BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kata Pengantar Sebagai Unit Kerja Mandiri, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki kontrak kinerja dengan BPKP Pusat yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja

(Tapkin)

yang

sifatnya

mengikat

guna

dipertanggungjawabkan. Sasaran dan program strategis yang telah digariskan oleh BPKP Pusat menjadi acuan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin)

yang

secara

kumulatif mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. LAKIP menggambarkan sejauh mana pencapaian atas sasaran dan program strategis yang dilakukan dengan mengukur realisasi capaian kegiatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila terdapat performance gap yang secara signifikan kurang atau melebihi dari target yang ditetapkan maka diberikan penjelasan sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya. LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja dengan Tapkin Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Hasil pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah memuaskan, dengan tercapainya 6 dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 25 dari 37 IKU. Tentu ini bukan sekedar pencapaian kinerja, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem yang dibangun selama ini telah berjalan pada jalur yang benar dan adanya komitmen yang kuat dari seluruh unsur unit organisasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................

1

A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...........................

1

B Aspek Strategis Organisasi ...................................................

3

C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................

7

D Struktur Organisasi ...............................................................

8

E Sistematika Penyajian ...........................................................

9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................

10

A Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 ..................................

10

B Arah Kebijakan dan Strategi BPKP .......................................

11

C Pernyataan Visi dan Misi .......................................................

14

D Tujuan dan Sasaran Strategis ...............................................

18

E Indikator Kinerja Utama .........................................................

19

F Program dan Kegiatan ...........................................................

23

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................

25

A Pengukuran Capaian Kinerja 2013 ........................................

25

B Analisis Capaian Kinerja ........................................................

31

PENUTUP ..............................................................................

76

A Simpulan Umum ....................................................................

76

B Simpulan Capaian Kinerja .....................................................

77

C Rencana Tindak Strategis .....................................................

83

BAB II

BAB III

BAB IV

Daftar Lampiran: Lampiran 1:

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Lampiran 2:

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Renstra Tahun 2014

Lampiran 3:

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013

Lampiran 4:

Perbandingan Realisasi Output Tahun 2013 dengan Realisasi Output Tahun 2012 dan Target Renstra Output Tahun 2014 i


Lampiran 5:

Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

Lampiran 6:

Daftar BUMD/PDAM yang Memperoleh Opini WTP dan WDP Tahun Buku 2012

Lampiran 7:

Daftar BUMD/PDAM yang Kinerjanya Bernilai Sehat Tahun 2012

Lampiran 8:

Daftar BUMN yang GCG/KPI Bernilai Baik Tahun Buku 2012

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF

S

ebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk mendukung BPKP Pusat dalam menjalankan amanat RPJM 2010 – 2014. Sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP berperan membantu

pemerintah

pusat /daerah

dalam

meningkatkan

akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM 2010-2014. Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 dengan memperbaharui visinya menjadi “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Mengikuti peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, dan menindaklanjuti Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3759/M.PANRB/11/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, dalam Renstra BPKP Tahun 2010–2014 telah memuat perspektif sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki 8 Sasaran Strategis dengan 37 Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan satu program teknis dan dua program generik. Program teknis yang dilaksanakan adalah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sedangkan program generik terdiri atas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP. Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting. LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2013 dengan Tapkin BPKP Tahun 2013.

Hasil pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata iii


capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 25 dari 37 IKU. Capaian sebanyak 25 IKU tersebut jika dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sebanyak 15 dari 22 IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan; 2. Sebanyak 10 dari 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan. Namun demikian, masih terdapat 12 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat perhatian, baik pada program teknis maupun program generik, antara lain terjadi pada IKU jumlah instansi berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi fraud control plan (FCP) dengan capaian sebesar 50,00%. LAKIP BPKP Tahun 2013 juga menginformasikan perbandingan antara realisasi IKU tahun 2013 dengan tahun 2012 serta target IKU di akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014. Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, LAKIP BPKP Tahun 2013 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pencapaian kinerja. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara lain: 1. Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap BPKP yang tercermin dari banyaknya permintaan jasa audit dan non audit yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; 2. Tingginya sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan penyidik Polri dan Kejaksaan yang sejak awal melibatkan BPKP dalam menangani masalah, kasus, perkara TPK, dan pemberantasan korupsi; 3. Dukungan dari seluruh pegawai sebagai wujud dari etos kerja yang tinggi, tercermin dari perolehan sebagai berikut:

iv


a. Hasil evaluasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 oleh Inspektorat dengan nilai sebesar 90,49 (sangat baik); b. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Tahun 2012 oleh Inspektorat dengan nilai sebesar 88,34 (baik); c. Hasil

evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

oleh

Inspektorat dengan nilai sebesar 84,76 (sangat baik) . Ikhtisar capaian outcome per Sasaran Strategis, sebagai berikut: No

Uraian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

%

90,00

107,14

119,05

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

90,00

100,00

111,11

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

82,00

100,00

121,95

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

100,00

125,00

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

70,00

100,00

142,86

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

85,00

100,00

117,65

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

25,00

30,56

122,24

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) Sebesar 87,50% 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang ditindaklanjuti

%

80,00

82,49

103,11

9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

100,00

125,00

v


No


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

55,00

100,00

181,82

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI

%

35,00

25,81

73,74

12 Persentase BUMD audit kinerja

%

32,00

29,27

91,47

yang

dilakukan

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang Kelompok mendapatkan Sosialisasi Program Anti Masyarakat Korupsi.

2,00

2,00

100,00

14 IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

Instansi

6,00

3,00

50,00

15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1,00

0,00

0,00

16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

85,00

100,00

117,65

17 Persentase pelaksanaan investigasi /PKKN/PKA

audit

%

90,00

89,54

99,49

18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

90,00

93,65

104,06

19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

%

85,00

100,00

117,65

Tujuan 4: Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan SPIP Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

40,00

30,00

75,00

21 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Pemda

30,00

23,00

76,67

vi


No


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

Pemda

18,00

18,00

100,00

22 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

75,00

80,00

Intern 106,67

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaaan Keuangan Sebesar 100%. 24 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

90,00

96,97

107,74

25 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

95,00

100,00

105,26

7,80

7,20

92,31

95,00

100,00

105,26

7,00

7,79

111,29

26 Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian

pegawai Skala likert layanan 1-10

27 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

28 Persepsi Kepuasan Pegawai Skala likert Perwakilan atas Pencairan Anggaran 1-10 yang Diajukan sesuai Prosedur 29 Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

100,00

100,00

100,00

30 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

80,00

96,00

120,00

%

90,00

99,96

111,07

32 Persepsi kepuasan pegawai Skala likert perwakilan terhadap layanan sarpras 1-10

7,00

6,57

93,86

33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

90,00

100,00

111,11

34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas

Jumlah Topik

5,00

0,00

0,00

35 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi APIP

24,00

19,00

79,17

7,50

7,48

99,73

31 Persentase pemanfaatan aset

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala likert atas auditor bersertifikat 1-10

vii


No


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 37 Jumlah Sistem Informasi dimanfaatkan secara efektif

yang

%

100,00

100,00

100,00

Capaian Sasaran Strategis tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar Rp26.632.540.000,00 dan dari dana mitra kerja sebesar Rp2.502.584.250,00. Keberhasilan mempertahankan capaian kinerja di tahun 2013 dengan kategori memuaskan merupakan indikator bahwa sistem akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berjalan pada jalur yang benar. Untuk itu, ke depan dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target Renstra Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai Rencana Aksi, antara lain peningkatan kompetensi SDM PFA, pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan peningkatan peran BPKP dalam pengawasan lintas sektor.

viii


B AB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

K

eputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPKP menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Selain itu, BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara melalui fungsi : 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49): a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.

1


b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya. c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59). 3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4). 4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya) sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat 3. Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Terkait kedudukan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBN, APBD, pengurusan kekayaan negara dan daerah, BUMN, dan BUMD atas permintaan stakeholder terkait; pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; pemberian asistensi penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian asistensi dan evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Selain tugas-tugas konsultatif, peran pengawasan yang dijalankan oleh perwakilan mencakup pula tugas-tugas assurance atas permintaan stakeholders, dan penugasan penghitungan kerugian negara atas permintaan kepolisian dan kejaksaan. Keberagaman kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tahap preventif maupun represif semuanya mengarah pada pencapaian pelaksanaan akuntabilitas publik atas peran yang diamanahkan dalam rencana strategis BPKP 2010 - 2014.

2


Peran pengawasan yang dijabarkan dalam kegiatan konsultatif dan assurance merupakan dasar pengukuran capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, sehingga keberhasilan capaian kinerja ditentukan juga oleh kinerja pihakpihak yang difasilitasi terkait dengan kegiatan konsultatif dan pihak-pihak yang dibantu, serta kinerja penugasan audit keuangan maupun audit investigasi. Sebagai contoh, outcomes kinerja BPKP diukur dari keberhasilan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tentu ini bukan hal yang mudah karena banyak faktor-faktor yang tidak bisa dipengaruhi langsung sebatas melalui kegiatan fasilitasi oleh BPKP. Namun apapun itu, kebijakan ini sudah ditetapkan dan sudah menjadi komitmen bersama untuk dapat diwujudkan. LAKIP BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan kinerja (Tapkin) yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan bagi stakeholders lainnya LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas perannya sebagai mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

B. Aspek Strategis Organisasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi BPKP adalah prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Selain itu, BPKP juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor. Prioritas tersebut kemudian dijabarkan dalam dengan Program Kegiatan, yang dirancang dan didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program dan kegiatan yang disusun, juga menggambarkan pada domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building, Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance.

3


1. Capacity Building BPKP berisi para pakar khususnya di bidang auditing, akuntansi, dan akuntabilitas sehingga BPKP menjadi rujukan bagi seluruh instansi pemerintah jika menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut, BPKP berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas SDM. Secara tegas PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) huruf e memberikan mandat pada BPKP untuk melakukan peningkatan kompetensi auditor APIP. BPKP dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, reviu, evaluasi, atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan instansi pemerintah. Termasuk dalam domain ini adalah pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, misalnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems).

2. Current Issues Dalam rangka mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional yang bersifat makro dan lintas kementerian/lembaga, BPKP harus mampu menangkap dan menganalisis issue-issue yang terkini tentang pelaksanaan program-program tersebut dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Prioritas penanganan adalah issue penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, memiliki dampak dan risiko tinggi jika tidak segera ditangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa kajian issue-issue strategis, analisis kebijakan, dan evaluasi program.

3. Clearing House Untuk mengatasi keraguan para penyelengara negara, pejabat/ petugas di kementerian/lembaga termasuk Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), BPKP Perwakilan siap memberikan justifikasi secara akuntabel agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui clearing house, BPKP Perwakilan dengan didukung oleh jajaran Kejaksaan dan Kepolisian akan memperjelas suatu permasalahan apakah masalah atau kasus masih merupakan ranah administrasi atau sudah berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini

4


untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

4. Check and Balance Presiden membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka menciptakan check and balance. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian, pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara yang kuat akan memberikan early warning dan feed back yang benar kepada manajemen Pemerintahan, sehingga semua potensi penyimpangan dapat dideteksi, dicegah, dan diperbaiki, serta pada akhirnya diperoleh pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penyusunan sasaran strategis, program, dan kegiatan pada Renstra BPKP 20102014 mengacu pada kebijakan retrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam menyusun Rancangan Awal RPJMN Tahun 2010-2014. Terdapat 8 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dari 37 IKU. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Dengan mengacu pada Renstra BPKP 20102014 dan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, Renstra BPKP Perwakilan 2010-2014 berisi 3 program sebagai berikut:

PROGRAM TEKNIS Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PROGRAM GENERIK 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

5


Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berbagai prestasi yang diperoleh selama tahun 2013 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana. Berikut informasi terkait dengan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2013:

Berdasarkan Jabatan Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pegawai Non Struktural / Fungsional Jumlah

Tahun 2012 Orang % 10 3,85 196 75,38 1 0,38 2 0,77 0 0,00 51 19,62 260 100,00

Tahun 2013 Orang % 10 4,12 181 74,49 2 0,82 1 0,41 0 0,00 49 20,16 243 100,00

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan komposisi jabatan secara kuantitatif pada tahun 2013 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012, antara lain karena pada tahun 2013 terjadi mutasi PFA pada internal BPKP.

Berdasarkan Strata Pendidikan Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan SD SLTP SLTA DIII S-1/DIV S-2 Jumlah

Tahun 2012 Orang 1 2 41 35 165 16 260

% 0,38 0,77 15,77 13,46 63,46 6,16 100,00

Tahun 2013 Orang % 1 0,41 2 0,82 39 16,05 38 15,64 152 62,55 11 4,53 243 100,00

6


Berdasarkan strata pendidikan komposisi pegawai tahun 2013 relatif tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2012 dimana 62,55% pegawai berpendidikan S-1/DIV.

Berdasarkan Usia Pegawai Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

UsiaPegawai (Tahun) S/d 30 31 s/d 40 41 s/d 50 51 s/d 56 > 56 Jumlah

Tahun 2012 Orang % 2 0,77 53 20,39 134 51,54 70 26,92 1 0,38 260 100,00

Tahun 2013 Orang % 5 2,06 31 12,76 122 50,20 81 33,33 4 1,65 243

100,00

Komposisi pegawai di atas belum mengacu pada ketentuan mengenai batas usia pensiun yang berlaku mulai 1 Februari 2014. Terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur antara lain bahwa batas usia pensiun menjadi 58 tahun, komposisi usia di atas 55 tahun (per 31 Desember 2013) adalah 12 orang atau 4,94%. Dalam lima tahun ke depan sebesar 4,94% pegawai akan memasuki usia pensiun. Regenerasi secara berkelanjutan perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: • Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral • Pengawasan atas permintaan stakeholders • Pengawasan atas permintaan Presiden • Pengawasan atas Proyek PHLN • Pembinaan penyelenggaraan SPIP • Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 7


• Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL • Pengawasan penerimaan negara • Bimtek/asistensi penyusunan LKPD • Pengawasan atas kinerja pelayanan publik • Bimtek/asistensi GCG/KPI • Pengawasan atas kinerja BUMD • Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD • Sosialisasi masalah korupsi • Bimtek/asistensi implementasi FCP • Kajian pengawasan • Audit investigatif • Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat.

D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP06.00.00.286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP yang diubah terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013

8


Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala, yakni Agus Sukaton Wignjosoebroto berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-39/K/SU/2013 tanggal 30 Januari 2013 menggantikan Sudjono yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-162/K/SU/2012 tanggal 2 Maret 2012. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Raya Semarang-Kendal Km.12 Semarang.

E. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 meliputi RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2013. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014

P

erencanaan kinerja merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan rencana kinerja tidak terlepas dari rencana strategis yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014 telah menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung perencanaan strategis BPKP Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memosisikan BPKP sebagai pembina SPIP dan terhadap hal ini telah diakomodasi dalam Renstra BPKP 2010 – 2014. Selain itu, selaku auditor Presiden, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara. Terhadap rencana strategis BPKP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan revisi Renstra 2010–2014 yang sekaligus merevisi secara khusus Renstra Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2006–2010. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari ketepatan dalam penetapan strategi untuk mencapainya. Strategi penguatan BPKP, mencakup: a. Product Differences Kekuatan BPKP terletak pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik, yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

b. Market Differences Produk BPKP bernilai tinggi sesuai dengan market BPKP. BPKP memiliki pasar yang jelas, yaitu Presiden sebagai stakeholders utama dan stakeholders birokrasi lainnya yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan

10


organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah dibantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP. c.

Methodology Differences Dengan new BPKP, BPKP secara berkelanjutan mengembangkan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat. Misalnya program evaluation, policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal control review.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPKP Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme telah direspon oleh BPKP dengan memperbarui visi dan misinya guna meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Peran yang diambil oleh BPKP bertujuan untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, dan terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/pemerintah yang efektif.

Nilai Luhur BPKP: Profesional Integritas Orientasi pada Pengguna Nurani dan Akal Sehat Independen Responsibel

Arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, BPKP menyusun strategi yang menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa. Empat perspektif BSC secara lengkap meliputi: Manfaat bagi stakeholders, manfaat bagi auditan/pengguna jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran. Perspektif manfaat bagi stakeholder menjelaskan manfaat atau nilai tambah yang dapat diberikan kepada stakeholders atas penugasan audit maupun jasa konsultansi yang dilakukan oleh BPKP. Perspektif manfaat bagi stakeholders dicapai melalui keberhasilan BPKP memenuhi ekspektasi auditan/pengguna jasa yang diwujudkan dengan efektivitas rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan auditan/pengguna jasa,

11


dan meningkatnya permintaan jasa. Stakeholders dalam konteks ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan yang secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam jangka auditan/pengguna jasa.

panjang

atas

keberhasilan

penugasan

pada

Kinerja pada perspektif manfaat bagi stakeholders dapat tercapai jika didukung proses internal yang berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan tercapainya efektivitas penelitian dan pengembangan pengawasan, terlaksananya pemberian jasa yang dibutuhkan, berkualitas, tepat waktu dengan biaya yang efisien, serta terwujudnya efektivitas komunikasi publik dalam rangka memperkenalkan lebih luas kontribusi dan peran BPKP kepada auditan/pengguna jasa. Peta Strategi BPKP

Selanjutnya, ke tiga perspektif tersebut harus ditopang dengan keberhasilan BPKP dalam mengelola pilar kinerja organisasi. Pilar kinerja ini terdapat dalam perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran yang terdiri atas tiga modal utama yaitu modal organisasi (organization capital), modal sumber daya manusia (human capital), dan modal sistem informasi dan prosedur (information capital). Konteks organization capital, BPKP mengarah pada penataan organisasi yang tepat, peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Penataan organisasi BPKP dilakukan sesuai dengan perkembangan

12


lingkungan strategis sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis. Pengelolaan human capital, BPKP telah dan akan berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian yang baik melalui langkah-langkah sebagai berikut. Penerapan manajemen SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik dalam rangka konsolidasi kompetensi kunci, kapabilitas konsepsional, mental dan praktikal SDM guna menunjang peningkatan profesionalisme dan mutu proses kerja intern, melalui pola rekrutment yang jelas, pengembangan karir yang transparan, penetapan indikator kinerja yang komprehensif, penerapan sistem, penghargaan dan penghukuman yang adil dan proposional, pendidikan professional yang berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan PNS berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang dimiliki pejabat dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Kekurangsesuaian kompetensi ditindaklanjuti dengan diklat pengembangan kompetensi sedangkan ketidaksesuaian kompetensi ditindaklajuti dengan mutasi. Penataan (rightsizing) diimbangi dengan perbaikan sistem remunerasi. Penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan mendorong produktivitas dan motivasi kerja. Terkait dengan information capital, BPKP melakukan pengembangan sistem informasi dan prosedur kerja sebagai berikut: Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) yang berlaku secara nasional, pengembangan sistem informasi pengawasan, penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pegawai (SISPEDAP), dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk seluruh unit kerja. Elektronisasi Dokumen/kearsipan dituangkan dalam bentuk produk yang dinamakan Document Management System (DMS). Secara umum dapat diikhtisarkan bahwa keberhasilan BPKP dalam menata organisasi secara tepat, mengelola SDM, menyediakan sistem informasi yang memadai akan mendorong terwujudnya proses internal pemberian jasa yang memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa. Keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa akan mendorong terwujudnya manfaat bagi stakeholder dan memperbesar serta memperluas peran BPKP sebagai auditor Presiden yang produktif. Arah kebijakan dan strategi tahun 2010-2014

13


ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi BPKP dalam lima tahun mendatang.

C. Pernyataan Visi dan Misi Keberadaan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terpanggil untuk mampu menjadi yang terdepan bagi pembaruan manajemen pemerintahan, serta mendorong kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. Terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden yang mampu memberikan informasi dan solusi bagi Presiden berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan.

Visi “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” Pernyataan Visi BPKP disusun seiring dengan reformasi penyelenggaraan negara, adanya perubahan-perubahan di berbagai lingkungan strategis, dan perubahan paradigma baru di lingkungan BPKP. Mewujudkan visi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana kegiatan BPKP di daerah, sepenuhnya menggunakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan BPKP sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya. Komitmen yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut mempunyai beberapa kata kunci, yaitu: 1. Auditor Presiden Dalam posisi sebagai auditor presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun indikasi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yang applicable kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam kurun waktu 10 sampai 30 tahun mendatang diharapkan BPKP Perwakilan memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, BPKP Perwakilan harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukanlah untuk melaksanakan

14


fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, melainkan lebih kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian berkualitas.

guna

mewujudkan

akuntabilitas

keuangan

negara

yang

Visi BPKP Perwakilan sebagai auditor presiden merupakan visi yang strategis untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun maupun in appereance terhadap semua instansi di bawah Presiden, yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh auditor presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihakpihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. 2. Responsif Sebagai Auditor Pemerintah yang responsif dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden, tetapi dengan sistem peringatan dini yang dimiliki, BPKP dapat segera menentukan langkahlangkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional. 3. Interaktif Sifat interaktif BPKP mengandung arti bahwa BPKP memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders, sehingga harus terjalin komunikasi yang baik dan efektif. Dengan demikian BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lainnya dalam menjalankan perannya. Selain itu BPKP memberikan penjelasan hasil pengawasan dan sistem pengendalian intern yang diperlukan stakeholders/pengguna. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan. 4. Terpercaya Sebagai Auditor Pemerintah yang terpercaya, BPKP memiliki integritas tinggi yang didukung profesionalisme sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders. Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat

15


didelegasikan kepada pihak lain, membutuhkan BPKP sebagai Auditor Presiden guna mengawal pengelolaan keuangan negara. 5. Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Meliputi antara lain: pajak, peredaran uang, pinjaman, layanan, penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, kekayaan yang dipisahkan, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian akuntabilitas keuangan negara merupakan pertanggungjawaban dana dan prosesnya serta hasil kinerja (outcome) atas pengelolaan keuangan negara. 6. Berkualitas Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini berarti pertanggunjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

Misi 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Jawa Tengah. 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Jawa Tengah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Jawa Tengah. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah di Jawa Tengah. Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

16


1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung Tata kelola Kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Jawa Tengah. Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP Perwakilan sebagai Auditor Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu pemerintah selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP Perwakilan, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi dan pengembangan sistem. 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Jawa Tengah. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden dalam memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Jawa Tengah Misi ketiga merupakan misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tidak mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis, dan sebagai pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan yang terpadu. 17


4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Pemerintah di Jawa Tengah. Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems/PAS), yaitu alat kendali bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan Negara,yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real time, yang menampilkan akuntabilitas Presiden.

informasi

yang

utuh

tentang

implementasi

D. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. TUJUAN 1. Meningkatnya Kualitas Keuangan Negara

SASARAN STRATEGIS Akuntabilitas Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 87,50%

2. Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

dan

3. Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan Sasaran Strategis 4: dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Merugikan Keuangan Negara Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4. Tercapainya SPIP

Efektivitas

Penyelenggaraan Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Sasaran Strategis 6: Instansi Pemerintah yang Profesional dan Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Kompeten Pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

18


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Sasaran Strategis 8: Pengambilan Keputusan yang andal bagi Terselenggaranya 100% sistem Presiden/ Pemerintah pengambilan keputusan bagi pimpinan

dukungan

E. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No. 1

Indikator Kinerja Outcome

Satuan Target

No.

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.1.1 % IPP mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

%

90,00

1.2.1

LH bimbingan Laporan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

14

1.1.2 % IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

90,00

1.2.2

LH bimbingan Laporan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

15

1.1.3 % laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

82,00

1.2.3

LH pengawasan Laporan atas Proyek PHLN

95

19


No.

2

3

4


Satuan Target

No.


Satuan

Target

1.1.4 % hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

1.2.4

LH pengawasan Laporan lintas sektor

62

1.1.5 % hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

70,00

1.2.5

LH pengawasan atas permintaan Presiden

36

1.1.6 % hasil pengawasan atas permintaan stakeholders, dijadikan bahan pengambilan keputusan stakeholder

%

85,00

1.2.6

LH pengawasan Laporan atas permintaan stakeholder

1

1.1.7 % BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

25,00

1.2.7

LH bimbingan Laporan teknis/ asistensi penyusunan LK BUMD

22

Laporan

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) sebesar 87,50% 2.1.8 % hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang di-TL

%

80,00

2.2.8

LH pengawasan Laporan atas penerimaan negara

2

2.1.9 % hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

2.2.9

LH pengawasan Laporan BUN

87

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 3.1.10 % IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

55,00

3.2.10

LH pengawasan Laporan atas kinerja pelayanan publik

20

3.1.11 % BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI

%

35,00

3.2.11

LH bimtek/asistensi Laporan GCG/KPI sektor korporat

2

3.1.12 % BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

32,00

3.2.12

LH pengawasan Laporan atas kinerja BUMD

45

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1.13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.

Kel Masy

2

4.2.13

LH sosialisasi Laporan masalah korupsi

6

4.1.14 IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ Instansi BLU/BLUD berisiko fraud mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

6

4.2.14

LH bimtek/ Laporan asistensi implementasi FCP

10

4.1.15 Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ Instansi BUMD/ BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

1

4.2.15

LH kajian Laporan pengawasan

1

20


No.

5

6


No.


Satuan

Target

4.1.16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan penyesuaian harga

%

85,00

4.2.16

LHAI atas HKP, Laporan klaim dan penyesuaian harga

6

4.1.17 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/ PKA

%

90,00

4.2.17

LHAI, PKN, dan Laporan PKA atas permintaan Instansi Penyidik

114

4.1.18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

90,00

4.2.18

LHAI atas Laporan permintaan Instansi lainnya

4

4.1.19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

%

85,00

4.2.19

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 5.1.20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60/ 2008

%

40,00

5.1.21 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60/ 2008

IPP/ IPD

30

5.1.22 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPI

IPP/ IPD

18

Lap. pembinaan 5.2.20 penyelenggaraan Laporan SPIP

25

Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1.23 % Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

7

Satuan Target

%

75,00

6.2.21 Jumlah sosialisasi Kegiatan dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

11

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 7.1.24 % jumlah rencana PP yang terealisasi

%

90,00

7.1.25 % kesesuaian LK Perwakilan BPKP dengan SAP

%

95,00

7.1.26 Persepsi kepuasan pegawai Skala 7,80 Perwakilan terhadap likert 1-10 layanan kepegawaian 7.1.27 % Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA

%

95,00

7.2.22 Laporan dukungan Laporan manajemen Perwakilan BPKP

60

7.1.28 Persepsi kepuasan Skala 7,00 pegawai perwakilan atas likert 1-10 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

21


No.


Satuan Target

7.1.29 % permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

100,00

7.1.30 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan di media masa

Jumlah berita

80

%

90,00

7.1.31 % Pemanfaatan aset

7.1.32 Persepsi kepuasan Skala 7,00 pegawai perwakilan likert 1-10 terhadap layanan sarpras 7.1.33 % tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

90,00

7.1.34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas BPKP

Jumlah Topik

5

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola Instansi 7.1.35 APIP APIP

24

7.1.36 Tingkat persepsi kepuasan Skala 7,50 Pemda atas auditor likert 1-10 bersertifikat 8

No.


Satuan

Laporan dukungan 7.2.22 manajemen Laporan Perwakilan BPKP

Target

60

7.2.23 Jumlah sosialisasi Kegiatan dan bimtek penerapan tata kelola APIP

2

7.2.24

2

-

Lap evaluasi Laporan penerapan tata kelola APIP -

-

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 8.1.37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100,00

-

-

-

-

Indikator kegiatan utama tersebut merupakan dasar bagi penetapan dan indikator kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek ’pemasaran’ yang akan meningkatkan penerimaan (akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP. Seluruh indikator kinerja kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi, seluruh indikator kinerja 22


kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. Indikator kegiatan pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan pada dua perspektif di atasnya.

F. Program dan Kegiatan BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP menetapkan satu program teknis dan dua program generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatankegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral 2. Pengawasan atas permintaan stakeholders 3. Pengawasan atas permintaan Presiden 4. Pengawasan atas Proyek PHLN 5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP 6. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 7. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL 8. Pengawasan penerimaan negara 9. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD 10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11. Bimtek/asistensi GCG/KPI 12. Pengawasan atas kinerja BUMD 23


13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 14. Sosialisasi masalah korupsi 15. Bimtek/asistensi implementasi FCP 16. Kajian Pengawasan 17. Audit investigatif 18. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Sedangkan kegiatan generik berupa : 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP: a. Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan b. Pelayanan operasional perkantoran c. Penyusunan rencana kerja/teknis d. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan f.

Penyuluhan dan penyebaran informasi

g. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan h. Peer review pengawasan perwakilan i.

Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional

j.

Pengumpulan data untuk mendukung PASs

k. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP berupa Pengadaan sarana dan prasarana BPKP Perwakilan.

24


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja 2013

P

engukuran capaian kinerja tahun 2013 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2013 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2013. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mengukur sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2014 dan atau tahuntahun selanjutnya (performance improvement). Dari 37 IKU Sasasaran Strategis, jumlah IKU Dominan adalah sebanyak 12 IKU, dengan uraian dijelaskan pada masing-masing analisis capaian Sasaran Strategis.

Sesuai dengan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010–2014, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai program kerja terkait. Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas 37 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

25


Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No


Satuan

1

2

3

Target Realisasi

% Capaian

4

5

6

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat penyusunan laporan keuangan

pendampingan

%

90,00

107,14

119,05


%

90,00

100,00

111,11


%

82,00

100,00

121,95


%

80,00

100,00

125,00


%

70,00

100,00

142,86


%

85,00

100,00

117,65


%

25,00

30,56

122,24

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) Sebesar 87,50% 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

80,00

82,49

103,11


%

80,00

100,00

125,00


%

55,00

100,00

181,82


%

35,00

25,81

73,74

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

32,00

29,27

91,47

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Kel Masy

2

2

100,00

26


Target Realisasi

% Capaian

No


Satuan

1

2

3

4

5

6


Instansi

6

3

50,00


Instansi

1

0

0,00


%

85,00

100,00

117,65

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

%

90,00

89,54

99,49


%

90,00

93,65

104,06


%

85,00

100,00

117,65


%

40,00

30,00

75,00

21 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/ IPD

30,00

23,00

76,67

22 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

IPP/ IPD

18

18

100,00

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

75,00

80,00

106,67


%

90,00

96,97

107,74

25 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

95,00

100,00

105,26

26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert 1layanan kepegawaian 10

7,80

7,20

92,31

27 Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA

95,00

100,00

105,26

7,00

7,79

111,29

%

100,00

100,00

100,00

Jumlah berita

80,00

96,00

120,00

%

90,00

99,96

111,07

%

28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan Skala likert anggaran yang diajukan sesuai prosedur 1-10 29 Persentase permintaan bantuan ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

hukum

yang

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa 31 Persentase pemanfaatan aset

27


No


Satuan

1

2

3

Target Realisasi

% Capaian

4

5

6

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala likert layanan sarpras 1-10

7,00

6,57

93,86


%

90,00

100,00

111,11

34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas BPKP

Jumlah Topik

5,00

0,00

0,00


Instansi APIP

24

19

79,17

7,50

7,48

99,73

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala likert bersertifikat 1-10

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100,00

100,00

100,00

Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan biaya pihak ketiga/dana mitra disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Penyerapan Dana No


DIPA (Rp000)

Dana Mitra (Rp000)

Jumlah (Rp000)

1

2

3

4

5

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat penyusunan laporan keuangan

pendampingan

81.863

114.945

196.808


320.651

333.870

654.521


705.364

942.049

1.647.413


928.195

761.485

1.689.680


294.198

-

294.198


74.318

-

74.318

28


No


DIPA (Rp000)

Dana Mitra (Rp000)

Jumlah (Rp000)

1

2

3

4

5


202.928

245.635

448.563

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara (melalui Pengawasan) Sebesar 87,50% 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

70.923

-

70.923


379.317

-

379.317


425.627

21.833

447.460


91.547

62.040

153.587

626.175

-

626.175

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

78.615

-

78.615


50.142

-

50.142


16.175

-

16.175


48.780

-

48.780

1.274.335

-

1.274.335


-

-

-


-

-

-

20.727

243.145

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA


222.418

21 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 22 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

29


No


DIPA (Rp000)

Dana Mitra (Rp000)

Jumlah (Rp000)

1

2

3

4

5

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

35.127

-

35.127


19.984.553

-

19.984.553

687.464

-

687.464

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

-

-

-


-

-

-

34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas

-

-

-


33.825

-

33.825

25 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 27 Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA 28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 29 Persentase permintaan bantuan ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

hukum

yang

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa 31 Persentase pemanfaatan aset

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

-

-

-

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi pimpinan 37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

-

-

-

30


Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2013 dengan capaian 2012, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung dengan capaian kinerja kegiatan berupa output/laporan, dana dan orang hari/OH (target, realisasi, dan capaian), sebagaimana terinci dalam Lampiran 3. Untuk membandingkan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan tahun 2012, serta perbandingan dengan tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014, diuraikan dalam Lampiran 4.

B. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2013 dengan capaian 2012, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.

31


Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No.1, 2, dan 3 masing-masing telah tercapai 100,00%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 1 sebesar 122,84%. Bersama empat IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 Kinerja 2012

2013

Naik/ (Turun)

4

5

6=5-4

Target Kinerja Tahun 2014

% Cap 2013 Thd Target 2014

7

8=5/7

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1

2

3

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

%

107,69

107,14

(0,55)

95,00

112,78

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

100,00

100,00

0,00

95,00

105,26

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

100,00

100,00

00,00

85,00

117,65

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

117,65

100,00

(17,65)

85,00

117,65

5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

172,73

100,00

(72,73)

70,00

142,86

6

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

343,75

100,00 (243,75)

95,00

105,26

7

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

22,60

30,56

25,00

122,24

7,96

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan. IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1, dengan target sebesar 90,00%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, BPKP

32


proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari: % Capaian IKU =

Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan Target dalam PKPT

X 100%

Dalam tahun 2013, IPP yang laporan keuangan memperoleh opini minimal WDP adalah sebanyak 15 IPP atau 107,14% dari 14 IPP yang masuk dalam PKP2T tahun 2013 untuk diasistensi oleh BPKP. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 119,05%. Capaian tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta ada permintaan dari stakeholders. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 107,14% mengalami penurunan sebesar 0,55% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 107,69%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014, IKU ini telah mencapai 112,78% dari target sebesar 95,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL sebanyak 15 Laporan atau 107,14% dari target sebanyak 14 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 15 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 17 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 107,14% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp196.808.000,00 yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp81.863.000,00 (84,81% dari anggaran sebesar Rp96.523.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp114,945.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 1.115 OH atau 127,87% dari rencana sebanyak 872 OH. 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah 33


ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari: % Capaian IKU =

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP Jumlah IPD yang diasistensi

X 100%

Dalam tahun 2013, IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 30 IPD atau 100,00% dari 30 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 90,00%, maka capaian indikator IKU tersebut adalah sebesar 111,11%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan penugasan dari PKP2T. Realisasi IKU ini tahun 2013 sebesar 100,00% tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100,00%. Capaian ini adalah 105,26% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 95,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD sebanyak 18 Laporan atau 120,00% dari target sebanyak 15 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 18 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 202 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 120,00% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp654.521.000,00, yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp320.651.000,00 (110,42% dari anggaran sebesar Rp290.399.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp333.870.000,00. Sebagian output penggunaan dana mitra tidak ikut dilaporkan sebagai output pencapaian kinerja. b. Penyerapan SDM sebanyak 2.196 OH atau 190,29% dari rencana sebanyak 1.154 OH. 3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh simpulan dukungan wajar. IKU ini menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 dan diukur dari:

34


% Capaian IKU =

Jumlah LK proyek PHLN yang memperoleh simpulan dukungan Wajar

X 100%

Jumlah LK proyek PHLN yang diaudit Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebanyak 95 Laporan atau sebesar 100,00% dari 95 Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2013 sebesar 121,95% dari target sebesar 82,00%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan penugasan dari PKP2T dan revisinya. Jumlah tersebut tidak termasuk realisasi Laporan hasil penugasan Non PKP2T. Realisasi IKU ini tahun 2013 sebesar 100,00% sama dengan realisasi IKU tahun 2012, dan telah mencapai 117,65% dari target pada akhir tahun Renstra Tahun 2010 -2014 sebesar 85,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN sebanyak 95 Laporan atau 100,00% dari target. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 95 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 25 laporan. Kemudian jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 82,61% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 115 laporan. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp1.647.413.000,00, yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp705.364.000,00 (97,58% dari anggaran sebesar Rp722.836.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp942.049.000,00. Sebagian output penggunaan dana mitra tidak ikut dilaporkan sebagai output pencapaian kinerja. b. Penyerapan SDM sebanyak 4.364 OH atau 163,51% dari rencana sebanyak 2.669 OH. 4. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya.

35


Hasil pengawasan BPKP atas program/kegiatan yang melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan atau keputusan yang lebih komprehensif pada suatu Program. Semakin banyak jumlah laporan yang diterbitkan menunjukkan bahwa BPKP telah berpartisipasi aktif dalam pencapaian Sasaran 1. IKU ini diukur dengan menghitung: Jumlah laporan yang terbit

% Capaian IKU =

Target laporan dalam PKP2T

X 100%

IKU ini memiliki target kinerja 80,00%. Dalam tahun 2013, persentase laporan yang terbit adalah sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan targetnya, maka capaian IKU ini adalah sebesar 125,00%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan penugasan PKP2T dan revisinya. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% mengalami penurunan sebesar 17,65% dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 sebesar 117,65%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 85,00% realisasi IKU tahun 2013 telah mencapai 117,65%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan lintas sektor sebanyak 62 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 62 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 62 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 38 laporan. Jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 81,58% dari target Renstra Tahun 2014 sebanyak 76 laporan. Realisasi output tersebut tidak termasuk output dari penugasan Non PKP2T. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp1.689.680.000,00, yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp928.195.000,00 (89,52% dari anggaran sebesar Rp1.036.804.000,00) dan dana mitra kerja sebesar Rp761.485.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 6.087 OH atau 131,24% dari rencana sebanyak 4.638 OH. 5. Persentase

hasil

pengawasan

atas

permintaan

Presiden

yang

disampaikan ke Pusat IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan 36


pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur dari: % Capaian IKU =

Jumlah laporan yang terbit

X 100%

Target laporan dalam PKP2T

Jumlah jumlah laporan yang terbit pada tahun 2013 adalah sebanyak 36 laporan atau 100,00% dari target laporan dari Pusat (PKP2T). Dibandingkan dengan targetnya sebesar 70,00%, maka capaian IKU tahun 2013 sebesar 142,86%.. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% mengalami penurunan 72,73% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 172,73%. Namun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 70,00% realisasi IKU tahun 2013 telah dan mencapai 142,86%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden sebanyak 36 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 36 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 36 laporan di tahun 2013 menunjukkan kenaikan output 17 laporan. Namun jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 900,00% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 4 laporan. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp294.198.000,00 atau mencapai 103,77% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp283.502.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 1.675 OH atau 78,93 % dari rencana sebanyak 2.122 OH. 6. Persentase

hasil

pengawasan

atas

permintaan

stakeholders

yang

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 80,00%. IKU ini diukur dengan menghitung persentase: % Capaian IKU =

LHP atas permintaan stakeholder yang terbit Target penerbitan laporan dalam PKP2T

X 100%

37


Dalam tahun 2013, LHP atas permintaan stakeholder terbit tepat waktu adalah sebanyak 1 LHP atau 100,00% dari target penerbitan laporan sesuai RPL dalam Tapkin sebanyak 1 LHP. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 85,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 117,65%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% mengalami penurunan sebesar 243,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 343,75% dan mencapai 105,26% dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 95,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder sebanyak 1 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 1 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 1 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan ouput 54 laporan. Jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 1,61% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 62 laporan. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp74.318.000,00, yang seluruhnya merupakan realisasi DIPA Perwakilan atau 113,77% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp65.324.000,00). Sebagian penyerapan dana tersebut digunakan untuk menghasilkan tiga laporan pengawasan atas permintaan stakeholder yang tidak terdapat pada PKP2T dan tidak ikut dihitung dalam pencapaian kinerja . b. Penyerapan SDM sebanyak 284 OH atau 101,43% dari rencana sebanyak 280 OH. 7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan SDM BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

38


Oleh karena itu, pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung:

% Capaian IKU =

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

X 100%

Jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Dari kegiatan asistensi pendampingan penyelenggaraan akuntansi tahun 2013, realisasi IKU tahun 2013 adalah sebesar 30,56% dari target sebesar 25,00%, sehingga capaian IKU tahun 2013 adalah sebesar 122,24%. Capaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, serta permintaan dari stakeholders. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 30,56% mengalami kenaikan sebesar 7,96% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 22,60%, dan mencapai 122,24% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 25,00%. Memperhatikan realisasi tahun 2013 terhadap target tahun 2014, rencana aksi yang dibangun adalah peningkatan kompetensi SDM PFA dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LK BUMD sebanyak 22 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 22 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 22 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 25 laporan. Namun demikian, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 68,75% dari target output tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp448.563.000,00, yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp202.928.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp245.635.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 1.866 OH atau 131,97% dari rencana sebanyak 1.414 OH.

39


Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki dua IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya hanya satu yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 8 adalah sebesar 100,00%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 114,06%. Secara lengkap, dua IKU tersebut disajikan dalam Tabel 3.4. Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Kinerja No.


Satuan

1

2

1

2

Target Naik/ Kinerja (Turun) Tahun 2014


2012

2013

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

82,86

82,49

(0,37)

85,00

97,05

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

199,02

100,00 (99,02)

85,00

117,65

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti. Dalam rangka melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dengan target 80,00%. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah setoran sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari kegiatan optimalisasi penerimaan negara sampai dengan tahun berjalan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan: 40


% Capaian IKU =

Jumlah tindak lanjut rekomendasi/saran Jumlah rekomendasi/ saran hasil audit OPN/OPAD

X 100%

Realisasi IKU ini tahun 2013 adalah sebesar 82,49%, atau mencapai 103,11% dari target tahun 2013 sebesar 80,00%. Jumlah setoran mulai tahun 2001 sampai dengan tahun berjalan sebesar Rp6.930.867.236,00 dibandingkan dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun berjalan sebesar Rp8.402.550.715,00. Capaian target tersebut didukung oleh tindakan proaktif dari Perwakilan untuk memonitor tindak lanjut temuan hasil audit. Realisasi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,37% dibandingkan tahun 2012 sebesar 82,86%, dan mencapai 97,05% jika dikaitkan dengan target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 85,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 2 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 1 laporan. Capaian IOP tahun 2013 tersebut adalah 66,67% dari tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 3 laporan. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp70.923.000,00, yang seluruhnya berasal dari realisasi DIPA Perwakilan. Realisasi penyerapan dana tersebut 92,81% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp76.419.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 183 OH atau 79,57% dari rencana sebanyak 230 OH. 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan:

41


% Capaian IKU =

Jumlah laporan yang terbit Target laporan dalam PKP2T

X 100%

Jumlah laporan yang terbit adalah sebanyak 87 Laporan atau 100,00% dari 87 laporan yang ditargetkan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 80,00%, maka capaian IKU tahun 2013 sebesar 125,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% mengalami penurunan sebesar 99,02% dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 sebesar 199,02%. Namun demikian, dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 85,00%, realisasi IKU tahun 2013 adalah 117,65% dari target tahun 2014. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan BUN sebanyak 87 Laporan atau 100,00% dari target. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 87 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 116 laporan. Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 62,14% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp379.317.000,00 atau 91,64% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp413.940.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 1.559 OH atau 33,90% dari rencana sebanyak 4.599 OH.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 42


masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran

hasil

usaha

dan

mengoptimalkan

nilai

perusahaan

bagi

seluruh

stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan No. 10 dan 11 adalah sebesar 50,00%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 115,68%. Bersama IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kinerja No.


Satuan 2012

2013

Naik/ (Turun)



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

100,00

100,00

0,00

60,00

166,67

2.

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI

%

30,99

25,81

(5,18)

35,00

73,74

3.

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

36,17

29,27

(6,90)

35,00

83,63

43


Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan SPM. Selain itu juga, terdapat PP Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”. IKU ini diukur dengan menghitung:

% Capaian IKU =

Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan

X 100%

jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan Sampai dengan tahun 2013, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 4 IPD (100% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan) sehingga capaian IKU ini pada tahun 2013 sebesar 181,82%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100%,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2012 dan mencapai 166,67% jika dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 60,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik sebanyak 23 Laporan atau 115,00% dari target sebanyak 20 Laporan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 23 laporan di tahun 2013 menunjukkan kenaikan output 4 laporan. Dan jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 41,82% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Saaran tersebut, sebagai berikut: 44


a. Penyerapan dana sebesar Rp447.460.250,00, yang berasal dari realisasi dana DIPA Perwakilan sebesar Rp425.627,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp21.833.250,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 2.044 OH atau 113,24% dari rencana sebanyak 1.805 OH. 2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI. BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung:

% Capaian IKU =

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi/ evaluasi GCG/KPI

X 100%

Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan Dalam tahun 2013, realisasi IKU sebesar 25,81%. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 35,00%, maka capaian IKU sebesar 73,73%. Capaian IKU tersebut didukung oleh ada pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan ada permintaan dari stakeholders. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 25,81% mengalami penurunan sebesar 5,18% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 30,99%, dan mencapai 73,74% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 35,00%. Langkah-langkah strategis yang direncanakan untuk mencapai target IKU tersebut berupa peningkatan kompetensi SDM PFA dan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja (Perpamsi dan Arsada). Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 2 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 42 laporan. Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 28,57% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 7 laporan. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut:

45


a. Penyerapan dana sebesar Rp153.587.000, yang terdiri atas realisasi DIPA Perwakilan sebesar Rp91.547.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp62.040.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 901 OH atau 200,22% dari rencana sebanyak 450 OH. 3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung: % Capaian IKU =

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang diaudit kinerja Jumlah BUMN/D/ BLU/D di wilayah kerja perwakilan

X 100%

Dalam tahun 2013, kinerja IKU mencapai 29,27% atau 91,47% dari target sebesar 32,00%. Capaian IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan penugasan dari hasil revisi RKT dan Non PKP2T, dan permintaan dari stakeholders. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 29,27% mengalami penurunan sebesar 6,90% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 36,17%, dan mencapai 83,63% dari target akhir periode Renstra Tahun 2014 sebesar 35,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 48 laporan atau capaian kinerja sebesar 106,67% dari target sebanyak 45 laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 48 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan ouput 3 laporan. Namun demikian, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 133,33% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp626.175.000,00 seluruhnya berasal dana DIPA Perwakilan. Realisasi penyerapan mencapai 107,91% atas anggaran dana DIPA Perwakilan yang telah dialokasikan sebesar Rp580.274.000,00 karena menggunakan alokasi anggaran dari Bidang lain. b. Penyerapan SDM sebanyak 2.205 OH atau 81,76% dari rencana sebanyak 2.697 OH.

46


Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2013-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2013-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 2. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran Strategis 4 diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan nomor. 13 adalah sebesar 100%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 4 adalah sebesar 84,12%.

47


Bersama enam IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kinerja No.


Satuan 2012

2013



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Kel Masy

3,00

2,00

(1,00)

2,00

100,00

2.

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

Instansi

6,00

3,00

(3,00)

6,00

50,00

3.

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1,00

0,00

(1,00)

1,00

0,00

4.

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

61,54

100,00

38,46

85,00

117,65

5.

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

%

86,64

89,54

2,90

90,00

99,49

6.

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

94,46

93,65

(0,81)

90,00

104,05

7.

Persentase masyarakat

%

100,00

100,00

0,00

90,00

111,11

hasil

telaahan

pengaduan

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari:

% Capaian IKU =

Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi

X 100%

Target jumlah kelompok masyarakat Diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi. Tahun 2013 sosialisasi difokuskan pada dua kelompok masyarakat yaitu mahasiswa baru dan calon penerima bantuan sosial atau hibah.

48


Untuk focus group mahasiswa baru sosialisasi dilakukan terhadap mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), sedangkan focus group calon penerima bantuan sosial/hibah peserta sosialisasinya para penerima bansos/hibah di wilayah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2013. Dipilihnya dua kelompok masyarakat tersebut karena keduanya memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi saat ini maupun pada masa mendatang. Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 2 kelompok, maka capaian IKU adalah 100,00%. Realisasi IKU ini tahun 2013 sebanyak 2 kelompok mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 3 kelompok. Capaian ini adalah 100% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 2 kelompok. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi sebanyak 7 Laporan atau 116,67% dari target sebanyak 6 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 7 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan ouput 1 laporan. Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 700% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp78.615.000,00, merupakan realisasi dana DIPA Perwakilan atau 115,76% dari anggaran sebesar Rp67.910.000,00. Terdapat tambahan alokasi dana untuk pencapaian sasaran ini yang berasal dari penghematan anggaran kegiatan lain. b. Penyerapan SDM sebanyak 321 OH atau 51,69% dari rencana sebanyak 621 OH. 2. IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD

berisiko fraud yang mendapatkan

sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian

49


Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. IKU ini diukur dari:

% Capaian IKU =

Jumlah instansi (realisasi PP) yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ bimtek/ evaluasi FCP

X 100%

Target jumlah instansi Realisasi IKU atas Implementasi FCP adalah 3 instansi/BUMN/BUMD dan jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 6 instansi/BUMN/BUMD, maka capaian IKU adalah 50,00%. Instansi/BUMN/BUMD yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak 3 instansi, yaitu: RSUP dr. Kariadi Semarang, Balai Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan klas II Semarang, dan Universitas Pekalongan. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 3 instansi mengalami penurunan sebanyak 3 instansi dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 6 instansi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014, IKU ini mencapai 50,00% dari target sebanyak 6 instansi. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP sebanyak 3 Laporan atau 30,00% dari target sebanyak 10 Laporan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 3 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 3 laporan. Dan jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 20102014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 50% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp50.142.000,00 atau 62,48% dari anggaran DIPA Perwakilan sebesar Rp80.247.000,00. b.

Penyerapan SDM sebanyak 469 OH atau 62,78% dari rencana sebanyak 747 OH.

3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait 50


dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundangundangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi

kajian KKN

atas dan

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. IKU ini diukur dari:

% Capaian IKU =

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan

X 100%

Target jumlah instansi Dalam tahun 2013 realisasi IKU belum bisa teralisir karena output laporan Kajian atas Perda Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang keuangan desa masih dalam proses reviu. Tidak terdapat realisasi IKU pada tahun 2013 sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2012mengalami penurunan sebanyak 1 instansi dan belum terdapat capaian sesuai dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 1 Instansi. Capaian IKU belum teralisir, karena output berupa Laporan hasil kajian atas Perda Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa masih dalam proses reviu atau 0,00% dari target sebanyak 1 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, tidak adanya realisasi laporan pada tahun 2013 menunjukkan penurunan jumlah output. Kemudian jika dibandingkan dengan Renstra 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 0,00% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp16.175.000,00 atau 114,17% dari anggaran DIPA Perwakilan sebesar Rp14.168.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 49 OH atau 54,44% dari rencana sebanyak 90 OH. 4. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP,

51


penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan:

% Capaian IKU =

Jumlah laporan HKP, klaim, dan penyesuaian harga yang terbit

X 100%

Permintaan HKP, klaim, dan eskalasi yg memenuhi syarat Dalam tahun 2013, realisasi IKU sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 85,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 117,65%. Realisasi IKU sebesar 100,00% adalah berdasarkan jumlah 6 laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibandingkan dengan jumlah 6 laporan yang sama dengan yang disampaikan kepada auditan. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% mengalami kenaikan sebesar 38,46% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 61,54% dan mencapai 117,65% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 85%. Rencana aksi untuk mencapai target Renstra Tahun 2010 0 2014 adalah dengan melakukan sosialisasi kepada auditan mengenai tata cara permintaan audit. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan hasil evaluasi/audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga sebanyak 6 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 6 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 6 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan ouput 10 laporan. Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 54,55% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp48.780.000,00 atau 93,54% dari anggaran sebesar Rp52.147.000,00. Realisasi dana tersebut berasal dari DIPA Perwakilan sebesar Rp48.780.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 390 OH atau 75,00% dari rencana sebanyak 520 OH. 5. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN

52


yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan: Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA % Capaian IKU =

Permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum

X 100%

Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif dengan dilakukan audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi korupsi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik, yang dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli pada sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selama tahun 2013, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada instansi penegak hukum sebanyak 137 kasus atau sebesar 89,54% dari 153 permintaan audit investigasi/PKKN/PKA yang diterima. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 99,49%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 89,54% mengalami kenaikan sebesar 2,90% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 86,64%. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 IKU ini telah mencapai 99,49% dari target sebesar 90,00%. Tidak maksimalnya capaian IKU disebabkan masalah atau kasus yang diminta untuk diaudit lebih tepat ditangani dengan PKKN, sehingga realisasi audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi korupsi jauh di bawah target . Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa hasil audit investigasi, PKN, dan PKA atas permintaan Instansi Penyidik sebanyak 137 Laporan atau 120,00% dari target sebanyak 114 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 137 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan ouput 129 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 195,71% dari target Tahun 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp1.274.335.000,00 atau 118,22% dari anggaran sebesar Rp1.077.905.000,00. Realisasi dana tersebut seluruhnya berasal dari DIPA Perwakilan.

53


b. Penyerapan SDM sebanyak 4.558 OH atau 106,22% dari rencana sebanyak 4.291 OH. 6. Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Realisasi IKU dihitung berdasarkan: % Capaian IKU =

Jumlah TL atas temuan investigasi non TPK Jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan

X 100%

Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 114 kejadian senilai Rp34.299.955.445,78 dan temuan yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2013 adalah 110 kejadian senilai Rp32.121.480.954,78 sehingga realisasi IKU sebesar 93,65%. Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2013 sebanyak 4 kejadian senilai Rp2.178.474.491,00 Belum maksimalnya capaian IKU disebabkan kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi sepenuhnya ada di tangan instansi yang berwenang. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 93,65% dari target sebesar 90,00%, maka capaian IKU pada tahun 2013 adalah sebesar 104,05%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 93,65% mengalami penurunan sebesar 0,81% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 94,46%, Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 IKU ini telah mencapai 104,05% dari target sebesar 90,00%. Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini . 7. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi

54


BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Ditindaklanjuti.

Terhadap

Laporan

dan

Pengaduan

Masyarakat

yang

Realisasi IKU dihitung berdasarkan: Jumlah hasil telaahan % Capaian IKU =

Jumlah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Perwakilan

X 100%

Realisasi IKU tahun 2013, diukur dari jumlah surat pengaduan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas, realisasi IKU sebesar 100,00% atau mencapai 117,65% dari target sebesar 85%. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan, tersediannya sarana dan prasarana, dan sumber daya yang memadai. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, dan mencapai 111,11% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 90,00%. Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) yang dialokasikan secara khusus dalam pencapaian IKU ini.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran Strategis 5 memiliki satu IKU Dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang

55


menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Berdasarkan Lampiran 1, capaian IKU Dominan nomor 20 adalah sebesar 0,00%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 5 adalah sebesar 83,89%. Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 5 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014, disajikan dalam Tabel 3.7. Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 Kinerja No.


2012

2013

Naik/ Turun

Satuan



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

26,67

30,00

3,33

60,00

50,00

2.

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/ IPD

30,00

23,00

(7,00)

30,00

76,67

3.

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/ IPD

9,00

18,00

9,00

30,00

60,00

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” diukur dengan menghitung: % Capaian IKU =

Jumlah Pemda yang opini LK WTP Jumlah seluruh Pemda

X 100%

Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian intern K/L/Pemda. Dalam tahun 2013, IPD yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 9 IPD atau 30,00% dari 30 IPD. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 40,00%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 75,00%. Tidak 56


tercapainya target disebabkan jumlah dan kompetensi SDM di Pemda masih kurang memadai untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan SPIP. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 30,00% mengalami kenaikan sebesar 3,33% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 26,67%, atau mencapai 50,00% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 60%. Rencana aksi untuk mencapai target Renstra Tahun 2010 - 2014 adalah dengan mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP. 2. Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan desain penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. IKU ini dibentuk pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER– 687/K/D4/2013 tanggal 25 Mei 2013. Di samping itu, juga sebagai wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 5 dan tujuan “Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”. Capaian IKU =

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 s.d. tahun berjalan

Sampai dengan tahun 2013, jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebanyak 23 IPD. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 30 IPD, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 76,67%. Capaian IKU tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia serta dana untuk melakukan kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 23 IPD tersebut mengalami penurunan sebanyak 7 IPD dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 30 IPD, dan mencapai 76,67% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebanyak 30 IPD. 3. Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring

57


perbaikan SPI di lingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2012 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012. IKU ini diukur dari: Capaian IKU =

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SPIP s.d. tahun berjalan

Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebanyak 18 Pemda yang telah dilakukan monitor Sistem Pengendalian Internnya atau sebesar 100,00% dari target sebesar 18 Pemda. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 18 Pemda mengalami kenaikan 9 Pemda dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 9 Pemda, dan mencapai 60,00% dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014, sebanyak 30 Pemda. Belum tercapainya disebabkan:

seluruh

IKU

terkait

penyelenggaran

SPIP

tersebut

a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. Secara khusus, belum tercapainya sasaran strategis kelima terutama disebabkan belum adanya satu kedeputian BPKP yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda;

58


2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. c. Percepatan pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 5 dan ketiga IKU tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 27 Laporan atau 108,00% dari target sebanyak 25 Laporan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 27 laporan di tahun 2013 menunjukkan penurunan output 34 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 58,70% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp243.145,000,00, yang terdiri atas realisasi dana DIPA Perwakilan sebesar Rp222.418.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp20.727.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 894 OH atau 121,30% dari rencana sebanyak 737 OH.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat 59


kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU yang dominan dan terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Capaian IKU Dominan sama dengan rata-rata capaian Sasaran Strategis 6, yaitu sebesar 125,00%, dengan realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 Kinerja No.


Satuan 2012

2013



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

100,00

80,00

(20,00)

80,00

100,00

60


1. Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan Nomor 220 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan JFA bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan APIP nonBPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasi-kan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor, yang didukung sub kegiatan yaitu kegiatan asistensi penerapan JFA APIP. IKU ini diukur dari: % Capaian IKU =

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Jumlah seluruh Pemda

X 100%

Sampai dengan tahun 2013, jumlah unit APIP yang telah diasistensi penerapan JFA sebanyak 24 APIP (2011 = 2 APIP, 2012 = 11 APIP dan 2013=11 APIP) atau 80,00% dari target sebanyak 30 APIP. Bila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 75,00%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 106,67%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 80,00% mengalami penurunan sebesar 20,00% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 80,00%.

61


Untuk mendukung capaian IKU tersebut, pada tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah sebanyak 11 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 11 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi laporan sama sebesar 11 laporan. Capaian IOP tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, karena tidak terdapat target pada tahun 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp35.127.000,00 atau 100,00% dari anggaran DIPA Perwakilan. b. Penyerapan SDM sebanyak 72 OH atau 100,00% dari rencana.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan Lampiran 1, dua IKU Dominan pada sasaran ini (nomor 24 dan nomor 25) telah mencapai di atas 100%, sehingga capaian Sasaran 7

62


adalah sebesar 100,00%. Namun, secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 7 adalah sebesar 95,14%. Bersama sebelas IKU lainnya, realisasi IKU Sasaran Strategis 7 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014, disajikan dalam Tabel 3.9. Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 Kinerja No.


Satuan 2012

2013



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

96,88

96,97

(0,09)

90,00

107,74

2.

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

80,00

100,00

20,00

95,00

105,25

3.

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala likert terhadap layanan kepegawaian 1-10

7,53

7,20

(0,33)

8,00

90,00

4.

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

100,00

100,00

0,00

95,00

105,26

5.

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Skala likert 1-10 atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

7,89

7,79

(0,10)

7,00

111,29

6.

Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

7.

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

85,00

96,00

11,00

80,00

120,00

8.

Persentase Pemanfaatan aset

%

99,08

99,96

0,88

90,00

111,07

9.

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan Skala likert terhadap layanan sarpras 1-10

6,86

6,57

(0,29)

7,00

93,86

10.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

100,00

100,00

0,00

90,00

111,11

11

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Jumlah Topik

8,00

0,00

(8,00)

6,00

0,00

12.

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi APIP

13,00

19,00

6,00

30,00

63,33

13.

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas Skala likert auditor bersertifikat 1-10

NA

7,48

7,48

8,00

93,50

%

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

63


1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan: % Capaian IKU =

Realisasi PP PKP2T Target PP dalam PKP2T

X 100%

Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 96,97% atau mencapai 107,74% dari target sebesar 95,00. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 96,97% mengalami kenaikan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 96,88%, dan mencapai 107,74% dari target akhir Renstra BPKP tahun 2010 - 2014 sebesar 90,00%. Selain itu, pada tahun 2013 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 681 ouput atau 50,78% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak 1.341 ouput. Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana dan evaluasi, berupa: a. Rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi diantara unit kerja BPKP. b. Penerapan manajemen kinerja di BPKP mengacu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

kepada

Sistem

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa: a. Laporan Larwasda, sebanyak 14 output. b. Laporan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Saldo TPB sebanyak 4 output. c. LAKIP unit kerja tahun 2012, sebanyak 1 output. d. Laporan triwulan (PP 39, PKS, Evaluasi Pelaksanaan PKS, Kinerja), sebanyak 4 output. e. Laporan Bulanan (Realisasi RKT, Hasil Pengawasan, Perkembangan TL pd Instansi di bawah koordinasi Menko Kesra, dan Monitoring Penugasan), masing-masing sebanyak 12 output. f. Penetapan Kinerja Tahun 2012, sebanyak 1 output. g. Pembahasan hasil penyusunan dan revisi RKT, sebanyak 2 output.

64


2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU ini dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Inspektorat telah melakukan audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2013 dan 2012. Dari hasil audit Inspektorat tersebut tidak ada koreksi atas Laporan Keuangan Tahun 2013, Dengan demikian capaian IKU sebesar 100,00% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 95,00%, maka capaian kinerja adalah 105,26%. Realisasi tahun 2013 sebesar 100% mengalami kenaikan 20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, dan mencapai 105,26% dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 95,00%. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. 3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang memadai, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya halhal tersebut. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi

65


dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah sebesar 7,80 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi. Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,20 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 92,31%, dan menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 7,53 skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2010-2014, realisasi tahun 2013 mencapai 90,00% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 8,00 dari skala likert 1-10. Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari Biro Kepegawaian BPKP. Yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja tahun 2013 antara lan adalah ketidakpuasan pegawai terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dalam hal proses pengusulan untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA dan pola mutasi/rolling pegawai 4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp26.838.841.000,00, dengan jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp26.838.841.000,00 atau 100,00% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013. Target IKU sebesar 95,00%, sedangkan realisasi sebesar 100,00%, maka capaian IKU adalah sebesar 105,26%. Capaian tahun 2013 tersebut sama dengan capaian tahun 2012 sebesar 100,00% dan mencapai 105,26% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 95,00%.

66


Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan penyusunan pedoman anggaran dan penyusunan dokumen anggaran. 5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,79 dari skala likert 1-10 atau mencapai 111,29% dari target sebesar 7,00 dari skala likert 1-10. Terjadi penurunan sebesar 0,10 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 7,89 dari skala likert 1-10, serta mencapai 111,29% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 2014 sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut karena adanya kesiapan sistem informasi, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan, serta dukungan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

67


6. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas. IKU ini dihitung dari:

% Capaian IKU =

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

X 100%

Jumlah permintaan bantuan hokum Target IKU ini pada tahun 2013 sebesar 100,00% dengan realisasi indikator tersebut sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target. Capaian IKU tersebut didukung oleh komitmen Biro Hukum dan Humas dalam memenuhi permintaan bantuan dari Perwakilan. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 100,00 dan mencapai 100,00% dari target IKU pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 100,00%. 7. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP. Kinerja IKU “Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa” ini diukur dengan cara menghitung jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media massa. Target Indikator Kinerja Utama “Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa” pada tahun 2013 sebesar 80 berita. Hasil pengukuran atas indikator tersebut menunjukkan hasil 96 berita atau mencapai 120,00% dari target.

68


Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan meningkatnya efektivitas kegiatan BPKP dalam membangun jejaring dengan instansi lain dan media massa dengan kegiatan Kehumasan. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 96 berita mengalami kenaikan sebesar 11 berita dibandingkan tahun 2012 dan mencapai 120,00% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 80 berita. Untuk mendukung capaian Sasaran Strategis 7 dengan IKU 1 s.d. 7 tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP sebanyak 71 Laporan atau 118,33% dari target sebanyak 60 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 71 laporan pada tahun 2013 menunjukkan penurunan output sebesar 75 laporan. Lalu, dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 161,36% dari target tahun terakhir Renstra Tahun 2010 - 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp19.984.553.000,00 atau 98,15% dari anggaran sebesar Rp20.360.677.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 11.910 OH atau 107,12% dari rencana sebanyak 11.118 OH. 8. Persentase Pemanfaatan Aset Indeks efektivitas pengelolaan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Kinerja IKU “Persentase Pemanfaatan Aset” diukur dengan cara : % Capaian IKU =

Total Aset – Aset Kondisi Baik/Kurang Baik yg tdk digunakan Total Aset

X 100%

Dalam tahun 2013, persentase Pemanfaatan aset adalah 99,96% atau 111,07% dari target sebesar 90,00%. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang ada telah dimanfaatkan secara baik.

69


Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 99,96% mengalami kenaikan 0,88% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 99,08%, dan dan mencapai 111,07% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 90,00%. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa jumlah sarana dan prasarana sebanyak 18 unit atau 94,74% dari target sebanyak 19 unit. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi 18 unit pada tahun 2013 menunjukkan penurunan output sebanyak 24 unit. Jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 11,92% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 151 unit. Realisasi output sarana dan prasarana tersebut terdiri atas: a. Pengadaan dan penyaluran sarana prasarana peralatan dan fasilitas kantor berupa pengadaan LCD monitor komputer (8 buah), kamera (1 buah), AC split (3 buah), dan handycam (1 buah). Target pengadaan Hydrant (2 buah) tidak direalisasikan karena dialihkan untuk pembangunan pondasi pagar kantor yang roboh sepanjang 30 meter. b. Pengadaan dan penyaluran sarana prasarana gedung/bangunan berupa : 1) Pekerjaan rehabilitasi tiga unit rumah dinas; 2) Pekerjaan pembangunan talud pengaman gedung kantor; dan 3) Pekerjaan perbaikan pondasi pagar kantor. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian IKU tersebut, sebagai berikut: a. Penyerapan dana sebesar Rp687.464.000,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00. b. Penyerapan SDM sebanyak 210 OH atau 87,50% dari rencana sebanyak 240 OH. 9. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BPKP. IKU ini merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,00 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. 70


Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2013, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 6,57 dari skala likert 1-10 atau 93,86% dari target sebesar 7,00. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Adapun kendala yang mempengaruhi pencapaian IKU yaitu masih kurangnya kemampuan SDM cleaning service dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 6,57 dari skala likert 1-10 mengalami penurunan 0,29% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 6,86 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 2014, IKU ini telah mencapai 93,86% dari target sebesar 7,00. Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian IKU tersebut. 10. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 90,00%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit. Dalam tahun 2013, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 6.rekomendasi atau 100,00% dari 6 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2013 sebesar 90,00%, maka capaian IKU sebesar 111,11%. Hal ini menunjukan komitmen pimpinan untuk memperbaiki proses kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2010 - 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90,00%.

71


Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian IKU ini . 11. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 5 topik. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas, BPKP. Tidak terdapat realisasi IKU tahun 2013 karena selama tahun 2013 tidak terdapat permintaan untuk memberikan masukan topik penelitian dari Puslitbangwas BPKP. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2014, IKU ini belum mencapai target sebesar 6 topik. Tidak ada dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian IKU ini . 12. Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, pasal 48 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penugasan assurance, yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.

72


IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 24 APIP. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil sosialisasi dan/atau assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP. Sampai dengan tahun 2013, realisasi IKU sebesar 19 APIP (2011=4 evaluasi APIP, 2012=2 evaluasi APIP dan 9 Sosialisasi APIP, 2013=2 Evaluasi APIP dan 2 Sosialisas APIP) atau mencapai 79,17% dari target sebesar 24 APIP. Realisasi IKU sampai dengan tahun 2013 sebesar 19 APIP mengalami kenaikan sebesar 6 APIP dibandingkan tahun 2012 sebesar 13 APIP. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2010 - 2014, IKU ini telah mencapai 63,33% dari target 30 APIP. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, dalam tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa: a.

Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, menunjukkan penurunan sebanyak 7 laporan. Pada periode Renstra Tahun 2010-2014, untuk kegiatan tersebut tidak ditargetkan pada tahun 2014. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut: 1) Penyerapan dana sebesar Rp10.420.000,00, atau 84,44 dari anggaran sebesar Rp12.340.000,00. 2) Penyerapan SDM sebanyak 20 OH atau 33,33% dari rencana sebanyak 60 OH.

b.

Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 2 Laporan. Jumlah output tersebut sama dengan realisasi di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014, maka capaian IOP Tahun 2013 adalah 100%. Dukungan dana dan OH (target, realisasi, dan capaian) dalam pencapaian Sasaran tersebut, sebagai berikut:

73

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 1)

Penyerapan dana sebesar Rp23.405.000,00, atau 100% dari anggaran sebesar Rp23.405.000,00.

2)

Penyerapan SDM sebanyak 60 OH atau 100% dari rencana 60 OH.

13. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target sebesar 7,50 dari skala likert 1-10 dan realisasi IKU sebesar 7,48 ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Bila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10 maka capaian IKU tersebut sebesar 99,73%. Capaian IKU sebesar 93,50% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 dari target sebesar 8,00 dari skala likert 1-10. Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan instansi pemerintah (BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, identitas BPKP sebagai Auditor Presiden semakin dipertegas. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU dominan, yaitu Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP

74


(SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG, PP 39). Capaian IKU Dominan tahun 2013 sama dengan rata-rata capaian Sasaran Strategis, yaitu sebesar 100,00%. Realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut ini: Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 Kinerja No.


Satuan 2012

2013

Naik/ Turun



1

2

3

4

5

6=5-4

7

8=5/7

1.

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100

100

0

100,00

100,00

Uraian capaian IKU adalah sebagai berikut: Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif IKU ini digunakan untuk mengukur pemanfaatan sistem informasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. IKU ini diukur berdasarkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG, PP.39). Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif tidak berubah. Hal ini disebabkan sistem informasi disediakan wajib diimplementasikan dan organisasi memiliki human resources yang cukup untuk mengoperasionalkannya. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% dari target akhir periode Renstra Tahun 2010 - 2014 sebesar 100,00%. Dengan target Renstra terlampui, rencana aksi berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi secara efisien, bukan hanya efektif. Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2010-2014, maka capaian IOP tahun 2013 adalah 100,00% dari target Renstra Tahun 2014.

75


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai media akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance dan clean government. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Jawa Tengah Tahun 2010–2014 memiliki perspektif sasaran strategis beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Perspektif sasaran strategis tersebut terdiri atas 8 Sasaran Strategis meliputi 37 IKU. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 1 program teknis, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, dan 2 program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP. 2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, mendorong penerapan SPIP pada jajaran pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, bantuan perhitungan kerugian negara kepada Kepolisian dan Kejaksaan, serta upaya peningkatan kinerja dan peningkatan kerjasama dengan BUMN dan BUMD. 3. Melalui strategi Product Differences, Market Differences, dan Methodological Differences dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP ditetapkan dengan 8 Sasaran Strategis dan 37 IKU Outcome. 76


a. Sebanyak 22 IKU didukung oleh Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; b. Sebanyak 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

B. Simpulan Capaian Kinerja 1. Sasaran Strategis 1 Capaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 100,00%, dengan rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 122,84%. Ringkasan capaian kinerja masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

1.

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan LK

%

90,00

107,14

119,05

2.

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

90,00

100,00

111,11

3.

Persentase jumlah LK proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

82,00

100,00

121,95

4.

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

100,00

125,00

5.

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

70,00

100,00

142,86

6.

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

85,00

100,00

117,65

7.

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

25,00

30,56

122,24

No.

Rata-Rata Capaian 1

122,84

Pencapaian Sasaran Strategis 1 didukung oleh capaian IKU Output sebagai berikut: No.


Target Real

%

1.

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

14

15

107,14

2.

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

15

18

120,00

3.

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

95

95

100,00

4.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

62

62

100,00

77


No.


Target Real

%

5.

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

36

36

100,00

6.

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

1

1

100,00

7.

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LK BUMD

22

22

100,00

2. Sasaran Strategis 2 Capaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 100,00%, dengan rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 114,06%. Ringkasan capaian kinerja masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: No.


Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

8.

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

80,00

82,49

103,11

9.

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

80,00

100,00

125,00

Rata-Rata Capaian 2

114,06



Target

Real

%

1

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara

2

2

100,00

2

Laporan hasil pengawasan BUN

87

87

100,00

3. Sasaran Strategis 3 Capaian Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 50,00%. Satu dari dua IKU dominan tidak mencapai 100%. Rata-rata capaian IKU Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 115,68%. Ringkasan capaian kinerja masing-masing IKU Outcome, sebagai berikut: No.


Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

10

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM

%

55,00

100,00

181,82

11

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/ KPI

%

35,00

25,81

73,74

12


%

32,00

29,27

91,47

Rata-Rata Capaian 3

115,68

78




Target

Real

%

1.

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

20

23

115,00

2.

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

2

2

100,00

3.

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

45

48

106,67



Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

13

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Kel Masy

2

2

100,00

14

IPP/IPD/BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/ DA/ asistensi/ evaluasi FCP

Instansi

6

3

50,00

15

Jumlah IPP/ IPD/ BUMN/ BUMD/ BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan berpotensi TPK.

Instansi

1

0

0,00

16

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

85,00

100,00

117,65

17

Persentase pelaksanaan AI /PKKN/PKA

%

90,00

89,54

99,49

18

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

90,00

93,65

104,06

19

Persentase masyarakat

%

85,00

100,00

117,65

hasil

telaahan

pengaduan

Rata-Rata Capaian 4

84,12



Target

Real

%

1.

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

6

7

116,67

2.

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

10

3

30,00

3.

Laporan hasil kajian pengawasan

1

0

0,00

4.

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

6

6

100,00

79


No.


5.

Laporan hasil AI, PKN, dan PKA atas permintaan Instansi Penyidik

6.

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Target

Real

%

114

137

120,18

4

0

0,00



Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

20

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

40,00

30,00

75,00

21

Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

IPP/ IPD

30

23

76,67

22

Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/ IPD

18

18

100,00

Rata-Rata Capaian 5

83,89

Pencapaian Sasaran Strategis 5 didukung oleh capaian IKU Output sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Output Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Target

Real

%

25

27

108,00



Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

23

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

75,00

80,00

106,67

Rata-Rata Capaian 6

106,67

Pencapaian Sasaran Strategis 6 didukung oleh capaian IKU Output sebagai berikut:

80


No.


Target

Real

%

1.

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

11

11

100,00


Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

penugasan

%

90,00

96,97

107,74

keuangan

%

95,00

100,00

105,26


24

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

25

Persentase kesesuaian laporan Perwakilan BPKP dengan SAP

26

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala layanan kepegawaian likert 1-10

7,80

7,20

92,31

27

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

95,00

100,00

105,26

28

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Skala Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai likert 1-10 Prosedur

7,00

7,79

111,29

29


%

100,00

100,00

100,00

30

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa

Jumlah berita

80,00

96,00

120,00

31

Persentase Pemanfaatan asset

%

90,00

99,96

110,07

32

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala layanan sarpras likert 1-10

7,00

6,57

93,86

33

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

90,00

100,00

111,11

34

Jumlah masukan topik penelitian disampaikan ke Puslitbangwas

yang

Jumlah Topik

5

0

0,00

35

Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi APIP

24

19

79,17

36

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala bersertifikat likert 1-10

7,50

7,48

99,73

Rata-Rata Capaian 7

%

95,14

81




Target

Real

%

1.

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

60

71

118,33

2.

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

2

2

100,00

3.

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

2

2

100,00



Sat

Target 2013

Real 2013

% Cap 2013

37

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100,00

100,00

100,00

Rata-Rata Capaian 8

100,00

Tidak terdapat output untuk pencapaian Sasaran Strategis 8 ini.

Secara umum, capaian kinerja BPKP telah memuaskan, dengan tercapainya 6 dari 8 sasaran strategis dan tercapainya 25 dari 37 IKU. Capaian sebanyak 25 IKU tersebut jika dikaitkan dengan program BPKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sebanyak 15 dari 22 IKU pada Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan; 2. Sebanyak 10 dari 15 IKU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara memiliki capaian di atas 100% dan mendapat predikat memuaskan. Masih terdapat 12 IKU yang belum memenuhi target dan masih perlu mendapat perhatian, baik pada program teknis maupun program generik. Belum terpenuhinya target ke-12 IKU tersebut antara lain disebabkan: a. Beberapa kegiatan peran konsultatif pendampingan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dilakukan dengan pembiayaan dari mitra kerja;

82


b. Ada revisi RKT atau penugasan Non PKP2T yang merupakan amanat dari BPKP Pusat, namun revisi tersebut tidak disertai revisi Tapkin; c.

Belum dapat diprediksinya secara akurat permintaan dari pemerintah daerah/BUMN/BUMD/Kepolisian/Kejaksaan pada saat pengajuan usulan target kinerja ke BPKP;

C. Rencana Tindak Strategis Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala dalam capaian kinerja yaitu dalam penetapan kinerja (Tapkin) belum sepenuhnya mengakomodasi permintaan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian dari Pemerintah Daerah mengenai kesanggupan untuk bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, kegiatan atas permintaan tersebut umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKP2T). Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasinya sebagai berikut: 1. Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Setiap awal tahun, semua bidang diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahun berikutnya. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/BLU untuk mengantisipasi/memastikan permintaan penugasan berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah dilakukan. 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ outcome kepada stakeholders. Hal ini dilakukan dengan cara: 1) Meminta tambahan SDM PFA ke BPKP Pusat. 2) Mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan / seminar/ workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.

83

Lampiran 1/1 -3 LAKIP Tahun 2013 Nomor LAKIP-18/PW11/1/2014 Tanggal 24 Januari 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH No SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

90,00

107,14

119,05

%

90,00

100,00

111,11

%

82,00

100,00

%

80,00

%

PROGRAM Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KEUANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp000) (Rp000)

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

96.523

196.808

203,90

872

1.115

127,87

290.399

654.521

225,39

1.154

2.196

190,29

121,95

722.836

1.647.413

227,91

2.669

4.364

163,51

100,00

125,00

1.036.804

1.689.680

162,97

4.638

6.087

131,24

70,00

100,00

142,86

283.502

294.198

103,77

2.122

1.675

78,93

%

85,00

100,00

117,65

65.324

74.318

113,77

280

284

101,43

%

25,00

30,56

122,24

131.908

448.563

340,06

1.414

1.866

131,97

122,84

2.627.296

5.005.501

190,52

13.149

17.587

133,75

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

6 Persentase hasil peng-awasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Rata-rata Capaian 1

2

3

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Rata-rata Capaian 2 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Rata-rata Capaian 3

%

80,00

82,49

103,11

76.419

70.923

92,81

230

183

79,57

%

80,00

100,00

125,00

413.940

379.317

91,64

4.599

1.559

33,90

114,06

490.359

450.240

91,82

4.829

1.742

36,07

%

55,00

100,00

181,82

444.063

447.460

100,77

1.805

2.044

113,24

%

35,00

25,81

73,74

30.912

153.587

496,85

450

901

200,22

%

32,00

29,27

91,47

580.274

626.175

107,91

2.697

2.205

81,76

115,68

1.055.249

1.227.222

116,30

4.952

5.150

104,00


No SASARAN STRATEGIS 4


Meningkatkan Kesadaran 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Keterlibatan K/L, Program Anti Korupsi Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya 14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B Pencegahan dan LUD berisiko fraud yang Pemberantasan Korupsi mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ Menjadi 80%

KEUANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp000) (Rp000)

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Kelompok

2

2

100,00

67.910

78.615

Instansi

6

3

50,00

80.247

Instansi

1

0

0,00

%

85,00

100,00

%

90,00

%

%

PROGRAM

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

115,76

621

321

51,69

50.142

62,48

747

469

62,78

14.168

16.175

114,17

90

49

54,44

117,65

52.147

48.780

93,54

520

390

75,00

89,54

99,49

1.141.943

1.274.335

111,59

4.771

4.558

95,54

90,00

93,65

104,06

85,00

100,00

117,65 84,12

1.356.415

1.468.047

108,23

6.749

5.787

85,75

177.973

243.145

136,62

737

894

121,30

evaluasi FCP

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA



5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Rata-rata Capaian 4 Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 21 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

20 Persentase

%

40,00

30,00

75,00

Pemda

30

23

76,67

Pemda

18

18

100,00

%

75,00

80,00

83,89 106,67

177.973 35.127

243.145 35.127

136,62 100,00

737 72

894 72

121,30 100,00

106,67

35.127

35.127

100,00

72

72

100,00

22 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Pengendalian Intern

Sistem

Rata-rata Capaian 5

6

Meningkatnya kapasitas 23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan aparat pengawasan intern JFA pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Rata-rata Capaian 6


No SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.


TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

90,00

96,97

107,74

%

95,00

100,00

105,26

Sklala Likert 1-10

7,80

7,20

92,31

%

95,00

100,00

105,26

7,00

7,79

111,29

100,00

100,00

100,00

80

96

120,00

90

99,96

111,07

700.000

687.464

7,00

6,57

93,86

-

-

90,00

100,00

111,11

-

5

0

0,00

24

19

7,50

100

penugasan pengawasan yang terealisasi kesesuaian 25 Persentase laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

perwakilan terhadap layanan kepegawaian

27 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

PROGRAM

SDM (OH) RENCANA

REALISASI

98,15

11.118

11.910

107,12

98,21

240

210

87,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,17

35.745

33.825

120

80

7,48

99,73

-

-

-

-

-

100

95,14 100,00

21.096.422 -

20.705.842 -

-

11.478 -

12.200 -

108,56

-

-

41.966

43.432

24 Persentase jumlah rencana

26 Persepsi kepuasan pegawai

KEUANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp000) (Rp000) 20.360.677 19.984.553

SATUAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

%

%

28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan Sklala anggaran yang diajukan Likert 1-10 sesuai prosedur 29 Persentase permintaan bantuan hukum yang % ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 31 Persentase pemanfaatan aset

%

32 Persepsi kepuasan pegawai

Sklala

perwakilan terhadap layanan Likert 1-10 sarpras tindak lanjut 33 Persentase rekomendasi hasil audit % Inspektorat

34 Jumlah

masukan topik Topik penelitian yang disampaikan Penelitian ke puslitbangwas

35 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

APIP

36 Tingkat persepsi kepuasan Skala Pemda atas auditor Likert 1-10 bersertifikat Rata-rata Capaian 7

8

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

37 Jumlah Sistem Informasi yang

SI

94,63

98,15

66,67

106,29 -

dimanfaatkan secara efektif

Rata-rata Capaian 7

100,00 JUMLAH

-

-

26.838.841

29.135.124

103,49

Lampiran 2/1 - 3 LAKIP Tahun 2013 Nomor LAKIP-18/PW11/1/2014 Tanggal 24 Januari 2014

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH

No 1 1

2

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

4

3

4

5

6

7=6-5

8

9=6/8

%

107,69

107,14

(0,55)

95,00

112,78

%

100,00

100,00

0,00

95,00

105,26

%

100,00

100,00

0,00

85,00

117,65

%

117,65

100,00

(17,65)

85,00

117,65

%

172,73

100,00

(72,73)

70,00

142,86

%

343,75

100,00

(243,75)

95,00

105,26

%

22,60

30,56

7,96

25,00

122,24

%

82,86

82,49

(0,37)

85,00

97,05

%

199,02

100,00

(99,02)

85,00

117,65

%

100,00

100,00

0,00

60,00

166,67

sosialisasi/asistensi GCG/KPI

%

30,99

25,81

(5,18)

35,00

73,74


%

36,17

29,27

(6,90)

35,00

83,63

Kelompok

3,00

2,00

(1,00)

2,00

100,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi

6,00

3,00

(3,00)

6,00

50,00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi

1,00

0,00

(1,00)

1,00

0,00

%

61,54

100,00

38,46

85,00

117,65

%

86,64

89,54

2,90

90,00

99,49

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Negara sebesar 87,50% BUN

yang

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan dan terselenggaranya GG pada 75% sesuai Standar Pelayanan Minimal BUMN/BUMD Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

% REALISASI 2013 THD TARGET 2014

SATUAN

Persentase hasil pengawasan disampaikan ke Pusat

3

REALISASI KENAIKAN/ TARGET IKU REALISASI 2013 2012 (PENURUNAN) 2014


Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

7

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.



%

94,46

93,65

(0,81)

90,00

104,06

%

100,00

100,00

0,00

90,00

111,11

%

26,67

30,00

3,33

60,00

50,00

Pemda

30,00

23,00

(7,00)

30,00

76,67

Pemda

9,00

18,00

9,00

30,00

60,00

%

100,00

80,00

(20,00)

80,00

100,00

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

96,88

96,97

0,09

90,00

107,74

Persentase kesesuaian laporan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

80,00

100,00

20,00

95,00

105,26

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

6

SATUAN

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

keuangan

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap % layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam % DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas Sklala Likert pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

7,53

7,20

(0,33)

8,00

90,00

100,00

100,00

0,00

95,00

105,26

7,89

7,79

(0,10)

7,00

111,29


%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Jumlah Berita

85,00

96,00

11,00

80,00

120,00

%

99,08

99,96

0,88

90,00

111,07

6,86

6,57

(0,29)

7,00

93,86

%

100,00

100,00

0,00

90,00

111,11

Topik Penelitian

8,00

0,00

(8,00)

6,00

0,00

1-10

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan aset

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Sklala Likert layanan sarpras 1-10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas


No

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

APIP

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Sklala Likert bersertifikat 1-10 8

Terselenggaranya 1 sistem dukungan Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara pengambilan keputusan bagi pimpinan efektif

SI



13,00

19,00

6,00

30,00

63,33

NA

7,48

7,48

8,00

93,50

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Lampiran 3/ 1 - 2 LAKIP Tahun 2013 Nomor LAKIP-18/PW11/1/2014 Tanggal 24 Januari 2014

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

No.

Sasaran Strategis

Kegiatan

Capaian (%)

14

15

107,14

96.523

196.808

203,90

872

1.115

127,87

15

18

120,00

290.399

654.521

225,39

1.154

2.196

190,29

95

95

100,00

722.836

1.647.413

227,91

2.669

4.364

163,51

62

62

100,00

1.036.804

1.689.680

162,97

4.638

6.087

131,24

36

36

100,00

283.502

294.198

103,77

2.122

1.675

78,93

1

1

100,00

65.324

74.318

113,77

280

284

101,43

22

22

100,00

131.908

448.563

340,06

1.414

1.866

131,97

2

2

100,00

76.419

70.923

92,81

230

183

79,57

87

87

100,00

413.940

379.317

91,64

4.599

1.559

33,90

20

23

115,00

444.063

447.460

100,77

1.805

2.044

113,24

2

2

100,00

30.912

153.587

496,85

450

901

200,22

45

48

106,67

580.274

626.175

107,91

2.697

2.205

81,76

6

7

116,67

67.910

78.615

115,76

621

321

51,69

Laporan

10

3

30,00

80.247

50.142

62,48

747

469

62,78

Laporan

1

0

0,00

14.168

16.175

114,17

90

49

54,44

6

6

100,00

52.147

48.780

93,54

520

390

75,00

114

137

120,18

1.077.905

1.274.335

118,22

4.291

4.558

106,22

4

0

0,00

64.038

-

0,00

480

-

25

27

108,00

177.973

243.145

136,62

737

894

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

Laporan

Laporan hasil bimtek/ penyusunan LKPD

asistensi

Laporan

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

Laporan hasil pengawasan permintaan presiden

atas

Laporan

Laporan hasil pengawasan permintaan stakeholder

atas

Laporan

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD 2 Tercapainya Optimalisasi Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan hasil pengawasan atas Penerimaan Negara sebesar 87,50% intern Akuntabilitas Keuangan penerimaan negara/daerah

Laporan

Negara dan pembinaan Laporan hasil pengawasan BUN penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Kesadaran dan Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan hasil sosialisasi masalah K/L, Pemda, intern Akuntabilitas Keuangan korupsi

3 Terselenggaranya SPM pada 300 Hasil pelaksanaan pengawasan Akuntabilitas Keuangan IPD dan terselenggaranya GG pada intern Negara dan pembinaan 75% BUMN/BUMD penyelenggaraan SPIP

Laporan

Laporan Laporan

Laporan Laporan Laporan

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga

Laporan

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

pelaksanaan Penerapan Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan intern Akuntabilitas Keuangan penyelenggaraan SPIP Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

pembinaan

Rencana (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

Laporan

4 Meningkatkan Keterlibatan BUMN/BUMD Dalam Upaya Negara dan pembinaan Laporan hasil bimtek/asistensi Pencegahan dan Pemberantasan penyelenggaraan SPIP implementasi FCP Korupsi Menjadi 80% Laporan hasil kajian pengawasan

5 Meningkatnya Kualitas SPIP di 70% K/L/Pemda

SDM (OH)

Realisasi

Satuan

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan 95% LKKL, dan 95% LKPD Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Dana

Target


0,00

Laporan 121,30


No.

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Kegiatan


sosialisasi dan Hasil pelaksanaan pengawasan Jumlah intern Akuntabilitas Keuangan penerapan JFA APIP Daerah Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

bimtek

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Dukungan Manajemen 7 Meningkatnya efektivitas Hasil penyelenggaraan Dukungan Laporan Perwakilan BPKP perencanaan pengawasan sebesar Manajemen Perwakilan BPKP /Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ 90% dan kualitas pengelolaaan Hukum dan Humas/Umum keuangan sebesar 100%.

8

Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Terselenggaranya 1 sistem Hasil penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan dukungan pengambilan keputusan Pimpinan bagi pimpinan

JUMLAH

Jumlah Sarana dan Prasarana

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP /Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ Hukum dan Humas/Umum

Satuan

Dana

SDM (OH)

Target

Realisasi

Capaian (%)

11

11

100,00

35.127

35.127

100,00

72

72

100,00

2

2

100,00

12.340

10.420

84,44

60

20

33,33

2

2

100,00

23.405

23.405

100,00

60

60

100,00

60

71

118,33

20.360.677

19.984.553

98,15

11.118

11.910

107,12

19

18

94,74

700.000

687.464

98,21

240

210

87,50

-

-

-

-

-

-

661

695

105,14

26.838.841

29.135.124

108,56

Rencana (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

Kegiatan

Kegiatan Laporan Laporan

Unit

Laporan

41.966

43.432

103,49


PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2013 DENGAN REALISASI OUTPUT 2012 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO

Sasaran Strategis

Kegiatan

1 2 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan 95% LKKL, dan 95% LKPD Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Indikator Kinerja Output 3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

2 Tercapainya Penerimaan 87,50%

Optimalisasi Hasil pelaksanaan pengawasan Negara sebesar intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan hasil pengawasan negara/daerah Laporan hasil pengawasan BUN

atas

penerimaan

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat 3 Terselenggaranya SPM pada 300 Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik IPD dan terselenggaranya GG intern Akuntabilitas Keuangan bidang Keuangan Daerah Negara dan pembinaan Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat pada 75% BUMN/BUMD

penyelenggaraan SPIP Kesadaran dan 4 Meningkatkan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP SPIP di 70% K/L/Pemda intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Satuan

Realisasi 2012

4

5

Kenaikan/ Realisasi Penurunan 2013 Realisasi 6

7 = 6-5

Target 2014 8

Laporan

32

15

(17)

Laporan

220

18

Laporan

120

95

Laporan

100

Laporan

% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014 9 = 6 /8

14

107,14

(202)

15

120,00

(25)

115

82,61

62

(38)

76

81,58

19

36

17

4

900,00

Laporan

55

1

(54)

62

1,61

Laporan

47

22

(25)

32

68,75

Laporan

3

2

(1)

3

66,67

Laporan

203

87

(116)

140

62,14

Laporan

-

Laporan

19

23

4

55

41,82

Laporan

44

2

(42)

7

28,57

Laporan Laporan Laporan Laporan

51 8 6 1

48 7 3 0

(3) (1) (3) (1)

36 1 6 2

133,33 700,00 50,00 0,00

Laporan

16

6

(10)

11

54,55

Laporan

266

137

(129)

70

195,71

Laporan

-

0

-

1

0,00

Laporan

61

27

(34)

46

58,70

-

-

-

-


NO

Sasaran Strategis

1 kapasitas1 LKPP, aparat 6 Meningkatnya Kualitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Kegiatan 2 Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

efektivitas Hasil 7 Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan pengawasan sebesar Dukungan Manajemen 90% dan kualitas pengelolaaan Perwakilan BPKP keuangan sebesar 100%. Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

8


Satuan

Realisasi 2012

3

4

5

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ Hukum dan Humas/Umum

6

7 = 6-5

Target 2014 8

% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014 9 = 6 /8

Kegiatan

11

11

-

-

0,00

Kegiatan

9

2

(7)

-

0,00

Laporan

2

2

-

2

100,00

Laporan

146

71

(75)

44

161,36

Unit

42

18

(24)

151

11,92

Jumlah Sarana dan Prasarana

Dukungan Manajemen Perwakilan Terselenggaranya 1 sistem Hasil penyelenggaraan sistem Laporan Hukum dukungan pengambilan keputusan dukungan pengambilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ dan Humas/Umum bagi pimpinan keputusan Pimpinan

JUMLAH

Kenaikan/ Realisasi Penurunan 2013 Realisasi

Laporan

1.481

-

695

(786)

893

77,83

Lampiran 5 / 1 - 1 LAKIP Tahun 2013 Nomor LAKIP-18/PW11/1/2014 Tanggal 24 Januari 2014

DAFTAR OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NO. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PEMDA Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karangayar Kabupaten Kendal Kabupaten Kudus Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal

MoU BPKP ASISTENSI WTP JML WDP JML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

1 1

TW JML

TMP JML

0

0

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 25

1 1 9

1 21


DAFTAR BUMD / PDAM YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH NO.

NAMA PDAM

OPINI

1

PDAM Kabupaten Banjarnegara

WDP

2

PDAM Kabupaten Banyumas

WTP

3

PDAM Kabupaten Batang

WTP

4

PDAM Kabupaten Blora

WTP

5

PDAM Kabupaten Boyolali

WTP

6

PDAM Kabupaten Brebes

WTP

7

PDAM Kabupaten Demak

WTP

8

PDAM Kabupaten Grobogan

WDP

9

PDAM Kabupaten Jepara

WDP

10

PDAM Kabupaten Karanganyar

WTP

11

PDAM Kabupaten Kendal

WTP

12

PDAM Kabupaten Kudus

WTP

13

PDAM Kabupaten Pekalongan

WDP

14

PDAM Kabupaten Pemalang

WTP

15

PDAM Kabupaten Purbalingga

WTP

16

PDAM Kabupaten Rembang

WTP

17

PDAM Kabupaten Semarang

WTP

18

PDAM Kabupaten Sragen

WTP

19

PDAM Kabupaten Sukoharjo

WDP

20

PDAM Kabupaten Tegal

WTP

21

PDAM Kabupaten Temanggung

WTP

22

PDAM Kabupaten Wonogiri

WTP

23

PDAM Kabupaten Wonosobo

WTP

24

PDAM Kota Semarang

WTP

25

PDAM Kota Salatiga

WTP

26

PDAM Kota Surakarta

WTP

27

PDAM Kota Pekalongan

WTP

28

PDAM Kota Tegal

WTP

29

PDAB Provinsi Jawa Tengah

WTP

30

PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah

WTP


NO.

NAMA PDAM

OPINI

31

PD. Percetakan Kota Semarang

WTP

32

PD. Farmasi Kabupaten Kendal

WTP

33

PD. Aneka Usaha Daerah

WTP

34

PD. Purwa Aksara

WTP

35

PD. Percetakan Kabupaten Brebes

WTP

36

PD. Aneka Usaha Kabupaten Batang

WTP

37

PD. Apotik Waringin Mulyo

WTP

38

PD. Aneka Usaha Kabupaten Temanggung

WTP

39

PD. Bumipala Wisata

WTP

40

PD. Owabong

WTP

41

PD. Puspa Hastama

WTP

42

PD. Purbalingga Ventura

WTP

43

PD. Pertambangan

WTP

44

PD. Percetakan Banjarnegara

WTP

45

PD. Banyumas Investama Jaya

WTP

46

PD. Apotik Kabupaten Kudus

WTP

47

Perusda Wira Usaha

WTP

48

PT. Blora Patra Energi

WTP

49

PT. Blora Patragas Hulu

WTP

50

PD. Aneka Usaha Jepara

WTP

51

PD. Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen

WTP

52

PT. Sragen Trading Investment

WTP

53

PD. Pusat Pergudangan Kota Surakarta

WTP

54

PD. RPH dan BNP Kota Semarang

WDP

55

PD. Anwusa Kabupaten Demak

WDP

56

PD. Apotik Sari Husada

WDP

57

PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

WDP

58

PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali

WDP

59

PD. Percetakan Giri Tunggal Wonogiri

WDP

60

PD. Jasa Medika Giri Husada

WDP


DAFTAR BUMD/PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI SEHAT TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH No.

Nama PDAM / BPR/ BKK

Tingkat Kesehatan Tahun 2012

1

PDAM Kab. Banyumas

Sehat

2

PDAM Kab. Batang

Sehat

3

PDAM Kab. Blora

Sehat

4

PDAM Kab. Boyolali

Sehat

5

PDAM Kab. Demak

Sehat

6

PDAM Kab. Grobogan

Sehat

7

PDAM Kab. Jepara

Sehat

8

PDAM Kab. Karanganyar

Sehat

9

PDAM Kab. Kendal

Sehat

10

PDAM Kab. Kudus

Sehat

11

PDAM Kab. Pekalongan

Sehat

12

PDAM Kab. Pemalang

Sehat

13

PDAM Kab. Purbalingga

Sehat

14

PDAM Kab. Rembang

Sehat

15

PDAM Kab. Semarang

Sehat

16

PDAM Kab. Sragen

Sehat

17

PDAM Kab. Sukoharjo

Sehat

18

PDAM Kab. Tegal

Sehat

19

PDAM Kab. Temanggung

Sehat

20

PDAM Kab. Wonogiri

Sehat

21

PDAM Kab. Wonosobo

Sehat

22

PDAM Kota Semarang

Sehat

23

PDAM Kota Salatiga

Sehat

24

PDAM Kota Surakarta

Sehat

25

PDAM Kota Pekalongan

Sehat

26

PDAM Kota Tegal

Sehat

27

PD BPR Bank Pasar Kota Semarang

Sehat

28

PD BPR BKK Ungaran

Sehat


No.

Nama PDAM / BPR/ BKK

Tingkat Kesehatan Tahun 2012

29

PD BPR Kendali Artha Kab.Kendal

Sehat

30

PD BPR BKK Boja

Sehat

31

PD BPR BKK Purwo Artha Kab.Grobogan

Sehat

32

PD BPR Puspa Kencana Kab.Brebes

Sehat

33

PD BPR BKK Banjarharjo Kab.Brebes

Sehat

34

PD BPR Bank Tegal Gotong Royong

Sehat

35

PD BPR BKK Talang Kab.Tegal

Sehat

36

PD BPR BKK Margadana Kota Tegal

Sehat

37

PD BPR Bank Pasar Kab.Pemalang

Sehat

38

PD BPR BKK Taman Kab.Pemalang

Sehat

39

PD BPR BKK Karang Anyar Kab.Pekalongan

Sehat

40

PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan

Sehat

41

PD BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kab.Batang

Sehat

42

PD BPR Bank Pasar Temanggung

Sehat

43

PD BPR BKK Wonosobo

Sehat

44

PD BPR Bank Wonosobo

Sehat

45

PD BPR BKK Purwokerto Utara

Sehat

46

PD BPR BKK Purbalingga

Sehat

47

PD BPR Syariah Buana Mitra Perwira Kab.Purbalingga

Sehat

48

PD BPR BKK Mandiraja Kab.Banjarnegara

Sehat

49

PD BPR Bank Pasar Kab.Kudus

Sehat

50

PD Bank Daerah Pati

Sehat

51

PD BPR BKK Lasem Kab.Rembang

Sehat

52

PD BPR Bank Pasar Kab. Rembang

Sehat

53

PD BPR BKK Blora Kota

Sehat

54

PD BPR Kab.Blora

Sehat

55

PD BPR BKK Jepara

Sehat

56

PD BPR Jepara Artha Kab.Jepara

Sehat


DAFTAR BUMN YANG GCG/KPI BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH No.

NAMA PERUSAHAAN

SKOR GCG

KATEGORI

1

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

63,441

Cukup Baik

2

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)

73,454

Cukup Baik

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Raya Semarang – Kendal KM 12, Semarang 50186 Telepon (024) 8662203 (Hunting), Faksimile (024) 8662201 E-mail: [email protected]

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents