LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014 KATA PENGANTAR

LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014

KATA PENGANTAR Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014 untuk Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2014. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Jakarta, 2 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

i


EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF) Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, pengadilan agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seluruh program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: NO

SASARAN

1

2

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. b. c.

d.

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

20%

23%

2%

3,5%

95%

99%

80%

84%

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan :

ii


e. f.

2.

3.

Peningkatan Persentase perkara yang tidak akseptabilitas mengajukan upaya hukum : putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

b.

c. d.

e. f.

4.

5.

- Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c.. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

90%

93%

8%

7%

90% 60% 100%

98% 68% 100%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

1 : 174

1 : 145

90%

96%

100%

100%

-

-

60%

70%

100%

100%

iii


6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Jakarta, 2 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___________________________________________________

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) __________________________

ii

DAFTAR ISI __________________________________________________________

v

DAFTAR LAMPIRAN __________________________________________________

vi

BAB I

PENDAHULUAN _____________________________________________

1

A. LATAR BELAKANG ________________________________________ B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI _________________ C. STRUKTUR ORGANISASI ___________________________________ D. SISTEMATIKA PENYAJIAN _________________________________

1 1 5 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA __________________ 10 A. RENCANA STRATEGIS _____________________________________ B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS_________________________ C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK__________________ D. INDIKATOR KINERJA UTAMA_______________________________ E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 ____________________________ F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 __________________________

10 11 12 13 14 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 ______________________ 18 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 ______________ 18 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA _______________________________ 19 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ______________________________ 30 BAB IV PENUTUP ___________________________________________________ 34 A. KESIMPULAN _____________________________________________ 34 B. SARAN-SARAN ____________________________________________ 35 C. PENUTUP _________________________________________________ 35

vi


DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2010 – 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014. 5. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014. 6. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015.

vi


BAB I – PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia

(SDM)

yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 1


dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mempunyai yurisdiksi 44 kelurahan dari 8 kecamatan, dengan luas wilayah ±48,08 km², sebagai berikut: 1. Kecamatan Gambir o

Kelurahan Gambir

o

Kelurahan Kebon Kelapa

o

Kelurahan Petojo Selatan

o

Kelurahan Duri Pulo

o

Kelurahan Cideng

o

Kelurahan Petojo Utara

2. Kecamatan Tanah Abang o

Kelurahan Bendungan Hilir

o

Kelurahan Karet Tengsin

o

Kelurahan Kebon Melati

o

Kelurahan Kebon Kacang

o

Kelurahan Kampung Bali

o

Kelurahan Petamburan

3. Kecamatan Menteng o

Kelurahan Menteng

o

Kelurahan Pegangsaan

o

Kelurahan Cikini

o

Kelurahan Kebon Sirih

o

Kelurahan Gondangdia

4. Kecamatan Senen o

Kelurahan Senen

o

Kelurahan Kwitang

o

Kelurahan Kenari

o

Kelurahan Paseban 2


o

Kelurahan Kramat

o

Kelurahan Bungur

5. Kecamatan Cempaka Putih o

Kelurahan Cempaka Putih Timur

o

Kelurahan Cempaka Putih Barat

o

Kelurahan Rawasari

6. Kecamatan Johar Baru o

Kelurahan Galur

o

Kelurahan Tanah Tinggi

o

Kelurahan Kampung Rawa

o

Kelurahan Johar Baru

7. Kecamatan Kemayoran o

Kelurahan Gunung Sahari Selatan

o

Kelurahan Kemayoran

o

Kelurahan Kebon Kosong

o

Kelurahan Harapan Mulya

o

Kelurahan Cempaka Baru

o

Kelurahan Utan Panjang

o

Kelurahan Sumur Batu

o

Kelurahan Serdang

8. Kecamatan Sawah Besar o

Kelurahan Pasar Baru

o

Kelurahan Gunung Sahari Utara

o

Kelurahan Mangga Dua Selatan

o

Kelurahan Karang Anyar

o

Kelurahan Kartini

2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah,

3


sebagaimana diatur pada

pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan

terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

4


1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi; 6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. C.

STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari

unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membagi tugas para pegawai sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan Ketiga unsur pimpinan tersebut diatas telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan ini: 5


1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH./Ketua dan Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH./Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum pengadilan agama yang tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral. 1.2.

Panitera/Sekretaris (Drs. H. Ujang, SH., MH.), bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur Pelaksana Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana dalam uraian di bawah ini : 2.1. Hakim (1) Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., (2) Dra. Hj. Saniyah KH, (3) Drs. H. Azid Izuddin, MH., (4) Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., (5) Dra. Isti’anah, MH., (6) Dra. Hj. Taslimah, MH., (7) Drs. Sarnoto, MH., (8) Hj. Suciati, SH., (9) Drs. H. Ahmad Manshur Noor, SH., dan (10) Drs. H. Imbalo, SH., MH. Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis Hakim. 2.2. Panitera Pengganti (1) Dra. Mulyahefni, (2) Muhammad Fahat, SH., (3) Tratna Dewy SAT, SH., MH., (4) Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH., (5) Zaelani Azis, SH., (6) M. Yasin, SH., (7) Endang Bahtiar, SH.,MH., (8) Susilowati, SH., (9) Ikbal Basry, SH., (10) Runie Handayani, SH., dan (11) Amrullah, SHI.

Panitera Pengganti bertugas membatu hakim/majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa 6


hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis hakim tersebut. 2.3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1) Wadinah, (2) Sri Mahanum, (3) Magdalena Hutagaol, (4) Budi Sukirno, (5) Muhammad Iqbal Yunus, SHI., (6) Etik Korniawati, SH., (7) Fita Alfiany AR. Paputungan, S.Kom, (8) Budy Setyo Rini, SH., (9) Nurhidayah Megawati, SH., (10) Achmad Fadli, AMd., (11) Nyayu Asha Della Sati, A.Md., (12) Muhammad Muchram, dan (13) Ruslani.

Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang diberikan oleh ketua pengadilan atau hakim/majelis hakim yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3.

Unsur Pembantu Pimpinan Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini : 3.1. Kepaniteraan Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Hj. Ghizar Fau’ah, SH., MH.) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) Panitera Muda Gugatan (Nova Asrul Lutfi, SH.) yang menangani perkara-perkara gugatan, (2) Panitera Muda Permohonan (H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH.) yang menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) Panitera Muda Hukum (Ruslan P, SH., MH.) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).

7


3.2. Kesekretariatan Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Wakil Sekretaris (Suhendra, S.Sos., MM.) dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasub Bagian Umum (Haryanti, SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan, (2) Kasub Bagian Kepegawaian (Jusriah Rieuwpasa, SHI. selaku Pelaksana tugas) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, dan (3) Kasub Bagian Keuangan (Titi Khotimah, SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05/1996. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini. D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan akuntabiltas kinerja ini menggambarkan pencapaian pencapaian kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2014 sebagai acuan perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang berisikan antara lain: a). Latar Belakang, b). Tugas Pokok dan Fungsi, dan c). Struktur Organsisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain: a). Rencana Strategis 2010 – 2014, b). Tujuan dan Sasaran Strategis, c). Program dan

8


Kegiatan, d). Indikator Kinerja Utama, e). Rencana Kinerja Tahun 2014, dan f). Penetapan Kinerja Tahun 2014. BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari: a). Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b). Analisis Kinerja (Pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan

dan

penyajian dari hasil pengukuran kinerja), dan c). Akuntabilitas Keuangan. BAB IV

Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2010-2014, 4. Rencana Kinerja Tahun 2014, 5. Rencana Kinerja Tahun 2015, 6. Penetapan Kinerja Tahunan 2014,. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

9


BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah: “Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10


B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1

2


Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. b. c.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan

11


e. f. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

a. b.


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


a. b.


C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2014 dipergunakan untuk : a. Pembayaran gaji dan tunjangan; b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Roda 2 Perawatan Inventaris Kantor Langganan Daya Dan Jasa Jasa Pos/Giro/Sertifikat Operasional Perkantoran Dan Pimpinan c. Pembinaan dan Konsultasi d. Perawatan Kendaraan Roda 4 e. Pengadaan Pakaian Supir/Cleaning Servis/Satpam f. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 12


g. Rapat Koordinasi h. Penyusunan Program Anggaran Tahun 2015 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah: 1. Penanganan perkara prodeo 2. Penyelesaian Administrasi Perkara 3. Pengiriman Berkas Perkara 4. Penyelesaian Putusan 5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum D. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9A1/115/OT.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dapat dilihat sebagai berikut: NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

3

1.


2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

a. b. c.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

13


3.

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


5.


6.


a.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Adapun rencana kinerja tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut: NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.


a. b. c. d.

e. f.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

20% 2% 95% 80% 90% 8%

14


2.

3.

4.

5.

6.


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

90% 60% 100% 100% 100% 100% 80% 1 : 174 90% 100% 60% 100% 100% 100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagai berikut: 15


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.


a. b. c.

d. e. f. 2.

3.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


a. b.

c. d. e. f. 4.

5.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :



a. b. c.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

20% 2% 95%

80% 90% 8%

90% 60% 100% 100%

100% 100% 80% 1 : 174 90% 100% 60%

100%

16


6.


a. b.


100% 100%

17


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

CAPAIAN % 5

1304

312

23%

312

11

3,5%

369

367

99%

2090

1749

84%


a. b. c.

d.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

18


e.




Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

1749

1628

93%

1749

121

7%

1749 25 0

1724 17 0

98% 68% 100%

25

24

96%

8

8

100%

1721

1721

100%

1632

1320

80%

264

256

96%

50

50

100%

-

-

-

1721

1213

70%

5

5

100%

0

0

100%

2

2

100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: 19


1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. b. c. d. e. f.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

CAPAIAN % 4

1304

312

23%

312

11

3,5%

369

367

99%

2090

1749

84%

1749

1628

93%

1749

121

7%

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi perdamaian

akta

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima perkara gugatan sebanyak 1304 perkara dan pekara gugatan perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak

312 perkara

dengan capaian 23% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja sebesar 3% pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 20%. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan penyelesaian perkara gugatan melalui mediasi sebanyak 312 perkara. Adapun dari jumlah 312 perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi tersebutut yang menjadi akta perdamaian sebanyak 11 perkara. Pengukuran ini didasarkan kepada keberhasilan mediasi secara menyeluruh, artinya yang dianggap berhasil di mediasi adalah yang selesai dengan damai sehingga perkara itu dicabut. Sedangkan terhadap perkara perkara yang berhasil sebagian, tidak dikategorikan sebagai perkara yang berhasil di mediasi. 20


Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara (verstek). 2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi. 3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian (gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih sedikit. Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian dengan capaian sebesar 3,5% c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Perkara yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaiakn pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada tahun 2014. Adapun sisa perkara

tahun 2013 sebanyak 369

perkara dan diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 367 perkara dengan capaian 99% sehingga data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar 4% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, capaian tersebut menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berjalan dengan baik dan lancar. d. Persentase perkara yang diselesaikan: Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1721 perkara sehingga perkara yang harus diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2090 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2014 sebanyak 1749 perkara, maka sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341 perkara.

21


Data perkara yang diterima Tahun 2014 NO.

BULAN

MASUK

PUTUS

SISA

1.

Januari

119

115

373

2.

Pebruari

106

97

382

3.

Maret

125

127

380

4.

April

119

111

388

5.

Mei

116

117

387

6.

Juni

123

151

359

7.

Juli

50

104

305

8.

Agustus

141

100

346

9.

September

146

115

377

10.

Oktober

144

138

383

11.

November

114

121

376

12.

Desember

418

453

341

1721

1749

Jumlah

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi, serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: Data penyelesaian perkara

Capaian %

masuk

selesai

Capaian %

Perdata

selesai

PERKARA

2014

masuk

2013

2681

2313

86%

2090

1749

84%

22


Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2% dari capaian tahun 2013 e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tahun 2014 Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 1981 ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu 66 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam waktu 6 bulan ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara adalah sebagai berikut: NO.

BULAN

MASUK

PUTUS

SISA

1.

Januari

119

115

373

2.

Pebruari

106

97

382

3.

Maret

125

127

380

4.

April

119

111

388

5.

Mei

116

117

387

6.

Juni

123

151

359

7.

Juli

50

104

305

8.

Agustus

141

100

346

9.

September

146

115

377

10.

Oktober

144

138

383

11.

November

114

121

376

12.

Desember

418

453

341

1721

1749

Jumlah

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1628 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 121 dengan capaiannya 93%, hal tersebut dikarenakan : 1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014. 2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib). 3. Proses pembuktian dalam persidangan yang memerlukan waktu panjang. 23


Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: TAHUN

PERKARA

Perkara Selesai Dalam 6 bulan

2013 CAPAIAN %

2014 CAPAIAN %

90%

93%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 3%. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : NO.

BULAN

MASUK

PUTUS

1.

Januari

119

115

2.

Pebruari

106

97

3.

Maret

125

127

4.

April

119

111

5.

Mei

116

117

6.

Juni

123

151

7.

Juli

50

104

8.

Agustus

141

100

9.

September

146

115

10.

Oktober

144

138

11.

November

114

121

12.

Desember

418

453

1721

1749

Jumlah

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 121 perkara dan capaiannya 7%, hal tersebut dikarenakan : 1.

Ada tambahan sisa tahun 2013 sejumlah 369 perkara.

