KATA PENGANTAR. Menuju Terwujudnya pengadilan Agama yang Terhormat dan Bermartabat

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kedinasan di Pengadilan Agama Tangerang dengan lancar dan menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya kami tuangkan dalam laporan ini. Laporan tahunan Pengadilan Agama Tangerang tahun 2012 ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan tahunan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya,oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang, namun demikian laporan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tangerang ini dapat dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang akuntabel sebagaimana yang diharapkan . Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya. Tangerang, 02 Januari 2013 Ketua, Drs. Chazim Maksalina, MH NIP. 196112271991031002

Menuju Terwujudnya pengadilan Agama yang Terhormat dan Bermartabat

Page i

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan-Nya untuk dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2012 tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para shahabatnya serta semoga kita termasuk umatnya yang selalu berada di jalan sunnahnya. Ucapan terima kasih kami sampikan ,atas partisipasi dari keluarga besar Kantor Pengadilan Agama Tangerang baik dari para Pejabat Sturkural maupun para Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai kantor Pengadilan Agama Tangerang yang telah mencurahkan perhatian dan masukan serta sumbang saran yang amat membantu sehinga dapat selesainya pembuatan laporan Tahunan ini tepat waktu. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan Tahunan ini sehingga kritik dan saran yang mendorong amat kami harapkan untuk penyempurnaan pembuatan laporan Tahunan serta kemajuan pengadilan Agama Tangerang kedepan. Akhirnya kepada Allah SWT kita mengembalikan semua urusan, semoga kritik dan saran yang dapat mendorong bagi kemajuan Pengadilan Agama Tangerang dibalas dengan balasan yang berlipat ganda .Amin Wassalam

Tim Penyusun


Page ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar

………………………………………………………....................

i

Dafta Isi ..............................................................................................................

ii

BAB I

1

BAB II

:Pendahuluan…………………………....................................... A. Kebijakan Umum Peradilan…………………….….............

2

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang……..….......

4

C. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang… .......

4

: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang (TUPOKSI) 5 A. Penyusunan Alur Tupoksi……………………………...........

5

- Alur Pikir Ketua Pengadilan Agama……………………….

8

- Alur Pikir Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama………..

11

- Alur Pikir Struktural…………………………………………..

12

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)…......

22

BAB III

: Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang..........

37

BAB IV

: Pengawasan Internal Pada Pengadilan Agama Tangerang....

39

BAB V

: Pembinaan dan Pengelolaan……………………………............

43

A. Sumber Daya Manusia………………………………...........

43

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial………….......

43

1.1 Unsur Pimpinan…………………………….. ........

44

1.2 Unsur Hakim……………………………….............

44

1.3 Unsur Kepaniteraan………………………… ........

45

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisisal….........

46

3. Promosi dan Mutasi ................................................

46

4. Pengisian Jabatan Struktural…………………….......... 48

ii


B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana……………………....... 48

BAB VI

1. Sarana dan Prasarana Gedung .................................

48

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ...................

49

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ……………………..

50

C. Pengelolaan Keuangan………………………………........

50

1. Belanja Pegawai………………………………........

51

2. Belanja Barang………………………………….......

52

3. Belanja Modal…………………………………........

54

D. Pengelolaan Administrasi…………………………….........

55

1. Administrasi Perkara…………………………… .......

55

2. Administrasi Umum………………………………........

58

: Kesimpulan dan Rekomendasi………………….. .....................

61

iii


BAB I PENDAHULUAN Pengadilan Agama Tangerang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama kelas IB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kota Tangerang berada di lokasi sangat strategis letak geografisnya, terutama pengembangan ekonomi, wilayah dan penduduknya secara umum. Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6‟ Lintang Selatan sampai dengan 6 13‟ Lintang Selatan dan 106 36‟ Bujur Timur sampai dengan 106 42‟ Bujur Timur. Batas wilayahnya; - Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. - Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang) dan Kecamatan Serpong,Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan). - Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta. - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 104 (seratus empat) Kelurahan. Setiap akhir tahun anggaran, setiap satker selalu membuat Laporan Tahunan. Adapun tujuan pembuatan laporan Tahunan ini disamping sebagai laporan Pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi kegiatan tahun 2012 guna memudahkan program perencanaan tahun 2013, sehingga nantinya diharapkan program yang akan datang dapat berjalan dengan baik dengan menyerap anggaran yang sesuai dana yang dialokasikan dalam DIPA 2013.


Page 1

A.

Kebijakan Umum Peradilan Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari‟ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara yang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan di bawahnya, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dibawahnya.

Selain itu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung juga merupakan Pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan mengajar agar semua hukum dan Undang- undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir : - Semua sengketa tentang kewenangan mengadili; - Permohonan

peninjauan

kembali

putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap; - Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku; Untuk merealisasikan itu, Mahkamah Agung memiliki Visi dan Misi yang diharapkan menjadi pendorong agar tujuan mulia tersebut terlaksana. Adapun Visi Badan Peradilan adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“.


Page 2

Dengan Misinya: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan . 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan pada tingkat pertama yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu diantara orang Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam berupa: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqoh; dan i. Ekonomi Syari‟ah. (Dasar Hukum : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo undangundang No 50 Tahun 2009) Selain dari tugas pokok diatas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yaitu : 1.

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989)

2.

Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer.


Page 3

3.

Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

4.

Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 pada pasal 2 menyebutkan bahwa : „Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”, serta untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tangerang mengimplementasikannya dengan Visi dan Misi yang diharapkan dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan tersebut. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang adalah: Visi

: Menuju TERWUJUDNYA

PENGADILAN

AGAMA TANGERANG YANG

TERHORMAT DAN BERMARTABAT”

Misi

: 1. Tewujudkan pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dengan cara meningkatkan kwalitas SDM yang professional

C. Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang Adapun Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut:


Page 4


Page 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan pada tingkat pertama yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu diantara orang Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan menjadi dua yaitu jabatan Stuktural dan Jabatan Fungsional; Jabatan Struktural Adapun pejabat struktural pada kantor Pengadilan Agama Tangerang yaitu: NO

NIP

NAMA

1

2

3

L/P

G/R

JABATAN

4

5

IV/c

Ketua

6

1

19581231 1985031049

Drs. H. Chazim Maksalina, MH.

L

2

195704021983031012

Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.

L

IV/c

Wakil Ketua

3

195506041982031004

Drs. H. E. Ali Mansur

L

IV/a

Panitera/ Seretaris

4

197512121998032001

Sitti Hajar, SH.I

P

III/c

Wakil Sekretaris

5

197101222001122003

Susmakadaranipa, S.Ag

P

III/c

Kaur. Kepegawaian

6

197704302006041006

Arif Rachmanto, ST.

L

III/a

Kaur Umum

7

196707251991032013

Siti Rodiah, S.HI.

P

III/c

Kaur. Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Struktural dalam kesehariannya dibantu oleh pelaksana yang berjumlah 6 orang, yaitu: NO 1

NIP

NAMA

2

3

L/P

G/R

KEDUDUKAN

4

5

1

198402182009122003

Riska Mizalfi, S.Kom.

P

III/a

Bendahara Pengeluaran

6

2

198106302006041002

Irvan Yunan, SH

L

II/a

PPABP

3

198511132009122005

Pradnya Paramita, A.Md.

P

II/c

Pelaksana Umum

4

198712152009041001

M. Affan Gofar, SH

L

II/a

Pelaksana Umum

5

198108012011012013

Amelia Fitry, A.Md.

P

II/c

Pelaksana Kepegawaian

Jabatan Fungsional

Struktur Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang meliputi:


Page 5

a. Hakim Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 15 orang yaitu: NO

NIP

NAMA

L/ P

G/R

JABATAN

1

2

3

4

5

6

1

195812311985031049

Drs. H. Chazim Maksalina,MH.

L

IV/c

Ketua

2

195704021983031012


L

IV/c

Wakil Ketua

3

194911281982031001

Drs. Ubin Mubin Surdiman

L

IV/b

Hakim Madya Muda

4

195809051987032001

Dra. Aam Hamidah

P

IV/c

Hakim Madya Utama

5

196104041992031004

Drs. Haryadi Hasan., MH.

L

IV/b

Hakim Madya Muda

6

196106251992031002

Drs. Mansyur

L

IV/b

Hakim Madya Muda

7

196406141992031003

Drs. Aftabudin Shofari

L

IV/a

Hakim Madya Pratama

8

196407121992031003

Dra. Soleman., MH.

L

IV/b

Hakim Madya Muda

9

196504201992032003

Dra. Hj. Absari

P

IV/b

Hakim Madya Muda

10

196706121993031004

Drs. Saifudin Z, SH., MH.

L

IV/a

Hakim Madya Pratama

11

196307231993032002

Dra. Ulyati R

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

12

196808121994032009

Dra. Hj. Sahriyah, SH.

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

13

195805251994031003

Drs. Arwendi

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

14

195705151983031006

Drs. Dudih Mulyadi

L

IV/b

Hakim Madya Muda

15

197304171997031001

Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

L

III/d

Hakim Pratama Utama

b. Kepaniteraan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 9 orang, terdiri dari: NO

NIP

NAMA 3

L/P

G/R

JABATAN

1

2

4

5

1

19550604 1982031004

Drs. H. E. Ali Mansur.

L

IV/a

Panitera/Sekretaris

2

195505061978031001

H. Naisan, SH.M.Hum.

L

IV/a

Wakil Panitera

3

195503271984032002

Nadlroh Hasun,SAg.

P

III/d

Panmud Hukum

4

195706061991031001

H. Karso Bc.Kn,.S.Ag.

L

III/d

Panmud Gugatan


6

Page 6

5

196108031983032004

Dra. Hj. Aliyah

P

III/d

Panmud Permohonan

6

196406271994012001

Mardiati, SH., MH.

P

IV/a

Panitera/Pengganti

7

196110221983032001

Hj. Nurhayati, SH.

P

III/c

Panitera Pengganti

8

196110051992032002

Siti Zubaidah SH

P

III/c

Panitera/Pengganti

9

197410292006042001

Kumalasari, SH

P

III/a

Panitera/Pengganti

Dalam menjalankan tugasnya kepaniteraan dibantu oleh Staff pelaksana yang berjumlah 9 orang, yaitu: NO

NIP

NAMA 3

L/P

GOL

KEDUDUKAN

1

2

4

5

1

196208221994032001

Dra. Hj. Latifah, HM.

P

III/d

Pelaksana Panmud Hukum

6

2

198403022011011005

Hafifi, Lc.

L

III/a

Petugas Meja Informasi

3

198409162008052001

Eka Kurniati K,SH.

P

III/b

Kasir

4 5

198308182009042003 198911222009042001

Dwi Endang P., A.Md Eka Novianti

P P

II/c II/a

Petugas Meja I/Pelaksana Kasir Petugas Meja III

6

198712202009041001

Uus Usnadi

L

II/a

Petugas Register

7

197403092009122001

Mardianah

P

II/a

Petugas Meja II/Register

8

198606282011012013

Nurwinda Findiani, SE.

P

III/a

Pelaksana Panmud Hukum

c. Kejurusitaan Jurusita /Jurusita Prengganti dilingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 11 orang, yaitu: NO 1

NIP

NAMA

2

L/P

G/R

JABATAN

3

4

5

1

197306152006041008

Babay Suhaedi Hanafie

L

II/b

Jurusita

2

196607011991031002

Amin Hidayat Sanie

L

III/b

Jurusita

3

196208221994032001

Dra.Hj.Lathifah HM

P

III/d

Jurusita Pengganti

4

198407272006042001

Windy Indrawati, SE.

