Kata Pengantar. Pengadilan Agama Krui LAPORAN TAHUNAN Bismillahirrahmanirrahim

Pengadilan Agama Krui

LAPORAN TAHUNAN 2016

Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016. Penyusunan laporan ini berdasarkan format laporan tahunan yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI., dengan surat Nomor : 324/SEK/OT.01.2/II/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016, dan berhasil disusun berkat usaha/kejasama seluruh tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Krui tahun 2016. Laporan tahunan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui selama satu tahun, dan pertanggungjawaban realisasi program kerja, pelaksanaan tugas-tugas bidang yustisial kepaniteraan dan kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan tahun 2016. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan disusun dengan sebaik baiknya, tetapi masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik, saran dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan tahunan ini akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya. Liwa, 30 Desember 2016 Ketua

Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103 199403 1 006

i



Daftar Isi KATA PENGANTAR ……………………………………….................…...…….

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….............……..

ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….............…..

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………….............……..

1

B. Visi dan Misi ……………………………………………............…….

2

C. Rencana Strategis ………………………………..............………….

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………..............………..

7

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)……...................................

17

1. Bidang Kepaniteraan ………………………………..................….

18

2. Bidang Kesekretariatan ……………….........................………….

19

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )…....................................

20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………............………………

23

A. Sumber Daya Manusia ………………………...................................

23

1. Profil Sumber Daya Manusia ...……………………..................….

23

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....……………..................….

25

3. Mutasi …….………….………………………………..................….

26

3. Promosi ………….………………………………..................…. ….

30

4. Pensiun ……………….………………………………..................….

30

B. Keadaan Perkara ………………………………...................................

31

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………...................................

37

D. Pengelolaan Keuangan …………….…………...................................

42

E. Dukungan Teknologi Informasi ……..…………...................................

46

F. Regulasi Tahun 2015 ………….……..…………...................................

50

BAB IV PENGAWASAN …………………………………………............………….

55

A. Internal ……………………………………………...................................

55

B. Evaluasi …..………………………………………...................................

58

ii



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………................……

60

A. Kesimpulan …………….………………………………............………

60

B. Rekomendasi ………….............………………………………………

61

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran I

Struktur Organisasi

Lampiran II SKP Lampiran III Matrik Laporan Perkara Lampiran IV Matrik Laporan Keuangan Lampiran V Laporan SIMAK BMN

ii



Bab I Pendahuluan Penyusunan Laporan Tahunan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan selama setahun. Hal ini menjadi salah satu upaya sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya. Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

A.

Kebijakan Umum Peradilan Amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP MPR

RI Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan khususnya masalah hukum, menyebutkan bahwa penanggulangan krisis di bidang hukum ditujukan demi tegak dan terlaksananya hukum, dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat dengan jalan meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan hukum, memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia melalui penegakan hukum bagi seluruh masyarakat. Ketua

Mahkamah

Agung

menginstruksikan

melalui

KMA

nomor

KMA/015/Ins/VI/1998, agar seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja redisiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan

1



langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan mertabat peradilan. Lebih jauh Ketua Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini menunjukan keseriusan Mahkamah Agung dalam menegakkan dan meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan secara berkesinambungan. Hal ini sangat perlu dilakukan tidak saja dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, tetapi juga dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada karyawan pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibarengi dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Krui telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B.

Visi dan Misi Sebelum dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Agama Krui perlu disampaikan

Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, agar ada kesesuaian Visi dan Misi yang dicanangkan.

2



Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, sedangkan untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum; 3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan, dan 4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah: “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Yang Bersih, Berwibawa, Dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum”, sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah: 1.

Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. 3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat. 5. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan. 6.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

Dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini maka disusun Visi dan Misi Pengadilan Agama Krui yang tentunya sebagai realisasi dari Visi dan Misi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar ada kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan dan program kerja Pengadilan Agama Krui. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Krui yang modern menuju Badan Peradilan Yang Agung “, Sedangkan misi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pelaksanaan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan; 4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan;

3

Pengadilan Agama Krui C.


RENCANA STRATEGIS Pengadilan Agama Krui telah menyusun suatu rencana strategis yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2015 – 2019 yang memberi arah organisasi dan seluruh pegawai, untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses penyusunan rencana stratejik ini telah ditetapkan secara bersama-sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Krui. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan rencana strategis dan capaian kinerja untuk tahun 2016. Untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui tersebut di atas dijabarkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Krui tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut: 1.

Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2015 – 2019. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Agama Krui dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan satker Pengadilan Agama Krui mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai rencana strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut :

4



1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel 2. Meningkatkan pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Krui 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Krui 2.

Sasaran Sasaran strategis Pengadilan Agama Krui merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan (performance plan). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

3.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan perangkat kebijakan dari pimpinan organisasi yang diimplementasikan dalam programprogram kerja sehingga tujuan dan sasaran strategis tersebut tergambar dalam program kerja kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan rencana kinerja tahunan.

5



Adapun kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Krui adalah :  Meningkatkan fungsi IT secara maksimal dan mendorong penyelesaian beban pekerjaan dengan modul schedule time.  Mengefektifkan lembaga mediasi.  Mendorong terselenggaranya diklat, baik di bidang teknis yudisial maupun bidang kesekretariatan.  Mengikutsertakan aparatur peradilan baik ke setiap diklat reguler ataupun ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Sedangkan program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah :  Mengaktifkan Penggunaan Aplikasi SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ) dan membuka akses internet serta membuat kartu kendali perkara.  Melakukan eksaminasi dengan eksaminator.  Penyuluhan hukum kepada masyarakat.  Melakukan pengkajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.  Melakukan study banding terutama bidang ekonomi syari’ah.  Mengusulkan pengadaan fasilitas gedung dan rumah dinas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam komponen belanja modal disertai data pendukung.  Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat terutama pencari keadilan.  Meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi kerja.  Mengaktifkan sistem informasi managemen kepegawaian (simpeg) dan mengoptimalkan karir pegawai.  Menertibkan administrasi keuangan.  Melengkapi fasilitas kantor yang dibutuhkan dengan skala prioritas dan mengoptimalkan penggunaannya, serta pelaporannya.  Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan dan pengarsipannya.

6



Bab II Struktur Organisasi ( Tupoksi ) Tugas Pokok Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Krui diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49; dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: "Pengadilan Agama

bertugas

dan

berwenang

Menerima,

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a)Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah,(e) Wakaf, (f) Zakat,(g) Infaq,(h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syari’ah". Selanjutnya, pada Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; dan Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang ; dan selanjutnya pada Pasal 52 A, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Pengadilan Agama Krui, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya, selain melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah di atur oleh Undang-Undang juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya, yaitu sebagai penyelenggara administrasi umum, kepegawaian organisasi dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan/Umum. Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :. 1.

Unsur Pimpinan Pimpinan Pengadilan Agama Krui pada akhir Tahun 2016 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

7



Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui. 2.

Unsur Pelaksana Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama.

3.

Unsur Pembantu Pimpinan Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera dan sekretaris pengadilan

agama.

Adapun

unit

penunjang

dan

pendukung

untuk

melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan. a.

Kepaniteraan Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi

perkara

baik

sebelum

persidangan

maupun

setelah

persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Panitera dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan; dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara - perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).

8

Pengadilan Agama Krui b.


Kesekretariatan Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Umum dan Keuangan; dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masingmasing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan pegawai pengadilan Agama Krui dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Ketua a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4) 5)

Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan agama. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 9) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilan agama. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama. 12) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk hakim dan panitera/sekretaris. 13) Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum. 14) Mengitsbatkan kesaksian ru’yat al-hilal. 15) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.

9



b. Tugas Tambahan 1) Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama. 2) Menunjuk hakim untuk membantu membuat gugatan atau permohonan secara lisan. 3) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan. 4) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 5) Menetapkan panjar biaya perkara. 6) Menetapkan kebijakan di bidang keuangan. 7) Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi. 8) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan. 9) Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari’ah. 10) Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas. 2. Wakil Ketua a. Tugas Pokok 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan . 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian : 3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh sekertaris, kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, kepala sub bagian Umum dan keuangan serta kepala sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yang dilaporkan kepada ketua. 4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja. 5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan . 6) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan 7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa 8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya.

10



9) Memomitarimg perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan 10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya 11) Membuat jadwal persidangan (court callender) 12) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua. 14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan. 3. Panitera a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4)

Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan. Menyusun dan menjadwalkan program kerja bidang Kepaniteraan. Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan. 5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengadakan rapat dinas. 7) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 9) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. 12) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan. 13) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. 14) Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15) Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar, biaya, register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 16) Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti. 17) Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait.

11



b. Tugas Tambahan 1) Menerima biaya-biaya pengadilan. 2) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. 3) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama. 4) Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai. 5) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk wakil panitera, jurusita, jurusita pengganti, dan staf. 6) Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua. 7) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang. 4. Sekretaris a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan. 3) Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB). 4) Menyusun dan menjadwalkan program kerja. 5) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kesekretariatan. 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 10) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan. 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 12) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. 13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan. 14) Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan mengatur tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. 15) Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan. 16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kesekretariatan. 17) Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kesekretariatan. 18) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan.

12



19) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk para Kasubbag. 20) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 21) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 5. Panitera Muda Permohonan a. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas permohonan. 5) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pelaksana permohonan. 6) Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan. 7) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. 8) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 11) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya. 12) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara permohonan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara permohonan. 3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon 6. Panitera Muda Gugatan a. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas gugatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan.

13



8) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 9) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 10) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 12) Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkas - berkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 13) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan dengan perkara gugatan. 14) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 15) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara gugatan dan laporannya. 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan berkenaan dengan perkara gugatan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan. 3) Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat 7. Panitera Muda Hukum a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 10)

Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama. Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumen produk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputuskan. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang meminta atau memerlukan. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan hukum.

14



11) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 12) Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan serta mempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangka transparansi. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Melaporkan kegiatan keperkaraan kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan. 15) Menyiapkan, mengonsep, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III. 2) Membuat DP3 Jurusita Pengganti. 3) Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian. 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Administrasi Umum dan Keuangan. 2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor. 3) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan keuangan. 4) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umum dan keuangan. 5) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidang Umum dan keuangan. 6) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum dan Keuangan. 8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan. 9) Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara (kekayaan negara). 10) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 12) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

15



9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Kepegawaian. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang kepegawaian. 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian. 5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian. 8) Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistik kepegawaian. 9) Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai. 10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian. 12) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris. 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Perencanaan, IT dan Pelaporan. 2) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksnaan, Program dan anggaran. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun. 4) Melaksnakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik. 5) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 8) Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan dan SAKIP. 9) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT. 11) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

16



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 KE TUA

Drs. AMINUDDIN HAKIM 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

WAKIL KETUA

MUHAMMAD IDRIS, S.Ag SUPRIYANTO, S.Ag, Msi AKHMAD NAJIN, S.Ag H. AHMAD JAJULI, SHI NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI,MH ALAMSYAH, SHI, SH, MH ROMI MAULANA, SHI

Drs. ARIPIN, SH, MH

PANITERA

SEKRETARIS

Drs. RIDUANSYAH

AGUSTIANSYAH SALIM, SH

PANMUD HUKUM

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

Ksb Perencanaan, TI & Pelaporan

Ksb Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Ksb Umum dan Keuangan

H. SUMARJO

Dra. ARWANI,SH

-

HERMAN.S.S.Kom, MM

MUKHLIS, SHI

MEILINA Y, S.Kom

-

-

MASHURI, SHI

SITI WARYANI

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI 1. RAHMAWATI, SH, MHI 2. DEFI TRI ANDARI, SH 3. A. SYUYUKHI, SH JURU SITA 1.. A. JUANDA 2. YUSI IRAWAN JURU SITA PENGGANTI 1. M. NIZAR 2. FITRI NURHAYATI 3. SAMHARUDIN PRANATA PERADILAN

A.

KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN ARSIPARIS PUSTAKAWAN PRANATA KOMPUTER BENDAHARA

Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur

17



tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan. 1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan sebanyak 25 SOP meliputi : a. SOP Perkara Gugatan Tingkat Pertama b. SOP Perkara Permohonan c. SOP Perkara Prodeo d. SOP Perkara Verzet e. SOP Penerimaan Perkara Banding f.

SOP Penerimaan Perkara Kasasi

g. SOP Penerimaan Perkara PK h. SOP Eksekusi Perkara RIIL i.

SOP Eksekusi Lelang

j.

SOP Pengembalian Sisa Panjar

k. SOP Pendaftaran Surat Kuasa l.

SOP Laporan Perkara Tahunan, Caturwulan dan Tahunan

m. SOP Pengarsipan Berkas Perkara n. SOP Laporan dan Penanganan Pengaduan o. SOP Laporan Triwulan Pengaduan p. SOP Pelayanan Informasi q. SOP Prosedur keberatan atas pelayanan informasi r.

SOP Laporan Tahunan Pelayanan Informasi

s. SOP JS / JSP Panggilan Sidang t.

SOP JS / JSP Bantuan Panggilan Sidang

u. SOP JS / JSP PBT isi Penetapan Putusan v. SOP JS / JSP PBT pernyataan banding / Kasasi / PK w. SOP JS / JSP Penyerahan Memori Banding/ Kasasi / PK x.

SOP JS / JSP Kontra Memori Banding / Kasasi / PK

y. SOP JS / JSP Pemberitahuan Inzage

18



2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :  Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. SOP Pemberian Izin Cuti b. SOP Kenaikan Pangkat. c.

SOP Pengisian Jabatan

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala e. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP 3 ) f.

SOP Pengambilan Sumpah dan Pelantikan

g. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian  Bagian Umum dan Keuangan a. SOP Penerimaan Surat Masuk b. SOP Pengelolaan Surat Keluar c.

SOP Penyediaan ATK

d. SOP Pengiriman ATK e. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan f.

SOP Peminjaman Buku Perpustakaan

g. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan h. SOP Pengajuan Remunerasi i.

SOP Pencairan Gaji Induk

j.

SOP Pencairan Gaji Susulan Dan Kekurangan Gaji

k.

SOP Pencairan Gaji Ke 13

l.

SOP Kenaikan Gaji Berkala

m. SOP Pencairan Uang Makan n. SOP Pencairan Uang Lembur o. SOP Pelaporan Keuangan p. SOP PNBP dan Pelaporan PNBP q. SOP Pencairan Uang Persediaan ( UP ) r.

SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan ( GUP )

s.

SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran

19



 Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan a. SOP Perencanaan Anggaran b. SOP Penyusunan DIPA c.

SOP Pengajuan DIPA

d. Sop Pengelolaaan Website Secara lengkap Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat dilihat pada website Pengadilan Agama Krui (http://pa-krui.go.id). B.

Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan

dicapai oleh seorang PNS. Penilaian prestasi kerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip: a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipatif; e. Transparan Adapun untuk Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: a. SKP; b. Perilaku Kerja Penilaian SKP sebagaimana meliputi aspek: a. Kuantitas; b. Kualitas; c. Waktu; dan d. Biaya. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a. Orientasi pelayanan; b. Integritas; c. Komitmen; d. Disiplin; e. Kerjasama; f. Kepemimpinan.

20



Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Adapun untuk bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen). Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. Pada awal tahun 2016 seluruh pegawai Pengadilan Agama Krui membuat dan menyusun target kinerja berdasarkan tahun lalu yang kemudian ditetapkan. Akhir tahun 2016 target dan realisasi tersebut dibandingkan sehingga dapat dilihat nilai dari Sasaran Kinerja Pegawai tersebut. Pada awal tahun 2016 Pengadilan Agama Krui telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sejumlah 26 Pegawai

dengan rincian sebagai berikut: 1. SKP Ketua Jumlah 1 Pegawai An. Drs. Aminuddin 2. SKP Wakil Ketua Jumlah 1 Pegawai An. Drs. Aripin, SH, MH 3. SKP Hakim 7 Pegawai An : a. Muhammad Idris, S.Ag b. Supriyanto, S.Ag, MSi c. Ahmad Najin, S.Ag d. H. A. Jajuli, S.HI e. Nihayatul Istiqomah, SHI, MH f. Alamsyah, SHI, SH, MH g. Romi Maulana, SHI 4. SKP Panitera 1 pegawai An. Drs. Riduansyah 5. SKP Sekretaris 1 pegawai An. Agustiansyah Salim, SH 6. SKP Panitera Muda Hukum 1 pegawai An. H. Sumarjo 7. SKP Panitera Muda Gugatan 1 pegawai An. Dra. Arwani 9. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan 1 pegawai An. Meilina Yulien, S. Kom 10. SKP Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 pegawai An. Mukhlis, SHI. 11. SKP Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 pegawai An. Herman. S, S. Kom 12. SKP Panitera Pengganti 3 pegawai An : a. Rahmawati, SH, MHI b. Defi Tri Andari, SH c. Ahmad Syuyukhi, SH

21



13. SKP Jurusita 2 pegawai An. a. Juanda b. Yusi Irawan 14. SKP Jurusita Pengganti 3 pegawai An : a. M. Nizar b. Fitri Nurhayati c. Samharudin 15. SKP Staff 2 pegawai An : a. Mashuri, SHI b. Siti Waryani

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 rata-rata memiliki nilai baik karena realisasi atau capaian kinerja sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada awal tahun. Capaian kinerja tersebut didukung pula oleh kualitas dan mutu yang baik, hanya mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil tidak ada kesalahan besar dan masih dalam standar yang telah ditentukan. Dalam hal penilaian perilaku kerja pegawai Pengadilan Agama Krui dilihat dari segi

orientasi

pelayanan,

integritas,

komitmen,

disiplin,

kerja

sama

dan

kepemimpinan memiliki nilai rata-rata baik. Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal serta memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam bekerja.

22



Bab III Pembinaan dan Pengelolaan A.

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus

mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Krui pada tahun 2016 dipaparkan sebagai berikut : 1. Profil Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2016 seluruhnya berjumlah 20 ( Dua Puluh ) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 7 ( Tujuh ) orang hakim, Panitera sebanyak 1 orang, Panitera Muda sebanyak 2 (dua ) orang, Panitera Pengganti sebanyak 3 (tiga) orang, Juru Sita sebanyak 2 (satu) orang, Jurusita Pengganti sebanyak 3 ( tiga) orang. Ditinjau dari jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, komposisinya sebagai berikut: 1)

Hakim ( termasuk ketua dan wakil ketua ) : a.

Menurut jenis kelamin: - Laki-laki : 8 orang - Perempuan : 1 orang

b.

Menurut umur: - Umur 30 s.d. 40 tahun : 5 orang - Umur 40 s.d. 50 tahun : 2 orang - Umur 51 s.d. 60 tahun : 2 orang

c.

Menurut tingkat pendidikan - Strata 1 (S1) : 5 orang - Strata 2 (S2) : 4 orang

23

Pengadilan Agama Krui d.


Menurut golongan/kepangkatan - Golongan IV/b : 2 orang - Golongan IV/a : 2 orang - Golongan III/d : 1 orang - Golongan III/c : 3 orang - Golongan III/b : 1 orang

2)

Panitera : 1 orang

3)

Panitera Muda Gugatan : 1 orang

4)

Panitera Muda Permohonan : - ( Jabatan masih kosong )

5)

Panitera Muda Hukum : 1 orang

6)

Panitera Pengganti ( termasuk panitera dan panmud ): a.

Menurut jenis kelamin - Laki-laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang

b.

Menurut umur - Umur 30 s.d. 40 : 3 orang - Umur 40 s.d. 50 : 1 orang - Umur 50 s.d. 60 : 2 orang

c.

Menurut tingkat pendidikan - SMA

: 1 Orang

- Strata 1 (S1) : 4 orang - Strata 2 (S2) : 1 orang d.

Menurut Golongan/Kepangkatan - Golongan III : 6 orang

8)

Jurusita/ Jurusita Pengganti: a.

Menurut jenis kelamin - Laki-laki : 4 orang - Perempuan : 1 orang

b.

Menurut umur - Umur 20 s.d 30 : 1 orang - Umur 31 s.d. 40 : 2 orang - Umur 51 s.d. 58 : 2 orang

24

Pengadilan Agama Krui c.


Menurut tingkat pendidikan - SMA : 5 Orang

d.

Menurut Golongan/Kepangkatan - Golongan III : 2 orang - Golongan II : 3 orang

10) Staf Panitera Muda Gugatan : 1 orang 11) Staf Panitera Muda Permohonan : - orang 12) Staf Panitera Muda Hukum : - orang

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis yudisial berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubbag, 1 orang staf kesekretariatan, yang rinciannya sebagai berikut : 1)

Sekretaris : 1 orang

2)

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala : 1 orang

3)

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan : 1 orang

4)

Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan : 1 orang

5)

Staf Kepegawaian : - orang

6)

Staf Keuangan : 1 orang

7)

Staf IT : - orang

8)

Pegawai Honorer Keamanan : 1 orang

9)

Pegawai Honorer Kebersihan : 1 orang

10) Pegawai Honorer Supir : 2 orang 11) Pegawai Honorer Pramubakti : 4 orang 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Kebutuhan (demand) atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi baik dari segi kuantitas atau jumlah saja tetapi juga menyangkut soal kualitas, dan pemenuhan akan kebutuhan sumber daya manusia ini sedikit banyak akan mempengaruhi produktivitas organisasi.

25



Sebagaimana diketahui dan dirasakan pada setiap Pengadilan Agama yang lain bahwa kurang memadainya sumber daya manusia yang adalah suatu kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi di Pengadilan Agama Krui. Sumber daya manusia Teknis Yudisial sangat mendukung kinerja Peradilan secara keseluruhan, karenanya kuantitas ikut menentukan kualitas kinerja peradilan secara keseluruhan. Jumlah Panitera Pengganti pun sampai dengan saat ini belum menunjukkan kondisi ideal dibandingkan dengan jumlah perkara yang terua meningkat setiap tahun dan pada tahun 2016 rata-rata perbulan sebanyak 25 perkara, dimana seharusnya satu Majelis Hakim di-backup oleh beberapa orang Panitera Pengganti, namun kondisi yang ada dengan banyaknya perkara yang diterima dan jumlah Paniter Pengganti yang belum memadai sehingga beban kerja Panitera Pengganti menjadi overload sehingga acap kali pengetikan berita acara persidangan dan minutasi berkas perkara tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, begitupun yang terjadi dalam jabatan Jurusita dan Jurusita pengganti yang masih sangat kekurangan. Kondisi ini tentu saja kurang mencerminkan keadaan yang ideal akan tetapi Pengadilan Agama Krui akan terus berupaya mengadakan perbaikan – perbaikan secara inovatif untuk masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dengan cara memaksimalkan staf yang ada ataupun dengan cara memaksimalkan bantuan karyawan honor sehingga beban kerja yang ada menjadi seimbang dengan petugas pelaksana dilapangan yang bermuara pada terwujudnya prinsip pelayanan peradilan yang cepat dan professional, sehingga mampu memenuhi ekspektasi para pencari keadilan dan terlaksananya tata peradilan secara baik dan benar serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. 3. Mutasi Mutasi kepegawaian adalah perubahan mengenai seorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain. Mutasi pegawai merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian. Pada dasarnya mutasi sangat terkait dengan kegiatan promosi. Mutasi diarahkan sebagai sarana promosi untuk penyegaran bagi pegawai. Tujuan adanya mutasi yaitu untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan. Dalam hal terjadi kekosongan formasi dalam suatu pengadilan

26



maka kekosongan tersebut tentunya harus diisi agar proses pelaksanaan fungsi yudisial di pengadilan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier serta peningkatan mutu pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Agama Krui, serta untuk memperlancar jalannya organisasi dan manajemen Pengadilan Agama Krui maka dipandang perlu untuk membentuk tim promosi dan mutasi yang merupakan suatu badan yang membidangi tentang jabatan dan kepangkatan

yaitu

Badan

Pertimbangan

Jabatan

dan

Kepangkatan

(Baperjakat). Sebagai kekuatan hukumnya diterbitkanlah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui tertanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor: W8A4/751/OT.01.3/VII/2016. Tim Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berpedoman pada aturan – aturan yang normatif. Di samping itu, profesionalisme calon yang akan diangkat harus benar-benar telah dianalisa tingkat pengetahuan dan kemampuannya. Susunan keanggotaan Baperjakat tahun 2016 tersebut terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. Aripin, SH sebagai Ketua Mukhlis, SHI sebagai Anggota Muhammad Idris, S.Ag sebagai Anggota Supriyanto, S.Ag, Msi sebagai Anggota Akhmad Najin, S.Ag sebagai Anggota Drs. Riduansyah sebagai Anggota Agustiansyah Salim, SH sebagai Anggota

Tugas Tim Baperjakat : 1. Menganalisis jabatan yang lowong 2. Menganalisis data pegawai yang layak di proses 3. Menyiapkan bahan pembahasan/ pertimbangan pangkat dan jabatan yang ditetapkan 4. Menyusun konsep surat usulan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional Dalam Rapat Tim Baperjakat memperhatikan : 1. Senioritas 2. Kepangkatan/ Golongan 3. Lamanya bertugas di satker 4. Pendidikan formal dan diklat yang telah dilalui

27



5. Profesional pada bidang yang akan ditempatinya (minimal ada analisa terhadap calon yang diusulkan) terkait erat dengan prestasi serta integritas yang bersangkutan 6. Formasi yang ada pada Pengadilan Agama Krui 7. Pengisian para pejabat yang dimaksud 8. Tindakan

Administratif:

adanya

sanksi

bagi

PNS

yang

melakukan

pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam disiplin atau kode etik profesinya. Mutasi Pegawai terdiri dari beberapa butir kegiatan sebagai berikut : 1. Mutasi Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah. Kegiatan mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Krui : a.

Menginventarisir dan menyiapkan daftar pegawai yang akan diusulkan naik pangkat

b.

Menyiapkan dan memeriksa berkas usul kenaikan pangkat

c.

Menyiapkan nota usul kenaikan pangkat

d.

Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Untuk tahun 2016 Pegawai Pengadilan Agama Krui yang telah memenuhi syarat dan dapat diberi kenaikan pangkat sebanyak 4 orang dengan rincian : NO

PERIODE

KNP (DARI – KE)

1

II / a – II / b

2

II / b – II / c

3

II / c – II / d

4

II / d – III / a

5

III / a – III / b

6

III / b – III / c

7

III / c – III / d

8

III / d – IV / a

9

IV / a – IV/ b

10

IV / b – IV/ c

11

IV / c – IV/ d

12

IV / d – IV/ e

01-04-2016

01-10-2016

2 2

KETERANGAN

Kasubbag Kepegawaian dan Panitera Pengganti Hakim dan Sekretaris

28



2. Mutasi Jabatan Mutasi jabatan adalah pengangkatan / pemberhentian pegawai dalam suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Di lingkungan Pengadilan Agama Krui mutasi jabatan melibatkan Tim Promosi dan Mutasi/ Tim Baperjakat seperti tertulis dalam uraian sebelumnya. Kegiatan mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Krui dalam Pengangkatan jabatan Struktural : a. Menyusun daftar jabatan yang lowong b. Menyusun data pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan diangkat dalam jabatan struktural 3. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan struktural 4. Menyusun naskah sumpah pengangkatan dalam jabatan struktural Kegiatan mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Krui dalam pengangkatan jabatan Fungsional : 1. Menyusun data pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan diangkat dalam jabatan fungsional 2. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan fungsional 3. Menyiapkan naskah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional (untuk jabatan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama seperti jabatan Jurusita Pengganti) 4. Menyusun naskah sumpah pengangkatan dalam jabatan fungsional Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Krui yang pindah tempat kerja sebanyak 1 orang yaitu : No

Nama / Nip

1

Rusdi, S.Ag, MH

2

Ellina. AR, SH

Jabatan Lama Hakim PA Krui

Panitera PA Krui

Jabatan Baru Hakim

PA

TMT

Arga 1

Feb

Makmur

2016

Panitera

PA 1 Juli 2016

Kotabumi

Data Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Pengadilan Agama Krui sebanyak 2 orang yaitu :

29

Pengadilan Agama Krui No 1

Nama / Nip

LAPORAN TAHUNAN 2016 Jabatan Lama

Romi Maulana, Hakim PA Tarempa

Jabatan Baru

TMT

Hakim PA Krui

22 Jan 2016

Jurusita PA Krui

15 April 2016

SHI 2

Yusi Irawan

Jurusita PA Kalianda

4. Promosi Promosi merupakan pemantapan dan peningkatan karir pegawai dari suatu kedudukan, pangkat atau jabatan ke kedudukan, pangkat atau jabatan yang lebih tinggi. Setiap pegawai berhak untuk mendapatkan promosi, namun hal tersebut tentunya terkait erat dengan prestasi serta integritas yang bersangkutan. Promosi dapat terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu : 1. Kenaikan Jabatan, Pangkat/Golongan/Ruang 2. Kepercayaan untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional pengadilan 3. Kenaikan kedudukan dalam jenjang pengadilan yang lebih tinggi Pada tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Krui yang mengalami mutasi jabatan sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut : No

Nama / Nip

1

Drs. Riduansyah

Jabatan Lama Wakil

Jabatan Baru

Panitera Panitera PA Krui

TMT 1 Juli 2016

PA Krui 2

Samharudin

Staff Bag Umum

Jurusita Pengganti

22 Jan 2016

5. Pensiun Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906). Untuk tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Krui tidak ada Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

30



B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Krui pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 438 perkara yang terdiri dari 379 perkara Gugatan, 58 perkara Permohonan dan 1 Perkara Itsbat Hilal. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan jumlah perkara sebanyak 22 perkara.

Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2016 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

NO

BULAN

1

JUMLAH DITERIMA

Lain – Lain

Gugatan

Permohonan

Januari

44

5

-

2

Februari

28

3

-

3

Maret

23

3

-

4

April

25

6

-

5

Mei

20

5

-

6

Juni

15

2

1

7

Juli

37

5

-

8

Agustus

42

1

-

9

September

43

11

-

10

Oktober

49

4

-

11

November

33

10

-

12

Desember

20

3

-

379

58

1

JUMLAH

Dari perkara yang diterima tahun 2016 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut :

31



NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Gugat

294

2

Cerai Talak

81

3

Itsbath Nikah

44

4

Izin Poligami

2

5

Pembatalan Perkawinan

-

6

Permohonan Ahli Waris

-

7

Harta Bersama

2

8

Dispensasi Nikah

14

9

Itsbat Hilal

1 JUMLAH

438

1.1. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara sebanyak 438 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2015 sebanyak 67 perkara, jumlah keseluruhan 505 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 442 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 63 perkara. Dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

N o

Sisa Perkara Tahun 2015

Perkara Masuk Tahun 2016

Perkara diputus Tahun 2016

Sisa Perkara Tahun 2016

67

380

386

61

2 Permohonan

-

58

56

2

Jumlah

67

438

442

63

Jenis Perkara

1 Gugatan

Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

32

Pengadilan Agama Krui NO


KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Dikabulkan

406

2

Dicabut

19

3

Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

4

4

Digugurkan

9

5

Dicoret dari register

-

6

Ditolak

2

7

Lain - Lain

2 JUMLAH

442

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat kenaikan jumlah perkara yang diputus sebanyak 52 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk sebanyak 416 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 41 Perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 390 perkara, sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 67 perkara, sedangkan pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk sebanyak 438 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 67 perkara dan yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 442 perkara sisa yang belum diputus 63 perkara, dengan rincian : -

Perkara Ghaib sebanyak 34 perkara,

-

Perkara Tabayun sebanyak 10 perkara,

-

Perkara biasa sebanyak 17 perkara

-

Perkara Permohonan sebanyak 2 Perkara

1.2. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut :

33

Pengadilan Agama Krui NO


KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1 2

Zina Mabuk

25

3

Madat

9

4

Judi

5

5

Meninggalkan salah satu pihak

55

6 7

Dihukum Penjara Poligami

8

KDRT

9

11

Cacat Badan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus Kawin Paksa

12

Murtad

13

Ekonomi

10

16

22 131 1 89

JUMLAH

353

1.3. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO.10 TAHUN 1983 Jo PP NO.45 TAHUN 1990 Khusus perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI atau yang sejenisnya yang diterima Pengadilan Agama Krui tahun 2016 sebanyak 19 perkara, yang merupakan jumlah keseluruhan perkara yang diterima dari bulan Januari 2016 sampai dengan

Desember

2016.

Dari

perkara

tersebut

yang

telah

diputus/diselesaikan sebanyak 18 perkara sehingga sampai akhir tahun 2016 menyisakan perkara sebanyak 1 perkara. 1.4. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 353 eksemplar.

34



1.5. PENANGANAN PERKARA PRODEO dan SIDANG KELILING Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan di Peradilan Agama, MA RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo dan Sidang Keliling untuk masing-masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Krui dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Krui tahun 2016 sebanyak 5 perkara yang dimohonkan, dan realisasi penyerapan anggaran penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 1.750.000,(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%. Sedangkan Untuk pelaksanaan sidang Keliling Pengadilan Agama Krui mendapatkan dana dari Dipa Tahun 2016 sebesar Rp. 43.800.000,- ( Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) yang pelaksanaan sidangnya dilaksanakan di daerah Way Tenong dan Krui Kab. Pesisir Barat yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Krui dan dari dana sebesar Rp. 43.800.000,- ( Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) telah terserap sepenuhnya atau 100 % 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Jumlah Majelis Pengadilan Agama Krui pada menjelang akhir tahun 2016 sebanyak 5 Majelis, sedangkan total Jumlah Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2016 sebanyak 505 Perkara dengan demikian Rasio atau perbandingan perkara dengan majelis hakim yaitu 1 Majelis : 101 Perkara. 3.

Putusan Yang diajukan Banding Adapun putusan yang diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara yaitu perkara nomor 305/PDT.G/2015/PA.Kr dan saat ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung :

4.

Putusan Yang diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Nihil.

35



b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Nihil. c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Nihil.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Nihil. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Nihil. 5.

Putusan Yang diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil. h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil. i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

k.

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

l.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil. m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Nihil.

36



n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil. o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil. p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil. q. Putusan Pengadilan Tk. yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Nihil. r.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Nihil.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. TANAH Lokasi Tanah Kantor Pengadilan Agama Krui terletak di Jalan Mawar No. 10 Kelurahan Way mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Baradengan luas tanah 2709 m2. Adapun status tanah tersebut pada bulan Januari 2016 pihak Pemda Kab. Lampung Barat telah menyetujui untuk menghibahkan lokasi tanah kantor tersebut kepada Pengadilan Agama Krui sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B / 102 / KPTS / II.15 / 2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dan kemudian direalisasikan penyerahan tanah kantor tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemda Kab. Lampung Barat kepada Pengadilan Agama Krui di Liwa Nomor : 030 / 385 / BA / II.15 / 2016 tanggal 2 Mei 2016 dan saat ini status tanah kantor tersebut sedang dalam proses pemecahan sertifikat di BPN Kab. Lampung Barat yang

selanjutnya

akan

dilanjutkan

pembuatan

sertifikat atas nama

Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI.

Sedangkan untuk tanah rumah dinas seluas 1920m2 yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Way mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat masih berstatus pinjam pakai dari Pemda Kab. Lampung Barat berdasarkan Surat Hak Tanah No: B/41/KPTS/01/2009.

37



Adapun aset tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Krui dengan status hak milik dengan nomor sertifikat No. 08.05.04.034.00033 yang merupakan pengadaan dari DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2008 dengan luas 900m2 bernilai Rp.171,000,000 terletak di Jalan Sumbai 5 No.10, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dan hingga saat ini lokasi tanah tersebut masih berupa tanah kosong. 2. GEDUNG DAN BANGUNAN Gedung Kantor Pengadilan Agama Krui seluas 510 M2, dibangun dengan dana dari DIPA tahun 2007 dengan nilai Rp. 1.104.019.000,00 yang terdiri dari tiga Blok dengan penataan ruangan sebagai berikut: Blok 1 diperuntukan :

1. Ruang Ketua 2. Ruang Hakim 3. Ruang Mediasi 4. Ruang Kepaniteraan ( Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Ruang Panitera Pengganti 5. Ruang Kasir 6. Ruang One Stop Service 7. Kamar Mandi / WC

Blok II diperuntukan :

1. Ruang Wakil Ketua 2. Ruang Panitera 3. Ruang Sekretaris 4. Ruang IT 5. Ruang Perpustakaan 6. Ruang JS / JSP 7. Ruang Kesekretariatan ( Wasek, Umum dan Kepegawaian ) 8. Ruang Keuangan 9. Ruang Arsip Perkara 10. Kamar mandi / WC

Blok III diperuntukan :

Ruang Sidang sekaligus ruang Pertemuan

38



Yang menjadi perhatian adalah bahwa ruang-ruang yang digunakan masih belum representatif dan kurang memadai sehingga perlu adanya penambahan gedung. Selain itu Pengadilan Agama Krui memiliki fasilitas sarana dan prasarana gedung berupa :

a. Pagar kantor Pengadilan Agama Krui yang merupakan pengadaan dari DIPA tahun 2011 senilai Rp. 163.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan kemudian Pengadaan Pagar kantor lanjutan berupa pembangunan Pos Satpam, Gapuran dan paving blok jalan lingkar PA Krui dari DIPA tahun 2012 senilai Rp. 149.000.000,-. b. 4 (empat) unit rumah dinas yang masing – masing berasal dari DIPA tahun 2009 senilai Rp. 318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas 70m2 (1 unit), Dipa Tahun 2011 senilai Rp. 214.272.000,- ( Dua Ratus Empat belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah ) dengan luas 70m2 ( 1 unit) dan DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 314.600.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan luas 54 m2 ( 2 unit ). c. Mushola yang dibangun pada tahun 2012 yang dananya berasal dari sumbangan para pegawai Pengadilan agama krui dan juga dari Muspida Kabupaten Lampung Barat serta Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

3. PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR Sampai dengan akhir tahun 2016 Pengadilan Agama Krui memiliki Peralatan sarana dan prasarana fasilitas kantor sebagai berikut:

N O 1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN Meja Kerja Kayu Kursi Kayu Kursi Besi Metal Brankas Sice Meja Resepsionis Kursi Pelastik Pot Bunga

JUMLAH

KETERANGAN

29 12 32 2 4 1 36 1

Baik 9 Baik, 3 Rusak Berat 29 Baik, 3 Rusak Berat 1 Baik, 1 Rusak Berat Baik Baik Rusak Berat Rusak Berat

39

Pengadilan Agama Krui 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Partisi Jam Elektronik Sound System Unit power Supply Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wakil Presiden Tiang Bendera Kaca Hias Dispenser Lambang Instansi Karpet Gordyin/Krai Keset Kaki Lemari Kayu Rak Kayu Filing Kabinet Besi Papan Visual/ Papan Nama White Board Peta Perforator Besar Kotak Surat Perkakas Kantor Lainnya Komputer Jaringan Lainnya Peralatan Jaringan Lainnya Alat Tenis Meja

1 1 1 2 1 1 2 3 6 6 2 9 19 1 7 1 1 2 6 1 1 2 3 2 1 1

Baik Baik Baik Rusak Berat Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Rusak Berat Baik 1 Baik, 8 Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Baik Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Baik Baik

Fasilitas Persidangan Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut :

NO

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Meja Sidang

1 Unit

Baik

2

Meja Pengacara

2 Unit

Baik

3

Kursi Pengacara

4 Unit

Baik

4

Kursi Hakim/ PP

4 Unit

Baik

5

Bendera

2 Unit

Baik

6

Kursi Pihak

2 Unit

Baik

7

Bangku Pengunjung

4 Unit

Baik

8

Pagar Pembatas

1 Unit

Baik

9

Palu Sidang

1 set

Baik

10

Alquran

1 buah

Baik

40



4. TRANSPORTASI Hingga akhir tahun 2016 jumlah kendaraan trasportasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Krui yaitu :

NO

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN Droping MA Ri / Mobil Operasional Ketua Dipa Th 2015/Mobil Operasional Wakil Ketua Pinjam Pakai dari Pemda Lambar / Mobil Operasiona Kaltor dan Operasional Sekretaris Droping MA RI / Operasional Kantor Pinjam Pakai PTA Bdl / Operasional Kantor

1

Mobil Toyota Inova

1 Unit

2

Mobil Toyota Avanza

1 Unit

2

Mobil Daihatsu Taruna

1 Unit

3

Motor Honda Mega Pro

2 Unit

Dan yang menjadi perhatian bahwa jumlah kendaraan transportasi tersebut sangat tidak memadai untuk menunjang kinerja pengadilan Agama Krui dan masih sangat dibutuhkan tambahan kendaraan dinas baik berupa Roda 4 maupun Roda 2 mengingat lokasi pengadilan Agama Krui yang jauh dari Pengadilan Tingkat banding dengan lokasi jalan yang rawan longsor. 5. PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN a. Pengadaan Untuk Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Krui mendapatkan belanja modal dengan total anggaran sebesar Rp. 212.000.000,- ( dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

KEGIATAN

NO 1

Perbaikan Jaringan Instalasi

NILAI DIPA

REALISASI

Rp. 30.000.000,-

Rp. 29.916.136

Rp. 82.000.000,-

Rp. 81.785.000

Rp. 100.000.000,-

Rp. 99.750.000

KET

Listrik 2

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

3

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ( Meubelair )

41



Semua kegiatan belanja modal tahun 2016 tersebut diatas telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

b. Pemeliharaan Pada

tahun

2016

Pengadilan

Agama

Krui

mendapatkan

anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 136.720.000 ,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 136.716.871 ,- dengan tingkat capaian 99,99 %.

NO

KEGIATAN

NILAI REALISASI

KETERANGAN

1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Rp. 47.167.881 ,-

99,99 %

Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dengan rincian Sebagai Berikut :

NO

KEGIATAN

NILAI REALISASI

KETERANGAN

1

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Rp. 89.548.990 ,-

99,99 %

c. Penghapusan Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Krui tidak melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara. D. PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2016 N O

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

3.381.835.000 412.370.000 212.000.000

3.221.375.441 409.877.581 211.451.136

160.459.586 2.492.419 548.864

95,25 99,39 99,74

4.006.205.000

3.842.704.158

163.500.869

95,91

Perkara Prodeo Sidang Keliling Monitoring Administrasi Kepaniteraan

1.750.000 43.800.000 2.000.000

1.750.000 43.800.000 2.000.000

0 0 0

100 100 100

Jumlah

47.550.000

47.550.000

0

100

DIPA 01 1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

DIPA 04 1 2 3

42



1. Belanja Pegawai - PAGU NO

MAK

1

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA PEGAWAI

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211

Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Uang Lembur

JUMLAH

PAGU ANGGARAN

1.214.376.000 21.000 102.384.000 35.532.000 29.980.000 1.464.430.000 213.822.000 78.280.000 205.920.000 12.810.000 24.280.000

3.381.835.000

- REALISASI

NO

MAK

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Uang Lembur

Jumlah

REALISASI ANGGARAN 1.201.406.000 13.739 99.587.640 32.590.980 25.540.000 1.400.185.000 172.097.735 75.751.320 184.882.000 5.105.000 24.216.000

3.221.375.414

43



- SISA NO

MAK

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

REALISASI ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Uang Lembur

Jumlah

12.970.000 7.261 2.796.360 2.941.020 4.440.000 64.245.000 41.724.265 2.528.680 21.038.000 7.705.000 64.000

160.459.586

2. Belanja Barang ( Operasional) - PAGU NO

MAK 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

524111 524113 521211 524111 521211 521211 521211 521211 521211 521111 521811 521813 521114 522111 522112 522113 523111 523112 523119 523121 521115

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Bahan Rapat kerja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Jamuan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Penyusunan Dokumen & Pelaporan SAKIP/LAKIP Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan keperluan kantor Persediaan Barang Konsumsi Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor operasional satuan kerja

JUMLAH

PAGU ANGGARAN 51.000.000 4.800.000 5.400.000 3.850.000 3.000.000 6.000.000 22.897.000 708.000 3.780.000 170.160.000 44.272.000 198.000 1.800.000 11.700.000 6.120.000 2.400.000 32.490.000 6.000.000 8.680.000 89.550.000 39.000.000

493.805.000

44



- REALISASI NO

MAK 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

524111 524113 521211 524111 521211 521211 521211 521211 521211 521111 521811 521813 521114 522111 522112 522113 523111 523112 523119 523121 521115

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Bahan Rapat kerja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Jamuan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Penyusunan Dokumen & Pelaporan SAKIP/LAKIP Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan keperluan kantor Persediaan Barang Konsumsi Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor operasional satuan kerja

JUMLAH

PAGU ANGGARAN 50.984.000 4.750.000 5.399.900 3.850.000 3.000.000 5.971.400 2.897.000 708.000 3.750.000 169.004.200 44.270.100 198.000 1.790.380 11.651.000 5.037.630 2.209.400 32.488.181 6.000.000 8.679.700 89.548.990 39.000.000

491.187.881

- SISA NO

MAK 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002

524111 524113 521211 524111 521211 521211 521211 521211 521211 521111 521811 521813 521114 522111 522112 522113 523111 523112

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Bahan Rapat kerja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Jamuan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Penyusunan Dokumen & Pelaporan SAKIP/LAKIP Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan keperluan kantor Persediaan Barang Konsumsi Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

PAGU ANGGARAN 16.000 50.000 100 0 0 28.600 0 0 30.000 1.155.800 1.900 0 9.620 49.000 1.082.370 190.600 1.819 0

45

Pengadilan Agama Krui 19 20 21

002 002 002


523119 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 521115 Honor operasional satuan kerja

300 1.010 0

JUMLAH

2.617.119

3. Belanja Modal - PAGU URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN 53 BELANJA MODAL 534161 Jaringan Listrik 532111 Pengolah Data dan Komunikasi 532111 Peralatan dan Fasilitas Kantor JUMLAH

NO 1 2 3

MAK

051 051 051

PAGU ANGGARAN 30.000.000 82.000.000 100.000.000 212.000.000

- REALISASI NO

MAK 53

1 2 3

051 051 051

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL

REALISASI ANGGARAN

534161 Jaringan Listrik 532111 Pengolah Data dan Komunikasi 532111 Peralatan dan Fasilitas Kantor

29.916.136 81.785.000 99.750.000

JUMLAH

211.451.136

- SISA NO

MAK 53

1 2 3

051 051 051

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL

SISA PAGU ANGGARAN

534161 Jaringan Listrik 532111 Pengolah Data dan Komunikasi 532111 Peralatan dan Fasilitas Kantor

JUMLAH

83.864 215.000 250.000

548.864

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Krui telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs.

46



a. Perangkat Keras ( Hardwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Krui memiliki sarana IT perangkat keras berupa :

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

KET

1

Telephon / mesin faximile

1 Unit

Rusak Berat

2

Server Internet

1 Unit

Baik

3

Server SIADPA

1 Unit

Baik

4

PC Client

4 Unit

Baik

5

Switch 16 Port

1 Unit

Baik

6

Hub 8 Port

1 Unit

Baik

7

LAN Network

1 Unit

Baik

8

Wifi 2 Unit

2 Unit

Baik

9

Modem

1 Unit

Baik

10

Laptop

13 Unit

9 Baik 2 Rusak Berat

11

Printer + Scan + Copy

5 Unit

Rusak Berat

12

TV

6 Unit

Baik

13

CCTV

1 Set

Baik

14

Kamera Digital

1 Unit

Baik

15

Handycam

1 Unit

Baik

16

Infocus

1 Set

Baik

17

Scanner

1 Unit

Rusak Berat

Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada

berfungsi

maksimal,

akan

tetapi

masih

dibutuhkan

pembaharuan

dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat.

b. Perangkat Lunak ( Softwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Krui memiliki perangkat lunak berupa :

47


LAPORAN TAHUNAN 2016 JENIS APLIKASI

NO

KET

KEPANITERAAN 1

SIADPA

AKTIF

2

SIPP

AKTIF

3

APLIKASI AKTA CERAI

AKTIF

URUSAN UMUM 1

KOMDANAS

AKTIF

2

SIMAK BMN

AKTIF

3

PERSEDIAAN

AKTIF

4

SIMANTAP

AKTIF

5

SIMAN

AKTIF

6

APLIKASI TATA PERSURATAN

AKTIF

7

APLIKASI PERPUSTAKAAN

AKTIF

URUSAN KEUANGAN 1

KOMDANAS

AKTIF

2

SAS

AKTIF

3

SAIBA

AKTIF

4

RKA-KL/DIPA

AKTIF

5

GPP

AKTIF

6

PIN PPSPM

AKTIF

7

SILABI

AKTIF

URUSAN KEPEGAWAIAN 1

KOMDANAS

AKTIF

2

SIKEP MA RI

AKTIF

Sistem Operasi Linux Centos 7, Windows XP dan Windows 7 Website dengan domain name http://www.pa-krui.go.id E-Mail dengan alamat http://[email protected]

Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui antara lain sebagai berikut :

48



1. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara 2. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui, LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra. 4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Krui Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui juga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Bandar Lampung,. 6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan. 8. Pengiriman Laporan LAKIP F. PENATAAN ARSIP DINAMIS Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Krui telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2016 penerimaan surat masuk sejumlah 731 surat dan surat keluar sejumlah 1069 surat.

G. PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2016 penerimaan buku masuk berjumlah 17 buah buku. Adapun buku-buku yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Krui secara keseluruhan berjumlah 2375 buah buku.

49



H. REGULASI TAHUN 2016 Adapun pada tahun 2016 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan aturan – aturan dalam bentuk Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Krui yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8 – A4 / 125 / OT.01.3 / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Agama Krui yang isinya sebagai berikut : Pasal 1 1. Yang dimaksud dengan tata tertib kedinasan adalah : a. Tata tertib yang tercantum didalam Surat Keputusan ini; b. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang; c. Semua perintah kedinasan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang; 2. Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama Krui; 3. Yang dimaksud dengan Karyawan/karyawati semua Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, termasuk tenaga honorer pada Pengadilan Agama Krui; 4. Yang dimaksud dengan daftar hadir adalah daftar hadir Pegawai Pengadilan Agama Krui;

Pasal 2 1. Jam kerja Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Krui diatur sebagai berikut : a. Hari senin – Kamis : Jam

b. Hari jum’at :

: 08.00 – 12.00

08.00 – 11.30

Istirahat : 12.00 – 13.00

11.30 – 13.00

: 13.00 – 16.30

13.00 – 17.00

2. Setiap pegawai wajib mematuhi jam kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas; 3. Pegawai yang akan meninggalkan Kantor pada jam kerja wajib memberi tahu dan mendapatkan izin dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang;

50



Pasal 3 1. Daftar hadir Pegawai setiap hari terdiri dari : a. Daftar hadir datang (pagi); b. Daftar hadir siang (siang) c. Daftar hadir pulang (sore); 2. Pegawai Pengadilan wajib mengisi (memaraf) daftar hadir pagi dan siang pada waktu ia datang dan mengisi (memaraf) daftar pulang sore pada saat ia akan pulang kantor; 3. Daftar hadir Pagi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at di paraf paling lambat jam 08.00. Wib. Pada Kolom, yang telah di sediakan dalam daftar hadir, kemudian diteliti oleh Ketua Pengadilan Agama Krui atau Pejabat yang di tunjuk; 4. Daftar hadir Siang, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at di paraf paling lambat jam 13.00. Wib. Pada Kolom, yang telah di sediakan dalam daftar hadir, kemudian diteliti oleh Ketua Pengadilan Agama Krui atau Pejabat yang di tunjuk; 5. Daftar hadir sore, hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di paraf jam 16.30. Wib. Hari Jum’at Jam 17.00. Wib. Pada Kolom, yang telah di sediakan dalam daftar hadir, kemudian diteliti oleh Ketua Pengadilan Agama Krui atau Pejabat yang di tunjuk; 6. Pada setiap akhir bulan daftar hadir diteliti, dijurnal dan direkap untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selambat-lambatnya tanggal 07 pada setiap awal bulan dengan dilampirikan data Pegawai yang terlambat dan yang meninggalkan dinas; 7. Apabila berdasarkan penelitian hadir, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang sering terlambat masuk kerja tanpa alasan yang syah atau sering meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan, maka ia akan diberi tindakan atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan

yang

berlaku; 8. Penyimpanan dan pemeliharaan

daftar hadir, menjadi tanggung jawab

Pejabat yang bertugas melaksanakan bidang kepegawaian;

51



Pasal 4 1. Hari senin dan selasa para Hakim diwajibkan memakai PSH sesuai Surat Edaran MARI Nomor : 4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, hari Rabu Kemeja dan Dasi. Dan pada hari jum’at memakai pakaian olahraga pada pagi hari dan memakai batik/bebas pantas; 2. Bagi Pegawai dan Honorer bukan Hakim, kecuali hari Jum’at diwajibkan memakai Pakaian Dinas Harian dan memakai sepatu hitam berkaos kaki dengan memakai bet (Lambang Peradilan) yang dipasang pada lengan baju sebelah kanan, adapun Pakaian Dinas Harian tersebut sebagai berikut :  Hari Senin – Selasa PDH Mahkamah Agung RI;  Hari Rabu kemeja dan berdasi bagi pejabat dan untuk staf memakai PDH;  Hari Kamis Pakai Batik Seragam Kantor; 3. Bagi Pegawai (termasuk Hakim) : a. Khusus hari Jum’at, pagi memakai pakaian olah raga, siang setelah istirahat memakai pakaian batik; b. Bagi

Hakim

dan

Panitera

yang

ikut

bersidang,

pada

waktu

menghadiri sidang diwajibkan memakai pakaian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Seluruh Pegawai termasuk Hakim, Khusus setiap tanggal 17 memakai pakaian untuk upacara bendera, sesuai yang tercantum dalam peraturan;

Pasal 5 1. Seluruh Pegawai wajib memiliki buku catatan rapat; 2. Buku catatan rapat adalah buku yang diisi oleh Pegawai yang bersangkutan tentang rapat-rapat yang diikutinya; 3. Buku catatan rapat berbentuk bebas dengan ketentuan didalamnya dapat dengan mudah diketahui apa yang menjadi isi dari pada rapat yang diikutinya; 4. Buku catatan rapat setiap akhir bulan ditutup dan ditanda tangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsungnya;

Pasal 6 1. Penanggung jawab pelaksana piket adalah Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan;

52



2. Petugas piket ditunjuk dari Pegawai Sub. Bagian Umum dan Keuangan dan ditugaskan satu orang tiap-tiap hari kerja; 3. Piket sesuai dengan jadwal tugas yang ditetapkan oleh Kasubbag Umum dan Keuangan; 4. Tugas piket meliputi : a. Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban Pengadilan; b. Mengatur Parkir sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; c. Mengatur, mendaftar dan menyalurkan tamu kepada tujuan, dengan ketentuan, Pejabat yang berhak menerima tamu dinas hanya Pimpinan Pengadilan, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris atau Pejabat yang di tunjuk;

Pasal 7 1. Setiap pejabat yang tidak masuk kantor karena sakit, cuti dan Dinas Luar lebih dari 3 (tiga) hari harus mengusulkan yang mewakilinya dan ditunjuk dengan surat tugas oleh Ketua Pengadilan Agama Krui; 2. Pegawai yang mewakili tersebut wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan selama yang bersangkutan mewakili; 3. Setiap Pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan dalam bertugasnya diwajibkan untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan mewakili Ketua Pengadilan disamping itu harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan/dibebankan kepadanya;

Pasal 8 1. Hakim dan Pegawai dilarang duduk/Istrirahat dikursi ruang tunggu tamu dan disekitar meja piket pada saat jam kerja; 2. Hakim dan Pegawai diwajibkan memelihara kebersihan, ketertiban dan ketentraman diruang kerja masing-masing; 3. Hakim dan Pegawai diharuskan membuang sampah pada keranjang sampah dan dilarang membuang sampah disembarang tempat; 4. Hakim dan Pegawai didalam menggunakan air agar sehemat mungkin dan menutup kran apabila telah selesai pemakaian; 5. Hakim dan Pegawai dilarang membawa atau mengasuh anaknya dikantor;

53



6. Hakim dan Pegawai dilarang membawa senjata tajam dan senjata api dikantor; 7. Hakim dan Pegawai dilarang merokok kecuali ditempat yang telah ditentukan;

Pasal 9 1. Kegiatan olah raga diatur sebagai berikut : 1. Hari jum’at selama jam kerja; 2. Dalam keadaan tertentu dapat ditentukan waktu lain selain yang tersebut pada

poin 1;

Pasal 10 1. Hakim dan Pegawai yang melanggar tata tertib kedinasan ini merupakan pelanggaran disiplin; 2. Hakim dan Pegawai yang melanggar tata tertib kedinasan akan dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yangb berlaku;

54



Bab IV Pengawasan A. INTERNAL Kekuasaan

kehakiman

(Lembaga

Peradilan)

yang

independen,

merdeka yang tidak memihak merupakan salah satu komponen dalam sebuah negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan atau paksaan pihak lain, langsung atau tidak langsung, baik dari kekuasaan lembaga, teman atau atasan dan pihak-pihak luar lembaga peradilan. Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan lembaga hukum yang paling pertama dan harus independen, akan tetapi bukan berarti bisa melakukan sesuatu tanpa batas, melainkan harus ber pedoman pada aturan-aturan yang berlaku sebagai norma hukum. Selain itu, perlu ada pengawasan dalam menjalankan kegiatan seharihari baik oleh intern Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tujuannya tidak lain untuk me wujudkan Peradilan ( Hakim ) yang bersih dan berwibawa yang memiliki integritas dan kepribadian yang jujur, tidak tercela, adil dan profesional dalam menegakkan hukum. Pengawasan internal yang dilaksanakan di Pengadilan Agama berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung No.KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dalam mengimplementasikan Keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Agama Krui telah melakukan pengawasan intern dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui No. W8-A4/750/PS.00/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang. Adapun Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut: 1. Penanggung Jawab

: Ketua Pengadilan Agama Krui

2. Koordinator

: Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui

3. Sekretaris

: Panitera

55



4. Hakim Pembinaan dan Pengawasan : 1. Muhammad Idris, S.Ag Bidang Administrasi Kepaniteraan

2. Romi Maulana, SHI 3. Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

5. Hakim Pembinaan dan Pengawasan : 1. Supriyanto, S.Ag, MSI Bidang Administrasi Umum

2. Akhmad Najin, S.Ag

6. Hakim Pembinaan dan Pengawasan : 1. H. Ahmad Jajuli, SHI Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik

2. Alamsyah, SHI, SH, MH

Hakim-Hakim Pengawas ini bertugas sebagai berikut : 1. Hakim Pengawas Bidang Umum Peradilan bertugas sebagai berikut :  Mengawasi dan mengarahkan cara penataan surat- surat masuk dan keluar sesuai aturan.  Memberi petunjuk dalam penyimpanan surat-surat penting / dokumen.  Mengawasi, ketelitian dan kecermatan dan kerapihan dalam mengelola surat- surat masuk dan keluar agar mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.  Mengawasi dan mengarahkan cara penyimpanan dokumen, surat surat penting dan semua data-data penting.  Mengawasi dan meneliti keadaan buku-buku inventaris.  Mengawasi dan mengarahkan tentang penyusunan, penataan dan pembuatan data barang inventaris.  Mengawasi keadaan buku-buku inventaris.  Mengawasi dan mengarahkan untuk kebersihan dan kerapihan kantor.  Mengawasi dan mengarahkan untuk keindahan dan kenyamanan kantor.  Mengawasi dan mengarahkan untuk keamanan dan ketahanan kantor.  Mengawasi dan memeriksa buku register perpustakaan  Meneliti keadaan buku-buku perpustakaan dan penomorannya serta kodenya.  Mengawasi dan mengarahkan cara penyimpanan dan penyusunan buku-buku perpustakaan.

56



 Melaporakan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama setiap tiga bulan sekali.  Mengawasi dan meneliti kelengkapan sarana tata usaha yang terdiri dari a. Buku Register Induk Pegawai . b. File Pegawai; c.

Buku Kendali Kenaikan pangkat , KGB, dan Penggajian.

d. Kartu data pegawai, e. Statistik Pegawai. f.

DUK, DUS dan Bezzeting Formasi.

g. Daftar cuti pegawai.  Mengawasi dan meneliti SKP (Sasaran Kerja Pegawai).  Mengawasi dan mengarahkan tentang kenaikan pangkat.  Mengawasi perencanaan yang dituangkan dalam program  Mengawasi perencanaan yang dituangkan dalam program kerja apakah telah dilaksanakan sesuai program kerja atau belum.

2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan bertugas sebagai berikut :  Mengawasi sistim kerja dari meja l,II dan III.  Memberikan arahan dan petunjuk dalam prosedur penerimaan perkara gugatan dan permohonan.  Memeriksa dan meneliti jumlah perkara yang masuk baik gugatan maupun permohonan setiap bulan.  Memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai atau staf yang diberi tugas untuk menangani perkara.  Mengawasi dan meneliti pengisian buku Register Induk Perkara baik gugatan atau permohonan.  Mengawasi jalannya berkas perkara gugatan dan permohonan baik yang masih aktif ataupun yang sudah putus sampai diminutasi dan masuk box.  Membuat laporan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama setiap akhir bulan.

57



3. Hakim Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik :  Memeriksa dan meneliti pelayanan terhadap Para Pencari Keadilan  Memeriksa kesiapan instrumen dan administrasi pelayanan.  Memeriksa kerapihan dan kebersihan kantor.  Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Dari rincian tugas-tugas Hakim Pengawas tersebut, para Hakim Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan , bimbingan, pengarahan sesuai dengan bidangnya, dan setiap tiga bulan sekali melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Krui. Dan dari laporan-laporan tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Ketua dengan pembinaan internal di Kantor, maupun mengikutsertakan pelatihan Hakim atau Pegawai yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bahkan ikut serta studi banding dengan Pengadilan lain sebagai wujud untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Agama Krui, dan dari hasil pelatihan atau study banding tersebut, selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Kantor Pengadilan Agama Krui.

B. EVALUASI Demi tercapainya suatu proses yang sistematis dan mengetahui sejauh mana program kerja yang telah dibuat pada awal tahun sudah tercapai atau tidak perlu dilakukan evaluasi, secara garis besar Pengadilan Agama Krui telah melakukan evaluasi baik terhadap kualitas kinerja pegawai, maupun sebagai penyedia informasi bagi masyarakat pencari keadilan; Adapun langkah yang ditempuh guna merealisasikan hal tersebut yaitu dengan cara: 1.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan berjenjang serta melakukan pengkajian dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Mahkamah Agung maupun dari PTA Bandar Lampung.

2.

Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Krui.

58



Dari langkah-langkah kebijakan ini, Pengadilan Agama Krui mulai menata dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk program jangka panjang, dan dari renstra tersebut disusun program kerja tahun 2016 dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, agar terciptanya pengadilan yang berkualitas dan dihormati. Penyusunan program kerja tahun 2016, dimulai dengan menentukan langkah kebijakan, penentuan program yang akan dilakukan, penentuan sasaran / target, menentukan kegiatan mana yang sesuai dengan pogram yang telah direncanakan menentukan penjadwalan kegiatan, menentukan biaya yang dibutuhkan kegiatan tersebut, menentukan sumber dana dan menentukan penanggung jawab kegiatan. Dalam pelaksanaan program tersebut, Pengadilan Agama Krui telah mencoba untuk melaksanakannya secara konsekuen dan bertanggungjawab, namun disadari bahwa pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dengan berbagai hambatan - hambatan yang akan dipaparkan didepan. Dalam laporan tahunan ini akan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan (2016) sudah sejauh mana tingkat keberhasilannya dan hambatan apa yang dihadapi dalam merealisasikan program yang telah disusun secara sistematik. Dari langkah tersebut akan tergambar dengan jelas langkah-langkah Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu Laporan tahunan yang disusun ini juga sebagai bahan menyusun program kerja tahun 2017 yang akan datang sehingga terdapat kesinambungan program sesuai dengan Rencana Strategis yang telah dicanangkan sebelumnya.

59



Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN Setelah menjalani tugas-tugas kedinasan sepanjang tahun 2016, Pengadilan Agama Krui telah dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya dengan baik dan lancar. Masyarakat

pencari

keadilan

di

Kabupaten

Lampung

Barat

dan

Kabupaten Pesisir Barat telah merasakan pelayanan yang baik dalam memperjuangkan hak-haknya, baik yang terkait dengan masalah - masalah rumah tangganya, maupun hak-hak kebendaan lainnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Krui telah mampu mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada maupun yang sarana dan prasarana yang tersedia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Krui adalah sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan tugas – tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui. Dalam rangka meningkatkan peningkatan profesionalisme dan disiplin pegawai sebagai upaya mewujudkan terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Krui telah berupaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang ada, baik secara rutin maupun insidentil. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Krui ada dua kelompok, yaitu jabatan yang ada di Kepaniteraan dan di Kesekretariatan, ada juga jabatan fungsional dan jabatan struktural. Dalam mengelola dan membina Sumber Daya Manusia yang terkait dengan teknis yudisial, maupun teknis non yudisial, Pengadilan Agama Krui telah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI, baik yang berbentuk sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana fasilitas gedung, namun demikian tentang sarana dan prasarana fasilitas gedung, Pengadilan Agama Krui masih sangat kurang memadai, dimana bangunan gedung Kantor belum sesuai dengan Prototype gedung Pengadilan Sebagaimana Peraturan

60



Mahkamah Agung, jumlah ruangan kerja yang kurang dan sangat sempit sehingga lingkungan kerja menjadi kurang nyaman. B. REKOMENDASI 1. Diharapkan adanya anggaran untuk merenovasi dan manambah bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Krui agar sesuai dengan Prototype bangunan

Gedung

Pengadilan

sebagaimana

yang

dicanangkan

oleh

Mahkamah Agung RI serta penambahan bangunan ruang sidang dan ruangan kerja sehingga lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. 2. Adanya penambahan kendaraan dinas operasional baik roda 4 maupun roda 2 untuk menunjang kinerja dan transportasi di Pengadilan Agama Krui. 3. Pengisian jabatan Panmud Permohonan yang masih kosong dan telah disulkan ke PTA Bandar Lampung dengan surat Nomor W8-A4 / 518 / KP.01.1 / IV/2016 tanggal 14 April 2016, akan tetapi hingga saat ini usulan tersebut belum ada jawaban. 4. Peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima. 5. Perlu penambahan pegawai untuk tenaga staff pada unit kerja kesekretariatan dan kepaniteraan.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digambarkan serta diusulkan berkait dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016. Semoga tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Liwa, 30 Desember 2016 KETUA

Drs. AMINUDDIN. NIP 19650103 199403 1 006

61

Kata Pengantar. Pengadilan Agama Krui LAPORAN TAHUNAN Bismillahirrahmanirrahim

Recommend Documents