KATA PENGANTAR LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2014

LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan PetunjukNya Pengadilan Negeri Jambi telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi tahun 2014 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan Akuntabilitas suatu lembaga, karena pada LAKIP tahun 2014 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2014 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Stratejik/Renstra Pengadilan Negeri Jambi tahun 2014. Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Negeri Jambi tahun 2014 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Jambi sebagai lembaga institusi peradilan tingkat banding di Provinsi Jambi. Kami menyampaikan pengharapan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Negeri Jambi ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sudah disusun ini belumlah begitu sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan LAKIP. Namun demikian kami harapkan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Program Pengadilan Negeri Negeri Jambi tahun 2014. Semoga dengan tersusunnya LAKIP tahun 2014 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Jambi. Jambi,

Januari 2015

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

Ii

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum

1

tentang keadaan Pengadilan Negeri Negeri Jambi, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan :

8

A. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 2015

9

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2015

15

-

RENCANA KERJA TAHUN 2015

15

-

RENCANA KERJA TAHUN 2016

16

C. Rencana Strategi 2015 – 2019

17

1.

Visi dan Misi

17

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

18

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

21

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

42

A. Pengukuran

Kinerja

(Perbandingan

Antara

Target

dan

43

pencapaian

44

Realisasi Kinerja) B. Analisa

Akuntabilitas

Kinerja

(diuraikan

sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan

54

secara umumtentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yangberkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Jambi serta strategipemecahan masalah .

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi 2014 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LAKIP Tahun 2014 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun LAKIP intinya adalah melaporkan “ Pencapaian Kinerja” (Perfomance Result) selama tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategis (Strategic Plan) Pengadilan Jambi. Pengadilan Negeri Jambi menetapkan empat sasaran strategis yang ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin secara keseluruhan berjumlah Rp. 10.000.836.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dan Rp.452.675.000,- (Empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Jambi selama kurun waktu tahun 2014 telah berusaha memenuhi 3 (tiga) tujuan, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indicator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah menyelesaikan perkara. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Pengadilan Negeri Jambi akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua sektor sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

iii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga public servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya propinsi Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu pengadilan bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi. Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di jalan Rd. Mattaher (kantor Pendapatan Daerah, kantor Catatan Sipil Kodya Jambi, kantor Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal dari kantor Pengadilan Adat Jambi.

1


Kemudian pindah ke gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang baru di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Telanaipura Jambi, yang peresmian penggunaan gedung dilakukan oleh Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Badan-badan Peradilan Bapak HADI PURNOMO, SH. pada tanggal 22 April 1972. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilanpengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan tebentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Organisatoris Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 1999 perubahan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketententuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 diselenggarakan oleh Badan-badan Peradilan dan pasal 11 ayat 1 secara Organisatoris, Administratif dan Finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (satu atap) yang sebelumnya berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jambi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Jambi adalah bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jambi dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat tehnis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan,

2


sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Jambi adalah bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jambi dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat tehnis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan, sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri 1. Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman 2. Fungsi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu : a.

Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) - Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. - Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b.

Fungsi nasehat - Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004). - Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya. 3


c.

Fungsi Administratif Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara oraganisatoris, administratif dan finasiak kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d.

Fungsi lain Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari : 1. KETUA DAN WAKIL KETUA : Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004. 2. H A K I M : Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Uang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 3. PANITERA/SEKRETARIS : Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi tehnis yusticial dan administrasi non yusticial (administrasi umum) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan : -

Adiministrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

-

Administrasi Tehnis yusticial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4


4. WAKIL PANITERA : Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas – tugas administrasi tehnis yusticial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 5. WAKIL SEKRETARIS : Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas – tugas administrasi non tehnis yusticial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan

koordinator

pelaksanaan

tugas administrasi

perkara pidana

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) : Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung 9. PANMUD TIPIKOR (PANITERA MUDA TIPIKOR) : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan

koordinator

pelaksanaan

tugas administrasi

perkara pidana

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5


10. PANMUD PHI (PANITERA MUDA PHI) : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 11. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI : Adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk

menyampaikan

surat-surat

panggilan,

pemberitahuan,

pengumuman-

pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM : Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung 13. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN : Adalah pejabat Stuktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung 14. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN: Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

. 6


BAB II PENETAPAN DAN PERENCANAAN KINERJA A. - PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI JAMBI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Hj. Mahtum Saadiah, SH.MH.

