BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Jalan Basuki Rahmat Nomor 33 Bandar Lampung Telepon : 0721-483129 Fax : 0721-481550 E-mail: [email protected]

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Jalan Basuki Rahmat Nomor 33 Bandar Lampung Telepon (0721) 483129 Faksimile (0721) 481550 E-mail : [email protected] Website : www.bpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG NOMOR: KEP-282/PW08/1/2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG, Menimbang

: a.

bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerintahkan pirnpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

b.

bahwa perubahan lingkungan strategis karena adanya mandat baru BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan adanya retrukturisasi program Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan NasionaI (Bappenas) menuntut perubahan visi, misi, program dan kegiatan BPKP;

c.

bahwa Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu kepada mandat baru BPKP, restrukturisasi program Kementerian/Lembaga, dan RPJMN Tahun 2010-2014;

d

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tàhun 2005;

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-1014;

5. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;

6.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP713/K/SU/2002;

8.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

:

Memberlakukan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 untuk selanjutnya disebut Rencana Strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis dijadikan acuan bagi seluruh Bidang/Bagian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

:

Bandar Lampung

Pada tanggal

:

1 Februari 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

1 3 7

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis

18 18 23 28 33

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 3.2 Program dan Kegiatan 3.3 Indikator Kinerja

34 34 36 40 41

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN Target Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014

i

ii

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis berpedoman

pada

Peraturan

BPKP Tahun 2010-2014, yang penyusunannya Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tersebut, dalam Rencana Strategis terjadi perubahan

yang

signifikan

diselaraskan

dengan

restrukturisasi

program

Kementerian/Lembaga (K/L). Restukturisasi program tersebut merupakan pembenahan nomenklatur dan substansi program untuk masing-masing K/L guna menjamin adanya koherensi dan sinkronisasi antara Renstra-KL dengan program-program dalam RPJMN tahun 2010-2014. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berisi visi, misi, dan tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, cakupan penugasan BPKP menjadi semakin luas meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur dalam RPJMN 2010-2014 yang diamanatkan kepada BPKP sebagai penanggung jawab keberhasilannya. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai kepanjangan tangan BPKP di daerah, mengemban

ii

tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mandat BPKP tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Dalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 yang mendukung program-program BPKP. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini akan menjadi acuan pada saat menyusun rencana kegiatan pengawasan

tahunan

Perwakilan

terdapat

BPKP

Provinsi

Lampung.

Dengan

demikian

diharapkan

keterpaduan langkah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya untuk mewujudkan visi dan misi

BPKP di wilayah Provinsi

Lampung.

1 Februari 2011

iii

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan melalui Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung meneguhkan komitmennya merumuskan visi, misi, strategi dan faktor pendukungnya yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana tindak selama kurun waktu periode Renstra dalam bentuk program dan kegiatan. Renstra sebagai pedoman Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk kontribusi dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Dalam penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung periode 2010 – 2014 mengacu pada Renstra BPKP periode 2010 -2014 sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKP nomor : KEP-34/K/SU/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014. A. LATAR BELAKANG BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian,yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, telah mendapat mandat baru dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mandat baru bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Mandat baru tersebut telah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP seperti dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP pada bulan Desember 2008. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di

1


daerah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah: a. Product Differences Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai auditor Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral). b. Market Differences BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market nya, hal ini dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholders dan stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung. c. Methodology Differences Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP. Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan consulting. Perumusan visi, misi, program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung periode 2010-2014 disusun dengan terlebih dahulu melihat capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya, mengidentifikasi harapan dan kebutuhan stakeholders serta analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, dengan penjelasan berikut:

2


1.1

KONDISI UMUM

A. Capaian Renstra 2005-2009 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN, seperti diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 bab 14. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. b. Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN). c. Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. d. Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara dan memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik. e. Melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka pembenahan manajemen pemerintah dan BUMN/D. f. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Pengawasan lintas sektoral yang dilakukan antara lain Audit Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Audit Kinerja Program Gerakan Nasional – Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN, Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak dan PNBP, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Supervisi dan Monitoring Pengadaan Benih Bantuan Petani, Program yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi pada Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional, serta audit kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara meliputi audit atas proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dan monitoring atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam menudukung penugasan BPKP atas penugasan Presiden dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi atensi Presiden, antara lain kajian atas kebijakan dalam penanganan kedelai, kajian atas kebijakan ketahanan pangan, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan audit/evaluasi kinerja Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3


Dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan sasaran prioritas RPJMN 2004-2009 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi preemtif/edukatif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi Fraud Control Plan (FCP), audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, klaim dan ekskalasi, audit investigatif kasus berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan audit investigatif dan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik, dan pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan maupun dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, telah melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis sistem akuntansi, Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicators (KPI). Adapun hasil yang dicapai antara lain semakin meningkatnya instansi pemerintah daerah yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan BUMN/BUMD yang menerapkan GCG. Terkait dengan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya kepada entitas pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tersebut merupakan dukungan penjabaran dari 28 program Renstra BPKP 2005-2009. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2005-2009 seperti tercantum dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2005-2009 secara umum menunjukkan hasil dengan katagori baik. Capaian tersebut disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan utama pengawasan maupun pendukung pengawasan. Kegiatan utama pengawasan dilaksanakan melalui pemberian jasa assurance dan consulting yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Jasa assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, sedangkan consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Dalam peran assurance, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melakukan audit keuangan atas loan/grant sebagai audit dukungan atas permintaan lender kepada BPKP Pusat, dan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan dengan kualitas hasil audit yang baik.

4


• Dari hasil evaluasi atas indikator kinerja hasil pada program utama pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mencakup bidang Perekonomian, Polsoskam, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan Bidang Akuntan Negara menunjukkan adanya keunggulan dalam peran consulting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi-instansi pemerintah daerah dan BUMN/D yang menggunakan produk dan jasa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya, antara lain sistem akuntansi, Good Corporate Governance (GCG), dan Key Performance Indicators (KPI).

B. Analisis Kebutuhan Stakeholders Visi suatu organisasi akan memberikan gambaran menyeluruh bagaimana peranan dan fungsi organisasi dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menyadari bahwa efektivitas ini hanya akan terwujud dengan melakukan reposisi peran dan fungsi seiring dengan berbagai perubahan lingkungan strategis yang dialami oleh BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ikut menyikapi perubahan lingkungan strategis yang dialami BPKP dengan kesadaran profesional yang responsif terhadap tuntutan dan harapan stakehoder/shareholder. Diketahui tuntutan dan harapan stakeholder/shareholder tersebut mengemuka seiring dengan perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi total tata pemerintahan menuju good governance dan clean goverment yang memprioritaskan pada pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka akses partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut di Provinsi Lampung, menuntut Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempertajam strategi pengawasan yang berorientasi pada pemberian bantuan kepada pimpinan organisasi untuk meyakinkan manajemen bahwa telah didukung dengan adanya struktur pengendalian intern yang andal dan mampu menjamin terselenggaranya good governance, mampu menjamin adanya pengamanan aset, pencatatan yang akurat, serta mampu secara dini mendeteksi dan mengelola risiko sehingga mampu mengarahkan seluruh kegiatan pada pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

5


Berkaitan dengan hal di atas, dukungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terhadap berbagai ekspektasi stakeholders dan kontribusi yang dapat disumbangkan bagi stakeholder/shareholder dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Ekspektasi Stakeholders dan Kontribusi Perwakilan BPKP Ekspektasi Stakeholders

Kontribusi Perwakilan BPKP

1. Gubernur/Walikota/Bupati • Terbina dan terawasinya • Pelaksanaan pengawasan (audit, perusahaan daerah dan badan reviu, evaluasi). pengelola dana masyarakat yang • Pemberian masukan dan saran mendapat fasilitas dari kepada Kepala Daerah selaku Pemerintah Daerah regulator. • Penguatan akuntabilitas Pemda. • Terbangunnya kapasitas manajemen keuangan daerah. 2. Auditee/Pengguna Pemerintah, BUMN/D) :

(Instansi

• Terwujudnya nilai tambah. • Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi). • Terkelolanya BUMN/D yang mengacu pada praktik-praktik • Pembinaan dan pendampingan (asistensi dan konsultasi). terbaik penerapan GCG. • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Pemberi pinjaman/hibah/lender • Informasi mengenai efisiensi • Audit keuangan dan efektivitas kegiatan • Audit kinerja. pembangunan yang dibiayai • Evaluasi kebijakan. dengan dana pinjaman/hibah dalam dan luar negeri. (Polri, • Membantu pengungkapan kasus indikasi TPK (data awal, keterangan ahli, perhitungan • Adanya masukan bagi upaya kerugian negara, fraud examiner, pemberantasan KKN. forensic auditor, investigator). • Membantu pengembangan instrumen pencegahan KKN, peningkatan kesadaran anti-KKN, diseminasi langkah-langkah anti KKN.

4. Aparat Penegak Jaksa, KPK)

Hukum

6


Ekspektasi Stakeholders 5. APIP lainnya • Adanya pembinaan atas SDM dan sistem/metodologi pengawasan. • Tenaga pengawas yang kompeten, profesional dan bersertifikat.

Kontribusi Perwakilan BPKP • Pengembangan standar/pedoman pengawasan dan audit. • Pembinaan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. • Peningkatan kompetensi melelui pelatihan yang bersifat substantif

6. DPRD, LSM, masyarakat • Adanya informasi mengenai • Memberi masukan bagi kinerja/akuntabilitas pemerintah. optimalisasi fungsi DPRD di bidang pengawasan, penyusunan • Informasi efisiensi dan anggaran, dan pembuatan efektivitas anggaran dan undang-undang pelaksanaan program pemerintah. • Memberi fokus pada hal-hal yang menjadi perhatian DPRD dan • Diperhatikan dan masyarakat dalam kegiatan ditindaklanjutinya isu-isu yang pengawasannya. menjadi concern bersama. • Memberikan informasi hasil pengawasan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Permasalahan Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memperoleh hasil yang signifikan. Namun, dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tata kelola pemerintahan dan pemberantasan KKN, antara lain: 1. Adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah Provinsi Lampung yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK. 2. Belum adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) di instansi pemerintah. 4. Adanya Pemerintah Daerah yang belum membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM).

7


5. Adanya kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan merugikan negara/daerah. 6. Adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. 7. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (hasil survei Transparency International), meskipun telah mengalami peningkatan dari 2,20 di tahun 2005 menjadi 2,80 di tahun 2009.

Identifikasi penyebab permasalahan tersebut, antara lain: 1. Lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada entitas Pemerintah Daerah, BUMD, termasuk masih lemahnya sistem pengelolaan dan pencatatan aset negara/daerah. 2. Kompetensi SDM pengelola keuangan negara/daerah, khususnya di bidang akuntansi yang belum memadai. 3. Sistem pengawasan nasional dan mekanisme check and balance antara pengawasan internal pemerintah dengan pengawasan eksternal pemerintah belum tertata. 4. Sistem akuntabilitas Presiden yang komprehensif, sebagai akuntabilitas tunggal yang mengintegrasikan informasi seluruh capaian kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah belum terbangun. 5. Pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum efektif dan efisien. 6. Kinerja SDM aparatur belum optimal, dikarenakan belum meratanya kompetensi aparatur dan belum memadainya remunerasi dan kesejahteraannya. Selain itu sistem pembinaan SDM aparatur belum berbasis pada kinerja (merit system). Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi bagian tantangan dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang.

B. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan berpengaruh pada pencapaian misi organisasi. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).

8


1. Analisis SWOT Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN Kekuatan (Strengths - S) 1. SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya. 2. Core competency unggulan di bidang pengawasan. 3. Memiliki mandat: • • • •

lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategik. pembinaan penyelenggaraan SPIP. penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden. pembinaan penyelenggaraan JFA.

Kelemahan (Weaknesses - W) 1. Rekruitmen dan proses regenerasi SDM belum berjalan dengan baik. 2. Komposisi SDM belum ideal. 3. Auditor belum terspesialisasi menurut kebutuhan kinerja pengawasan. 4. Strategi pengawasan memadai.

belum

5. Implementasi sistem belum optimal.

reward

6. Sistem promosi dan karier belum cukup mendorong motivasi kerja pegawai BPKP.

4. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari top executive BPKP. 5. Peran Perwakilan BPKP yang tidak bertanggung-jawab kepada pimpinan di daerah. 6. Memiliki produk-produk unggulan yang dibutuhkan stakeholder (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR). 7. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni.

9


Peluang (Opportunities – O)

Ancaman (Threats – T)

1. Adanya dukungan yang jelas dari pimpinan entitas pemerintah daerah, BUMN/BUMD, termasuk beberapa stakeholders. 2. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good governance). 3. Meningkatnya permintaan jasa pengawasan (assurance) dan asistensi (consulting) dari instansi pemerintah. 4. Adanya kepercayaan atas BPKP yang profesional. 5. Banyaknya satker yang belum menerapkan tata kelola yang baik. 6. Munculnya peran-peran baru sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008. 7. Besarnya kepercayaan instansi penyidik kepada BPKP untuk melakukan audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan kasus TPK.

1. Adanya sekelompok birokrasi yang belum memahami dan belum dapat menerima arti penting dan peran BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. 2. Adanya dissinkronisasi peraturanperaturan yang kurang mendukung peran BPKP. 3. Tingginya minat dan permintaan tenaga BPKP yang potensial dari instansi pemerintah di luar BPKP. 4. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak lain yang produknya sejenis dengan produk BPKP. 5. Adanya potensi perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan RPJMN/D 2010-2014 yang perlu diantisipasi. 6. Adanya gugatan hukum atas peran BPKP dalam melakukan bantuan audit atas kasus yang berindikasi TPK.

Hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai dukungan (ND), dan nilai keterkaitan, menunjukkan bahwa posisi keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terletak pada Kuadran I atau posisi SO (strengthopportunity). Hal ini berarti mempunyai potensi/kekuatan lebih besar dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih besar dibanding dengan ancamannya. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang sebaik-baiknya. Dengan adanya mandat yang dimiliki, kompetensi dan pengalaman SDM dalam memberikan jasa assurance dan consulting, dukungan sistem informasi yang memadai, dan kepercayaan stakeholders, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabilitas keuangan Negara/daerah yang berkualitas.

10


2. Faktor Kunci Keberhasilan Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat tujuh faktor kunci keberhasilan BPKP sebagai berikut: a. Komitmen Pemerintah Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Ciri-ciri tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab terutama dengan adanya akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum yang diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Dengan diterbitkannya paket UU keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004) menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya membenahi pengelolaan keuangan negara. Salah satu perangkat peraturan yang penting dan merupakan turunan dari pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP tersebut menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan instansi masingmasing agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, memenuhi prinsip-prinsip good governance (transparan dan akuntabel) dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana. b. SDM yang Kompeten dan Profesional Keberhasilan organisasi salah satunya ditentukan karena adanya SDM yang kompeten dan profesional yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi, manajemen, audit, teknologi informasi sehingga akan sangat mendukung pelaksanaan tugas assurance dan consulting. Selain itu, dengan keahlian dan pengalamanyang dimiliki SDM Perwakilan BPKP rovinsi Lampung yang komprehensif diharapkan mampu memberikan masukan/solusi kepada pemerintah terkait dengan berbagai masalah pemerintah yang cenderung kompleks. c. Mandat BPKP Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pelaksanaan penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang merupakan dukungan terhadap penugasan BPKP sebagaimana mandat yang diberikan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

11


Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP di daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern itu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut , dinyatakan beberapa mandat yang diberikan kepada BPKP sebagai berikut: 1) Pasal 49 ayat (2): BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 2) Pasal 54 ayat (3): secara berkala BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 3) Pasal 57 ayat (4): BPKP melakukan reviu atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. 4) Pasal 59 ayat (2): BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Mandat sebagai pembina SPIP merupakan tugas baru dengan tantangan tersendiri, khususnya dalam pengembangan desain dan implementasinya agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. d. Komitmen Pimpinan BPKP Komitmen Pimpinan BPKP merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan. Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi,

12


menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan perubahan peran/mandat baru BPKP, pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi, dan menyemangati proses transformasi tersebut. e. Strategi Pengawasan yang Tepat Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai unit kerja BPKP di daerah dalam perannya sebagai auditor Presiden, mendukung dan mengikuti kebijakan strategi pengawasan yang ditetapkan yaitu terhadap hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.

f. Perencanaan Pengawasan Dalam hal perencanaan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengacu dan sesuai perencanaan pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan yang ditetapkan BPKP Pusat, baik pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana) agar tujuan pengawasan dapat dicapai. g. Koordinasi dan Sinergi Pengawasan Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan di daerah dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antar aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergi pengawasan. 3. Nilai Luhur BPKP Sebagai unit kerja BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur BPKP. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya sangat penting dalam merealisasikan misi-misi BPKP. Nilai-nilai luhur BPKP yang mengilhami seluruh staf BPKP yaitu PIONIR yang berarti pemrakars, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari enam nilai di bawah ini: P rofesional I ntegritas O rientasi pada Pengguna N urani dan Akal Sehat I ndependen R esponsibel Masing-masing makna dari keenam nilai tersebut adalah:

13


a. Profesional Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas BPKP, karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra BPKP untuk menjadi auditor atau aparat pengawas yang dapat dipercaya. BPKP sebagai suatu lembaga pemerintah, selain bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah dan standar-standar yang dibangun oleh komunitas profesi, juga bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi. Kedua hal tersebut harus diakomodasikan secara seimbang, sehingga terdapat kesesuaian antara identitas anggota organisasi dengan identitas organisasi dan menjadi profesional birokrat. Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern pemerintah yang memahami ilmu pengawasan dan memiliki persyaratan kompetensi dan pengalaman untuk menerapkan ilmu tersebut dengan metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Profesionalitas juga menuntut auditor untuk terus memburu teknologi audit terbaik yang senantiasa ditingkatkan keunggulannya, agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan kebutuhan stakeholders yang beraneka ragam dan tuntutan kualitas yang standarnya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini kebutuhan mendesak yang perlu dikembangkan adalah kapasitas untuk melakukan assessment terhadap penerapan good governance, evaluasi kebijakan publik, manajemen risiko, audit sosial, forensic auditing, dan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman stakeholders atas berbagai hal yang menjadi audit issues, serta kapasitas untuk memberikan saran dan masukan bagi keperluan perumusan perundang-undangan dan kebijakan berskala nasional. b. Integritas Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas adalah kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan

14


dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya. c. Orientasi pada Pengguna Nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan manajemen pemerintahan saat ini. Dengan dipraktikkannya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang paling jelas menunjukkan bahwa BPKP berani menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan. BPKP memiliki misi untuk dapat memberi manfaat/nilai tambah kepada stakeholders, auditan dan pengguna jasa. Oleh karena itu, orientasi kepada pengguna merupakan faktor kunci untuk menentukan dan merancang kegiatan pengawasan BPKP yang memang diperlukan dan memberikan nilai tambah/manfaat kepada stakeholder. d. Nurani dan Akal Sehat Nilai yang dikekalkan dari nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan. Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk menaati peraturan dan sikap mengukuhi kebenaran bagi orang banyak sebagai kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan mengekalkan tirani mayoritas. Auditor yang berintegritas mestinya mampu mengandalkan suara nurani dan akal sehat. Nurani merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi. Dengan platform etika seperti ini, jika memang pengawas intern konsisten dan konsekuen hendak mentransformasikan manajemen pemerintahan ke arah manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, maka pengawas harus berani mengutamakan esensi kinerja daripada kepatuhan hukum, jika ternyata justru hukum tersebutlah yang tidak sejalan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

e. Independen

15


Independensi tetap diperlukan bagi aparat pengawas intern. Sebagai contoh praktik di Amerika Serikat, karena berada dalam lingkungan pemerintahan yang sarat dengan peraturan dan persaingan politis, mekanisme cek dan cek ulang antara parlemen dan eksekutif memang mengharuskan nilai independensi tetap dianut oleh internal auditor (Inspectorate General). Inspectorate General (IG) harus menyajikan laporannya baik kepada Pimpinan Eksekutif maupun kepada Parlemen sekaligus. BPKP tampaknya mengambil sikap sesuai dengan perkembangan IG di atas. Selain memberikan laporannya langsung kepada para pemimpin lembaga eksekutif, BPKP pun tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk memaparkan hasil pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memperhatikan kaitannya dengan aspek kode etik profesi. Dengan demikian jelas bahwa penyajian yang dua arah ini akan mengharuskan BPKP mengambil sikap independen. Terlepas dari arah pertanggungjawaban di atas, independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan BPKP di bawah Presiden tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Presiden. Namun, ketika BPKP dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden, maka terhadap apapun yang diawasi oleh BPKP, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan. f. Responsibel Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (obligation to act). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari proses good governance. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, responsibilitas akan membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer). Sebagai pengawas internal, responsibilitas adalah nilai yang memungkinkan seluruh staf BPKP mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan, yaitu untuk bersama-sama dengan manajemen mengupayakan pencapaian tujuan manajemen. Tersirat di sini bahwa BPKP adalah mitra, yang turut memahami dan berniat menanggung responsibilitas manajemen pemerintahan, khususnya dalam menciptakan proses good governance,

16


meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan iklim manajemen yang terbebas dari praktik KKN.

17


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1

Pernyataan VISI

Dengan mandat baru BPKP sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, telah menegaskan jati diri BPKP sebagai Auditor Presiden. Sebagai konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Bentuk kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan akhir yang ingin dicapai terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dan merepresentasikan manfaat bagi shareholder/stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Auditor Presiden Responsif Interaktif Terpercaya Akuntabilitas Keuangan Negara Berkualitas

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

18


1. Auditor Presiden

Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang kuat bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth, pro job dan pro poor. Dalam posisi sebagai auditor presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yang applicable kepada Presiden. Dengan demikian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diharapkan BPKP memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukanlah untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, melainkan lebih kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Ciri khas dari BPKP sebagai Auditor Presiden yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewajiban Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan nasional sebagai wujud akuntabilitas keuangan negara seperti diamanatkan dalam tiga paket undangundang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Visi BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

19


2. Responsif Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukan langkahlangkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP maka BPKP dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.

3. Interaktif Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya. Selain itu, BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh para pengguna/stakeholders. Kegiatan-kegiatan seperti Clearing House, kehumasan, maupun implementasi President Accountability System (PASs) sangat membantu dalam menciptakan suasana interaktif. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

20


4. Terpercaya Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders. Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan. 5. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara ini meliputi: • Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; • Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • Penerimaan Negara; • Pengeluaran Negara; • Penerimaan Daerah; • Pengeluaran Daerah; • Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

21


dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah; • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut: • Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; • Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya; • Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

22


6. Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.

2.2

Pernyataan MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP menjadi berperan lebih penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, empat rumusan misi BPKP adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah

23


Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN Misi ini merupakan aktualisasi dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai Auditor Presiden di daerah dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara/daerah, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu dan mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan merupakan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utamanya adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Dalam Pasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2, kegiatan BUN terdiri atas delapan bidang yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang negara, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, dan regulator di bidang keuangan negara.

24


Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feed back kepada Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP. Penugasan BPKP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam mengawasi kegiatan-kegiatan BUN tersebut didasarkan pada surat penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selain melaksanakan penugasan dukungan atas penugasan BUN, juga melaksanakan penugasan dukungan atas kegiatan lain BPKP Pusat berdasarkan penugasan dari Presiden di Provinsi Lampung dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor Presiden/pemerintah. Dalam misi 1, termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah/pemerintah daerah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.

Misi Kedua : Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam pasal 2, PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP seperti diatur dalam PP tersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai APIP di daerah bersama dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten memperkuat dan menunjang efektivitas SPI melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan negara/daerah. Sedangkan dalam hal pembinaan penyelenggaraan SPIP di wilayah Provinsi Lampung, menjadi tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan kepada BPKP dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP

25


sebagai pembina penyelenggaraan SPI merupakan posisi strategis dari BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir d, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP (termasuk dalam lingkup misi kedua ini). Sedangkan kegiatan butir e lebih spesifik terkait peningkatan kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu ‘mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten’. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP). Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP hanya dilakukan oleh BPKP Pusat sebagai unit perencana dan pengendali kegiatan. Sedangkan di Perwakilan kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi serta peningkatan kompetensi APIP daerah. Misi Ketiga : Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Misi ketiga merupakan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan akan efektif jika diantara APIP saling bersinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga ini diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sendiri maupun kapasitas APIP di Provinsi Lampung. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai anggota komunitas pengawasan di daerah untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu. Penjabaran misi ini akan terus dioptimalkan agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama. Hal ini akan tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas produk-produk BPKP.

26


Peran BPKP dalam mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP sendiri) baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: • Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor, dan Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3, dan pasal 59 ayat 1e, PP Nomor 60 Tahun 2008) • Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Pengembangan Kapasitas Internal BPKP • Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP • Pendukung/fasilitasi pengawasan • Sinergi dengan APIP lain.

Misi Keempat : Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah

Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan bagi Presiden/Pemerintah yang efektif dengan melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. Meskipun telah secara jelas diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan (selaku BUN) dan menteri/pimpinan lembaga (selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan ke menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tunggal pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan seperti dinyatakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1. Walaupun berbagai peraturan terkait telah diterbitkan yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor 39 Tahun 2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah DaerahLPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), namun belum dapat menjamin bahwa Presiden

27


memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati real-time tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan PASs dilakukan dengan tujuan memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda Pemerintah. PASs memerlukan dukungan sistem data warehouse yang mengkolaborasikan berbagai informasi dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan implementasi sistem akuntabilitas Presiden. Hal tersebut mengingat kebutuhan informasi untuk PASs realif cukup besar dan kompleks, yaitu meliputi Akuntabilitas Sasaran Makro, Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan/Program, Akuntabilitas Pengawasan, Akuntabilitas Keuangan Negara, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Akuntabilitas BUMN/D, Akuntabilitas Instansi Pusat, Akuntabilitas Instansi Daerah, Akuntabilitas Penanganan Korupsi, dan Akuntabilitas Lembaga Negara. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2.3

Pernyataan TUJUAN

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan-tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa secara manajerial substansi tujuan-tujuan tersebut saling mendukung pencapaian tujuan utama dan secara birokratis pelaksanaan tujuantujuan tersebut akan menjadi alasan mendasar dan sah bagi setiap komponen organisasi untuk turut berpartisipasi mencapai tujuan BPKP secara menyeluruh. Untuk mengakomodasi kepentingan substansial organisasi BPKP secara menyeluruh sekaligus kepentingan birokratis unit-unit kerja di lingkungan BPKP diperlukan pendekatan yang berimbang. Dengan menggunakan pendekatan konsep Balanced Scorecard (BSC) yang dimodifikasi, penetapan tujuan-tujuan strategis disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Modifikasi tersebut adalah Perspektif Keuangan menjadi

28


Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Sama dengan penetapan tujuan utama yang telah ditetapkan BPKP, maka tujuantujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ditetapkan sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

memudahkan

4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi BPKP.

Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara Penetapan tujuan pertama yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara dilandasi permasalahan masih diperolehnya opini disclaimer dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah (IPP/IPD) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akuntabilitas keuangan Negara/daerah merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban keuangan negara, yang 29


dilaksanakan secara periodik. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan timbul dalam pelaksanaan misi organisasi pemerintahan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan itu, BPKP mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai melalui opini yang yang dikeluarkan oleh BPK.

Tujuan Kedua : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik

Penetapan tujuan kedua, yaitu berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belum semua kementerian lembaga dan dan pemerintah daerah membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu sisi pemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance). Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup sebagai berikut: 1. Partisipasi publik 2. Kerangka hukum yang adil 3. Transparansi informasi 4. Pelayanan yang responsif 5. Orientasi pada kepentingan yang luas 6. Kesempatan yang sama 7. Kegiatan yang efisien dan efektif 8. Akuntabilitas organisasi 9. Visi ke depan pengembangan manusia. Melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and assistance, mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan negara dan tata pemerintahan tersebut mengalami perbaikan.

Tujuan Ketiga : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

Penetapan tujuan ketiga juga didasari dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya

30


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2009 yaitu 2,80. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPKP untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, mengimplementasikan Fraud Control Planning (FCP) di IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud, serta melakukan reviu laporan dan pengaduan masyarakat. Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKP yang pertama yaitu ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN”.

Tujuan Keempat : Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penetapan tujuan ke empat berkaitan untuk tercapainya misi ke dua BPKP yaitu ”Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), BPKP menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diharapkan memberikan berkontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara yang ditandai dengan semakin membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Tujuan Kelima : Meningkatnya Kapasitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Penetapan tujuan ke lima adalah untuk mendukung misi ke tiga yaitu ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan

31


pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah. APIP yang profesional dan kompeten ini akan mendukung peran APIP yang efektif yang sekurang-kurangnya harus: a.

b. c.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Tujuan Keenam : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Penetapan tujuan ke enam adalah untuk mendukung pencapaian misi keempat yaitu ”Menyelenggarakan dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah”. Tugas-tugas quality assurance dan pendampingan oleh BPKP berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah harus menjadi perhatian utama BPKP. BPKP sebagai internal auditor, menyadari bahwa Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Kesadaran itulah yang mendorong BPKP untuk menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/pemerintah yang efektif. Dukungan tersebut dibuktikan oleh BPKP melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan yang menjadi sarana bagi pengambilan keputusan pimpinan. Pada awalnya pengembangan sistem di BPKP didesain untuk memfasilitasi kebutuhan pimpinan BPKP dalam memantau kinerja unit kerja dan personil BPKP, kemudian diharapkan berkembang untuk menjadi perangkat (tools) bagi Presiden untuk memantau tingkat kemajuan kinerja kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD secara real time yang diperkenalkan sebagai President Accountability System (PASs).

32


SASARAN STRATEGIS

2.4

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. TABEL 2 SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TUJUAN 1.

2. 3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas Terlaksananya Pengawasan akuntabilitas keuangan negara pada IP/IPD akuntabilitas keuangan negara tata Penerapan good governance pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD Terselenggaranya pencegahan dan Terciptanya iklim yang penanganan kasus yang merugikan mencegah kecurangan dan keuangan negara/daerah memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara pembinaan Tercapainya efekfivitas Terselenggaranya penyelenggaraan SPIP pada IP/IPD penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Tercapainya profesionalisme dan Meningkatnya kapasitas aparat kompetensi SDM pengawasan (APIP) pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Meningkatnya pemerintahan yang baik

Terselenggaranya sistem Tersedianya informasi yang komprehensif mendukung pengambilan dukungan pengambilan dalam keputusanyang andal bagi keputusan Presiden Presiden/ pemerintah

33


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BPKP. Penyusunan arah kebijakan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Renstra BPKP dengan mempertimbangkan potensi sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menyesuaikan visi dan misinya sebagaimana Visi dan misi BPKP yang telah diperbaharui. Visi, dan misi diarahkan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN, tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, serta terselenggarakannya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ pemerintah yang efektif. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, penyusunan strategi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menggunakan pendekatan konsep Balance Score Card (BSC) yang dimodifikasi dengan menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. Modifikasi tersebut disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik yaitu memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut, maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

34


Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Empat perspektif yang digunakan meliputi: Manfaat bagi Stakeholder, Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran. Perspektif Manfaat bagi Stakeholder menjelaskan manfaat/nilai tambah yang dapat diberikan kepada stakeholder dari penugasan-penugasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP provinsi Lampung. Perspektif Manfaat bagi Stakeholder dicapai melalui keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa yang diwujudkan dengan efektivitas rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan auditan/pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Rekomendasi hasil kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti dan meningkatnya permintaan jasa mengindikasikan bahwa auditan maupun pengguna jasa puas dengan hasil kerja BPKP. Tindak lanjut rekomendasi hasil kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mendorong tercapainya tujuan strategis dalam perspektif manfaat bagi stakeholder. Perspektif proses internal akan mendukung dicapainya kinerja pada perspektif manfaat bagi stakeholders dan bagi auditan/pengguna jasa, yang diindikasikan dengan tercapainya efektivitas penelitian dan pengembangan pengawasan, terlaksananya pemberian jasa yang appropriate, berkualitas, tepat waktu dengan biaya yang efisien, dan terwujudnya efektivitas komunikasi publik. Selanjutnya, seluruh hal tersebut di atas akan tercapai sejalan dengan keberhasilan dalam mengelola pilar kinerja organisasi. Pilar kinerja ini terdapat dalam perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran yang terdiri dari tiga modal utama yaitu modal organisasi (organization capital), modal sumber daya manusia (human capital), dan modal sistem informasi dan prosedur (information capital). Dalam konteks organization capital, diarahkan dalam penataan organisasi yang tepat, peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Konteks pengelolaan human capital, dilakukan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian yang baik melalui penerapan manajemen SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik, penataan PNS berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan kesesuaian kompetensi, dan penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan mendorong produktivitas dan motivasi kerja. Sedangkan dalam konteks information capital, melakukan pengembangan sistem informasi dan prosedur kerja yaitu penyelenggaraan Sistem Informasi

35


Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP), penyelenggaraan sistem informasi pengawasan, penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pegawai (SISPEDAP), dan penyelenggaraan Standard Operating Procedures (SOP). Elektronisasi Dokumen/kearsipan dituangkan dalam bentuk produk yang dinamakan Document Management System (DMS).

Dengan menggunakan keempat perspektif tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2010-2014. Arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang.

3.2

PROGRAM DAN KEGIATAN

Selain pembinaan penyelenggaraan SPIP yang merupakan salah satu penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dibidang hukum dan aparatur di daerah sesuai mandat yang diperoleh dari PP Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga melaksanakan penugasan lain sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance. Capacity Building (Expertise) SDM Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan BPKP pada umumnya memiliki kapasitas dan kompetensi khususnya di bidang auditing, akuntansi, dan akuntabilitas, sehingga dijadikan sebagai rujukan bagi instansi pemerintah jika menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berperan mendukung terselenggaranya manajemen pemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas SDM. Secara tegas PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) huruf e memberikan mandat pada BPKP untuk melakukan peningkatan kompetensi auditor APIP. Berdasarkan mandat tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

36


Lampung dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, reviu, evaluasi, atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan instansi pemerintah di wilayah Provinsi Lampung. Current Issues Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus mampu dalam menangkap dan menganalisis issue-issue yang terkini tentang pelaksanaan program-program tersebut sebagai dukungan BPKP dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional yang bersifat makro dan lintas kementerian dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Prioritas penanganan adalah issue penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan memiliki dampak serta resiko tinggi jika tidak segera ditangani. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa kajian issue-issue strategis, analisis kebijakan, dan evaluasi program. Clearing House Perwakilan BPKP Provinsi Lampung siap memberikan justifikasi secara akuntabel agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mengatasi kegamangan/keraguan para penyelengara negara, pejabat/petugas di kementerian/lembaga dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui clearing house, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bekerjasama dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung akan memperjelas suatu permasalahan apakah masalah atau kasus masih merupakan ranah administrasi atau sudah berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Check and Balance Kuatnya posisi BPK RI sebagai eksternal auditor dibandingkan internal auditor pemerintah saat ini menciptakan suatu kondisi manajemen pemerintahan yang kurang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan check and balance dengan menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat dan terkoordinasi dengan baik. Efektivitas sistem pengendalian, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara yang kuat akan memberikan early warning dan feed back yang benar kepada manajemen Pemerintahan, sehingga semua potensi penyimpangan dapat dideteksi, dicegah, dan diperbaiki, yang pada akhirnya diperoleh pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, BPKP dalam Renstra 2010-2014 telah menetapkan 3 (tiga) program sebagai berikut:

37


PROGRAM TEKNIS Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PROGRAM GENERIK 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

Kegiatan-kegiatan Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, yang merupakan pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri atas: Tabel 3 Kegiatan Teknis No.

URAIAN OUTCOME

KEGIATAN TEKNIS

1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam

Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Perekonomian

2.

3.

Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Polsoskam

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan penyelenggaraan pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L intern akuntabilitas keuangan pada Instansi Pemerintah Daerah negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah

38


No.

URAIAN OUTCOME

KEGIATAN TEKNIS

4.

Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi

Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Usaha Milik Negara/Daerah

5.

Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi

Kegiatan-kegiatan teknis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tersebut mendukung outcome yang menjadi tanggung jawab unit kerja BPKP Pusat yang meliputi kegiatan-kegiatan

bidang

Perekonomian,

bidang

Polsoskam,

bidang

Penyelenggaraan Keuangan daerah, bidang Akuntan Negara, dan bidang Investigasi melalui sub kegiatan sebagai berikut: KEGIATAN TEKNIS Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara Pengawasan atas penugasan Presiden Bimbingan teknis/asistensi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Riviu atas LKPP Pengawasan atas penerimaan negara Pembinaan penyelenggaraan SPIP Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD Pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Pengawasan atas kinerja PSO Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LK BUMD Audit Investigasi

39


Sedangkan kegiatan-kegiatan generik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sebagai berikut:

KEGIATAN GENERIK 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a. b. c. d. e.

Penyusunan dan evaluasi rencana Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah Pengelolaan kehumasan Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan f. Pelatihan di Kantor Sendiri g. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan internal BPKP h. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP

2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP • Pengadaan sarana dan prasarana

3.3

INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengembangkan kerangka pengukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, keberhasilan program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai instansi Eselon II diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

40


BAB IV : PENUTUP Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang pengawasan di wilayah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan surat keputusan Kepala BPKP nomor : KEP-34/K/SU/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan sebagai pedoman dalam mencapai visi, misi, dan tujuan BPKP. Renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan-rumusan yang lebih operasional, yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan-kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat preemptif, preventif maupun represif dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT). Akhirnya, implementasi Renstra ini menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, para pejabat dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, untuk secara bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memang mampu memenuhi harapan stakeholders sebagai wujud berjalannya reposisi dan revitalisasi di lingkungan BPKP.

41

Lampiran 1/1 - 2 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TARGET PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR OUTPUT SATUAN

2010

2014

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 Program: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Output: Hasil pelaksanaan Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Intern Akuntabilitas Keuangan pengawasan intern Akuntabilitas Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Negara dan Pembinaan Keuangan Negara dan pembinaan Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Penyelenggaraan SPIP Bidang penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Perekonomian

Kegiatan: Pelaksanaan Output: Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas pengawasan intern Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara Pembinaan Penyelenggaraan dan pembinaan SPIP Bidang Polsoskam penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Kegiatan: Pelaksanaan Output: Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pengawasan Intern Akuntabilitas Akuntabilitas Keuangan Negara Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang SPIP Bidang Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Kegiatan: Pelaksanaan Output: Hasil pelaksanaan Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Pengawasan Intern Akuntabilitas pengawasan intern Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Pembinaan Penyelenggaraan dan pembinaan SPIP Bidang Akuntan Negara penyelenggaraan SPIP Bidang Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

Akuntan Negara Kegiatan: Pelaksanaan Output: Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas pengawasan intern Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan Negara Pembinaan Penyelenggaraan dan pembinaan SPIP Bidang Investigasi penyelenggaraan SPIP Bidang Investigasi

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Lap

0

12

Lap Lap

5 34

7 49

Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap

41 0 0 9 0 1 0 5 30 0 18 1 46 8

43 9 3 4 7 1 2 7 74 9 26 4 36 10

Kegiatan Kegiatan Laporan

2 8 0

2 10 6

Lap Lap Lap Lap Lap

9 8 0 3 0

12 8 1 3 2

Bidang Akuntan Negara

Lap Lap Lap Lap Lap

12 3 1 6 50

12 3 1 6 50

Bidang Investigasi

Lap

0

2

Bidwas IPP

Bidwas IPP

Bidang APD

Lampiran 1/2 - 2 TARGET PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR OUTPUT

Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Kegiatan: Fasilitasi Dukungan Output: Hasil Penyelenggaraan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Manajemen Perwakilan BPKP Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Kegiatan: Pengadaan dan Output: Hasil Pengadaan dan Jumlah Sarana Prasarana Penyaluran Sarana dan Prasarana Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP

PENANGGUNG JAWAB

SATUAN

2010

2014

Laporan

1

1

Bagian Tata Usaha

paket

1

1

Bagian Tata Usaha

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Recommend Documents