24


Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

PERKARA

Perkara Selesai lebih 6 bulan

TAHUN 2013 CAPAIAN %

2014 CAPAIAN %

8%

7%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 1 %. 2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1749 25 0

1724 17 0

98% 68% 100%

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1.

Banding. Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari : - Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara. - Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1724 perkara. Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut : 1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerapkan hukum acara peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25


2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhasil memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. 3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati putusan pengadilan. 4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan profesional Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: TAHUN PERKARA

2013 CAPAIAN %

2014 CAPAIAN %

Perdata

99%

98%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capai tahun 2013 sebesar 99% dengan capaian tahun 2014 sebesar 98% 2. Kasasi Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari : - Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara. - Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut: TAHUN PERKARA

2013 CAPAIAN %

2014 CAPAIAN %

Perdata

64%

68%

26


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 sebesar 64% dengan capaian tahun 2014 sebesar 68% 3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. b. c. d. e. f.

1 Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2

3

4

25

24

96%

8

8

100%

1721

1721

100%

1632

1320

80%

1 : 174

1 : 145

83%

264

256

96%

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :  Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.  Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 25 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan Banding

dan telah disampaikan

secara lengkap, tepat waktu

sebanyak 24 perkara dengan capaian sebesar 96% b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Pada tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 8 perkara dengan capaian 100% 27


c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 perkara, terdiri dari :  Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.  Perkara permohonan sebanyak 417 perkara dan telah didistibusikan ke Majelis. d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Pada tahun 2014 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar 80% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lama kembalinya. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 perkara, terdiri dari :  Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.  Perkara permohonan sebanyak 417 perkara. Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 369 perkara, sedangkan jumlah hakim sebanyak 12 hakim, sehingga rata-rata hakim harus menyelesaikan 174 perkara setahun, akan tetapi realisasi tahun 2014 hanya 145 perkara setahun sehingga target yang ditetapkan tidak terpenuhi. f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan penyebaran kuisioner terhadap para pencari keadilan secara sebanyak 264 responden dan menyatakan “sangat puas” terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 256 responden dengan capaian 96%, maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan membuktikan bahwa pelayanan publik dianggap berhasil. 4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

28


INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

a. b.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

c.

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

REALISASI

CAPAIAN % 4

50

50

100%

-

-

-

1721

1213

70%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 50 perkara.  Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100% sehingga target dapat terpenuhi. c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 1721 perkara, terdiri dari :  Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.  Perkara permohonan sebanyak 417 perkara. Adapun masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 1213 penerima layanan dengan persentase capaian sebesar 70% 5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

5

100%

29


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100% sehingga target dapat terpenuhi. 6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

a. b.

TARGET

REALISASI

3


CAPAIAN % 4

0

0

100%

2

2

100%

 Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2014 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat 2 temuan, dan atas 2 temuan tersebut semuanya telah ditindaklanjuti sehingga target dapat terpenuhi. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014 terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Pada DIPA 005.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terbagi 2 (dua) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan DIPA 005.04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Penanganan Perkara Prodeo, Penyelesaian Administrasi Perkara, Pengiriman Berkas Perkara, Penyelesaian Putusan dan Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum, sebagaimana berikut: 1. Belanja Pegawai Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 7.678.925.000,(Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pagu anggaran untuk belanja pegawai terdapat 2 kali revisi yaitu revisi 1 tertanggal 20 Agustus 2014 pada sub komponen belanja uang lembur menjadi Rp. 7.664.654.000,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 24 Nopember 2014 untuk

30


revisi 3 sehingga menjadi Rp. 7.441. 753.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 7.420.529.083,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) atau 99% Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 21.223.917,- (Dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau 1% 2. Belanja Barang Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2014 sebesar Rp. 802.963.000,(Delapan ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pagu anggaran belanja barang terdapat 1 kali revisi, yaitu revisi 2 tertanggal 7 Oktober 2014 pada komponen langganan daya dan jasa, sub komponen belanja langganan listrik semula Rp. 200.589.000,- (Dua ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 325.589.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga pagu anggaran belanja barang keseluruhan menjadi Rp. 927.963.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 925.233.256,- (Sembilan ratus dua luluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 99% Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 2.729.744,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau 1% 3. Penanganan Perkara Prodeo Alokasi pagu anggaran bagi penanganan perkara prodeo Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai

31


dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100%. 4. Penyelesaian Berkas Perkara Secara keseluruhan pagu anggaran bagi penyelesaian berkas perkara Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran penyelesaian berkas perkara yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 1.624.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau 58% Sisa anggaran untuk penyelesaian berkas perkara tahun 2014 sebesar Rp. 1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 42% 5. Pengiriman Berkas Perkara Keseluruhan pagu anggaran bagi pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali (PK), Kasasi yang lengkap dan tepat waktu sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pengiriman berkas perkara yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 0,- (tidak terealisasi), sehingga harus dikembalikan ke kas negara. 6. Perkara Yang Selesai Kurang Dari 6 Bulan Secara keseluruhan pagu anggaran bagi perkara yang selesai kurang dari 6 bulan sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk perkara yang selesai kurang dari 6 bulan yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%. 7. Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) Secara keseluruhan pagu anggaran bagi operasional pos pelayanan hukum (Posbakum) sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah). 32


Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pos pelayanan hukum (Posbakum) yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) atau 100%.

33


BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. Dari jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.721 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tahun 2014 berjumlah 2.090 perkara. Dari jumlah sebanyak 2.090 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.749 perkara (83%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 341 perkara (16%); 5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat masih adanya kendala berkenaan dengan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa maupun perawatan gedung yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, oleh karena itu

34


perlunya penambahan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa dan perawatan gedung. B. SARAN-SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar: 1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas I.A ; 2. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa khususnya untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon sehingga dapat menunjang kelancaran operasional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan IT; 3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas Kesekretariatan. 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi; C. PENUTUP Demikianlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014 Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

35

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Visi

: “Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Misi

: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO 1 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3


TARGET KINERJA 2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

19%

19%

20%

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan

b.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

1%

2%

2%

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

90%

92%

95%

Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

75%

80%

80%

d.

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan :

85%

90%

90%

f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

7%

8%

8%

KEBIJAKAN

PROGRAM

9

10

2.

3.




a. b. c. d. e.

4.


Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

90% 60% 0

90% 60% 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

80%

80%

1:170

1:174

1:174

f.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

85%

90%

90%

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

0

0

0

55%

60%

60%

100%

100%

100%

c. 5.

85% 50% 0

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

0

b.

Persentase jumlah temuan pemeriksaan internal/eksternal ditindaklanjuti

100%

100%

100%

hasil yang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NO

KINERJA UTAMA


PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1

2

3

4

5

6

1.


Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan

Jumlah Perkara yang dimediasi x 100% Jumlah Perkara Gugatan yang masuk

Ketua Majelis, Hakim Mediator dan Panitera

b.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian x 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi, Panitera/Sekretaris

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

d.

Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan :

Jumlah perkara yang diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan x 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



2.



Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% Jumlah Putusan

Majelis Hakim


3.


a.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap x 100%

Panitera/Sekretaris

Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap x 100%

Panitera/Sekretaris

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100%

Panitera/Sekretaris

Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah relaas PIP yang disampaikan tepat waktu – perkara putus cabut x 100%

Panitera/Sekretaris dan Jurusita

Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah majelis hakim


Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan x 100% Jumlah responden yang di survey

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan hasil survey indenpenden

b. c. d. e. f.

Jumlah berkas yang diajukan Banding

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Jumlah berkas perkara yang diterima

Jumlah putusan – perkara yang dimediasi

2 NO

KINERJA UTAMA


PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1

2

3

4

5

6

4.


a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Majelis Hakim dan Panitera


Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling x 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim dan Panitera


Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jumlah masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum x 100%

Panitera/Sekretaris


Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti x 100%

Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu



a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan yang diterima



b.

Persentase jumlah temuan pemeriksaan internal/eksternal ditindaklanjuti

Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjti x 100% Jumlah temuan internal/eksternal



c.

5.


6.


x 100%

hasil yang

Jumlah perkara yang diterima

Jakarta, 2 Januari 2014 Ketua, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2014 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

20%

1.

2.

3.

4.

5.



Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. b.

2% 95% 80% 90% 8%

90% 60% 0 100% 100% 100% 80% 1 : 174 90% 100% 0 60%

100%

6.


a. b.


0 100%

Jakarta, 2 Januari 2014 KETUA, ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 196002121987032002

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2014 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


20%

1.

2.

3.

4.

5.




a. b.

2% 95% 80% 90% 8%

90% 60% 0 100% 100% 100% 80% 1 : 174 90% 100% 0 60%

100%

6.


a. b.


0 100%


RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2015 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


23%

1.

2.

3.

4.

5.





a. b.

3,5% 99% 84% 93% 7%

98% 68% 0

96% 100% 100% 80% 1 : 145 96% 100% 0 70%

100%

6.


a. b.


100% 100%


LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents