BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : LAP-1/PW13/2013 Tanggal : 02 Januari 2013

LAKIP 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR aporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai: 1. Sarana bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Kepala BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah,BUMN/BUMD/BUL). 2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

L

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan akuntabilitas kinerja secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Tahun 2012. Rencana Kinerja 2012 merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 2012 yang mengacu pada Rencana Stratejik 2010-2014 BPKP. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi indikator kinerja selama Tahun 2012 yang diarahkan untuk memenuhi target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012. Hasil analisis capaian kinerja, baik yang memenuhi sasaran strategis maupun yang tidak, akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan.

Sidoarjo, 2 Januari 2013 Kepala Perwakilan,

Hotman Napitupulu

i

LAKIP TH.2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

Daftar Isi KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .................................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 2 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .................................................... 3 D. Struktur Organisasi ................................................................................................. 4 E. Sistematika Penyajian LAKIP ............................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN .......................... 8 A. Rencana Strategis .................................................................................................... 8 1. Pernyataan Visi ................................................................................................. 8 2. Pernyataan Misi ............................................................................................... 9 3. Tujuan Strategis ............................................................................................... 9 4. Indikator Kinerja Utama ............................................................................. 10 5. Program dan Kegiatan ............................................................................... 14 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ......................................................................... 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 21 A. Capaian Kinerja ..................................................................................................... 21 B. Analisis Capaian Kinerja ................................................................................... 26 C. Aspek Keuangan ................................................................................................... 91 BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 93

ii


RINGKASAN

EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun

2012

menyajikan berbagai capaian strategis pada Tahun anggaran 2012. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012 dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Pencapaian target sasaran menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2012. Keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan juga sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara/daerah, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian integral dari peran BPKP yang telah mengalami perubahan. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), menegaskan BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Seiring hal tersebut, BPKP mengalami perubahan paradigma sebagai pengawas intern pemerintah yaitu berperan melaksanakan

quality assurance dan consultancy. Jasa quality assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu. Sedangkan jasa consultancy dilakukan melalui sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan sosialisasi dan Diklat SPIP di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Peran utama BPKP yang telah mengalami perubahan tersebut, merupakan upaya perwujudan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan sebagaimana tercantum dalam Suplemen Rencana Strategi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 20102014. iii


Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur “Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” Sebagai

auditor

meningkatkan

Presiden,

BPKP

akuntabilitas

berperan

keuangan

membantu

negara,

pemerintah

mewujudkan

tata

dalam kelola

pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu 1.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

2.

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

3.

Terciptanya

iklim

yang

mencegah

kecurangan

dan

memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4.

Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

iv


Meningkatnya

5.

kapasitas

aparat

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

6.

Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak tujuh dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara satu sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya Keuangan

Kelola

11

Capaian Sasaran (IKU Dominan) Tercapai 100%

2.

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

1

Tercapai 100%

3.

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

3

Tercapai 100%

4.

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

8

Tercapai 100%

5.

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

6

Tercapai 100%

No.

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Kualitas

Tata

v


No.

Sasaran Strategis

6.

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

2

Capaian Sasaran (IKU Dominan) Tercapai 25,64%

7.

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

15

Tercapai 100%

8.

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

7

Tercapai 100%

Indikator Kinerja

Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja

90,71%

Dengan demikian capaian rata-rata berdasarkan indikator kinerja dominan adalah sebesar 90,71%. Apabila berdasarkan rata-rata, maka capaian indikator adalah sebesar 99,37%. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 53 IKU yang telah ditetapkan Tahun 2012. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “Baik Sekali” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2012. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan rata-rata capaian IKU tersebut adalah 119,06% dengan realisasi pencapaian masing – masing sebagai berikut: a.

IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan . Dalam tahun 2012, instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan sebanyak 27 instansi atau 100% dari vi


ditarget. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 85%, maka capaian IKU ini adalah 117,65%. b.

Instansi Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam tahun 2012, realisasi IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak

38 IPD atau 97,34% dari 39 IPD. Bila

dibandingkan dengan dengan target sebesar 85%, maka capaian indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 114,52%. c.

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar. Realisasi tahun 2012 terhadap IKU ini adalah 100,00% atau sebanyak 108 Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2012 sebesar 120,00% dari target sebesar 80,00%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian 11 IKU untuk

sasaran ini

adalah

124,88%. 2.

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Sasaran strategis ini hanya memiliki 1 IKU yang merupakan IKU dominan yaitu Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat.

Realisasi IKU

tersebut Tahun 2012 sebesar 100%, yang berarti untuk tahun 2012 seluruh laporan terbit telah dikirim ke BPKP Pusat. Dengan demikian capaian IKU tahun 2012 sebesar 117,65% dari target sebesar 85% 3.

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian 2 IKU dominan dengan nilai rata-rata IKU tersebut sebesar 183,83%. Realisasi pencapaian masing-masing IKU tersebut sebagai berikut : a.

Persentase IPD yang telah Menerapkan Standar Pelayanan Minimum Realisasi capaian Indikator Kinerja ini dalam Tahun 2012 sebesar 100%. Ini berarti bahwa tahun 2012 semua Pemerintah Daerah yang dilakukan audit

kinerja

telah

mencantumkan

SPM

kedalam

dokumen

perencanaannya. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 40%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 250,00%.

vii


b.

Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik Dalam tahun 2012, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat skor baik dan sangat baik sebanyak 7 badan usaha atau sebesar 100% dari 7 badan usaha yang dilakukan asesmen/evaluasi. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 85%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 117,65%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian 3 IKU untuk

sasaran

ini adalah

152,38%. 4.

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian 1 IKU dominan yaitu Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebesar 85%, maka capaian kinerja tahun 2012 sebesar 100,20% dari target IKU yang ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian 8 IKU untuk sasaran ini adalah 80,51%.

5.

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian 1 IKU dominan yaitu Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008.

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan

keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Diyakini opini tersebut dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda. Dalam tahun 2012, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP sebanyak 11 Pemda atau 28,21% dari 39 Pemda. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 28%, maka capaian Indikator Kinerja ini tersebut adalah sebesar 100,75%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian 6 IKU untuk sasaran ini adalah 99,85 %. viii


6.

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan yaitu Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. Realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2012 sebanyak 7 Pemda atau 17,95 % dari target 39 jumlah pemda yang ada di Jawa Timur. Capaian indikator ini tahun 2012 adalah 25,64% dari target sebesar 70% Secara keseluruhan, rata-rata capaian 2 IKU untuk sasaran ini adalah 12,82%.

7.

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan… Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian 2 IKU dominan yaitu Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) dan Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP rata –rata tercapai 101,66%. Realisasi Indikator Kinerja kedua IKU dominan tersebut sebagai berikut: a.

Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan (PP) Realisasi IKU Penugasan Pengawasan (PP)

pada tahun 2012 sebesar

97,11% atau mencapai 103,31% dari target sebesar 94%, b.

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP BPK RI telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2011. Dengan hasil tersebut, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan

kinerja

IKU

didukung

oleh

terlaksananya

kegiatan

pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. ix


Secara keseluruhan, rata-rata capaian untuk sasaran ini sebanyak 15 IKU adalah 102,96%. 8.

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis ini dalam tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian 1 IKU dominan yaitu “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif” diukur dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan sesuai target tahun 2012 sebesar 92%. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% atau mencapai 108,70% dari targetnya Rumusan pengukuran IKU Pemanfaatan system informasi yang dimaksud disini adalah pemanfaatan sistem informasi yang disediakan/dikembangkan oleh BPKP Pusat, sementara itu Perwakilan BPKP Jawa Timur juga sedang mengembangkan Sistem Informasi ExIs(Executive Information System) yang bertujuan untuk membantu kegiatan rutin Perwakilan dalam menjalankan tupoksinya. Secara keseluruhan, rata-rata capaian untuk

sasaran

ini sebanyak 7 IKU

adalah 103,94% . Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.

Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA.

2.

Untuk penugasan yang berdasarkan permintaan dari stakeholder, kemungkinan tidak dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT, karena sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya

jumlah

SDM

dan

kualifikasi

SDM

yang

memenuhi

kompetensi untuk penugasan tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: x


a.

Menuntaskan

penguatan

penyelenggaraan

SPIP

dan

dengan

pengembangan terus

infrastruktur

meningkatkan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut b.

Berkoordinasi

lebih

intensif

dengan

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. c.

Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor.

d.

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait baik BPKP Pusat (Rendal),

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota


maupun

instansi

serta

Inspektorat

penyidik

dan

BUMN/BUMD/BUL. e.

Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat

urgent f.

Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2012 jauh dari 100%.

g.

Mengaplikasikan secara berkelanjutan dan mengembangkan Aplikasi ExIS (Executive Information System) BPKP Jatim yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan semua unsur dan sumber daya dalam mencapai pengendalian intern yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada kegiatan

rutin

perwakilan

dalam

mendukung tugas pokok dan fungsi BPKP Perwakilan Provinsi

xi


Bab I A.

PENDAHULUAN

Tugas , Fungsi dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

keuangan

dan

pembangunan

serta

penyelenggaraan

akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5.

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

6.

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7.

Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, 1


Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama,

badan-badan

usaha

lain

yang

di

dalamnya

terdapat

kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; 9.

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, maupun yang berasal dari pengaduan masyarakat;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 11.

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 sebagai transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai

tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP diberikan mandat untuk melaksanakan: 1.

Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/darah dalam

pengelolaan

keuangan

keuangan

Negara/daerah, 2


meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola; 2.

Evaluasi

terhadap

penyerapan

kementerian/lembaga/pemerintah rekomendasi

langkah-langkah

daerah, strategis

dan

percepatan

anggaran memberikan penyerapan

anggaran; 3.

Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian public dan menjadi isu terkini;

4.

Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. C.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 serta pencapaian indikator kinerja dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Audit Keuangan

2.

Audit Operasional

3.

Audit Kinerja

4.

Audit dengan tujuan tertentu

5.

Bimbingan teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan

6.

Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem 3


7.

Evaluasi kebijakan

8.

Evaluasi Efektivitas Program

9.

Asessment Good Corporate Governance (GCG)

10. Sosialisasi 11. Kajian Pengawasan 12. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Audit Investigasi atas atas Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 14. Audit Investigasi atas Klaim/Eskalasi 15. PKKN 16. Saksi/Keterangan Ahli D.

Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki struktur sebagai berikut:

Kepala Perwakilan

Bagian Tata Usaha

Subbagian Program & Pelaporan

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Kepegawaian

Bidang Akuntan Negara

Subbagian Keuangan

Subbagian Umum

Bidang Investigasi

4


Masing-masing

Bagian/Bidang/Kelompok

mempunyai

tugas

sebagai

berikut: 1.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a.

Subbagian

Program

dan

Pelaporan,

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan. b.

Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.

c.

Subbagian Keuangan,

mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan. d.

Subbagian

Umum,

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan. 2.

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan

rencana,

program,

pelaksanaan

pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan/hibah luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, evaluasi hasil pengawasan, dana dekonsentrasi, pendampingan BLUP (Badan Layanan Umum Pusat) dan Inventarisasi. 3.

Bidang

Akuntabilitas

Pemerintah

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan

akuntabilitas

dan

evaluasi

hasil

pengawasan. 4.

Bidang Akuntan Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan

5


Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5.

Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. E.

Sistematika Penyajian LAKIP Alur dokumen SAKIP BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan tampak dalam gambar berikut: Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

LAKIP

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2012.

Capaian

kinerja

(performance

results) dibandingkan dengan 6


Rencana/Penetapan

Kinerja

(performance

plan)

tahun

2012

menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2012 dibagi menjadi sebagai berikut : Bab - I PENDAHULUAN Menguraikan

secara

ringkas

tugas,

fungsi

dan

wewenang

organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian. Bab - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan mengenai Rencana Strategis

2010 - 2014,

pernyataan Visi, Misi, Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dan

Perjanjian/Penetapan Kinerja untuk

tahun 2012. Bab - III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PERWAKILAN Pada bab ini akan diuraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2012, dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja. Bab - IV PENUTUP Pada bab ini akan menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

7


Bab II A.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA PERWAKILAN

Rencana Strategis 2010 - 2014 Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya akan dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana stratejik merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : Kep-2292/PW13/1/2010 tentang Rencana Strategis tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kinerja tahun 2012. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen Renstra dan Suplemen Renstra Nomor Kep-21135/PW13/1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang berisi perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dengan tetap mengacu kepada Renstra BPKP pusat. Dalam dokumen renstra tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: 1.

Pernyataan Visi “Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut: 9

Pernyataan sebagai Auditor Presiden merupakan penegasan jati diri BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berbeda dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Visi tersebut menggambarkan sekaligus peran BPKP dan manfaat 8


yang dapat diberikan BPKP kepada Presiden/pemerintah dan

stakeholders lainnya. 9

Selain itu, Peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya. Sebagai auditor Presiden, BPKP

berperan

untuk

membantu

pemerintah

dalam

membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi

permasalahan

yang

terjadi

dan

memberikan

masukan/solusi. 2.

Pernyataan Misi Misi merupakan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan Misi yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: a.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

b.

Membina

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. c.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

d.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

3.

Tujuan Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

9


akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama BPKP tercermin dalam sasaran strategis sebagai berikut: a.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

b.

Tercapainya

optimalisasi

penerimaan

negara

dari

hasil

pengawasan c.

Meningkatnya kualitas penerapan tata kelolaa kepemerintahan/ perusahaan

d.

Meningkatnya K/L/Pemda,

pemahaman, BUMN/D

kesadaran

dalam

upaya

dan

keterlibatan

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi e.

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah

f.

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten

g.

Meningkatnya

efektifitas

perencanaan

dan

pelayanan

pengawasan serta kualitas pengelolaan keuangan h.

Meningkatnya

penerapan

sistem

dukungan

pengambilan

keputusan bagi pimpinan. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4.

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Renstra tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut:

10


No

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 1.1 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan

4

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

5

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset

6

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

7

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar

8

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

11

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sasaran Strategis 1.2 :

12


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Tujuan 2 :

Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur



13

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

14

Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

15

Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

11


No


Tujuan 3 :

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur


16

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

17

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

18

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

19

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

20

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

21

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hokum

22

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

23

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

24

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Tujuan 4 :

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP.

25

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

26

Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

27

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

28

Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

29

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

12


No


Tujuan 5 :

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.



30

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

31

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2

Tujuan 6 :

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.



32

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP)

33

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

34

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

35

Persentase pengiriman laporan tepat waktu

36

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standard

37

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

38

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

39

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

40

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

41

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

42

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

43

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

44

Persentase pemanfaatan asset

45

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

46

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

47

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif

13


No

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6.2 :

5.

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan.

48

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

49

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP

50

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

51

Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM

52

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

53

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu:

Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp 6.759.558.000,00.

Program Generik 1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

dengan

anggaran

sebesar

Rp24.562.949.000,00; 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran sebesar Rp475.000.000,00.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2012 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

14


Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan NO

KEGIATAN Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Program 1 :

1

Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L/Pemda

2

Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD, dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah

3

Audit Keuangan PHLN

4

Audit Kinerja PPIP

5

Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis SIA PDAM dan Inventarisasi 2. Sasaran Strategis :


1 Audit Tujuan Tertentu (Cost Saving) 2 Kegiatan Clearance Assets

1

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan

2

Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan

3. Sasaran Strategis :

Sistem

Terkait

Pengelolaan

BUMN/BUMD/BUL 3

Bimbingan Teknis, Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan Kajian Mengenai Penerapan GCG dan KPI pada BUMN/BUMD/BUL

4

Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL

5

Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL

6

Bimtek, Konsultasi, Asistensi, Sosialisasi, Pendampingan pada BUMD, atas Sistem Informasi Akuntansi PDAM

7

Asistensi Penyusunan Pedoman/Modul Aset Manajemen PDAM

8

Sosialisasi dan Workshop SAK ETAP

1

Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK)

2

Asistensi Fraud Control Plan

4. Sasaran Strategis :

15


NO

KEGIATAN

3

Audit Investigatif

4

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

5

Pemberian Keterangan Ahli

6

Kajian Peraturan yang Berindikasi KKN

7

Audit Penyesuaian Harga dan Klaim

8

Penyelesaian Hambatan Pembangunan

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 1 Penyusunan Pedoman Teknis (Desain) Penyelenggaraan SPIP 2

Sosialisasi SPIP

3

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP

4

Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP 6. Sasaran Strategis :

1

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sosialisasi Penerapan Tata Kelola

2

Pelaksanaan Assessment Penerapan Tata Kelola APIP 7. Sasaran Strategis :

1

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Penyusunan dan Evaluasi Rencana

2

Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi

3

Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah

4

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan

5

Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP

6

Pembinaan JFA dan Penyelenggaraan Diklat

7

Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 8. Sasaran Strategis :

1

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Komputer

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 9. Sasaran Strategis : Penunjang 1 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Program 3 :

16


B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini ditahun 2012 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2012, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah dimodifikasi,perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 53 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2012 No


I. Sasaran Strategis : 1 2 3 4 5 6 7 8

Satuan

Target


Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

85

%

85

% %

30 85

% %

40 40

%

80

%

85

17


No


Satuan

Target

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

85

%

80

%

50

10 11

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke % 85 Pusat

II. Sasaran Strategis : 12

III. Sasaran Strategis : 13 14 15

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan yang telah menerapkan Standar % 40

Persentase IPD Pelayanan Minimal Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

%

85

%

50

Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi % 85 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah % 50 mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian % 100 peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP % 90 persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan % 95 penyesuaian harga. Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN % 90 kepada instansi penegak hokum % 90 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hokum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan % 95 masyarakat

IV. Sasaran Strategis :

16

17 18

19 20 21 22

23

18


No


V. Sasaran Strategis : 24 25 26

27 28 29

Satuan

Target


Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

28

% %

70 0,00

%

15

%

0

%

80

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan % 70 Fungsional Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2 % 0

VI. Sasaran Strategis : 30 31

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) % 94 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang % 75 tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu % 70 Persentase pengiriman laporan tepat waktu % 90 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai % 95 standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik % 80 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan % 100 BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 90 Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas % 8,00 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim % 7,60 terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian % 94,00 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP % 85,00 Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset % 100,00

VII. Sasaran Strategis :

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

19


No


Satuan

Target

45

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

7,90

%

91,00

46

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif % 92 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi % 80 Simonev Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM% 80 HP Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi % 94 SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM % 100 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi % 85 SIMPEG Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS % 60

VIII. Sasaran Strategis : 47 48 49 50 51 52 53

20


Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran

capaian

kinerja

tahun

2012

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2012 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2012. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, BPKP menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi BPKP dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

visi/misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2013 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas 53 IKU adalah sebesar 99,37% secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

21


Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No

Uraian Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 1.1 : 1

2 3 4 5 6

7

8 9

10

11

Satuan Target Realisasi Capaian


Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan WTP Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

85

100

117,65

%

85

97,34

114,52

%

30

48,72

162,40

%

85

100

117,65

%

40

43,60

109,00

%

40

23,52

67,20

%

80

100

125,00

%

85

100

117,65

%

85

100

117,65

%

80

100

125,00

%

50

100

200,00

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 1.2 : 12

124,88


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

85

100

117,65

22


No


Tujuan 2 :

Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 2.1 : 13 14 15



Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

%

40

100

250,00

%

85

100

117,65

%

50

44,74

89,48

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 3 Tujuan 3 :

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur


16

17 18

19 20 21

22

23

152,38

Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga. Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

%

85

85,17

100,20

%

50

0,00

0,00

%

100

0,00

0,00

%

90

100

111,11

%

95

100

105,26

%

90

100

111,11

%

90

100

111,11

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat

%

95

100

105,26

penyelesaian

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 4

80,51

23


No


Tujuan 4 :

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 4.1 : 24 25 26

27 28 29



Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

28

28,1

100,75

%

70

100

142,86

%

0,00

0,00

0,00

%

15

20,51

136,73

%

0

5,13

100

%

80

95

118,75


Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 5.1 : 30 31

99,85


Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2

%

70

17,95

25,64

%

0

0

0 12,82


Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 6.1 : 32 33 34 35 36

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) % 94 97,11 103,31 Persentase pelaksanaan penugasan % 75 72,48 96,64 pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan % 70 74,54 106,53 pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu % 90 100 111,11

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

%

95

100

105,26

24


No


37

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

38

39 40

41 42 43 44 45

46

Satuan Target Realisasi Capaian %

80

89,25

111,56

%

100

100

100,00

%

90

100

111,11

%

8

7

87,50

%

7,60

7,5

98,68

%

94

98,10

104,36

%

85

94,92

111,67

% %

100 7,90

95,02 7,7

95,02 97,47

%

91

94,74

104,11

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 6.2 : 47 48 49 50 51 52 53

102,96


Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

%

92

100

108,70

%

80

76,54

95,68

%

80

82,72

103,40

%

94

100

106,38

%

100

100

100

%

85

85,19

100,22

%

60

67,90

113,17

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 8

103,94

25


Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan

sasaran

strategis.

Selain

itu,

analisis

dilakukan

dengan

membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut: Sasaran Strategis

1

Meningkatnya

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan kualitas

laporan

keuangan

pemerintah

pusat,

kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan” diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama sembilan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan 26


dengan tahun 2011 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja

Kenaikan/ Target (Penurunan) KInerja 2014

Capaian 2012/ Target 2014

2011

2012

-

100

-

95

105,26

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

-

97,34

-

95

102,46

3

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

%

-

48,72

-

50

97,44

4

Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

-

100

-

95

105,26

5

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset

%

-

43,60

-

60

72,67

6

Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi asset pada Laporan Keuangan

%

-

23,52

-

35

67,20

7

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

-

100

-

95

105,26

27


No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja 2011

2012

Kenaikan/ Target (Penurunan) KInerja 2014

Capaian 2012/ Target 2014

8

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

-

100

-

95

105,26

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

%

-

100

-

95

105,26

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

%

-

100

-

90

111,11

11

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP

%

-

100

-

60

166,67

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis satu tahun 2012 tercapai 119,06%. Secara keseluruhan, dengan delapan IKU, rata-rata capaian sasaran satu adalah 124,88%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1.

Persentase Instansi Pemerintah Pusat yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan IKU pertama dalam pencapaian sasaran strategis 1 adalah “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang Mendapat Pendampingan Penyusunan

Laporan

Keuangan”

dengan

target

sebesar

85%.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. 28


Dalam tahun 2012, instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah sebanyak 27 instansi atau 100% dari ditarget. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 85%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 117,65%. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tidak dapat

dibandingkan

dengan tahun 2011 karena tahun 2011 pengukuran indikator kinerja belum menghitung capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari target sebesar 95%. Mengikuti target RPJMN 2010-2014, target akhir periode Renstra BPKP tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp185.112.900,00

atau

171,72%

dari

anggaran

sebesar

Rp107.800.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.052 OH atau 131,99% dari rencana sebanyak 797 OH. 2.

Persentase IPD yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP BPKP berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah kearah yang lebih baik dengan Indikator Kinerja “Persentase IPD yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP.”. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dari Realisasi jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang ada di Jawa Timur. Dalam

tahun

2012,

realisasi

IPD

yang

laporan

keuangannya

memperoleh opini minimal WDP sebanyak 38 IPD atau 97,34% dari 39 IPD. Bila dibandingkan dengan dengan target sebesar 85%, maka capaian indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 114,52%. Rincian opini BPK atas laporan Keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 3. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator

29


kinerja hanya sampai ke level Output,

sehingga tidak bisa

diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 97,34% atau 102,46% dari target Renstra 2014 sebesar 95%. Untuk mendukung tercapaianya indikator kinerja ini dilaksanakan melalui kegiatan : ‐

Pelaksanaan Evaluasi Laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD)

‐

Evaluasi AKIP

‐

Evaluasi penetapan APBD

‐

Pendampingan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran sebesar

Rp.767.289.099

atau

100,97%

dari

pagu

sebesar

Rp759.942.790, serta menggunakan SDM sebanyak 3.751 OH atau 80,88% dari rencana sebanyak 4.638 OH. 3.

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan Salah satu peran BPKP adalah sebagai pembina Pemerintah Daerah dalam mendorong akuntabilitas Pemerintah Daerah yang lebih baik melalui IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan”. SIMDA Keuangan sebagai suatu produk BPKP yang bisa dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah Daerah dalam menyajikan informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan Indikator Kinerja ini bisa diukur dari jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Timur. Dalam tahun 2012, Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan sebanyak 20 Pemda atau 48,72% dari 39 Pemda di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 sebesar 30%, maka capaian indikator Kinerja ini adalah sebesar 162,40%.

30


Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level Output,

sehingga tidak bisa

diperbandingkan.. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 97,44% dari target Renstra 2014 sebesar 50%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana dari pihak ketiga atau 0% dari pagu anggaran sebesar Rp. 199.500.000, serta menggunakan SDM sebanyak 4.051 OH atau 148,15% dari rencana sebanyak 2.710 OH. 4.

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP Suatu Pemerintah Daerah bisa dikatakan telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik adalah dengan memperoleh opini minimal WDP dari BPK RI. BPKP dengan SIMDA Keuangannya berusaha untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan menjadi lebih baik melalui Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP.” Capaian Indikator Kinerja ini, dapat diukur dengan Jumlah Pemda yang diasistensi memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan. Indikator Kinerja “persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP” untuk tahun 2012 terealisasi sebanyak 20 Pemda atau 100% dari jumlah Pemda yang mendapat asistensi SIMDA Keuangan dari BPKP. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 sebesar 85%, maka capaian indikator kinerja ini sebesar 117,65%. Keberhasilan

Indikator

Kinerja

ini,

didukung

dengan

kegiatan

asistensi/pendampingan berupa :

31


‐

Asistensi Penyusunan LKPD

‐

Asistensi/

Pendampingan

Pelaksanaan

reviu

LKPD

yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level Output,

sehingga tidak bisa

diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 105,26% dari target Renstra 2014 sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana dari pihak ketiga, serta menggunakan SDM sebanyak 890 OH. 5.

Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset BPKP sebagai patner pemda sekaligus pembina Pemda, menciptakan suatu alat untuk membantu Pemda dalam mengelola aset- aset yang dimiliki yaitu SIMDA Aset. Melalui Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset” diharapkan untuk Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Aset dapat mengelola asetnya dengan lebih baik. Keberhasilan Indikator Kinerja ini dapat diukur dari Jumlah Pemda yang

menerapkan

SIMDA

Aset

dibandingkan

dengan

jumlah

Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Timur. Indikator Kinerja “ Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset” pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 17 Pemda atau 43,60% dari jumlah pemda sebanyak 39 Pemda. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 sebanyak 16 Pemda atau 40%, maka capaian Indikator Kinerja untuk tahun ini sebesar 109%. Keberhasilan

Indikator

Kinerja

ini

didukung

oleh

kegiatan

asistensi/pendampingan SIMDA Aset di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 32


2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 72,67% dari target Renstra 2014 sebesar 60%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar

Rp.10.000.000 atau 5,01% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 199.500.000. Rendahnya penggunaan anggaran tersebut disebabkan karena kegiatan asistensi/pendampingan SIMDA Aset banyak menggunakan dana pihak ketiga (Beban Obrik). Serta penggunaan SDM sebanyak 3.802 OH atau 140,30% dari rencana sebanyak 2.710 OH. 6.

Persentase Pemda yang Menerapkan Simda Aset Tanpa Kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan Salah satu permasalahan yang sering menjadi temuan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah masalah aset yang dimiliki oleh Pemda. Salah satu ukuran

bahwa

asistensi/pendampingan

SIMDA

Aset

berhasil

dilaksanakan adalah melalui indikator kinerja “Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan”. Indikator Kinerja persentase pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan dapat dicapai dari Jumlah Pemda yang Laporan Keuangannya tidaka ada catatan kualifikasi opini tentang aset dibandingkan dengan Pemda yang menerapkan SIMDA Aset. Tahun 2012 jumlah Pemda yang mendapat pendampingan Simda Aset sebanyak 17 Pemda. Tahun 2012, indikator kinerja ini terealisasi sebanyak 4 Pemda atau 23,52% dari target tahun 2012 sebanyak 6 Pemda atau 35%. Apabila dibandingkan dengan 2012, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 67,20 % dari target.

33


Keberhasilan indikator kinerja ini, didukung dengan kegiatan reviu laporan aset yang dibuat oleh Pemda dan asistensi rekonsiliasi antara pengelola aset di Pemda dengan pengelola aset di tingkat SKPD. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 52,27% dari target Renstra 2014 sebesar 45%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana dari pihak ke tiga. Rendahnya penggunaan anggaran tersebut disebabkan karena

kegiatan

asistensi/pendampingan

SIMDA

Aset

banyak

menggunakan dana pihak ketiga (beban obrik). Serta penggunaan SDM sebanyak 680 OH atau 100% dari rencana penugasan. 7.

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan WTP IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP” merupakan IKU utama dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit. Realisasi tahun 2012 IKU ini adalah sebanyak 100,00% dari 108 Laporan Hasil Audit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2012 sebesar 125% dari target sebesar 80,00%. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, dan telah mencapai 105,26%% dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%. 34


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp829.577.300,00

atau

73,82%

dari

anggaran

sebesar

Rp1.123.728.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 4.494 OH atau 129,77% dari rencana sebanyak 3.463 OH. Tabel 3.3 Daftar Audit Proyek PHLN Tahun 2012 No

Kegiatan Audit

WTP

Opini Audit WDP TMP

TW

1

IMHERE

11

11

-

-

-

2

PAUD

2

2

-

-

-

3

SCBD

5

5

-

-

-

4

FEATI

2

2

-

-

-

5

BERMUTU

2

2

-

-

-

6

PNPM Mandiri Perkotaan

8

8

-

-

-

7

HPEQ

4

4

-

-

-

8

BOS KITA

10

10

-

-

-

9

MEP

7

7

-

-

-

10

PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi

12

12

-

-

-

11

INVEST

12

12

-

-

-

12

BEC

9

9

-

-

-

13

PISP

21

21

-

-

-

14

DOISP

1

1

-

-

-

15

SRIP

2

2

-

-

-

108

108

-

-

-

Jumlah

8.

Jumlah Laporan

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan 35


kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. Hasil pengawasan BPKP atas program/kegiatan yang melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga seperti Pengawasan atas Distribusi Bantuan Langsung Benih Unggul, yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan atau keputusan yang lebih komprehensif pada Program Ketahanan Pangan. Semakin besarnya rekomendasi yang diperhatikan dan dipergunakan oleh stakeholders menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan BPKP telah tepat sasaran dalam memberikan perbaikan tata kelola Program Ketahanan Pangan. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tersebut, Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

melaksanakan

kegiatan

pengawasan yang bersifat lintas sektoral yang berada di wilayah Jawa Timur. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit bersifat lintas sektor yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam PKPT.

Realisasi tahun 2012 IKU ini adalah sebanyak 100,00% dari 91 target laporan hasil audit yang harus dikirim ke pusat. Dengan demikian capaian IKU tahun 2012 sebesar 117,65% dari target sebesar 85,00%. Kegiatan pengawasan lintas sektor yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah audit program ketahanan pangan, PPIP, BOS, Dana Dekonsentrasi, BOK/Jamkesmas, Program Wajardikdas 9 Tahun dan Dikmen Kemenag, serta program lintas sektor lainnya. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran 36


indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari target sebesar 95%. Mengikuti target RPJMN 2010-2014, target akhir periode Renstra BPKP tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100%. Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

kinerja

IKU

ini

menggunakan dana sebesar Rp779.207.191,00 atau 117,03% dari anggaran sebesar Rp665.809..000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 8.203 OH atau 186,43% dari rencana sebanyak 4.400 OH. 9.

Persentase hasil pengawasan disampaikan ke Pusat

atas

permintaan

presiden

yang

IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil audit atas permintaan presiden yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam PKPT. Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2012 adalah sebanyak 58 laporan atau 100% dari targetnya, maka capaian IKU tahun 2012 sebesar 117,65% dari target sebesar 85%. Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26%

pada akhir periode Renstra tahun 2014

sebesar 95%. Mengikuti target RPJMN 2010-2014, target akhir periode Renstra BPKP tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100%.

37


Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden yang dilaksanakan tahun

2012

adalah

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran,

Clearance

Pembangunan Gedung, Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional, Audit PNBP, Monitoring dan Evaluasi Raskin, serta Monev Penerimaan Siswa Baru. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp404.504.500,00

atau

122,84%

dari

anggaran

sebesar

Rp329.282.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.024 OH atau 77,99% dari rencana sebanyak 1.313 OH. 10. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu” merupakan IKU untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 80,00%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit atas permintaan stakeholders yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam PKPT. Dalam tahun 2012, jumlah laporan yang dikirimkan ke Pusat adalah 100% dari jumlah yang ditargetkan dalam PKPT sebanyak 3 laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 80,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 125 %. Selain itu Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholders diluar yang direncanakan antara lain: a.

Audit kinerja BNP2TKI

b.

Reviu perpanjangan izin Multiyears Contract

c.

Audit eskalasi/penyesuaian harga

d.

Audit tujuan tertentu pada SKS Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu Bentang Tengah

e.

Perjanjian pembangunan dan fungsionalisasi Rusun, PSU pada Pusat Pengembangan Kabupaten

f.

Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi

g.

Reviu Penyusunan RKB Pemilukada 38


h.

Pemetaan Penggunaan dana BOS

i.

Pendampingan audit pada Polda Jawa Timur

Realisasi indikator kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Mengikuti target RPJMN 2010-2014, target akhir periode Renstra BPKP tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100% Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana anggaran DIPA sebesar Rp301.664.400,00 atau 1.096,96% dari anggaran sebesar Rp27.500.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 234 OH atau 107,83% dari rencana sebanyak 217 OH.

11. Persentase BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang yang memperoleh opini minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah diasistensi oleh BPKP. 39


Dari kegiatan aisitensi/bimtek tahun 2012 terhadap 33 BUMD, BUMD yang memperoleh opini minimal WDP adalah sebanyak 33 BUMD ((100%) atau sebesar 200% dari target sebesar 50%. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 200% telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60,00%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar 145.905.000,00 atau 102,06% dari anggaran sebesar Rp148.916.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 6.204 OH atau 243,29% dari rencana sebanyak 2.550 OH. Adapun kegiatan untuk menudukung capaian IKU tersebut meliputi: 1)

Bimtek Implementasi SIKOMPAK pada PDAM

2)

Bimpek implementasi SIPAKBLUD

3)

Bimtek PDAM (SAK ETAP)

4)

Bimtek/Asistensi penyusunan SIA PDAM

5)

Monitoring implementasi SIKOMPAK

6)

Sosialisasi/bimtek SIKOMPAK pada PDAM

Sasaran Strategis

2


Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan” di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki satu IKU untuk mengukur keberhasilannya yaitu Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

40


Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 No.

1

1.

Indikator Kinerja

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

Satuan

%

Kinerja 2011

Kenaikan / Target 2012 (Penurunan) KInerja 2014

-

100

-

95

Capaian 2012 / Target 2014 105,26

Persentase hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat Indikator kinerja “Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat “ merupakan indiakor kinerja yang mendorong tercapaianya sasaran strategi 2 . Pencapaian ini dapat diukur dari Jumlah laporan yang dikirim ke pusat tepat waktu dibandingkan dengan jumlah laporan. Untuk Tahun 2012, realisasi indikator kinerja ini sebesar 100%. Dengan demikian untuk tahun 2012 seluruh laporan terbit telah dikirim ke BPKP Pusat mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 capaian Iindikator kinerja ini adalah 100% atau 117,65% dari target 2012 sebesar 85%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 100 atau 105,26% dari target Renstra 2014 sebesar 95%. Keberhasilan dari Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan audit terhadap dana DAK yaitu : ‐

Verifikasi Advance payment DAK tahun 2012

‐

Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2011 pada Pemda

‐

Monitoring DAK tahun 2012 41


Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp.1.081.081..000 atau 133,66% dari anggaran sebesar Rp. 808.800.000. Serta penggunaan SDM sebanyak 2.332 OH atau 80,69% dari rencana sebesar 2.890 OH.

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan

urusan

wajib,

Pemerintah

dan

Pemerintahan

Daerah

menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai

auditor

internal

pemerintah,

terkait

dengan

perannya

dalam

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.

42


Sasaran

Strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

Tata

Kelola

Kepemerintahan/ Perusahaan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik. Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kinerja No.

1

Indikator Kinerja

Persentase IPD

Satuan

Kenaikan / 2011

%

-

2012

(Penurunan)

Target KInerja 2014

Capaian 2012 / Target 2014

100

-

60

166,67

yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal 2

Persentase BUMN

%

-

100

-

95

105,26

%

-

44,74

-

70

63,91

dengan GCG atau KPI mendapat skor Baik 3

Persentase BUMD yang

Kinerjanya

memperoleh prediket baik/sehat

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 183,83%. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran 152,38%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 43


1.

Persentase IPD yang Telah Menerapkan Standar Pelayanan Minimum Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja “Persentase IPD yang telah menerapkan SPM”. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dibandingkan dengan IPD yang dilaksankan Audit Kinerja. Untuk tahun 2012, realisasi Indikator Kinerja ini sebesar 100%. Ini berarti bahwa tahun 2012 semua Pemerintah Daerah yang dilakukan audit kinerja telah mencantumkan SPM kedalam dokumen perencanaannya. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 capaian Iindikator kinerja ini adalah 100% atau 250% dari target 2012 sebesar 40% . Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 pengukuran indikator kinerja hanya sampai ke level indikator output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 100 atau 166,67% dari target Renstra 2014 sebesar 60%. Keberhasilan dari indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan audit kinerja terhadap dua bidang pelayanan pada empat Pemda. 44


Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp.74.561.500 atau 70.74% dari anggaran sebesar Rp. 105.405.000. Serta penggunaan SDM sebanyak 150 OH atau 75% dari rencana penugasan 200 OH. 2.

Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik BPKP

berperan

melakukan

pengawasan

intern

melalui

pemberian

pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG

dan

KPI,

dengan

harapan

dapat

memperbaiki

kinerja

BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk

mengukur

manfaat,

ditetapkan

IKU

berupa

“BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur

dengan

menghitung

jumlah

BUMN/BUMD/BUL/BLUD

yang

mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG atau KPI, dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/ BLUD yang dilakukan pendampingan asesmen oleh BPKP. Dalam tahun 2012, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat skor baik dan sangat baik sebanyak 7 badan usaha atau sebesar 100% dari 7 badan usaha yang dilakukan asesmen/evaluasi. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 85%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 117,65%. Rincian skor GCG badan usaha hasil evaluasi BPKP dapat dilihat dalam Lampiran 6. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% telah mencapai 105,26% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp61.806.000,00 atau 49,63% dari anggaran sebesar Rp124.545.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 3.739 OH atau 138.48% dari rencana sebanyak 2.700 OH. Adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi: 1)

Asistensi/bimtek GCG

2)

Assitensi/bimtek Internal Control COSO

3)

Pembimbingan dan konsultasi MR 45


3.

4)

Pembimbingan dan konsultasi GCG

5)

Sosialisasi GCG pada BUMN/BUMD

6)

Evaluasi penerapan GCG

7)

Sosialisasi PBJ

8)

GCG penddampingan inventarisasi BMK/N (Manajemen Aset)

Persentase BUMD yang Kinerjanya memperoleh prediket baik/sehat Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP. Dalam tahun 2012, BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik sebanyak 17 BUMD atau 44,74% dari 38 BUMD yang diaudit, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 89,48% dari target sebesar 50%. Rendahnya capaian ini pada umumnya disebabkan aspek operasional misalnya cakupan pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang masih cukup tinggi, juga produktifitas, kontinuitas, dan kualitas yang masih perlu ditingkatkan yang itu semua berada di luar kendali BPKP. Rincian BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dapat dilihat dalam Lampiran 7. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 44,74% telah mencapai

63,91% dari

target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 70,00% Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp503.591.000 atau 106,80% dari anggaran sebesar Rp471.536.000, dengan menggunakan SDM sebanyak 2.546OH atau 39,66% dari rencana sebanyak 6.420OH. Adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi: 1)

Audit kinerja pada PDAM

2)

Audit kinerja (evaluasi kinerja) pada BPR

3)

Evaluasi kinerja pada RSUD (BLUD) 46


4)

Kompilasi hasil audit kinerja PDAM Se Jawa Timur

5)

Konsolidasi/pembahasan hasil audit kinerja

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

4

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada perkara tindak pidana korupsi. Sasaran

“Meningkatnya

Pemahaman,

Kesadaran

dan

Keterlibatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan

yang

terkait

langsung

dengan

kesadaran

dan

keterlibatan 47


Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik

Daerah

dan

masyarakat

dalam

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kinerja No.

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

Kenaikan / (Penurunan)

Target KInerja 2014


Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

%

-

85,17

-

90,00

94,63

%

-

0

-

75,00

0.00

3

Persentase Tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoma n yang dapat berdampak pada tindak TPK

%

0,00

-

100,00

0,00

4

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

%

-

100

-

100

100

5

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga

%

-

100

-

100

100

1

2

-

48


Kinerja No.

6

7

8

Indikator Kinerja

Persentase penyerahan hasil audit investigative dan PKKN kepada instansi penegak hokum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Satuan

2011

2012

Kenaikan / (Penurunan)

Target KInerja 2014


%

-

100

-

100

100

%

-

100

-

100

100

%

-

100

-

100

100

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 100,20%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran 80,51%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa “Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi”.

49


Keberhasilan IKU diukur dari rata-rata pemahaman atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi. Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di dunia pendidikan. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebesar 85%, maka capaian kinerja tahun 2012 sebesar 85,17% atau 100,20% dari target IKU yang ditetapkan. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Capaian ini adalah 94,63% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp19.315.000,00 atau 52,80% dari anggaran sebesar Rp36.582.000,00 dan dengan SDM sebanyak 125 OH atau 62,81% dari rencana sebanyak 199 OH. 2.

Persentase penerapan FCP oleh instansi sosialisasi FCP

yang sudah mendapatkan

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas

dan

kinerja

organisasi

secara

keseluruhan,

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsipprinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah,

menangkal,

dan

memudahkan

pengungkapan

kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari

atribut-atribut

spesifik,

yaitu

Kebijakan

Anti

Fraud,

Struktur 50


Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. IKU “Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi

FCP”

dalam

upaya

perbaikan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern manajemen organisasi pemerintah. Realisasi IKU atas Implementasi FCP oleh 3 (tiga) instansi/BUMN/BUMD yang telah mendapatkan sosialisasi FCP masih nihil dengan target IKU sebanyak 50%. Tidak tercapainya target IKU ini dikarenakan tidak adanya permintaan dari instansi/BUMN/BUMD untuk menerapkan FCP. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Target akhir periode renstra tahun 2014 IKU ini diharapkan mencapai 75%. Kegiatan untuk capaian IKU di tahun 2012 ini menggunakan dana sebesar Rp9.175.150,00

atau

sebesar

34,60%

dari

anggaran

sebesar

Rp26.520.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 20 OH atau 12,90% dari rencana sebanyak 155 OH. 3.

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Upaya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pengawasan

intern

akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan

untuk

mengukur

instansi/BUMN/BUMD

yang

membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan/pedoman yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas kebijakan/peraturan perundang-undangan/pedoman yang berindikasi KKN dan memberikan saran untuk menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan.

51


Dalam tahun 2012 realisasi IKU masih nihil dengan target IKU tahun 2012 sebanyak 1 Instansi. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini diharapkan mencapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini tersedia dana sebesar Rp13.255.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 63 OH. 4.

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan dapat terjadi pada tahapantahapan pelaksanaan pembangunan. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi/mediasi HKP. Dalam tahun 2012, realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 111,11%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU sebesar 100% adalah berdasarkan 2 laporan yang diselesaikan dari 2 penugasan evaluasi HKP. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% untuk 2 penugasan sama dengan tahun 2011 untuk 3 penugasan, dan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan

untuk

Rp14.210.000,00

mencapai atau

IKU

sebesar

ini

menggunakan

72,69%

dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

Rp19.950.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 45 OH atau 40.91% dari rencana sebanyak 110 OH.

52


5.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga Audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala

terhadap

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi yang tertuang dalam laporan audit. Dalam tahun 2012, realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 95%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 105,26%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU sebesar 100% adalah berdasarkan 9 laporan yang ditindaklanjuti oleh auditan dibandingkan dengan jumlah laporan yang sama dengan yang disampaikan kepada auditan, dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 28.590.000,00 atau sebesar 95,30% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 277 OH atau 115,40% dari rencana sebanyak 240 OH. 6.

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada

instansi

penegak

hukum.

Dengan

demikian,

“Persentase

Penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

53


Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan/pelimpahan kasus melalui penerbitan dan penyerahan laporan yang ditangani BPKP kepada instansi penegak hukum. Dalam tahun 2012, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada instansi penegak hukum sebanyak 128 kasus atau sebesar 100,00% dari kasus yang ditangani BPKP. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% atau mencapai 111,11 % dari target sebesar 90%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU ini telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 yakni sebesar 100%. Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif berupa audit investigatif atas kasus yang berindikasi KKN dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan instansi penyidik yang diteruskan ke Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan ahli (PKA) kepada penyidik dan di persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Tabel 3.7 Realisasi Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli

No

Jenis Audit

.

1.

Audit Investigatif

2.

Audit Penghitungan

Audit

Capaian

Diserahkan

Persentase

dan PKA

kpd APH

Outcome

3

3

100%

100%

40

40

100%

100%

85

85

100%

100%

128

128

100%

100%

kinerja

Outcome

Kerugian Keuangan Negara 3.

Pemberian Keterangan Ahli Jumlah

54


Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2012 menggunakan dana sebesar Rp664.721.000,00 atau 112,66% dari anggaran sebesar Rp590.006.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.169 OH atau 94,97% dari rencana sebanyak 3.337 OH. 7.

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Selain audit investigatif atas permintaan instansi penyidik, BPKP juga melakukan audit investigatif atas permintaan instansi lainnya. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini

dimaksudkan

untuk

mengukur

komitmen

instansi

pemerintah/BUMN/BUMD yang meminta dilakukan audit investigatif menyerahkan kasus yang merugikan keuangan Negara kepada aparat penegak hukum. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif (LHAI) permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum dibagi jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan. Dalam tahun 2012, realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2012 sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 111,11%. Realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU sebesar 100% adalah berdasarkan 1 laporan yang diterbitkan, telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.

55


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 9.600.000,00 atau sebesar 96,00% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 82 OH atau 91,11% dari rencana sebanyak 90 OH. 8.

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukan penelaahan sebagai bahan tindak lanjut berikutnya. IKU dalam mencapai sasaran strategis

persentase tindak lanjut

penyelesaian pengaduan masyarakat dihitung berdasarkan persentase jumlah tindak lanjut atas pengaduan dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang masuk/diterima. Realisasi kinerja tahun 2012 sebesar 100% dari target sebesar 95%,

maka

capaian IKU pada tahun 2012 adalah 105,26%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU sebesar 100 % telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 yakni sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2012 tanpa disediakan dana dan OH.

56


Sasaran Strategis

5


Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 No.

1

2

Indikator Kinerja

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

Satuan

Kinerja 2011


%

-

28,21

-

32

Capaian 2012 / Target 2014 87,81

%

-

100

-

90

111,11

57


No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja

Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

%

-

0

-

20

Capaian 2012 / Target 2014 0

%

-

20,51

-

12

170,92

%

-

5,13

-

10

51,30

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

-

95

-

90

105,56

2011 3

4

5

6


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 100,75%. Secara keseluruhan, dengan enam IKU, rata-rata capaian sasaran 99,85%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung 58


jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda. Dalam tahun 2012, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 11 Pemda atau 28,21% dari 39 Pemda. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 28%, maka capaian Indikator Kinerja ini tersebut adalah sebesar 100,75%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja hanya sampai ke level Indikator Output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 28,21 atau 88,16% dari target Renstra 2014 sebesar 32%. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini pada tahun 2012 menggunakan dana sebesar Rp 70.049.790,00 atau 53,45% dari anggaran sebesar Rp 131.052.210,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 531 OH atau 80,21% dari rencana sebanyak 662 OH. 2.

Persentase Pemda Yang Sudah Memiliki Perkada Pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah masing –masing pemda. BPKP selaku pembina SPIP sesuai dengan amanah PP no 60 Tahun 2008, maka melalui Indikator Kinerja “ Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada” mendorong Pemda untuk segera membuat Perkada SPIP. Capaian Indikator Kinerja ini dapat diukur dari jumlah Pemda yang memiliki perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah Pemda.

59


Pada tahun 2012, Indikator Kinerja ini terealisasi sebanyak 39 Pemda atau 100% Pemda di Jawa Timur telah mempunyai Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah (Lampiran 4). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012, maka capaian Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada” mencapai 100% atau 142,86 dari target sebanyak 70%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja hanya sampai ke level Indikator Output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2012 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 100% atau 111% dari target Renstra 2014 sebesar 90%. Indikator ini didukung oleh kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang SPIP. Kegiatan ini didanai oleh pihak ketiga (BO) dengan penggunaan SDM sebanyak 81 OH. 3.

Persentase Pemda Yang telah memiliki Dokumen Juklak / Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tahap penerapan SPIP di tingkat daerah, setelah penetapan Perkada adalah menyusuna dokumen juklak / desain penyelenggaraan SPIP. Melalui Indikator Kinerja “ Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen Juklak/ Desain Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP

Nomor 60 Tahun 2008”, maka BPKP sebagai Pembina SPIP mendorong dan mengarahkan pemda untuk segera melaksanakan SPIP sesuai dengan tahapan – tahapan di dalam Peraturan Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja ini dapat dihitung dari jumlah Pemda yang sudah menyusun Juklak Penyelenggaraan SPIP dibagi dengan Jumlah Pemda yang sudah memiliki Perkada SPIP. Pada tahun 2012, Indikator Kenrja ini belum bisa teralisasi, dan target tahun 2012 juga belum ada. Hal ini berarti belum satupun pemda yang ada diwilayah Jawa Timur menyusun juklak penyelenggaraan SPIP. 60


Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja ini belum ada. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian indikator ini masih 0 % dari target sebesar 20%.Indikator ini belum menyerap dana dan SDM. 4.

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern BPKP bertanggungjawab untuk mendorong penerapan SPIP di Pemerintah Daerah

melalui

Indikator

Kinerja

“Persentase

pemda

yang

telah

memperbaiki Sistem Pengendalian Intern.” Capaian Indikator Kinerja ini, dapat diukur dari jumlah pemda yang dilakukan monitoring sistem pengendalian intern pemerintah sampai dengan tahun berjalan. Pada tahun 2012, Indikator Kinerja persentase pemda yang telah memperbaiki sistem pengendalian intern telah tercapai 20,51% dari target 15% atau dengan tingkat pencapaian 136,73%. Apabila dibandingkan dengan target 2014, maka untuk tahun 2012 telah mencapai 82,04% dari target 2014 sebesar 25%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja hanya sampai ke level Indikator Output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah melakukan kegiatan monitoring terhadap hasil Diagnostic Assesment (DA) terhadap 5 pemda Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesarRp.18.638.000 atau 23,30% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000 serta menggunakan SDM sebanyak 45 OH atau 10,23% dari rencana 440 OH.

61


5.

Persentase Pemda yang Memiliki SOP Sesuai Target Tahunan SOP sebagai suatu tahapan dalam penerapan SPIP setelah suatu resiko ditetapkan.

SOP merupakan suatu perbaikan terhadap kondisi yang

dianggap akan menimbulkan resiko. Untuk itulah, melalui Indikator Kinerja “Persentase pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan” BPKP berusaha memantau perbaikan sistem pengendalian intern yang ada di masing masing pemerintah daerah. Untuk menilai capaian Indikator Kineja ini, bisa dilihat dari jumlah pemda yang telah menyusun SOP dbandingkan dengan jumlah pemda yang telah menyusun juklak/desain SPIP. Pada tahun 2012, realisasi Indikator Kinerja “persentase pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan” sebanyak 2 pemda atau 5,13% yang telah menyusun SOP. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012 maka capaian indikator kinerja ini sebesar 5,13 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0% Apabila dibandingkan dengan target 2014, maka untuk tahun 2012 telah mencapai 5,13% atau 51,30% dari target 2014 sebesar 10%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja ini belum ada. Untuk menunjang Indikator Kinerja ini, dilakukan dengan kegiatan monitoring perbaikan SPIP yang pada tahun 2012 dilaksanakan pada 2 pemerintah daerah yaitu pada Pemda Kabupaten Jombang dan Pemda Kota Batu. 6.

Tingkat Penarapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian 62


dari lembaga pemerintahan juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP). Untuk memudahkan pengembangan dan penerapan SPIP yang komplek tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah memiliki desain penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah realisasi rencana tindak penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 95,00% atau mencapai 118,75% jika dibandingkan target sebesar 80% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,56% dari target sebesar 90%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 25.218.000 atau 42,03% dari anggaran sebesar Rp 60.000.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 300 OH atau 400,00% dari rencana sebanyak 75 OH. Belum tercapainya seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut disebabkan: a.

Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian,

berupa

pemetaan

risiko,

penetapan

dan

pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b.

Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.

Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Menuntaskan

penguatan

dan

pengembangan

infrastruktur

penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan 63


penyelenggaraan SPIP. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1)

Menambah jumlah personel satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas

secara

fokus

untuk

kegiatan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP dan melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda; 2)

Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta

workshop penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah; 3)

Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.

b.

Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.

Sasaran Strategis

6


Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional 64


adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital

Development

Plan

(HCDP),

yang

merupakan

dokumen

perencanaan

pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan Kompeten” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 No.

1

Indikator Kinerja

Persentase

APIP

Pemda

yang

2011

2012

%

-

17,95

-

80

Capaian 2012 / Target 2014 22,43

%

-

0

-

2,5

0

Satuan

Kinerja

Kenaikan / Target (Penurunan) KInerja 2014

menerapkan jabatan fungsional auditor 2

Persentase Pemda

APIP dengan

kapabilitas

APIP

pada Level 2

65


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 25,64% dan secara keseluruhan, dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran 12,82%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan 66


yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2012 sebanyak 7 Pemda atau 17,95 % dari jumlah pemda yang ada di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2012, maka capaian kinerja tahun 2012 sebesar 17,95 atau 25,64 % dari target tahun 2012 sebesar 70%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2011, karena untuk tahun 2011 Indikator Kinerja hanya sampai ke level Indikator Output, sedangkan untuk tahun 2012 Indikator Kinerja sampai ke level Outcome, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Apabila dibandingkan dengan target 2014, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 17,95% atau 22,44% dari target 2014 sebesar 80%. Kegiatan ini menggunakan anggaran dari pihak luar (BO) dengan menggunakan SDM sebanyak 2 OH atau 5% dari rencana 40%. 2.

Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP pada Level 2 BPKP sebagai koordinator uditor dan sebagai pembina Jabatan Fungsional Auditor melakukan usaha untuk menaikkan level APIP Pemda pada Inspektorat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota melalui Indikator Kinerja “persentase APIP pemda dengan kapabilitas APIP pada level 2”. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat dari jumlah pemda yang APIP nya pada level 2 dibandingkan dengan jumlah seluruh pemda. Pada tahun 2012 realisasi indikator kinerja ini masih 0%, sesuai dengan target 2012 yang juga 0%. Sedangka untuk akhir periode renstra tahun 2014, target indikator kinerja ini sebesar 2,5 % atau 1 pemda yang naik levelnya dari level 1 menjadi level 2. Pada Tahun 2012 Kegiatan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah evaluasi/assesment tata kelola APIP dengan menggunakan dana sebesar 28.187.000,00 atau 48,23% dari anggaran sebesar Rp 58.440.000,00 serta SDM sebesar 103 OH atau 46,40% dari target sebesar 222 OH.

67


Sasaran Strategis

7


Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement

plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama tiga belas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3 10. Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP)

%

2

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

%

Kinerja 2011 2012 -

-

Target Capaian Kenaikan / KInerja 2012 / (Penurunan) 2014 Target 2014 98 99,09 97,11

72,48

-

85%

85,27

68


Kinerja 2011 2012

Target Capaian Kenaikan / KInerja 2012 / (Penurunan) 2014 Target 2014 80% 93,18 74,54 -

No

Indikator Kinerja

Satuan

3

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

%

-

4

Persentase pengiriman laporan waktu

%

-

100

-

94%

106,38

tepat

5

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

%

-

100

-

100%

100

6

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

%

-

89,25

-

80%

111,56

7

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

%

-

100

-

100%

100

8

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

%

-

100

-

100%

100

9

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

-

7

-

8,50

82,35

skala likert 1-10

69


Kinerja 2011 2012

Target Capaian Kenaikan / KInerja 2012 / (Penurunan) 2014 Target 2014 8 93,75

No

Indikator Kinerja

Satuan

10

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

skala likert 1-10

-

7,5

11

Persentase ketepatan penerbitan terkait kepegawaian

%

-

98,10

-

98 %

100,10

SK

12

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

-

94,92

-

95%

99,92

13

Persentase pemanfaatan asset

%

-

95,02

-

100%

95,02

14

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

skala likert 1-10

-

7,7

-

8,30

92,77

15

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

-

94,74

-

95%

99,73

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 101,66%. Secara keseluruhan, dengan lima belas IKU, rata-rata capaian sasaran 102,96%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

70


1.

Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan IKU “Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2012 sebesar 94%. Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 97,11% atau mencapai 103,31% dari target sebesar 94, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.11 Tabel 3.11 Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan

Jenis Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian(%)

Target

Capaian

Penugasan

Penugasan

(Realisasi

Sasaran

Sasaran (%)

(5)

(6)=(5)/(4) x

sasaran) (1)

(2)

(3)

4=(3)/(2) x 100

Audit

268

261

97,39

Evaluasi

72

63

87,5

Reviu

55

54

98,18

Monitoring

100

100

100

Kegiatan

268

263

98,13

763

741

97,11

100

Pengawasan Lainnya Jumlah

94

103,31

Selain itu, pada tahun 2012 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 934 penugasan atau 55,76 % dari seluruh realisasi penugasan tahun 2012 sebanyak 1.675 penugasan. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebesar

94%, maka

capaian kinerja tahun 2012 adalah 103,31% dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 71


disebabkan tahun 2011 belum mengukur indikator outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 99,09% dari target sebesar 98 % Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana dan evaluasi, berupa: a.

Mengikuti rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi antara unit kerja BPKP.

b.

Melaksanakaan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan pengawasan

Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp54.153.600,00 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp54.000.000,00 dan SDM sebanyak 108 OH atau 93,37% dari rencana sebanyak 116 OH. 2.

Persentase Pelaksanan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu Salah satu bentuk kualitas perencanaan yang baik adalah tingkat pelaksanaan mulai penugasan sesuai dengan rencana mulai pemeriksaan (RMP) /tepat waktu. IKU “ Persentase Pelaksanan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan tepat waktu sesuai RMP pada RKT terhadap realisasi penugasan pengawasan, dengan target tahun 2012 sebesar 94%. Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 72,48% atau mencapai 96,64% dari target sebesar 75, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.12

72


Tabel 3.12 Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan yang tepat waktu Bidang

Rencana

Realisasi

Capaian(%)

Target

Capaian

Penugasan

Penugasan

(Realisasi

Sasaran

Sasaran (%)

Sesuai

sasaran)

(5)

(6)=(5)/(4) x

RMP (1)

(2)

(3)

4=(3)/(2) x 100

IPP

263

215

APD

291

197

AN Investigasi

91 118

Jumlah

763

100

29 112 553

72,48

75

Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebesar

96,64

75%, maka

capaian kinerja tahun 2012 adalah 96,64% dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 85,27% dari target sebesar 85 % Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar


Persentase Penerbitan Laporan Tepat Waktu Salah satu bentuk kualitas perencanaan yang baik adalah tingkat pelaksanaan penugasan berupa penerbitan laporan yang tepat waktu sesuai dengan rencana(RPL)

73


IKU “ Persentase Penerbitan laporan Tepat Waktu” diukur dengan membandingkan jumlah penerbitan laporan tepat waktu sesuai rencana penerbitan laporan(RPL) dibandingkan jumlah laporan yang terbit, dengan target tahun 2012 sebesar 70%, dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Persentase Penerbitan Laporan tepat waktu Bidang

Rencana

Realisasi

Penerbitan Penerbitan Laporan

Laporan

Capaian(%)

Target

Capaian

(Realisasi

Sasaran

Sasaran (%)

(5)

(6)=(5)/(4) x

sasaran)

sesuai RPL (1)

(2)

(3)

4=(3)/(2) x 100

IPP

263

215

APD

291

224

AN Investigasi

91 118

Jumlah

100

51 75

763

569

74,57

70

106,53

Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012, maka realisasi kinerja tahun 2012 sebesar 74,57% atau 106,53%

dari target yang ditetapkan

sebesar 70% . Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 93,21 % dari target sebesar 80% . Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp29.060.400,00 atau 90,81% dari anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dan SDM sebanyak 58 OH atau 86,75% dari rencana sebanyak 67 OH.

74


4.

Persentase Pengiriman Laporan Tepat Waktu Pengiriman laporan tepat waktu bertujuan agar hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mengambil keputusan bagi stakeholder IKU “Persentase Pengiriman Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim tepat waktu terhadap jumlah laporan diterbitkan dengan taget tahun 2012 sebesar 90%. Hasil pengukuran atas indikator menunjukkan hasil 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 106,38 % dari target sebesar 94% . Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar


Persentase laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU “Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar ”. Realisasi IKU dihitung berdasarkan persentase jumlah laporan penugasan investigasi yang tidak dikembalikan oleh pusat dibagi jumlah laporan penugasan investigasi yg disampaikan ke pusat. Realisasi kinerja tahun 2012 sebesar 100,00% dari jumlah laporan yang yang disampaikan ke pusat, dan mencapai 105,26% dari target IKU tahun 2012 sebesar 95%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome.

75


Realisasi IKU Tahun 2012 telah memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2012 tanpa disediakan dana dan menggunakan SDM sebesar 360 OH atau 87,17% dari target sebesar 413 OH. 6.

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan Predikat Baik Tingkat capaian kinerja penunjang merupakan hasil kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berupa evaluasi kinerja yang bertujuan memberikan informasi yang komprehensif atas kinerja Perwakilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan memberi masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan sistem dan peningkatan kinerja. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. Realisasi IKU diukur dengan hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan, SDM serta sarana dan prasarana oleh Inspektorat dengan nilai 100% dari bobot. Pengukuran atas indikator menunjukkan hasil 89,25 atau mencapai 111,56% dari target sebesar 80. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 99,78 % dari target sebesar 90 . Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp26.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp26.000.000,00 dan SDM sebanyak 52 OH atau 115,56% dari rencana sebanyak 45 OH. 7.

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “ Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP”dibuat untuk 76


mendukung agar penyajian laporan keuangan BPKP secara keseluruhan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian . Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat dinilai 60%, dan Tidak Wajar dinilai 40%. BPK RI telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2011. Dengan hasil tersebut, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan

kinerja

IKU

didukung

oleh

terlaksananya

kegiatan

pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi indikator ini tahun 2012 sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur indikator capaian outcome dan sudah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp994.402.386.,00

atau

IKU

ini

95,28%

menggunakan dari

dana

anggaran

sebesar sebesar

Rp1.043.633.000.000,00 dan SDM sebanyak 1.989 OH atau 84,49% dari rencana sebanyak 2.354 OH. 8.

Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan

dana

yang

memadai

diperlukan

untuk

membiayai

pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

Pagu

dana

dalam

DIPA

dapat

dilakukan

pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.

77


Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebesar Rp.31.758.850.000,00, dengan jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar

Rp. 31.758.850.000,00,00 atau 100% dari total pagu dana

DIPA Tahun 2013. Pengukuran atas indikator menunjukkan hasil 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 100 % dari target sebesar 100 . Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan penyusunan dokumen anggaran. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp17.015.000,00 atau 130,88% dari anggaran sebesar Rp13.000.000,00, dan SDM sebanyak 34 OH atau 106,34% dari rencana sebanyak 32 OH. 9.

Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna

dalam

penyampaian

berkas

permintaan

dan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 78


pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10 atau mencapai 87,50% dari target sebesar 8,00 dari skala likert 1-10. Realisasi sasaran tahun 2012 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10 dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU Tahun 2012 mencapai 82,35% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 8,50 dari skala likert 1-10. Tidak

tercapainya

target

IKU

antara

lain

disebabkan

kurangnya

kelengkapan dokumen pengajuan SPP, dan kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam proses pencairan/penyediaan uang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp104.015.600.000,00 atau104,02% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 208 OH atau 101,98% dari rencana sebanyak 204 OH. 10. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Terhadap Layanan Kepegawaian Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip

tata kepemerintahan yang

baik

(good

governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, perlu terus diagendakan dan diberikan 79


perhatian yang memadai terhadap peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya hal-hal tersebut. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur . Target IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur Terhadap Layanan Kepegawaian” pada tahun 2012 adalah sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan

pegawai

atas

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian

dan

organisasi, antara lain: (a) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; (b) Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai. Realisasi IKU ini dalam tahun 2012 adalah sebesar 7,5 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 98,68% dari target sebesar 7,6 dari skala Likert 1-10, dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU Tahun 2012 mencapai 93,75% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 8. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp348.609.200,00 atau 102,24% dari anggaran sebesar Rp340.960.000,00 dan SDM sebanyak 697 OH atau 106,61% dari rencana sebanyak 654 OH.

80


11. Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian IKU ini menunjukan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kepuasan pegawai terhadap keprofesionalan aparatur dalam pengelolaan kepegawaian yang dapat diformulasikan dalam bentuk ketepatan dalam mengusulkan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala secara tepat waktu Kinerja IKU ini diukur dengan jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah SK yang seharusnya terbit. SK yang dimaksud adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur seperti SK penilaian angka kredit, SK kenaikan gaji berkala, SK kenaikan pangkat untuk golongan II ke bawah, SK inpasing gaji. Target Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian” pada tahun 2012 sebesar 94%.

Hasil pengukuran atas

indikator menunjukkan hasil 98,10% atau mencapai 104,36% dari target. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 100,10 % dari target sebesar 98% . Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp39.049.200,00 atau 124,36% dari anggaran sebesar Rp31.400.000,00 dan SDM sebanyak 78 OH atau 139,46% dari rencana sebanyak 56 OH. 12. Persepsi Publik yang Positif Terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif

81


terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan jumlah seluruh opini yang terkait dengan persepsi publik terhadap BPKP. Target Indikator Kinerja Utama “Persepsi publik yang positif terhadap BPKP” pada tahun 2012 sebesar 85%. Hasil pengukuran atas indikator tersebut menunjukkan hasil 94,92% atau mencapai 111,67% dari target. Tercapainya efektivitas

target kegiatan

tersebut

antara

Perwakilan

BPKP

lain

disebabkan

Provinsi

Jawa

meningkatnya Timur

dalam

membangun komunikasi dengan pihak intern maupun eksern Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 94,92% tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Realisasi IKU Tahun 2012 mencapai 99,92% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menyerap dana sebesar Rp20.627.750 atau 206,28% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 41 OH atau 63,47% dari rencana sebanyak 56 OH. 13. Persentase Pemanfaatan Aset IKU “Persentase Pemanfaatan Aset” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100,00%. Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Dalam tahun 2012, capaian persentase Pemanfaatan Aset adalah 95,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target IKU ini disebabkan adanya asset yang tidak dimanfaatkan berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Jember yang sedang dalam proses penyerahan ke KPKNL Sidoarjo IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan,

meliputi

sub-subkegiatan

pencatatan

dan

updating

82


akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP. Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome dan realisasi IKU Tahun 2012 mencapai 95,02% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp114.116.700.000,00

atau

IKU

ini

menggunakan

104,79%

dari

dana

anggaran

sebesar sebesar

Rp108.900..000,00 dengan menggunakan SDM, 228 OH atau 104,69% dari rencana sebanyak 218 OH. 14. Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BPKP. IKU “Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,90 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2012, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,70 dari skala likert 1-10 atau 97,47% dari target sebesar 7,90. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 7,70 dari skala likert 1-10 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 92,77% dari target sebesar 8,30. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2012 menggunakan dana sebesar

Rp214.906.800.,00

atau

102,49%

dari

anggaran

sebesar

Rp209.690.000,00; dengan menggunakan SDM sebanyak 430 OH atau 103,57% dari rencana sebanyak 415 OH. 83


15. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat

merupakan

pengembangan

dan

bagian

perbaikan

dari

early-warning

fungsi

operasional

untuk

dalam

mencapai

dan

meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 91%. IKU ini diukur rekomendasi

yang

telah

dengan menghitung jumlah antara

ditindaklanjuti

oleh

satuan

kerja

yang

dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit. Dalam tahun 2012, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 18 rekomendasi atau 94,74% dari 19 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Realisasi IKU tahun 2012 mencapai 104,11% dari target sebesar sebesar 91% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 99,73% dari target sebesar 95%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp28.549.400,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp30.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 57 OH atau 105,74% dari rencana sebanyak 54 OH.

84


Sasaran Strategis


8

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki tujuh IKU, di mana satu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.13 berikut ini: Tabel 3.13 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 No

1

Indikator Kinerja

Persentase Pemanfaatan

Satuan

Realisasi

Kenaikan/

Target

Capaian

Penurunan

2014

2012/2014

(%)

(%)

2011

2012

%

-

100

-

96

104,17

%

-

76,54

-

90

85,04

%

-

82,72

-

90

91,91

%

-

100

-

98

102,04

Sistem

Informasi secara efektif 2

Tingkat

Keandalan

Sistem

Informasi

Simonev 3

Tingkat

Keandalan

Sistem Informasi

SIM-

HP 4

Tingkat

Keandalan

Sistem

Informasi

SIMAK-BMN

85


No

5

Indikator Kinerja

Tingkat

Satuan

Realisasi 2011

2012

Kenaikan/

Target

Capaian

Penurunan

2014

2012/2014

(%)

(%)

Keandalan

%

-

100

-

100

100

Tingkat

Keandalan

%

-

85,19

-

95

89,67

Sistem

Informasi %

-

67,90

-

70

97

Aplikasi SPM 6

SIMPEG 7

Tingkat

Keandalan

Sistem Informasi DMS Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.12, terlihat bahwa IKU dominan Sasaran Strategis pada tahun 2012 tercapai 108,70%.

Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian

sasaran 103,94%.

IKU dominan yang digunakan untuk mengukur capaian

sasaran adalah “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Dengan

dimanfaatkannya

sistem

informasi

secara

secara efektif”.

efektif,

diharapkan

pencapaian tujuan BPKP berupa “Meningkatnya penarapan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pimpinan” dapat terwujud. Capaian IKU secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem

informasi

yang

dikembangkan

oleh

BPKP

untuk

menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan. IKU “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi

secara efektif” diukur

dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan target tahun 2012 sebesar 92%. Rumusan pengukuran IKU Pemanfaatan system informasi yang dimaksud disini

adalah

pemanfaatan

sistem

informasi

yang

disediakan/dikembangkan oleh BPKP Pusat, sementara itu Perwakilan BPKP Jawa Timur juga sedang mengembangkan Sistem Informasi ExIS(Executive 86


Information System) yang bertujuan untuk membantu kegiatan rutin Perwakilan dalam menjalankan tupoksinya. Sistem informasi Exis ini direncanakan akan memiliki 11 sub sistem dan sampai dengan Tahun 2012 telah selesai 5 sub sistem serta yang sedang dikembangkan sebanyak 6 sub sistem. Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% atau mencapai 108,70% dari target sebesar 92%. Realisasi tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome dan telah mencapai 104,17% dari target Renstra Tahun 2014 sebesar 96% 2.

Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Sistem Informasi Simonev merupakan system informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh penugasan mulai dari surat tugas sampai dengan terbitnya laporan di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan Simonev yang dimaksud berupa ketepatan jumlah data yang di input, ketepatan pengklasifikasian data serta ketepatan waktu data tersebut disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan kinerja dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU “Tingkat keandalan sistem informasi Simonev” diukur dengan membandingkan jumlah surat tugas dan laporan terbit yang di input ke simonev dibandingkan dengan jumlah surat tugas dan laporan terbit. Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 76,54% atau mencapai 95,68% jika dibandingkan target 80% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 85,04% dari target sebesar 90%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp82.764.500,00 atau 103,46% dari anggaran sebesar Rp.80.000.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 166 OH atau 115,75% dari rencana sebanyak 143 OH. 87


3.

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Sistem Informasi SIM-HP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh hasil pengawasan dan tindak lanjut dari laporan yang terbit di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan SIM-HP yang dimaksud berupa ketepatan jumlah data yang di input, ketepatan pengisian data serta ketepatan waktu data tersebut disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan hasil pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU “Tingkat keandalan system informasi SIM-HP” diukur dengan membandingkan jumlah laporan dan tindak lanjut yang di input ke SIMHP dibandingkan dengan jumlah laporan terbit dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 82,72% atau mencapai 103,40% jika dibandingkan target 80% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 91,91% dari target sebesar 90%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp89.313.850,00 atau 111,64% dari anggaran sebesar Rp.80.000.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 179 OH atau 108,26% dari rencana sebanyak 165 OH. 4.

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Sistem Informasi SIMAK-BMN merupakan salah satu sistem informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Sistem informasi ini digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh aset milik negara yang ada di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur.

Tingkat

keandalan SIMAK-BMN yang dimaksud berupa ketepatan jumlah data yang di input, ketepatan pengklasifikasian data serta ketepatan waktu data tersebut disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan keuangan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. 88


IKU “Tingkat keandalan sistem informasi SIMAK-BMN” diukur dengan membandingkan

jumlah

asset

yang

di

input

dalam

SIMAK-BMN

dibandingkan dengan jumlah asset yang dimiliki. Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 100% atau mencapai 106,38% jika dibandingkan target sebesar 94% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 102,04% dari target sebesar 98%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar


Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Sistem Informasi SPM merupakan salah satu sistem informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Sistem informasi ini digunakan sebagai alat mencatat transaksi-transaksi keuangan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan penggunaan aplikasi SPM bermanfaat dalam memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan keuangan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU

“Tingkat

keandalan

sistem

informasi

SPM”

diukur

dengan

membandingkan jumlah transaksi yang diterima oleh KPPN dibandingkan dengan jumlah total transaksi. Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 100% atau mencapai 100% jika dibandingkan target sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 100%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp24.015.391,00 atau 120,08% dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,00,

89


dengan menggunakan SDM sebanyak 48 OH atau 92,37% dari rencana sebanyak 52 OH. 6.

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Sistem Informasi SIMPEG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh data individual pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan SIMPEG dimaksud untuk melihat sejauh mana perubahan data individual pegawai telah dimutakhirkan oleh bagian kepegawaian baik berupa ketepatan jumlah data yang di input maupun ketepatan waktu data tersebut dimutakhirkan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU “Tingkat keandalan system informasi SIIMPEG” diukur dengan membandingkan jumlah perubahan data pegawai yang di input ke SIMPEG dibandingkan dengan total perubahan data pegawai . Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 85,19% atau mencapai 100,22% jika dibandingkan target sebesar 85% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 89,67% dari target sebesar 95%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar


Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS Sistem Informasi DMS merupakan sistem informasi yang mengatur penyimpanan dokumen digital di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang berguna sebagai media pelaporan dari unit kerja . Tingkat keandalan penggunaan DMS dimaksud untuk melihat sejauh mana jumlah dokumen LHA yang terbit telah di Up load ke DMS,

sehingga sistem 90


informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat untuk penyusunan akuntabilitas pengawasan. IKU “Tingkat keandalan penggunaan Sistem informasi DMS” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang sudah di up load ke DMS dibandingkan dengan jumlah laporan yang terbit . Realisasi IKU ini tahun 2012 sebesar 67,90% atau mencapai 113,17% jika dibandingkan target sebesar 60% dan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2011 karena tahun 2011 belum mengukur capaian outcome. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 97,00% dari target sebesar 70%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp45.188.755,00 atau 113,05% dari anggaran sebesar Rp.39.972.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 90 OH atau 97,18% dari rencana sebanyak 93 OH. C.

ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA Nomor: 0012/089-01.2.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp 32.523.494.000,00. Dan terakhir diperbaharui dengan DIPA Revisi ke-2 Nomor 0012/089-01.2.01/15/2012, tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp 31.797.507.000,00. Penurunan anggaran disebabkan adanya instruksi Menteri Keuangan untuk penghematan anggaran bagi Kementerian/L embaga. Realisasi anggaran

belanja

sampai

dengan

31

Desember

2012

sebesar

Rp 29.394.161.105,00 atau 92,44% dari anggaran yang disediakan, dengan rincian sebagai berikut: No

Belanja

1.

Belanja Pegawai:

Anggaran

Realisasi

%

19.355.355.000

16.960.190.337

87,63

- Gaji & Tunjangan 2.

Belanja Barang

11.967.152.000

11.959.817.768

99,94

3.

Belanja Modal

475.000.000

474.153.000

99,82

31.797.507.000

29.394.161.105

92,44

Total

91


Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 menurut program adalah sebagai berikut: No

Uraian Program

1.

Program Pengawasan

Anggaran 6.759.558.000

Realisasi 6.755.574.795

% 99,94

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.

Program Fasilitas

24.562.949.000

22.164.433.310 90,24

475.000.000

474.153.000 99,82

Dukungan Manajemen 3.

Program Pengadaan dan Penyaluran

Sarana

dan

Prasarana Total

31.797.507.000

29.394.161.105

92,44

Realisasi dana yang berasal dari Dropping pusat adalah Rp.940.694.531,00 atau 82,46 % dari anggaran sebesar Rp 1.140.749.531,00. Sedangkan realisasi dana beban pihak ketiga sebesar Rp 7.519.320.096,00,00. Semua dana diluar DIPA ini dipergunakan untuk kegiatan pengawasan.

92


Bab IV

Penutup

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan

intern

dilakukan

melalui

kegiatan

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2012, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, telah dilakukan revisi berupa suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, dimana telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan

dan

penetapan

kinerja,

serta

dimanfaatkan

untuk

mengukur 93


keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Perbaikan

dalam

pengukuran

kinerja

berupa

perbaikan

mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “sangat memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2012. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 53 IKU, telah dipilih 12 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2012, tujuh dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, dan 11 dari 12 IKU dominan tercapai yang dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari 3 IKU dominan, tercapai 3, capaian 100%(119,06) Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan capaian 100% (117,65%) Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100%(183,83) Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, tercapai 100%(100,20%) Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 100(100,75)% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 25,64% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, tercapai 100%(101,66) Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%(108,70) Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2012 adalah karena adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak yaitu:

94


1.

Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD/BUL yang tercermin pada adanya ikatan Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) dengan seluruh Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur dan beberapa BUMN/D berupa permintaan kerja sama dengan Perwakilan BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

(sosialisasi/bimbingan

teknis/asistensi/

pendampingan terkait dengan pemberdayaan pemerintah daerah dan penerapan good corporate governance). 2.

Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan perhitungan keuangan negara yang ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan ahli.

3.

Kompetensi SDM BPKP yang memadai dan dukungan software yang dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berupa aplikasi ExIS.

4.

Kesadaran pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola masing-masing.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.

Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA.

2.

Untuk

penugasan

yang

berdasarkan

permintaan

dari

stakeholder,

kemungkinan tidak dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT, karena sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya jumlah SDM dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk penugasan tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1.

Peningkatan K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara: c.

Menuntaskan

penguatan

dan

pengembangan

infrastruktur

penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan 95


penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1)

Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas

secara

fokus

untuk

kegiatan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP. 2)

Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan

workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3)

Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.

d.

Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.

2.

Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor.

3.

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait baik BPKP Pusat (Rendal),

Pemerintah


Provinsi/Kabupaten/Kota maupun

instansi

serta

Inspektorat

penyidik

dan

BUMN/BUMD/BUL. 4.

Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat

urgent 5.

Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2012 jauh dari 100%.

6.

Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.

96


7.

Mengaplikasikan secara berkelanjutan dan mengembangkan Aplikasi ExIS (Executive Information System) BPKP Jatim yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan semua unsur dan sumber daya dalam mencapai pengendalian intern yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada kegiatan rutin perwakilan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

97

Lampiran 1/ 1 - 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

KEUANGAN SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini

%

85,00

97,34

114,52

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

%

30,00

48,72

162,40

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

85,00

100,00

117,65

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Asset

%

40,00

43,60

109,00

Persentase Pemda yang menerapkan

%

35,00

23,52

67,20

85,00

REALISASI 100,00

% CAPAIAN 117,65

minimal WDP

PROGRAM Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANGGARAN

SDM (OH)

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

107.800.000

185.112.900

171,72

797

1.052

131,99

759.942.790

767.289.099

100,97

4.638

3.751

80,88

199.500.000

-

0,00

2.710

4.015

148,15

-

0,00

890

100,00

199.500.000

10.000.000

5,01

3.802

140,30

-

-

0,00

680

100,00

2.710

Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada Laporan keuangan


Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

%

80,00

100,00

125,00

1.123.728.000

829.577.300

73,82

3.463

4.494

129,77

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

%

85,00

100,00

117,65

665.809.000

779.207.191

117,03

4.400

8.203

186,43

%

85,00

100,00

117,65

329.282.000

404.504.500

122,84

1.313

1.024

77,99

%

80,00

100,00

125,00

27.500.000

301.664.400

1096,96

217

234

107,83

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

%

50,00

100,00

200,00

145.905.000

148.916.000

102,06

2.550

6.204

243,29

%

85,00

100,00

117,65

808.800.000

1.081.081.000

133,66

2.890

2.332

80,69

Lampiran 1/ 2 - 4


KEUANGAN SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

% CAPAIAN


%

40,00

100,00

250,00

105.405.000,00

74.561.500

70,74

200

150

75,00

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

%

85,00

100,00

117,65

124.545.000

61.806.000

49,63

2.700

3.739

138,48

%

50,00

44,74

89,48

471.536.000

503.591.000

106,80

6.420

2.546

39,66

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya

%

85,00

85,17

100,20

36.582.000

19.315.000

52,80

199

125

62,81

Pencegahan Pemberantasan Korupsi

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian

%

50,00

0,00

0,00

26.520.000

9.175.150

34,60

155

20

12,90

%

100,00

0,00

0,00

13.225.000

-

0,00

63

-

0,00

%

90,00

100,00

111,11

19.550.000

14.210.000

72,69

110

45

40,91

%

95,00

100,00

105,26

30.000.000

28.590.000

95,30

240

277

115,42

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

90,00

100,00

111,11

590.006.000

664.721.000

112,66

3.337

3.169

94,97

%

90,00

100,00

111,11

10.000.000

9.600.000

96,00

90

82

91,11

%

95,00

100,00

105,26

-

-

0,00

-

-

0,00

Meningkatnya Kualitas

Persentase

%

28,00

28,21

100,75

131.052.210

70.049.790

53,45

662

531

80,21

Penerapan SPIP

menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit

PROGRAM

SDM (OH)

SATUAN

ANGGARAN

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

klaim dan penyesuaian harga.

Pemda

yang

Lampiran 1/ 3 - 4




Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang

PROGRAM

SDM (OH)

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

70,00

100,00

142,86

-

-

-

81

%

0,00

0,00

-

-

-

-

-

%

15,00

20,51

136,73

80.000.000

18.638.000

440

45

%

0,00

5,13

100,00

-

-

-

-

%

80,00

95,00

118,75

60.000.000

25.218.000

42,03

75

300

%

70,00

17,95

25,64

0,00

40

2

5,00

%

0,00

0,00

-

ANGGARAN

REALISASI

%

7.110.000 -

RENCANA

23,30

REALISASI

% 100,00

10,23

400,00

Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Kompeten Auditor

Meningkatnya efektifitas

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2 Persentase Pelaksanaan Penugasan

perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan

(PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

%

75,00

72,48

Persentase penerbitan laporan

%

70,00

74,57

106,53

32.000.000

29.060.400

90,81

67

58

86,75

%

90,00

100,00

111,11

59.409.000

64.625.755

108,78

170

129

76,03

%

95,00

100,00

105,26

-

-

413

360

87,17

%

80,00

89,25

111,56

26.000.000

26.000.000

100,00

45

52

115,56

%

100,00

100,00

100,00

1.043.633.000

994.402.386

95,28

2.354

1.989

84,49

%

90,00

100,00

111,11

13.000.000

17.015.000

130,88

32

34

106,34

pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

%

94,00

97,11

103,31

Dukungan

Manajemen dan 96,64 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

58.440.000

28.187.000

48,23

222

149

67,12

54.000.000

54.153.600

100,28

116

108

93,37

40.000.000

42.786.000

106,97

96

86

89,14

-

Lampiran 1/ 4 - 4




SATUAN

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai

Persepsi

kepuasan

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi DMS JUMLAH

PROGRAM

ANGGARAN

SDM (OH)

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

87,50

100.000.000

104.015.600

104,02

204

208

101,98

7,60

7,50

98,68

340.960.000

348.609.200

102,24

654

697

106,61

94,00

98,10

104,36

31.400.000

39.049.200

124,36

56

78

139,46

85,00

94,92

111,67

10.000.000

20.627.750

206,28

65

41

63,47

100,00

95,02

95,02

108.900.000

114.116.700

104,79

218

228

104,69

7,90

7,70

97,47

209.690.000

214.906.800

102,49

415

430

103,57

%

91,00

94,74

104,11

30.000.000

28.549.400

95,16

54

57

105,74

%

92,00

100,00

108,70

-

-

%

80,00

76,54

95,68

80.000.000

82.764.500

103,46

143

166

115,75

%

80,00

82,72

103,40

80.000.000

89.313.850

111,64

165

179

108,26

%

94,00

100,00

106,38

79.909.000

85.125.765

106,53

172

170

98,98

% %

100,00 85,00

100,00 85,19

100,00 100,22

20.000.000 15.000.000

24.015.391 22.649.235

120,08 150,99

52 47

48 45

92,37 96,38

%

60,00

67,90

113,17

39.972.000

45.188.755

113,05

93

90

97,18

8.545.611.000

8.481.990.117

99,26

46.272

53.196

114,96

%

%

pegawai

Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

% CAPAIAN

7,00

terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset

REALISASI

8,00

prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK

TARGET

-

-

-

Lampiran 2/ 1 - 8

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2012 DENGAN TAHUN 2011 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4


Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan

%

-

%

-

%

KINERJA TAHUN 2012 5

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET KINERJA TH 2014

% CAPAIAN TH 2012 THD TARGET TH 2014

6=5-4

7

8=5/7

-

95,00

105,26

97,34

-

95,00

102,46

-

48,72

-

50,00

97,44

%

-

100,00

-

95,00

105,26

%

-

43,60

-

60,00

72,67

100,00

Keuangan Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Asset

Lampiran 2/ 2 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

5

6=5-4

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset

%

-

23,52

-

45,00

52,27

%

-

100,00

-

95,00

105,26

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

%

-

100,00

-

95,00

105,26

%

-

100,00

-

95,00

105,26

%

-

100,00

-

90,00

111,11

Persentase BUMD yang laporan

%

-

100,00

-

60,00

166,67

KINERJA TAHUN 2012

pada Laporan keuangan Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

keuanggannya memperoleh opini minimal WDP

Lampiran 2/ 3 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

5

6=5-4

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

%

-

100,00

-

95,00

105,26


%

-

100,00

-

60,00

166,67

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

%

-

100,00

-

95,00

105,26

%

-

44,74

-

70,00

63,91

%

-

85,17

-

90,00

94,63

%

-

0,00

-

75,00

-

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil

KINERJA TAHUN 2012

Pengawasan Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Meningkatnya Pemahaman Tingkat pemahaman peserta ,Kesadaran dan Keterlibatan sosialisasi program anti korupsi K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan terhadap pencegahan dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

pemberantasan korupsiFCP oleh Persentase penerapan instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

Lampiran 2/ 4 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

5

6=5-4

%

-

0,00

-

100,00

-

%

-

100,00

-

100,00

100,00

evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

%

-

100,00

-

100,00

100,00

Persentase penyerahan hasil audit

%

-

100,00

-

100,00

100,00

investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak

%

-

100,00

-

100,00

100,00

hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

-

100,00

-

100,00

100,00

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan

KINERJA TAHUN 2012

Lampiran 2/ 5 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

5

6=5-4


Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

%

-

28,21

-

32,00

88,16

%

-

100,00

-

90,00

111,11

%

-

0,00

-

20,00

-

%

-

20,51

-

25,00

82,04

%

-

5,13

-

10,00

51,30

%

-

95,00

-

90,00

105,56

%

-

17,95

-

80,00

22,44

%

-

0,00

-

2,50

-

Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Kompeten Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

KINERJA TAHUN 2012

Lampiran 2/ 6 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5-4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

%

-

97,11

-

98,00

99,09

%

-

72,48

-

85,00

85,27

Persentase penerbitan laporan

%

-

74,57

-

80,00

93,21

%

-

100,00

-

94,00

106,38

%

-

100,00

-

100,00

100,00

%

-

89,80

-

90,00

99,78

%

-

100,00

-

100,00

100,00

%

-

100,00

-

100,00

100,00

pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan


pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

Lampiran 2/ 7 - 8


SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan prosedur Persepsi kepuasan pegawai


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5-4

7

8=5/7

-

7,00

-

8,50

82,35

-

7,50

-

8,00

93,75

-

98,10

-

98,00

100,10

-

94,92

-

95,00

99,92

-

95,02

-

100,00

95,02

-

7,70

-

8,30

92,77

-

94,74

-

95,00

99,73

sesuai

Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap

%

Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

%

Lampiran 2/ 8 - 8


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5-4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2011

1

2

3

4

%

-

100,00

-

96,00

104,17

%

-

76,54

-

90,00

85,04

%

-

82,72

-

90,00

91,91

%

-

100,00

-

98,00

102,04

% %

-

100,00 85,19

-

100,00 95,00

100,00 89,67

%

-

67,90

-

70,00

97,00

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS


Lampiran 3

Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda tahun 2011 PROVINSI JAWA TIMUR Opini BPK No.

Nama Pemda

2009

2010

2011

1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

WDP

WTP

WTP

2

Kabupaten Bangkalan

WDP

WTP

WTP

3

Kabupaten Banyuwangi

WDP

WDP

WDP

4

Kabupaten Blitar

WDP

WDP

WDP

5

Kabupaten Bojonegoro

WDP

WDP

WDP

6

Kabupaten Bondowoso

WDP

WDP

WTP

7

Kabupaten Gresik

WDP

WDP

WDP

8

Kabupaten Jember

WDP

WDP

WDP

9

Kabupaten Jombang

WDP

WDP

WDP

10

Kabupaten Kediri

WDP

WDP

WDP

11

Kabupaten Lamongan

WDP

WDP

WDP

12

Kabupaten Lumajang

WDP

WDP

WDP

13

Kabupaten Madiun

WDP

WDP

WDP

14

Kabupaten Magetan

WDP

WDP

WDP

15

Kabupaten Malang

WDP

WDP

WDP

16

Kabupaten Mojokerto

WDP

WDP

TMP

17

Kabupaten Nganjuk

WDP

WDP

WDP

18

Kabupaten Ngawi

WDP

WDP

WDP

19

Kabupaten Pacitan

WDP

WTP

WTP

20

Kabupaten Pamekasan

WDP

WDP

WTP

21

Kabupaten Pasuruan

WDP

WDP

WDP

22

Kabupaten Ponorogo

WDP

WDP

WDP

23

Kabupaten Probolinggo

WDP

WDP

WDP

24

Kabupaten Sampang

WDP

WDP

WDP

25

Kabupaten Sidoarjo

TMP

WDP

WDP

26

Kabupaten Situbondo

WDP

WDP

WDP

27

Kabupaten Sumenep

WDP

WDP

WDP

28

Kabupaten Trenggalek

WDP

WDP

WDP

29

Kabupaten Tuban

WDP

WDP

WTP

30

Kabupaten Tulungagung

WDP

WTP

WTP

31

Kota Batu

TMP

TMP

WDP

32

Kota Blitar

WDP

WTP

WTP

33

Kota Kediri

WDP

WDP

WDP

34

Kota Madiun

WDP

WDP

WDP

35

Kota Malang

WDP

WDP

WTP

36

Kota Mojokerto

WDP

WTP

WTP

37

Kota Pasuruan

WDP

WDP

WDP

38

Kota Probolinggo

WDP

WDP

WTP

39

Kota Surabaya

TW

WDP

WDP

Lampiran 4

Daftar Pemda Yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur No.

Nama Pemda

Perkada SPIP

1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Ada

2

Kabupaten Bangkalan

Ada

3

Kabupaten Banyuwangi

Ada

4

Kabupaten Blitar

Ada

5

Kabupaten Bojonegoro

Ada

6

Kabupaten Bondowoso

Ada

7

Kabupaten Gresik

Ada

8

Kabupaten Jember

Ada

9

Kabupaten Jombang

Ada

10

Kabupaten Kediri

Ada

11

Kabupaten Lamongan

Ada

12

Kabupaten Lumajang

Ada

13

Kabupaten Madiun

Ada

14

Kabupaten Magetan

Ada

15

Kabupaten Malang

Ada

16

Kabupaten Mojokerto

Ada

17

Kabupaten Nganjuk

Ada

18

Kabupaten Ngawi

Ada

19

Kabupaten Pacitan

Ada

20

Kabupaten Pamekasan

Ada

21

Kabupaten Pasuruan

Ada

22

Kabupaten Ponorogo

Ada

23

Kabupaten Probolinggo

Ada

24

Kabupaten Sampang

Ada

25

Kabupaten Sidoarjo

Ada

26

Kabupaten Situbondo

Ada

27

Kabupaten Sumenep

Ada

28

Kabupaten Trenggalek

Ada

29

Kabupaten Tuban

Ada

30

Kabupaten Tulungagung

Ada

31

Kota Batu

Ada

32

Kota Blitar

Ada

33

Kota Kediri

Ada

34

Kota Madiun

Ada

35

Kota Malang

Ada

36

Kota Mojokerto

Ada

37

Kota Pasuruan

Ada

38

Kota Probolinggo

Ada

39

Kota Surabaya

Ada

Lampiran 5

Daftar BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2011 per Juni 2011 PROVINSI JAWA TIMUR

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nama PDAM PDAM Kab. Bangkalan PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Blitar PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Jember PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Kediri PDAM Kab. Lamongan PDAM Kab. Lumajang PDAM Kab. Madiun PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Nganjuk PDAM Kab. Ngawi PDAM Kab. Pacitan PDAM Kab. Pamekasan PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Ponorogo PDAM Kab. Probolinggo PDAM Kab. Sampang PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Sumenep PDAM Kab. Trenggalek PDAM Kab. Tuban PDAM Kab. Tulungagung PDAM Kota Batu PDAM Kota Blitar PDAM Kota Kediri PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Mojokerto PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

Opini LAI WTP WTP Unauditied WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP Unauditied WTP WTP WDP Unauditied WTP WTP WDP Unauditied WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP Unauditied WTP WTP WDP

Lampiran 6

Daftar BUMN GCG yang mendapat dengan skor baik/sangat baik Tahun Buku 2011 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7

Nama BUMN PT Semen Gresik Perum Jasa Tirta I PT Petro Kimia Gresik PTPN XII PJB PT SIER PT Barata

Nilai Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik

Lampiran 7

Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2011 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama PDAM PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Jember PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Madiun PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Tuban PDAM Kota Batu PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

Lampiran 8/ 1 - 6

CAPAIAN KINERJA OUTPUT . TAHUN 2012 No.

1

Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

Meningkatnya

Pengawasan

Kualitas Tata Kelola

Intern

elaksanaan

Keuangan

Indikator Output Kegiatan

Pengendalian/P Jumlah laporan hasil

Akuntabilitas

Pengawasan

Keuangan Negara

Intern

dan Pembinaan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Keuangan

SPIP

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraa n SPIP

Satuan

Target

Realisasi

%

Dana Rencana

Realisasi

SDM (OH) %

Target

Realisasi

%

Laporan

49

62

126,53%

385.465.000

425.072.700

110,28%

1.255

1.971

157,05%

Laporan

4

10

250,00%

39.300.000

68.560.100

174,45%

243

393

161,73%

Laporan

1

5

500,00%

9.000.000

34.280.000

380,89%

64

150

234,38%

Laporan

1

16

1600,00%

5.000.000

109.696.100

2193,92%

40

113

282,50%

Laporan

108

121

112,04%

1.123.728.000

829.577.300

73,82%

3.463

4.494

129,77%

Laporan

42

58

138,10%

614.905.000

404.504.600

65,78%

3.145

6.232

198,16%

Laporan

11

19

172,73%

115.081.000

130.264.200

113,19%

439

299

68,11%

Laporan

11

17

154,55%

68.500.000

116.552.800

170,15%

554

659

118,95%

Laporan

3

5

166,67%

1.410.000

34.280.000

2431,21%

12

61

508,33%

pengawasan lintas sektor bidang perekonomian Jumlah laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang perekonomian Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang perekonomian Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang perekonomian Jumlah Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN bidang perekonomian Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang polsoskam Jumlah laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang polsoskam Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang polsoskam

Lampiran 8/ 2 - 6


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan


Satuan

Target

Realisasi

%

Dana Rencana

Jumlah Laporan hasil

SDM (OH)

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Laporan

2

28

1400,00%

22.500.000

191.968.300

853,19%

177

121

68,36%

Lap

6

8

133,33%

10.000.000

-

0,00%

165

200

121,21%

Lap

59

226

383,05%

485.245.000

286.922.095

59,13%

1.288

5.902

458,23%

Lap

25

110

440,00%

252.364.000

165.693.300

65,66%

596

7.058

1184,23%

Lap

0

1

-

-

900.000 -

21

139

661,90%

Laporan

0

4

-

-

59.015.000 -

-

Laporan

16

54

337,50%

145.905.000

148.916.000

102,06%

2.550

6.204

243,29%

Laporan

20

23

115,00%

173.791.000

157.688.200

90,73%

640

429

67,03%

Laporan

7

6

85,71%

30.000.000

47.992.000

159,97%

157

85

54,14%

Lap

133

176

132,33%

876.885.000

1.354.484.698

154,47%

3.969

3.922

98,82%

pengawasan atas permintaan stakeholders bidang polsoskam Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah Jumlah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden Laporan hasil pengawasan BUN

212 -

BAN Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 2

Tercapainya


Optimalisasi

elaksanaan

Penerimaan Negara

Pengawasan

dari Hasil

Intern

Pengawasan

Akuntabilitas Keuangan

pengawasan BUN bidang polsoskam Jumlah laporan hasil pengawasan BUN bidang

Negara dan

perekonomian

Pembinaan

Jumlah laporan hasil

Penyelenggaraa pengawasan BUN keuangan daerah n SPIP

Lampiran 8/ 3 - 6


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan


Satuan

Target

Realisasi

%

Dana Rencana

3

Meningkatnya


SDM (OH)

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Lap

11

13

118,18%

105.405.000

74.561.500

70,74%

250

563

225,20%

Laporan

29

46

158,62%

124.545.000

61.806.000

49,63%

2.700

3.739

138,48%

Penyelenggaraa Laporan hasil pengawasan atas n SPIP kinerja BUMD

Laporan

43

48

111,63%

471.536.000

503.591.000

106,80%

6.420

2.546

39,66%

Pengendalian/P Laporan hasil sosialisasi

Laporan

5

5

100,00

36.582.000

19.315.000

52,80

199

125

62,81

Laporan

3

3

100,00

26.520.000

9.175.150

34,60

155

20

12,90

Laporan

1

0

-

13.225.000

Laporan

6

11

183,33

49.550.000

42.800.000

86,38

Laporan

95

128

134,74

590.006.000

664.721.000

112,66

3.337

3.169

94,97

Laporan

1

1

100,00

10.000.000

9.600.000

96,00

90

82

91,11

Kualitas penerapan

elaksanaan

pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

tata kelola

Pengawasan

kepemerintahan/

Intern

perusahaan

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

keuangan daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Pembinaan

4

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan

elaksanaan

masalah korupsi

Pengawasan

Keterlibatan

Intern

K/L/Pemda,

Akuntabilitas

Laporan hasil sosialisasi/bimtek/asistensi

BUMN/BUMD, dan

Keuangan

Masyarakat Dalam

Negara dan

implementasi FCP Laporan hasil kajian

Upaya Pencegahan

Pembinaan

pengawasan

dan Pemberantasan

Penyelenggaraa

Korupsi

n SPIP

Laporan hasil audit investigatif

-

-

63

350

-

322

-

92,00

atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigatif, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik Laporan hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya

Lampiran 8/ 4 - 6


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan


Satuan

Target

Realisasi

%

Dana Rencana

5

Meningkatnya

Pengendalian/P Laporan dukungan pembinaan

Kualitas Penerapan SPIP

SDM (OH)

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Lap

24

25

104,17%

219.740.000

88.687.790

40,36%

1.238

576

46,53%

Lap

2

2

100,00%

65.550.000

14.442.000

22,03%

262

105

40,08%

Lap

9

10

111,11%

-

-

0,00%

-

6 -

Lap

3

3

100,00%

-

-

130 -

Jumlah Kegiatan Koordinasi

Kegiatan

6

6

100,00

109.237.000

64.818.966

59,34%

60

80

133,33%

Jumlah Dokumen Rencana

elaksanaan

penyelenggaraan SPIP bidang

Pengawasan

keuangan daerah

Intern Akuntabilitas 6

Keuangan Pembinaan

Meningkatnya Kapasitas Aparat

Jabatan

Pengawasan Intern

Fungsional

Pemerintah yang

Auditor dan

Profesional dan

Tata Kelola

Kompeten

APIP

Jumlah Laporan Sosialisasi dan Bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah Sosialisasi dan Bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi penerapan

13.745.000 -

tatakelola APIP Daerah 7

Meningkatnya

Program

Penyusunan

efektifitas

Dukungan

dan Evaluasi

perencanaan dan

Manajemen dan

Rencana

pelayanan

Pelaksanaan Tugas

pengawasan serta

Lainnya

kualitas pengelolaaan

Dokumen

1

1

100,00

107.857.600

110.530.000

102,48%

80

82

102,50%

Pengawasan Jumlah Laporan Kinerja yang

Lap

17

17

100,00

192.658.900

196.785.230

102,14%

407

394

96,70%

tepat waktu Jumlah Laporan Kehumasan

Lap

4,00

4,00

100,00

51.883.500

63.940.270

123,24%

96

101

105,21%

Laporan

1

1

100,00

198.689.500

205.890.600

103,62%

510

412

80,74%

Dokumen Kegiatan

1 12

1 12

100,00 100,00

108.542.700 148.967.800

117.587.300 148.783.391

108,33% 99,88%

85 350

235 298

276,68% 85,02%

tepat Waktu

keuangan Pengelolaan

Jumlah Laporan Keuangan yang

Anggaran dan sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah Dokumen Anggaran Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Lampiran 8/ 5 - 6


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan


Satuan

Target

Realisasi

%

Dana Rencana

Pengelolaan

Jumlah SK Pengangkatan

SK

Realisasi

SDM (OH) %

Target

Realisasi

%

4

4

100,00

98.650.000

102.450.000

103,85%

200

205

102,45%

dan Pelayanan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Kepegawaian Jabatan yang Selesai Tepat Waktu Jumlah penilaian angka kredit

334

334

100,00

55.268.900

59.600.300

107,84%

90

119

132,45%

yang terbit Laporan evaluasi penerapan JFA Laporan

PAK

4

4

100,00

32.581.000

33.501.200

102,82%

45

67

148,89%

Penyediaan layanan informasi

Kegiatan

12

12

26.890.000

27.850.000

103,57%

72

56

77,36%

JFA Jumlah Sosialisasi dan Bimtek

Kegiatan

89.560.000

98.501.200

109,98%

70

197

281,43%

Penerapan JFA (kegiatan dilaksanakan oleh perwakilan) Jumlah Laporan Pengembangan Laporan

2

2

100,00

21.400.000

21.580.900

100,85%

50

43

86,32%

12,00

12,00

100,00

47.320.100

48.578.600

102,66%

72

97

134,94%

276,00

276,00

15.690.000

18.245.435

116,29%

15

36

243,27%

Laporan

4

4

100,00

60.000.000

25.218.000

42,03%

216

50

23,35%

%

100,00

100,00

100,00

497.480.000

523.563.775

105,24%

320

1.047

327,23%

Budaya Kerja Jumlah laporan Disiplin Pegawai

Jumlah pejabat telah

Orang

menandatangani dan melaksanakan pakta integritas Pembinaan

Jumlah Laporan Pengguna

Administrasi

Barang yang terbit tepat waktu

dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/ Tunjangan - BPKP Terpenuhinya keperluan seharihari Perkantoran

Lampiran 8/ 6 - 6


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan


Terbayarnya hak-hak pegawai

Satuan

Target

Realisasi

%

100,00

Dana

SDM (OH)

Rencana

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

136.196.000

130.615.120

95,90%

300

261

87,08%

475.000.000

474.153.000

99,82%

645

948

147,02%

Bulan

12

12

Unit

40

48

sistem

1

1

100,00

-

-

-

-

laporan

10

10

100,00

-

-

-

594

-

0,00%

Jumlah Sistem yang Dipelihara

Kegiatan

12

12

100,00

-

-

-

396

-

0,00%

Jumlah Sistem yang

Kegiatan

12

12

100,00

-

-

-

545

-

0,00%

memenuhi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pertanggung jawaban Pengadaan dan

Pengadaan dan Jumlah Sarana Prasarana

Penyaluran Sarana Penyaluran

8

dan Prasarana

Sarana dan

BPKP

Prasarana BPKP

Meningkatnya

Program

penerapan sistem

Dukungan

Penyelengggar Jumlah Sistem Internal yang aan Sistem

dukungan

Manajemen dan

Dukungan

pengambilan

Pelaksanaan Tugas

Pengambilan

keputusan bagi pimpinan

Lainnya

Keputusan Presiden/Pemer

- -

Dibangun Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan)

intah dan Internal BPKP

Diimplementasikan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents