BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR KEP-21135/PW13/2012 TENTANG SUPLEMEN RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014 KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu mereviu Renstra BPKP dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b.

bahwa sesuai Laporan Hasil Reviu Renstra BPKP Tahun 20102014 Nomor LHR-835/SU01/2/2012, BPKP perlu merevisi Renstra dengan menambah sasaran strategis dan memperbaiki IKU;

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPKP tentang perubahan atas keputusan kepala BPKP Nomor Kep34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 20102014;

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

3.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;

5.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 042/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;

6.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP616/K/SU/2011;

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas SAKIP BPKP Tahun 2012 Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 ; tanggal 30 November 2012; MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:

Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 disusun sebagai dasar penyusunan Suplemen LAKIP ;

KEDUA

:

Menambah butir-butir tambahan Renstra BPKP sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

2010-2014

KETIGA

:

Suplemen Renstra BPKP 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo Pada tanggal 28 Desember 2012 Kepala Perwakilan,

HOTMAN NAPITULUPU

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen penting yang menunjukkan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen Suplemen Renstra ini disusun sebagai bagian dari upaya mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Dokumen Suplemen Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Renstra awal dan berisi perubahan pada sasaran strategis serta penjelasan tentang indikator kinerja utama yang mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-1644/K.SU/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep34/K.SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014. Perubahan pada sasaran strategis menekankan adanya penambahan terhadap indikator kinerja utama outcome. Dokumen rencana strategis merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan optimalisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPKP. Diteguhkannya komitmen ini berimplikasi pada seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menegakkan dan melaksanakannya tanpa perkecualian, karena komitmen itulah yang akan menjadi motor bagi optimalisasi pencapaian tujuan keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian komitmen tersebut harus dipedomani seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kesemuanya itu untuk kepentingan stakeholders sehingga keberadaan dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dirasakan manfaat/nilai tambahnya. Suplemen Rencana strategis ini perlu disosialisasikan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dijadikan acuan penyusunan rencana tindak (diinstitusionalisasikan) dan akhirnya diinternalisasi ke dalam pelaksanaan tugas seharihari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan menjadi suatu dokumen yang dapat menjiwai seluruh aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Disadari tujuan pencapaian kinerja bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan kinerja yang mampu menginternalisasikan seluruh visi, misi, nilai-nilai, dan faktor kunci yang mendasari program dan kegiatan Renstra ini dan mendorong seluruh penanggung jawab kinerja dan para pelaksana dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sidoarjo, 28 Desember 2012 Kepala Perwakilan,

Hotman Napitupulu NIP. 19560306 198310 1 001

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................

i

Daftar Isi ..............................................................................................................

ii

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR KEP-21135/PW13/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2013 TENTANG SUPLEMEN RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014

Lampiran Supplemen. Butir – butir Tambahan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014 Bab II. Visi, Misi dan Tujuan 2.1.

Tujuan Akhir (Goals) dan Alasan Keberadaan ... 1

2.2.

Peranan ........................................................................... 4

2.3.

Pernyataan Visi ............................................................. 5

2.4.

Pernyataan Misi ............................................................ 11

2.5.

Tujuan ............................................................................... 20

2.6.

Sasaran Strategis........................................................... 24

Bab III. Arah Kebijakan dan Strategi ................................................. 28 3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi...................................... 28

3.4.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis ......................... 30

Bab IV. Penutup ........................................................................................ 49

Lampiran 1.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010-2014 2. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

ii

Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012

VISI, MISI dan TUJUAN

2.1

Tujuan Akhir (Goals) dan Alasan Keberadaan

Sejalan dengan tekad pemerintah untuk lebih berkomitmen memenuhi amanah seluruh masyarakat Indonesia, BPKP secara umum dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur secara khusus telah mengubah visinya untuk lebih menunjukkan jati dirinya sebagai auditor presiden yang proaktif dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka visi BPKP dijabarkan secara komprehensif, utuh, operasional, dan menyeluruh menjadi visi unit-unit kerja BPKP. Dalam rangka mendukung perwujudan visi baru BPKP inilah maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur perlu secara tepat mengidentifikasikan peran dan bentuk sumbangannya kepada BPKP agar peran dan sumbangan tersebut adalah peran spesifik yang mutually exclusive dengan unit kerja lainnya, dan mempertimbangkan bahwa semua peran yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi BPKP tersebut secara menyeluruh dan utuh dipenuhi secara kolektif (completely exhaustive) oleh semua unit kerja BPKP. Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam koridor pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan dengan tetap mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi sebagai bagian dari organisasi BPKP seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP06.00.00-286/K/2001 tangal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Gambaran rantai aktivitas BPKP sesuai The General Systems Model of The Firm dan konsep

Value Chain dalam konteks pencapaian visi dan misi BPKP maka dapat diidentifikasi adanya dua kelompok aktivitas yang dilaksanakan oleh BPKP yang saling terkait yaitu aktivitas utama pengawasan dan aktivitas pendukung pengawasan. Aktivitas utama pengawasan merupakan kegiatan utama (core business) BPKP berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendukung aktivitas utama. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

1


Pelaksanaan aktivitas utama dikelompokkan kedalam tiga strategi pengawasan sebagai berikut: 1. Kelompok Kegiatan Preemptif Kelompok

kegiatan

preemptif bertumpu pada pengkondisian auditan untuk

menyiapkan infrastruktur bagi pengembangan good governance, pelayanan publik dan pemberantasan KKN. Sasarannya adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. kelompok kegiatan preventif Kelompok kegiatan preventif merupakan kegiatan dalam rangka pencegahan yang mencakup

kegiatan

konsultasi

manajemen

untuk

memecahkan

permasalahan

kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen resiko, dan pencegah KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Selain itu, juga dilakukan kegiatan audit keuangan, kinerja dan tujuan tertentu yang diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang. Sasaran kegiatan preventif adalah meminimalisir peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Kelompok Kegiatan Represif Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/ tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan aktivitas pendukung dapat dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan yaitu: 1. Kelompok Kegiatan Manajemen Kelompok kegiatan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan BPKP (Planning, Organizing,

Actuating, dan Controlling (POAC)).

Kegiatan tersebut misalnya berupa kegiatan

koordinasi perumusan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP, dan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Sasarannya adalah mengelola semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar tujuan dapat tercapai.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

2


2. Kelompok Kegiatan Pengeloaan Sumber Daya, Pembelajaran, dan Iklim Organisasi Kegiatan pengelolaan sumber daya mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, informasi, dan kegiatan pengelolaan iklim organisasi seperti diantaranya berupa struktur organisasi dan budaya kerja. Sasarannya ialah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan utama BPKP. 3. Kelompok Kegiatan Pengolahan Informasi Kelompok kegiatan pengolahan informasi mencakup kegiatan pengidentifikasian kebutuhan informasi, pencarian, pengumpulan, pengorganisasian dan pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Sasarannya ialah menyediakan informasi yang diperlukan ke dalam organisasi untuk fasilitasi fungsi pengendalian dan pembelajaran, dan ke luar organisasi untuk pembangunan citra organisasi melalui fungsi humas. Keterkaitan aktivitas utama dan aktivitas pendukung pengawasan dapat dilihat pada gambar berikut: Rantai Nilai (Value Chain ) Aktivitas BPKP

Visi dan Misi BPKP

Manajemen

Proses Informasi

(POAC)

Stakeholder Pre‐emptif: Sosialisasi, edukasi, Kajian rencana, Kebijakan/Program

Preventif:

Represif:

Bimtek,Audit Keuangan, kinerja & tujuan tertentu

Audit investigasi, kerja sama dgn

Sumber daya, Pembelajaran, dan Iklim organisasi


3


Peranan

2.2

Peranan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya dalam pencapaian visi dan misi BPKP. Kontribusi tersebut bersifat saling melengkapi, tidak tumpang tindih dan total kontribusi keseluruhannya mampu mencapai visi dan misi BPKP. Peran yang dapat dan telah dimainkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah dengan keunggulan dalam peran consulting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya termasuk BPKP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka mempercepat pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sedangkan peran assurance berupa audit keuangan atas Loan/Grant yang dilakukan atas permintaan Lender telah dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas hasil audit yang baik. Demikian halnya dengan audit dalam rangka optimalisasi ata penerimaan negara dan daerah. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam upaya mewujudkan iklim pencegahan dan pemberantasan korupsi telah memberikan hasil yang cukup siginfikan dengan meningkatnya jumlah kasus yang diserahkan ke Instansi Penegak Hukum, baik melalui audit investigasi, hasil penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli termasuk tindakan preventif berupa meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat peserta sosialisasi anti korupsi terhadap bahaya korupsi. Terkait dengan kegamangan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menempatkan dirinya sebagai clearing house dengan memberikan solusi dalam bentuk sosialisasi, asistensi dan review pengadaan barang dan jasa. Disamping itu keberhasilan keseluruhan progam, juga tercermin dari nilai pengawasan (audit value) berupa terjadinya peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan yang merupakan respon auditan terhadap hasil-hasil audit/pengawasan.


4


Pernyataan Visi

2.3

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan

manfaat

yang

dapat

diberikan

BPKP

kepada

shareholder/stakeholdernya. Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memandang perlu dan berkomitmen untuk mereposisi ulang kembali visi-nya untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi/akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1. Auditor Presiden 2. Responsif 3. Interaktif 4. Terpercaya 5. Akuntabilitas Keuangan Negara 6. Berkualitas


5


Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut: 1. Auditor Presiden Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang kuat bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi di Provinsi Jawa Timur dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth,

pro job dan pro poor. Dalam posisi sebagai auditor presiden, sebagai perpanjangan tangan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara di Provinsi Jawa Timur dan mampu memberikan rekomendasi yang applicable kepada Presiden. Dengan demikian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukanlah untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, melainkan lebih kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Ciri khas dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewajiban Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

6


nasional sebagai wujud akuntabilitas keuangan negara seperti diamanatkan dalam 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in

fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. 2. Responsif Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah di Provinsi Jawa Timur dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Ini berarti bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak boleh berlama-lama dalam menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam konteks ini, berarti Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak harus menunggu penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden di Provinsi Jawa Timur dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.

3. Interaktif Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

7


Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung

nuansa

bahwa

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders di Provinsi Jawa Timur. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur harus membuka saluransaluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil pengawasan

maupun

sistem

pengendalian

intern

yang

diperlukan

oleh

para

pengguna/stakeholders di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan seperti Clearing House, kehumasan, maupun implementasi President Accountability System (PASs) sangat membantu dalam menciptakan suasana interaktif. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan. 4. Terpercaya Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di Tanah Jawa Timur. Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga ditunjukkan dengan banyaknya permintaan

stakeholders di Provinsi Jawa Timur kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.


8


5. Akuntabiltas Keuangan Negara Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara ini meliputi:

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah, dan

badan

lain

yang

ada

kaitannya

dengan

keuangan

negara

dalam

rangka

penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang


9


terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;

Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara

kepada

pihak

yang

memiliki

hak

atau

kewenangan

untuk

meminta

pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara di Provinsi Jawa Timur agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat di Provinsi Jawa Timur khususnya. 6. Berkualitas Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.


10


Pernyataan Misi

2.4

Pernyataan misi lebih menekankan kepada nilai tambah/manfaat yang dapat diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kepada stakeholders/shareholdes, jadi tidak sekedar menjelaskan apa yang harus dilakukan. Misi tersebut menjadi penggerak seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam bekerja, bertindak dan memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders/shareholders akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur . 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.


11


Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Pertama

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jawa Timur dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Mandat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Jawa Timur semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 49 Ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan


12


komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2, kegiatan BUN terdiri atas delapan bidang yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang negara, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, dan regulator

di

bidang

keuangan

negara.

Pengawasan

intern

terhadap

kegiatan

kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feed back kepada Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP.

Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi

kegiatan-kegiatan BUN di Provinsi Jawa Timur tersebut, perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) di Provinsi Jawa Timur sesuai perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden/pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga dimandatkan untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) cq. Satuan Kerja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur sebelum di lakukan konsolidasi dan sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Dalam misi 1 termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah di Provinsi Jawa Timur untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.


13


Misi Kedua

Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,

gubernur,

dan

bupati/walikota

wajib

melakukan

pengendalian

atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP seperti diatur dalam PP tersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah


14


Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir d merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatankegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini. Sedangkan butir e lebih spesifik terkait peningkatan kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP). Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan pedomanpedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis) yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu, kegiatan penyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi kegiatan penting untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk SPIP dan kompeten untuk menerapkan SPIP di instansi masing-masing. Pada tahap penerapan SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur siap untuk membimbing dan memberikan konsultansi kepada seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur.

Misi Ketiga

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.


15


Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Jawa Timur. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai anggota komunitas pengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu di Provinsi Jawa Timur.

Pengembangan sistem

pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, baik dengan BPK, Inspektorat Jenderal

Kementerian,

Unit

Pengawasan

LPND,

Badan

Pengawasan

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri pada saat ini,

serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Lebih luas lagi,

dilakukannya

pengawasan secara bersinergi akan menjadi agenda yang penting Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan DPRD, Kejaksaan Tinggi

Kepolisian, maupun

masyarakat. Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra produktif dalam kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan mengenai arah dan kebijakan pengawasan nasional/makro kepada Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Substansi arah dan kebijakan yang dimaksud tentunya sejalan dengan program-program Pemerintah yang menjadi prioritas, berskala nasional, memperhatikan

analisis risiko per masing-masing sektor dan bidang kegiatan

pemerintahan, mencerminkan sinergi APIP, dan menunjukkan dukungan bagi pelaksanaan pengawasan oleh auditor eksternal. Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama di Provinsi Jawa Timur, yang tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan. Dengan demikian, produk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan akan bermanfaat sebagai umpan balik (feed back) bagi penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja


16


Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/BUL di Provinsi Jawa Timur. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengembangkan kapasitas APIP di Provinsi Jawa Timur (termasuk BPKP) baik dari sisi SDM maupun sistem dan prosedur yang mencakup:

Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1e PP Nomor 60 Tahun 2008)

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008)

Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pengembangan Kapasitas Internal BPKP

Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP

Pendukung/fasilitasi pengawasan

Sinergi dengan APIP lain.

Misi Keempat

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Misi ini merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jawa Timur, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. Sistem pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang ada

saat

ini

belum

utuh/menyeluruh

menjamin

atas

bahwa

implementasi

Presiden

akuntabilitas

memperoleh Presiden.

informasi Kondisi

yang

tersebut

kontradiktif dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang juga memegang kekuasaan tunggal pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

17


pemerintahan (UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan

(selaku

BUN)

dan

menteri/pimpinan

lembaga

(selaku

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan ke menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang menerima amanah dari rakyat, sehingga Presiden juga harus berakuntabilitas kepada rakyat. Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor 39 Tahun 2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah-LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), belum dapat menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati real-time tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat dan daerah, yaitu (i) penyerapan anggaran yang rendah, (ii) kurang sinkronnya rencana pembangunan di pusat dan daerah (karena persepsi yang sempit terhadap perundang-undangan yang ada), dan (iii) tidak adanya informasi capaian kinerja kumulatif/aggregasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dapat dilaporkan kepada Presiden secara tepat waktu (up to

date), yang mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai apakah agenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target atau harapan Pemerintah dan rakyat. Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

18


Pemerintah. PASs didukung dengan sistem data warehouse yang mengkolaborasikan berbagai informasi dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan implementasi sistem akuntabilitas Presiden. Kebutuhan informasi untuk PASs cukup besar dan kompleks, meliputi Akuntabilitas Sasaran Makro, Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan/Program,

Akuntabilitas

Pengawasan,

Akuntabilitas

Keuangan

Negara,

Akuntabilitas Keuangan Daerah, Akuntabilitas BUMN/D, Akuntabilitas Instansi Pusat, Akuntabilitas Instansi Daerah, Akuntabilitas Penanganan Korupsi, dan Akuntabilitas Lembaga Negara. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Berikut gambar alur informasi dan pengetahuan untuk mengambil keputusan: Alur Informasi dan Pengetahuan untuk Pengambilan Keputusan

Decision Making

Management

Presiden memperoleh informasi dan pengetahuan yang kredible sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat

Intelligence-based Planning

Perencanaan kegiatan yang berdasarkan analisa Resiko dan Prioritas

Knowledge Creation

Pengetahuan-pengetahuan terdokumentasi secara komprehensif dan uptodate

Collaborative Analysis & Research

Sistem mengkolaborasikan informasi yang tersebar di masingmasing instansi untuk kepentingan analisis dan penelitian

Integration of Information

Berbasis data warehouse yang komprehensif & historis

BPKP

PASs BPKP sebagai pengelola PASS


19


Tujuan

2.5

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi profit. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

negara

di

wilayah

2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.


20


Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Penetapan tujuan pertama yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.”” dilandasi permasalahan masih diperolehnya opini disclaimer dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah (IPP/D) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akuntabilitas

keuangan

negara

merupakan

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban keuangan negara, yang dilaksanakan secara periodik. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan timbul dalam pelaksanaan misi organisasi pemerintahan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai melalui opini yang yang dikeluarkan oleh BPK. Penetapan tujuan kedua yaitu ”Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.””, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belum semua kementerian lembaga dan dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu sisi pemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance). Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup sebagai berikut:

Partisipasi publik

Kerangka hukum yang adil

Transparansi informasi

Pelayanan yang responsif

Orientasi pada kepentingan yang luas

Kesempatan yang sama

Kegiatan yang efisien dan efektif

Akuntabilitas organisasi

Visi ke depan pengembangan manusia.


21


Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan negara dan tata pemerintahan di Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and assistance. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di Provinsi Jawa Timur menjadi tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur karena disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan yang mempengaruhinya. Penetapan tujuan ketiga juga didasari dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2009 yaitu 2,80. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan

korupsi,

mengimplementasikan

Fraud

Control

Planning

(FCP)

di

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud, serta melakukan reviu laporan dan pengaduan masyarakat. Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKP yang pertama yaitu ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Tujuan keempat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yaitu ”Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.””, ditetapkan untuk tercapainya misi ke dua BPKP yaitu ”Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut BPKP telah dibekali mandat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP

menjadi

satu-satunya

lembaga

yang

bertanggung

jawab

atas

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN 2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

daerah.

Penyelenggaraan

sistem

pengendalian intern pemerintah yang efektif pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

22


Penetapan tujuan kelima yaitu ”Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.””, adalah untuk mendukung misi ketiga yaitu ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public

governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. APIP yang profesional dan kompeten ini akan mendukung peran APIP yang efektif yang sekurang-kurangnya harus:

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

T u j u an k e e n a m d i t e t ap k a n u n t u k m e n d u k u n g p e n c a p a ia n m is i ” M e n y e l e n g g a r a k an dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur”, sebagai internal auditor, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah di Provinsi Jawa Timur harus menjadi perhatian utama. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern

dan

tanggung

jawab

operasional.

Kesadaran

itulah

yang

mendorong/mengembangkan perangkat (tools) bagi Presiden untuk memantau tingkat kemajuan kinerja

kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD secara real time yang

diperkenalkan sebagai President Accountability System (PASs).


23


Sasaran Strategis

2.6

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola kepemerintahan/Perusahaan 4. Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan. Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis ini dilakukan untuk mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran

strategis

ini

adalah

memberikan

pemahaman

intensif

kepada

kementerian/lembaga dan pemda tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar kementerian/lembaga/pemda

maupun

melalui

penggalangan

langsung dengan penandatangan nota kesepahaman antara BPKP

dengan

kerja

mitra

BPKP.

Sosialisasi

ini

diharapkan

mengefektifkan

fungsi

pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

24


dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. BPKP melihat masih banyak sumber penerimaan anggaran yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan. Kegiatan pada indikator ini merupakan dukungan untuk kegiatan BPKP Pusat. 3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola kepemerintahan/Perusahaan Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu pemerintah

daerah

untuk

mendorong

menerapkan tata kelola kepemerintahaan/ perusahaan

melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance

(GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang telah menerapkan pelayanan sesuai SPM/Pelayanan Prima, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau Key Performance Indicator (KPI) mendapat skor baik, dan BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat Baik” 4. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau Fraud

Control Plan (FCP) sebagai cegah tangkal tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta memberikan keterangan ahli di persidangan dalam perkara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

25


tindak pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah “Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi”. Dengan

pemahaman

ini

IPP/IPD/BUMN/BUMD

yang

berisiko

fraud

dapat

mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan yang berpotensi terjadinya fraud atau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) , atau membantu mediasi penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak dan klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan kepedulian dengan memberikan informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan keuangan negara yang pada akhirnya BPKP akan menyerahkan kasus kepada APH. 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP” diindikasikan oleh satu IKU dominan yaitu adanya Penyelenggarakan SPIP oleh Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Dengan penyelenggaraan SPIP yang memadai tersebut diharapkan laporan

keuangan Pemda mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang

mengatur dan

menggerakkan

jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah

SDM yang memiliki penguasaan teoretis, mendapat

didukung

dengan

pengalaman,

dan

pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum

dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

26


tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, pendidikan

gelar

maupun

baik

melalui

program

program pendidikan non-gelar melalui penjenjangan

sertifikasi JFA, peningkatan kompetensi

pegawai

yang

terkait

dengan

proses

pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai yang diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas APIP dari level 1 menjadi level 2. 7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung

dengan

pengelolaan

SDM,

pelayanan

yang

mendukung

tugas

pengawasandibidang kepegawaian, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. 8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.


27


ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI 3.2

Arah Kebijakan dan Strategi BPKP

Untuk mewujudkan enam tujuan yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

disusun strategi yang selaras dengan strategi BPKP yaitu

menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan kedalam sebagaimana telah disajikan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 terdahulu. Untuk itu perlu empat prespektif yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi yaitu : a.

Manfaat bagi stakeholder.

b.

Manfaat bagi auditan/pengguna jasa.

c.

Proses internal yang dikembangkan untuk peningkatan sistem.

d.

Pertumbuhan dan Pembelajaran dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas keungan pemerintah/daerah, ditetapkan strategi yang dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan; 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah; 3. Optimalisasi penerimaan Negara dan peningkatan cost saving (klaim, eskalasi harga); 4. Peningkatan pengelolaan Program Lintas Sektoral secara efektif, efisien dan ekonomis; 5. Strategi preventif; 6.

Strategi represif;

7. Solusi kesisteman. 8. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan 9.

Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi pimpinan

Masing-masing strategi tersebut ditetapkan arah kebijakan pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Arah kebijakan dari Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan : -

Meningkatkan kualitas pengawasan intern, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan daerah.


28


-

Meningkatkan sistem pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur

2. Arah kebijakan dari Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah; -

Meningkatkan kualitas pengawasan intern, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan daerah

-

Meningkatkan sistem pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur

3.

Meningkatkan koordinasi pengelolaan aset daerah.

Arah kebijakan dari Optimalisasi penerimaan Negara dan peningkatan cost saving (klaim, eskalasi harga) : -

Meningkatkan pelaksanaan audit operasional secara efektif

-

Meningkatkan

kualitas

pengawasan

intern

dan

penerapan

akuntabilitas

pengelolaan keuangan Negara dan daerah 4. Arah kebijakan dari Peningkatan pengelolaan Program Lintas Sektoral secara efektif, efisien dan ekonomis : -

Mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik

-

Meningkatkan

upaya

penanganan

hambatan

kelancacaran

pembangunan

(Debottlenecking) -

Menyelenggarakan audit operasional dan kinerja terhadap pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien

5. Arah kebijakan dari Strategi preventif : Melaksanakan penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola 6. Arah kebijakan dari Strategi represif : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan audit investigasi melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam rangka penyelamatan keuangan Negara/daerah. 7. Arah kebijakan dari Solusi kesisteman : Menyelenggarakan asesmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP secara efektif. 8. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan : Mendorong peningkatan pilar kinerja atas perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran antara lain terhadap modal organisasi (organization capital) dan modal sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

29


manusia (human capital), dengan memperhatikan dukungan Kebijakan Kesesmaan yaitu:

9.

-

Penyediaan dan alokasi anggaran berbasis kinerja

-

Pelaksanaan Anggaran sesuai kebutuhan teknis

-

Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dalam lingkungan kerja.

Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi pimpinan Mendorong peningkatan pilar kinerja atas perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran antara lain dengan mengembangkan sistem informasi dan prosedur (information

capital) yaitu Program ExIS (Executive Information System).

3.4

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai delapan sasaran strategis di butir 2.6 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian lebih rinci tentang masing-masing IKU beserta target 2011 – 2014 terhadap masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

NO

IKU

Sasaran Strategis

1

2011

2012

2013

2014

85%

90%

95%

90%

95%

40%

50%

90%

95%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan

4

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP


30

80%

80%

20% 80%

85%

30% 85%


NO

IKU

2011

2012

2013

2014

5

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset

30%

40%

50%

60%

6

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

30%

40%

50%

60%

7

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar

70%

80%

90%

95%

8

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

80%

85%

90%

95%

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

80%

85%

90%

95%

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

11

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Sasaran Strategis 12

2 3

45%

80%

50%

85%

55%

90%

60%

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Sasaran Strategis

75%

80%

85%

90%

95%

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

13

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

30%

40%

14

Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

80%

85%

90%

15

Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

40%

50%

60%


31

50%

60% 95% 70%


NO

IKU

Sasaran Strategis

4

2011

2012

2013

2014

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

16

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

80%

17

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

50%

50%

75%

75%

18

Persentase tindak lanjut rekomendasi peraturan/pedoman yang berdampak pada tindak TPK

100%

100%

100%

100%

19

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

85%

90%

95%

100%

20

persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

90%

95%

100%

100%

21

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hokum

85%

90%

95%

100%

22

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

85%

90%

95%

100%

23

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

90%

95%

100%

100%

Sasaran Strategis

5

atas kajian dapat

85%

90%

90%

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

24

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

26%

28%

30%

32%

25

Persentase Pemda memiliki Perkada

60%

70%

80%

90%

26

Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

0%

0%

10%

20%


yang

sudah

32


NO

IKU

27

28

29

2011

2012

2013

2014

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

6%

8%

10%

12%

0%

0%

5%

10%

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

75%

80%

85%

90%


31

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2


6

7

65

70

75

80

-

-

-

2,5

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

92%

94%

96%

75%

75%

80%

85%

65 %

70%

75%

80%

35

Persentase pengiriman laporan tepat waktu

88%

90%

92%

94%

36

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

90%

95%

100%

100%

37

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

75%

80%

85%

90%

38

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

100%

100%

100%

100%

39

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

85%

90%

95%

100%

33 34


33

98%


NO

IKU

2011

2012

2013

40

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan 7,75 dari BPKP Jatim atas pencairan anggaran Skala yang diajukan sesuai prosedur likert 1-10

41

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

7,4 dari skala likert 1-10



8 dari skala likert 1-10

42

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

92%

94%

96%

98%

43

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

80%

85%

90%

95%

44

Persentase pemanfaatan asset

100%

100%

100%

100%

45

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan 7,70 dari 7,90 dari 8,10 dari 8,30 dari BPKP Jatim terhadap layanan sarana skala likert skala likert skala likert skala likert dan prasarana 1-10 1-10 1-10 1-10

46

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

Sasaran Strategis

8

89%

8,00 dari 8,25 dari skala likert skala 1-10 likert 1-10

2014

91%

93%


95%

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

47

Persentase Pemanfaatan Informasi secara efektif

Sistem

90%

92%

94%

96%

48

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

75%

80%

85%

90%

49

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP

75%

80%

85%

90%

50

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

92%

94%

96%

98%

51

Tingkat Keandalan Aplikasi SPM

100%

100%

100%

100%

52

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

80%

85%

90%

95%

53

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

55%

60%

65%

70%


Penggunaan

34


Rincian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.

1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibandingkan target dalam PKPT.

2.

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga berupaya mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan melalui IKU “Persentase Pemda yang laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP” dari BPK RI. Pencapaian indikator tersebut, diperoleh dengan realisasi jumlah Pemda yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang ada di Jawa Timur.

3.

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001, untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan , maka BPKP Jawa Timur ikut mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan IKU“ Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan”. Adapun Capaian dari indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Timur.

4.

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh Opini Minimal WDP”, dicapai dengan melihat jumlah Pemda yang diasistensi memperoleh Opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan. Indikator tersebut untuk melihat seberapa besar pencapaian Asistensi SIMDA dalam memberikan kontribusi kepada Pemda dalam pencapaian/peningkatan opini Laporan Keuangan yang diberikan dari BPK RI.

5.

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset Keberhasilan IKU “Persentase pemerintah Daerah yang Menerapkan SIMDA Aset” diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Aset dibandingkan dengan Jumlah Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Indikator ini untuk melihat seberapa jauh penerapan SIMDA Aset oleh Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur.


35


6.

Persentase Pemda yang Menerapkan Simda Aset Tanpa Kualifikasi Asset pada Laporan Keuangan IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa Kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan” dimaksudkan untuk melihat kontribusi SIMDA Aset terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah

sehingga setelah menerapkan SIMDA Aset

diharapkan opini BPK RI dengan kualifikasi masalah Aset tidak terjadi. Adapun capaian indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung Jumlah Pemda/IPD yang Laporan Keuangannya tidak ada catatan kualifikasi tentang aset dibanding dengan jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Aset.

7.

Persentase

Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN Memperoleh Opini Dukungan

WTP IKU

“Persentase

Jumlah

Laporan

Keuangan Proyek PHLN Memperoleh Opini

Dukungan WTP” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian sasaran meningkatnya Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang di audit. 8.

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan

beberapa

pihak

dan

terkait

dengan

berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke Pusat dibandingkan dengan target laporan dari pusat 9.

Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.


36


Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari pusat. 10. Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan Stakeholder disampaikan tepat waktu sesuai dengan RPL yang telah direncanakan. 11. Persentase BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”. IKU ini

diukur dengan menghitung jumlah

BUMD

yang memperoleh

opini

minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang laporan keuangannya diasistensi oleh BPKP melalui kegiatan Bimtek SAK-ETAP dan SIKOMPAK Sasaran Strategis

2


12. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan

Umum

Negara yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Sasaran Strategis

3

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

13. Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

37


untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga

mengharuskan

Pemda

melakukan

SPM

yang

ditetapkan

oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Melalui Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal”, dimaksudkan untuk menilai berapa jumlah pemda yang sudah menerapkan standar pelayanan minimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian indikator ini diperoleh dengan rumusan jumlah Pemda yang sudah menerapkan SPM dibanding dengan jumlah Pemda yang sudah dilakukan audit kinerjanya. 14. Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan dengan skor minimal baik atas penerapan GCG atau KPI, dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/ BLUD yang mendapat pendampingan oleh BPKP. 15. Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Penetapan IKU “BUMD yang Kinerjanya memperoleh minimal Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP.


38


Sasaran Strategis

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4

16. Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan

good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari ratarata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, forum koordinasi, penyamaan persepsi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan/quality assurance. 17. Persentase Penerapan FCP oleh Instansi yang sudah mendapatkan Sosialisasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan

Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi dan Standar Perilaku dan Disiplin. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang sudah menerapkan FCP dibandingkan dengan jumlah instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP. 18. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Upaya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD

yang

membuat/mengoreksi

kebijakan

terkait

dengan

rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk

merealisasikan

kebijakan/peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

IKU,

perlu

terus

perundang-undangan 39

dikembangkan yang

kualitas

berindikasi

kajian

atas

KKN

dan


menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian peraturan/ pedoman yang berpotensi TPK

dibandingkan

dengan jumlah instansi yang telah dilakukan kajian peraturan/ pedoman 19. Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian harga merupakan

bagian

penyelenggaraan

dari

hambatan/kendala

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

peningkatan

keuangan

negara.

kualitas Tingkat

keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan

penyesuaian

harga

ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi HKP. Penyelesaian kasus HKP didapatkan dari laporan yang telah diterbitkan. 20. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga Pengukuran IKU “Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga “ dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga dibandingkan dengan jumlah hasil audit klaim dan penyesuaian harga. 21. Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak Hukum Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian “tingkat penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigatif dan PKKN yang diserahkan/dilimpahkan kepada instansi penegak hukum dibandingkan jumlah surat tugas audit investigatif dan PKKN. 22. Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Indikator kinerja utama, “Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum” dimaksudkan untuk mengukur Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

40


rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang

disampaikan

kepada

manajemen

untuk

ditindaklanjuti

sesuai

dengan

rekomendasi yang disarankan. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigatif (LHAI) permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum dibanding jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan. 23. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan

surat

pengaduan baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut atas surat pengaduan masyarakat dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan masuk/ diterima perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis

5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

24. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda.

Opini

WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem

pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian intern Pemda. 25. Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Indikator Kinerja Persentase “Pemda yang memiliki Perkada” dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan SPIP diwilayah pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. BPKP sebagai instansi yang mendapat amanat sebagai instansi Pembina, perlu mendorong Pemda untuk menerapkan SPIP dilingkungan masing Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

41


masing. Indikator ini tingkat keberhasilannya diukur dengan menghitung Jumlah Pemda yang memiliki Perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah Pemda. 26. Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan desain/Juklak penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. 27. Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala 852/K/2011

tentang

Pedoman

BPKP

Nomor

PER-

Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi

Pemerintah Tahun Anggaran 2011. 28. Persentase Pemda Yang memiliki SOP sesuai Target Tahunan Indikator Kinerja Persentase pemda yang memiliki SOP Tahunan, dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pemda dalam menerapkan SPIP di masing masing lingkungannya. Capaian Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah pemda yang telah menyusun SOP dibandingkan

dengan

jumlah

Pemda

yang

telah

menyusun

Juklak/Desain SPIP. 29. Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari lembaga pemerintahan juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP). SPIP merupakan hal yang kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai sub unsur perangkat keras pengendalian (hard control) dan perangkat lunak pengendalian

(soft control) yang harus diterapkan secara melekat (built in) pada setiap kegiatan / business process instansi . Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

42


Untuk memudahkan pengembangan dan penerapan SPIP yang komplek tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki desain penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah realisasi rencana tindak penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis

6

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

30. Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat

kompetensi keahlian sebagai

auditor

dipenuhi melalui

keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi JFA. Oleh karena itu, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah APIP Pemda yang telah menerapkan JFA dibandingkan jumlah APIP Pemda. 31. Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2 Indikator Kinerja “Persentase Pemda dengan Kapabilitas APIP pada level 2” menunjukkan bahwa BPKP ikut mendorong peningkatan kualitas APIP yang ada di lingkungan Inspektorat Pemda. Hal ini sejalan dengan peran BPKP dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi antara lain peningkatan kompetensi auditor APIP . Capaian indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Pemda yang APIPnya pada level 2 dibandingkan dengan jumlah seluruh APIP Pemda. Sasaran Strategis

7

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

32. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

43


IKU “Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan. 33. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” yang bertujuan untuk mengukur keandalan/ketepatan kegiatan perencanaan, dimana saat pelaksanaan

penugasan telah memperhatikan rencana yang tercantum dalam

dokumen RKT IKU “Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan tepat waktu” diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penugasan tepat waktu sesuai Rencana Mulai Penugasan (RMP) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan sesuai RKT. 34. Persentase Penerbitan Laporan Pengawasan Tepat Waktu IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” dari sisi penerbitan laporan, dimana untuk mengukur mengukur keandalan/ketepatan kegiatan perencanaan, dimana saat penerbitan laporan, apakah telah memperhatikan rencana yang tercantum dalam dokumen RKT IKU “Persentase Penerbitan Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerbitan laporan tepat waktu sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) terhadap jumlah rencana laporan seharusnya diterbitkan. 35. Persentase pengiriman laporan tepat waktu Indikator ini bertujuan agar hasil pengawasan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mengambil keputusan bagi stakeholder IKU “Persentase Pengiriman Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim tepat waktu terhadap jumlah laporan diterbitkan. 36. Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar IKU “Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar” diukur dengan membandingkan jumlah laporan investigasi yang tidak dikembalikan oleh Pusat terhadap jumlah laporan penugasan investigasi yang disampaikan ke Pusat. 37. Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Capaian kinerja penunjang ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kegiatan pendukung yang menunjang pencapaian kinerja utama yaitu kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

44


IKU “Capaian Kinerja Penunjang dengan Predikat Baik” diukur dengan hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan , SDM serta sarana dan prasarana dengan nilai 100% dari bobot 38. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP”dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat dinilai 60%, dan Tidak Wajar dinilai 40%. 39. Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat

dilakukan

pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan

dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. 40. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Indikator kinerja Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Indikator kinerja tersebut diukur melalui survey kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan dengan metode skala likert 1-10. 41. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

45


ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian

dilaksanakan

dengan

metode

penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 42. Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian IKU ini merupakan turunan dari IKU “Kepuasan

terhadap

pelayanan

pengelola

kepegawaian dan organisasi” yaitu untuk mengukur ketepatan/keandalan pelaksanaan kegiatan layanan yang diterima pegawai. IKU “Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian” diukur dengan membandingkan jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu dengan SK yang seharusnya terbit. SK yang dimaksud disini adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur seperti SK Penilaian Angka Kredit (PAK) Gol II dan III, SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB), SK Kenaikan Pangkat bagi Golongan II kebawah, SK Inpasing Gaji. 43. Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan jumlah opini yang bernuansa positif terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di mass media dibandingkan dengan jumlah seluruh berita yang terkait dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 44. Persentase pemanfaatan aset Persentase Pemanfaatan

Asset

digunakan

untuk

mengukur

pengelolaan

dan

pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. IKU “Persentase Pemanfaatan Asset” diukur dengan membandingkan jumlah asset yang dimanfaatkan dibandingkan dengan nilai total asset yang baik.


46


45. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana IKU “Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras ” adalah untuk mengetahui

tingkat

kepuasan

pegawai

atas

layanan

yang

diberikan

dalam

menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pengawasan. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras dengan metode skala likert 1-10. 46. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” adalah untuk mengetahui tingkat kinerja perwakilan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi baik berupa nilai maupun kejadian yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit.

Sasaran Strategis

8

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

47. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. IKU “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara Efektif” diukur dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan sistem informasi yang wajib dimanfaatkan. 48. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya IKU “Tingkat Keandalan SIMONEV” diukur dengan membandingkan jumlah ST dan Laporan yang di input di Simonev dibandingkan dengan ST dan Laporan terbit. 49. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

47


secara optimal sesuai dengan tujuannya IKU “Tingkat Keandalan SIM-HP” diukur dengan membandingkan jumlah Laporan dan Tindak Lanjut yang di input di SIM-HP dibandingkan dengan Laporan terbit serta Tindak Lanjut yang ada. 50. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan IKU “Tingkat Keandalan SIMAK BMN” diukur dengan membandingkan Jumlah asset yang di input dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki. 51. Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan IKU “Tingkat Keandalan Sistem Informasi SPM” diukur dengan membandingkan Jumlah transaksi yang ditolak KPN dibandingkan dengan jumlah total transaksi 52. Tingkat Keandalan S Penggunaan istem Informasi SIMPEG IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan IKU “Tingkat Keandalan SIMPEG” diukur dengan membandingkan jumlah perubahan data kepegawaian yang di input dalam SIMPEG dibandingkan dengan jumlah total perubahan data pegawai. 53. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif” bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan IKU “Tingkat Keandalan Aplikasi DMS” diukur dengan membandingkan Jumlah dokumen yang di upload ke DMS dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang seharusnya di up load. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

48


PENUTUP Suplemen Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan RPJMN 2010-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman penyusunan suplemen dari BPKP Pusat. Demikian pula penyusunan Suplemen Renstra ini

telah diselaraskan dengan Suplemen

Renstra BPKP tahun 2010-2014. Suplemen Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan BPKP sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pemerintah/Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun demikian, suplemen renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusanrumusan yang lebih operasional, yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan-kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat preemtif,

preventif maupun

represif. Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, para pejabat dan pegawai Perwakilan, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini.

Pencapaian kinerja memang

bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memang mampu memenuhi harapan stakeholders.


49

Lampiran No. : I/ Halaman 1 ‐ 7............. Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014 PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

No 1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Indikator Kinerja 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Rumus Pengukuran Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT

Realisasi jumlah Pemda yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang ada di Jawa Timur

3 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda yang ada di Jawa Timur

4 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang diasistensi memperoleh opini minimal menerapkan Simda Keuangan memperoleh WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang opini minimal WDP menerapkan SIMDA Keuangan.

5 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Aset

menerapkan SIMDA Aset dibandingkan dengan jumlah Pemda di Jawa Timur

6 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda/IPD yang menerapkan Simda Aset laporan keuangannya tidak ada catatan kualifikasi tentang tanpa kualifikasi aset pada laporan keuangan aset dibanding dengan Pemda yang menerapkan SIMDA Aset Jumlah laporan keuangan proyek PHLN memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit Jumlah laporan hasil 8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral pengawasan lintas yang dikirim ke Pusat sektoral yang disampaikan ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat

7 Persentase jumlah

laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat

Keterangan



No

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

2

3


12 Persentase hasil

pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Meningkatnya kualitas 13 Persentase IPD yang penerapan tata kelola telah menerapkan kepemerintahan/perusahaan Standar Pelayanan Minimal

14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

Rumus Pengukuran Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat waktu sesuai dengan RPL yang telah direncanakan Jumlah BUMD yang memperoleh opini minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang laporan keuangannya diasistensi oleh BPKP melalui kegiatan Bimtek SAK-ETAP dan SIKOMPAK Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat Jumlah Pemda yang sudah menerapkan SPM dibanding jumlah Pemda yang sudah dilakukan audit kinerjanya Jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan dengan skor minimal baik atas penerapan GCG atau KPI dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan oleh BPKP

15 Persentase BUMD yang Jumlah BUMD yang kinerjanya memperoleh memperoleh kinerja minimal minimal predikat baik baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP 4

Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

16 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

Rata-rata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, forum koordinasi, penyamaan persepsi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan / quality assurance

Keterangan



No


Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

17 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

Jumlah instansi yang sudah menerapkan FCP dibandingkan dengan jumlah instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

18 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

Jumlah instansi yang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian peraturan/pedoman yang berpotensi TPK dibandingkan dengan jumlah instansi yang telah dilakukan kajian peraturan/pedoman

Jumlah laporan evaluasi HKP 19 Persentase penyelesaian penugasan yang terbit dibandingkan evaluasi HKP dengan jumlah penugasan evaluasi HKP, penyelelesaian kasus HKP didapatkan dari laporan yg telah diterbitkan

20 Persentase tindak lanjut Jumlah tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga hasil audit klaim dan dibandingkan dengan jumlah penyesuaian harga. hasil audit klaim dan i h audit 21 Persentase penyerahan Jumlah laporan hasil audit investigatif investigatif dan PKKN yang dan PKKN kepada diserahkan/dilimpahkan instansi penegak hukum kepada instansi penegak hukum dibandingkan jumlah surat tugas audit investigatif dan PKKN 22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

Jumlah laporan audit investigatif (LHAI) permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum dibanding jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan

23 Persentase tindak lanjut Jumlah tindak lanjut surat penyelesaian pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang masuk/diterima Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Keterangan



No 5

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Indikator Kinerja 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Rumus Pengukuran Jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda

25 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang memiliki sudah memiliki Perkada Perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah Pemda 26 Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Jumlah Pemda yang sudah memiliki juklak penyelenggaraan SPIP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang sudah memiliki Perkada SPIP 27 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem telah memperbaiki Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Pemerintah sampai dengan Intern tahun berjalan 28 Persentase Pemda yang Jumlah Pemda yang telah memiliki SOP sesuai menyusun SOP dibandingkan target tahunan dengan jumlah Pemda yang telah menyusun juklak/desain SPIP 29 Tingkat Penerapan SPIP Jumlah Realisasi Rencana di Perwakilan BPKP Tindak Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 6

Jumlah APIP Pemda yang telah menerapkan Jabatan Fungsional Auditor dibandingkan Jumlah APIP Pemda 31 Persentase APIP Pemda Jumlah Pemda yang APIP nya dengan kapabilitas pada pada Level 2 dibandingkan Level 2 dengan jumlah seluruh APIP Pemda

Meningkatnya Kapasitas 30 Persentase APIP Pemda Aparat Pengawasan Intern yang menerapkan Pemerintah yang Profesional Jabatan Fungsional dan Kompeten Auditor

Keterangan



No 7

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

32 Persentase Pelaksanaan Membandingkan realisasi Penugasan Pengawasan penugasan pengawasan (PP) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan 33 Persentase pelaksanaan Jumlah realisasi penugasan penugasan pengawasan tepat waktu sesuai Rencana tepat waktu Mulai Pengawasan (RMP) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan 34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

Jumlah realisasi penerbitan laporan tepat waktu sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) terhadap jumlah rencana laporan seharusnya diterbitkan

35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu dibandingkan jumlah laporan diterbitkan

36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

Jumlah laporan investigasi yang tidak dikembalikan oleh pusat terhadap jumlah laporan penugasan investigasi yang disampaikan ke pusat

37 Tingkat Capaian Kinerja Hasil penilaian kinerja Penunjang dengan pengelolaan keuangan, SDM predikat baik dan sarana prasarana dengan nilai 100% dari bobot 38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

Tingkat perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat 60%, dan Tidak Wajar 40%

39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

Jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA

40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Hasil survei kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan dengan metode skala likert 110

Keterangan



No


Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

Hasil survei kepuasan penerima layanan dengan metode skala likert 1-10

42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

Jumlah SK yang diterbitan tepat waktu dibandingkan dengan SK yang seharusnya terbit. SK yang dimaksud disini adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur seperti SK Penilaian Angka Kredit (PAK) Gol II dan III, SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB),SK Kenaikan Pangkat bagi Gol II ke bawah, SK Inpasing Gaji

43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

Jumlah opini bernuansa positif terhadap Perwakilan BPKP Jatim di mass media dibandingkan dengan seluruh berita yang terkait dengan Perwakilan BPKP Jawa Timur

44 Persentase pemanfaatan Jumlah aset yang aset dimanfaatkan dibandingkan nilai total aset yang baik 45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

Tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras dengan metode skala likert 1-10 46 Persentase tindak lanjut Jumlah rekomendasi baik rekomendasi hasil audit berupa nilai maupun kejadian Inspektorat BPKP yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dengan jumlah rekomendasi dari inspektorat yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi/reviu/audit

Keterangan



No 8


Indikator Kinerja

47 Persentase Pemanfaatan Meningkatnya penerapan Sistem Informasi secara sistem dukungan pengambilan keputusan bagi efektif pimpinan 48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

Rumus Pengukuran Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan Jumlah ST dan laporan yang di Input di Simonev dibanding jumlah ST dan laporan terbit

49 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMHP

Jumlah laporan dan tindak lanjut yang di Input di SIM-HP dibanding jumlah laporan terbit serta tindak lanjut yang ada 50 Tingkat Keandalan Jumlah aset yang diinput Penggunaan Sistem dibandingkan jumlah aset Informasi SIMAK-BMN yang dimiliki 51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM 52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

Jumlah transaksi yang ditolak KPN dibandingkan dengan total transaksi Jumlah perubahan data kepegawaian yg diinput dalam SIMPEG dibandingkan jumlah total data perubahan pegawai

53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

Jumlah dokumen yang diupload ke DMS dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang seharusnya diupload

Keterangan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS 2010-2015 Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Misi 1 Tujuan

LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 8 FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2010-2015

: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur : 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 3 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN

I

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 2010 2

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 2010

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan 2010

2011 20%

2012 30%

2013 40%

2014 50%

KEBIJAKAN

1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Sistem Pembinaan SPIP

PROGRAM

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

UNIT PENANGGUNGJA WAB

Bidang Teknis (IPP, APD, AN, Investigasi)



: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur : 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 3 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95% 5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset 2010

2011 30%

2012 40%

2013 50%

2014 60%

6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan 2010 2011 2012 2013 2014 30% 35% 40% 45% 7 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN memperoleh opini dukungan WTP 2010 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 95%

KEBIJAKAN

PROGRAM





8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke pusat 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95% 9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke pusat 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95% 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu 2010 2011 2012 2013 75% 80% 85%

2014 90%

KEBIJAKAN

PROGRAM





SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 2010 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% II Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 1 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95%

KEBIJAKAN

1 Meningkatkan Pelaksanaan Audit Operasional Secara Efektif 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern dan Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

PROGRAM





SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN III Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan 1 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal 2010 2011 2012 2013 2014 30% 40% 50% 60% 2 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 2010

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

3 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 2010

2011 40%

2012 50%

2013 60%

2014 70%

KEBIJAKAN

1 Mendorong Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik 2 Menyelenggarakan Asesmen Penerapan GCG pada BUMN/D 3 Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Peningkatan Kapasitas APIP Secara Efektif

PROGRAM





IV Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi 2010

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 90%

2 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP 2010

2011 50%

2012 50%

2013 75%

3 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

2014 75%

KEBIJAKAN

1 Melaksanakan Penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai Sistem Cegah Dini dan Perbaikan Tata Kelola 2 Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Melalui Pengungkapan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

PROGRAM




: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur : 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 3 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100%

4 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP 2010 2011 2012 2013 2014 85% 90% 95% 100% 5 Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga 2010 2011 2012 2013 90% 95% 100%

2014 100%

6 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum 2010 2011 2012 2013 2014 85% 90% 95% 100%

KEBIJAKAN

PROGRAM





SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 7 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum 2010 2011 2012 2013 2014 85% 90% 95% 100% 8 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat 2010 2011 2012 2013 2014 90% 95% 100% 100%

KEBIJAKAN

PROGRAM


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS 2010-2015 Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas


Misi 2

:


Tujuan

:

Tercapainya efektivitas penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN

I

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2010 2011 2012 2013 2014 26% 28% 30% 32% 2 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada 2010 2011 2012 2013 60% 70% 80%

2014 90%

3 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki dokumen/desain Sistem Pengendalian Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2010 2011 2012 2013 2014 0% 0% 10% 20% 4 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern 2010 2011 2012 2013 2014 6% 8% 10% 12%

KEBIJAKAN

1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Meningkatkan Sistem Pembinaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur

PROGRAM



Bidang Teknis(IPP, APD, AN, Investigasi)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS 2010-2015 Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas


Misi 2

:


Tujuan

:

Tercapainya efektivitas penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 5 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan 2010 2011 2012 2013 2014 0% 0% 5% 10% 6 Tingkat penerapan SPIP d Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010

2011 75%

2012 80%

2013 85%

2014 90%

KEBIJAKAN

PROGRAM



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS 2010-2015 Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,

Misi 3

:

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten

Tujuan

:

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesioanel dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

KEBIJAKAN

PROGRAM

TARGET TAHUNAN

I

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern 1 Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor 2010

2

2011 65%

2012 70%

2013 75%

2014 80%

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada level 2 2010

2011 0%

2012 0%

2013 0%

2014 2,5%

1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Meningkatkan Sistem Pembinaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 7 FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)

TAHUN 2010-2015

MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014 Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur Misi 4 Tujuan

: :

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN I

KEBIJAKAN

PROGRAM

1 Meningkatkan Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan, serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Melalui Peningkatan Pilar Kinerja atas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Terhadap Modal Organisasi, Modal SDM dengan Memperhatikan:

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP


Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan 1

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) 2010

2011 92%

2012 94%

2013 96%

2014 98%

2

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu 2010 2011 2012 2013 2014 70% 75% 80% 85%

3

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat 2010 2011 2012 2013 2014 65% 70% 75% 80%

- Penyediaan dan Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja

Subbag Perencanaan dan Pelaporan



TAHUN 2010-2015


4

: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN Persentase pengiriman laporan tepat waktu 2010

5

2011 88%

2012 90%

2013 92%

2014 94%

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar 2010

2011 90%

2012 95%

2013 100%

2014 100%

6

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang.dengan predikat baik 2010 2011 2012 2013 2014 80% 80% 80% 80%

7

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP 2010 2011 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100%

KEBIJAKAN

PROGRAM

UNIT PENANGGUNGJA WAB Subbag Umum

- Pelaksanaan Anggaran Sesuai Kebutuhan - Mewujudkan Iklim Kerja yang Kondusif dalam Lingkungan Kerja Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Bidang Investigasi

Program Dukungan Semua Subbag Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Subbag Keuangan



TAHUN 2010-2015


8

: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim 2010

9

2011 85%

2012 90%

2013 95%

2014 100%

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 2010

2011 7,75 dari skala likert 1-10




KEBIJAKAN

PROGRAM




TAHUN 2010-2015


: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 10 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian 2010 2011 2012 2013 2014 7,4 7,6 7,8 8 dari dari dari dari skala skala skala skala likert likert likert likert 1-10 1-10 1-10 1-10

KEBIJAKAN

PROGRAM

UNIT PENANGGUNGJA WAB Subbag Kepegawaian

11 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian 2010 12

2011 92%

2012 94%

2013 96%

2014 98%

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95%

13 Persentase pemanfaatan asset 2010

2011 100%

Subbag Perencanaan dan Pelaporan Subbag Umum

2012 100%

2013 100%

2014 100%



TAHUN 2010-2015


: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN 14 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana 2010 2011 2012 2013 2014 7,70 7,90 8,10 8,30 dari dari dari dari skala skala skala skala likert likert likert likert 1-10 1-10 1-10 1-10 15 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP 2010 2011 2012 2013 2014 89% 91% 93% 95%

KEBIJAKAN

PROGRAM


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP

Semua Subbag



TAHUN 2010-2015


: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN II Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 1 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif 2010 2011 2012 2013 2014 90% 92% 94% 96% 2

3

4

5

Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev 2010 2011 2012 2013 75% 80% 85%

2014 90%

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP 2010 2011 2012 2013 75% 80% 85%

2014 90%

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN 2010 2011 2012 2013 2014 92% 94% 96% 98% Tingkat Keandalan Aplikasi SPM 2010 2011 2012 100% 100%

KEBIJAKAN

1 Mendorong Peningkatan Pilar Kinerja atas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Antara Lain dengan Mengembangkan Sistem Informasi dan Prosedur (Information Capital) yaitu Program Exis (Executive Information System)

PROGRAM


1 Dukungan Manajemen dan Semua Subbag Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Subbag

Subbag Umum

Subbag Keuangan 2013 100%

2014 100%



TAHUN 2010-2015


6

7

: :


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG 2010 2011 2012 2013 2014 80% 85% 90% 95% Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS 2010 2011 2012 2013 55% 60% 65%

2014 70%

KEBIJAKAN

PROGRAM

UNIT PENANGGUNGJA WAB Subbag Kepegawaian

Bidang Teknis dan Prolap

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents