Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA. Jln. Baru Tona No. 11 Telp Fax

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015

LAPORAN TAHUNAN

2015

PENGADILAN AGAMA TAHUNA Jln. Baru Tona No. 11 Telp. 0432-23239 Fax. 0432-23239 Website : pa-tahuna.go.id & E-mail : [email protected] KEPULAUAN SANGIHE - SULAWESI UTARA

0|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kedinasan di Pengadilan Agama Tahuna dengan lancar dan menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, yang secara rinca dan akurat terangkum di Laporan Tahunan 2015 ini. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna

tahun 2015

ini

memberikan

gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap

program-program

kerja yang

ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan

pelayanan

prima

bagi

masyarakat

pencari keadilan. Laporan Tahunan 2015 yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang, namun demikian Laporan Tahunan 2015 ini dapat dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tahuna yang akuntabel sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya.

1|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Daftar Isi

PENGANTAR ..................................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A.

Kebijakan Umum Peradilan .....................................................................

1

B.

Visi dan Misi.............................................................................................

3

C.

Rencana Strategis ...................................................................................

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ...............................................

8

A.

Penyusunan Alur Tupaksi ........................................................................

8

B.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ..................................................... 13

C.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..................................................... 15

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................. 30 A.

Sumber Daya Manusia ............................................................................ 30

B.

Keadaan Perkara ..................................................................................... 33

C.

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ....................................................... 39

D.

Pengelolaan Keuangan............................................................................ 43

E.

Dukungan Teknologi Informasi ................................................................ 46

F.

Regulasi Tahun 2015 ............................................................................... 49

BAB IV PENGAWASAN .................................................................................. 54 A.

Internal ..................................................................................................... 54

B.

Evaluasi ................................................................................................... 57

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................ 58 A.

Kesimpulan .............................................................................................. 58

B.

Rekomendasi ........................................................................................... 58

C.

Penutup ................................................................................................... 59

LAMPIRAN

2|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 BAB I PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Tahuna sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan perbaikanperbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance. Adapun pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna

terdiri dari 3

Kabupaten, 44 Kecamatan dan 413 Desa dengan rincian sebagai berikut : Tabel. Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan/District

(1)

Penduduk

Rasio Jenis

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

Kelamin (5)

Manganitu Selatan

4.828

4.781

9.609

100,98

Tatoareng

2.119

2.037

4.156

104,03

Tamako

6.459

6.350

12.809

101,72

Tabukan Selatan

3.096

2.850

5.946

108,63

Tabukan Selatan Tengah

1.397

1.350

2.747

103,48

Tabukan SelatanTenggara

1.090

1.050

2.140

103,81

Tabukan Tengah

5.224

4.943

10.167

105,68

Manganitu

7.172

7.176

14.348

99,94

Tahuna

8.716

8.951

17.667

97,37

Tahuna Timur

6.593

6.696

13.289

98,46

Tahuna Barat

2.899

2.927

5.826

99,04

Tabukan Utara

10.025

9.661

19.686

103,77

Nusa Tabukan

1.584

1.335

2.919

118,65

778

657

1.435

118,42

Kendahe

3.233

3.126

6.359

103,42

Jumlah

65.213

63.890

129.103

104,49

Kepulauan Marore

Sumber : http://sangihekab.bps.go.id 3|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Tabel. Kabupaten Kepulauan Sitaro Kecamatan/District

(1)

Penduduk

Rasio Jenis

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

Kelamin (5)

Biaro

1.710

1.685

3.395

162,93

Tagulandang

5.944

5.960

11.904

218,31

Tagulandang Selatan

2.190

2.185

4.375

199,32

Tagulandang Utara

2.089

1.891

3.980

222,23

Siau Barat

3.592

3.595

7.187

205,82

Siau Barat Selatan

2.027

2.027

4.046

319,50

Siau Barat Utara

2.074

1.939

4.013

220,50

Siau Timur

7.433

7.756

15.189

271,53

Siau Timur Selatan

4.020

3.667

7.687

319,50

882

875

1.757

148,90

31.961

31.580

63.533

228,85

Siau Tengah Jumlah

Sumber : http://sitaroekab.bps.go.id

Tabel. Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan/District

(1)

Penduduk

Rasio Jenis

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

Kelamin (5)

Kabaruan

2.771

2.772

5.718

83,96

Damau

2.095

2.076

4.239

84,13

Lirung

3.165

3.037

6.302

193,52

Salibabu

2.773

2.852

5.628

257,96

Kalongan

1.552

1.812

3.269

124,64

Moronge

1.739

1.812

3.610

124,64

Melonguane

5.338

5.209

13.000

136,35

Melonguane Timur

1.459

1.534

3.126

61,87

Beo

2.719

2.861

5.740

78,63

Beo Utara

1.804

1.836

3.709

25,13

Beo Selatan

1.779

1.758

3.432

55,40

Rainis

2918

3123

6.120

74,81

Tampan’Amma

2816

2737

5.804

44,75

Essang

1745

1692

3.460

36,29

Essang Selatan

1605

1650

3.309

43,38

Pulutan

977

999

2.073

33,60

Gemeh

2693

2832

5.374

40,10

Nanusa

1661

1712

3.234

57,75

Miangas

344

393

775

308,02

Jumlah

41.953

42.697

87.922

98,15

Sumber : http://talaudkab.bps.go.id

4|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang mencapai jumlah 71 perkara pada tahun 2015, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Tahuna, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Tahuna, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Tahuna. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana,

mudah,

cepat dan

biaya

ringan”

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan

kebijakan

yang

tidak

bisa

ditawar

lagi dan harus

direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Tahuna. Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Tahuna merintis program unggulan berupa Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang

5|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 tidak

mampu

secara

ekonomi,

dapat

memperoleh

dan

menikmati

keadilan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan

trust

(kepercayaan)

masyarakat

terhadap

lembaga

peradilan.

Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Tahuna dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B.

Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tahuna di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Tahuna menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Menjaga kemandirian badan Peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tahuna telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:

6|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG BERWIBAWA DAN BERMARTABAT”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Tahuna siap bersamasama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi

menjaga

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu: 1.

Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all);

2.

Memberikan

akses

publik

seluas-luasnya

tentang

informasi

demi

terwujudnya transparansi pengadilan; 3.

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;

4.

Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);

5.

Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Tahuna yang jujur, bersih dan berwibawa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Tahuna dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Tahuna akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Tahuna agar lebih efektif dan efisien.

2.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Tahuna.

7|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 C.

Rencana Strategis

1.

Tujuan : a. Tercapainya proses pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam penerimaaan perkara. b. Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin. c. Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, effesien, cepat dan biaya ringan. d. Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin. e. Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. f. Tercapainya penyelenggaraan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

2.

Sasaran : a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara. b. Meningkatkan pengisian registrasi perkara. c. Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas. d. Meningkatkan minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll. f. Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.

3.

Kebijakan : a. Melakukan penerimaan perkara secara terbuka melalui satu loket; b. Meningkatkan pengisian registrasi secara akurat dan cepat. c. Meningkatkan pelayanan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai asas. d. Meningkatkan tempo hasil minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan tempo penyelesaian salinan,akta cerai dll. f. Meningkatkan penetapan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin. g. Menghindari kontak langsung pihak berperkara dengan Pegawai.

4.

Program : a. Peningkatan pengaturan petugas dan sarana. b. Peningkatan pengisian register secara akurat dan cepat. c. Peningkatan pelayanan dalam proses pemeriksaan. d. Peningkatan pelaksanaan minutasi berkas. e. Peningkatan pelayanan pemberian salinan, akta cerai dll. f. Peningkatan penataan arsip perkara. g. Peningkatan akurasi pelaksanaan aplikasi kesekretariatan.

8|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A.

PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Tahuna

mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4.

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

5.

Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.

6.

Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.

7.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tergambar bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989). Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9|Page

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Susunan organisasi Pengadilan Agama Tahuna, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang membawahi: bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti; bidang Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan dengan rincian tupoksi sebagai berikut : 1. KETUA

PENGADILAN

memimpin

pelaksanaan

AGAMA, tugas

tugas

pokok

Pengadilan

dan

Agama

fungsinya dalam

adalah

mengawasi,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai mengkoordinir dan

Wakil

Ketua Pengadilan

Agama serta

melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan

Agama. 3. HAKIM, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik

dalam

proses

maupun

penyelesaiannya

sampai

dengan

minutasi.

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidang atas perintah Ketua. 4. PANITERA/SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. 5. WAKIL PANITERA, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja II, dan meja III. Mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. WAKIL SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen, penanggugjawab kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris. 10 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 7. PANITERA MUDA GUGATAN, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan

seluruh

aktivitas

pada

bagian

gugatan

serta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. 8. PANITERA MUDA PERMOHONAN, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. 9. PANITERA MUDA HUKUM , tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

membuatlaporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. 10. KEPALA URUSAN UMUM, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan

konsep rumusan

kebijakan dalam

pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. 11. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/

bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. 12. KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. bagian keuangan serta menyiapkan konsep dalam pelaksanaan mengevaluasi

dan

rumusan

kebijakan

membuat laporan/bertanggungjawab

kepada Wakil Sekretaris. 13. PANITERA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum / Meja III. 14. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera. Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Tahuna dapat melaksanakan tugas-tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wibawa dan martabat Pengadilan Agama Tahuna sebagai pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas-tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi umum.

11 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 sebagai berikut:

KETUA -

HAKIM 1. 2. 3. 4. 5.

WAKIL KETUA Drs. SATRIO AM. KARIM

MOHAMAD ADAM, S.H.I. AL GAZALI MUS, SH.,MH. NUR AMIN, S.Ag., MH. INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI,.SH. ISMAIL, S.H.I.

PANITERA/SEKRETARIS Drs. SUBARDI MOODUTO

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS MOH. NATSIR STIRMAN, SH.

SUKARNI MANANGKALANGI

PANMUD GUGATAN RIDWAN OLII, SH

PANMUD PERMOHONAN -

PANMUD HUKUM SAKINAH, S.Ag

KAUR KEPEG & ORTALA RAMLA ABAS

KAUR UMUM JOHNY UMAR

KAUR KEUANGAN SYAHRANI R. TILOLI, SH

STAF Andri Hasan, S.H.I

STAF -

STAF -

STAF -

STAF -

STAF -

FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5.

ABDUL MUIS ALI, S.Ag. IDRUS BUHARI, S.H.I. ILHAMA PUTRA SUENDRA.,SH.,MH. SITTI. I .LAWENDATU. MARYATI M, SH.

KETERANGAN: GARIS KOORDINASI STRUKTURAL GARIS KOORDINASI FUNGSIONAL

12 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 B.

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen

organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan ( Standard Operational Procedure ) Pengadilan Agama Tahuna. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dibakukan

mengenai

pemerintahan, bagaimana

berbagai

proses

penyelenggaraan

administrasi

dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa

dilakukan. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif,

efisien

dan

pemerintahan/kualitas

akuntabel

dalam

pelayanan

penyelenggaraan administrasi

rangka

publik.

SOP

perbaikan

kinerja

melingkupi

manajemen

seluruh

proses

pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik

pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan. SOP Pengadilan Agama Tahuna, seyogyanya diupayakan disusun sesuai dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP Administrasi Pemerintah. Namun tidak adanya sosialisasi maupun bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan oleh instansi yang berkompeten maupun instansi vertikal untuk diikuti oleh pejabat kepegawaian Pengadilan Agama Tahuna dan tidak adanya standarisasi nasional yang baku dalam menyusun maupun menentukan waktu dalam pembuatan SOP, sehingga standar waktu SOP Pengadilan Agama Tahuna mengikuti standar waktu yang digunakan oleh Pengadilan-Pengadilan yang lain di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Tahuna memiliki standar / acuan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Tahuna dapat terwujud. Pengadilan Agama Tahuna menguraikan SOP secara garis besar ke dalam 2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Kepaniteraan dan SOP Bagian Kesekretariatan. Uraian SOP tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a.

SOP Penerimaan Perkara

b.

SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma (Prodeo)

c.

SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS

d.

SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli

e.

SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim

f.

SOP Tata Persidangan

g.

SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara 13 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 h.

SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara

i.

SOP Publikasi Putusan

j.

SOP Permohonan Banding

k.

SOP Permohonan Perkara Kasasi

l.

SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m.

SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

n.

SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

o.

SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang

p.

SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi /saksi

ahli

melalui

Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi

2.

q.

SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

r.

SOP Penyampaian Salinan Putusan

s.

SOP Pengarsipan Berkas Perkara

Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi : 

Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

a.

SOP Daftar Hadir Pegawai

b.

SOP Penilaian Pegawai /DP3.

c.

SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d.

SOP Kenaikan Gaji Berkala

e.

SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes

f.

SOP Cuti

g.

SOP Administrasi



Bagian Keuangan dan Perencanaan

a.

SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL

b.

SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA

c.

SOP Rencana penarikan dana

d.

SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM

e.

SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk

f.

SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g.

SOP uang makan

h.

SOP uang lembur

i.

SOP gaji ke 13

j.

SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k.

SOP Pengajuan uang persediaan

l.

SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m.

SOP Pengajuan GU Persediaan

n.

SOP Pengajuan SPM langsung

o.

SOP Pengelolaan PNBP

p.

SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan

q.

SOP pelaporan Keuangan 14 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 r.

SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran



Bagian Umum

a.

SOP pengelolaan Surat Masuk

b.

SOP pengelolaan surat keluar

c.

SOP penataan Arsip

d.

SOP penata usahaan asset tetap

e.

SOP Penata usahaan asset lancer

f.

SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

g.

SOP pengelolaan perpustakaan

h.

SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana

i.

SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

j.

SOP keamanan kantor

k.

SOP Protokoler dan HUMAS

l.

SOP Pelayanan Publik

m.

SOP Teknologi Informasi

n.

SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

Standard Operational Procedure ( SOP ) Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 secara lengkap sebagaimana terlampir pada lampiran laporan ini.

C.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati secara bersama-sama antara pegawai dengan atasan langsungnya. SKP merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mahkamah Agung RI dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia.

15 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012, maka

Pengadilan Agama Tahuna telah

menyusun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) tahun 2015 sebagai berikut : 1. SKP Ketua Pengadilan Agama 2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama 3. SKP Hakim Ketua Majelis 4. SKP Hakim 5. SKP Panitera Sekretaris 6. SKP Wakil Panitera 7. SKP Wakil Sekretaris 8. SKP Panmud Gugatan 9. SKP Panmud Hukum 10. SKP Kaur Kepegawaian 11. SKP Kaur Keuangan 12. SKP Kaur Umum 13. SKP Jurusita Pengganti 14. SKP Staf

Adapun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Pengadilan Agama

Tahuna

tahun

2015 menguraikan SKP, sesuai dengan keadaan jabatan dan jumlah Pegawai yang terdaftar pada Aplikasi SIMPEG Bulan Desember Tahun 2015. Jumlah Pegawai berdasarkan Simpeg Berjumlah 20 Orang yang terdiri dari :

NO.

NAMA

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

1.

Drs. Satrio A.M. Karim.

Pembina Muda, IV/b

Wakil Ketua

2.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Penata, III/c

Hakim Pratama Madya

3.

Mohamad Adam, S.H.I.

Penata Muda Tk. I, III/b

Hakim Pratama Muda

4.

Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H.


Hakim Pratama Muda

5.

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.


Hakim Pratama Muda

6.

Ismail S.H.I.


Hakim Pratama Muda

7.

Drs. Subardi Mooduto

Panata Tk. I, III/d

Panitera/Sekretaris

8.

Mohamad Natsir Stirman, S.H.

Penata Tk. I, III/d

Wakil Sekretaris

9.

Sukarni Manangkalangi.

Penata, III/c

Wakil Panitera

10.

Sakinah, S.Ag.

Penata Tk. I, III/d

Panmud Hukum

11.

Ridwan Olii, S.H.


Panmud Gugatan

12.

Johny Umar


Kaur Umum

13.

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.


Kaur Keuangan

14.

Ramla Abas


Kaur Kepegawaian

15.

Idrus Buhari, S.H.I.


Jurusita Pengganti

16.

Abdul Muis Ali, S.Ag.


Jurusita Pengganti

17.

Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.


Jurusita Pengganti

18.

Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

16 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 19.

Maryati M., S.H.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

20.

Andri Hasan, S.H.I.

-, III/a

Staf Kepaniteraan

Dari uraian pegawai / jabatan di atas, Pengadilan Agama Tahuna menyusun SKP dengan rincian sebagai berikut : 1. Nama

:

Drs. Satrio A.M. Karim.

NIP

:

19660101.199303.1.001

Pangkat

:

Pembina Muda, IV/b

Jabatan

:

Wakil Ketua

SKP

:

1. Mempelajari berkas perkara 2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi berita acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan

proses

mediasi

setelah

ditunjuk

sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar) 2. Nama

:

Nur Amin, S.Ag., M.H.

NIP

:

19711213.200502.1.002

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3. Nama

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan Membuat instrument persidangan Menyidangkan perkara Mengoreksi Berita Acara Sidang Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim Anggota Membuat konsep putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator Membuat laporan mediasi Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)

:

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP

:

19811214 .200704.1.001

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5.

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan Membuat instrument persidangan Menyidangkan perkara Mengoreksi Berita Acara Sidang Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim Anggota 6. Membuat konsep putusan 17 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi 10. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)

4. Nama

:

Al Ghazali Mus, S.H.I., M.H.

NIP

:

19790924.200704.1.001

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

:

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

NIP

:

19790621.200904.1.004

Pangkat

:


Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

:

Ismail, S.H.I.

NIP

:

19831210.200904.1.008

Pangkat

:


Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

:

Drs. Subardi Mooduto.

5. Nama

6. Nama

7. Nama

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan Menyidangkan perkara Mengoreksi Berita Acara Sidang Melakukan musyawarah majelis Membuat konsep putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)



18 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 NIP

:

19650422.199202.1.001

Pangkat

:

Penata Tk. I, III/d

Jabatan

:

Panitera / Sekretaris

SKP

:

1. Menyusun program kerja 2. Membuat rencana anggaran biaya proses 3. Menyusun Laporan keadaan perkara 4. Menyusun Laporan keuangan perkara 5. Membuat surat penunjukkan panitera pengganti 6. Membuat surat penunjukkan Jurusita dan Jurusita pengganti 7. Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan 8. Membuat Laporan Pengaduan 9. Menandatangani akta cerai 10. Menandatangani akta banding 11. Menandatangani akta kasasi 12. Menandatangani akta PK 13. Menandatangani laporan perkara 14. Membuat berita acara sidang (BAS) 15 Membuat berita acara sita/eksekusi 16. Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/tunda 17. Membuat penetapan (Sita/Ikrar) 18. Melaksanakan Pemberkasan Perkara/minutasi 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 20. Melaksanakan Eksekusi 21. Melakukan rapat Koordinasi dan evaluasi 22. Menyusun Laporan tahunan 23. Menyusun lakip 24. Menyusun RKKAL

8. Nama

:

Mohamad Natsir Stirman, S.H.

NIP

:

19760921.200212.1.005

Pangkat

:

Penata Tk. I, III/d

Jabatan

:

Wakil Sekretaris

SKP

:

1. Membuat

program

dan

rencana

kerja

bagian

kesekretariatan 2. Bersama-sama Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan

Kaur

Umum

menyusun

SKP

bagian

kesekretariatan. 3. Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan pejabat kepaniteraan membuat konsep program kerja dan rencana strategis Pengadilan Agama Tahuna 19 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 4. Bersama-sama

bagian

kesekretariatan

dan

kepaniteraan menyusun konsep laporan tahunan dan LAKIP Pengadilan Agama Tahuna 5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring pembuatan dan pengiriman laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan bagian kesekretariatan baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi 6. Menerima, meneliti saran tindak lanjut surat-surat bagian kepegawaian, bagian keuangan dan bagian umum untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris 7. Memberikan penilaian atas capaian kinerja terhadap Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan Kaur Umum 8. Membuat/melaksanakan

tindak

lanjut

surat

perintah/permintaan yang bersifat segera 9. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi bagian kesekretariatan 10. Membuat

konsep

usulan

RKAKL

bagian

kesekretariatan Tahun 2016

9. Nama

:


NIP

:

19600816.198103.2.002

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Wakil Panitera

SKP

:

1. 2. 3. 4. 5.

10. Nama

:

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Membuat berita acara Sidang Mengetik penetapan Melaksanakan pemberkasan perkara Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru 6. Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja 7. Menyiapkan bahan program kerja bidang kepaniteraan 8. Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses 9. Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara 10. Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara 11. Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh Panitera dan Ketua 12. Membuat laporan realisasi biaya proses Sakinah, S.Ag..

NIP

:

19710327.199803.2.001

Pangkat

:

Penata Tk. I, III/d

Jabatan

:

Panitera Muda Hukum

SKP

:

1. Menerima, memeriksa, mengolah, menyajikan, serta menyusun laporan data perkara dan mengarsipkannya, baik secara manual ataupun dengan aplikasi. 20 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan meja informasi dan pengaduan. 3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi perkara dan administrasi persidangan. 4. Melaksanakan Koordinasi tugas-tugas dibidang perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera. 5. Mendampingi Hakim dalam persidangan. 6. Membuat dan menindaklanjuti serta mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan pertimbangan Hukum kepada masyarakat. 7. Mengolah dan menyusun data statistik, minutasi, serta membuat buku kendali berkas minutasi sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara.

11. Nama

:

Ridwan Olii, S.H.

NIP

:

19720115.199603.1.002

Pangkat

:


Jabatan

:

Panitera Muda Gugatan

SKP

:

1. Bertanggungjawab

terhadap

proses

penerimaan

perkara dibidang gugatan. 2. Bertanggungjawab terhadap proses pengisian jurnal dan register. 3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan instrumen perkara. 4. Bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan arsip aktif perkara Gugatan. 5. Mendampingi Hakim dalam Persidangan. 6. Membuat Berita Acara Sidang dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara, serta menyusunnya dalam satu bundel. 7. Mencatat putusan / penetapan perkara Gugatan mengenai Penetapan Majelis Hakim, tanggal sidang, penundaan

sidang,tanggal

putus,

diktum

amar

putusan. 8. Mengkoordinasikan

tugas-tuas

Panitera

Gugatan

kepada Wakil Panitera. 12. Nama

:

Johny Umar.

NIP

:

19580609.198203.1.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur umum

SKP

:

1. Membuat perencanaan kerja bagian umum 2. Membuat perencanaan kebutuhan ATK, Inventaris sesuai dengan DIPA Tahun berjalan 3. Membuat buku-buku inventaris

21 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 4. Melaksanakan opname fisik BMN semesteran dan tahunan 5. Melaksanakan rekonsiliasi BMN baik internal antara SAKPA dan SIMAK BMN dan Eksternal ke KPKNL Manado dan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado) 6. Melaksanakan input data barang masuk dan barang ke luar pada aplikasi persediaan setiap ada transaksi masuk maupun keluar. 7. Melaksanakan

opname

fisik

barang

persediaan

bulanan, semesteran dan tahunan sekaligus input data hasil opname fisik ke dalam aplikasi persediaan 8. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan serta perawatan BMN 10. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar 11. Melaksanakan pengelolaan arsip 12. Membuat

laporan

hasil evaluasi kinerja

tenaga

honorer 13. Membuat konsep Surat Keputusan Penanggungjawab BMN 14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan

13. Nama

:

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.

NIP

:

19860731.200904.2.004

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur Keuangan

SKP

:

1. Membuat rencana kerja bagian keuangan 2. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan RKAKL/DIPA Tahun 2016 3. Melaksanakan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN 4. Melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN Tahuna serta dengan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado) 5. Melaksanakan input data realisasi anggaran berdasarkan SPM dan SP2D ke Aplikasi SAKPA 6. Membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 7. Membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan berbasis akrual 8. Melaksanakan revisi POK maupun DIPA tahun berjalan 22 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 9. Melaksanakan input data realisasi output pada aplikasi Monev Bappenas, Monev Kementerian Keuangan maupun Monev LKPP

14. Nama

:

Ramla Abas.

NIP

:

19681121.199203.2.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur Kepegawaian

SKP

:

:

1. Membuat rencana kerja bagian kepegawaian 2. Membuat usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun,Taspen, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti dan usulan mendapatkan tanda penghargaan 3. Membuat Surat-Surat Keputusan Kantor 4. Membuat Inpassing, DUK, Bezetting dan Surat Izin Cuti Pegawai 5. Merekap dan melaksanakan input data SKP Pegawai dan Hakim kedalam Aplikasi Simpeg dan Komdanas 6. Menyusun uraian tugas pejabat dan pegawai 7. Merekap data kehadiran pegawai dan melaksanakan input data kedalam aplikasi Komdanas 8. Melaksanakan pengisian Buku Kendali Kepegawaian 9. Melaksanakan pengelolaan Simpeg dan pemutakhiran data pegawai 10. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut surat yang berhubungan dengan kepegawaian 11. Membuat kelengkapan administrasi sumpah dan pelantikan 12. Melaksanakan sumpah dan pelantikan jabatan Abdul Muis Ali, S.Ag.

NIP

:

19760911.201101.1.005

Pangkat

:


Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan

15. Nama

perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata Gugatan/ Permohonan 2. Membuat relaas panggilan 3. Menyerahkan

relaas

panggilan

yang

sudah

dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya kepada Ketua Majelis 4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain (tabayun) 5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera

untuk

melaksanaan

pemanggilan

atas

permohonan dari Pengadilan Agama lain (tabayun) 6. Mengirim relaas panggilan yang sudah dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon tabayun 7. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning 23 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt) 9. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak. 10. Bendahara Biaya Proses Perkara. 11. Kasir.

16. Nama

:

Idrus Buhari, S.H.I.

NIP

:

19810312.201101.1.007

Pangkat

:


Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan


relaas

panggilan

yang

sudah


untuk

melaksanaan

pemanggilan

atas


perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning 8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt) 9. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak. 10. Petugas Pengelola Administrasi belanja Pegawai

/

PPABP. 11. Operator SIMAK BMN

17. Nama

:

Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.

NIP

:

19721217.200312.2.002

Pangkat

:


Jabatan

:

Jurusita Pengganti

24 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 SKP

:

1. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan


relaas

panggilan

yang

sudah


untuk

melaksanaan

pemanggilan

atas


perintah

Hakim

dan

penunjukan


perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak. 10. Bendahara Pengeluaran 18. Nama

:

Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

NIP

:

19850925.201212.1.002

Pangkat

:

Penata Muda, III/a

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan


relaas

panggilan

yang

sudah


untuk

melaksanaan

pemanggilan

atas

permohonan dari Pengadilan Agama lain (tabayun) 6. Mengirim relaas panggilan yang sudah dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon tabayun 25 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 7. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan


perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak 10. Petugas Meja III 11. Bendaharan Penerima 12. Operator Website / IT.

19. Nama

:

Maryati M., S.H.

NIP

:

19860123.201212.2.004

Pangkat

:

Pembina Muda, III/a

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan

perintah

Hakim

dan

penunjukan


relaas

panggilan

yang

sudah


untuk

melaksanaan

pemanggilan

atas


perintah

Hakim

dan

penunjukan


perintah

Hakim

dan

penunjukan

Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak. 10. Petugas Meja I. 11. Operator SIADPA.

20. Nama

:

Andri Hasan, S.H.I.

NIP

:

19860606.201403.1.001

Pangkat

:

-, III/a 26 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Jabatan

:

Staff Kepaniteraan

SKP

:

1. Mencatat surat masuk dan keluar bagian kepaniteraan 2. Membuat laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan 3. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi 4. Memeriksa dan membaut daftar lembaran berkas perkara yang telah diminutasi 5. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas perkara di gudang arsip 6. Membuat grafik (statistik) perkara 7. Mengelola dokumentasi perkara

27 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

SUMBER DAYA MANUSIA Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna

jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola patronk lien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia (sering disebut Reformasi Birokrasi) khususnya aparatur peradilan. Data kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama Tahuna sampai bulan 31 Desember 2015 berjumlah 20 orang ditambah tenaga honorer 5 orang. 8 orang diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 4 orang di administrasi kesekretariatan dan 1 orang sebagai petugas informasi di resepsionis. Melihat kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin tahun meningkat. Berikut nama-nama dari unsur Pejabat Struktural Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015 sebagai berikut : NAMA PEJABAT

JABATAN

Drs. Satrio AM. Karim.

Wakil Ketua

Drs. Subardi Mooduto.

Panitera/Sekretaris


Wakil Panitera

Sakinah., S.Ag.

Panitera Muda Hukum

Ridwan Olii., SH.

Panitera Muda Gugatan

Moh. Natsir Stirman., SH.

Wakil Sekretaris

28 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Johny Umar.

Kaur Umum

Ramla Abas.

Kaur Kepegawaian Dan Ortala

Syahrani R. Tiloli, SH.

Kaur Keuangan

Lalu dari unsur Pejabat Fungsional Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015 sebagai berikut : NAMA PEJABAT

JABATAN

Mohamad Adam., S.H.I.

Hakim Pratama Madya

Al Gazali Mus., S.H.I., MH.

Hakim Pratama Madya

Nur Amin., S.Ag., MH.

Hakim Pratama Madya

Indra Purnama Putra., S.H.I., SH.

Hakim Pratama Muda

Ismail., S.Ag.

Hakim Pratama Muda

Abdul Muis Ali., S.Ag.

Jurusita Pengganti

Idrus Buhari., S.H.I.

Jurusita Pengganti

Sitti Istiqamah Lawendatu.

Jurusita Pengganti

Ilhama Putra Suendra, SH., MH.

Jurusita Pengganti

Maryati M., SH.

Jurusita Pengganti

Lalu dari unsur Staff di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015 sebagai berikut : NAMA PEJABAT

Andri Hasan., S.H.I.

JABATAN

Staff Kepaniteraan

Beberapa posisi jabatan tersebut ada yang merangkap jabatan, antara lain sebagai berikut : NAMA PEJABAT

JABATAN

Sitti Istiqamah Lawendatu.

Bendahara Pengeluaran

Abdul Muis Ali., S.Ag.

Bendahara Biaya Proses dan Kasir

29 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Idrus Buhari., S.H.I.

Operator SIMAK BMN

Ilhama Putra Suendra, SH., MH.

Bendahara Penerimaan dan Operator Website / IT

Maryati M., SH.

Operator SIADPA

Di dalam pelaksanaan

sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Tahuna

dibantu juga oleh beberapa orang Tenaga Honorer yang pemberdayaannya ditempatkan dalam bidang tenaga administrasi, driver, kebersihan dan keamanan. Adapun Tenaga Honorer tersebut adalah sebanyak 5 orang dengan perincian sebagai berikut : 1.

Nurfahman Soleman

2.

Abdul Sabri Djamaluddin

3.

Sultana Soleman

4.

Hariano Ratumboba

5.

Syarifudin Usman Panggala 1. Promosi dan Mutasi a. Promosi Tim TPM

(Baperjakat) di Pengadilan Agama Tahuna mengadakan

rapat pada awal tahun 2015 yang berhubungan dengan Promosi dan Mutasi serta menilai kinerja para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Agama Tahuna, serta menginventarisir para pejabat yang sudah lebih dari lima tahun memegang jabatan struktural/fungsional atau sudah bertugas di Pengadilan Agama Tahuna lebih dari lima tahun termasuk pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2016, untuk selanjutnya Tim TPM tersebut mengajukan beberapa

rekomendasi kepada Wakil Ketua

Pengadilan Agama Tahuna untuk dipertimbangkan sebagai kebijakan pimpinan pada tahun 2015. Tim TPM juga mengadakan rapat dalam rangka menindaklanjuti surat dari Pengadilan Tinggi Agama Manado terkait dengan pelaksanaan PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemisahan Panitera dan Sekretaris. b. Mutasi Mutasi pegawai Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 baik mutasi keluar dari Pengadilan Agama Tahuna maupun yang masuk ke Pengadilan Agama Tahuna dan juga ada beberapa mengalami

mutasi

kepangkatan

yaitu

kenaikan

pegawai yang

pangkat

reguler.

Keterangan mutasi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tahuna : NO.

NAMA PEGAWAI

MASUK KEDALAM

30 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1.

Drs. Subardi Mooduto

Panitera Pengganti

Panitera / Sekretaris

2.

Sukarni Manangkalangi

Wakil Panitera

Wakil Panitera

3.

Sakinah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Panmud Hukum

4.

Ridwan Olii, SH.

Panitera Pengganti

Panmud Gugatan

2) Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Tahuna : NO.

NAMA PEGAWAI

MASUK KEDALAM JABATAN LAMA

1.

Mongisidi, BA.

Wakil Panitera

JABATAN BARU Wakil Panitera

3) Mutasi Kepangkatan : NO

NAMA

JENIS

JAB. PKT LAMA

JAB. PKT BARU

MUTASI 1.

Mohamad Adam, S.H.I

Regular

Hakim Pratama Muda

Hakim Pratama Madya

2.

Al Gazali Mus, S.H.I.,MH

Regular

Hakim Pratama Muda

Hakim Pratama Madya

3.

Moh. Natsir Stirman, SH

Regular

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

4.

Abdul Muis Ali, S.Ag

Regular

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

5.

Idrus Buhari, S.H.I

Regular

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

6.

Sitti Istiqamah Lawendatu

Regular

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

4) Pensiun NO

B.

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL.

JABATAN

KEADAAN PERKARA 1. PERKARA YANG DITERIMA Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak

71 perkara yang terdiri dari 67 perkara Gugatan dan 4 perkara Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan jumlah perkara dikarenakan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna masih belum maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 31 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun

2015 tersebut setiap

bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

NO.

JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA

BULAN

GUGATAN

PERMOHONAN

1.

Januari

6

0

2.

Februari

8

0

3.

Maret

12

0

4.

April

9

0

5.

Mei

5

2

6.

Juni

6

0

7.

Juli

3

0

8.

Agustus

2

0

9.

September

4

0

10.

Oktober

5

1

11.

November

5

1

12.

Desember

2

0

67

4

JUMLAH

Dari perkara yang diterima tahun 2015 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut :

NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1.

Izin Poligami

0

2.

Pencegahan Perkawinan

0

3.

Penolakan Perkawinan oleh PPN

0

4.

Pembatalan Perkawinan

0

5.

Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri

0

6.

Cerai Talak

22

7.

Cerai Gugat

40

8.

Harta Bersama

1

9.

Penguasaan Anak

0

10.

Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu

0

11.

Hak-Hak bekas istri/kewajiban bekas suami

0

12.

Pengesahan Anak

1

13.

Pencabutan Kekuasaan Wali

0

14.

Perwalian

0

15.

Pencabutan Kekuasaan Wali

0

16.

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan

0

17.

Ganti Rugi terhadap Wali

0

18.

Asal Usul Anak

0

19.

Penolakan Kawin Campuran

0

20.

Istbat Nikah

3

21.

Izin Kawin

0

22.

Dispensasi Kawin

0

23.

Ekonomi Syariah

0

24.

Kewarisan

2

32 | P a g e


Wasiat

0

26.

Hibah

0

27.

Wakaf

0

28.

Zakat/Infaq/Shodaqoh

0

29.

P3PH/Penetapan Ahli Waris

1

30.

Lain-lain

1

Jumlah

71

2. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna telah menerima perkara sebanyak 71 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2014 sebanyak 3 perkara, jumlah keseluruhan 74 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 69 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 5 perkara. Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai berikut :

NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1.

Dikabulkan

56

2.

Dicabut

10

3.

Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

0

4.

Digugurkan

2

5.

Dicoret dari register

0

6.

Ditolak

0 JUMLAH

68

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat peningkatan jumlah perkara yang diputus sebanyak 68 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk sebanyak 37 perkara, sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk sebanyak 71 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3 perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 74 perkara sisa yang belum diputus 4 perkara, dengan rincian : -

Perkara Ghaib sebanyak 1 perkara,

-

Perkara Tabayun sebanyak 0 perkara,

-

Perkara biasa sebanyak 3 perkara

-

Perkara permohonan sebanyak 0 Perkara.

3. KEADAAN KEUANGAN PERKARA Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tahuna telah dilakukan menurut ketentuanketentuan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara tertib dan baik dalam buku-buku yang berhubungan dengan keuangan perkara. Administrasi Keuangan Perkara telah dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan Pola BINDALMIN yang meliputi : 33 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 a.

Buku Jurnal Perkara Gugatan

( KI – PA.I/G )

b.

Buku Jurnal Perkara Permohonan

( KI – PA.I/P )

c.

Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding

( KI – PA. 2 )

d.

Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi

( KI – PA. 3 )

e.

Buku Jurnal Keuangan Perkara PK

( KI - PA. 4 )

f.

Buku Jurnal Keuangan Biaya Eksekusi

( KI – PA. 5 )

g.

Buku Induk Keuangan Perkara

( KI – PA. 6 )

h.

Buku Keuangan Biaya Eksekusi

( KI – PA. 7 )

i.

Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan

( KI – PA.8a )

j.

Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan Lainnya

( KI – PA.8b )

Sedangkan Register Perkara yang meliputi : a.

Register Induk Perkara Permohonan

b.

Register Induk Perkara Gugatan

c.

Register Induk Perkara Ekonomi Syariah

d.

Register Akta Cerai

e.

Register Permohonan Berperkara secara Cuma – Cuma ( Prodeo)

f.

Register Mediasi

g.

Register Surat Kuasa Khusus

h.

Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah

i.

Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak

j.

Register Penyitaan Barang Bergerak

k.

Register Permohonan Eksekusi

l.

Register Permohonan Banding

m.

Register Permohonan Kasasi

n.

Register Permohonan Peninjauan Kembali

Adapun keuangan - keuangan perkara yang dikelola pada tahun 2015 ini sebanyak Rp. 38.249.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisa uang perkara pada tahun 2014 adalah Rp. 1.216.200,-

34 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No.

Uraian

1.

Keuangan Perkara

Sisa Saldo Tahun

Penerimaan

2014

Tahun 2015

Rp. 1.216.200,-

Jumlah

Rp. 38.249.000,-

Rp. 39.465.200,-

Tahun 2015

Dari jumlah keuangan perkara tersebut di atas telah dikeluarkan sebesar Rp 37.623.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan alokasi dana sebagai berikut: No.

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

1.

Saldo Tahun 2014

Rp. 1.216.200,-

2.

Pemasukan Tahun 2015

Rp. 38.249.000,-

3.

Biaya Pemanggilan

Rp. 21.831.000,-

4.

Biaya Juru Sumpah

Rp.

0,-

5.

Biaya Eksekusi / Sita Eksekusi

Rp.

0,-

6.

Biaya Penerjemah

Rp.

0,-

7.

Biaya Pemberitahuan

Rp. 3.695.000,-

8.

Pengiriman Biaya

Rp.

9.

Pengembalian Sisa Panjar

Rp. 6.781.000,-

10.

ATK Perkara

Rp. 3.100.000,-

11.

Materai

Rp.

12.

Hak-Hak Kepaniteraan

Rp. 1.850.000,-

13.

Sisa Saldo Tahun 2015

Rp. 1.842.200,-

14.

Jumlah Total

Rp. 39.465.200,-

Ket.

0,-

366.000,-

Rp. 37.623.000,-

Jumlah biaya yang diterima Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 39.465.200,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan pengeluaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 37.623.000,(tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga saldo keuangan perkara pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.842.200,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah). Adapun yang menjadi hak – hak kepaniteraan yang merupakan PNBP dalam tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 2.557.600,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan semuanya telah disetorkan ke kas Negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut : NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1.

Tidak Ada Keharmonisan

43

2.

Tidak Ada Tanggungjawab

5

3.

Faktor Ekonomi

4

35 | P a g e


Poligami Tidak Sehat

0

5.

Cemburu

0

6.

Gangguan Pihak Ketiga

3

7.

Krisis Moral

0

8.

Dihukum

0

9.

Penganiayaan Berat

0

10.

Krisis Akhlak

0

11.

Kekejaman Mental

0

12.

Lain – lain

0 JUMLAH

55

5. UPAYA HUKUM Sepanjang tahun 2015 dari perkara-perkara yang telah diputus / diselesaikan tersebut belum ada yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

6. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo. PP NO. 45 TAHUN 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2015 perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 4 perkara dapat dirinci sebagai berikut :

1) Cerai talak

=

2 perkara

2) Cerai gugat

=

3 perkara

3) Ijin Poligami

=

0 perkara

1) Masih dalam proses

=

0 perkara

2) Selesai

=

4 perkara

3) Dicabut

=

1 perkara

dari 5 perkara tersebut, terdiri dari :

7. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak.

Untuk

tahun 2015 Pengadilan

Agama

Tahuna

telah

mengeluarkan /

menerbitkan Akta Cerai sebanyak 55 eksemplar.

C.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1.

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

36 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki sarana dan Prasarana Gedung berupa : 1)

Tanah Keberadaan kantor Pengadilan Agama Tahuna

yang terletak di

komplek perkantoran di Jln. Baru Tona No.11 Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas ± 850m². 2)

Gedung dan Bangunan a) Gedung kantor PA Tahuna didirikan berasal dari DIPA tahun 2005 dengan nilai Rp. 809.000,- seluas ± 330m². Gedung kantor PA Tahuna terdiri dari 2 lantai yaitu : -

Lantai Bawah digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Kepaniteraan (Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panitera

Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti, Ruang One Stop Service, Ruang Arsip Perkara), Ruang Kesekretariatan (Wakil Sekretaris, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Kepegawaian dan Ortala, Bendahara) dan Kamar Mandi/WC. -

Lantai Atas

digunakan

untuk :

Ruang

Ketua Pengadilan

Agama, Ruang Hakim, Ruang IT, Ruang Perpustakaan serta Kamar Mandi/WC. b) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Tahuna 1 (satu) unit rumah dinas yang berasal dari DIPA tahun 1983 senilai Rp. 96.806.500,- dengan luas ± 80 m² (1 unit ). a.

Pengadaan Tahun

Anggaran 2015

Pengadilan

Agama

Tahuna mendapatkan

anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit server seharga Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) yang diperoleh pada bulan september 2015. b.

Pemeliharaan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna

mendapatkan

anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dengan tingkat capaian 100 %. c.

Penghapusan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna tidak ada penghapusan barang milik negara, namun telah melaksanakan verifikasi penentuan nilai barang yang akan dihapus dan telah menyurat ke KPKNL Manado.

2.

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki sarana dan prasarana fasilitas kantor yang ada di setiap ruangan sebagai berikut: 37 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Tabel Sarana dan Prasarana Ruangan NO. 1.

RUANGAN Ketua PA

FASILITAS YANG ADA

KONDISI

Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,

Cukup

Kursi Besi, Meja Kerja Kayu, Kursi Kayu, Lemari Kayu, A.C. Split, Intercom Unit, Jam Mekanis, Lambang Garuda Pancasila, Gambar Presiden / Wakil Presiden,

Bendera

Merah

Putih,

Bendera Peradilan, Tiang Bendera, Bingkai Foto Mantan Ketua, Gordyin / Kray. 2.

Wakil PA


Cukup

Meja Komputer, Kursi Besi/Metal, Kursi Besi / Metal, Kursi Tamu, Kursi Kayu, Lemari Toga / Lemari Kayu, A.C. Split, Jam

Mekanis,

Lambang

Garuda,

Gambar Presiden / Wakil, Bendera Merah Putih, Bendera Peradilan, Tiang Bendera,

Printer,

Tempat

Sampah,

Gordyn / Kray, Intercom Unit 3.

Panitera/Sekretaris

.


Cukup

Kursi Kayu, Kursi Besi / Metal, Meja Komputer,

Meja

Kerja

Kayu,

Air

Conditioning (AC), Intercom Unit,

Lap

Top, Jam dinding, Tempat sampah, Gordyn / Kray. 4.

Wakil Panitera

Meja Kerja kayu, Kursi Besi / Metal,

Cukup

Kursi Fiber Glas / Plastik, Lemari Kayu, Air Conditioning (AC), Gordyin / Kray, 5.

Wakil Sekretaris

Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi

Cukup

Besi / Metal, Kursi Besi, Kursi FiberGlass / Plastik, Lemari Kayu, Printer (Peralatan Personal Komputer), Tempat Sampah, Gordyn / Kray, Note Book. 6.

Ruang Kepaniteraan

Meja Kerja Kayu 7 (tujuh) unit, Kursi

Cukup

Besi / Metal, Kursi Besi / Metal, Kursi Besi / Metal, Kursi Fiber-Glass / Plastik, Lemari Kayu, Lemari Kayu, Papan Visual / Papan Nama, Air Conditioning (AC), Intercom Unit, P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Jam Mekanis, Gordyin / Kray. 7.

Ruang

Lemari Kayu 3 (tiga) unit, Meja Kerja

Kesekretariatan

Kayu 5 (lima) unit, Meja Komputer,

Cukup

Kursi Besi/Metal 3 (tiga) unit, Intercom Unit,Lap Top 2 (dua) unit, Papan Visual/Papan Projector/Infocus,

Nama, Gordyin

CD /

Kray,

38 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 Printer (Peralatan Personal Komputer), A.C. Split. 8.

Ruang Bendahara

Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi

Cukup

Besi / Metal Direksi, Kursi Plastik, Lemari

Kayu,

Barand

Kas,

Komputer, Intercom

Printer,

Unit,

Kipas

Angin, Gordyn / Kray. 9.

Ruang Hakim

Meja Kerja Kayu 5 (lima) unit, Kursi

Cukup

Besi/Metal, Kursi Fiber- Glass / Plastik, Lemari Kayu, Dispenser, Intercom Unit, Gordyin / Kray, A.C. Split, Toga Hakim. 10.

Ruang IT


Cukup

Server. A.C. Split. 11.

Ruang Sidang

Meja Kerja Kayu/Sidang, Kursi Sidang,

Cukup

Meja Panitera, Kursi Besi / Metal, Bangku

Panjang

Garuda

Pancasila,

Putih,

Bendera

Bendera,

Kayu,

Lambang

Bendera

Merah

Peradilan,

Tiang

A.C. Split, Jam

Gordyin/Kray,

Amplifier,

Microphone

Table

Microphone

/

Dinding,

Microphone,

Stand,

Boom,

Pataka,

Stand,

Palu

Sidang. 12.

Ruang Perpustakaan

Meja Kerja Kayu, Lemari Kayu 4

Cukup

(empat) unit, Kursi Kayu, Kursi FiberGlass / Plastik, Gordyn / Kray.

Tabel Fasilitas Transportasi NO.

URAIAN

JENIS

SUMBER

KETERANGAN

1.

1 Unit Mobil Dinas

Kijang Inova

Transfer BUA MARI

Baik

2.

9 Unit Motor Dinas

Honda CS1

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda CS1

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda Supra X

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda Supra X

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda Supra X

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda Supra X

DIPA PA Tahuna

Baik

Honda Supra X

Transfer PTA

Baik

Honda GL 100

Transfer Depag

Rusak

Honda GL 100

Transfer Depag

Rusak

Tabel Fasilitas Komunikasi / IT NO.

URAIAN

JUMLAH

SUMBER

KETERANGAN

1.

Komputer (PC)

9 Unit

- DIPA PA Tahuna 4 - 2 Unit Baik (empat) unit - Transfer

PTA

- 7 Unit Rusak 5

(empat) unit

39 | P a g e


Laptop

17 Unit

- DIPA PA Tahuna

- 7 Unit Baik - 10 Unit Rusak

3.

Telephone

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Cukup

4.

Faximile

1 Unit

- Transfer PTA

Cukup

5.

Printer

5 Unit

- DIPA PA Tahuna

- 2 Unit Baik - 3 Unit Rusak

6.

Televisi

1 Unit

- Hibah

Baik

7.

Genset

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

8.

LCD Projector/Infocus

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

9.

Camera Digital

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

10.

Intercom Unit

8 Unit

- Hibah

Cukup

Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut : Tabel Fasilitas Persidangan NO.

URAIAN

JUMLAH

SUMBER

KETERANGAN

1.

Meja Sidang

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

2.

Kursi Hakim/PP

4 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

3.

Kursi Pihak

2 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

4.

Bangku Pengunjung

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Cukup

5.

Palu Sidang

1 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

5.

Bendera

2 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

6.

Tiang Bendera

2 Unit

- DIPA PA Tahuna

Baik

7.

Amplifier

1 Set

- DIPA PA Tahuna

Cukup

+

TOA

+

Microphone + Table Stand Microphone

D.

PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

NO.

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

DIPA 01 1.

Belanja Pegawai

2. 3.

3.083.384.000

2.941.688.761

141.801.019

Belanja Modal

40.000.000

40.000.000

-

Belanja Barang

307.036.000

304.772.776

2.263.224

3.430.420.000

3.286.461.537

143.958.463

Jumlah

95.40 100 99,26

DIPA 04 1.

Perkara Prodeo

4.000.000

3.736.000

264.000

2.

Sidang Keliling

78.000.000

78.000.000

-

3.

Penyelesaian

180.000

-

180.000

82.180.000

81.736.000

444.000

93 100

Administrasi Perkara Jumlah

1.

BELANJA PEGAWAI - PAGU 40 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 NO

MAK

URAIAN MATA ANGGARAN

PAGU

PENGELUARAN

ANGGARAN

1

001

511111

Bel. Gaji Pokok PNS

2

001

511119

Bel. Pembulatan Gaji PNS

15.000

3

001

511121

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS

52.881.000

4

001

511122

Bel. Tunj. Anak PNS

18.230.000

5

001

511123

Bel. Tunj. Struktural PNS

20.410.000

6

001

511124

Bel. Tunj. Fungsional PNS

853.465.000

7

001

511125

Bel. Tunj. PPh PNS

338.934.000

8

001

511126

Bel. Tunj. Beras PNS

44.292.000

9

001

511129

Bel. Uang Makan PNS

156.021.000

10

001

511151

Bel. Tunj. Umum PNS

25.383.000

11

001

511157

Bel. Tunj. Kemahalan Hakim

813.753.000

760.000.000

JUMLAH

3.083.384.000

- REALISASI NO

MAK


REALISASI

PENGELUARAN

ANGGARAN

1

001

511111

Bel. Gaji Pokok PNS

2

001

511119

Bel. Pembulatan Gaji PNS

11.909

3

001

511121

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS

49.882.110

4

001

511122

Bel. Tunj. Anak PNS

17.209.904

5

001

511123

Bel. Tunj. Struktural PNS

18.840.000

6

001

511124

Bel. Tunj. Fungsional PNS

789.685.000

7

001

511125

Bel. Tunj. PPh PNS

227.385.543

8

001

511126


41.222.420

9

001

511129

Bel. Uang Makan PNS

105.573.000

10

001

511151

Bel. Tunj. Umum PNS

2.405.000

11

001

511157

Bel. Tunj. Kemahalan Hakim

766.931.700

700.000.000

JUMLAH

2.719.146.586

- SISA NO

MAK

URAIAN

PAGU SAKPA

REALISASI

SISA PAGU

ANGGARAN 1

001

511111

Bel. Gaji Pokok PNS

2

001

511119

Bel. Pembulatan Gaji

509.073.000

813.868.780

(105.780)

15.000

12.688

2.312

39.197.000

52.880.690

310

PNS 3

001

511121

Bel.

Tunj.

Suami/Istri

PNS 4

001

511122

Bel. Tunj. Anak PNS

11.210.000

18.228.172

1.828

5

001

511123

Bel.

Struktural

20.410.000

20.410.000

0

Bel. Tunj. Fungsional

1.377.480.000

853.250.000

215.000

338.934.000

244.527.791

94.406.209

Tunj.

PNS 6

001

511124

PNS 7

001

511125

Bel. Tunj. PPh PNS

8

001

511126


39.071.000

44.291.860

140

9

001

511129

Bel. Uang Makan PNS

105.600.000

131.533.000

24.488.000

41 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 10

001

511151

Bel. Tunj. Umum PNS

11

001

511157

Bel. Tunj. Kemahalan

25.383.000

2.590.000

22.793.000

1.170.000.000

760.000.000

0

3.636.373.000

2.942.592.981

141.801.019

Hakim JUMLAH

2.

BELANJA BARANG (OPERASIONAL) - PAGU

NO

MAK


PAGU

PENGELUARAN

ANGGARAN

1

001

524111

Bel. Perjalanan Biasa

2

001

521211

Belanja Bahan

3

001

522111

Bel. Langganan Listrik

4

001

522112

Bel. Langganan Telefon

5

001

522113

Bel. Langganan Air

6

001

521111

Bel. Keperluan Kantor

7

001

521115

Bel. Honor Operasional Satker

23.100.000

8

001

523111

Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung, Mobil, Motor

10.000.000

9

001

523121

Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin

26.300.000

10

001

521114

Bel. Pengiriman Surat Dinas

1.500.000

11

001

521118

Bel. Pakaian Dinas Pegawai

1.411.000

33.200.000 5.076.000 23.400.000 9.000.000 600.000 173.449.000

JUMLAH

307.036.000

- REALISASI NO

MAK


REALISASI

PENGELUARAN

ANGGARAN

1

001

524111

Bel. Perjalanan Biasa

2

001

521211

Belanja Bahan

3

001

522111

Bel. Langganan Listrik

4

001

522112

Bel. Langganan Telefon

5

001

522113

Bel. Langganan Air

6

001

521111

Bel. Keperluan Kantor

7

001

521115

Bel. Honor Operasional Satker

23.100.000

8

001

523111

Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung, Mobil,

10.000.000

33.200.000 5.076.000 23.400.000 7.007.275 600.000 173.178.501

Motor 9

001

523121

Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin

10

001

521114

Bel. Pengiriman Surat Dinas

1.500.000

11

001

521118


1.411.000

JUMLAH

26.300.000

304.772.776

- SISA NO

MAK

URAIAN

PAGU SAKPA

REALISASI

SISA PAGU

ANGGARAN 1

001

524111

Bel.

Perjalanan

33.200.000

33.200.000

-

5.076.000

5.076.000

-

23.400.000

23.400.000

-

Biasa 2

001

521211

Belanja Bahan

3

001

522111

Bel.

Langganan

Listrik

42 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 4

001

522112

Bel.

Langganan

9.000.000

7.007.275

1.992.725

600.000

600.000

-

Keperluan

173.449.000

173.178.501

270.499

Honor

23.100.000

23.100.000

-

10.000.000

10.000.000

-

26.300.000

26.300.000

-

1.500.000

1.500.000

-

1.411.000

1.411.000

-

307.036.000

304.772.776

2.263.224

Telefon 5

001

522113

Bel. Langganan Air

6

001

521111

Bel. Kantor

7

001

521115

Bel.

Operasional Satker 8

001

523111

Bel.

Biaya

Pemeliharaan Gedung,

Mobil,

Motor 9

001

523121

Bel.

Biaya

Pemeliharaan Peralatan & Mesin 10

001

521114

Bel.

Pengiriman

Surat Dinas 11

001

521118


JUMLAH

3.

BELANJA MODAL - PAGU

NO

1

MAK

001

532111


PAGU

PENGELUARAN

ANGGARAN

Belanja Modal

40.000.000

JUMLAH

40.000.000

- REALISASI NO

1

MAK

001

532111


REALISASI

PENGELUARAN

ANGGARAN

Belanja Modal

40.000.000

JUMLAH

40.000.000

- SISA NO

MAK

URAIAN

PAGU SAKPA

REALISASI

SISA PAGU

ANGGARAN 1

001

532111 JUMLAH

E.

Belanja Modal

40.000.000

40.000.000

-

40.000.000

40.000.000

-

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA No 144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa setiap orang berhak memperoleh 43 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 informasi

dari

Pengadilan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut

adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa

pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs.

a.

Perangkat Keras ( Hardwere ) KETERANGAN

NO

b.

NAMA ASET

JUMLAH

SATUAN B

RR

RB

1

PC Server

1

Unit

1

-

-

2

UPS Server

1

Unit

-

-

1

3

Komputer / PC

5

Unit

2

3

-

4

Utp Cable Category 5 Enchanced, 300 m.

2

Unit

2

-

-

5

Modular OutletRj-45 Connector

5

Unit

5

-

-

6

Face Plate 1 Hole+Outbow Box RH-45

5

Unit

5

-

-

7

Patch Cord Cat 5e@3m

6

Unit

6

-

-

8

Hogh Impact Pipe

200

Unit

200

-

-

9

Asesoris Lain-lain

1

Unit

1

-

-

10

Switch

1

Unit

1

-

-

11

Meja Komputer

4

Unit

2

2

-

12

Anjungan Informasi

1

Unit

-

1

-

13

Ups Anjungan Informasi

1

Unit

-

-

1

Perangkat Lunak ( Softwere ) Untuk

menunjang

kegiatan

pelayanan

Publik

melalui

sarana

Teknologi

Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Tahuna memiliki perangkat lunak berupa : -

Sistem Operasi Windows XP dan Windows 7.

-

Website

dengan

pengelolaannya

domain

sejak

name

tahun

http://www.pa-tahuna.go.id

2012,

Website

Pengadilan

Yang

agama

dalam Tahuna

44 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 mendapatkan penghargaan dari PTA Manado, namun demikian website tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap perombakan menu dan content - content mengikuti arahan Mahkamah Agung. -

E-Mail dengan alamat http://[email protected].

-

SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang mulai diaktifkan penggunaannya di Pengadilan Agama Tahuna sejak Akhir Tahun 2012 dan seiring perkembangannya Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Tahuna telah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kinerja pegawai pengadilan agama Tahuna khususnya untuk memudahkan

dalam

administrasi

perkara dan pada tahun 2012 pengelolaan Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan penghargaan dari PTA manado. -

SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk mencatat dan mengorganisir barang - barang habis pakai seperti ATK, dll.

-

SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) merupakan Aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengeluaran keuangan yang ada pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna yang didukung oleh Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar).

-

SIKEP (Sistem Infomasi Kepegawaian) merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

-

Komdanas (Komunikasi Data Nasional) merupakan sistem Aplikasi pendataan bagian keuangan, kepegawaian dan simak BMN. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Tahuna antara lain sebagai berikut : a. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara b. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI c. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna, LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra. d. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). e. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Tahuna Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Tahuna

juga

dimanfaatkan untuk : a. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. b. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado. c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. d. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasidata keuangan. 45 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 e. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Manado. f. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. g. Pengiriman Laporan Tahunan. Pengiriman Laporan LAKIP.

F.

REGULASI TAHUN 2015 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1.

Manajemen Perubahan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

10

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pelaksanaan Program Manajemen.  Undang-undang

RI

Nomor

17

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).  Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.  Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.  Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.  Peraturan

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

10

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Program Manajemen.

2.

Perundang-undangan  Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 46 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi.  Surat

Keputusan

145/KMA/SK/VII/2007

Ketua Tentang

Mahkamah

Agung

Memberlakukan

Buku

R.I.

Nomor:

IV

Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.  Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

R.I.

Nomor:

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bagi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Dibawahnya.  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.  Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.  Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

47 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Hakim.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.  Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung.  Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera.  Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti. 3.

Penataan dan Penguatan Organisasi  Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV /1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

4.

Penataan Tata Laksana  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM  Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 48 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 6.

Penguatan Akuntabilitas  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

7.

Penguatan Pengawasan  Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/80/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A.

Internal I.

Dasar Kebijakan Pengawasan 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 53 menyatakan : a. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.

49 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 b. Ketua

Pengadilan

selain

melakukan

pengawasan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris dan Juru Sita didaerah hukumnya. c.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan

di

tingkat

Pengadilan

Agama

dan

menjaga

agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. 2. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/VII/SK/2007, tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. 3. Surat

Wakil

Ketua

Pengadilan

Agama

Tahuna

Nomor:

W18-

A3/14/HK.00.8/SK/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. II.

Pelaksanaan Pengawasan Selama

tahun

2015

Bidang

Pengawasan

telah

dilakukan

dengan

Pengawasan Melekat dan Pengawasan Langsung. 1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan: a. Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan unit kerja melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung. b. Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan selanjutnya. c. Dalam rangka kaderisasi kepemimpinan maka setiap apel pagi hari Senin ditunjuk Hakim disamping

itu

secara bergiliran untuk menjadi pembina upacara, pada

kesempatan

lain

memimpin

diskusi.

Diskusi

secara begantian tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan serta keterampilan masing-masing personal. 2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional a. Pengawasan Fungisonal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan

kerja

pada

Peradilan

Agama.

Adapun

pelaksanaan pengawasan meliputi: 1) Pelaksanaan Pengawasan Teknis Yustisial, antara lain:  Mengawasi pengisian buku register perkara gugatan/permohonan.  Mengawasi

kelengkapan

berkas

perkara

dan

pelaksanaan

instrumen perkara gugatan/permohonan. 50 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015  Mengawasi laporan perkara gugatan/permohonan.  Mengawasi pemberkasan dan pengarsipan perkara. 2) Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Perkara (Bindalmin).  Mengawasi pelaksanaan administasi perkara (meja I, II, dan III).  Mengawasi

pengisian

semua

jenis

buku

register

baik

keuangan perkara (jurnal), register perkara dan buku induk.  Mengadakan eksaminasi cross chek pada berkas perkara.  Mengawasi pemberkasan perkara.  Mengawasi prosedur pelaksanaan persidangan dan pengisian agenda sidang dan pengadaan istrumen-instrumen. 3) Pelaksanaan Pengawasan Administasi Umum (kesekretariatan)  Mengawasi buku register kepegawaian yaitu mutasi kepegawaian, KGB, kenaikan pangkat dan kelengkapan file.  Mengawasi pengimputan data pegawai dalam aplikasi.  Mengawasi pelaporan rutin keuangan.  Mengawasi

pengisian

buku

inventaris

barang,

pelaporan

inventaris barang dan penghapusan barang.  Mengawasi pendistribusian barang.  Mengawasi pelaksanaan laporan kegiatan bulanan, triwulan, persemester dan tahunan.  Mengawasi kegiatan kebersihan kantor dan halaman. 4) Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik.  Mengawasi

ketepatan,

kecepatan,

kebenaran

memberikan

pelayanan publik.  Mengawasi instrumen - instrumen yang memudahkan masyarakat mengakses ke pengadilan.  Mengawasi pengutipan-pengutipan dari pengadilan, baik yang sesuai dengan ketentuan ataupun tidak.  Mengawasi

keadaan

kantor,

tata

ruang,

kebersihan

dan

kelengkapannya.  Mengawasi ada tidaknya pengutipan pembiayaan pengadilan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan KMA.  Mengawasi penggunaan website, jaringan internet.  Mengawasi prasarana pengaduan.  Mengawasi penempatan papan-papan statistik dan slogan-slogan bebas korupsi.  Mengawasi pelaksanaan dan perkembangan IT. b. Dalam tahun 2015 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Masamba sebanyak 4 (empat) kali,

51 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas bidang secara langsung. c. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dibuat laporan, hasil pengawasan di laporkan secara tertulis oleh hakim paling senior

selaku Koordinator

Pengawas kepada

Wakil Ketua

Pengadilan Agama Tahuna dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Berikut adalah nama-nama Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tahuna periode 2015

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2015 NO 1

NAMA/NIP H. Moh. Adam, S.H.I.

GOL. RUANG

JABATAN

BIDANG PENGAWASAN

III/c

Hakim Pratama Madya

Koordinator Pengawas

III/c

Hakim Pratama Madya

Bidang Umum

III/c

Hakim Pratama Madya

Pelayanan Publik

III/b

Hakim Pratama Muda

Bidang Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan

III/b

Hakim Pratama Muda

Bidang Siadpa dan Meja Informasi

NIP. 198112142007041001 2

Al Gazali Mus, S.H.I.,MH. NIP. 197909242007041001

3

Nur Amin, S.Ag.,MH. NIP. 197112132005021002

4

Indra Purnama Putra, S.H.I.,SH. NIP. 197906212009041004

5

Ismail, S.H.I. NIP. 198312102009041008

B.

Evaluasi Berdasarkan upaya pengawasan yang dilakukan di atas pada umumnya

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Tahuna yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan tentang pengurusan kepegawaian, umum dan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan lancar. Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat didukung oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

52 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum program kerja Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik yang meliputi bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, yang antara lain : 1.

Dari segi kuantitas, perkara yang diterima Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 34 perkara atau naik 47,9 % dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 perkara perkara yang diterima sebanyak 71 perkara sedangkan tahun 2014 sebanyak 37 perkara.

2.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Tahuna terhadap Hakim dan Pegawai dalam bidang administrasi teknis yustisial, administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku baik dalam tugas kedinasan maupun di luar dinas telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

3.

Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Agama Tahuna baik fungsional maupun struktural dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan, dan penataran baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado, Mahkamah Agung RI, dan Instansi lain.

4.

Pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA per mata anggaran. Begitu pula pelaksanaan administrasinya. Anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 telah terserap 95.80 % untuk DIPA 005.01 dan terserap 98,39 % pada DIPA 005.04.

5.

Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan

Agama

Tahuna

telah

menyampaikan

informasi

kepada

masyarakat dalam berbagai pertemuan / rapat koordinasi.

53 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 B.

Rekomendasi

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1.

Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang sehingga pegawai dapat menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam organisasi.

2.

Mohon pertimbangan agar pegawai Pengadilan Agama Tahuna dapat mengikuti Diklat/Pelatihan untuk pegawai Kesekretariatan, Kepaniteraan dan Operator IT, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

3.

Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

C.

Penutup

Demikian Laporan Tahunan tahun 2015 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tahuna selama tahun 2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Tahuna. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Tahuna, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan tahunan tahun 2015 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.

Tahuna, 31 Desember 2015 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna

TTD Drs. Satrio A.M.Karim NIP. 19660101.199303.1.011

54 | P a g e

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015 LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA. Jln. Baru Tona No. 11 Telp Fax

Recommend Documents