P

III/a

Jurusita Pengganti

5

198409162008052001

Eka Kurniati K,SH.

P

III/a

Jurusita Pengganti

6

198011262008051001

Faj Amiky, SH

L

III/b

Jurusita Pengganti

7

198308182009042003

Dwi Endang P., A.Md

P

II/c

Jurusita Pengganti

8

198106302006041002

Irvan Yunan, SH.

L

II/a

Jurusita Pengganti

9

198712152009041001

M. Affan Gofar, SH

L

II/a

Jurusita Pengganti

10

198712202009041001

Uus Usnadi

L

II/a

Jurusita Pengganti

11

197403092009122001

Mardianah

P

II/a

Jurusita Pengganti


6

Page 7

Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing jabatan mengemban klasifikasi pokok pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut : - Alur Pikir Ketua Pengadilan Agama Selaku Pimpinan Pengadilan Agama bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya

segala operasional kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku : 1.

Menetapkan rencana program kerja dan sasaran kegiatan pada Pengadilan Agama Tangerang;

2.

Menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab Para Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang;

3.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun unsur seluruh karyawan;

4.

Membuat Penetapan Pendelegasian Kuasa Pengguna Anggaran kepada Panitera/ Sekretaris;

5.

Mengawasi

pelaksanaan

dan

pertanggungan

jawaban

anggaran

serta

pelaporannya sesuai perundang-undangan yang berlaku: 6.

Melakukan Eksaminasi berkas perkara dan Putusan Hakim;

7.

Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang;

8.

Membentuk tim Hakim Pengawas Bidang ( HAWASBID) di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang;

9.

Melantik dan mengambil sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang;

10. Membuat berbagai keputusan/penetapan atau perintah-perintah lainnya guna menunjang kelancaran jalannya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang; 11. Membuat penetapan eksekusi;


Page 8

12. Sebagai Ketua Majelis di Pengadilan Agama Tangerang; 13. Menetapkan susunan Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang; 14. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah Pengadilan Agama Tangerang; 15. Mendisposisi, membuat dan atau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan ketua Pengadilan Agama Tangerang; 16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program kerja aparat Pengadilan Agama Tangerang; 17. Melakukan pembinaan, bimbingan maupun petunjuk terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku pejabat fungsional, struktural maupun karyawan Pengadilan Agama Tangerang; 18. Melakukan Kontrak dan pemutusan kerja kepada Tenaga Honorer. 19. Melakukan eksaminasi terhadap putusan Wakil Ketua Pengadilan Agama untuk dilanjutkan ke PTA Banten; 20. Memberikan DP3, kepada para hakim dan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Tangerang; 21. Memberikan teguran, peringatan maupun tindakan tegas dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat fungsional/ struktural maupun karyawan Pengadilan Agama Tangerang; 22. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Banten setiap saat diperlukan; 23. Membina dan memelihara koordinasi serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait; 24. Membuat Laporan Kinerja Harian (LKH); 25. Melakukan tugas lain atas perintah atasan langsungnya (Ketua PTA Banten) atau atasan yang lebih tinggi; 26. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;


Page 9

- Alur Pikir Wakil Ketua Pengadilan Agama Selaku unsur pimpinan Pengadilan bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Agama Tangerang bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Agama Tangerang; 1.

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiaannya;

2.

Melaksanakan tugas-tugas ketua Pengadilan Agama Tangerang apabila berhalangan;

3.

Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua;

4.

Sebagai Kordinator Pengawasan;

5.

Melaksanakan persidangan;

6.

Melakukan eksaminasi secara tertulis terhadap relaas, Berita Acara Sita, Berita Acara Eksekusi, Berita Acara Persidangan serta putusan hakim (C) Pengadilan Agama Tangerang setiap enam bulan dan dilaporkan ke Ketua Pengadilan untuk dilanjutkan ke PTA Banten;

7.

Melaksanakan tugas sebagai ketua BAPERJAKAT;

8.

Melaksanakan tugas sebagai Ketua Bapor;

9.

Melaksanakan tugas sebagai ketua Tim Pengawas Remunerasi;

10. Melakukan pengawasan intern untuk mengambil apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 11. Membuat Laporan Kinerja Harian; 12. Melakukan tugas lain atas perintah atasan langsungnya atau atasan yang lebih tinggi; 13. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang; 14. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah Pengadilan Agama Tangerang;


Page 10

15. Mendisposisikan,

membuat

dan

mendatangaani

surat-surat

yang

berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan fungsi serta kewenangan Ketua Pengadilan Agama Tangerang; 16. Megevaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi serta program kerja Pengadilan Agama Tangerang; 17. Melakukan pembinaan, bimbingan maupun petunjuk terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku pejabat fungsional, struktural maupun karyawan PA Tangerang; 18. Melakukan eksaminasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk dilanjutkan ke PTA Banten; 19. Memberikan teguran, peringatan maupun tindakan tegas dan bijaksana terhadap

setiap

penyimpangan

yang

dilakukan

oleh

Pejabat

fungsional/struktural maupun karyawan Pengadilan Agama Tangerang; 20. Melakukan Kordinasi dan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Banten setiap saat diperlukan; 21. Membina dan mempelihara koordinasi serta kerja sama yang baik dengan instasi terkait; 22. Membuat Laporan Kinerja Harian (LKH); 23. Melakukan tugas lain atas perintah atasan langsung (Ketua PTA Banten) atau atasan yang lebih tinggi; 24. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

- Alur Pikir Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Selaku unsur pimpinan Pengadilan bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Agama Tangerang bersama-sama dengan Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Tangerang;

1.

Mendampingi

Hakim

dengan

cara mengikuti

dan mencatat jalannya

persidangan; 2.

Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;


Page 11

3.

Bertanggungjawab atas laporan perkara pada setiap bulan;

4.

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti;

5.

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dan member nomor urut serta membubuhi catatan singkat tentang isinya;

6.

Membuat salinan putusan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan

8.

Memeriksa

berkas

banding,

kasasi maupun peninjauan

kembali dan

menandatangani serta mengirimkannya; 9.

Merencanakan dan melaksananakan

pemberian pelayanan teknis di bidang

administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang wajib menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN; 11. Panitera/sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang wajib membuat evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Sekretaris Mahkamah Agung RI; 12. Panitera/sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang wajib menyampaikan satu copy DIPA atau dokumen pelaksnaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA yang telah mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI sebagai bahan penyusunan laporan KeunaganMahkamah Agung dalam rangka memenuhi Sistem Akuntansi Indonesia (SAI); 13. Menerbitkan SPM yang didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA; 14. Menandatangani surat perintah perjalanan dinas; - Alur Pikir Struktural


Page 12

a.

Wapan 1.

Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;

2.

Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;

3.

Bertanggungjawab atas laporan perkara pada setiap bulan;

4.

Mengatur tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum;

5.

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dan memberi nomor urut;

6.

Membuat salinan putusan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Panitera berhalangan;

7.

Melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan apabila Panitera berhalangan;

8.

Memeriksa berkas banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan memarap sebelum ditandatangani oleh Panitera;

9.

Merencanakan dan melaksananakan

pemberian pelayanan teknis di

bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundangundangan yang berlaku. b.

Panitera Muda Hukum 1.


2.

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara;

3.

Membuat data statistik perkara pada papan visual;


Page 13

4.

Membuat dan menyusun laporan perkara secara berkala untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang tembusannya disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5.

Bertanggungjawab atas penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan arsip berkas perkara baik yang statis (yang telah mempunyai kekuatan hukum) maupun dinamis (arsip berkas perkara yang masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hokum, seperti halnya masih dalam proses banding, kasasi maupun Peninjauan kembali;

6.

Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan Agama Tangerang beserta akta cerai, atas permintaan para pihak yang berperkara tepat pada waktunya;

7.

Menerima memori banding dan kontra memori banding;

8.

Menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi;

9.

Menerima jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali;

10. Menyiapkan berkas perkara untuk dilakukan inzaghe oleh para pihak sebelum dikirimkan; c.

Panitera Muda Permohonan : 1.


2.

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara permohonan;

3.

Bertanggungjawab atas pendaftaran

perkara yang masuk dalam buku

register perkara permohonan sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara permohonan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut setelah panjar perkara dibayarkan pada kas. 4.

Bertanggung jawab atas seluruh penulisan–penulisan dalam register perkara permohonan secara tertib, cermat dan lengkap, secara tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara


Page 14

5.

Bertanggungjawab atas laporan perkara permohonan pada setiap bulan;

6.

Membuat daftar semua perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan dan memberi nomor urut;

7.

g. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara permohonan, mengawasi, mengevaluasi tugas meja I (dalam hal menerima perkara permohonan, permohonan banding, kasasi, dan permohonan peninjauan kembali ) dan meja II (dalam hal register permohonan) serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera.

d.

Panitera Muda Gugatan : 1.


2.

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara gugatan;

3.

Bertanggungjawab atas pendaftaran

perkara yang masuk dalam buku

register perkara gugatan sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara gugatan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut setelah panjar perkara dibayarkan pada kas. 4.

Bertanggung jawab atas seluruh penulisan–penulisan dalam register perkara gugatan secara tertib, cermat dan lengkap, secara tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara

5.

Bertanggungjawab atas laporan perkara gugatan pada setiap bulan;

6.

Membuat daftar semua perkara gugatan yang diterima di kepaniteraan dan memberi nomor urut;

7.

g. Merencanakan dan melaksana

pemberian pelayanan teknis di bidang

administrasi perkara gugatan, mengawasi, mengevaluasi tugas meja I dan meja II serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera. e.

Wakil Sekretaris :


Page 15

1.

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum, yang meliputi : - Membaca dan memeriksa surat-surat masuk baik surat biasa maupun surat yang memerlukan disposisi; - Mengawasi dan memonitor buku kendali surat masuk - Mendisposisi surat yang memerlukan tindak lanjut kepada bagian umum; - Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan register buku keluar; - Mengawasi dan memonitor

serta memberikan arahan buku kendali

konsep surat; - Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat bidang umum yang memerlukan tindak lanjut; - Mengontrol dan memonitor arsip umum baik surat masuk maupun surat keluar; - Memeriksa dan menelaah SABMN secara priodik menginstruksikan Kaur Umum untuk mencatat pengadaan barang yang dibeli dari Dana DIPA; - Menginstruksikan dan mengontrol Kaur umum untuk membuat DIR (daftar inventaris ruangan) dan DIL (daftar inventaris lainnya) sesuai dengan keadaan barang; - Memeriksa serta menginstruksikan kepada Kaur Umum untuk melakukan Stock opname barang milik Negara dengan tujuan untuk mengetahui kondisi barang yang masih baik maupun yang telah rusak berat; - Menelaah hasil laporan stok opname barang dan menginstruksikan Kaur Umum untuk melakukan penghapusan barang inventarsi milik negara dengan cara berkoordinasi dengan KPKLN Tangerang; - Menginstruksikan dan memeriksa

stock opname barang ATK serta

pelaporannya dalam bentuk aplikasi; - Memeriksa dan mengawasi perpustakaan serta memberikan arahan demi tertibnya perpustakaan seperti memerintahkan kaur umum untuk mencatat dan member nomor setiap pengadaan buku baru dan dibubuhi stempel,


Page 16

serta mencatat setiap peminjaman dan pengembalian buku dalam kartu kendali; - Memeriksa dan memberikan arah kepada Kaur Umum mengenai keadaan lingkungan dan gedung kantor; 2.

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi keuangan, yang meliputi : - Membaca dan memeriksa serta menelaah surat-surat yang berkaitan dengan keuangan dan memberikan disposisi; - Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat dibidang keuangan yang memerlukan tindak lanjut; - Memeriksa dan menelaah SAI secara priodik dan menginstruksikan Kaur Keuangan untuk mengirimkan laporan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, setiap tangal 5 pada awal bulan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI; - Menginstruksikan dan mengontrol serta memberikan arahan Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi dan melengkapi file-file pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang ada kaitannya dengan keuangan secara berkala;

3.

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi kepegawaian, yang meliputi: - Membaca, memeriksa dan menelaah surat-surat yang ada kaitannya dengan kepegawaian yang memerlukan tindaklanjut; - Mendisposisi surat yang memerlukan tindak lanjut kepada Kepala Urusan Kepegawaian & Ortala; - Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian yang memerlukan tindak lanjut; - Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan Kepegawaian pada setiap awal tahun untuk membuat SPMJ dan SPMT ;


Page 17

- Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan Kepegawaian pada setiap awal tahun untuk membuat KP4; - Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan Kepegawaian untuk membuat inpassing gaji pada setiap adanya penyesuaian gaji berdasarkan peraturan Pemerintah yang terbaru; - Memeriksa dan memberikan arahan tentang data pegawai dalam aplikasi SIMPEG dan mengintrusikan kepada Kepala Urusan Kepegawaian agar selalu memperbaharui SIMPEG dengan data yang terbaru; - Memeriksa, menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan Kepegawaian & Ortala dalam hal buku kendali kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala sehingga dengan demikian, diharapkan hak-hak pegawai dalam hal tersebut dapat selesai tepat pada waktunya; - Memeriksa dan memberikan arahan kepada Kaur Kepegawaian dalam hal pengisian Buku Induk Pegawai dan Kartu Cuti Pegawai; - Memeriksa dan menelaah serta memberikan arahan-arahan mengenai berkas-berkas usulan kenaikan pangkat pegawai; - Melegalisir berkas-berkas kepegawaian apabila diperlukan untuk kelengkapan kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan Karpeg, usulan Karis maupun Karsu, usulan Taspen; - Melakukan penyusunan RKAKL dan menyiapkan data pendukungnya bersama-sama dengan Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan staf pengelola keuangan; - Membuat laporan tahunan Pengadilan Agama Tangerang bersama-sama secara tim baik dari kesekretariatan maupun dari keperkaraan; - Melaksanakan tugas dinas luar apabila diperintahkan Ketua Pengadilan Agama Tangerang sebagai tindaklanjut instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten seperti halnya mengikuti Raker PTA Banten ataupun pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan bidang kesekretariatan; f.

Kaur Umum :


Page 18

1.

Bertanggungjawab atas terselenggaranya surat-surat masuk;

2.

Membaca dan memeriksa surat-surat masuk

serta melampirkan lembar

disposisi; 3.

Bertanggungjawab atas buku surat masuk dan keluar;

4.

Bertanggungjawab atas buku kendali surat masuk dan keluar;

5.

Bertanggungjawab atas buku kendali konsep surat;

6.

Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan kepada pelaksana umum dalam hal register buku keluar;

7.

Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan kepada pelaksana umum dalam hal buku kendali konsep surat;

8.

Membaca, memeriksa dan mengoreksi surat-surat bidang umum yang memerlukan tindak lanjut;

9.

Bertanggungjawab atas terselenggaranya arsip umum secara baik;

10. Memeriksa dan menelaah SABMN secara priodik dan menginstruksikan administrator SABMN untuk mencatat pengadaan barang yang dibeli dari Dana DIPA; 11. Bertanggungjawab atas pembuatan DIR (daftar inventaris ruangan) dan DIL (daftar inventaris lainnya) sesuai dengan keadaan barang; 12. Melakukan Stock opname barang milik Negara dengan tujuan untuk mengetahui kondisi barang yang masih baik maupun yang telah rusak berat; 13. Menelaah hasil laporan stok opname barang dan melakukan pengusulan penghapusan barang inventarsi milik negara dengan cara berkoordinasi dengan KPKLN Tangerang; 14. Bertanggungjawab atas tersedianya ATK Barang; 15. Melakukan stock opname barang ATK serta pelaporannya dalam bentuk aplikasi; 16. Bertanggungjawab atas terselenggaranya perpustakaan serta memberikan arahan kepada petugas perpustakaan demi tertibnya perpustakaan seperti memberi nomor setiap pengadaan buku baru dan dibubuhi stempel, serta mencatat setiap peminjaman dan pengembalian buku dalam kartu kendali;


Page 19

17. Bertanggungjawab atas keadaan lingkungan dan gedung kantor; 18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris ; g.

Kaur Keuangan: a.

Membaca dan memeriksa serta menelaah surat-surat yang berkaitan dengan keuangan;

b.

Membaca, mempelajari dan menelaah serta menindaklanjuti surat-surat yang telah didisposisi atasan untuk dijawab atau dibalas;

c.

Memeriksa dan menelaah SAI secara priodik dan mengirimkan laporan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, setiap tangal 5 pada setiap awal bulan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI;

d.

Bertanggungjawab atas pengisian dan kelengkapan file-file pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang ada kaitannya dengan keuangan secara berkala;

e.

Kepala Urusan Keuangan sebagai Pejabat penguji SPP dan penerbit SPM bertugas dan berkewajiban : - Memeriksa kelengkapan berkas SPP; - Mengisi chek list kelengkapan berkas SPP; - Membuat dan menandatangani tanda terima SPP dan menyampaikannya; - Melakukan pengujian atas SPP dengan cara sebagai berikut :  Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;  Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indicator keluaran;


Page 20

 Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut;  Pihak

yang

ditunjuk

untuk

menerima

pembayaran

(nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama BANK);  Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai degan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);  Jadwal waktu pembayaran; g.

Kaur Kepegawaian : a.

Membaca, dan menelaah surat-surat yang telah didisposisi atasan untuk ditindaklanjuti;

b.

Membuat surat jawaban atau balasan sesuai dengan disposisi atasan;

c.

Membaca, memeriksa dan mengoreksi surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian yang telah dibuat oleh pelaksana kepegawaian;

d.

Bertanggungjawab atas pembuatan SPMJ dan SPMT bagi yang menduduki jabatan serta KP4 bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Tangerang pada setiap awal tahun ;

e.

Bertanggungjawab atas pembuatan inpassing gaji pada setiap adanya penyesuaian gaji berdasarkan peraturan Pemerintah yang terbaru;

f.

Memeriksa dan memberikan arahan tentang data pegawai dalam aplikasi SIMPEG dan mengintrusikan kepada pelaksana kepegawaian sebagai administrator SIMPEG untuk selalu memperbaharui SIMPEG dengan data yang terbaru;

g.

Bertanggungjawab atas terselenggaranya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala tepat pada waktunya;

h.

Memeriksa dan memberikan arahan kepada pelaksana Kepegawaian dalam hal pengisian Buku Induk Pegawai dan Kartu Cuti Pegawai;

i.

Memeriksa dan menelaah berkas-berkas usulan kenaikan pangkat pegawai;


Page 21

j.

Bertanggungjawab atas pengusulan Karpeg, Karis maupun Karsu, dan Taspen;

k.

Mengikuti rapat Baperjakat dan mempersiapkan data-data pendukung untuk rapat Baperjakat;

l.

Membuat usulan yang sifatnya rahasia sebagai tindaklanjut hasil Baperjakat Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan PA, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Tangerang memiliki standart guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang dapat terwujud. Adapun SOP Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :  TINGKAT PERTAMA 1. Pendaftaran a. Petugas Meja I menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga sebanyak jumlah pihak berperkara ditambah empat salinan dengan melampirkan : 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, atau yang sejenisnya (khusus perkara prodeo); 2) Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: -

Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat);

-

Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah; dan a) Surat Izin menjadi Kuasa dari Pengadilan Agama (bagi Kuasa insidentil), atau


Page 22

b) Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI); b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, menaksir panjar biaya dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara melalui Bank (kecuali perkara prodeo) ; c. Berkas diserahkan ke pemegang kas untuk ditandatangani dan dibubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk) dan dicatat dalam Jurnal Keuangan lalu menyerahkan satu exemplar surat permohonan / gugatan

dan lembaran pertama SKUM kepada yang

bersangkutan; d. Berkas diserahkan ke Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara dan selambat-lambatnya dua hari berikutnya : Ketua PA menunjuk Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Sidang dan Jurusita Pengganti lalu Majelis Hakim menentukan hari sidang dan memerintahkan Jurusita

Pengganti

(JSP)

memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan; 2. Penyelesaian Perkara Dalam hal Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (tanpa biaya), persidangan diawali pemeriksaan permohonan prodeo; Permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum; a. Apabila dikabulkan sidang dilanjutkan pada tahap Mediasi kecuali Termohon / Tergugat tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali; b. Apabila ditolak, sidang ditunda selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada Pemohon / Penggugat membayar panjar biaya perkara. Pada sidang berikutnya: 1) Jika panjar biaya perkara tidak dibayar, perkara dibatalkan; 2) Apabila dibayar, sidang dilanjutkan pada tahap mediasi;


Page 23

c. Dalam hal Tergugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (untuk perkara selain bidang perkawinan) permohonan tersebut diajukan bersamasama jawaban dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa/ Lurah atau sejenisnya, permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum; d. Dalam hal tidak ada permohonan prodeo, bila para pihak hadir persidangan diawali proses mediasi kecuali perkara permohonan (volunteir), proses mediasi dilaksanakan

paling lama 40 hari sejak pemilihan Mediator dan dapat

diperpanjang paling lama 14 hari; e. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan di dalam Surat Perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, atau Surat Pencabutan gugatan / permohonan dalam hal para pihak rukun kembali (khusus perkara perceraian); f. Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak menyampaikan Surat Perdamaian atau Surat Pencabutan tersebut agar perkara diselesaikan dengan putusan perdamaian (Akta van Dading) atau penetapan pencabutan dan apabila perkara dipandang tidak layak dimediasi, atau proses mediasi gagal atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi. g. Penyelesaian perkara melalui prosedur Litigasi berlangsung paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Tahap litigasi diawali upaya perdamaian (dading); 1) Apabila upaya perdamaian berhasil, perkara selesai dengan pencabutan, atau putusan perdamaian (Akta van Dading); 2) Apabila gagal atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara; Sidang pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara: a) Default: tanpa hadirnya Termohon/Tergugat; b) Contradictoir: tanpa jawaban; c) Biasa, yang meliputi tahap:  Pembacaaan permohonan/gugatan;  Jawaban atas permohonan/gugatan;


Page 24

 Tanggapan Penggugat atas jawaban (Replik)  Tanggapan Tergugat atas replik (Duplik);  Pembuktian dari para pihak;  Pemeriksaan setempat (khusus sengketa harta);  Peletakan Sita (jika diminta);  Kesimpulan dari para pihak;  Pembacaan Penetapan/Putusan; h. Sesaat setelah pembacaan Penetapan/Putusan (kecuali cerai

talak), Sisa

Panjar Biaya Perkara dikembalikan (jika ada), selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya PA memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dan paling

lama

14

hari

sejak

dibacakan

PA

menyampaikan salinan penetapan/ putusan kepada para pihak; i. Apabila tidak ada upaya hukum

(verzet, banding, kasasi) putusan

berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pembacaan / pemberitahuan putusan. j. Sejak berkekuatan hukum tetap Pengadilan Agama menyampaikan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat) dan melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak). 3. Pencabutan perkara Permohon / Penggugat dapat mencabut permohonan / gugatannya baik sebelum atau dalam proses pemeriksaan perkara; a. Dalam hal diajukan sebelum pemeriksaan perkara: 1) Surat Pencabutan diajukan ke Pengadilan Agama melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dan bagi yang buta aksara, pencabutan dilakukan secara lisan dihadapan panitera. 2) Pada hari itu juga Panitera melalui petugas Meja I membuat dan menanda tangani Akta Pencabutan;


Page 25

3) Selambat-lambatnya

satu

hari

kerja

berikutnya,

Majelis

Hakim

memerintahkan JSP memberitahukan pencabutan tersebut kepada Tergugat / Termohon dalam hal sudah dipanggil. b. Dalam hal diajukan dalam proses pemeriksaan perkara: a) pencabutan diajukan secara lisan atau tertulis di muka persidangan b) Pencabutan dapat dibenarkan apabila diajukan sebelum tahap jawaban, jika diajukan setelah jawaban pencabutan hanya dapat dibenarkan apabila Tergugat / Termohon setuju;  BANDING Permohonan Banding diajukan paling lambat 14 hari sejak: a. Pembacaan/ pemberitahuan putusan; b. Pemberitahuan putusan berperkara secara prodeo pada tingkat banding; (Apabila diajukan setelah lewat waktu, permohonan Banding tetap diterima dengan catatan Panitera membuat pernyataan bahwa permohonan banding telah lewat waktu) 1.

Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Agama melalui Meja I dengan melampirkan: a. Salinan resmi Putusan PTA tentang ijin berperkara secara prodeo pada tingkat banding (khusus perkara banding secara prodeo); b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: 1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); atau 2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah serta: - Surat Ijin dari Ketua PA (bagi Kuasa insidentil); atau - Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI)

2.

Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda tangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani panitera.

3.

Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Banding, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Banding, memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding


Page 26

(setelah ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding. 4.

Petugas Meja II mencatat dalam buku register;

5.

Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan putusan, akta pernyataan banding, dan relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada) dan membuat daftar check-list kelengkapan berkas banding sebagai kontrol proses perkara.

6.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya: a. Biaya banding dikirim ke PTA (kecuali prodeo); b. Pernyataan banding diberitahukan kepada Terbanding;

7.

Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran para pihak dipanggil untuk pemeriksaan berkas (inzage). Pemeriksaan berkas perkara dilakukan paling lambat hari ke 27 sejak pendaftaran. Dalam hal para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk memeriksa berkas, Panitera membuat Surat Keterangan tentang ketidak hadiran pihak tersebut untuk memeriksa berkas;

8.

Jika dikehendaki, Pembanding/Terbanding dapat mengajukan Memori/ Kontra Memori Banding sebelum berkas perkara dikirim; a. Memori/Kontra Memori Banding di sampaikan ke PA melalui Meja I. b. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya Memori/kontra memori tersebut disampaikan kepada Terbanding/Pembanding;

9.

Selambat-lambatnya hari ke 29 sejak pendaftaran banding, berkas banding (Bundel A dan Bundel B yang telah lengkap) di kirim ke PTA;

10. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak Salinan Putusan PTA diterima, Putusan diberitahukan kepada para pihak, apabila tidak ada upaya hukum (kasasi) putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pemberitahuan putusan. 11. Sejak berkekuatan hukum tetap: a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat); b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak).


Page 27

Atas dasar kesepakatan

bersama,

Para pihak dapat

menempuh

upaya

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding sepanjang perkara belum diputus; - Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada

PA

melalui

Petugas

Meja

I.

Dan

selanjutnya

Ketua

PA

memberitahukan hal tersebut ke PTA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan maksud agar pemeriksaan perekara ditunda; - Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA. Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Mediator; - Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian; Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut 1. Permohonan Banding dapat dicabut sebelum perkara diputus oleh PTA; 2. Surat Permohonan Percabutan diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain): 3. Petugas Meja I menyerahkan SKUM yang telah diberi tanda lunas setelah yang bersangkutan membayar tambahan panjar biaya banding melalui Bank, dicatat dalam Jurnal keuangan (kecuali banding secara prodeo) dan menyerahkan satu exemplar salinan Akta Pencabutan beserta SKUM tersebut kepada Pembanding; 4. Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya pencabutan tersebut diberitahukan kepada Terbanding dan dilaporkan ke PTA;  KASASI Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan Banding dan Pembacaan/Pemberitahuan Penetapan (volunteir) PA, apabila diajukan setelah lewat waktu permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal ; 1. Permohonan Kasasi diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan:


Page 28

a. Surat Keterangan Tidak Mampu membayar biaya perkara dari Lurah atau yang sejenis (khusus kasasi secara prodeo); b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: 1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); 2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah - Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI); - Surat Ijin dari Ketua PA(bagi Kuasa insidentil); 2.

Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi namun belum ditandatangani panitera.

3.

Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasi disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Kasasi, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Kasasi, memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi (setelah ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi.

4.

Petugas Meja II mencatat dalam register;

5.

Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundel A, salinan putusan tingkat pertama dan banding, akta pernyataan kasasi, dan relaas pemberitahuan isi putusan banding dan membuat daftar check-list kelengkapan berkas kasasi sebagai kontrol proses perkara ;

6.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya: a. Biaya Kasasi dikirim ke MA (kecuali Kasasi secara prodeo); b. Pernyataan Kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi dalam perkara volunteir);

7.

Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran, memori kasasi harus diajukan kepada PA melalui Petugas Meja I. Jika lewat waktu, Kasasi tidak memenuhi syarat formal. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP menyampaikan Memori kasasi kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi dalam perkara volunteir);


Page 29

8.

Kontra memori kasasi diajukan ke PA melalui

Petugas Meja I dalam

tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan memori kasasi. Selambatlambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP menyampaikan Kontra Memori kasasi kepada Pemohon Kasasi; 9.

Selambat-lambatnya 7 hari setelah penyampaian Kontra Memori Kasasi, berkas Kasasi di kirim ke Mahkamah Agung RI ( kecuali tidak memenuhi syarat);

10. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak salinan putusan Kasasi diterima, putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak; 11. Setelah pemberitahuan isi putusan kasasi: a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat); b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak). Apabila perkara prodeo : 1. Selambat lambatnya 3 hari kerja sejak pendaftaran kasasi: a. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; b. Ketua PA menunjuk Majelis Hakim; c. Majelis Hakim menentukan hari sidang d. JSP memangil para pihak; 2. Pada hari persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim memeriksa permohonan berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan; Atas dasar kesepakatan

bersama,

Para pihak dapat

menempuh

upaya

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses kasasi sepanjang perkara belum diputus; - Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada PA melalui Petugas Meja I. Dan selanjutnya Ketua PA memberitahukan hal tersebut ke MA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan maksud agar pemeriksaan perkara ditunda; - Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA. Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau


Page 30

beberapa orang Mediator. Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian; Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara kasasi s Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut : ebagai berikut : - Permohonan Kasasi dapat dicabut sebelum diputus oleh MA; - Permohonan Percabutan yang disetujui Termohon ditujukan kepada Ketua MA RI melalui PA dan disampaikan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) - Petugas Meja I menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada Pemohon danTermohon Kasasi; - Petugas Meja II mencatat dalam register; - Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya Ketua PA melaporkan pencabutan tersebut secara tertulis ke MA RI;  PENINJAUAN KEMBALI Petugas Meja I 1. Menerima dan membuatkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK. 2. Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi. 3. Menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). 4. Membuatkan SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera. Kasir 1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali.


Page 31

2. Membukukan uang panjar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan Peninjauan Kembali dan memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 3. Menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Petugas Meja II 1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 2. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 3. Menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani. 4. Mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM;

Petugas Meja III 1.

Menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali

melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku

ekspedisi. 2.

Melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan.

3.

Membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara dan menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung.

Proses Pengiriman Berkas PK


Page 32

1. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA/MSy Aceh, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 2. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. 3. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank. 4. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. 5. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum. PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN. 1. Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. 2. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : - Diberikan kepada/atas permintaan siapa. - Dalam keadaan belum/ sudah BHT 3. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. 4. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos. 5. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.


Page 33

SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI RIIL DAN EKSEKUSI LELANG Sita Jaminan 1. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim. 2. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 3. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan 4. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera. 5. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Aanmaning/Peneguran 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran.


Page 34

Sita Eksekusi 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Eksekusi Riil/Pengosongan 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. 7. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. 8. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera.


Page 35

9. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi. Eksekusi Lelang 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani.


Page 36

BAB III KEADAAN PERKARA

Pengadilan Agama Tangerang selama kurun waktu tahun 2012 menerima perkara sebanyak 2.327 perkara, yang terdiri dari 1.956 jenis perkara gugatan dan 371 jenis perkara permohonan. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2011 sebanyak 401 jenis perkara gugatan dan 11 jenis perkara permohonan. Selama kurun waktu satu tahun Pengadilan Agama Tangerang memeriksa setiap perkara yang diterima, dan mengadilinya. Banyaknya perkara yang diputus paada tahun 2012 sebanyak 2.282 perkara baik jenis perkara gugatan maupun jenis perkara permohonan. Sehingga pada tahun 2012 ini menyisakan perkara sebanyak 457 perkara.

Laporan seluruh keadaan perkara di Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2012 : 

Perkara yang diterima selama tahun 2012 sebanyak 2.327, dengan jenis perkara gugatan sebanyak 1.956 perkara dan jenis perkara permohonan sebanyak 371 perkara. Dengan perincian sebagai berikut : Perkara Cerai Gugat sebanyak 1.324 perkara; perkara Cerai Thalak sebanyak 590 perkara; Izin Poligami sebanyak 6 perkara; Penguasaan Anak/Hadlanah sebanyak 8 perkara; Perwalian sebanyak 6 perkara; Dispensasi Nikah sebanyak 8 perkara; Gugatan harta bersama sebanyak 16 perkara; permohonan Isbath Nikah sebanyak 312 perkara; Perkara Wali Adhol sebanyak 5 perkara; Perkara Kewarisan sebanyak 11 perkara; Permohonan Penetapan Ahli Waris 37 perkara dan perkara lain-lain sebanyak 4 perkara; (Lampiran B.8)


Page 38



Perkara yang diputus selama tahun 2012 sebanyak 2.282, dengan perincian sebagai berikut : Perkara Cerai Thalak yang diputus sebanyak 478 perkara; perkara Cerai Gugat sebanyak 1.166 perkara; perkara yang dicabut oleh para pihak baik cerai gugat maupun cerai thalak sebanyak 145 perkara; Izin poligami yang diputus sebanyak 3 perkara; Dispensasi Kawin yang dikabulkan sebanyak 3 perkara; perkara penguasaan anak (hadlanah) yang dikabulkan sebanyak 8 perkara; perkara Perwalian yang dikabulkan sebanyak 4 perkara; perkara Harta Bersama yang dikabulkan sebanyak 12 perkara; perkara Itsbat Nikah yang dikabulkan sebanyak 254 perkara; perkara Wali Adhol yang dikabulkan sebanyak 6 perkara; perkara Kewarisan yang dikabulkan sebanyak 5 perkara; perkara Penetapan Ahli Waris yang dikabulkan sebanyak 36 perkara; perkara lain-lain yang dikabulkan sebanyak 1 perkara; perkara Tidak Diterima yang dikabulkan sebanyak 19 perkara; perkara Ditolak yang dikabulkan sebanyak 6 perkara; perkara Dicoret yang dikabulkan sebanyak 13 perkara; perkara Gugur yang dikabulkan sebanyak 123 perkara. (Lampiran B.9)



Perkara yang diajukan Banding selama tahun 2012 sebanyak 21 perkara. (Dilampirkan)



Perkara yang dimohonkan Kasasi pada tahun 2012 sebanyak 8 Perkara (Dilampirkan)



Perkara yang diajukan Peninjaun Kembali pada tahun 2012 adalah 1 perkara tetapi dicabut.



Perkara yang dimohonkan Eksekusi pada tahun 2012 adalah 5 perkara.


Page 38

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Internal ini dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Nomor : W27-A3/3388/ OT.01.3/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011, yang terdiri dari Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan (Drs. Ubin Mubin Surdiman dan Dra. Hj. Sahriyah) Pengawasan Bidang Administrasi Perkara (Drs. H. E Mudjaidi Amin, SH., MH. dan Dra. Hj. Absari,), Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan (Drs. Saifudin Z SH., MH. dan Drs. Arwendi), Pengawasan Bidang Administrasi Umum (Drs. Dudih Mulyadi dan Drs. Aftahbudin Shofari), Pengawasan Bidang Pelayanan Publik (Dra. Aam Hamidah dan Drs. Mansyur). Dalam melakukan pengawasan, hakim Pengawas Bidang membuat laporan pengawasan yang meliputi sebagai berikut: No

Bidang Pengawasan

Temuan Permasalahan

Solusi Pemecahan & Saran

1

2

3

4

- Belum ada evaluasi keberhasilan program kerja

- Seharusnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ukuran keberhasilan program kerja tersebut

- Rapat-rapat khusus evaluasi kegiatan diadakan secara rutin

tentang belum

- Hendaknya diadakan rapat khusus untuk mengevaluasi kegiatan;

- Hakim Pengawas Bidang belum seluruhnya me laporkan hasil pengawas an secara rutin dan belum ada evaluasi laporan Hawasbid

- Seharusnya Hawasbid melaporkan hasil pengawasannya dan di evaluasi untuk ditindaklanjuti pada bulan berikutnya;

- Belum adanya suatu kegiatan dalam rangka mewujud kan keserasian dan keharmonisan kerja;

- Untuk mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja perlu diadakan suatu kegiatan refreshing, baik dilingkungan kantor atau di luar kantor;

- Belum tercukupi sarana untuk kelancaran tupoksi, seperti : computer di ruang hakim dan PP

- Sarana printer dan computer perlu dicukupi dan selalu di usulkan dalam setiap pembahasan RKAKL

1.

Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan


Page 38

masih sangat terbatas; - Ruang mediasi belum ada AC;

2.

Bidang Administrasi Perkara

- Buku Register Perkara banyak yang belum diisi dan kosong, begitu juga kolom minutasi baik gugatan maupun permohonan dan dibelakang petugas banyak tumpukan berkas perkara.

- Harus ada tambahan untuk petugas register ;

- Kolom Tundaan persidang an masih banyak yang kosong

- Agar setiap selesai sidang PP melaporkan tundaan sidang kepada petugas register/meja II

- Berkas sudah BHT, putusan belum ada

3.

Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- Agar fasilitas ruang mediasi dilengkapi, sehingga tercipta suasana yang kondusif pada saat mediasi ;

tetapi

- Ketua Majelis agar menyelesaikan putusan tepat waktu

- Perkara Banding no. 0956/11 sudah lewat masa inzage dan no. 932/11 akan di inzage tetapi putusannya belum ada.

- Panmud Hukum segera koordinasi dengan Ketua Majelis

- Ada beberapa Ketua Majelis yang tidak membuat laporan bulanan perkara

- Ketua Majelis agar membuat laporan setiap akhir bulan

- Sampai saat ini masih banyak gugatan dan permohonan yang tidak saling bersesuaian antara posita dan petitumnya

- Agar Posbakum diberi contoh gugatan / permohonan dan pengarahan dari hakim pengawas Posbakum.

- Ada beberapa akta cerai yang dibuat setelah para pihak datang karena berkas masih dipegang oleh PP sementara putusnya sudah lama.

- PP sesegera mungkin menyerahkan berkas perkara yang sudah selesai di minutasi ke Meja III

- Salinan Putusan yang di buat hakim hanya untuk para pihak saja, untuk KUA tidak dibuatkan

- Agar Majelis Hakim membuatkan salinan putusan untuk KUA

- Pemberian nomor perkara tidak seragam dalam satu berkas (SKUM, PHS, Relaas, BAP dan Putusan) ada yang menggunakan angka 0 atau 00 didepan dan ada yang tidak.

- Pemberian nomor perkara hendaknya seragam dengan melihat nomor SKUM


Page 39

- Relaas (Surat Panggilan) tidak diisi lengkap oleh Jurusita Pengganti (tanggal panggilan dan berita panggilan)

- Majelis A 1 perkara, yakni 1335/2011 - Majelis B 1 perkara, yakni 0950/2011 - Majelis C1 1 perkara, yakni 1322/2011 - Majelis C2 1 perkara, yakni 0903/2011 - Majelis C3 2 perkara, yakni 1039/2011 dan Nomor 1100/2011 - Majelis C5 4 perkara, yakni : Nomor 0996/2011 Nomor 1209/2011 Nomor 1235/2011 Nomor 1325/2011 - Majelis C7 2 perkara, yakni : Nomor 0933/2011 Nomor 1348/2011 - Majelis C8 2 perkara, yakni : Nomor 0829/2011 Nomor 0932/2011 - Majelis C9 1 perkara, yakni 0954/2011 - Majelis C11 1 perkara, yakni 1333/2011


Nomor

- Relaas (Surat Panggilan) harus diisi lengkap oleh Jurusita Pengganti (tanggal panggilan dan berita panggilan) ketika melaksanakan panggilan sebelum diserahkan ke majelis hakim Agar instrumen berjalan sesuai aturan; - Perkara yang sudah melebihi 6 bulan agar menjadi perhatian untuk segera diselesaikan.

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Page 40

4.

5.

Bidang Administrasi Umum

Bidang Pelayanan Publik

- Perpustakaan belum tertata rapi, buku-buku sebagian tidak ada di rak buku;

- Petugas perpustakaan sudah ditunjuk, namun karena ruangan perpustakaan digunakan sebagai ruangan cakim sehingga pengelolaan perpustakaan belum maksimal;

- Masih ada pegawai yang belum melaksanakan KPE tersebut atas nama Amin Hidayat Sanie;

- Diharapkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan KPE tersebut secepatnya;

- Sebagian file kepegawaian belum ada fotonya;

- Kepada pegawai yang belum memasang agar segera dilengkapi

- Tata persuratan belum sepenuh nya mengguna kan pola arsip dinamis, sehingga untuk menemu kan surat secara cepat dan tepat ada kesulitan;

- Segera diadakan DDTK untuk pola arsip dinamis

- Kebersihan kantor belum maksimal, Toilet/kamar mandi banyak yang tidak terawat dan tidak berfungsi;

- OB/cleaning service lebih dioptimalkan sehingga kebersihan kantor slalu terjaga terutama kebersihan kamar mandi.

- Meja khusus pengaduan belum ada, masih gabung dengan meja informasi dan sarananyapun belum memadai;

- Perlu di buat meja pengaduan sendiri dan disediakan kotak saran;


Page 41

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan pegawai pada Pengadilan Agama Tangerang, diberlakukan system Reward and Punisment, dimana orang yang berprestasi diberikan penghargaan berupa promosi untuk menduduki jabatan yang kosong baik di Pengadilan Agama Tangerang sendiri maupun diluar Pengadilan Agama ataupun dilakukan penyegaran dengan cara rolling jabatan dalam jabatan yang setaraf dalam tingkatan eselon. Seperti halnya pada tahun 2012 bahwa Baperjakat telah mempromosikan dan melakukan penyegaran Selain itu untuk membentuk pegawai yang handal dan professional di pengadilan Agama Tangerang diterapkan apel pagi setiap hari senin, Rapat Pembinaan setiap hari Senin setelah apel pagi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan hakim pengawas bidang serta bagi pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan pada acara tersebut untuk mempresentasikan ilmu yang telah diperoleh, sehingga pegawai yang tidak mengikuti diklat mengetahui perkembangan keilmuan yang ada. Kemudian apabila ada hal-hal yang mendesak yang memerlukan penyelesaian dalam waktu cepat, ketua Pengadilan Agama beserta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional melakukan rapat Insidentil. Agar tergambar lebih jelas tentang profil Pegawai Pengadilan Agama Tangerang baik dalam peningkatan kuantitas, kualitas serta system karir dan kaderisasi dengan ini kami uraikan sebagai berikut: A. Sumber Daya Manusia (SDM) 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia yang mengisi jabatan teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari : a. Unsur Pimpinan b. Unsur Hakim c. Unsur Kepaniteraan


Page 43

1.1. Unsur Pimpinan Adapun yang menjabat unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama yang hingga saat ini dijabat oleh: - Ketua

Nama

:


NIP

:

196112271991031002

Pangkat

:

Pembina Utama Muda, IV/c Hakim Madya Utama

- Wakil Ketua

Nama

:


NIP

:

195704021983031012

Pangkat

:

Pembina Utama Muda, IV/c Hakim Madya Utama

1.2. Unsur Hakim Adapun Hakim di Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 15 orang : No

NIP

Nama

L/P

G/R

Jabatan

1

195812311985031049

Drs. H. Chazim Maksalina,MH.

L

IV/c

Ketua

2

195704021983031012


L

IV/c

Wakil Ketua

3

194911281982031001

Drs. Ubin Mubin Surdiman

L

IV/b

Hakim Madya Muda

4

195809051987032001

Dra. Aam Hamidah

P

IV/c

Hakim Madya Utama

5

196104041992031004

Drs. Haryadi Hasan., MH.

L

IV/b

Hakim Madya Muda

6

196106251992031002

Drs. Mansyur

L

IV/b

Hakim Madya Muda

7

196406141992031003

Drs. Aftabudin Shofari

L

IV/a

Hakim Madya Pratama

8

196407121992031003

Dra. Soleman., MH.

L

IV/b

Hakim Madya Muda

9

196504201992032003

Dra. Hj. Absari

P

IV/b

Hakim Madya Muda

10

196706121993031004

Drs. Saifudin Z, SH., MH.

L

IV/a

Hakim Madya Pratama

11

196307231993032002

Dra. Ulyati R

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

12

196808121994032009

Dra. Hj. Sahriyah, SH.

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

13

195805251994031003

Drs. Arwendi

P

IV/a

Hakim Madya Pratama

14

195705151983031006

Drs. Dudih Mulyadi

L

IV/b

Hakim Madya Muda

15

197304171997031001

Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

L

III/d

Hakim Pratama Utama


Page 44

1.3. Unsur Kepaniteraan Adapun Sumber daya manusia yang mengisi jabatan unsur Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera

Muda,

Panitera Pengganti,

Jurusita / jurusita penganti, serta Staff Kepaniteraan yaitu: No

NIP

1

19550604 1982031004

2

Nama

L/P

G/R

Drs. H. E. Ali Mansur.

L

IV/a

Panitera/Sekretaris

195505061978031001

H. Naisan, SH.M.Hum.

L

IV/a

Wakil Panitera

3

195503271984032002

Nadlroh Hasun,SAg.

P

III/d

Panmud Hukum

4

195706061991031001

H. Karso Bc.Kn,.S.Ag.

L

III/d

Panmud Gugatan

5

196108031983032004

Dra. Hj. Aliyah

P

III/d

Panmud Permohonan

6

196406271994012001

Mardiati, SH., MH

P

IV/a

Panitera/Pengganti

7

196110221983032001

Hj. Nurhayati, SH.

P

III/d

Panitera Pengganti

8

196110051992032002

Siti Zubaidah SH

P

III/c

Panitera/Pengganti

9

197410292006042001

Kumalasari, SH

P

III/a

Panitera/Pengganti

10

197306152006041008

Babay Suhaedi Hanafie

L

II/b

Jurusita

11

196607011991031002

Amin Hidayat Sanie

L

III/b

Jurusita

12

196208221994032001

Dra.Hj.Lathifah HM

P

III/d

Jurusita Pengganti

13

198011262008051001

Faj Amiky, SH

L

III/b

Jurusita Pengganti

14

198407272006042001

Windy Indrawati, SE

P

III/a

Jurusita Pengganti

15

198106302006041002

Irvan Yunan, SH

L

II/b

Jurusita Pengganti

16

198409162008052001

Eka Kurniati Khadam,SH.

P

III/b

Jurusita Pengganti/Kasir

10

198712152009041001

M. Affan Gofar, SH

L

17

198308182009042003

Dwi Endang P., A.Md

P

II/c

Jurusita Pengganti

18

198712202009041001

Uus Usnadi

L

II/a

Jurusita Pengganti

19

198911222009042001

Eka Novianti

P

II/a

Staff Panmud Hukum

20

197403092009122001

Mardianah

P

II/a

Jurusita Pengganti/ Petugas Meja II

21

198403022011011005

Hafifi, Lc.

L

III/a

Petugas Informasi


II/a

Jabatan

Jurusita Pengganti

Meja

Page 45

198606282011012013

22

Nurwinda Findiani, SE.

P

III/a

Pelaksana Hukum

Panmud

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Tangerang adalah Pejabat Stuktural dan Staff Administrasi pada tingkat pejabat struktural yang hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: NO 1

NIP

Nama, TGL

L/P

G/R

Jabatan

2

3

4

5

6

1

196112271991031002


L

IV/c

Ketua

2

195704021983031012


L

IV/c

Wakil Ketua

3

195506041982031004

Drs. H. E Ali Mansur.

L

IV/a

Panitera/Sekretaris

4

197512121998032001

Sitti Hajar, S.HI

P

III/c

Wakil Sekretaris

5

197101222001122003

Susmakadaranipa, S.Ag

L

III/c

Kaur Kepegawaian

6

196707251991032013

Siti Rodiah, S.HI.

P

III/c

Kaur Keuangan

7

197704302006041006

Arif Rachmanto, ST.

L

III/a

Kaur Umum

8

198402182009122005

Riska Mizalfi, S.Kom.

P

III/a

Bendahara Pengeluaran

9

198106302006041002

Irvan Yunan. SH.

L

II/b

PPABP

10 11

198712152009041001

M. Affan Gofar, SH

L

II/a

Pelaksana Umum

198511132009122005

Pradnya Paramita, A.Md.

P

II/c

Pelaksana Umum

12

198108012011012013

Amelia Fitry, A.Md.

P

II/c

Pelaksana Kepegawaian

Kondisi real Pejabat Struktural Kantor Pengadilan Agama Tangerang sudah terpenuhi dengan masing-masing jabatan telah terisi. 3. Promosi dan Mutasi Pada tahun 2012, pegawai Pengadilan Agama Tangerang, baik hakim maupun pejabat struktural telah mendapatkan promosi maupun mutasi, baik itu masuk dan keluar Pengadilan Agama Tangerang diantaranya adalah: a. Keluar Pengadilan Agama Tangerang - H. Muhayat, S.Ag / NIP.195512071991031001, jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tangerang mutasi dalam jabatan yang sama ke Pengadilan Agama Serang, berdasarkan surat keputusan Direktur


Page 46

Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Nomor : 0013/DJA/KP.04.6/ SK/I/2012, tanggal 4 Januari 2012; - Drs. H. E. Mudjaidi Amin, SH., MH. /NIP. 195004021977101001, Jabatan Hakim Pengadilan Agama Tangerang, mutasi dalam jabatan yang sama ke Pengadilan Agama Serang, berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 539/SEK/KP.01/SK/9/2012 tanggal 25 September 2012; - Drs. H. Ambo Asse, SH., MH. /NIP. 195812311985031049, Jabatan Ketua Pengadilan Agama Tangerang, promosi menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

114/KMA/SK/9/2012

tanggal

26 September 2012; b. Masuk Pengadilan Agama Tangerang - Amin Hidayat Sanie / NIP.196607011991031002, Jabatan Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, promosi dalam jabatan Jurusita ke Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Nomor : 2957/DJA/KP.04.6/ SK/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011; - Dra. Hj. Aliyah / NIP.196108031983032004, jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang mutasi ke Pengadilan Agama Tangerang menjadi Panitera Muda Permohonan, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0010/DJA/KP.04.6/ SK/I/2012, tanggal 4 Januari 2012. - Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. / NIP.197304171997031001, jabatan Hakim pada Pengadilan Agama Panyabungan mutasi dalam jabatan yang sama ke Pengadilan Agama Tangerang, berdasarkan surat keputusan Direktur

Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

MARI

Nomor

:

1438/DJA/KP.04.6/ SK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012. - Drs. H. Chazim Maksalina, MH.

/ NIP.196112271991031002, Jabatan

Ketua pada Pengadilan Agama Surakarta mutasi Ke Pengadilan Agama


Page 47

Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 598/SEK/KP.01/SK/9/2012, tanggal 25 September 2012; 4. Pengisian Jabatan Struktural Adapun Pengisian Jabatan pada tingkat jabatan stuktural pada pengadilan Agama Tangerang dilakukan berdasarkan system Reward and Punisment yang dirumuskan dan diputuskan dalam sebuah Badan Promosi Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), dimana orang yang berprestasi diberikan penghargaan berupa promosi untuk menduduki jabatan yang kosong di Pengadilan Agama Tangerang ataupun dilakukan penyegaran dengan cara rolling jabatan dalam jabatan yang setaraf dalam tingkatan eselon.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a.) Pengadaan : Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2012 tidak mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana Gedung b.) Pemeliharaan : Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2012 mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 23.500.000,(Dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) yaitu untuk pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman Kantor. c.) Penghapusan : Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2012 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung


Page 48

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a.) Pengadaan : Pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan Anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), termasuk honor panitia pengadaan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung berupa : -

Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon (PABX)

-

Alat Pengolah Data :  Komputer/PC 3 (tiga) unit  Mesin Absensi Fingerscan 1 (satu) unit  Pesawat Telephone 12 (dua belas) unit  Mesin Fax 1 (satu) unit

-

AC Split 1 PK 1 (satu) unit.

-

Tiang Bendera 3 (tiga) unit.

-

Meubelair :  Lambang Garuda untuk Ruang Sidang 3 (tiga) unit  Lemari Besi 2 (dua) unit  Lemari Slide Kayu 4 (empat) unit

-

Pembangunan Pagar Kantor seluas 75 m2

b.) Pemeliharaan : Pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan Anggaran untuk pemeliharaan yaitu : - Perawatan/Pemeliharaan Sarana Gedung sebesar Rp. 11.130.000,(sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah). - Perawatan/Pemeliharaan

Kendaraan

Roda

4

(3

unit)

sebesar

Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). - Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (2 unit) Rp. 4.960.000,(empat juta sembilan ratus enam puluh rupiah).


Page 49

c.) Penghapusan : Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tangerang tidak ada penghapusan. 3. Pengelolaan Teknologi Informasi a.) Perangkat Keras Untuk menunjang performa di bidang Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Tangerang dilengkapi ruang TI tersendiri dengan kelengkapan sebagai berikut : -

1 unit Server

-

2 unit PC

-

1 unit Printer

b.) Perangkat Lunak Pengadilan Agama Tangerang juga dilengkapi dengan beberapa perangkat lunak untuk mendukung percepatan kinerja dan menjamin keterbukaan informasi. Perangkat lunak tersebut diantaranya : -

SIADPA Plus

-

Aplikasi Fingerscan

-

Website

-

Aplikasi Meja Informasi

C. Pengelolaan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Tangerang menerima 2 DIPA yaitu DIPA Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp 3.387.047.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan DIPA Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) sebesar Rp. 75.600.000,- (Tujuh puluh lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : A.

DIPA Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung RI)


Page 50

A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) Pada DIPA TA 2012 untuk belanja gaji mendapatkan DRA dengan nomor 29/005.01/8/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 415.484.000,-, penetapan Pergeseran Anggaran antar Satker dari Pengadilan Tinggi Agama Banten sebesar Rp. 6.000.000,- serta pergeseran Belanja Barang (52) menjadi Belanja gaji (51) DIPA Pengadilan Agama Tangerang TA 2012 sebesar Rp. 787.000,- yang mengakibatkan penambahan pagu belanja gaji semula 3.187.047.000,- menjadi 3.608.501.000,No

Jenis Belanja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Gaji Pokok PNS Pembulatan Gaji PNS Tunjangan Suami/Isteri Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan PPh PNS Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Uang Lembur Jumlah

Pagu 1.953.240.000 44.000 138.481.000 39.217.000 20.410.000 427.595.000 132.694.000 101.905.000 320.742.000 46.850.000 4.360.000 3.185.538.000

Realisasi 1.953.237.320 37.159 138.413.530 39.186.266 20.410.000 427.445.000 132.677.257 101.854.950 320.654.000 46.820.000 4.357.000 3.185.092.482

Sisa 2.680 6.841 67.470 30.734 0 150.000 16.743 50.050 88.000 30.000 3.000 445.518

% 100.00 84.45 99.95 99.92 100.00 99.96 99.99 99.95 99.97 99.94 99.93 99.99

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%, dan sudah tercapai tepat pada waktunya sebesar 99.99%. Selain itu terdapat pengembalian Belanja Uang Makan (Surat Setoran Pengembalian) sebesar Rp. 2.354.600,- (Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)serta Pengembalian tunjangan umum PNS sebesar 1.090.000,- (Satu juta sembilan puluh ribu rupiah).


Page 51

A.2. Belanja Barang A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

1.

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Langganan Listrik dan Telepon Belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium Tenaga Honorer, Internet, Hosting dan ATK) Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Sopir dan Cleaning Service Belanja Kegiatan Pelantikan / Sumpah Jabatan Belanja Pertemuan / Jamuan / Delegasi / Tamu

11.130.000

10.890.000

240.000

97.84

108.600.000 136.140.000

108.125.892 135.938.135

474.108 201.865

99.56 99.85

19.400.000 23.500.000

19.200.000 23.395.000

200.000 105.000

98.97 99.55

100.000

15.000

85.000

15

54.000.000

53.979.942

20.058

99.95

4.960.000

4.672.718

287.282

94.21

10.500.000

10.500.000

0

100

1.500.000

1.500.000

0

100

1.350.000

1.350.000

0

100

3.000.000

2.984.090

15.910

99.47

48.500.000

48.444.500

55.500

99.89

422.963.000

421.135.487

1.827.513

99.57

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Biaya Rapat - Rapat Kerja Kedinasan Jumlah

%

Pelaksanaan Belanja Barang dilaksanankan 12 bulan dengan target 100% dan terealisasi 99.57 %. Pagu Belanja Barang mengalami perubahan dikarenakan adanya revisi, diantaranya 

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direvisi POK semula Rp. 7.260.000,- menjadi Rp. 11.200.000,- yang diambil dari Biaya RapatRapat Kerja Kedinasan sebesar Rp. 2.500.000,- dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 sebesar Rp. 1.440.000,-


Page 52



Belanja Langganan Listrik dan Telepon direvisi POK semula Rp. 93.600.000,- menjadi Rp. 108.600.000,- yang diambil dari Biaya Rapat-Rapat Kerja Kedinasan sebesar Rp. 15.000.000,-



Belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium Tenaga Honorer, Internet, Hosting dan ATK) direvisi POK semula Rp. 135.440.000,menjadi Rp. 136.140.000,- yang diambil dari Biaya Rapat-Rapat kerja Kedinasan sebesar Rp. 200.000,- dan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp. 500.000,-



Honor Operasional Satuan Kerja direvisi POK semula Rp. 20.400.000,- menjadi

Rp. 19.400.000,- hal tersebut diperuntukkan

menambah Belanja Pegawai yang mengalami kekurangan pagu. 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan direvisi POK semula Rp. 7.000.000,- menjadi Rp. 23.500.000,- yang diambil dari Biaya Rapat-Rapat kerja Kedinasan sebesar Rp. 16.500.000,-



Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat direvisi POK semula Rp. 600.000,- menjadi 100.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium Tenaga Honorer, Internet, Hosting dan ATK) yang mengalami kekurangan pagu.



Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 direvisi POK semula Rp. 53.000.000,- menjadi Rp. 54.000.000,- yang diambil dari Biaya Rapat-Rapat kerja Kedinasan sebesar Rp. 1.000.000,-



Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 direvisi POK semula Rp. 6.400.000,- menjadi Rp. 4.960.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami kekurangan pagu.



Biaya Rapat - Rapat Kerja Kedinasan direvisi POK semula Rp. 83.700.000,- menjadi Rp. 48.500.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.500.000,- , Belanja Langganan Listrik dan Telepon sebesar Rp. 15.000.000,- , Belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium Tenaga


Page 53

Honorer, Internet, Hosting dan ATK) sebesar Rp. 200.000,- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan sebesar Rp. 16.500.000,dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebesar Rp. 1.000.000,A.3. Belanja Modal No

Jenis Belanja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belanja Instalasi Listrik Belanja Instalasi PABX Belanja Pengadaan Komputer PC Belanja Pengadaan Mesin Absensi Belanja Pengadaan Pesawat Telepon Belanja Pengadaan Mesin Faximili Belanja Pengadaan Meubelair Lemari Slide Kayu Belanja Pengadaan AC Split Belanja Pengadaan Lemari Besi Belanja Pengadaan Tiang Bendera Belanja Modal Pembangunan Pagar Kantor Jumlah

8. 9. 10. 11.

Pagu

Realisasi

Sisa

%

40.875.000 11.130.000 41.180.000 5.000.000 1.800.000 1.900.000 25.940.000

40.402.500 10.890.000 40.584.000 4.873.000 1.683.000 1.859.000 25.520.000

472.500 240.000 596.000 127.000 117.000 41.000 420.000

98.84 97.84 97.34 97.46 93.50 97.84 98.38

4.320.000 4.590.000 6.275.000 56.990.000

4.207.500 4.510.000 6.000.000 53.956.000

112.500 80.000 275.000 3.034.000

97.40 98.26 95.62 93.80

200.000.000

194.485.000

5.515.000

97.24

Belanja Modal ditargetkan terealisasi 100% dan telah terealisasi sebesar 97.24%. B.

No

1. 2. 3. 4.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Tersedianya Dana Bantuan hukum, Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggir di Peradilan Agama Belanja Sewa Ruang Sidang Balanja Perjalanan Sidang Keliling Belanja Biaya Perkara Prodeo Belanja Jasa Jasa Pos Bantuan Hukum Jumlah

1.500.000 9.000.000 7.500.000 57.600.000 75.600.000

1.500.000 9.000.000 7.500.000 57.600.000 75.600.000


Sisa

%

0 0 0 0 0

Page 54

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Belanja Barang pada DIPA unit Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI ditargetkan terealisasi 100% dan terealisasi 100.00%. terdapat pengembalian belanja berupa belanja biaya perkara prodeo sebesar Rp. 702.000,- (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) hal tersebut dikarenakan biaya perkara prodeo dipergunakan sesuai dengan jumlah biaya perkara yang dipergunakan oleh perkara tersebut, dan beberapa perkara prodeo terdapat sisa biaya perkara sehingga diperlukannya pengembalian kepada negara terhadap biaya perkara tersebut. C. No 1. 2. 3. 1.

Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tangerang TA 2012 Jenis Belanja DIPA 005.01 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal DIPA 005.04 Belanja Barang

Pagu 3.808.501.000 3.185.538.000 422.963.000 200.000.000 75.600.000 75.600.000

Realisasi

Sisa

%

3.797.266.483 3181.645.996 421.135.487 194.485.000 74.898.000 74.898.000

11.234.517 3.892.004 1.827.513 5.515.000 702.000 702.000

99.71 99.88 99.57 97.24 99.07 99.07

D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara Pengadilan Agama Tangerang dalam proses penerimaan perkara mengikuti pola Bindalmin dengan didukung program SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang saat ini sedang dikembangkan disetiap pengadilan agama. Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Tangerang dikoordinasikan dalam sistem Meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian dari Meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari proses penerimaan sampai penyelesaian perkara.


Page 55

 Meja I (Penerimaan) Pelaksanaan penerimaan perkara pada Meja 1 dikelola oleh Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan sebagai penanggung jawab, yang dibantu oleh dua Staff pelaksana Meja 1 dan satu orang Pemegang Kas (Kasir). Meja I bertugas; - Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding (dengan sistem SIADPA), kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. - Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon. - Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada calon penggugat/ pemohon. - Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak, dalam menaksir biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak. - Memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, dengan menghindari dialog yang tidak perlu. - Melakukan Panggilan pertama untuk Penggugat/Pemohon, pada saat pendaftaran. - Melakukan penunjukan majelis hakim, menentukan hari sidang, dan penunjukan juru sita pengganti. Hal ini berdasarkan instruksi pimpinan karena mempergunakan sistem SIADPA. Pemegang Kas (Kasir) Pemegang Kas (Kasir) merupakan bagian dari meja pertama. Pemegang kas (Kasir) bertugas ; - Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM. - Menerima biaya eksekusi .


Page 56

- Membukukan penerimaan biaya-biaya tersebut dalam buku jurnal, yang terdiri dari: 1. KI.PA.1/a

- untuk perkara Permohonan

2. KI.PA.1/b

- untuk perkara Gugatan

3. KI.PA.2

- untuk perkara Banding

4. KI.PA.3

- untuk perkara Kasasi

5. KI.PA.4

- untuk perkara Peninjauan Kembali

6. KI.PA.5

- untuk permohonan Eksekusi

 Meja II Pelaksanaan Meja II sama seperti Meja I yaitu dikelola oleh Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan sebagai penanggung jawab, yang dibantu oleh seorang Staff pelaksana (Penulis Register). Meja II bertugas ; - Menerima surat gugatan/ perlawanan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat. - Mendaftar/ mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut. Pengambilan nomor register dan nomor pendaftaran sesuai yang diberikan oleh Kasir. Surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register diserahkan kembali kepada Penggugat atau Pemohon sebanyak satu rangkap. - Mencatat Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan.  Meja III Pelaksanaan Meja III dikelola oleh Panmud Hukum sebagai penanggung jawab, yang dibantu oleh seorang Staff pelaksana. - Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada para pihak yang berkepentingan. - Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada para pihak yang berkepentingan.


Page 57

- Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali . - Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas. - Membuat pelaporan mengenai keadaan perkara disetiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. - Melakukan pengarsipan berkas perkara (memasukan pada box). 2. Administrasi Umum. Pada Pengadilan Agama Tangerang administrasi umum meliputi 3 (tiga) bagian yaitu : a. Bagian Umum Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu menginventarisir seluruh aset negara baik itu perolehan APBN atau Hibah, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL dan melaporkan hasilnya ke Korwil. Dalam pengelolaan Perpustakaan belum sudah ada petugas yang ditunjuk namun dalam hal administrasi telah dilakukan seperti pengisian buku induk perpustakaan, penataan buku, dan kartu buku. Mekanisme pengelolaan tata persuratan pada Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang No.7 Tahun 1971 (LN:1971-32). Adapun pengelolaan rumah tangga kantor dibantu oleh 6 (enam) orang tenaga honor yaitu : Satpam, Sopir dan Pramubhakti. b. Bagian Kepegawaian Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pegawai yaitu : - Tertatanya setiap jenis

berkas kepegawaian pada masing-masing file

Pegawai - Tersajinya data-data

dan

informasi kepegawaian

dengan Aplikasi

SIMPEG Badilag - Tersedianya data statistik pegawai melalui papan visualisasi - Terpenuhinya pemberian hak-hak pegawai secara berkala (Inpassing, SPMJ, KGB, biaya pindah, PMK, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Askes


Page 58

- Terciptanya peningka tan kualitas pegawai melalui Diklat - Terciptanya kualitas hakim melalui eksaminasi berkas perkara - Terciptanya pengembangan karier pegawai (Ujian Dinas /UPKP, promosi, mutasi, ijin belajar) - Terciptanya kualitas pejabat - Terciptanya peningkatan kinerja pegawai - Terpenuhinya penyelenggaraan penilaian dan penghargaan pegawai melalui DP3 - Terpenuhinya Kenaikan Pangkat pegawai - Terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil - Tersebarnya peraturan kepegawaian - Terlaksananya barometer pegawai melalui satker c. Bagian Keuangan - Tersusunnya program kerja dan rencana kerja sub.bag keuangan - Terciptanya tertib penataan dokumen keuangan - Terciptanya pengendalian pengelolaan keuangan -

Tercapainya penyusunan perencanaan anggaran

- Tercapainya penyusunan dalam pelaksanaan realisasi anggaran - Terciptanya kesejahteraan pegawai - Terpenuhinya pembiayaan seluruh kegiatan sesuai dengan program - Terpenuhinya akuntabilitas penatausahaan keuangan - Terlaksananya akurasi laporan


Page 59


Page 60

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Laporan tahunan ini berusaha menggambarkan hal-hal yang substansial dan bukan hanya ditujukan pada penjelasan atas hal-hal yang lebih bersifat struktural. Bagian bab per-babnya disusun untuk dapat menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang, serta pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dimulai dengan menjelaskan dasar dari diambilnya kebijakan hingga penggambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Adapun tujuan pembuatan laporan tahunan ini, disamping sebagai laporan pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi kegiatan tahun 2012 guna memudahkan program perencanaan di tahun berikutnya. Pada kesimpulannya laporan tahunan ini memcerminkan sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Tangerang merupakan lembaga Peradilan tingkat pertama, yang

tugas

pokoknya

adalah

memerima,

memeriksa,

mengadili

dan

menyelesaikan perkara-perkara tertentu diantara orang Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam berupa: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari’ah (Pasal 49 UU No. 3 /Tahun 2006) 2. Pengadilan Agama Tangerang mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan Bermartabat, sedangkan Misinya adalah terwujudnya pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat serta mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara meningkatkan kwalitas SDM yang professional. 3. Dalam bidang kepegawaian Pengadilan Agama Tangerang, telah mengusulkan kenaikan pangkat sebanyak 11 (sebelas) orang dan membuat Kenaikan Gaji berkala Pegawai sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dari golongan II, III dan golongan IV.


Page 61

4. Dalam bidang Keuangan, Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Tangerang menerima DIPA untuk 2 (dua) unti Eselon I yaitu untuk unit eselon I Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 3.387.047.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 3.808.501.000 (tiga milyar delapan ratus delapan juta lima ratus satu ribu rupiah) adapun realisasinya sebesar Rp. 3.797.266.483,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 99,71 % dan untuk unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 74.898.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 99,07 % 5. Dalam bidang umum, pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan kegiatan pengadaan sebagai berikut: - Tambah Daya Listrik, Instalasi Jaringan Listrik dan Instalsai Jaringan Telepon (PABX) dengan pelaksana CV. Rida Maulana. - Komputer/PC 3 (tiga) unit, Mesin Absensi Fingerscan 1 (satu) unit, Pesawat Telephone 12 (dua belas) unit dan Mesin Fax 1 (satu) unit dengan pelaksana CV. Sinar Bintang Fratama. - Lambang Garuda untuk Ruang Sidang 3 (tiga) unit, Lemari Slide Kayu 4 (empat) unit, Lemari Besi 2 (dua) unit, AC Split 1 PK 1 (satu) unit, Tiang Bendera Ruangan 2 (dua) unit, Tiang Bendera Lapangan 1 (satu) unit dengan pelaksana CV. Sinar Bintang Fratama. - Pembangunan Pagar Kantor dengan pelaksana CV. Barra Cipta Nusapala. 6. Dalam bidang keperkaraan, pada tahun 2012 pengadilan Agama Tangerang telah menerima perkara sebanyak 2327 perkara dan sisa perkara tahun 2011 sebanyak 412 perkara sehingga total jumlah perkara sebanyak 2739 perkara. Sedangkan perkara yang telah diputus pada tahun ini sebanyak 2282 perkara dengan sisa perkara pada tahun ini sebanyak 457 perkara.


Page 62

7. Dalam bidang pengawasan, pada umumnya pengawasan dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya penyempurnaan. Demikian, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2012 ini telah disusun, dengan harapan hanya kepada Allah-lah kita mengharap ridhaNya dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan kinerja dan laporan pada tahun yang akan datang. Amin

Tangerang, 02 Januari 2013 Ketua,

Drs. Chazim Maksalina, MH NIP. 196112271991031002


Page 63


Page 64

1.

SaranadanPrasaranaGedung a. Pengadaan

No. 1

Uraian Belanja

Item Pekerjaan

∑ Volume

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

Ket.

3

4

5

6

7

8

75 m

56,990,000

53,956,000

3,034,000

Uraian Pemeliharaan

Pagu (Rp)

2

1

Pengadaan Gedung/ Bangunan

Tembok Pagar

2

Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima

b. Pemeliharaan No. 1

Kegiatan Pemeliharaan 3

Pemeliharaan Gedung/ Bangunan

2

Perbaikan Pintu (Cloose Door) Perbaikan Lantai

4

23,500,000

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

5

1,152,000

6

105,000

1,252,600

Perbaikan Fingerscan Perbaikan Jaringan Sound System Perbaikan Jaringan IPhone Penggantian Pembelian Kayu Papan Tulis

255,000 791,000

Penggantian pembelian gembok hunter, aqua proof, kuas, meteran dan paku beton Perbaikan Jaringan Listrik (kabel roll) Perbaikan Pompa Air Penggantian Lampu Neon Perbaikan Kamar mandi Kesekretariatan Pengecatan Gedung

186,000

216,000 300,000

113,000 622,080 1,100,000 784,000 16,866,600

c. Penghapusan Pengadilan Agama Tangerang tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung selama tahun 2012.

No.

KodeKlasifikasi BMN

Uraian BMN

Volume

NilaiLelang (Rp)

Ket.

1

3

2

4

5

6

2.

-

-

-

-

SaranadanPrasaranaFasilitasGedung a. Pengadaan

No. 1

1

2

3

UraianBelanja 2

PengadaanJaringa ndanInstalasi

PengadaanAlatPe ngolah Data danKomunikasi

PengadaanPeralat andanFasilitasPer kantoran

Item Barang

∑ Volume

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

Ket.

3

4

5

6

7

8

1

52,005,000

Tambah Daya dan Instalasi Listrik Instalasi Telepon PABX Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Personal Desktop Mesin Absensi Pesawat Telepon Mesin Faximili Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Lambang Garuda R1 &R2 Lambang Garuda Ruang Sidang Utama Lemari Slide Kayu AC Split Lemari Besi Tiang Bendera R. Utama Tiang Bendera Lapangan Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima

51,292,500

712,500

1 1 1 3

49,880,000

48,999,000

881,000

41,125,000

40,237,500

887,500

1 12 1 1 1 2

1 4 1 2 2 1 1 1

b. Pemeliharaan No.

Kegiatan Pemeliharaan

Uraian Pemeliharaan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

Ket.

1

2

3

5

6

7

8

1

Pemeliharaan Sarana Gedung

Perbaikan P.C.

11,200,000

Perbaikan Notebook Perbaikan Printer

2

Perbaikan AC Split Servis

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

3

Bahan Bakar Pajak Servis

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

8,855,000

313,000

770,000 85,000

54,000,000

1,390,000 33,179,376

20,058

4,960,000

18,911,566 1,889,000 2,311,908

287,282

Bahan Bakar Pajak

1,918,810 442,000

c. Penghapusan Pengadilan Agama Tangerang tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung selama tahun 2012. No.

KodeKlasifikasi BMN

Uraian BMN

Volume

NilaiLelang (Rp)

Ket.

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

3.

PengelolaanTeknologiInformasiSaranadanPrasaranaFasilitasGedung a. PerangkatKeras

No.

Jenis Perangkat Keras

Volume

Ket.

1

2

4

6

1 2 3

PC Server Personal Komputer Printer a. PerangkatLunak

1 unit 1 unit 1 unit

No.

Aplikasi

Ket.

1

2

6

1 2 3 4

SIADPA-Plus Fingerscan Website MejaInformasi

REKAPITULASI PELAKSANAAN POSBAKUM, PRODEO DAN SIDANG KELILING PADA PENGADILAN TINGGAT PERTAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN POSBAKUM NO

NAMA PENGADILAN

1

2

1

Pengadilan Agama Tangerang

PRODEO

SIDANG KELILING

ANGGARAN

REALISASI

JUMLAH PELAYANAN

ANGGARAN

REALISASI

JUMLAH PERKARA (T/C)

ANGGARAN

REALISASI

JUMLAH PERKARA (T/C)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

57.600.000

57.600.000

1745

7.500.000

7.500.000

117

10.500.000

10.500.000

Mengetahui, Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Tangerang, 28 Desember 2012 Panitera

Drs. H. Chazim Maksalina. MH. NIP. 1961 1227 199103 1 002

Drs. H. E. Ali Mansur NIP. 19550604 198203 1 004

205

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2010 - 2014 NO

tujuan

1 1

2 Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

program 3 Meningkatkan jumlah Hakim Mediator yang Bersertifikasi

2 Terwujudnya penyelesaian perkara Menerapkan penggunaan SIADPA, yang sesuai dengan azas sederhana, Melaksanankan pemanggilan dan persidangan sesuai dengan cepat dan biaya ringan ketentuan perundang-undangan

3 Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkara sesuai pola Bindalmin

4 Peningkatan Kualitas SDM

a. Menyediakan buku register, buku jurnal, buku induk dan melakukan pengisian secara lengkap

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

4 Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan

5 Prosentase mediasi yang diselesaikan

a. Terselesaikannya produk peradilan tepat waktu

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara

2010 6

TARGET KINERJA 2011 2012 2013 7 8 9

2014 10

10

20

25

35

40

1710

2000

2300

2400

2500

b. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

280

134

100

80

50

a. Meningkatnya prosentase kelengkapan a. Prosentase berkas yang buku register, buku jurnal dan buku induk diregister dan siap disidangkan ke Majelis

1715

2000

2300

2400

2500

b. Membuat PMH, PHS, dan b. Terlaksananya pemanggilan dan mengaktifkan penggunaan instrumen persidangan tepat waktu

b. Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu dan tempat

1700

1900

2100

2300

2400

c. Melakukan koordinasi yang baik dalam pembuatan laporan

c. Terselesaikannya laporan tepat waktu dan akurat.

c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

14

22

25

28

30

a. Mengikutsertakan Hakim dan pegawai dalam diklat-diklat baik itu teknis yudisial maupun non yudisial

a. Meningkatnya kwalitas keilmuan dan profesionalisme kerja

a. prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

700

900

1200

1500

1700

5 Peningkatan kualitas pembinaan dan Memberdayakan Hakim pengawasan Terselesaikannya kendala dan hambatan pengawasan bidang dan pembinaan oleh serta meminimalisir kesalahan sehingga pimpinan adanya peningkatan hasil kerja

NO

tujuan

1 2 6 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

program

SASARAN STRATEGIS

Prosentase jumlah kesalahan, kendala dan hambatan 15

INDIKATOR KINERJA

3 4 a. Melengkapi sarana dan prasarana Meningkatnya kepercayaan masyarakat yang memberikan informasi kepada terhadap lembaga peradilan masyarakat (banner, pamflet, Website)

5 a. Prosentase penerimaan pengaduan masyarakat

b. Mempublikasikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui website

b. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

2010 6

13

10

7

TARGET KINERJA 2011 2012 2013 7 8 9

5

2014 10

30

25

20

15

10

264

482

600

750

900

4

113

200

250

350

5

20

35

45

60

-

507

600

700

750

c. Menunjuk petugas informasi dan humas yang berpengelaman 7 Peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu

a. Mengadakan sidang keliling

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara

a. Prosentase pelaksanaan sidang keliling

b. Mensosialisasikan dan meningkatkan pengusulan anggaran prodeo yang ada dalam DIPA

b. Prosentase penerimaan perkara prodeo

c. Meningkatkan pelayanan Posbakum

c. Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi dan advice

KATA PENGANTAR. Menuju Terwujudnya pengadilan Agama yang Terhormat dan Bermartabat

Recommend Documents