LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Pengantar PENGANTAR

Nomor : LAP - 09/PW22/2015 Tanggal : 23 Januari 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Pengantar

PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2014” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2010-2014. Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

ii

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Daftar Isi

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

Halaman ii iv vi

BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian

1 1 3 4 6 10

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan 4. Sasaran Strategis 5. Indikator Kinerja Utama 6. Program dan Kegiatan B. Perjanjian Kinerja

11 11 11 16 17 18 19 21 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 6 Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 8 B. Realisasi Anggaran

30 30 33 44 48 52 60 64 67 79 81

BAB IV

PENUTUP

82

Lampiran: 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Perbandingan Realisasi IKU TaHUN 2013 dan Tahun 2014 dengan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 3. Perkembangan Target, Realisasi, dan Capaian IKU dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 4. Capaian Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 5. Perbandingan Realisasi Output 2014 dengan Realisasi Output 2013 dan Target Output 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 6. a. Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2010-2013 di

iv

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Daftar Isi

b. c. d. e.

Wilayah Provinsi Bali Pemda yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP Daftar Nilai GCG BUMN Daftar Kinerja BUMN Daftar Opini dan Auditor pada BUMD

v

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSKUTIF

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan

Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengacu pada visi BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah Provinsi Bali sebagai auditor, dengan empat misi, yaitu: (1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; (4) Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan sasaran strategis. Dan sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PANRB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP, dalam Tahun 2012 BPKP melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dengan menetapkan delapan Sasaran Strategis. Perumusan kembali sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja

vi


Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2014 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak enam dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara dua sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 36 IKU.Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan maupun pendampingan reviu sebanyak 11 satker atau 100,00% dari target sebanyak 11 satker yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 105,26% dari target sebesar 95%. b. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 8 dari 10 IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 88,89%, dari target sebesar 90%. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan adanya penurunan opini atas hasil pemeriksaan laporan

vii


keuangan pada dua Pemda dari tahun sebelumnya dengan opini dibawah WDP karena permasalahan aset. BPKP Perwakilan Bali telah melakukan upaya untuk mencapai IKU tersebut berupa implementasi SIMDA, penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, pengelolaan aset, reviu laporan keuangan, PBJ/APBD/SAKIP/LKPJ dan bimtek lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali dan 9 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun opini atas laporan keuangan Pemda bukan sepenuhnya menjadi kendali BPKP. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada Tahun 2014, jumlah saran yang telah ditindaklanjuti sebanyak 4 saran atau 80,00% dari 5 saran yang disampaikan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,00% maka capaian IKU Tahun 2014 sebesar 106,67%. 3. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Capaian IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”. Pada Tahun 2014 IPD di Provinsi Bali yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 3 IPD atau 100,00% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dibandingkan dengan target sebesar 85%, capaian IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 117,65%. b. Capaian IKU “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”,dalam Tahun 2014, BUMN/BUMD/BUL/BLUD di Provinsi Bali yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak sepuluh atau 100% dari target PKPT sebanyak sepuluh instansi. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 65%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 120,00%.

viii


4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi ”, yang diukur berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi sebanyak delapan kelompok masyarakat, atau 100,00% dari target sebanyak delapan kelompok masyarakat. 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%K/L/Pemda Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Pada Tahun 2014, sebanyak dua pemda yang mendapat opini WTP atau 20% dari 10 pemda, dengan capaian 33,33% atas target sebesar 60%. Namun secara ratarata capaian IKU sasaran strategis tersebut mencapai 84,44%. Belum tercapainya realisasi IKU dominan tersebut antara lain disebabkan: a. Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP. b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa diagnostic assessment, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP). c. Turunnya opini BPK atas laporan keuangan pada salah satu Pemda yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Tahun sebelumnya WTP menjadi Tidak Wajar (TW). 6. Meningkatnya

Kapasitas

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan Jabatan Fungsional

ix


Auditor” dengan pengukuran berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan asistensi penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada delapan Pemda yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng atau 80% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali atau 100% dari target sebesar 80%. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan target Tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi IKU pada Tahun 2014 sebesar 97,13% atau mencapai 107,92% dari target. b. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” diukur hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan. Pada Tahun 2014 Inspektorat tidak melakukan reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Realisasi IKU dianalogikan dengan 100% jika predikat opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena laporan keuangan perwakilan merupakan dukungan laporan keuangan BPKP. Pada Tahun 2014, opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2013 adalah WTP sehingga mencapai 100% dari target. 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU “Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif”, diukur berdasarkan Jumlah sistem

x


informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG) Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari target sebanyak 10 sistem informasi Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada Tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp20.675.156.000,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp21.565.243.000,00 yang disediakan oleh DIPA BPKP dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp1.305.707.000,00.

Penggunaan Dana Pihak Ketiga Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKP yang bersifat consulting atas permintaan Pihak Ketiga (Mitra Kerja), BPKP menggunakan dana dari mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan leuangan negara/daerah dan BUMD sesuai dengan kebijakan penggunaan dana Pihak Ketiga yang diatur melalui SK kepala BPKP dan diatur lebih lanjut oleh deputi teknis yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: No

Bidang

1.

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

637.324.000,00

2.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

350.920.000,00

3.

Akuntan Negara

317.463.000,00

Jumlah

Realisasi Dana Pihak Ketiga

Rp1.305.707.000,00

Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam Tahun 2014 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya kerja yang lebih keras dan cerdas untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus

xi


dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada Pemda, antara lain melalui: a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan Rencana Tindak Pengendalian SPIP. b. Percepatan implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 2. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor serta melakukan koordinasi yang intensif sebagai upaya peningkatan kapabilitas APIP. 3. Mengkaji ulang penetapan target Tahunan IKU yang capaiannya di bawah 100% untuk penetapan target IKU pada periode Renstra 2015-2019. 4. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.

xii

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 BAB I – Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi BPKP sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah diperbaharui dengan Keppres Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2013, tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BPKP adalah LPND yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di daerah dan sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak berlaku. Tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagaimana peraturan peraturan terbaru tersebut, yaitu:

1

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 BAB I

TUGAS

a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi : a. penyiapan rencana dan program; b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; d. pengawasan atas penyclenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah; e. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; f. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pernerintah; g. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; h. pemberian

asistensi

terhadap

pengelolaan

keuangan

Negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; i.

pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas perrnintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sarna, dan pinjarnan/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

2


di dalamnya terdapat kepentingan pernerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; k. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang rnerugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan

pernerintah,

pengawasan

terhadap

hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara serta pernberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategi Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2010-2014 berikut target output dan outcome yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan karena adanya perubahan wilayah kerja maupun diselaraskan dengan perubahan Renstra BPKP sehubungan dengan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Dengan adanya mandat baru yang diemban BPKP yakni sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP dimana BPKP harus dapat menunjukkan paradigma baru melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

3


Dalam rangka mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun strategi yang menggambarkan domain BPKP dalam akuntabilitas keuangan negara meliputi : 1. Capacity Building (Expertise) Berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan SDM. 2. Current Issues Tanggap terhadap issue-issue terkini tentang pelaksanaan program-program strategis nasiomal yang bersifat makro dan lintas kementerian dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. 3. Clearing House Memberikan

masukan

atau

saran

secara

akuntabel

untuk

mendukung

penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif , dan penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Check and Balance Pengawas internal pemerintah yang kuat dan terkoordinasi dengan baik sehingga memberikan early warning dan feed back yang benar kepada manajemen pemerintah. C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan

permasalahan

kesisteman

yang

mempengaruhi

penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko,

4


dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen

pemerintah.

Sasarannya

adalah

meminimalisasi

peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen

pemerintahan.

Selain

produk

untuk

pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program); 5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 9. Program Anti Korupsi (PAK); 10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC). D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

5

LAKIP PER RWAKILAN B BPKP PROVIN NSI BALI TAH HUN 2014 BAB I

Dengan struktur organisasi tersebut di atas dih harapkan terjadi t sine ergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan t orga anisasi dap pat tercapa ai. Dalam menjalan nkan organisasi, Pe erwakilan BPKP Prrovinsi Bali didukun ng oleh pegawai sebanyyak 137 orang (per 31 De esember 2014), de engan kla asifikasi berdassarkan golo ongan, jaba atan dan pendidikan p yaitu : 1. Berrdasarkan Golongan

No o 1.. 2.. 3..

Ura aian

Jumlah per 31 Des 2014 (orang)

%

13 3 111 1 13 3 137 7

9,42 81,02 9,42 100,00

Golonga an IV Golonga an III Golonga an II Jumlah h

2. Berrdasarkan Jabatan No 1 1.

Uraian n Pejaba at Struktural: a. Ese elon II – Ke epala Perwa akilan b. Ese elon III – Kepala K Bagia an Tata Usa aha

Pos sisi 31 Des s 2014 (Orang)

%

1 1

6


No

2.

3.

Uraian c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian Sub Jumlah Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) b. Auditor Madya c. Auditor Muda d. Auditor Pertama e. Auditor Penyelia f. Auditor Pelaksana Lanjutan g. Auditor Pelaksana h. Auditor dalam pembebasan sementara i. Calon Auditor Pertama j. Calon Auditor Pelaksana Sub Jumlah PFA Tata Usaha: a. Arsiparis b. Analis Kepegawaian c. Pranata Komputer d. Pelaksana Administrasi e. Pengemudi Sub Jumlah Tata Usaha Jumlah (1 s/d 3)

Posisi 31 Des 2014 (Orang) 2 4 5 7 15 12 15 8 11 1 19 2 95

%

2.90

69.34

2 0 2 32 2 38

27.54

137

100.00

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang terdiri dari 96 orang meliputi: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Berdasarkan Peran Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Ahli - Anggota Tim Trampil – Anggota Tim Calon Auditor – Anggota Tim Jumlah (1 s/d 5)

Posisi 31 Des 2014 (Orang) 0 12 16 10 35 22 95

% 0,00 12,63 16,84 10,52 36,84 23,16 100,00

Dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 95 orang tersebut terdiri dari Akuntan 34 orang (35,79%), Ajun Akuntan 39 orang (41,05%), calon auditor 22 orang (23,16%).

7

LAKIP PER RWAKILAN B BPKP PROVIN NSI BALI TAH HUN 2014 BAB I

35 30 25 20 Orang

15 10 5 0 D Daltu

Da alnis

K KT

AT T-A

AT--Tr

Calon nA

3. Berrdasarkan Pendidikan n No 1. 1 2 2. 3 3. 4 4.

Uraian S2 S1/D IV DIII SLTA Jumlah

Posisi 31 Des 2014 4 1 69 34 33 137

% 0,73 50,36 24,82 24,09 100,00 0

4. Berd dasarkan Pendidikan P n dan Pelattihan (DIKL LAT) No.

Jenis Diklat

Jumlah h Peserta a

I.

Diklat Substansii

1

Diklat Audit Invesstigatif

9

2

Diklat Audit Penyyesuaian Ha arga,Klaim dan d Evaluassi HKP

1

3

Bimtekk Aplikasi Komputer K SIIMDA

3

4

Diklat Kehumasan

1

5

Diklat Analisis Pe emecahan Masalah M

3

6

Diklat Audit Foren nsik

4

7

Diklat Audit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri N

6

8

Diklat Audit Opera asional

34

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diklat SPIP Diklat Fraud Conttrol Plan (FC CP) Diklat Good Corp porate Gove ernace (GCG G) Diklat Keprotokolan Diklat Manajemen n Risiko Diklat Fasilitator SPIP S Diklat Laporan Ke euangan Pe emda Diklat Manageme en of Trainin ng (MOT) Diklat Audit Progrram Pemba angunan Diklat Pengelolaa an BMN dan n SIMAK BM MN

26 2 9 1 7 5 1 1 1 1

8


No.

Jenis Diklat

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Diklat Pengelolaan Teknologi Colap Data Menggunakan BIT Diklat Evaluasi Kebijakan Diklat Pemeriksaan Khusus Diklat Penyidikan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Diklat Probity Barang dan Jasa Diklat Reviu Laporan Keuangan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diklat Sistem Informasi Rumah Sakit Daerah Pengelolaan Keuangan (BLUD) Diklat Training Of Trainer (TOT) Dklat Audit Berbasis Risiko Fit and Proper Test Pelatihan Ujian Sertifikasi Auditor Forensik Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Reviu dan Ujian Sertifikasi CCSA dan CGAP TOT Audit Investigasi TOT Fasilitator SPIP Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Kompetensi Peneliti Reviu Certified Internal Audit Pengelolaan BMD SAKD SIA PDAM Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Certified Forensic Auditor (Cfra) Diklat Non Subtansi Bendaharawan Kesekretariatan BMN Perpustakaan Teknologi Informasi (IIPMS dan Dashboard) Kepemimpinan Tingkat IV Sertifikasi Penjejangan JFA Kapita Selekta Pusbin JFA Menulis yang Efektif Persiapan Purnabhakti Training Officer Course (TOC) Wide Area Network (WAN)

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jumlah Peserta 1 7 1 12 1 1 1 2 1 7 6 1 1 10 3 1 8 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 10 2 1 4 1

9


E. Sistematika Penyajian LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2014. Capaian kinerja 2014 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian rencana kinerja Tahun 2014 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2010-2014

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2014

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV

10

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

M

erujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan ini sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaah (AKIP) BPKP. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran startegis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis. A. Rencana Strategis 2010-2014 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana strategis 2010-2014 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin dijabarkan mengacu pada rencana strategis BPKP Pusat. 1. Pernyataan Visi

BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden yang harus memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya

oleh

presiden

untuk

membantu

dan

menjalankan

fungsi

pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal - hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral, dan

11


bersekala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31 Desember 2008 yang telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jati diri BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP kepada Presiden ataupun stakeholders lainnya . Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. b. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan masukan. c. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders. BPKP akan menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya. d. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk memanfaatkan BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP

12


dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah : P I O N I R

P I O N I R Profesional

:

Profesional

:

Integritas

:

Orientasi pada Pengguna

:

Nurani dan Akal Sehat

:

Independen

:

Responsibel

: profesional

birokrat,

kompetensi

teknis/sertifikasi,

kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan

Integritas

konsekuen Orientasi pada : spirit kewirausahaan pengguna Nurani

dan : etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi,

Akal Sehat

minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional

Independen

: independen dalam sikap dan penampilan

Responsibel

: obligation to act – obligation to answer, kewajiban untuk

serta

bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta

akuntabel

menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan

Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah:

13


1) Kerja Cerdas Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis substantif semata namun juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat menentukan prioritas penyelesaian

pekerjaan

dengan

mempertimbangkan

waktu

yang

dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah

bagaimana menggunakan kemampuan

berfikir logis, analitis, inovatif, kreatif menggunakan seluruh potensi otak dan berfikir untuk mewujudkan tujuan dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama. 2) Kerja Berintegritas Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja

berlandaskan

pada

kejujuran,

objektivitas,

keberanian,

konsistensi, dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau ngakali”. 3) Kerja Keras Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras harus dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja

keras

dengan

segenap

kemampuan

yang

dimiliki

untuk

menanggung beban kerja dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding untuk mewujudkan tujuan. 4) Kerja Tuntas Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat

14


diperlukan dalam mewujudkan peran

BPKP yang berorientasi pada

pengguna. 5) Kerja Ikhlas Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapun, jenis pekerjaan apapun, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di seluruh Indonesia. Dengan demikian maka apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan legowo. Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain BPKP tersebut diuraikan dalam rumusan “4 C”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Capacity Building/Expertise Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity building pengelolaan keuangan negara dan SPIP. 2) Current Issue Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue strategis nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan analisa kebijakan dan evaluasi program, intelligence, scanning dan PR. 3) Clearing House Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3E dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi kegamangan dan ketakutan para pengelola keuangan negara sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui

15


fasilitasi, PR, pemahaman perundang-undangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum. 4) Check And Balance Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal dan eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan tugas melalui kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR. 2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapun misi BPKP adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. c. Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.. Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Keempatnya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerjakinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya. Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah

16


Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.

Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi

Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah, dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas perpetaannya dengan fungsi utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan risiko, dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini. Misi

kedua

berkaitan

dengan

peran

BPKP

sebagai

pembina

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP. Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan dukungan pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan BPKP harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden/pemerintah. 3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau 17


dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: a. Meningkatnya

kualitas

akuntabilitas

keuangan

negara

di

wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Bali; b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; c. Terciptanya

iklim

yang

mencegah

kecurangan

dan

memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai implementasi sasaran strategis BPKP untuk Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda; f. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda; g. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan

18


Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%. h. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan. 5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan peran

utama

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

dalam

pengawasan

akuntantabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan SPIP. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali. IKU tersebut terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan SPIP di Provinsi Bali. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholder internal Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan L/K 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

19


No.


4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran Strategis 1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 9 Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 2.1 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP

berisiko

fraud

yang

mendapatkan

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA 18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda 20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 21 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 22 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Tujuan 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali

20


No.


Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda

Intern

23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%. 24 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 25 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 28 Persentase Humas

permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan

29 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 30 Persentase pemanfaatan asset 31 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 32 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 33 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas 34 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan/atau di-assessment tata kelola APIP 35 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Strategis 6.1 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan 36 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif 6. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

pelayanan

aparatur

dan/atau

administrasi

pemerintahan 21


(pelayanan internal). Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: •

Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

•

Program Generik − Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP; − Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari: a. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral b. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara c. Pengawasan atas penugasan Presiden d. Pengawasan atas permintaan stakeholders e. Reviu LKPD f. Pengawasan penerimaan negara dan daerah g. Pengawasan PHLN h. Assesment atau Evaluasi GCG/KPI/MR i. Pengawasan investigatif j.

Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan

k. Penyusunan pedoman SPIP l. Sosialisasi SPIP m. Diklat SPIP n. Bimbingan Teknis SPIP Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa : 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP a. Penyusunan dan evaluasi rencana b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi 22


c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan e. Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan

serta

pembayaran gaji/tunjangan f. Pengawasan internal (inspektorat) BPKP g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan h. Penelitian dan pengembangan pengawasan i. Penyelenggaraan

sistem

dukungan

pengambilan

keputusan

Pemerintah/Presiden dan internal BPKP j. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP berupa kegiatan

Pengadaan dan penyaluran

sarana dan prasarana-BPKP Pusat B. Perjanjian Kinerja 2014 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran startegis, dalam hal ini pengukuran IKU. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebut penetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU oraganisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran startegis sesuai dengan IKU yang bersifat outcome. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 yang telah ditandatangani baru pada target capaian output. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014 telah menetapkan target kinerja berupa indikator output dan besaran target output-nya yang akan

23


menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.

Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS 1.1

1 Meningkatn ya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

INDIKATOR KINERJA OUTPUT 2 Outcome 1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

TARGET Satuan 3

Jumlah 4

%

95

%

90

%

82

%

86.25

%

68

%

93.33

%

80

Laporan

5

Laporan

13

Laporan

18

Laporan

23

Output 1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2.1

1.1.3.1

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan Atas

24


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1

2 Proyek PHLN 1.1.4.1

1.1.4.2 1.1.4.3

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.7.1

1.2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD

TARGET Satuan 3

Jumlah 4

Laporan

17

Laporan

17

Laporan

8

Laporan

3

Laporan

19

Laporan

6

Laporan

1

Laporan

18

Laporan

11

Laporan

5

%

75

%

86.25

Laporan

1

Laporan

55

Outcome 1.2.1

1.2.2

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Output 1.2.1.1

1.2.2.2 2.1

Terselenggar

Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Outcome

25


SASARAN STRATEGIS 1 anya SPM pada 300 IPD dan terselenggar anya GG pada 75% BUMN/ BUMD

INDIKATOR KINERJA OUTPUT 2.1.1

2.1.2

2.1.3

2 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

TARGET Satuan 3 %

Jumlah 4 85

%

65

%

55

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD

Laporan

4

Laporan

10

Laporan

12

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU /BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU /BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaah pengaduan masyarakat

Kel. Masy

8

Instansi

4

Instansi

3

%

84

%

85

%

50

%

10

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan

Laporan

6

Laporan

4

Laporan

1

Output 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 3.1

Meningkatka n Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BU MD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi Menjadi 80%

Outcome 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 3.1.6

3.1.7 Output 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1

26


SASARAN STRATEGIS


1 3.1.4.1

3.1.5.1

3.1.6.1 3.1.7.1

4.1

Meningkatn ya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%

2 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

TARGET Satuan 3 Laporan

Jumlah 4 5

Laporan

38

Laporan

4

Laporan

2

%

60

Pemda/K L

8

Pemda/K L

6

Outcome 4.1.1

4.1.2

4.1.3

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Output 4.1.2.1

Jumlah Peserta Diklat SPIP

Orang

30

4.1.2.2

Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Pemda

7

Laporan

1

Laporan

13

%

80

4.1.1.2

4.1.1.3

5.1

Meningkatn ya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

Outcome 5.1.1

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Output

27


SASARAN STRATEGIS

5.2

1 profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda; Meningkatn ya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT 5.1.1.1

2 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

TARGET Satuan 3 Laporan

Jumlah 4 4

Outcome 5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7 5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

%

90

%

100

Skala Likert 110 Skala Likert 110

8

8.5

%

100

Jumlah Berita

24

%

100

Skala Likert 110 %

8.3

Topik

1

Instansi

4

Skala Likert 110

7.6

Laporan

60

80

Output 5.2.1.1

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

28


SASARAN STRATEGIS


1 5.2.8.1 5.2.12.1

5.2.12.2 6.1

Terselenggar anya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

2 Jumlah Sarana Prasarana Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah

TARGET Satuan 3 Unit/M2 /Paket

Jumlah 4 5

Pemda

9

Laporan

7

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100

Seluruh sistem informasi yang sudah dibangun oleh BPKP Pusat telah dimanfaatkan

Jumlah SI

10

Outcome 6.1.1 Output 6.1.1.1

Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Total Anggaran

Rp 4,266,327,000.00 Rp17,134,396,000.00 Rp

164,520,000.00

Rp21,565,243,000.00

29

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 BAB III – Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2014.

A. CAPAIAN KINERJA

P

engukuran

capaian

kinerja

Tahun

2014

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2014

dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tatacara Reviu atas Laporan Jinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan mengacu pada IKU BPKP. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan dengan asumsi : 1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara keseluruhan, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. 2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian kinerja output dibatasi maksimal 120%. Hal ini dilakukan untuk

30


menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan BPKP secara keseluruhan. Capaian atas 36 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No

Uraian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisa si

Capaian (%)

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1

Persentase IPP yang mendapat penyusunan Laporan Keuangan

pendampingan

Persen

95,00

100,00

105,26

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen

90,00

80,00

88,89

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persen

82,00

100,00

120,00

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

Persen

86,25

100,00

115,94

5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

Persen

68,00

100,00

120,00

6

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persen

93,33

60,98

65,33

7

Persentase BUMD yang mendapat penyelenggaraan akuntansi

Persen

80,00

0,00

0,00

pendampingan

Sasaran Strategis 1.2.Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% 8

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Persen

75,00

80,00

106,67

9

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Persen

86,25

100,00

115,94

Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Persen 85,00 100,00 Standar Pelayanan Minimal 11

Persentase BUMN/D/BLU/D sosialisasi/ asistensi GCG/KPI

12

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

yang

dilakukan

117,65

Persen

65,00

100,00

120,00

Persen

55,00

91,67

120,00

Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kel. Masy 8 8 100,00 Program Anti Korupsi

31


No


Satuan

Target

Realisa si

Capaian (%)

14

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi

4

4

100,00

Instansi

3

2

66,67

16

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Persen

84,00

83,33

99,21

17

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

Persen

85,00

100,00

117,65

18

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

Persen

50,00

0,00

0,00

19

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Persen

10,00

100,00

120,00

15

Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L, Pemda 20

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen

60,00

20,00

33,33

21

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD

8

10

120,00

22

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/IPD

6

6

100,00

Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 23 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan Persen 80,00 80,00 100,00 JFA Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% 24 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang Persen 90,00 97,13 107,92 terealisasi 25

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

26

Persepsi kepuasan pegawai layanan kepegawaian

Persen

100,00

100,00

100,00

terhadap

Skala likert 1-10

8,00

7,31

91,33

27

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Skala likert 1-10

8,50

7,80

91,76

28

Persentase permintaan bantuan hukum ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

yang

Persen

100,00

0,00

0,00

29

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

24

61

120,00

30

Persentase pemanfaatan aset

Persen

100,00

100,00

100,00

31

Persepsi kepuasan layanan sarpras

Skala likert 1-10

8,30

7,19

86,63

32

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Persen

80,00

57,14

71,43

Jumlah Topik

1

0

0,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Jumlah APIP

4

8

120,00

33 34

pegawai

perwakilan

perwakilan

terhadap

32


No

35


Tingkat persepsi bersertifikat

kepuasan

Pemda

atas

auditor

Satuan

Target

Realisa si

Capaian (%)

Skala likert 1-10

7,60

7,42

97,63

100,00

100,00

Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 6.1. Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 36

Jumlah efektif

Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara

Persen

100,00

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis serta capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap capaian kinerja sasaran. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis serta kegiatan yang mendukung. Selain itu, analisis dilakukan berkaitan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra pada Tahun 2014. Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan melalui perbandingan realisasi Tahun 2014 dengan realisasi Tahun 2013 sehingga dapat dianalisis kenaikan/penurunan realisasi setiap IKU. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap capaian kinerja kegiatan dengan membandingkan capaian output

Tahun 2014

dengan capaian Tahun 2013, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Analisis terhadap delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP dan dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra mengacu pada Renstra BPKP, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan

33


tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya pencapaian sasaran tersebut melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu laporan keuangan dukungan terhadap Satker instansi vertikal dan pendampingan penyusunan ataupun reviu terhadap laporan keuangan Pemda. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kementerian/Lembaga,

dan

95%

Kualitas Laporan

95%

Keuangan

Laporan Pemerintah

Keuangan Daerah”

diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta dikaitkan dengan target Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

2012

2013

2014

2012

2013

Target Kinerja 2014

Persen

100,00

133,33

100,00

0,00

(33,33)

95,00

Capaia n 2014 thd Target (%) 105,26

Persen

100,00

90,00

80,00

(20,00)

(10,00)

90,00

88,89

Kenaikan/(Penu runan) dari

Kinerja No.

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Satuan

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

Persen

90,91

100,00

100,00

9,09

0,00

82,00

120,00

Persen

167,39

100,00

100,00

(67,39)

0,00

86,25

115,94

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan

Persen

154,55

100,00

100,00

(54,55)

0,00

68,00

120,00

Persen

100,00

100,00

60,98

(39,02)

(39,02)

93,33

65,33

34


Kenaikan/(Penu runan) dari

Kinerja No.

7

Indikator Kinerja

pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

2012

2013

2014

2012

2013

Target Kinerja 2014

43,75

37,50

0,00

(43,75)

(37,50)

80,00

Satuan

Persen

Capaia n 2014 thd Target (%)

0,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai 97,08%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 87,17%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan WDP IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1 BPKP adalah “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90,00%. IKU tersebut merupakan dukungan IKU BPKP Pusat, “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali proaktif menjalankan kegiatan sebagai realisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP pada Satker Instansi Pusat di Provinsi Bali. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding dengan target dalam PKPT. Dalam Tahun 2014, instansi vertikal yang ditargetkan mendapat pendampingan baik pendampingan penyusunan laporan keuangan maupun pendampingan reviu sebanyak 11 Satuan Kerja (Satker) telah dilaksanakan atau terlaksana 100,00% dari target. Bila dibandingkan dengan target capaian kinerja sebesar 95%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 105,26%. Disamping pendampingan

35


pada Satker yang telah ditargetkan, juga telah dilaksanakan pendampingan pada 5 Satker lainnya. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% sama dengan Tahun 2012 serta mengalami penurunan sebesar 33,33% dibandingkan dengan Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari target sebesar 95%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100,00% atau 18 laporan dari total target sebanyak 18 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU berupa pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 14 instansi vertikal/SKPD dan pendampingan reviu laporan keuangan pada dua instansi dalam rangka mendukung pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga menggunakan anggaran dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp129.927.000,00 atau 60,16% dari anggaran sebesar Rp215.986.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.048 OH atau 175,25% dari rencana sebanyak 598 OH. 2. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI sebagai IKU Dominan. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD di Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam Tahun 2014, IPD di Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 8 IPD atau 80,00% dari 10 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 90,00%, maka capaian indikator IKU tersebut adalah sebesar 88,89%. Rincian opini BPK atas laporan keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 6a.

36


Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 80% tersebut mengalami penurunan sebesar 20,00% dibandingkan dengan Tahun 2012 serta mengalami penurunan sebesar 10,00% dibandingkan dengan Tahun 2013. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 tercapai 88,89% dari target 90,00%. Capaian IKU belum tercapai maksimal karena Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 turun menjadi Tidak Memberikan Pendapat (Adverse) dari WTP pada tahun sebelumnya dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2013 turun menjadi Disclaimer dari WDP pada tahun sebelumnya. Perwakilan BPKP Bali telah melakukan upaya untuk mencapai IKU tersebut berupa implementasi SIMDA, penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, pengelolaan aset, reviu laporan keuangan, PBJ/APBD/SAKIP/LKPJ dan bimtek lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali dan 9 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun opini atas laporan keuangan Pemda bukan sepenuhnya menjadi kendali BPKP. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100,00% atau 18 laporan dari total target sebanyak 18 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp397.628.000,00 atau 146,16% dari anggaran sebesar Rp272.045.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.364 OH atau 282,99% dari rencana sebanyak 482 OH. 3. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar”, merupakan IKU dukungan “Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP” termasuk IKU lainnya dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit. Realisasi Tahun 2014 IKU ini adalah sebesar 100,00%. Dengan demikian capaian IKU Tahun 2014 sebesar 120,00% dari target sebesar 82,00%.

37


Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,09% dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 90,91% dan sama dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 100,00%. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 untuk IKU ini telah tercapai yakni ini mencapai 120,00% dari target sebesar 82,00%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 104,35% atau 24 laporan dari total target sebanyak 23 laporan. Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Audit Keuangan Mandiri Pedesaan (IBRD No. 786/8079, TF 098819/098862, IFAD 755) Tahun 2013 pada Provinsi Bali dan 6 Kabupaten di Provinsi Bali. 2) Audit atas Health Profesional Education Quality Project (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID, pada Universitas Udayana Bali dan Universitas Warmadewa. 3) Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) Loan AUSAID Nomor AIPRD L002 Provinsi Bali TA 2013; 4) Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perkotaan (IBRD No. 7866- ID) Tahun 2013 pada Provinsi Bali dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 5) Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 4 Inspektorat Kabupaten di Provinsi Bali; 6) Quality Assurance Audit Keuangan Program PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Gianyar dan Inspektorat Kota

Denpasar; 7) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Coastal Community Development Project

(CCDP)/

Proyek

Pembangunan

Masyarakat

Pesisir

(Proyek

PMP)(IFAD Loan No. I-880-ID, Spanish Trust Loan No. E-16-ID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung; 8) Evaluasi

lintas

sektoral

pemanfaatan

hasil

program

yang

didanai

pinjaman/hibah luar negeri pada Provinsi Bali (PHLN). Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.437.000,00 atau 73,32% dari anggaran sebesar Rp166.981.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.222 OH atau 106,72% dari rencana sebanyak 1.145 OH.

38


4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” diturunkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU tersebut diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Dalam Tahun 2014,

jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang

dikirim ke Pusat sebanyak 70 laporan, jika dibandingkan dengan target sebanyak 70 laporan maka realisasi capaian sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 86,25%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 115,94%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut mengalami penurunan sebesar 67,39% dari Tahun 2012 sebesar 167,39% dan sama dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini telah mencapai maksimal sesuai target Tahun 2014 sehingga target akhir periode Renstra Tahun 2014 atas IKU ini telah tercapai yakni 115,94% dari target sebesar 86,25%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 70 laporan dari total target Tapkin sebanyak 42 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2013 pada Provinsi Bali dan 7 Kabupaten di Provinsi Bali;

39


2) Audit Kinerja Interim Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014, periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Oktober 2014 pada Provinsi Bali dan 8 Kabupaten di Provinsi Bali; 3) Kajian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 20132014 pada 3 Kabupaten di Provinsi Bali; 4) Audit atas Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 5) Audit kinerja atas subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin) Tahun 2014 pada Provinsi Bali dan 8 kabupaten di Provinsi Bali; 6) Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas Tahun 2008-2013 pada PPK Lanjutan pada 4 Kabupaten di Provinsi Bali; 7) Evaluasi atas Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2010 s.d. 2013 pada Provinsi Bali; 8) Kajian lintas sektoral pengelolaan dana sekolah di Provinsi Bali; 9) Evaluasi program Lintas Sektoral atas prioritas Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Bali 10) Evaluasi Program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; 11) Probity

Audit

pengadaan

barang

dan

jasa

(PBJ)

atas

pekerjaan

Pembangunan Gedung B, C dan E RSUD Kabupaten Badung, Penambahan jaringan pipa transmisi dan reservoir air bersih di Badung Selatan pada Kabupaten Badung; 12) Survey Pendahuluan evaluasi pelaksanaan program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) dan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013; 13) Asistensi penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada 5 kabupaten di Provinsi Bali; 14) Pendampingan Pelaksanaan/ Pembangunan Pengadaan / Peningkatan Sarana & Prasaranan Lembaga Permasyarakatan. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp1.011.621.000,00 atau 172,48% dari anggaran sebesar Rp586.507.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 4.191 OH atau 190,93% dari rencana sebanyak 2.195 OH.

40


5. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat IKU

“Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Presiden

yang

Disampaikan ke Pusat “, merupakan turunan IKU BPKP “Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat atas penugasan-penugasan berdasarkan permintaan Presiden pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam Tahun 2014, jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang dikirim ke Pusat sebanyak 39 laporan dan jika dibandingkan dengan target sebanyak

39

laporan

maka

realisasi

capaian

sebesar

100,00%.

Jika

dibandingkan dengan targetnya sebesar 68,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 120,00%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut mengalami penurunan sebesar 54,55% dari Tahun 2012 sebesar 154,55% dan sama dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini telah mencapai maksimal sesuai target Tahun 2014 sehingga target akhir periode Renstra Tahun 2014 atas IKU ini telah tercapai yakni 120,00% dari target sebesar 68,00%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 39 laporan dari total target sebanyak 28 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut berupa: 1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional pada 5 kabupaten di Provinsi Bali; 2) Monitoring proses kegiatan per saat monitoring terhadap Implementasi BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Vertikal dan RSUD di 6 Kabupaten/Kota. 3) Evaluasi penyerapan anggaran Tahun 2014 (sampai dengan 30 Juni 2014) pada 10 Satker di wilayah Provinsi Bali;

41


4) Evaluasi penyerapan APBD pada Provinsi Bali dan 4 kabupaten di Provinsi Bali. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp261.131.000,00 atau 77,19% dari anggaran sebesar Rp338.282.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.416 OH atau 135,89% dari rencana sebanyak 1.042 OH. 6. Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Stakeholders

yang

Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 93,33%. IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL). Dalam Tahun 2014, laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL sebanyak 25 atau 60,98% dari seluruh laporan terbit sebanyak 41 laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 93,33%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 65,33%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 60,98% tersebut mengalami penurunan sebesar 39,02% dari dua tahun sebelumnya sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini belum maksimal sesuai target Tahun 2014 karena proses penerbitan laporan memerlukan validasi dari tim pusat. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 41 laporan dari total target Tapkin sebanyak 30 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Audit Operasional Tunggakan Profesi Guru PNSD Kemendikbud Tahun 2010 s.d 2013 pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali; 2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013 pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali; 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2013 pada 3 kabupaten di Provinsi Bali;

42


4) Audit atas tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian Agama Tahun 2010-2013 pada Provinsi Bali dan 5 kabupaten di Provinsi Bali; 5) Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali; 6) Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana; Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp291.169.000,00 atau 63,06% dari anggaran sebesar Rp461.766.000,00, dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.240 OH atau 133,19% dari rencana sebanyak 931 OH. 7. Persentase

BUMD

yang

mendapat

Pendampingan

Penyelenggaraan

Akuntansi. Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD di Provinsi Bali agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. IKU “Persentase BUMD yang mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”, merupakan turunan IKU BPKP Pusat yaitu “BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”, diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di Provinsi Bali. Dalam

Tahun

2014,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

telah

melakukan

pendampingan pada 6 BUMD selain PDAM atau 0,00% dari seluruh BUMD(PDAM) di Provinsi Bali sebanyak 9 PDAM. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 80,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 0,00%. Tidak tercapainya IKU tersebut karena PDAM di wilayah Provinsi Bali telah dapat menggunakan aplikasi berbasis komputer dalam penyusunan laporan keuangan

43


secara mandiri, sehingga pendampingan penyelenggaraan akuntansi lebih ditujukan kepada BUMD lainnya yang memerlukan tenaga BPKP. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 0,00% mengalami penurunan sebesar 43,75% dari Tahun 2012 sebesar 43,75% dan penurunan sebesar 37,50% dari Tahun 2013 sebesar 37,50%.

Sehingga target akhir periode Renstra Tahun

2014 untuk IKU ini tidak tercapai. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 9 laporan dari total target Tapkin sebanyak 5 laporan. Kegiatan yang dukungan atas capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Pendampingan Implementasi SIA BLUD RSUD Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung; 2) Audit Kinerja pada RSUD Kabupaten Klungkung dan RSUD Kabupaten Buleleng; 3) Pendampingan Penyusunan SOP PD Pasar Kabupaten Badung; 4) Sosialisasi penyusunan laporan keuangan pada RS Indra Provinsi Bali; 5) Verifikasi tunggakan pada RSUP Sanglah Denpasar. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp39.330.000,00 atau 192,70% dari anggaran sebesar Rp20.410.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 569 OH atau 145,90% dari rencana sebanyak 390 OH.

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki dua IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya hanya satu yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan dengan capaian 106,67%, sedangkan capaian kinerja rata-rata dua IKU tersebut sebagaimana pada tabel 3.1 sebesar 111,30%. Secara lengkap, realisasi dua IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan 2013 dikaitkan dengan target Tahun 2014 tersebut disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini:

44


Tabel 3.3 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Kenaikan/(Penu runan) dari

Kinerja No.

1

2

Indikator Kinerja

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Satuan

Target Kinerja 2014

Capaian 2014 thd Target (%)

2012

2013

2014

2012

2013

Persen

88,24

0,00

80,00

(8,24)

80,00

75,00

106,67

Persen

196,88

111,54

100,00

(96,88)

(11,54)

86,25

115,94

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang Ditindaklanjuti Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan

“Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Negara

dari

Hasil

Pengawasan” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara. IKU tersebut diturunkan menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu, Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang Ditindaklanjuti”, dengan target 75%. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi/saran dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)/Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD). Pada Tahun 2014, jumlah saran yang telah ditindaklanjuti sebanyak 4 saran atau 80,00% dari 5 saran yang disampaikan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,00% maka capaian IKU Tahun 2014 sebesar 106,67%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 80,00% tersebut mengalami penurunan sebesar 8,24% dari Tahun 2012 sebesar 88,24% dan mengalami kenaikan sebesar 80,00% dari Tahun 2013 dengan realisasi nihil.

45


Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 3 laporan dari total target sebanyak 1 laporan. Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan berupa: 1. Verifikasi rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang di PT. Bank BRI pada Kejaksaan RI di wilayah Provinsi Bali; 2. Verifikasi Hasil Perhitungan Perampungan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan 3. Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Bendahara pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2013 dan 2014. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp32.360.000,00 atau 212,74% dari anggaran sebesar Rp15.211.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 204 OH atau 357,89% dari rencana sebanyak 57 OH. 2. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”. IKU tersebut menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa “Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat”, diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari pusat. Pada Tahun 2014, jumlah laporan yang dikirim ke Pusat sebanyak 58 laporan atau 100,00% dari target sebanyak 58 laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 86,25%, maka capaian IKU Tahun 2014 sebesar 115,94%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut mengalami penurunan sebesar 96,88% dari Tahun 2012 sebesar 196,88% dan penurunan sebesar 11,54% dari Tahun 2013 sebesar 111,54%. Namun realisasi tersebut telah

46


mencapai maksimal sesuai target akhir renstra Tahun 2014, yaitu mencapai 115,94% dari target sebesar 86,25%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 105,45% atau 58 laporan dari total target sesuai Tapkin sebanyak 55 laporan. Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan berupa: 1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada 6 kabupaten/kota di Provinsi Bali 2) Monitoring dan Evaluasi Sisa Dana Bantuan Operasional sekolah pada 3 kabupaten di Provinsi Bali Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp129.460.000,00 atau 28,82% dari anggaran sebesar Rp449.257.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 579 OH atau 109,25% dari rencana sebanyak 530 OH.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat

47


Umum

Pemegang

meningkatkan

Saham

pencapaian

(RUPS), sasaran

dewan hasil

komisaris

usaha

dan

dan

direksi)

untuk

mengoptimalkan

nilai

perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah (IPD)

dan

terselenggaranya

Good

Governance

pada

75%

BUMN/BUMD”

diindikasikan oleh dua IKU dominan yaitu Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI. Capaian dua IKU dominan telah mencapai 118,82%, sedangkan rata capaian kinerja seluruh IKU sebesar 119,22%. Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan 2013 dikaitkan dengan target Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kenaikan/(Penu runan) dari

Kinerja No.

1

2

3

Indikator Kinerja

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Satuan

Target Kinerja 2014


2012

2013

2014

2012

2013

Persen

100,00

75,00

100,00

0,00

25,00

85,00

117,65

Persen

150,00

100,00

100,00

(50,00)

0,00

65,00

120,00

Persen

127,78

70,83

91,67

(36,11)

20,83

55,00

120,00

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima

48


Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima”. IKU tersebut diturunkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal,” diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dalam Tahun 2014, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 3 IPD atau 100,00% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan sebanyak 3 IPD. Dibandingkan dengan target sebesar 85%, capaian IKU ini pada Tahun 2014 sebesar 117,65%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut tidak mengalami penurunan/kenaikan dari Tahun 2012 sebesar 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar 25,00% dari Tahun 2013 sebesar 75,00%. Realisasi tersebut telah maksimal dari target akhir renstra Tahun 2014 sebesar 85%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 6 laporan dari total target Tapkin sebanyak 4 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut berupa Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli serta Kabupaten Buleleng.

49


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp34.460.000,00 atau 235,11% dari anggaran sebesar Rp 14.657.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 144 OH atau 112,50% dari rencana sebanyak 128 OH. 2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BLU/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU tersebut di Perwakilan BPKP Provinsi Bali diturunkan menjadi, “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/D/BLU/D

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi

GCG/KPI

dibandingkan dengan target PKPT. Dalam Tahun 2014, BUMN/BUMD/BLU/BLUD di Provinsi Bali yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 10 atau 100% dari target PKPT sebanyak 10. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 65%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 120,00%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100% tersebut mengalami penurunan sebesar 50,00% dari Tahun 2012 sebesar 150,00% dan sama dengan Tahun 2013 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut telah mencapai maksimal sesuai target Tahun 2014 yaitu 120% dari target 65%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100,00% atau 10 laporan dari total target sebanyak 10 laporan. Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu: 1) Bimtek GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PDAM Tirta Manguatama Kabupaten Badung, PDAM Kabupaten Karangasem, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Buleleng; 2) Bimbingan Teknis KPI pada PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, PDAM Kabupaten Bangli, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung; 3) Pendampingan Penyusunan SOP PD Pasar Kabupaten Badung; 4) Narasumber Focus Group Discusion Penyusunan rencana Strategis Bisnis di RSUD Kabupaten Buleleng.

50


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp85.795.000,00 atau 119,95% dari anggaran sebesar Rp71.527.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 538 OH atau 136,55% dari rencana sebanyak 394 OH. 3. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU tersebut pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diturunkan menjadi “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja.” IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT. Dalam Tahun 2014, BUMD yang diaudit kinerja sebanyak 11 atau 91,67% dari target PKPT sebanyak 12 BUMD, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 120% dari target sebesar 55,00%. Walaupun capaian kinerja IKU ini telah mencapai target, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Audit Kinerja BLU Rumah Sakit Wangaya Kota Denpasar. Hal ini disebabkan adanya pemeriksaan BPK disaat yang sama. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 91,67% tersebut, mengalami penurunan sebesar 36,11% dari Tahun 2012 sebesar 127,78% dan mengalami kenaikan sebesar 20,83% dari Tahun 2013 sebesar 70,83%. Realisasi IKU tersebut telah mencapai maksimal sesuai target akhir periode Renstra Tahun 2014 yaitu sebesar 120% dari target 55% Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100,00% atau 12 laporan dari total target sebanyak 12 laporan. Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu: 1) Audit Kinerja pada 9 PDAM 2) Evaluasi Kinerja pada 1 BRSU dan 1 RSUD Disamping itu dilaksanakan pengawasan lainnya yaitu Evaluasi Program Ketahanan Pangan Nasional dan Verifikasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi Tahun 2013 pada PT. Pertani.

51


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp313.595.000,00 atau 116,02% dari anggaran sebesar Rp270.302.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 747 OH atau 117,64% dari rencana sebanyak 635 OH.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya

Kesadaran

dan

Keterlibatan

K/L,

Pemda,

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai unit pelaksana kegiatan di wilayah Provinsi Bali melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh BPKP di tingkat operasional.

52


Sasaran

“Meningkatnya

Kesadaran

dan

Keterlibatan

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama enam IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kenaikan/(Penur unan) dari

Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja 2014


2012

2013

2014

2012

2013

Kelompok Masyarak at

4

5

8

4

3

8

100,00

1

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

2

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Instansi

1

2

4

3

2

4

100,00

Instansi

1

0

2

1

2

2

66,67

Persen

260,00

100,00

83,33

(176,67)

(16,67)

84,00

99,21

5


Persen

97,73

98,33

100,00

2,27

1,67

85,00

117,65

6


Persen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

7


Persen

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

10,00

120,00

3

4

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai 100,00%. Secara keseluruhan, dengan enam IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran 86,22%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

53


1. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Berkaitan dengan IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menurunkannya menjadi “Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi,” dengan ukuran capaian dihitung dari jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di dunia pendidikan. Sosialisasi Program Anti Korupasi (Sos-PAK) juga dilakukan kepada aparatur teknis pengelola keuangan daerah, dan aparatur pengawas internal pemerintah yang merupakan elemen penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan juga sebagai sasaran fokus grup sosialisasi. Serta dalam rangka memberikan pemahaman masalah korupsi kepada masyarakat BPKP bekerja sama dengan RRI melakukan diskusi interaktif setiap bulan dengan tema “Memerangi Korupsi melalui Udara”. Selain itu Sosialisasi Program Anti Korupasi (Sos-PAK) juga dilakukan kepada Kepala Desa sekabupaten Jembrana dan Aparatur Kejaksaan Negeri Negara untuk memberikan pelatihan (In-House Training) mengenai tata pengelolaan keuangan desa. Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan Sos-PAK pada 8 kelompok masyarakat, yaitu Pelajar SMKN 1 Sukawati, PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jembrana, Aparatur teknis pengelola keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari kelompok pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV, Kepala Desa di Kabupaten

54


Jembrana dan Aparatur Kejaksaan Negeri Negara serta kelompok masyarakat pendengar melalui diskusi interaktif di siaran RRI setiap bulan. Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 8 kelompok masyarakat, maka capaian IKU adalah 100,00%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 8 kelompok masyarakat tersebut, mengalami kenaikan sebanyak 4 kelompok dari Tahun 2012 sebanyak 4 kelompok masyarakat

masyarakat dan mengalami kenaikan sebanyak 3 kelompok dibandingkan

dengan

Tahun

2013

sebanyak

5

kelompok

masyarakat. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 tercapai. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 dilaporkan dalam 4 laporan dengan capaian output sebesar 100,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp133.718.000,00 atau 201,94% dari anggaran sebesar Rp 66.217.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 141 OH atau 293,75% dari rencana sebanyak 48 OH. 2. IPP/IPD/BUMN/BUMD

Berisiko

Fraud

yang

Mendapatkan

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. IKU “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Pada level opreasional

di

Perwakilan

“IPP/IPD/BUMN/BUMD

BPKP Berisiko

Provinsi

Bali,

Fraud

IKU yang

tersebut

menjadi,

Mendapatkan

55


Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP.” Capaian IKU diukur dari jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP. Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan sosialisasi dan Diagnostik FCP pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dan sosialisasi FCP pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar. Sehingga secara

akumulatif

pada

periode

Tahun

2012-2014

telah

dilaksanakan

sosialisasi/diagnostik FCP pada 4 instansi. Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 4 instansi, maka capaian IKU adalah 100,00%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% atau empat instansi tersebut, mengalami kenaikan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 1 instansi. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 atas IKU telah tercapai. Realisasi kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 75,00% atau 3 laporan dari total target sebanyak 4 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 770.000,00 atau 1,40% dari anggaran sebesar Rp 55.188.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 89 OH atau 51,74% dari rencana sebanyak 172 OH. 3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundangundangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk

merealisasikan

kebijakan/peraturan

IKU,

BPKP

melaksanakan

perundang-undangan

yang

kegiatan

kajian

atas

berindikasi

KKN

dan

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. Pada Perwakilan BPKP

Provinsi

Bali,

IKU

tersebut

diterjemahkan

menjadi

Jumlah

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK.

56


Pada Tahun 2014 telah dilakukan kajian hasil pengawasan atas Peraturan Perundang-undangan

berkaitan

dengan

penatakelolaan

dana

Bantuan

Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Kabupaten Klungkung. Dengan demikian telah dilaksanakan kajian pada 2 instansi selama periode 2012 – 2014. Jika dibandingkan dengan target IKU Tahun 2014 sebanyak 3 Instansi, maka realisasi IKU adalah 66,67%. Realisasi sebanyak 2 instansi ini mengalami kenaikan sebanyak 2 instansi dari Tahun 2013 yang nihil dan mengalami kenaikan sebanyak 1 instansi dari Tahun 2012 sebanyak 1 instansi. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 secara kumulatif sebanyak 3 instansi belum tercapai secara optimal. Dalam melaksanakan kegiatan dukungan tersebut, telah digunakan dana sebesar Rp 4.620.000,00 atau 34,70% dari anggaran sebesar Rp13.314.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 28 OH atau 50,91% dari rencana sebanyak 55 OH. 4. Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat

keberhasilan

penyelesaian

kasus

tersebut

berkorelasi

terhadap

pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pada level operasional di Perwakilan IKU dirumuskan menjadi “Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga”. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST). Dalam Tahun 2014 realisasi IKU sebesar 83,33% atau sebanyak 10 laporan dari 12 penugasan dari 12 permintaan HKP, klaim dan eskalasi. Sebanyak 2 laporan belum terbit carry over ke Tahun 2015 karena penugasan mulai dilaksanakan

57


pada akhir Tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2014 sebesar 84% maka capaian IKU adalah sebesar 99,21%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 83,33% tersebut mengalami penurunan sebersar 176,67% dari Tahun 2012 sebesar 260,00 dan turun sebesar 16,67% dari Tahun 2013 sebesar 100%. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 belum tercapai dengan maksimal. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output maksimal sebesar 120,00% atau 10 laporan dari total target Tapkin sebanyak 5 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 57.692.000,00 atau 65,00% dari anggaran sebesar Rp 88.760.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 690 OH atau 150,98% dari rencana sebanyak 457 OH. 5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Salah

satu

upaya

pencapaian

sasaran

strategis

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pada level operasional IKU tersebut dirumuskan menjadi “Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA.” Pengukuran

IKU

dihitung

berdasarkan

Jumlah

laporan

audit

investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/ PKA dari instansi penegak hukum. Dalam Tahun 2014 realisasi IKU sebesar 100,00% atau sebanyak 85 laporan dari 85 penugasan. Jika dibandingkan dengan target IKU Tahun 2014 sebesar 85%, maka capaian IKU adalah sebesar 117,65%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% tersebut, mengalami kenaikan sebesar 2,27% dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 97,73% dan mengalami kenaikan sebesar 1,67% dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar

58


98,33%. Sehingga target akhir periode Renstra Tahun 2014 telah tercapai secara maksimal yaitu 117,65% dari target 85%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 85 laporan dari total target sebanyak 42 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp451.814.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp546.952.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 2.611 OH atau 143,15% dari rencana sebanyak 1.824 OH. 6. Persentase Tindak Lanjut (TL) Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang diturunkan menjadi “Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang.” Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan dengan target Tahun 2014 sebesar 50%. Pada Tahun 2014 hasil audit investigasi sebanyak 1 laporan seluruhnya berindikasi TPK. 7. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Terhadap

59


Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti. Sedangkan IKU pada Perwakilan BPKP adalah “Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat” Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Pada Tahun 2014, jumlah hasil telaahan sebanyak 2 atau 100% dibandingkan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 2 pengaduan. Dengan target IKU sebesar 10%, maka capaian IKU pada Tahun 2014 adalah 120%. Realisasi

IKU

Tahun

2014

sebesar

100%

tersebut,

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut, target akhir periode Renstra Tahun 2014 IKU ini telah tercapai. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100% atau 2 laporan dari total target sebanyak 2 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini memiliki anggaran sebesar Rp14.978.000,00 dengan realisasi 0,00% dan menggunakan SDM sebanyak 12 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 12 OH.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

60


Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 dan Tahun 2013 dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 Kenaikan/(Pen urunan) dari

Kinerja No

1

2

3

Indikator Kinerja

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Satuan

Target Kinerja 2014


2012

2013

2014

2012

2013

Persen

10,00

20,00

20,00

10,00

0,00

60,00

33,33

Pemda

8

10

10

2

0

8

120,00

Pemda

3

5

6

3

1

6

100,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 belum tercapai atau 33,33% dari target sebesar 60,00%. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran 84,44%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1) Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 Sebagai Pembina SPIP, BPKP bertanggung jawab terhadap penyelenggaran SPIP pada K/L/Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Bali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP pada seluruh Pemda di Provinsi Bali. Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan

61


diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. Dalam Tahun 2014, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 2 Pemda atau 20% dari 10 Pemda di Provinsi Bali. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 33,33%. Perwakilan BPKP Bali telah melakukan upaya untuk mencapai IKU tersebut berupa implementasi SIMDA, penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, pengelolaan aset, reviu laporan keuangan, PBJ/APBD/SAKIP/LKPJ dan bimtek lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali dan 9 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun opini atas laporan keuangan Pemda bukan sepenuhnya menjadi kendali BPKP. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 20% tersebut, mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 10% dan tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan Tahun 2013 sebesar 20%. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 27 laporan dari total target Tapkin sebanyak 22 laporan. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan asistensi penerapan SPIP dan pendampingan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemda di Provinsi Bali. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp328.557.000,00 atau 108,81% dari anggaran sebesar Rp301.948.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.117 OH atau 119,08% dari rencana sebanyak 938 OH. 2) Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebagai Pembina SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan pembinaan SPIP melalui kegiatan asistensi penerapan SPIP pada seluruh Pemda di Provinsi Bali. Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap

62


pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. IKU ini dibentuk pada Tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Pada tahap berikutnya, Pemda akan menerapkan SPIP sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagai pertanggungjawaban fungsi Perwakilan BPKP sebagai pembina SPIP di daerah, ditetapkan IKU “Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.” Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP telah melaksanakan asistensi pada 10 Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sebesar 120,00% dari target 8 Pemda. Selain itu sebagai bagian tugas dari pembina SPIP, pada Tahun 2014 BPKP Provinsi Bali telah memfasilitasi terselenggaranya diklat SPIP sebanyak 1 kelas/Angkatan yang diikuti PNS di lingkungan APIP wilayah Provinsi Bali dan pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Realisasi Tahun 2014 sebesar 10 Pemda, mengalami kenaikan sebanyak 2 Pemda

dari

Tahun

2012

sebanyak

8

Pemda

dan

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan dari Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebanyak 8 Pemda. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan, OH dan dana sebagaimana kegiatan, OH dan dana yang mendukung capaian kinerja IKU Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Asistensi penyusunan dokumen RTP pada Pemerintah Kabupaten Gianyar, Kabupaten

Jembrana,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem; 2) Pengamatan, evaluasi dan pengujian terhadap pengelolaan ketahanan pangan, pengelolaan APBD dan pengelolaan pendapatan Kabupaten Tabanan;

63


3) Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut dari Hasil Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian Korsup Pencegahan Tahun 2012 – 2013 pada Pemerintah Kota Denpasar, Kantor Imigrasi Kota Denpasar, dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

3) Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di lingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011. Realisasi IKU pada Tahun 2014 sebanyak 6 Pemda telah dilakukan monitoring perbaikan Sistem Pengendalian Intern atau penilaian maturitas SPIP yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng, atau sebesar 100% dari target sebanyak 6 Pemda. Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 6 Pemda tersebut, mengalami kenaikan sebanyak 3 Pemda dari Tahun 2012 sebanyak 2 Pemda dan mengalami kenaikan sebanyak 1 Pemda dari Tahun 2013 sebanyak 5 Pemda. Dengan realisasi tersebut, target akhir periode Renstra Tahun 2014 telah tercapai secara optimal sebesar 100,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp112.647.000,00 atau 134,95% dari anggaran sebesar Rp83.475.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 249 OH atau 232,71% dari rencana sebanyak 107 OH.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat

64


kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali hanya bertanggung jawab pada satu IKU yaitu Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA yang merupakan turunan dari IKU Utama Tingkat Penerapan JFA. Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.7.

65


Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 Kenaikan/(Pen urunan) dari

Kinerja No

1

Indikator Kinerja

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

1. Persentase

Pemda

Satuan

Persen

yang

2012

2013

2014

2012

2013

40,00

60,00

80,00

40,00

20,00

dilakukan

asistensi

Target Kinerja 2014


80,00

100,00

Penerapan

Jabatan

Fungsional Auditor Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan

66


tahun berjalan. Indikator tersebut diterjemahkan pada tingkat operasional pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

Penerapan

Jabatan

Fungsional

Auditor

dengan

pengukuran

berdasarkan jumlah Pemda (kumulatif) yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda. Sampai dengan Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan asistensi penerapan JFA pada 4 Pemda yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem. Sehingga selama periode Tahun 2012 s.d. 2014 telah dilaksanakan asistensi penerapan JFA pada 8 Pemda atau 80,00% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali atau tercapai 100,00% dari target sebesar 80,00%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 80% tersebut, tidak mengalami kenaikan sebesar 40% dari Tahun 2012 sebesar 40%, dan mengalami kenaikan sebesar 20% dari Tahun 2013 sebesar 60,00%. Dengan realisasi tersebut, target akhir periode Renstra Tahun 2014 tidak tercapai dengan optimal. Capaian kinerja IKU Tahun 2014 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100% atau 4 laporan dari total target Tapkin sebanyak 4 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp31.431.000,00 atau 86,28% dari anggaran sebesar Rp36.428.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 53 OH atau 117,78% dari rencana sebanyak 53 OH.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

67


Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama sebelas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2014 dibandingkan realisasi Tahun 2012 dan realisasi Tahun 2013 serta dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 Kenaikan/(Penuru nan) dari

Kinerja No

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Satuan

Target Kinerja 2014


2012

2013

2014

2012

2013

Persen

93,98

90,69

97,13

3,15

6,44

90,00

107,92

Persen

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

Persen

6,40

7,36

7,31

0,91

(0,05)

8,00

91,33

Sklala Likert 1-10

7,50

7,88

7,80

0,30

(0,08)

8,50

91,76

Persen

100,00

100,00

0,00

(100,00)

(100,00)

100,00

0,00

Jumlah berita

19

50

61

42

11

24

120,00

7

Persentase pemanfaatan asset

Persen

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

8

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

Sklala Likert 1-10

6,80

6,92

7,42

0,39

0,27

8,30

86,63

68


Kenaikan/(Penuru nan) dari

Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan 2012

2013

2014

2012

2013

Target Kinerja 2014


9

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Persen

100,00

90,91

57,14

(42,86)

(33,77)

80,00

71,43

10

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Topik Peneliti an

0,00

1,00

0,00

0,00

(1,00)

1,00

0,00

APIP

1,00

4,00

8,00

7,00

4,00

4,00

120,00

Skala Likert 1-10

7,54

6,93

7,42

(0,10)

0,49

7,60

97,63

11

12

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis Tahun 2014 tercapai 103,96%. Secara keseluruhan, dengan dua belas IKU, rata-rata capaian sasaran 82,82%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan target Tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi IKU pada Tahun 2014 sebesar 97,13% atau mencapai 107,92% dari target. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 97,13% tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,15% dari Tahun 2012 sebesar 93,98% dan naik sebesar 6,44% dari Tahun 2013 sebesar 90,69. Realisasi tersebut telah mancapai maksimal sesuai target akhir periode Renstra Tahun 2014 yaitu mencapai 107,92% dari target 90%. Selain itu, pada Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan sebanyak 312 penugasan atau 48,00% dari seluruh realisasi penugasan Tahun 2014 sebanyak 650 penugasan.

69


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp4.080.274.000,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp4.266.327.000,00 dan SDM sebanyak 18.509 OH atau 148,87% dari rencana sebanyak 12.433 OH yang tersebar pada seluruh indikator pengawasan. 2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP”dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Perwakilan BPKP merupakan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran BPKP secara keseluruhan, sehingga laporan keuangan perwakilan merupakan laporan keuangan dukungan bagi BPKP untuk mendapatkan opini WTP. IKU untuk Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP, diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan. Pada Tahun 2014, IKU telah tercapai 100% karena laporan keuangan BPKP yang disusun dari laporan keuangan BPKP Pusat dan seluruh perwakilan telah mendapatkan opini WTP. Dalam rangka mendukung capaian IKU tingkat BPKP, Perwakilan berupaya melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. 3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik.

70


Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi

kepuasan

terhadap

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian

dan

organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Target

IKU

“Persepsi

kepuasan

pegawai

perwakilan

terhadap

layanan

kepegawaian” pada Tahun 2014 adalah sebesar 7,31 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: (a) Sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi; (b) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; (c) Struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, dan efisien terus disesuaikan secara bertahap; serta (d) Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai. Realisasi IKU ini dalam Tahun 2014 adalah sebesar 7,31 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 91,33% dari target Tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala Likert 110. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 7,31 dari skala Likert 1-10, mengalami kenaikan sebesar 0,91 dari skala Likert 1-10 dari Tahun 2012 dan mengalami penurunan sebesar 0,05 dari skala Likert 1-10 dari Tahun 2013. Realisasi tersebut belum mencapai target akhir periode Renstra Tahun 2014 yaitu 91,33% dari target. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp

118.420.000,00 atau 100,14% dari anggaran sebesar Rp118.256.000,00 dan SDM sebanyak 771 OH atau 88,42% dari rencana sebanyak 872 OH. 4. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci

71


yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan, diukur berdasarkan hasil survai kepuasan pegawai atas layanan keuangan. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 7,80 dari skala likert 1-10 atau mencapai 91,76% dari target sebesar 8,50 dari skala likert 1-10. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 7,80 dari skala Likert 1-10, mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari skala Likert 1-10 dari Tahun 2012 sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10 dan mengalami penurunan sebesar 0,08 dari skala Likert 1-10 dari Tahun 2013 sebesar 7,88 dari skala Likert 1-10. Target akhir periode Renstra Tahun 2014 belum tercapai maksimal atau mencapai 91,76% dari target sebesar 8,50 dari skala Likert 1-10. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan dana yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang

diajukan

perbendaharaan,

dalam

SPP

yang

monitoring/evaluasi

sesuai

dengan

penyusunan

prosedur,

dan

verifikasi

perbendaharaan

anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp483.411.000,00 atau 88,92% dari anggaran sebesar Rp543.676.000,00 dan SDM sebanyak 715 OH atau 49,38% dari rencana sebanyak 1.448 OH.

72


5. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai tingkat kepuasan pegawai/satuan kerja terhadap layanan pembinaan dan bantuan hukum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut adalah “Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum”. Pada tingkat perwakilan IKU tersebut menjadi Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dengan capain diukur berdasarkan jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum. Pada Tahun 2014, tidak ada permintaan bantuan hukum yang diajukan ke Biro Hukum dan Humas untuk ditindaklanjuti. Sehingga realisasi dan capaian IKU ini tidak dapat diukur. Pada Tahun 2014 Realisasi IKU ini tidak terukur, sedangkan realisasi kinerja IKU bidang Hukum BPKP untuk Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 100,00%. 6. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP. Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengukur jumlah berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Selama Tahun 2014 jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media massa sebanyak 61 Berita atau 120% dari target sebanyak 24 Berita.

73


Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 61 berita tersebut mengalami kenaikan sebesar 42 berita dari Tahun 2012 sebanyak 19 berita dan mengalami kenaikan sebanyak 11 berita dari Tahun 2013 sebanyak 50 berita. Realisasi tersebut telah mencapai maksimal dari taget akhir renstra sebanyak 24 berita. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp43.923.000,00 atau 85,16% dari anggaran sebesar Rp51.579.000,00 dan SDM sebanyak 148 OH atau 46,84% dari rencana sebanyak 316 OH. 7. Persentase Pemanfaatan Aset Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Persentase pemanfaatan asset diukur berdasarkan total asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik dibandingkan total asset. Dalam Tahun 2014, persentase pemanfaatan asset sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%. Realisasi

IKU

Tahun

2014

sebesar

100%

tersebut,

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 100%. Realisasi tersebut telah mencapai target akhir periode Renstra Tahun 2014 sebesar 100%. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-sub kegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp1.761.498.000,00 atau 92,29% dari anggaran sebesar Rp1.908.627.000,00 dan SDM sebanyak 1.177 OH atau 89,98% dari rencana sebanyak 1.308 OH. 8. Persepsi

Kepuasan

Pegawai

Perwakilan

Terhadap

Layanan

Sarana

dilaksanakan

melalui

Prasarana Fungsi

dukungan

manajemen

BPKP

diantaranya

penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BPKP.

74


IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari hasil survei kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarpras Tahun 2014, capaian IKU atas pelaksanaan layanan sarpras sebesar 7,19 dari skala likert 1-10 atau 83,37% dari target sebesar 8,30 dari skala likert 1-10. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 7,19 dengan skala Likert 1-10, mengalami kenaikan sebesar 0,39 dengan skala Likert 1-10 dari Tahun 2012 sebesar 6,80 dengan skala Likert 1-10 dan mengalami kenaikan sebesar 0,27 dengan skala Likert 1-10 dari Tahun 2013 sebesar 6,92 dengan skala Likert 1-10. Target akhir periode Renstra Tahun 2014 belum tercapai optimal atau 86,63% dari target. Tercapainya target kinerja sasaran ini antara lain karena adanya penggunaan aplikasi sistem perbendaharaan, aplikasi gaji dan perjalanan dinas, serta pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pengguna. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp13.991.884.000,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp14.510.946.000,00 dan SDM sebanyak 6.191 OH atau 210,27% dari rencana sebanyak 3.076 OH. 9. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target

75


sebesar 80,00%. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan. Dalam Tahun 2014, jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat sebanyak 4 tindak lanjut atau 57,14% dari 7 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan target IKU pada Tahun 2014 sebesar 80%, maka capaian IKU sebesar 71,43%. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 57,14% mengalami penurunan sebesar 42,86% dari realisasi Tahun 2012 sebesar 100,00% dan mengalami penurunan sebesar 33,77% dari realisasi Tahun 2013 sebesar 90,91%. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 tidak tercapai secara optimal. 10. Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan IKU “Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 1 topik. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas. Dalam Tahun 2014, tidak ada masukan topik penelitian ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Dibandingkan dengan target IKU pada Tahun 2014 sebesar 1 topik, maka capaian IKU nihil. Realisasi IKU Tahun 2014 nihil tersebut, tidak mengalami kenaikan/penurunan dari Tahun 2012, namun mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan Tahun 2013 yang mengirimkan 1 topik masukan ke Puslitbangwas. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 tidak tercapai. 11. Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik Tugas

dan

fungsi

Instansi

Pembina

berdasarkan

Permenpan

Nomor

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

76


memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU “Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 40,00%. Pada tingkat perwakilan, IKU ini diterjemahkan menjadi “Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau di-Assesment Tata Kelola APIP.” IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk Tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 8 Instansi APIP atau mencapai 120,00% dari target sebanyak 4 instansi APIP. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 8 Instansi APIP tersebut, mengalami kenaikan sebanyak 7 Instansi APIP atau 700% dari Tahun 2012 sebanyak 1 Instansi APIP dan mengalami kenaikan sebanyak 4 instansi APIP atau 100% dari

77


Tahun 2013 sebanyak 4 instansi APIP. Dengan demikian target akhir periode Renstra Tahun 2014 telah tercapai optimal sebesar 120,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp110.112.000,00 atau 62,52% dari anggaran sebesar Rp176.136.000,00 dan SDM sebanyak 252 OH atau 101,61% dari rencana sebanyak 248 OH. 12. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Pemda (Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan. Realisasi IKU sebesar 7,42 dari skala likert 1-10 atau mencapai 97,63% dari target sebesar 7,60 skala Likert 1-10. Realisasi IKU Tahun 2014 sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10 tersebut, mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari skala Likert 1-10 dari Tahun 2013 sebesar 6,93 dari skala Likert 1-10. Target akhir periode Renstra Tahun 2014 belum tercapai optimal atau 97,63% dari target, namun telah mencapai maksimal sesuai kondisi JFA pada Inspektorat di wilayah Provinsi Bali. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub-sub kegiatan penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi penerapan JFA, dan penyediaan layanan informasi.

78


Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 berikut ini: Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 Kenaikan/(Penu runan) dari

Kinerja No.

1

Indikator Kinerja


Satuan

Persen

2012

2013

2014

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Target Kinerja 2014


100,00

100,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1, terlihat bahwa IKU Sasaran Strategis pada Tahun 2014 tercapai 100%. Indikator capaian IKU adalah: Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini diukur berdasarkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG).

79


Realisasi IKU Tahun 2014 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari target sebanyak 10 sistem informasi. Realisasi

IKU

Tahun

2014

sebesar

100%

tersebut,

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar 100% atau 10 sistem informasi. Target akhir periode Renstra Tahun 2014 untuk IKU ini telah tercapai 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 38.050.000,00 atau 173,81% dari anggaran sebesar Rp21.892.000,00 dan SDM sebanyak 716 OH atau 87,42% dari rencana sebanyak 819 OH.

B. REALISASI ANGGARAN Anggaran dan realisasi dana Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan pengawasan untuk pencapaian IKU sebagaimana di atas dapat digolongkan berdasarkan program dan jenis belanja sebagai berikut: a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program No. 1

2 3

Realisasi

% Realisasi

4.266.327.000

4.080.273.905

95,64

17.134.396.000

16.432.012.570

95,90

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

164.520.000

162.870.000

99,00

Total Anggaran

21.565.243.000

20.675.156.475

95,87

Realisasi

% Realisasi

14.202.542.000

13.756.915.291

96,86

Program Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen

Anggaran

b. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja No.

Jenis Belanja

Anggaran

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

7.181.747.000

6.738.937.184

93,83

3

Belanja Modal

180.954.000

179.304.000

99,09

21.565.243.000

20.675.156.475

95,87

Total Anggaran

80


Selain bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan juga didukung Dana Pihak Ketiga (Dana Mitra) dengan realisasi sebagai berikut: No

Bidang

1.

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

637.324.000,00

2.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

350.920.000,00

3.

Akuntan Negara

317.463.000,00

Jumlah

Realisasi Dana Pihak Ketiga

Rp1.305.707.000,00

81

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 BAB IV ‐ Penutup

BAB IV PENUTUP Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2014, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kualitas dengan sasaran.

82


Perbaikan

dalam

pengukuran

kinerja

berupa

perbaikan

mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2014. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 36 IKU, telah dipilih 11 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2014, enam dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, dan 6 dari 11 IKU dominan tercapai yang dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 1, capaian 97,08% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan, tercapai 100% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 100% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 100% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 33,33% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 100% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi yaitu K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 di bawah 100% disebabkan: a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,

namun

baru

pada

tahap

pengembangan

infrastruktur

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang secara dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral dan

83


permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkan perumusan rekomendasi yang relevan dan strategis. 2. Peningkatan K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara: a. Menuntaskan

penguatan

penyelenggaraan

SPIP

dan

dengan

pengembangan terus

meningkatkan

infrastruktur pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat

bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan

workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP,

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi

lebih

intensif

dengan

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 3. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU. Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

84

Lampiran 1/1 -4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Uraian IKU No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

TARGET

%

95,00

100,00

105,26

%

90,00

80,00

88,89

%

82,00

100,00

120,00

%

86,25

100,00

115,94

586.507

%

68,00

100,00

120,00

338.282

261.131

Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)

%

93,33

60,98

65,33

461.766

291.169

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Persentase hasil Jumlah tindak lanjut 8 pengawasan (rekomendasi/saran) dibagi optimalisasi dengan jumlah penerimaan rekomendasi/saran hasil audit negara/daerah yang OPN/OPAD ditindaklanjuti 9 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim pengawasan BUN ke Pusat dibandingkan target yang disampaikan laporan dari Pusat

%

80,00

0,00

0,00

%

75,00

80,00

%

86,25

%

85,00

Rumus Pengukuran

1 Persentase IPP yang Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan IPD 2 Persentase yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi

disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim pengawasan atas ke Pusat dibandingkan target dari Pusat laporan p permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

7 Persentase BUMD

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggar aan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

129.927

60,16

598

1.048

175,25

90

272.045

397.628 146,16

482

1.364

282,99

77,28

166.981

122.437

73,32

1.145

1.222

106,72

1.011.621 172,48

2.195

4.196

191,16

77,19

1.042

1.416

135,89

63,06

931

1.240

133,19

20.410

39.330 192,70

390

569

145,90

106,67

15.211

32.360 212,74

57

204

357,89

100,00

115,94

449.257

28,82

530

579

109,25

100,00

117,65

14.657

34.460 235,11

128

144

112,50

yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

2


129.460

ke Pusat 3

Terselenggaranya 10 Persentase IPD yang melaksanakan SPM pada 300 IPD pelayanan sesuai dan terselenggaranya Standar Pelayanan GG pada 75% Minimal BUMN/BUMD

Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan

Keterangan

215.986

mendapat pendampingan dibanding Target dalam PKPT

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit 4 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim pengawasan lintas ke Pusat dibandingkan target sektoral yang laporan dari Pusat

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

REALISASI % CAPAIAN PROGRAM

KEUANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp000) (Rp000)

SATUAN

Indikator Kinerja

Lampiran 1/2 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

12 Persentase BUMD

SDM (OH)

TARGET

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT

%

65,00

100,00

120,00

71.527

85.795 119,95

394

538

136,55

jumlah BUMD yang diaudit

%

55,00

91,67

120,00

270.302

313.595 116,02

635

747

117,64

Kelompok masyarakat

8

8

100,00

66.217

133.718 201,94

48

141

293,75

Jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP

Instansi

4

4

100,00

55.188

770

1,40

172

89

51,74

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK th berjalan

Instansi

3

2

66,67

13.314

4.620

34,70

55

28

50,91

%

84,00

83,33

99,21

88.760

57.692

65,00

457

690

150,98

%

85,00

100,00

117,65

546.952

451.814

82,61

1.824

2.611

143,15

%

50,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

Rumus Pengukuran



SATUAN

%

RENCANA

REALISASI

Keterangan

%

yang dilakukan audit kinerja dibandingkan target kinerja PKPT

4

Meningkatkan 13 Kelompok Kesadaran dan Masyarakat yang Keterlibatan K/L, mendapatkan Pemda, BUMN/BUMD Sosialisasi Dalam Upaya Program Anti Pencegahan dan Korupsi Pemberantasan 14 IPP/IPD/BUMN/BUM Korupsi Menjadi 80% D/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asiste nsi/evaluasi FCP 15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUM D/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST) Jumlah laporan audit 17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi investigasi/ dengan permintaan audit PKKN/PKA investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum 18 Persentase TL hasil Jumlah TL atas temuan audit investigasi non investigasi non TPK dibagi TPK oleh instansi dengan jumlah temuan non berwenang TPK s.d. tahun berjalan

-

Lampiran 1/3 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

%

10,00

100,00

120,00

14.978

-

Jumlah Pemda yang opini LK WTP dibandingkan Jumlah seluruh Pemda

%

60,00

20,00

33,33

301.948

328.557 108,81

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan

Pemda

8

10

120,00

-

22 Jumlah Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan

Pemda

6

6

100,00

83.475

36.428

Rumus Pengukuran

19 Persentase hasil

Jumlah hasil telaahan telaahan pengaduan dibandingkan dengan jumlah masyarakat pengaduan yang masuk

5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

SDM (OH)

TARGET

Indikator Kinerja

20 Persentase

Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 21 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

dilakukan monitoring monitoring Sistem Pengendalian Pengendalian Intern Pemerintah sampai tahun berjalan



SATUAN

%

RENCANA

0,00

12

100,00

938

1.117

119,08

-

-

-

-

112.647 134,95

107

249

232,71

86,28

45

53

117,78

157.698 109,56

2.212

1.674

75,68

-

-

-

-

872

771

88,42

1.448

715

49,38

-

-

-

-

Sistem Intern dengan

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan k t pada d 80% kompeten K/L/Pemda

23 Persentase Pemda

%

80,00

80,00

100,00

7

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

24 Persentase jumlah

%

90,00

97,13

107,92

25 Persentase

%

100,00

100,00

100,00

%

8,00

7,31

91,33

118.256

118.420 100,14

8,50

7,80

91,76

543.676

483.411

100,00

0,00

0,00

-

-

Jumlah Pemda yang dilakukan yang dilakukan asistensi penerapan JFA di asistensi penerapan bandingkan jumlah seluruh JFA Pemda

Realisasi PP PKPT rencana penugasan dibandingkan dengan target pengawasan yang PP dalam PKPT terealisasi Hasil reviu Inspektorat kesesuaian laporan terhadap laporan keuangan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% Perwakilan BPKP apabila tidak ada catatan, dan dengan SAP 80% apabila ada catatan.

pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 28 Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Keterangan

%

12

6

26 Persepsi kepuasan

REALISASI

Hasil survai kepuasan pegawai perwakilan layanan kepegawaian

Hasil survai kepuasan Sklala Likert pegawai perwakilan atas 1-10 layanan keuangan

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

143.940

-

31.431

-

88,92

-

Lampiran 1/4 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

29 Jumlah publikasi

Jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan kegiatan perwakilan BPKP di BPKP di media media massa massa

SDM (OH)

TARGET

-

24

61

120,00

51.579

43.923

85,16

316

148

46,84

100,00

100,00

100,00

1.908.627

1.761.496

92,29

1.308

1.177

89,98

8,30

7,19

86,63

14.510.946

13.991.884

96,42

3.076

6.191

201,27

80,00

57,14

71,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Persentase

Total asset dikurangi asset % kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset survai kepuasan Skala Likert 131 Persepsi kepuasan Hasil 10 pegawai perwakilan pegawai perwakilan atas terhadap layanan layanan sarpras sarpras tindak Jumlah tindak lanjut % 32 Persentase lanjut rekomendasi rekomendasi hasil audi hasil audit Inspektorat dibandingkan Inspektorat dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan



SATUAN

%

RENCANA

REALISASI

Keterangan

%

pemanfaatan asset

33 Jumlah

masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas instansi 34 Jumlah APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Jumlah

Topik Penelitian

1

0

0,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-

APIP

4

8

120,00

176.136

110.112

62,52

248

252

101,61

7,60

7,42

97,63

-

-

0,00

-

-

-

100,00

100,00

100,00

21.892

819

716

87,42

22.484

29.901

132,99

assessment tata kelola APIP

Survey kepuasan pejabat Sklala Likert struktural Pemda terhadap 1-10 pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda. Jumlah sistem informasi yang SI 36 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan dimanfaatkan secara jumlah sistem informasi yang efektif wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)

35 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat 8

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

21.565.243

38.050 173,81

20.675.156

95,87

Lampiran 2/1 - 4

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DAN 2014 DENGAN TARGET 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI No 1

1

2

SASARAN STRATEGIS

IKU

2

3

SATUAN

REALISASI 2013

REALISASI 2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014

% REALISASI 2014 THD TARGET 2014

Keterangan 10

4

5

6

7=6-5

8

9=6/8

Meningkatnya Kualitas Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan Keuangan dan 95% LKPD

%

133,33

100,00

(33,33)

95,00

105,26

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

90,00

80,00

(10,00)

90,00

88,89

%

100,00

100,00

0,00

82,00

120,00

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

100,00

100,00

0,00

86,25

115,94

Persentase pengawasan permintaan presiden disampaikan ke Pusat

hasil atas yang

%

100,00

100,00

0,00

68,00

120,00

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

100,00

60,98

(39,02)

93,33

65,33

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

37,50

0,00

(37,50)

80,00

0,00

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

0,00

80,00

80,00

75,00

106,67

Persentase pengawasan BUN disampaikan ke Pusat

%

111,54

100,00

(11,54)

86,25

115,94


hasil yang

Lampiran 2/2 - 4

No 3

4

5

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

SATUAN

REALISASI 2013

REALISASI 2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014


Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

75,00

100,00

25,00

85,00

117,65

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

%

100,00

100,00

0,00

65,00

120,00

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

70,83

91,67

20,83

55,00

120,00

Kelompok Masyarakat

5,00

8,00

3,00

8

100,00

Instansi

1

4

3,00

4

100,00

Instansi

0

2,00

2,00

3

66,67

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

100,00

83,33

(16,67)

84,00

99,21


%

98,33

100,00

1,67

85,00

117,65


%

0

0

0,00

50,00

0,00


%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

%

20,00

20,00

0,00

10,00

120,00

Pemda

10

10

0

60

16,67

IKU

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL UD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluas i FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BL UD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Pemda yang Meningkatnya Kualitas Persentase menyelenggarakan SPIP sesuai Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Keterangan

Lampiran 2/3 - 4

No

IKU

SATUAN

REALISASI 2013

REALISASI 2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014


Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Pemda

5

6

1

8

75,00

%

60,00

80,00

20,00

6,00

120,00

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

90,69

97,13

6,44

80,00

120,00

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

%

100,00

100,00

0,00

90,00

111,11

7,36

7,31

(0,05)

100,00

7,31

100,00

100,00

0,00

8,00

120,00

7,88

7,80

(0,08)

100,00

7,80

SASARAN STRATEGIS

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

7

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Persepsi kepuasan pegawai % perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

100,00

0,00

(100,00)

8,50

0,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

-

50

61

11

100,00

61,00

Persentase pemanfaatan asset

%

100,00

100,00

0,00

24,00

120,00

Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan sarpras

6,92

7,19

0,27

100,00

7,19

Persentase rekomendasi Inspektorat

90,91

57,14

(33,77)

8,30

120,00

tindak hasil

lanjut audit

%

Keterangan

Lampiran 2/4 - 4

No

8

SASARAN STRATEGIS


IKU

SATUAN

REALISASI 2013

REALISASI 2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014


Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Topik Penelitian

1

0

(1)

80

0,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

APIP

4

8

4,00

1

120,00

Tingkat persepsi kepuasan Sklala Likert 1-10 Pemda atas auditor bersertifikat

6,93

7,42

0,49

4,00

120,00


10,00

100,00

90,00

8

120,00

SI

Keterangan

Lampiran 3/1 - 2

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI No 1 1

SASARAN STRATEGIS

TARGET IKU

2 3 Meningkatnya Kualitas Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan Keuangan dan 95% LKPD Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders

SATUAN

REALISASI

CAPAIAN

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%

60

-

80,00

90,00

95,00

-

-

100,00

133,33

100,00

-

-

120,00

120,00

105,26

%

65

-

85,00

90,00

90,00

-

-

100,00

90,00

80,00

-

-

117,65

100,00

88,89

%

80

-

82,00

82,00

82,00

-

-

90,91

100,00

100,00

-

-

110,87

120,00

120,00

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

%

4,25

-

73,00

81,25

86,25

-

-

167,39

100,00

100,00

-

-

120,00

120,00

115,94

%

68

-

68,00

68,00

68,00

-

-

154,55

100,00

100,00

-

-

120,00

120,00

120,00

%

66,66

-

80,00

86,67

93,33

-

-

100,00

100,00

60,98

-

-

120,00

115,38

65,33

%

40

-

50,00

55,00

80,00

-

-

43,75

37,50

0,00

-

-

87,50

68,18

0,00

%

0

-

75,00

80,00

75,00

-

-

88,24

0,00

80,00

-

-

117,65

0,00

106,67

%

37,5

-

71,25

78,75

86,25

-

-

196,88

111,54

100,00

-

-

120,00

120,00

115,94

%

5

-

75,00

80,00

85,00

-

-

100,00

75,00

100,00

-

-

120,00

93,75

117,65

%

35

-

55,00

65,00

65,00

-

-

150,00

100,00

100,00

-

-

120,00

120,00

120,00

%

30

-

50,00

60,00

55,00

-

-

127,78

70,83

91,67

-

-

120,00

118,06

120,00

Kelompok Masyarakat

70%

-

4

6

8

-

-

4

5

8

-

-

100,00

83,33

100,00

Instansi

10

-

2

3

4

-

-

1

1

4

-

-

50,00

33,33

100,00

Instansi

10

-

1

2

3

-

-

1

0

2

-

-

100,00

0,00

66,67

%

80

-

84,00

84,00

84,00

-

-

260,00

100,00

83,33

-

-

120,00

119,05

99,21

%

85

-

85,00

85,00

85,00

-

-

97,73

98,33

100,00

-

-

114,98

115,69

117,65

%

0

-

-

40,00

50,00

-

-

-

0

0

-

-

0,00

0,00

0,00

%

10

-

10,00

10,00

10,00

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

120,00

120,00

120,00

%

20

-

50,00

60,00

60,00

-

-

10,00

20,00

20,00

-

-

20,00

33,33

33,33

yang dijadikan bahan

2

3

4


Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

5

Pemda yang Meningkatnya Kualitas Persentase menyelenggarakan SPIP sesuai Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda

PROGRAM

2010

Lampiran 3/2 - 2

No

SASARAN STRATEGIS

1

2

6

7

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

TARGET IKU

SATUAN

3

4

Jumlah Pemda yang dilakukan Pemda asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun Jumlah Pemda yang dilakukan Pemda monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang % dilakukan asistensi penerapan JFA Persentase jumlah rencana % penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan % keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai % perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai Persentase permintaan % bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset % Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut % rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik Topik Penelitian penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah APIP disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Skala Likert 1-10

Pemda atas bersertifikat 8

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan

REALISASI

CAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

-

6

8

8

-

-

8

10

10

-

-

120,00

120,00

120,00

0

-

2

4

6

-

-

3

5

6

-

-

120,00

120,00

100,00

0

-

70,00

75,00

80,00

-

-

40,00

60,00

80,00

-

-

57,14

80,00

100,00

0

-

80,00

85,00

90,00

-

-

93,98

90,69

97,13

-

-

117,48

106,69

107,92

0

-

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

0

-

7,60

7,80

8,00

-

-

6,40

7,36

7,31

-

-

84,21

94,36

91,33

0

-

8,00

8,25

8,50

-

-

7,50

7,88

7,80

-

-

93,75

95,52

91,76

0

-

80,00

90,00

100,00

-

-

100,00

100,00

0,00

-

-

120,00

111,11

0,00

0

-

20

22

24

-

-

19

50

61

-

-

95,00

120,00

120,00

0

-

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

0

-

7,89

8,10

8,30

-

-

6,80

6,92

7,19

-

-

86,19

85,43

86,63

0

-

74,00

77,00

80,00

-

-

100,00

90,91

57,14

-

-

120,00

118,06

71,43

0

-

1

1

1

-

-

0

1

0

-

-

0,00

100,00

0,00

0

-

1

3

4

-

-

1

4

8

-

-

100,00

120,00

120,00

0

-

7,90

8,10

7,60

-

-

7,54

6,93

7,42

-

-

95,44

85,56

97,63

0

-

10,00

10,00

10,00

-

-

10,00

10,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

auditor


Jumlah SI

PROGRAM 20

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Lampiran 4/ 1 ‐ 2

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014

No.

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,

95% LKKL, dan 95% LKPD

Kegiatan

3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

SDM (OH)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan

18

18

100,00

215.986

129.927

60,16

598

1.048

175,25

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan

18

18

100,00

272.045

397.628

146,16

482

1.364

282,99

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

23

24

104,35

166.981

122.437

73,32

1.145

1.222

106,72

Laporan

42

70

120,00

586.507

1.011.621

172,48

2.195

4.196

191,16

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Laporan

28

39

120,00

338.282

261.131

77,19

1.042

1.416

135,89

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Laporan

30

41

120,00

461.766

291.169

63,06

931

1.240

133,19

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan

5

9

120,00

20.410

39.330

192,70

390

569

145,90

15.211

32.360

212,74

57

204

357,89

Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Hasil pelaksanaan pengawasan 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Dana

Satuan

Indikator Kinerja Output

Rencana (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara/daerah

Laporan

1

3

120,00

Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

Laporan Laporan

55 0

58 0

105,45 0,00

449.257

129.460 -

28,82

-

530 -

579 -

109,25

-

Laporan

4

6

120,00

14.657

34.460

235,11

128

144

112,50

Laporan

10

10

100,00

71.527

85.795

119,95

394

538

136,55

Laporan

0

0

0,00

-

-

-

-

Laporan

12

12

100,00

270.302

313.595

116,02

635

747

117,64

Laporan

6

2

33,33

66.217

133.718

201,94

48

141

293,75

Laporan

4

3

75,00

55.188

770

1,40

172

89

51,74

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

3

2

66,67

28.292

4.620

16,33

55

28

50,91

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga

Laporan

5

10

120,00

88.760

57.692

65,00

457

690

150,98

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

38

81

120,00

525.602

451.814

85,96

1.534

2.386

155,54

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

4

4

100,00

21.350

-

0,00

290

225

77,59

Laporan

22

27

120,00

385.423

441.204

1.045

1.366

130,72

Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi penyelenggaraan SPIP FCP

Hasil pelaksanaan pengawasan Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

-

114,47

-

-

Lampiran 4/ 2 ‐ 2

No.

SASARAN STRATEGIS

6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Kegiatan


Hasil pelaksanaan pengawasan Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan penyelenggaraan SPIP

8


Target

Realisasi

Capaian (%)

Dana Rencana (Rp000)

SDM (OH)

Kegiatan

4

4

100,00

36.428

Realisasi (Rp000) 31.431

%

Kegiatan

9

3

33,33

176.136

98.089

Laporan

7

2

28,57

2.766.078

2.564.948

92,73

14.510.946

13.991.884

96,42

3.076

6.191

201,27

21.892

38.050

173,81

819

716

87,42

Target

Realisasi

%

86,28

45

53

117,78

55,69

190

194

102,11

12.023

0,00

58

58

100,00

6.156

4.485

72,86

tatakelola APIP Daerah

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Satuan

Hasil penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan / Hukum dan Humas/Umum

Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Hasil penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pimpinan

Jumlah Sarana dan Prasarana

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan / Hukum dan Humas/Umum

Laporan

60

74

120,00

Unit

5

5

100,00

Laporan

0

25

0,00

-

Lampiran 5/ 1 ‐ 2

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2014 DENGAN REALISASI OUTPUT 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014

NO

SASARAN STRATEGIS

1 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Kegiatan

2 Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP


Satuan

Kenaikan/ % Realisasi Penurunan 2014 Target Realisasi Realisasi Realisasi 2014 dibandingkan 2013 2014 Target 2014

3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

4 Laporan

5 15

6 18

7 = 6-5 3

Laporan

8

18

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan

21

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

8 18

9 = 6 /8 100,00

10

18

100,00

24

3

23

104,35

51

70

19

42

166,67

Laporan

27

39

12

28

139,29

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Laporan

3

41

38

30

136,67

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan

5

9

4

5

180,00

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara/daerah Laporan hasil pengawasan BUN

Laporan

1

3

2

1

300,00

Laporan

63

58

(5)

55

105,45

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan

0

0

0

4

0,00

Laporan

15

6

(9)

10

60,00

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan

11

10

(1)

12

83,33

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN

Laporan

0

0

0

0

0,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

21

12

(9)

12

100,00

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

8

2

(6)

6

33,33

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

4

3

(1)

4

75,00

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

2

2

0

1

200,00

Lampiran 5/ 2 ‐ 2

NO

SASARAN STRATEGIS

Kegiatan

1

2

80%

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

8


Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Hasil penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP


Satuan

Kenaikan/ % Realisasi Penurunan 2014 Target Realisasi Realisasi Realisasi 2014 dibandingkan 2013 2014 Target 2014

3 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga

4 Laporan

5 3

6 10

7 = 6-5 7

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

47

81

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan

3

Laporan

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

5

9 = 6 /8 200,00

34

38

213,16

4

1

4

100,00

18

27

9

24

112,50

Kegiatan

12

4

(8)

4

100,00

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Kegiatan

3

3

0

9

33,33

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ Hukum dan Humas/Umum

Laporan

2

2

0

7

28,57

Laporan

72

74

2

60

123,33

Unit

34

5

(29)

5

100,00

Laporan

30

25

(5)

14

178,57

Jumlah Sarana dan Prasarana

Hasil penyelenggaraan sistem Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan dukungan pengambilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ keputusan Pimpinan Hukum dan Humas/Umum

8

Lampiran 6a / 1 ‐ 1

Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2011 - 2013 di Wilayah Provinsi Bali

1

Provinsi Bali

2011 WDP

Opini 2012 WDP

2

Kota Denpasar

WDP

WTP

WTP

3

Kabupaten Badung

WTP

WTP

TW

4

Kabupaten Gianyar

WDP

WDP

WDP

5

Kabupaten Tabanan

WDP

TMP

WDP

6

Kabupaten Bangli

WDP

WDP

TMP

7

Kabupaten Klungkung

WDP

WDP

WDP

8

K b t K Kabupaten Karangasem

WDP

WDP

WDP

9

Kabupaten Jembrana

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

No.

Pemerintah Daerah

10 Kabupaten Buleleng

2013 WTP

Lampiran 6.b/ 1 ‐ 1

PEMDA yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP (PERKADA SPIP)

No.

Pemerintah Daerah

Perkada SPIP

1.

Provinsi Bali

V

2.

Kota Denpasar

V

3.

Kabupaten Badung

V

4.

Kabupaten Gianyar

V

5.

Kabupaten Tabanan

V

6.

Kabupaten Bangli

V

7.

Kabupaten Klungkung

V

8.

Kabupaten Karangasem

V

9.

Kabupaten Jembrana

V

10. Kabupaten Buleleng

V

Lampiran 6.c/ 1 ‐ 1

DAFTAR NILAI GCG BUMN

No

NAMA BUMD

NILAI

2011 KATEGORI

TAHUN BUKU 2012 NILAI KATEGORI

NILAI

2013 KATEGORI

A BUMN 1

PT BTDC

81,46

Baik

84,16

Baik

80.623

Baik

Lampiran 6.d/ 1 ‐ 1

DAFTAR KINERJA BUMD

No

NAMA BUMD

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM Kota Denpasar Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar Kabupaten Buleleng Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem Kabupaten Jembrana

B 1 2 3

PD Pasar Kota Denpasar Kabupaten Badung Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng

C 1 2 3 4

BPR & BPD Kabupaten Bangli Kabupaten Gianyar Kabupaten Buleleng BPD Bali

*) BPKP Tidak melakukan audit

TAHUN BUKU 2012 KESEHATAN NILAI KATEGORI

KINERJA NILAI KATEGORI

2011 KESEHATAN NILAI KATEGORI

67,98 72,10 43,54 67,09 61,66 68,68 62,51 65,25 55,11

Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

3,50 4,00 2,65 3,36 3,12 3,78 3,91 3,54 2,90

Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat

BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP

62,26 71,45 44,24 67,23 60,49 69,98 60,36 61,85 50,89

Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

3,52 4,06 2,75 3,55 3,00 3,74 3,35 3,62 3,00

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

98,45 95,17 98,42

Sehat Sehat Sehat

BPKP BPKP BPKP

94,42 96,08 95,94

Sehat Sehat Sehat

AUDITOR

KINERJA NILAI KATEGORI

2013 KINERJA NILAI KATEGORI

AUDITOR

NILAI

KATEGORI

Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat


70,38 81,20 43,89 69,23 71,34 69,43 59,75 62,80 53,86

Baik Baik Sekali Kurang Baik Baik Baik Cukup Baik Cukup

3,98 4,00 2,59 3,55 3,44 3,85 3,37 3,53 3,07

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

BPKP BPKP BPKP

AUDITOR

Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat


‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

Sehat Sehat

Kurang Sehat

*) *) *) *)

Lampiran 6e/1 ‐ 1

RINCIAN OPINI DAN AUDITOR PADA BUMD NO

NAMA BUMD/BLUD

A.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM Kota Denpasar PDAM Kabupaten Badung PDAM Kabupaten Gianyar PDAM Kabupaten Bangli PDAM Kabupaten Tabanan PDAM Kabupaten Klungkung PDAM Kabupaten Buleleng PDAM Kabupaten Karangasem PDAM Kabupaten Jembrana

B. 1 2

BANK MILIK DAERAH

3 4

PT BPD Bali PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar PD BPR 45 Kabupaten Buleleng

C.

PERUSAHAAN DAERAH PASAR

1 2 3

PD Pasar Kota Denpasar PD Pasar Kabupaten Badung PD Pasar Kabupaten Buleleng

D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E. 1

** **** *

TAHUN BUKU LK 2012 OPINI AUDITOR WTP KAP WTP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WTP KAP WTP KAP

LK 2013 OPINI AUDITOR WTP KAP WTP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WTP KAP WTP KAP

LK 2010 OPINI AUDITOR WTP KAP WDP KAP

LK 2011 OPINI AUDITOR WTP KAP WTP KAP



WDP WDP

WDP WDP

WDP WDP

WDP

KAP KAP

LK 2010 OPINI AUDITOR ** ** ** ** WTP

BPKP

WTP

KAP

** ** ** ** LK 2010 OPINI AUDITOR

PERUSAHAAN DAERAH LAINNYA Perusda Kabupaten Jembrana

LK 2011 OPINI AUDITOR WTP BPKP WTP KAP WTP KAP WDP BPKP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WTP KAP WTP KAP

KAP KAP

**

LK 2011 OPINI AUDITOR **** **** **** **** **** **** **** WTP KAP **** ****

KAP KAP

2010 11 6 17

2011 12 4 16

LK 2012 OPINI AUDITOR * * **** * * * * * * *

LK 2013 OPINI AUDITOR * * **** * * * * * * *

LK 2011 LK 2012 LK 2013 OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR **** * *

Keterangan: Tidak diaudit Belum diaudit Belum didapat informasi Rekap WTP WDP TMP TW Jumlah

KAP KAP

LK 2010 LK 2011 LK 2012 LK 2013 OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR WDP BPKP WTP KAP * * WTP KAP WTP KAP * * ** ** **** ****

RUMAH SAKIT DAERAH RSUD Kabupaten Badung RSUD Kabupaten Bangli RSUD Kabupaten Klungkung RSUD Kabupaten Jembrana RSUD Wangaya Kota Denpasar RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar RSUD Kabupaten Karangasem RSUD Kabupaten Tabanan RSUD Kabupaten Buleleng RS Indra Provinsi Bali

LK 2010 OPINI AUDITOR WTP BPKP WTP KAP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WTP BPKP WTP BPKP

2012 8 5 13

2013

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2014 Pengantar PENGANTAR

Recommend Documents