KATA PENGANTAR. dan karunia-nya Pengadilan Agama Marisa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan ini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat ridho, rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Agama Marisa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan ini sebagai bentuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan tugas pokokonya. Dalam proses pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Marisa tidak hanya menyajikan prinsip transparansi, akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Agama Marisa, selain itu juga berbagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Laporan ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Marisa kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, oleh karena itu kami berharap koreksi dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga laporan kinerja ini ada manfaatnya bagi pengembangan dan pembinaan Badan Peradilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Marisa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

i

Akhirnya dengan selalu memohon rahmat dan bimbingan-Nya semoga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedepan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat hidayah Allah SWT. Amin.

Marisa, 02 Februari 2015 Ketua Pengadilan Agama Marisa

RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH. NIP. 19530731 198003 1 005


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

.....................................................................................

i

....................................................................................................

iii

…………………………………………………………..

1

………………………………………………………….

1

………………………………………………………

2

....................................................................

6

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …………….……………….

7

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 …………………………….......

7

1. Visi dan Misi ..................................................................................

8

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

……………………………………………

10

……………………………………..

14

……………………………………………….

16

C. Rencana Kinerja Tahun 2014………………………………………………

21

………………………………………...

22

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………..……………….

25

………………………………………

25

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013

………………………………….

27

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

…………………………………..

41

BAB IV. PENUTUP ………………………………..……………………………………...

46

2. Misi dan Penjelasannya

3. Tujuan dan Sasaran Strategis B. Indikator Kinerja Utama

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

A. Pengkuran Kinerja Tahun 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2012 – 2014 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. Pernyataan Penetapan Kinerja 6. Rencana Kinerja Tahunan 2015 - 2016 7. Penetapan Kinerja Tahuan 2015


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengadilan agama adalah pengadilan pada tingkat pertama yang mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang Islam yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, seperti halnya yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo.Luas Daerah Kabupaten Pohuwato adalah ±4244,31 KM yang terbagi atas 13 Kecamatan,79 Desa dan 3 Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Pohuwato terletak antara 0,27 - 0,01 Lintang Utara dan 121,23 - 122,44 Bujur Timur. Sebagian daerah yang terletak di bagian barat Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato berjarak tempuh sekitar 180 KM dari ibukota Propinsi Gorontalo dengan waktu tempuh 3 - 4 jam. Pengadilan Agama Marisa adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Provinsi Gorontalo yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dan diresmikan pengoperasiannya secara kolektif bersama 16 Pengadilan Agama dan Negeri pada tanggal 16 November 2011 yang dipusatkan di Laboan Bajo, Nusa Tenggara Timur oleh Ketua Mahkamah Agung RI.


1

Dalam rangka menigkatkan meningkatkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan dibawahnya, dan sebagai intansi pemerintah berdasarkan Intruksi Nomor 7tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada mulai tahun2012pembuatan LAKIP oleh Pengadilan Agama Marisa merupakan pembuatan ke ketiga yang merupakan sebagaitindak Lanjut Rencana strategis tahun 2012 – 2014 dan menyongsong rencana strategis 2015 - 2019.

B. Tugas dan Fungsi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun tugas dan fungsi Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Marisa dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1.

Tugas Pokok Peradilan Agama. Pengadilan Agama Marisa yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan


2

ekonomi syari’ah berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara serta terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Ketua Pengadilan Agama Marisa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W26-A4/46/HK.03.4/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 dalam rangka menindak lanjuti Perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Marisa sebagai Hakim Mediator Selain untuk memenuhi ketentuan-ketentuan formal dan substantif yang disyaratkan oleh aturan yang lahir kemudian, maka Pengadilan Agama Marisa melaksanakan tugas pokok sebagai berikut: - Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama . - Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara). - Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama.


3

- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. - Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, isbat ru’yatul hilal, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian (research). - Melaksanakan Pengawasan terhadap aparatur dan jalannya Peradilan Agama, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006. 2.

Fungsi Pengadilan Agama Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Marisa mempunyai fungsi sebagai berikut : - Memberikan pelayanan teknis yustisial atau pelayanan bidang yudisial bagi pencari keadilan. - Memberikan pelayanan administrasi perkara. - Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti melaksanakan Isbat Rukyatul al Hilal, pelayanan penelitian (research).


4

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum Islam dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa. 3.

Struktur Organisasi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Marisa terdiri dari 1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim Tingkat Pertama

4.

Panitera/Sekretaris

5.

Wakil Panitera

6.

Wakil Sekretaris

5.

Panitera Muda Gugatan

6.

Panitera Muda Permohonan

7.

Panitera Muda Hukum

8.

Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan

9.

Kepala Urusan Kepegawaian

10. Kepala Urusan Umum 11. Panitera Pengganti 12. Jurusita 13. Jurusita Pengganti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

5

Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marisa sebagaimana terlampir. C. Sistematika Penyajian Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2014 akan diuraikan dengan sistematika penyajian sebagai berikut: a.

Bab I

: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, fungsi dan tugas pokok Pengadilan Agama, Struktur Organisasi serta sistematika penyajian laporan.

b.

Bab II

: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan tentang Visi dan Misi, Kondisi Strategi Wilayah Pengadilan Agama Marisa, Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja tahun 2014 serta Penetapan Kinerja 2014.

c.

Bab III

: Akuntabilitas

Kinerja,

menguraikan

pelaksanaan

kinerja

pada

Pengadilan Agama Marisa, baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Bab ini juga menguraikan tentang pencapaian kinerja/ sasaran dan analisis kinerja, hambatan yang ditemui serta solusi pemecahannya. d.

Bab IV

: Penutup,

menjelaskan

kesimpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Pengadilan Agama Marisa tahun 2014, mengemukakan hal-hal yang perlu direkomendasikan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Manajemen peradilan yang baik apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan penunjukan sistem akuntabilitas.Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas adalah 2 (dua) hal yang mutlak dan harus ada dalam suatu institusi peradilan.Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis (renstra) dengan berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga seluruh kegiatan kerja dapat dilaksanakan secara terencana dan teratur. Rencana strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan peluang, kendala/ hambatan yang ada dan atau mungkin akan timbul tanpa diprediksi sebelumnya. Pengadilan Agama Marisa sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (judicial power) dalam wilayah hukum Kabupaten Pohuwato memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut terkait erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, serta proses


7

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pencapaian tugas pokok dan penyusunan rencana strategis tersebut adalah sesuatu yang urgen sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan peradilan yang Agung dengan terwujudnya Pengadilan Agama yang modern, independen, bertanggung jawab dan kredibel dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan maka perlu dibuat Rencana Strategis Pengadilan Agama Marisa yaitu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Rencana Strategis tersebut kemudian dipecah dalam beberapa bidang, yaitu peningkatan sumber daya manusia di bidang yudisial dan non yudisial, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana secara bertahap untuk mempercepat penyelesaian tugas pelayanan publik, menyediakan sarana penyaji data pada desk information, serta pembangunan gedung kantor sesuai dengan prototype yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. 1.

Visi Untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum peradilan, diperlukan rencana strategi berupa visi yaitu suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Untuk menciptakan kesamaan langkah dalam mengemban amanah yang diberikan oleh konsitusi Negara untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, maka visi Pengadilam Agama Marisa mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik


8

Indonesia “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman tertinggi dan visi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalosebagai kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah. Adapun

visi

Pengadilan

Agama

Marisa

yaitu

“MEWUJUDKAN

PENGADILAN AGAMA MARISA YANG AGUNG” 2.

Misi dan Penjelasannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Untuk tahun 2014 Pengadilan Agama Marisa menetapkan misi sebagai berikut : a.

Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Misi ini mengadung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga Peradilan yang bersih, berwibawa, professional, akuntabel dan transparan, maka dalam taraf pelaksanaannya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan harus sesuai dengan tahapan-tahapan dalam UndangUndang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b.

Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan Sumber daya aparatur Peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan berada pada hakim. oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Meskipun demikian, aparat


9

Peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan harus tetap diperhatikan karena mengingat bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam proses pelayanan hukum di lembaga Peradilan demi terciptanya Peradilan yang bersih, berwibawa, professional, akuntabel dan transparan. Peningkatan keterampilan dan kemampuan pengetahuan aparat Peradilan baik di bidang hukum maupun administrasif merupakan indikator utama dalam mewujudkan profesionalisme aparat. Adapun peningkatan sumber daya aparat yang dimaksud dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3) diskusi secara berkala dan terencana (4) pengalaman kerja melalui pembagian tugas dan rolling yang terencana. c.

Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Penerapan pengawasan terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat oleh


10

karenanya di Pengadilan Agama harus diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang yudisial dan non yudisial yang dilakukan secara fungsional (pengawasan fungsional) oleh Hakim Pengawas Bidang dan pengawasan melekat oleh pejabat struktural terhadap bawahannya. Sehingga pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan masyarakat terhadap lembaga Peradilan dan sebaliknya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Peradilan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman khususnya institusi Peradilan Agama. d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dalam pencapaian kesuksesan tujuan hukum, ada tiga pilar yang sangat urgen untuk diperhatikan yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga indikator tingkatan kualitas ketaatan hukum diantaranya adalah ketaatan hukum yang bersifat internalization, yaitu seseorang yang taat hukum karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilainilai instrinsik yang dianutnya. Model ketaatan hukum seperti inilah yang diharapkan dapat terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa untuk mencapai visinya melalui produk-produk Peradilan berupa putusan dan


11

penetapan sehingga masyarakat pencari keadilan bisa memahami urgensi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. e.

Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan Administrasi dan manajemen merupakan indikator pencapaian tujuan sebuah organisasi. Korelasi antar administrasi sama halnya dengan fungsi manajemen dimana didalamnya terdapat aspek pengawasan.Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong terwujudnya visi dan misi peradilan sebagai akhir dari sasaran yang akan dicapai.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Marisa menetapkan tujuan strategissebagaimana yang termuat dalan rencana strategis dari tahun 2015hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan penyelesaian upaya mediasi

2.

Meningkatkan penyelesaian perkara

3.

Meningkatkan aksepbilitas putusan hakim

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

5.

Peningkatan aksesbilitas masyrakat terhadap peradilan (acces to justice)

6.

Meningkatkan kualitas SDM


12

7.

Meningkatkan kualitas pengawasan

b. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Marisa merumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci beserta indikator kinerja utama sebagai mana pada tabel berikut : NO 1.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA upaya Presentase mediasi yang diselesaikan

mediasi.

2.

3.

4.

Peningkatan Penyelesaian perkara

a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Presentase yang tidak hakim mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Presentase berkas penyelesaian perkara yang diajukan kasasi dan PK yang


13

b.

c. d.

e.

5.

6.

7.

disampaikan secara lengkap Presentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Peningkatan aksesbilitas masyrakat a. Presentase perkara terhadap peradilan (acces to justice) prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Presentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Peningkatan Kualitas SDM a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Peningkatan Kualitas Pengawasan a. Presentase pengaduan yang


14

ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

C.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkandapat dilihat sebagai berikut :

NO 1

2

SASARAN KINERJA Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase mediasi yang diselesaikan

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan


PENJELASAN Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara perkara yangdiminutasi dandisampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister Perbandingan antara sisa perkara yang dalam proses(terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan

PENANGGUNG JAWAB Majelis Hakim

SUMBER DATA Laporan bulanan dan laporan tahunan

Panitera/Sekretaris

Register perkara, laporan bulanan, dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

15

c. Prosentase sisa perkara yang belum diminutasi

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan antara sisa perkara yangdimininutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penangananperkara pada Pengadilan Tingkat Pertama) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



3

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen

Hakim Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris



16

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatdengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera




c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan

Kepanitera/ Kesekretariatan


a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM tehnis yang diajukan untuk mengkuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersetifikat diklat Cakim/Hakim,Jurusita Jurusita Pengganti dengan jumlah yang mengkuti diklat

Panitera/Sekretaris

Laporan bulanan Laporan tahunan

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

5

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling



Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

17

7

Peningkatan kualitas Pengawasan

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

- Perbandingan antara SDM Non tehnis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehinggamemperoleh kelulusan/bersetifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang/jasa. - Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikan dengan jumlah yang mengikuti diklat

Ketua dan Panitera/sekretaris


a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Ketua dan Panitera/Sekretaris

Laporan hasil pengaduan masyarakat

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasilpengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan hasil kegiatan pengawasan melekat


18

C.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Marisa Tahun 2014 sebagai berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan penyelesaian Presentase mediasi upaya mediasi diselesaikan

2.

Peningkatan perkara

3.

4.

TARGET %

yang

10

Penyelesaian a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Presentase yang tidak putusan hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Presentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan kasasi dan PK perkara yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

90


100 100 100

100

100

100

1 : 50 100

100

19

5.

6.

7.

D.

Peningkatan aksesbilitas a. Presentase perkara masyrakat terhadap peradilan prodeo yang diselesaikan (acces to justice) b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Peningkatan Kualitas SDM a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Peningkatan Kualitas a. Presentase pengaduan Pengawasan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

100 100

100

100 100

100 100

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Marisa telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.Penetapan kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Marisa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:


20

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan penyelesaian Presentase mediasi upaya mediasi diselesaikan

2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

TARGET %

yang

10

Penyelesaian a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Presentase yang tidak putusan hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Presentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan kasasi dan PK perkara yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan aksesbilitas a. Presentase perkara masyrakat terhadap peradilan prodeo yang diselesaikan (acces to justice) b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

90


100 100 100

100

100

100

1 : 50 100

100 100 100

21

6.

7.

c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Peningkatan Kualitas SDM a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Peningkatan Kualitas a. Presentase pengaduan Pengawasan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti


100

100 100

100 100

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa dapat diilustrasikandalam tabel sebagai berikut : NO 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

INDIKATOR KINERJA Presentase mediasiyang diselesaikan

Peningkatan Penyelesaian perkara

a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali a. Presentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian


TARGET (%) 10

REALISASI (%) 0

CAPAIAN (%) 0

90

97,16

97,16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,29

99,29

100

0

0

23

perkara b.

c. d.

e.

5.

Peningkatan a. aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan b. (acces to justice)

c.

6.

Peningkatan Kualitas SDM

a.


disampaikan secara lengkap Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat Presentase perkara prodeo yang diselesaikan Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100

100

100

1 : 50

1 : 70

140

100

100

100

100

0

0

100

66,67

66,67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24

7.

b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

Peningkatan Kualitas Pengawasan

100

0

0

100

0

0

100

100

100

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 Dalam tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuhsasarantersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan menjadi 15 (limabelas) indikator kinerja. Capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Sasaran 1 : Penyelesaian Upaya Mediasi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini dapat disajikan dalam sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja Presentase diselesaikan

mediasi

yang

Target

Realisasi

Presentase Capaian

100

0

0

Jumlah perkara yang dimediasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara dan dari jumlah tersebut 32 (tiga puluh dua) perkara dilaporkan Gagal oleh mediator, 1 (satu) perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.Msa di coret, dan 1 (satu) perkara dengan Nomor 109/Pdt.G/2014/PA.Msa masih dalam proses mediasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

25

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara yang dapat dimediasi hanya terbatas pada sengketa perdata yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian, berdasarkan pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun proses mediasi telah dilaksanakan terhadap 34 perkara yang ditargetkan untuk diselesaikan sebagaimana pada indikator kinerja tersebut, namun tidak ada perkara yang berhasil didamaikan, maka presentase capaianya adalah 0 %. b. Sasaran 2 : Penyelesaian Perkara Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1.

Presentase perkara yang diselesaikan

2.

Presentase sisa perkara yang diselesaikan

3.

Presentase sisa perkara yang belum diminutasi

4.

Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Presentase perkara yang diselesaikan Presentase sisa perkara yang diselesaikan Presentase sisa perkara yang

90

97,16

Presentase Capaian 97,16

100

100

100

100

100

100

2 3


26

4

belum diminutasi Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100

100

100

Data perkara yang ada di Pengadilan Agama Marisa yang telah disajikan pada tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut: - Sisa perkara tahun 2013

: 19 Perkara

- Perkara yang diterima tahun 2014

: 263 Perkara

Jumlah

:

282 Perkara

- Perkara yang telah diputus tahun 2014

: 274 Perkara

- Sisa perkara tahun 2013

:

Jumlah

8 Perkara

: 282 Perkara

Data perkara yang minutasiberdasarkan ketentuan minutasi berkas adalah sebagai berikut: Perkara yang diputus tahun 2014

: 274 Perkara

Jumlah

: 274 Perkara

- Perkara yang selesai diminutasi tahun 2014

: 274 Perkara

- Sisa perkara yang belum diminutasi tahun 2014 :

0 Perkara

Berdasarkan perincian data perkara di atas, maka diketahui bahwa dari total perkara sejumlah 282 perkara telah diselesaikan pada tahun 2014 sejumlah 274 perkara sehingga persentase perkara yang diselesaikan selama tahun 2014 adalah 97,16 % atau melebihi target capaian yang ditetapkan sebesar 90%.


27

Indikator ke dua yakni persentase sisa perkara yang diselesaikan juga mencapai target yaitu dari 19 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2013 telah diselesaikan keseluruhannya pada tahun 2014 dengan persentase 100%. Indikator ke tiga yakni persentase sisa perkara yang belum diminutasi juga mencapai target 100 % yaitu dari 274 perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 telah selesai diminutasi pada tahun 2014. Sedangkan indikator ke empat yakni Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan juga mencapai target 100% artinya dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 tidak ada perkara yang diselesaikan melewati waktu 6 bulan. Grafik keadaan perkara pada Pengadilan Agama Marisa dapat disajikan pada tabel sebagai berikut : Jumlah Putus

Dikabul kan

Tolak

Tidak diterima

Gugur

Cabut

Coret

Cerai Talak

35

33

0

0

1

1

0

Cerai Gugat

89

79

2

0

3

4

1

Kewarisan

2

0

0

2

0

0

0

Hadlonah

1

1

0

0

0

0

0

Penetapan Ahli Waris

3

1

0

1

0

1

0

107

97

2

1

7

0

0

Pengangkatan Anak

1

1

0

0

0

0

0

Dispensasi Nikah

33

28

2

0

2

0

1

Wali Adhol

1

1

0

0

0

0

0

Harta Bersama

2

1

0

0

0

1

0

274

242

6

4

13

7

2

Jenis Perkara

Istbat Nikah

JUMLAH


28

Data perkara yang diputus dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini :

Data Perkara Yang Telah Diputus 120 106 97

100

89 79

80

Putus Dikabulkan

60

Tolak

40 35 33

Tidak Diterima

33 28

20 11

2 341 2 2

11

31 1 1

7 21 11

Gugur Cabut

2 2 1 11

21 1

Coret

0

Grafik 2. c. Sasaran 3 : Aksepbilitas putusan hakim Aksepbilitas putusan hakim Pengadilan Agama Marisa ditentukan oleh indikator Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dalam hal ini putusan oleh hakim tingkat pertama dapat diterima. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Presentase Capaian

1

Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100

99,29

99,29


29

Selama kurun waktu tahun 2014, Pengadilan Agama Marisa menerima Perkara

Banding

sebanyak

2

perkara

yaitu

perkara

Nomor

90/Pdt.G/2013/PA.Msa yang putus pada tanggal 11 bulan Maret 2014 dan mengajukan banding pada tanggal 2 April 2014 dan perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa yang putus tanggal 16 Juli 2014 dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2014, sedangkan untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Marisa tidak menerima perkara tersebut. Dengan demikian dari persentase yang ditargetkan pada tahun 2014 yaitu 100 % atau tidak ada upaya hukum banding dan kasasi tidak tercapai dikarenakan dari 274 perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 ada 2 perkara yang mengajukan banding sehingga persentase capainya hanya 99,29 %. d. Sasaran 4 : Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Marisa menetapkan 5 (lima) Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini, berikut target dan realisasinya dapat disajikan pada tabel di bawah ini : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Presentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100

0

Presentase Capaian 0

100

100

100

1 : 50

1 : 70

140

100

100

100

100

0

0

2 3 4

5


30

Indikator Kinerja pertama diukur dengan memperbandingkan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Selama tahun 2014 tidak ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sehingga presentase capaian nihil. Indikator kinerja kedua yakni Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dari jumlah 282 perkara yang ditargetkan terrealisasi 282 perkara dengan demikian presentase capaian adalah 100%. Indikator kinerja ketiga adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara yang masuk. Pada awal tahun 2014 Jumlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berjumlah 3 Majelis dimana sesuai target perkara yang ditangani tahun 2014 berjumlah 150 perkara atau dengan kata lain 1 Majelis dapat menangani 50 perkara atau 1 : 50. Sedangkan Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 berjumlah 274 perkara, dan Jumlah Majelis Hakim menjadi 4 Majelis Hakim menyebabkan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk menjadi 1 : 70 atau presentase capaian target atau 140 %. Untuk indikator kinerja keempat pada tabel tersebut di atas dari 274 perkara yang diputus pada tahun 2014 telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu sehingga presentase capaian kinerjanya mencapai target atau 100%.


31

Indikator kinerja terakhir yang ditetapkan pada sasaran strategis ini adalah penyitaan tepat waktu dan tempat. Pada tahun 2014 tidak ada penyitaan yang dinyatakandalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa sehingga presentase capainya adalah 0 %. e. Sasaran 5 : Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Terkait dengan

pengelolaan teknologi informasi, sangat erat

hubungannya dengan keterbukaan informasi maupun kemudahan akses informasi publik, maka secara implisit juga berbicara tentang hak asasi manusia. Hal ini karena informasi adalah bagian dari komunikasi antar manusia. Mendapatkan informasi adalah merupakan hak yang melekat pada fitrah manusia, yang tidak bisa terlepas dari komunitasnya. Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia sebab informasi adalah bagian integrasi komunikasi

antar

manusia.

Keterbukaan

informasi

sekaligus sebagai

perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara. Upaya perubahan, atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi, dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 diatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dua di antaranya adalah asas keterbukaan (transparansi) dan asas pertanggungjawaban (akuntabilitas). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

32

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pengadilan Agama Marisa telah

memanfaatkan

teknologi

informasi,

baik

untuk

menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses penyelesaian tupoksi di lingkungan Pengadilan Agama Marisa, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat, sehingga dengan layanan informasi tersebut akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengadilan Agama Marisa selama tahun 2014 menerapkan kebijakan secara umum memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) PLUS yang terintegrasi secara online dengan website http://infoperkara.badilag.net/, pelaporan keuangan perkara yang terintegrasi secara online pada website http://sms.mahkamahagung.go.id/. Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan sasaran strategis peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan 3 (tiga) indikator kinerja, berikut target, realisasi dan presentase capaian kinerja sebagaimana tabel di bawah ini : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Presentase perkara prodeo yang diselesaikan Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

100

66,67

Presentase Capaian 66,67

100

100

100

2


33

3

Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.

100

100

100

Pada tahun 2014 perkara prodeo di targetkan untuk 6 perkara dan yang telah terealisasi sejumlah 4 perkara jadi presentasi capaian adalah 66,67%. Hal ini disebabkan biaya yang tersedia dalam DIPA Tahun 2014 setiap perkara hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut hanya mampu memenuhi 4 perkara, sehingga selebihnya perkara prodeo yang tidak cukup biayanya didaftar perkara prodeo murni. Sedangkan pada tahun yang sama untuk pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Marisa ditargetkan 12 kali kegiatan dan telah terealisasi sejumlah 12 pekara dengan persentase capaian 100 %. Untuk indikator kinerja ketiga dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Marisa telah menangani 282 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 dan perkara yang diputus sejumlah 274 perkara yang telah dipublikasikan melalui media elektonik dengan cara mengunggah/upload (amar) putusan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) PLUS yang terintegrasi secaraonline

dengan

website

http://infoperkara.badilag.net/

dab

website

Pengadilan Agama Marisa yang dapat diakses oleh semua masyarakat pencari keadilan dan lembaga pemerintah lainnya.Jadi untuk indikator kinerja ini telah memenuhi target dengan presentase capaian kinerjanya 100 %.


34

f.

Sasaran 6 : Kualitas SDM Keberadaan sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya

sebuah organisasi, khusus dilingkungan Pengadilan Agama Marisa sumber daya manusia sangat memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian program dan perwujudan visi dan misi pengadilan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana pada tabel berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudiasil Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

100

100


100

0

0

2

Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Marisa mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam hal kegiatan diklat, sosialisasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM teknis yudisial dan non yudisial. Pelaksanaan diklat dimaksud dipengaruhi oleh permintaan peserta dari peyelenggara baik dari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Badilag, Mahkamah Agung RI maupun dari Instansi terkait. Untuk kegiatan diklat teknis yudisial Pengadilan Agama Marisa mengikutsertakan 1 orang jurusita pengganti untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti dari Lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

35

Peradilan Agama Seluruh Indonesia. Sedangkan kegiatan diklat non teknis yudisial selama tahun 2014 tidak ada permintaan peserta atau tidak ada diklat non yudisial yang dilaksanakan. Peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2014 berhasil lulus maka presentase capaian kinerja adalah 100%.Sedangkan indikator ke dua tidak mencapai target 100 % kelulusan dikarenakan tidak adanya pegawai yang ikut diklat non teknis yudisial selama tahun 2014 sehingga persentase capaian 0 %. g. Sasaran 7 : Kualitas Pengawasan Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku, dengan kata lain Pengawasan merupakan parameter untuk melihat tingkat kemajuan hasil yang dicapai dari rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh sebuah organisasi. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas penentu adanya suatu organisasi adalah adanya tata kerja dan manajemen yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang matang dan realistis pengorganisasiannya yang jelas, tanggung jawab akan mempermudah penyelesaian tugas kendala yang muncul dan kekurangan yang terjadi akan ditemukan dalam sistem pengawasan yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

36

Dalam pelaksanaannya, Pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Marisa, dilakukan secara rutin dan pada bulan Januari 2014 oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W26-A4/248a/PS.00/IV/2014 tanggal 01 April 2014 sebagaimana yang diubah dengan SK Nomor : W26-A4/670/PS.00/XI/2014 tanggal 03 November 2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari: 1.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Pengarah/ Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang.

2.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik.

3.

Ulfah, S.Ag., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi persidangan.

4.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI, Ulfa, S.Ag, MH, dan Royana Latif, S.HI, sebagai Hakim Pengawas Bidang Kas dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.

5.

Royana Latif, S.HI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi perkara. Adapun teknis dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada buku

pedoman Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

37

Masing-masing Hakim Pengawas bidang telah melaksanakan tugas dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dibuat laporan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa selaku Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas. Pengarah / Penanggung Jawab Pengawas membuat rekapitulasi hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk diadakan evaluasi secara berkala. Kualitas pengawasan dituangkan dalam sasaran strategis Pengadilan Agama Marisa dengan 2 (dua) indikator kenerja yang telah ditetapkan, berikut target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti Presentase hasil temuan yang ditindak lanjuti

100

0


100

100

100

2

Tahun 2014 Pengadilan Agama Marisa tidak beroleh pengaduanpengaduan meskipun telah tersedia media untuk layanan pengaduan seperti website dan e-mail Pengadilan sehingga tidak memperoleh capaian kinerja dari pengaduan yang ditindaklanjuti. Disamping pengawasan oleh Hakim Pengawas intern, juga oleh Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung dan lembaga eksternal lainnya yakni BPKP. Semua kegiatan pengawasan beroleh temuan-temuan yang selanjutnya telah dilaporkan dan ditindaklanjuti.


38

Target minimal dari temuan tim pengawas yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis ini adalah 100 % hasil temuan ditindaklanjuti, dan realisasinya seluruh temuan telah ditindaklanjuti bahkan dilaporkan sehingga capaian kinerja melampaui target 100 %. C.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 1.

Realisasi dan Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Marisa mendapatkan dua DIPA. Kedua DIPA ini berasal dari Badan Urusan Administrai Mahkamah Agung dengan nomor DIPA :005.01.2.682185/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan DIPA berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor DIPA : 005.04.2.682186/2014 tanggal 5 Desember 2013. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA005.01.2.682185/2014 tanggal 5 Desember 2013, bahwa Pagu DIPA untuk Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2014Rp. 5.606.775.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Enam JutaTujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai

: Rp.

2.237.345.000,-

Realisasi DIPA

: Rp.

2.234.245.696,-

Prosentase realisasi :

99,86 %

Sisa Anggaran

: Rp.

3.099.304,-

2. Belanja Barang

: Rp.

369.430.000,-

Realisasi DIPA

: Rp.

366.570.022,-

Prosentase realisasi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

99,22 % 39

Sisa Anggaran

:

Rp.

2.859.978,-

3. Belanja Modal

: Rp.

3.000.000.000,-

Realisasi DIPA

: Rp.

2.925.970.600,-

Prosentase realisasi : Sisa Anggaran

97,53 %

: Rp.

74.029.400,-

Berdasarkan laporan anggaran Pengadilan Agama Marisa periode 31 Desember 2014, maka total jumlah anggaran yang terrealisasi adalah Rp. 5.526.974.073,- (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan prosentase realisasi 98.57 %,

dan total sisa anggaran adalah Rp. 79.988.682,-. (Tujuh Puluh

Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Matriks penyerapan anggaran tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

3,000,000,000 2,500,000,000

Rupiah

2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 000 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Realisasi

2,234,245,696

366,570,022

2,925,970,600

Anggaran

2,237,345,000

369,430,000

3,000,000,000


40

Untuk DIPA yang berasal Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Marisa mendapatkan alokasi anggaran senilai

Rp.

12.590.000. Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Marisa per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 11.539.000. atau 91.65 %. Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut : 14,000,000 12,000,000 Rupiah

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 000 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Realisasi

Belanja Pegawai 000

Belanja Barang 11,539,000

Belanja Modal 000

Anggaran

000

12,590,000

000

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Marisa menerima pendapatan.Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 15.248.150 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Marisa adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


41

No.

Uraian

Estimasi Pendapatan

1.

Pendapatan Ongkos Perkara

0

7.900.000

0,00

2.

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

0

2.820.000

0,00

3.

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)

0

774.000

0,00

4.

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

0

3.754.150

0,00

15.248.150

0,00

Total Pendapatan

2.

%

Realisasi

Penataan Administrasi Keuangan Kegiatan pokok dalam bidang keuangan pada Pengadilan Agama Marisa adalah melaksanakan mekanisme pengolalaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan/realisasi dan pelaporan, baik secara manual maupun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang bertujuan mewujudkan tranparansi pengelolaan anggaran dan pelaporan anggaran secara akuntabel. Pengelolaan keuangan tersebut mengacu pada 3 paket Undang-Undang Keuangan yang berlaku di Indonesia yakni : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Adapun beberapa kegiatan pokok pengelolaan administrasi keuangan

pada Pengadilan Agama Marisa selama tahun 2014 yakni : a. Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PA. Marisa Tahun 2014

42

 

Buku Kas Umum



Buku Pengawasan



Buku Kas Permata Anggaran



Buku Bantu Buku Pajak

b. Membuat Laporan Keuangan berupa :  

Laporan Realisasi Anggaran Setiap Bulannya



Laporan Ralisasi Pendapatan



Laporan Neraca

Laporan Pengembalian Belanja

c. Merealisasikan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan:  Merencanakan penggunaan anggaran setiap mingguan dan bulanan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada DIPA tahun 2014 dengan menggunakan aplikasi perencanaan .  Membuat Surat-surat berharga dan dokumen keuangan dalam hal ini pertanggung jawaban belanja dan kwitansi,bukti pengeluaran anggaran.  Membuat specimen tanda tangan dan paraf kuasa pengguna Anggaran/barang, pejabat Penanggung jawab Kegiatan, Pejabat penanda tangan SPM serta Bendahara Pengeluaran.


43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Sisa Perkara Pengadilan Agama Marisa tahun 2013 adalah sebanyak 19 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 263 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Marisa pada tahun 2014 sebanyak 282 perkara. Dalam tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa telah memutus perkara sebanyak 274 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja Utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan mencapai 97,16 %. 2.

Bahwa pelaksanaan tugas administrasi perkara di Pengadilan Agama Marisa berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, meskipun masih terdapat kesalahan yang perlu segera diperbaiki dan disempurnakan, sebagai indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari temuan Pengawas bidang perkara dan administrasi persidangan, baik yang dilakukan oleh Pengawas bidang Pengadilan Agama Marisa maupun Pengawas Bidang dari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo serta Mahkamah Agung RI.

3.

Adapun kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, realisasi / pelaksanaan dan pelaporan anggaran telah dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tepat sasaran serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih terdapat temuan-temuan dalam hal administrasi dari tim pengawas saat ini telah ditindaklanjuti dan dilaporkan.


44

B. Saran 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Marisa. 2.

Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Peradilan Agama baik teknis maupun non teknis untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan namun ada beberapa indikator kinerja yang

belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun

berikutnya.

Marisa, 02 Februari 2015 Ketua Pengadilan Agama Marisa

RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH. NIP. 19530731 198003 1 005


45

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MARISA

KETUA RisyamKamtoko, S.Ag, MH WAKIL KETUA Drs.Nasradin Pampang, SH, MH

MAJELIS H A K I M 1. 2. 3. 4.

PANITERA/SEKRETARIS

Himawan Tatura Wijaya, S.HI Ulfah, S.Ag, MH Royana Latif,S.HI Helvira, S.HI

Drs.Suharlis Hulawa WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Dra. Martin Umar, SH

Rahmanto Bilodatu,SH

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD HUKUM

KAUR KEU. & PERENC.

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR UMUM

Fikri Amiruddin, S.Ag

-

Lutfiyah, S.Ag.

Feri Biki, S.HI

Maya N. Rumondor, S.Kom

FandyLahay, SE

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Muhlis Yusuf Rimbawan Hasan, SH Haryono Daud, S.HI MuchtarSurury, S.HI Ramdan Ibrahim Rinda Wanni, SH Windi Pratiwi Yusuf, SE

Keterangan: : Garis Koordinasi :Garis Tanggung Jawab

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MARISA NO

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

Prosentase diselesaikan

2


mediasi

yang

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Majelis Hakim

Laporan bulanan dan laporan tahunan


Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister

Panitera/Sekretaris

Register perkara, laporan bulanan, dan Laporan Tahunan


Perbandingan antara sisa perkara yang dalam proses (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan



Perbandingan antara sisa perkara yang dimininutasi dandisampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)


3

Peningkatan Hakim

4


5

aksepbilitas

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

putusan


Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un- 1) dikali seratus persen

Hakim Majelis


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yangdiajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris



Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/Sekretaris


d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.



e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat




Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk



6


b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling



c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan

Kepanitera/ Kesekretariatan



Perbandingan antara SDM tehnis yang diajukan untuk mengkuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersetifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, dan lain-lainPerikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengkuti diklat

Panitera/Sekretaris



- Perbandingan antara SDM Non tehnis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersetifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang/jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat

Ketua dan Panitera/sekretaris


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


Laporan hasil pengaduan masyarakat

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan hasil kegiatan pengawasan melekat

- Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikan dengan jumlah yang mengikuti diklat

7


a. Prosentase masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase ditindaklanjuti

pengaduan

temuan

yang

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2012 – 2014 PENGADILAN AGAMA MARISA Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasanya terpenuhi 2. Para pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Marisa memenuhi butir 1 dan 2 TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2012

2013

2014

1


Prosentase mediasi yang diselesaikan

100%

100%

10 %

2



100%

100%

90 %


100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 3



4

Peningkatan efektifitas pengelolaan

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

Penyelesaian perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


35

45

50

100%

100%

100%


100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat


100%

100%

100%

terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang 100%

100%

100%

70%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


5

keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 6

7



Ketua,

Marisa, 2 Februari 2015 Panitera/Sekretaris,

Risyam Kantoko, S.Ag, MH. NIP. 19530731 198003 1 005

Drs.Suharlis Hulawa NIP. 19670927 199403 1 003

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA MARISA Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasanya terpenuhi 2. Para pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Marisa memenuhi butir 1 dan 2 TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

1


Prosentase mediasi yang diselesaikan

1%

2%

3%

4%

5%

2



95 %

96 %

96 %

96 %

96 %


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 3



4

Peningkatan efektifitas pengelolaan

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

penyelesaian perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


50

65

70

75

80

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat


100%

100%

100%

100%

100%

terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


5

Keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 6

7



Ketua,




RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN ANGGARAN 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Peningkatan upaya mediasi

2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA

penyelesaian Presentase diselesaikan

mediasi

TARGET yang

1

Penyelesaian a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Presentase yang tidak putusan hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Presentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan kasasi dan PK perkara yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan aksesbilitas a. Presentase perkara prodeo masyrakat terhadap peradilan yang diselesaikan (acces to justice) b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Peningkatan Kualitas SDM a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

95 100 100 100

98

100

100 50 100

100 100 100 100

100 100

7.

Peningkatan Pengawasan

Kualitas a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

Ketua,

RisyamKantoko, S.Ag, MH. NIP. 19530731 198003 1 005

100 100



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MARISA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs.Suharlis Hulawa

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Marisa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Risyam Kamtoko, S.Ag, MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Marisa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua,




PENETAPAN KINERJA TAHUNAN


SASARAN STRATEGIS

1.


2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA


mediasi

TARGET yang

1


95 100 100 100

98

100

100 50 100

100 100 100 100

100 100

7.



Ketua,


100 100

Marisa, 2 Februari 2015 . Panitera/Sekretaris,




SASARAN STRATEGIS

1.


2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA


mediasi

TARGET yang

2


96 100 100 100

98

100

100 65 100

100 100 100 100

100 100

7.



Ketua,


100 100





SASARAN STRATEGIS

1.


2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA


mediasi

TARGET yang

3


96 100 100 100

98

100

100 70 100

100 100 100 100

100 100

7.



Ketua,


100 100





SASARAN STRATEGIS

1.


2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA


mediasi

TARGET yang

4


96 100 100 100

98

100

100 75 100

100 100 100 100

100 100

7.



Ketua,


100 100





SASARAN STRATEGIS

1.


2.

Peningkatan perkara

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA


mediasi

TARGET yang

5


96 100 100 100

98

100

100 80 100

100 100 100 100

100 100

7.



Ketua,


100 100



KATA PENGANTAR. dan karunia-nya Pengadilan Agama Marisa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan ini

Recommend Documents