dimulainya Penyidikan Perkara (SPDP) dari Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Makassar; SPDP ini terkait dugaan ko rupsi pengelolaan Badan Pe nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 di Rumah

Sakit Haji Makassar. Alokasi BPJS ini herasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) se,besar Rp20 miliar.

sar mengungkapkari bahwa pihaknya melakukan pengu sutan perkara tersebut sejC\k Februari 2015. Sejumlah pihak telah di periksa termasuk Direktur Rumah Sakit HajL Makassar Nurhasanah Palingrungi ser ta para staf dan perangkatnya. Hanya saja, hingga saat ini ke polisian belum memaparkan hasil pemeriksaan tersebut.

Kepala:Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Deddy Su wardy Suiac;hman mengung kapkilIl,. pihaknya belum mengetahui adanya perkara dugaan korupsi di RS Haji yang ditapgani Polrestabes Makassar~

"Kalau memang sudah ma suk tahap penyidikan kami menunggu SPDP," kata D~ddy eli ruang ketjanya, kemarin. Dia

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Makassar· AKP Arifuddin menyatakan, hal ini lantaran pihaknya mengaku masih mengumpul k~n bukti autentik terkait do kumen penting lainnya. Ke polisian juga, kata Arifuddin, segera menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Pemba ngunan (BPKP) Perwakilan Sulsel untuk mengetahui keru

menjelaskan, sesuai Kitab Un dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyidik kepolisian harus segera menyampaikan SPDP kepada Kejaksaan jika mdak~npen~dikan.Dalam

aturan tersebut, tidak elitentu kan jangka waktunya, akan teta pi SPDP tersebut harus elisam paikan segera. Sebelumnya, tim unit Tipikor Pokrestabe~ Makas

gian negara yang ditimbulkan dari anggaran sebesar Rp20 miliar. "Belum diketahui apakah indikasi kerugiannya," ujar AKP Arifuddin. Menurutnya, dana pengelolaan BPJS meru pakan program dana subsidi kesehatan dari instansi pe merintah yang memfasilitasi penyerahan BPJS.

sri s syam


Mengaku Difitnah




FAJA

E--------- - - - - - -

--------- -


-~~~----~------l:-=-- -....::-~




Mengaku Difitnah




FAJA

E--------- - - - - - -

--------- -


-~~~----~------l:-=-- -....::-~



h

e

MAK SSAR - Jaksa PenuntutUmum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makas sar, menuntut terdakwa dugaan korupsi proyek Labolatorium Ollahraga Fakultas 11m Olahraga (FIK) Universitas Neg eri Makassar (UNM) Muhammad Syatir dengan pidana ena tahun penJara. Dalam tuntutan JPU yang dibacakan bergantian Abdul Rasyid dan Ridwan Umar di Pengadilan Tipikor pada Pen gadilan Negeri (PN) Makas sar kema 'n diketahui, Syatir terbuk . secna sah dan meya kinkan melakukan perbuatan melawan hukum. ijela kan, sebagai Peja bat Pemb at Komitmen (PPK) dala proyek ini, ter kwa telah menyalahgunakan ke wenangannya, seperti tidak mencari harga pembanding, serta tidak melakukan anali sa harga satuan dan menyu sun Harga Perkiraan Sendiri (RPS) barang.

Karena perbuatan terdak wa, membuat distributor ba rangyakni Direktur Utama PI Rifa Nuansa Persada (RNP) Lisa Lukitawati Isa diuntung kan, namun negara rugi sebe ar Rp22 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel. JPU menyebutkan, ter dakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) No 31/1999 tentang pemberan tasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diu bah menjadi UU No 20/2001 ten tang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pas 155. "Menun

tut terdakwa dengan pidana enam tahun penjara dan Jen da sebesar Rp500 juta subsid· air tiga bulan kurungan," kata Abdul Rasyid. Sementara itu terdakwa lainnya de~'gan berkas yang berbeda yakni Dirut PT R Lisa Lukitawati Isa ditun tut hukuman delapan tahu penjara. Selain itu, dia juga diwajibhn membayar d nda sebesar RpSOO juta subsidair enam bulan kurungan Lisa dij at den an Pasa13 UU No 31/1999 tentang-pern berantasa tin ak pidana ko rupsi seba an telah di ubah menjadl DU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pasal55, Ketua Majelis Hakim An Cakra Alam menunda sida g hingga Senin (4/5) mendatang dengan agenda pembacaaii pleidoi. Majelis menegaskan tetap akan melanjutkan pe sidangan meski pleidoi terda kwa belum siap. sri s syam

IbUD Tim

SELASA 17 MARET 2015

trlbun·tl ur.co

•

ea na

•

I

Pengadaan omputer Fiktif

TRIBUN - Penyi dik Kepolisian Resort (Polres) Pinrallg meme riksa pejabal lingkup Madra. ah -\Ii ah Negeri (Ml N) Pinrang dalam ka, U,' dugaan p nyalah gunaan anggaran renga daan kOlllputer sebesar Rp 100 juta dari emen tel ian Agamtl (K'men ang) RI tahull 2() L4. Proyek il\l diduga fiktif sedangkan ang-garannY£l dipakai: Kasat Rcskrim, Pinrang,

PINRANG

AKP Yoyo Dwi PUrJlomo, mengaku terus m nda lami kasus tersebut. "Kami masih melaku-

kan proses lidik untuk mendalami kasusnya," ka tanya, Senin (16/3). Semen tara Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keme nang Pinrang, Syahrir }ia runa, mengatakan penge lolaan pengadaan k<Jtl1pu ter dan alat peraga Imu alam P jJengetahuan innya dikeloia lan~ u g pengurus sekolah. "Pcngelola sekolah 1Il t} jadi kuasa pengguna angga ran, semen lara d ng dinas hanya sebalilii koor nasi," tuturnva. SO'll langkah peny lidi kan polisi, ha ilU sudah di ·oordinasika.t dengan pe

Da za Ca·r 0 Pe S Bara B lzl111 Ada

ngelola sekolah untuk me nyiapkan segala dokumcn yang dibutuhkan penyidik. Mengaku Ditipu Kepala MAN Pinrang, Abbas P, mengaku barang berupa komputer dan alat peraga lainnya hingga saat ini belum ada salu pun yang didatangkan rekanan. Ia mengaku pihaknya diti pu dengan janji manis rckanan yailu Hcndra sela ku pelaksana Cv. Aira Persada yang ditunjuk me ngeljakan proyek tersebut. "Kami clilipu pihak reka nan, tetapi janjinya sece patnya akan didatangkan barangnya," akunya.(cr3)

Pengadaan 6 unit komp r 5 LCD A1at peraga praktek labor3torium IPA Anggaran Rp I00 juta dari Kemenag RI Rekanan CV Aira Persada

Kamiditipu pihaJc rekanan, tetapi ;anjinya secepatnya akan dida gkan barangnya ABBASP Kepala MAN Pinrang

11,

KEPALA MA~ Plnrang, Abbas p. mengungkapkan pembayaran proyek pengadaan komputer dan alat peraga lainnya kepada rekanan, CV. Alra Persada, sudah dicalrkan 100 persen. "Hanya saja barangnya belurn didatangkan hingga sekarang," ungkapnya. la merinci pengadaan tersebut yakni 6 unit komputer, 5 LCD, dan alat peraga lainnya untuk praktek laboratorium IPA...Janjinya secepatnya didatangkan barang tersebut. Memang rekanan ini orang asH Pinrang, tetapi istrinya berd mrsl dl Makassar, • tambahnya.(cr3)

VIDEO pengakuan Kepala MAN Plhrang, Abbas P, yang mengaku ditipu oleh rekanan terkait peng~daan komputer dan saran a laboratorium IPA.(Mulyadi)

SABTU, 25 APRIL

e

a

MAKAS5AR - Wakil Ketlla Kamar Dagang dan Industri Sulawesi - Selatan Irwan Intje mengatakan para pengllsaha konstruksiminta pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan ang garan proyek infra.struktm r di daerahllya. "Tiap pemda harus kreatif IllilJ1cari swn bel' dana. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau

•

•

I In

ptimalkanA

pendapatan daerah," kata dia kemarin. Menmut I1wan,salah satu sumber anggaran yang ada adalah pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ia men contohkan, Pemelintah Pro vinsi Sulawesi Selatan pada 2013 memperoleh dana pin jaman dari PIP senilai Rp 500 miliar untuk membi-

ayai sejumlah proyek infra struktur. Nilai bunga pinja man tersebut cukup murah, yalmi hanya 7,75 persen per tahlill. "Tidak membe bani APBD." Namun, lIntlik mendapatkan pinjaman dari PIP, setiap pemda harus terlebih dulu mcnw1jukkan neraca APBD yang sehat. Kepala Biro Perekono mian Pemelintah Provinsi

201~ I KORAN ~ I~

lastrukt Sulawesi Selatan Hadi Basalamah menyatakan proyek infrastrllktur yang dibiayai ang,garan yang diperoleh d;ui PIP sebesar Rp 500 miliar telah diram pungkan. "Konchsi keuan gan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dini lai cukup baik, sehingga mlldah memperoleh pinja man dari PIP"

Hadi juga sependapat dengan Irwan. Pemerintah kabupaten dan kota harus kreatH mencari sumberpen danaan untuk proyek infra struktur."Infrastruktur pen ting untuk memacu pereko nomian daerah." Ketua Gabungan Pcng lIsaha Konstruksi Indonesia Sulawesi Selatan Andi Kilat Karaka juga mengatakan

masing-masing pemdi rus terus meningk: nilal anggaran proyek struktur. "Infrastrl merupakan salah instrumen pend< pertumbuhan ekor Pengusaha konstruksi berperan membantu p intah daerah mengel proyek insfrastruktur direncanakannya.• IHOR

KAMIS 30 APRIL 2015

•

•

I

ra

yang menghabiskan Rp 11 mili PBD 2014 yang dik a erjakan PT Mulia Jaya Abadi Mandiri, milik mantan Ketua Gapensi H Hatta. Kasat Reskrim AKP Yoyok omli!;~~ sebesar

WI Purnomo mengat:'lkan, u uk tahap awal penanganan kasus dugaan korupsi yang te~indikasi menimbulkan kerugl an negara hingga Rpl,6 miliar tersebut, pihaknya telah men k gantongi satu Calon~t~er~s__ an~g~a

us itu ke tingkat peny

di Polda Sulselbar, ka

gi, tersangka pun akan

an. "Indikasi dugaan

. kuat dalam pelaksa

oyek itu karena ter

pengurangan volume,"

a. . ah, Kadis PU M .!tr aUh, ada pekerjaan ewatkan dari hasil an yang dilakukan pihak yidik. Dia menjelas kan, tak adayang salah dalam

I

berinintial H. "Bukti awal su dah cukup untuk menetapkan tersangka," katanya. Yoyok menjelaskan, 10 s si yang diantaranya ahli, t diambil keterangannya. K ati telah mendapatkan perki raan kerugian negara dalam proyek itu, namun kata Yoyok, pihaknya masih me~unggu hasil perhitungan dan BPKP, yang diperkirakan diterima pi haknya pekan depan. Setelah espos meningkat-

pelaksanaan proyek yang telah diserah terimakan pada pemda itu. "Mestinya polisi mengam bi! angka rata-rata pada volume pekerjaan. Karena bisa saja ada ketebalan jalan yang menurun karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan," jelasnya. Pimpro proyek hotmix, Herkules mengatakan, selama pelaksanaan berlangsung, pi haknya sudah melakukan pe ngawasan untuk mencapai kualitas pekerjaan sesuai RAB.

AKP YOYO D I PU Kasat Reskrim

OMO

--==-",===:---::::::::=======:;::,

Dia mengak beran deng an polisi yang -tiba akan menetapkan ters tara dari pih ada yang' t "Tidak ada dari tabu kemudian p anggap berm'asal kamk menganggap suai kontrak kerja. erlebih dari dinas tidak pernah ada yang diambil keterangannya," paparnya. darwiaty dalle

:: PENGELOLAAN BPJS RS HAJI

Pies a sMak sar

Akan Ii ka B KP

MAKASSAR - Tim Penyidik Polrestabes Makassar akan . melibatkan Badan Pemerik sa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui keru gian negara. Keterlibatan BPKP terkait dugaan korupsi pengelo laan Badan PenyelenggaraJam inan Sosial (BPJS) Rumah Sakit (RS) Haji Makassar pada 2014, dengan menggunakari APBN sebesar Rp20 miliar. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Makassar AKP Arifuddin meng akan, jika Direktur RS Haji Makassar Nurhasanah Palingrungi be serta pegawainya telah diperik sa pekan lalu. Hasilnya belum ada yang ditetapkan tersangka, lantaran masih mengumpulkan bukti autentik terkait dokumen dokumen penting lainnya. Selanjutnya, penyidik akan menggandeng BPKP untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan dari angga

ran sebesar Rp20 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief eng gan menanggapi soal dana BPJS yang telah masuk ke rana pidana. Menurutnya, pengelo laan BPJS RS Haji dikordinir langsung dari Sekretaris Provin si (Sekprov) SulseL "Pak Sekprov selaku atasannya. Saya tidak mengetahui soal BPJS," kata Rachmat melalui via ponselnya. Sebelumnya, ratusan pega wai RSUD Haji melakukan aksi ke kantor Gubemur Sulsel bebe rapa waktu lalu. Sejumlah pega wai rumah sakit ini meminta agar pemerintah provinsi segera mengambil sikap agar nasib pe kerja RSUD Haji tidak terkatung katung. Dia juga menuntut agar Direktur RSUD Haji mundur dan jabatannya karena dinilai tidak transparan dalam mengelola dan membagikan uangjasa pelayanan serta surplus dana RSU Haji.

eandiilham

-.!ill

.

~

... .,.

-~,<

'-.,-r

1 II "'/"

,~- ~-

';.;'':: . f~. \~." . , ~.,..) •

...'

:' ..

"

,,.'

"','

.. •

,_-J_~; , 1 __

...

•.

·i

-, . .:. ..I....L

I

Saksi Sudutkan .le d kwa Kasus Pasar Takalar MAKASSAR - Komisaris PT Putra Mayapada, Hasanuddin, mengatakan pelaksana an proyek pembangunan pasar seritral Kabupaten Takalar sepenuhnya adalab tanggung jawab Yusrizal Kamaruddin selaku pelaksana lapangan. "Terdakwa sudah buat pemyataan bermaterai 8 gai penanggung jawab," kata Hasanllddin dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, kemarin. Hasanuddin bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pa ar !'leIltral di Kabupaten Takalar pada 2012. S' ng itu mengadili bekas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangari TakaIar, Muhammad Ridwan Rahim; konsultan pengawas, Hasanuddin Rahman; Direktur PT Putra Mayapada selaku rekanan, Fahmi Alfian; sertapelaksana lapangan PT Putra Mayapada,Yusrizal Kamaruddin. Menurut Hasanuddin, perusahaannya dipinjam oleh rekannya bemama Yulianus untuk rnengikuti Ielang. Dia baru tahu bahwa pelaksanasn lapangan sepe uhnya ditangani Yusrizal. Hasanuddin mengatakan proyek senilai Rp 4,2 miliar itu hanya selesai 90 persen. Bobot itu berdasarkan hasil perhitung an terdakwa Rahman selaku konsultan pengawas. Tapi hitungan itu, kata dia, ter nyata berbeda dengan hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan S wesi Selatan yang menjadi temuan 'an negara. "Saya terpaksa meng ganti kerugian daripada perosahaan saya masuk daftar hitam,"ujamya. Jaksa Yusnita menilai keterangan saksi menguatkan bukti terjadinya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. "Pekerjaari itu tidak sesuai spesifikasi yan ditentukan." engacara Yusrizal, Umar Stile, menolak menanggapi keterangan saksi. Menurut dia, terIaIu dini untuk menilai kesaksian itu memberatkan kliennya. "Sidang masih berlanjut, jadi belum bisa kami simpul ~an," tutumy~.

Adapun pengacara Ridwan, Syamsuardi, menganggap pengakuan Hasanuddin tidak men!!arah ke oeran kliennva. c'Saksi


Terdakwa UNM alani Pemeriksa n

MAKASSAR - Direktur Uta rna PT Rifa Nuansa Persada (PT RNP) Lisa Lukitawati Isa menjalani sidang pemerik saan sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi proyek labola torium olahraga Fakultas Ilmu Olahraga (FIK), Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 2012. Dalam persidangan itu, Lisa dicecar berbagai pertan yaan dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diket uai Andi Cakra Alam, dengan jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Ridwan Umar _ dan Abdul Rasyid; dihadiri puluhan pengunjung di ru ang sidang utama Pengadilan Tipikor Makassar, kemarin. Lisa menjelaskan, adanya pertemuan di Hotel Trisula, namun bukan terkait dengan proposal anggaran tetapi un tuk memberikan penjelasan karena peralatan yang diada kan merupakan jenis baru. "Tuduhan atas pemesan an barang sebelum adanya pemenang tender sesuai audit BPKP tidak benar dan peme sanan barang dari Jerman

Lisa Lukita Wati lerdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2012 menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin.

semuanya setelah pemenang lelang ditetapkan," tegas Lisa. Sementara itu JPU, Rid-

wan mengaku segera menyiap kan rencana tuntutan untuk perkara tersebut. Namun, pi-

haknya masih enggan mende tail rencana tuntutan tersebut. Pihaknya juga mengaku masih

----------

I l nggakan Pajak

] ·wula CapaiR MAKASSAR Thnggakan pajak di wilayah kex'j KantorWilayah DirektoraL Jenderal Pajak Sulawe i Selatan, BaraL dan Tenggara, penode Januari hingga Ma t lalu, mencapai 29 miliar. Sekitar 60 p. en di anta ranya berasal dari Sulawesi Selatan. Selebihnya dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pajak dan Hubungan asyarakat KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Sula'wesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Hamdi Aniz Pertama. Menurut dia. tunggakan tersebut ber asal dari sekitar 20 ribu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan. Menurut Hamdi, selain

tunggakan pajak perio de Januari hingga Akhir' Maret 2014, masih ada Rp 400 miliar lebih yang merupakan tunggakan Sejak Desember 2014. "Kami menunggu pelu nasannya. Surat teguran kepada penunggak pajak ah kami kirim pada awal Aprillalu," ujarnya. Hamdi mengatakan, kantornya tahun ini menargetkan perolhan vajak Rp 13,5 triliun. Wakil Ketua Kamal' Dagang dan dustri ulawesi Selatan, 1rwan Intje, mengatakan aclanya engusaha yang belum elunasi tunggakan pajaknya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya karena mengalami kesulit an ekonomi, kemunduran bisnis, serta telah bangkrut atau usahanya tak berope raS1 lagi _ INORA O.Y.

----------

I l nggakan Pajak

] ·wula CapaiR MAKASSAR Thnggakan pajak di wilayah kex'j KantorWilayah DirektoraL Jenderal Pajak Sulawe i Selatan, BaraL dan Tenggara, penode Januari hingga Ma t lalu, mencapai 29 miliar. Sekitar 60 p. en di anta ranya berasal dari Sulawesi Selatan. Selebihnya dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pajak dan Hubungan asyarakat KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Sula'wesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Hamdi Aniz Pertama. Menurut dia. tunggakan tersebut ber asal dari sekitar 20 ribu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan. Menurut Hamdi, selain

tunggakan pajak perio de Januari hingga Akhir' Maret 2014, masih ada Rp 400 miliar lebih yang merupakan tunggakan Sejak Desember 2014. "Kami menunggu pelu nasannya. Surat teguran kepada penunggak pajak ah kami kirim pada awal Aprillalu," ujarnya. Hamdi mengatakan, kantornya tahun ini menargetkan perolhan vajak Rp 13,5 triliun. Wakil Ketua Kamal' Dagang dan dustri ulawesi Selatan, 1rwan Intje, mengatakan aclanya engusaha yang belum elunasi tunggakan pajaknya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya karena mengalami kesulit an ekonomi, kemunduran bisnis, serta telah bangkrut atau usahanya tak berope raS1 lagi _ INORA O.Y.

SABTU, 25 APRIL 2015 I KORAN TEMPO

Pe Wakil Ketua KamaI' Dagang dan 1ndustri Sulawesi Selatan IIwan lntje mengatakan para pengusaha konstruksiminta pemerintah kallUpaten clan kota mengoptimalkan ang garan proyck inf.rastruktur di daerahnya. "TiaV pemda harus kreatif mencari swnbel' dana. Tidak bisa hanya mengandalkan APED atau MAKASSAR -

' l

imint, pendapatan daerah," kata dia kemarin. enurut IIwan,salah satu sumber anggaran yang ada adalah pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 1a men contohkan, Pemelintah Pro vinsi Sulawesi Selatan pada 2013 memperoleh dana pin jaman dnri PIP senilai Rp 500 miliar untuk membi-

kan na..a.. ayai sejumlah proyek infra struktur. Nilai bW1ga pinja man tersebut cukup murah, yakni hanya 7,75 persen per tahun. "Tidak membe bani APED." Namun, untuk mendapatkan pinjaman dari PIP, setiap pemda harus terlebih dulu menunjukkan neraca APBD yang sehat. Kepala Biro Perekono mian Pemelintah Provinsi

Infrastru

Su lawesi Selatan Hadi Basalamah . menyatakan proy<,k infrastruktur yang dibiayai a.nggaran yang diperoleh dart PIP sebesar Rp fJOlI. -:'.l.iliar telah diram pungkcm. "Konclisi kelwn gan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan clini lai cukup baik, sehingga muclah memperoleh pinja man dari PIP"

Hadi juga sepenclapat dengan Irwan. Pemerintah kabupaten dan kota hams kreatif mencari sumberpen clanaan untuk proyek infra struktur." Inb"astruktur pen ting untuk memacu pereko nomian claerah." Ketua Gabungan PC'Dg usaha Konstruksi Indonesi:a Sulawesi Selatan Ancli Kilat Karaka juga mengatakan

r

masing-masing per terus menin, nilai anggaran proYl struktur. "Infra~ merupakan salal instrumcn pel pertumbuhan e} Pengusaha konstru berperan membanh intah claerah men proyek msfrastruki direncanakannya.• IUS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN II TAHUN 2015

Recommend Documents