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Suprabowo, SH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jambi,

Januari 2015

7


PENGADILAN NEGERI JAMBI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : /Kp.04.2/SK/ I / 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI JAMBI

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Mernteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014 perlu membentuk tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ; c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Pemerinath Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

8


Memperhatikan

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Pentepan Kinerja Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI TENTANG TIM REVIEW PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2014.

Pertama

: Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014. : Tim kerja menjalankan sesuai arahan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi. : Setelah selesai dari Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi kembali pada bidang dan tupoksi masing-masing.

Kedua Ketiga

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksnakan sebagaimana mestinya. Jambi,

Januari 2015

Tembusan disampaikan kepada : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Di Jakarta. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. 3. Arsip.

9


LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

Penanggung Jawab

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

/Kp.04.2/SK/I/2015 Januari 2015

:

Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Para hakim Pengadilan Negeri Jambi.

Koordinator

:

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi.

Wakil Koordinator

:

Wakil Panitera.

Anggota

:

1.

Panitera Muda Pidana / Panitera Muda TIPIKOR.

2. Panitera Muda Perdata.

:

3.

Panitera Muda Hukum / Panitera Muda TIPIKOR.

4.

Kasubbag Keuangan.

5.

Kasubbag Umum.

6.

Kasubbag Kepegawaian. Staf Bagian Keuangan.

Jambi,

Januari 2015

10


PENGADILAN NEGERI JAMBI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : /Kp.04.2/SK/I/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAMBI KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI Menimbang

:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum (IKU) Instansi Pemerintah . b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Jambi perlu membuat Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Pemerinath Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Memperhatikan :

Hasil Rapat tanggal 8 Januari 2014 . tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategi ( Renstra) Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2015-2019.

11


Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan negeri Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumenRencana Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

Kedua

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

Ketiga

:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini. Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk; a. Melakukan review capaian kinerja setiap aparatur dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang diajukan dalam laporan akuntabilitas. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peratutan ini dan melaporkan kepada Keua Pengadilan Negeri Jambi.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung republic Indonesia. d. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. e. Para Hakim dan eselon III dan eselon IV dilingkungan Pengadilan Negeri Jambi. f.

Arsip. Jambi,

Januari 2015

12


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara

a.

a.

b.

Tertib perkara

administrasi

a.

b.

Persentase perkara yang diselesaikan 1.

Pidana

100%

2.

Perdata

100%


Pidana

100%

2.

Perdata

100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.

Pidana

100%

2.

Perdata

100%

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana

100%

2.

100%

Pengawasan berkualitas

yang

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencapaian Realisasi Anggaran

Perdata

Persentase berkas yang didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Target

Indikator Kinerja

diregister

dan

siap

Perdata

100% 100%

a.

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100%

b.

. Persentase pegawai yang lulus diklat

100%

a.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

b.

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

Persentase pengadaan sarana dan prasaran

100%

Prosentase Realisasi Anggaran

100%

13


RENCANA KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a.

b.

Tertib perkara

administrasi

a.

b.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas Pengawasan berkualitas

yang

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemandirian Anggaran

a.

Target


Pidana

100%

2.

Perdata

100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.

Pidana

100%

2.

Perdata

100%

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana

100%

2.

100%

Perdata

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana

100%

2.

100%

Perdata

100%

100%

b.

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat . Persentase pegawai yang lulus diklat

a.


100%

b.

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

Persentase proses penyelesaian perkara dipublikasikan Persentase pengadaan sarana dan prasaran

Prosentase Realisasi Anggaran

yang

100%

100% 100% 100%

Jambi,

Januari 2015

14


C.

RENCANA STRATEGIS 2015‐2019 1. Visi dan Misi Untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Jambi sebagai penyelenggara Kekuasaan Mahkamah Agung, perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jambi. Rencana Strategis ini merupakan instrument penyelenggaraan kekuasaan Mahkamah Agung, yang Demokratis, Profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Isi yang terkandung dalam rencana strategis tersebut lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan data dasar pemikiran untuk investasi Pengadilan Negeri Jambi dalam mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Jambi. Menyadari tugas penyelenggaraan Kekuasaan Mahkamah Agung yang semakin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan strategis maka dituntut kerja keras seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jambi dan semua pihak terkait, agar visi dan misi dapat terwujud sesuai dengan harapan. Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan tentunya rencana strategi ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan, Atas dasar itulah rencana strategi Pengadilan Negeri Jambi di susun agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang Peradilan Umum. Untuk itu di harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isuisu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Jambi dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana. Penyelenggaraan penegakkan hukum (supremasi Hukum)

kepada

masyarakat

merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Jambi sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. Serta

15


peningkatan pengawasan kepada pengadilan tingkat pertama di seluruh Provinsi Jambi juga merupakan salah satu program perencaan. Rencana strategis Pengadilan Jambi Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut : Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok danfungsi Pengadilan Negeri Jambi. Visi Pengadilan Negeri Jambi mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JAMBI YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agartujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Jambi, adalah sebagai berikut : 1.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

2.

Meningkatkan kualitas aparat peradilan.

3.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi danmisi Pengadilan Negeri Jambi. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4.

Peningkatan kualitas pengawasan.

5.

Peningkatan tertib administrasi perkara.

6.

Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 16


sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Penyelesaian perkara.

2.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

3.

Sumber daya manusia yang berkualitas

4.

Pengawasan yang berkualitas

5.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara

6.

Penyediaan sarana dan prasarana

17


INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN

1

2

INDIKATOR KEINERJA

SASARAN

PENJELASAN

UTAMA

Peningkatan Mediasi yang Prosentase mediasi Perbandingan antara Penyelesaian Upaya diselesaikan yang diselesaikan mediasi yang Mediasi disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Peningkatan

Penyelesaian

penyelesaian perkara

perkara

a. Persentase

Perbandinganantara

perkarayang

perkara yang diminutasi

diselesaikan

dengan

jumlah

perkara

yang diregister b. Persentase

sisa

Perbandingan antara sisa

perkarayangdiselesaika

perkara yang diminutasi

n

dengan

jumlah

sisa

perkara.

3

Peningkatan

Aksesibilitas

Persentase

aksesibilitas masyarakat

masyarakat

perkara yang sudah putus

proses perkara yang sudah

terhadap

terhadap

dan dipublikasikan

diminutasi

peradilan

(acces to justice)

jumlah

peradilan

Perbandingan

dilihat Pengadilan

jumlah dan

di

dapat website Tingkat

Pertama, dengan perkara

4

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas

a.

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

5

Peningkatan pengawasan

kualitas

Pengawasan yang berkualitas

a.

Persentasepengaduan yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

yang sudah diminutasi Perbandinganantara sumberdaya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan b. jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandinganjumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandinganjumlah temuanyangditindaklanjuti darihasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang 18


6

Peningkatan tertib administrasi perkara

Pelaksanaan tertib administrasi perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis

7

Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

8

Kemandirian Anggaran

Pencapaian Realisasi Anggaran

Prosentase Anggaran

Realisasi

dilaporkan Perbandingan antara berkas yang diajukan bandingyang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang i distribusikan Perbandingan jumlah pengadaan sarana danprasarana yangd iusulkan dengan pengadaan sarana danprasarana yang telahdilaksanakan/ direalisasikan Perbandingan antara anggaran yang tersedia dengan yang diserap

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program danKegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1.

Penyelesaian Perkara Pidana, Dan Perdata

2.

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Dan Perdata

3.

Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 19


5.

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok

yangdilaksanakan dalam program ini adalah : 1.

Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuanuntuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatanpokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilantingkat banding dan tingkat pertama.

20


LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA 2015 PENGADILAN NEGERI JAMBI No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

1 1.

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

3 1. Tersajinnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah ( SAP ) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Terselesainya kerugian negara, tersusunnya, pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan tuntutan ganti rugi, terlaksananya bimbingan dan supervisi. 4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan, dan penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan dan pengembangan. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah. 1. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan pertama. 2. Penyediaan Sarana dan prasarana pengadilan tipikor 3. Penyediaan Infrastruktur teknologi

4

5

6

100 %

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

100 %

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Tingkat Banding dan Pertama.

2.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1.

-

Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara

2. Peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara. 3. Penyedia Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan sidang unutuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

100 %

Peningkatan Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri

Jambi,

Januari 2015

21


MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI JAMBI No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

3 1. Tersajinnya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah ( SAP ) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan. 2. Persentase ( % ) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitor. 3. Terselesainya kerugian negara, tersusunnya, pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan tuntutan ganti rugi, terlaksananya bimbingan dan supervisi. 4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan, dan penalaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran. 5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan dan pembinaan dan pengembangan. 6. Tersedianya operasional / pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi . 1. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan pertama. 2. Penyediaan Sarana dan prasarana pengadilan tipikor 3. Penyediaan Infrastruktur teknologi 1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian perkara 2. Peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara. 3. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan sidang unutuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

4

1.

2.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

.

Jambi,

100 %

-

100 %

Januari 2015

22


MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN NEGERI JAMBI NO

1

PROGRAM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

TUJUAN

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

SASARAN

INDIKATOR

Pembinaan 1. Tersajinya Kualitas laporan Administrasi dan keuangan yang sesuai Pengelolaan dengan sistem akuntansi Keuangan Badan pemerintah (SAP) tanggapan Urusan Administrasi atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatansert

TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

99,87 %

99,31 %

97,43%

111,92 %

99,96%

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran ,Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring ,Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan K 23


3. Terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan Tgr, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi 4. Meningkatnya Pnbp Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali Pnbp yang Tepat Sasaran 5. Terselenggaranya Pembayaran Gaji,Remunerasi Tepat Waktu , Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi KeSatker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 6. Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah.

95,74 %

64,59 %

97,07 %

100 %

24

88,71 %


NO

PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR


TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

46,28 %

88,75 %

48,90 %

88.77 %

66,41%

2. Sarana dan Prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan hakim Adhoc Tipikor 3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz. 3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terselesaikannya a. Peningkatan Manajemen Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Dilingkungan Peradilan Umum

a. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

1. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

25


2. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan

b. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

1. Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama.

100%

2. Jumlah Pos Bantuan Hukum dinLingkungan Pengadilan Tingkat Pertama. 3. Jumlah penyelenggaraan zetting plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

26


MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI JAMBI NO

1

PROGRAM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

TUJUAN

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

SASARAN

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

INDIKATOR

1. Tersajinya Kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatansert


TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran ,Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring ,Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan K

27


3. Terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan Tgr, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi 4. Meningkatnya Pnbp Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali Pnbp yang Tepat Sasaran

5. Terselenggaranya Pembayaran Gaji,Remunerasi Tepat Waktu , Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi KeSatker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 6. Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah.

100%

100%

100%

100%

28

100%


Dibawahnya

NO

PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR


TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

2. Sarana dan Prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan hakim Adhoc Tipikor 3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terselesaikannya c. Peningkatan Manajemen Penyelesaian Perkara Peradilan yang Sederhana, Umum Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Dilingkungan Peradilan Umum

a. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

4. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

29

TAHUN 2019


5. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

6. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan

d. Penyediaan 1. Jumlah penyediaan dana Dana Bantuan bantuan hukum di Pengadilan Hukum di Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri

100%

2. Jumlah Pos Bantuan Hukum dinLingkungan Pengadilan Tingkat Pertama. 3.Jumlah penyelenggaraan zetting plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

30


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAMBI

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

1

Peningkatan Penyelesaian Prosentase mediasi yang Perbandingan antara mediasi yang disekepakati Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Upaya Mediasi diselesaikan dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. perkara Pertama

2

Peningkatan penyelesaian a. Prosentase perkara Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan perkara yang diselesaikan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. dengan jumlah perkara yang diregister. Pertama

b.

3

Peningkatan administrasi

tertib perkara

Prosentase perkara diselesaikan

sisa Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan yang dan disampaikan kepada para pihak pencari Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. keadilan dengan jumlah sisa perkara Pertama (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola sistem kamar tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang Pertama dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

31


b.

4

Peningkatan Kualitas SDM

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. yang disidangkan Pertama Perbandingan antara jumlah perkara yang telah Juru Sita diputus dengan jumlah relaas pemberitahuan putusan yang telah dilaksanakan.

Laporan Bulanan

d.

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Juru Sita kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan Bundel B ) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan mahkamah Agung.

Laporan Bulanan

e. Prosentase Penyitaan Perbandingan setelah adanya penetapan Ketua Juru Sita tepat waktu dan pengadilan dengan Penyitaan atau eksekusi yang tempat tertunda

Laporan Bulanan

Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

a. Prosentase pegawai Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, yang lulus diklat teknis untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan, yudisial kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Pertama Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

32


b. Prosentase pegawai b.1 . Perbandingan antara SDM Non teknis yang Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, yang lulus diklat non diajukan untuk mengikuti diklat sehingga Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan, yudisial memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan Pertama jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

b. 2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

5

Peningkatan pengawasan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kualitas a. Prosentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan yang Ketua Pengadilan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur Tingkat Pertama dan peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah Panitera/Sekretaris pengaduan yang dilaporkan. Pengadilan Tingkat Pertama

b. Prosentase temuan yg Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

Ketua Pengadilan Laporan Hasil Kegiatan Tingkat Pertama dan Pengawasan Melekat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

33


6

Peningkatan aksesibilitas Prosentase masyarakat terhadap penyelesaian peradilan (acces to justice) yang dipublikasikan

7


8

Peningkatan penyediaan Presentase Pengadaan Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana yang diusulkan dengan pengadaan Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan sarana dan prasarana yang telah Pertama dilaksanakan/direalisasikan

Prosentase Anggaran

proses Perbandingan prosentase proses putusan perkara Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan. dapat website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK Pertama KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Realisasi Perbandingan antara anggaran yang tersedia Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan dengan anggaran yang diserap Pengadilan Tingkat Laporan Tahunan Pertama

34


MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI JAMBI SARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Pembinaan Pembayaran Administrasi dan gaji/lembur/tunjangan Pengelolaan pegawai Keuangan Badan Urusan Administrasi

12 Bulan

PROGRAM 4

KET

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

8

Pembayaran gaji dan lembur pengawai

Bulan

13 Bulan

Operasional Perkantoram

THN

1 THN

Dukungan Pembayaran Manajemen dan gaji/lembur/tunjangan Pelaksanaan Tugas pegawai Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

9

Terselenggaranya Operasional Perkantoran

1 THN

Terselenggaranya pos

jasa

1 THN

Tersedianya jasa pos

Biaya pengiriman pos

THN

1 THN

Tersedianya perawatan gedung

1 THN

Terwujudnya perawatan Pemeliharaan gedung dan halaman gedung dan halaman

THN

1 THN

Terwujudnya perawatan kendaraan roda 4

3 UNIT

Terwujudnya perawatan Perawatan kendaraan roda 4 kendaraan roda 4

UNIT

3 UNIT

THN

9 UNIT

Terwujudnya perawatan

9 UNIT

Terlaksananya perawatan Perawatan sarana

35


kendaraan roda 2 Tersedianya kantor

peralatan

Terselenggaranya langganan daya dan jasa

sarana gedung

gedung

1 THN

Tersedianya Perawatan Pemeliharaan Inventaris kantor peralatan dan Mesin

THN

1 THN

12 BLN

Tersedianya daya dan jasa

BLN

12 BLN

KEG

12 KEG

langganan Langganan dan jasa

daya

12 KEG Terwujudnya pertemuan/jamuan/ Delegasi/Tamu

Tersedianya delegasi/tamu

jamuan/ Jamuan/Tamu

Penambah daya tahan tubuh operator komputer

188 OH

Penambah daya tahan Tersedianya tubuh operator komputer makanan penambah daya tahan tubuh

OH

108 OH

Terwujudnya perawatan sarana gedung

1 THN

Terwujudnya perawatan Perawatan kendaraan roda 2 kendaraan roda 2

THN

1 THN

Obat-obatan

63 PEG

Tersedianya Obat-obatan

PEG

63 PEG

74 STEL

Terlaksananya Pengadaan Pakaian

STEL

74 STEL

Terwujudnya

pakaian

Obat-obatan

Dinas

36


dinas pegawai

Pakaian Dinas Pegawai

Pegawai

Terwujudnya pakaian kerja Satpan/ Cleaning Service, honorer dan tenaga tehnis lainnya

12 STEL

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja Satpma/ Cleaning Srvice dan tenaga tehnis lainnya

Pengadaan Pakaian kerja Satpam/ Cleaning Srvice dan Honorer

STEL

12 STEL

Terwujudnya pembinaan dan konsultasi

1 THN

Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi

Perjalanan dinas

THN

1 THN

Terselenggaranya Rakernas

Rapat Kerja

THN

1 THN

Terselenggaranya perpustakaan/ dokumentasi/ kearsipan

Belanja bahan

THN

1 THN

Rumah THN

1 THN

Biaya Kesehatan THN Hakim Ad Hoc

1 THN

Rapat Kerja

1 THN

Terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan/ dokumentasi/ kearsipan

Sewa Rumah Tipikor

1 THN

Dinas 1 THN

Biaya Kesehatan Hakim 1 THN Ad Hoc

Terselenggaranya Sewa Sewa Rumah Dinas Tipikor Dinas

Terselenggaranya Kesehatan Tipikor

37


Terselenggaranya Sewa Web Hosting dan domain Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terselenggaranya Web Pemeliharaan THN Hosting data dan domain Web Hosting data Webside dan Domain Wome Webside

Terselenggaranya penyelesaian perkara 1 THN yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel

Terwujudnya penyelesaian yang kurang (enam) blan

perkara 1 THN dari 6

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terlaksananya penye Belanja lesaian perkara pada perkara pengadilan tingkat lainyan pertama tepat waktu

ATK dan

1 THN

1 THN

Terlaksananya Belanja ATK dan penyelesaian perkara yang Transport 1 THN kurang dari 6 (enam) bulan

1 THN

Terwujudnya 50 PKR Penyelesaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktunya

Terlaksananya Penyelesaian Penyelesaian berkas berkas perkara perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktunya

Terwujudnya pelaksanaan PHI

Terwujudnya Pelaksanaan PHI

Pelaksanaan Pos Bakum

1 THN

1 THN

Terwujudnya

Pelaksanaan PHI

bantuan Bantuan

PKR

THN

50 PKR

1 THN

Hukum

38


1 THN

Terwujudnya pelaksanaan Tipikor

1 THN

Pengelolaan DIPA 03

1 THN

hukum/saksi/penterjemah dan belanja jasa /biaya pengacara lainnya penyelesaian perkara hukum lainnya Terlaksananya penyelesaian Tipikor

Penyelesaian perkara perkara Tipikor

Terselenggaranya Honor Belanja ATK Pengelola SAI / BMN Perkara dan lainnya Honor Pengelola Jambi,

THN

1 THN

THN

1 THN

THN

1 THN

Januari 2015

39

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Negeri Klas IA Jambi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi danalat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

40


PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a.

Persentase

Target

Realisasi

persen

perkara

yang diselesaikan

b.

1.

Pidana

100%

85,28%

85,28%

2.

Perdata

100%

78,01 %

78,01 %

3.

Tipikor

100%

67,27 %

67,27 %

4.

PHI

100%

94,44 %

94,44 %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tertib

administrasi

a.

perkara

1.

Pidana

100%

100 %

100 %

2.

Perdata

100%

100 %

100 %

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan

secara

lengkap

b.

1.

Pidana

100%

90 %

90 %

2.

Perdata

100%

90 %

90 %

Persentase berkas yang diregister

dan

didistribusikan

siap ke

Majelis

Sumber Daya Manusia

a.

yang berkualitas

1.

Pidana

100%

0%

0%

2.

Perdata

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

Persentase yang

pegawai diusulkan

mengikuti diklat b.

Persentase

pegawai

yang lulus diklat Pengawasan berkualitas

yang

a.


41


b.

Persentase temuan yg

100%

100 %

0%

100%

90 %

90 %

100%

0%

0%

100%

0%

0%

ditindaklanjuti Aksesibilitas masyarakat

Persentase

proses

terhadap peradilan

penyelesaian perkara yang dipublikasikan

Penyediaan Sarana dan

Persentase

pengadaan

Prasarana

sarana dan prasaran


Prosentase

Realisasi

Anggaran

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Jambi telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Indikator kinerja a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

Target

Realisasi

%

100% 100%

85,28% 78,01%

85,28% 78,01%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : c. Persentase Perkara yang Diselesaikan d. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

42


REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI JAMBI

Perkara

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

109

754

19

36

Pidana Biasa

Selesai

Sisa

%

736

127

98,48 %

37

18

Minutasi

Tipikor Jumlah

67,27%

--

REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI JAMBI

Perkara

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Perdata Gugatan

31

110

Permohonan

3

PHI

-

Selesai

Sisa

%

105

36

78,01%

194

194

3

98,48

%$18

17

1

94,44%

Minutasi

Jumlah

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata padatahun 2014 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 85,28%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 736 perkara dengan perkara yang diregister

sebesar 754 perkara. Persentase perkara Pidana yang

diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85,28% Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

43


2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 78,01% yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 100 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 110 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 78,01% b.

Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 127 perkara dan Perdata sejumlah 36 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 84,46 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

2. Tertib administrasi perkara Pencapaian sasaran Tertib Administrasi Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :

44


Indikator kinerja

Sasaran Strategis Tertib perkara

Target

Realisasi

%

administrasi a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

0% 100% 100%

0% 0% 0%

100% 100%

100% 100%

0% 0%

1. Pidana 2. Perdata

Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerjayaitu: a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Indikator presentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yangharus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut yang manahal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata, yang diajukan banding pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

45


1. Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2014 adalah 39 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap, 2. Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2014 adalah 33 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan banding dan disampaikansecara lengkap untuk perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor telah terealisasiseluruhnya dan mencapai target 100%. Berikut ini grafik berkas perkara pidana,dan Perdata yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap padatahun 2014. b.

Indikator Kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan kemajelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima

Pengadilan

Tingkat

Banding

dengan

berkas

perkara

yang

didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2014 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Jambi telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yangditerima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkaramaupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2014 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. 3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2014 sebagaiberikut :

46


Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target

Realisasi

%

Sumber Daya Manusia a. Persentase pegawai yang yang berkualitas diusulkan mengikuti diklat

100%

0,00%

0,00%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

100%

0%

0%

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua)indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusul kan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat

a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti

diklatadalah

perbandingan

Sumber

Daya

Manusia

yang

diusulkan mengikuti diklat denganjumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2014 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 0 %, dengan data sebagai berikut :  Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan diklat Bimbingan Teknis Fungsional, dengan peserta dari 0 Jumlah peserta yang diusulkan adalah 0 orang. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat BimbinganTeknis tersebut,sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklatadalah 0%. b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh

kelulusan/bersertifikat

diklat,

dengan

jumlah

yang

mengikuti diklat.

47


Persentase pegawai yang lulus diklat pada tahun 2014 belum mencapai target 0%, karena rata‐rata persentase pegawai yang lulus pada beberapa diklat yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah sebesar 0 %, dengan data sebagai berikut:  Pengadilan Negeri Jambi mengadakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2014 dengan peserta sejumlah orang. Dalam diklat tersebut jumlah peserta tidak lulus. Sehingga persentase pegawai yang lulus diklat adalah 0%. 4. Pengawasan yang berkualitas Pengawasan yang berkualitas Pencapaian Sasaran Pengawasan yang Berkualitas pada tahun 2014 sebagai berikut :

Indikator kinerja

Sasaran Strategis Pengawasan berkualitas

Target

Realisasi

%

yang a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100%

100%

0%

b. Persentase temuan ditindaklanjuti

100%

100%

0%

yg

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikatorkinerja yaitu : A.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Ukuran

capaian

ditindaklanjuti

indikator adalah

kinerja

perbandingan

Persentase jumlah

Pengaduan

yang

pengaduan

yang

ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

48


Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2014 yang ditargetkan 100 % realisasinya 100 % dikarenakan selama 2014 Pengadilan Negeri Jambi tidak mendapat pengaduan. b. Indikator Kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti Ukuran

capaian

indikator

kinerja

Persentase

Temuan

yang

ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 mencapai target sebesar100%. Karena tidak adanya pengaduan selama 2014, maka tidak ada pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. B.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2014 sebagaiberikut :

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

Aksesibilitas masyarakat Persentase proses terhadap peradilan penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

Realisasi 100%

% 0%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan indikator kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Jambi, dengan perkara yang sudah diminutasi. Persentase poses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2014 adalah sebesar 100 %, dengan data sebagai berikut : Total perkara pidana dan perdata yang putus dan diminutasi pada tahun 2014 sejumlah 843 perkara. Proses putusan perkara tersebut seluruhnya belum dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Jambi

49


6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencapaian sasaran Penyedian Sarana dan Prasarana pada tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

Penyediaan Sarana dan Persentase pengadaan Prasarana sarana dan prasarana

Realisasi

100%

% 0%

0%

7. REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun 2014 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 005.01.2.098895/2015, Tanggal 5

Desember 2014 , meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum No. 005.01.2.099220/2015, Tanggal 5 Desember 2014 03, meliputi Belanja Barang. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Jambi tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasidan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Realisasi Belanja pada TA 2014 adalah sebesar Rp, 9.969.365.933,- atau mencapai 99,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp, 10.000.836.000,Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

50


Kode Jns Blj

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

%

51

Belanja Pegawai

8.989.306.000

8.986.013.037

99,96

52

Belanja Barang

1.011.530.000

983.352.896

97,21

53

Belanja Modal

0

0

10.000.836.000

9.969.365.933

Total

99,69

a. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 sebesar Rp.8.986.013.037,- atau sebesar 99,96 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.8.989.306.000,b. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang pada TA 2014 sebesar Rp. - atau sebesar 0 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. -

Kenaikan terjadi pada semua jenis

belanja, yaitu pada belanja barang opersional, non operasional, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas. c. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal pada TA 2014 sebesar Rp, 983.352.896 atau sebesar 97,21% persen dari pagu anggaran sebesar

Rp,

1.011.530.000,2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar 401.568.120,-,- atau mencapai 88,71% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.452.675.000,.Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Kode Jns Blj

Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal Total

Anggaran

Realisasi

%

0

0

452.675.000

401.568.120

0

0

452.675.000

401.568.120

88,71 88,71

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknisperadilan

dengan

menyelenggarakan

Bimbingan

Teknis

Administrasi

Peradilan Umum.

51


BAB IV PENUTUP A.

PENGUKURAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014 ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menganalisa keberhasilan dan hambatan pada Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014, maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kirnerja Pengadilan Negeri Jambi sebagai institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, efisien, efektif, bermartabat dan dihormati serta hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan, pada tahun 2015. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jambi akan terlaksana apabila semua perangkat pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

yang

telah

ditetapkan

yang

dilaksanakan

secara,

terencana,

tersistimatis dan terprogram secara konprehensif. Pada penulisan LAKIP Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2014 secara umum dapat disebutkan bahwa target sasaran telah tercapai namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun begitu target pencapaian kinerja yang diharapkan mencapai 100%. Kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bimbingan dari Pengadilan Tinggi Jambi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, selalu kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Demikianlah laporan LAKIP ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

B.

SARAN 1.

Perlunya

peningkatan

komitmen

bersama

untuk

menerapkan

Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( SAKIP ), sebagai instrument control yang obejektif dan transparan dalam mengelola sarana prasaran serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Jambi.

52


2.

LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Jambi.

3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument reward and punishment merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya ( Renstra, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Evaluasi LAKIP ) yang harus optimal.

5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

53

KATA PENGANTAR LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2014

Recommend Documents