Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

PENGADILAN AGAMA TAHUNA J L . B A R U T O N A N OTahuna . 1 1 T(LKjIP) A H U NTahun A T I2015 M U R , K A B . K E P L . S A Hal. NGIH Laporan Kinerja Pengadilan Agama i E


KATA PENGANTAR

B

ismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tahuna selama setahun sebagai

realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun pertama dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang didalam Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2015-2019.

Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini juga

merupakan

integrasi

antara

sistem

perencanaan,

sistem

AKIP

dan

sistem

penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerjanya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terimaksih.

Tahuna, 11 Januari 2016 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Ttd Drs. SATRIO A.M. KARIM NIP 19660101 199303 1 011

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. ii


IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna, merupakan istilah baru berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP

Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang pada tahun sebelumnya masih menggunakan nama Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna, merupakan manifestasi LAKIP dari Renstra tahun 20102014

yang sudah di reviu sesuai Renstra 2015

-

2019 yang disusun

dalam rangka

menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015, perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Pengadilan Agama Tahuna berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan

semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama

Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. Dengan berakhirnya Tahun 2015, maka LKjIP Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015

serta

perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk

kesadaran dalam

mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Tahuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemrintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016

dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG PADA CERMINAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG AGUNG”. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. iii


Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna selaku salah 1 (satu) lembaga dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, telah membuat rencana strategis untuk 5 tahun kedepan (2015-2019). Dari rencana strategis tersebut, setiap tahunnya Pengadilan Agama Tahuna telah membuat Perjanjian Kenerja atau Penetapan Kinerja (PK) yang mengarah kepada satu sasaran yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama.

Untuk mencapai serta merealisasikan sasaran dan target yang diinginkan Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan indikator-indikator target capaian yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator target capaian tersebut adalah: Indikator

1. Persentase perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi

Indikator

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dan lebih dari 5 bulan

Indikator

4. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Indikator

6. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator

7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Indikator

8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator

9. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Indikator

10. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator

11. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator

12. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


Hal. iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) DAFTARISI

iii

DAFTAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi

3

C. Sistematika Penyajian

5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

7

1. Visi dan Misi

7

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

8

3. Program Utama & Kegiatan Pokok

8

A. Indikator Kinerja Utama

9

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015

11

BAB II

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

14

A. Pengukuran Kinerja

14

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

16

C. Akuntabilitas Keuangan

31

BAB IV PENUTUP

38

A. Kesimpulan

38

B. Saran – Saran/Rekomendasi

38

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

3.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

4. 5.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019


40

Hal. v

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung B AB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar

AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1.

Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

2.

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

3.

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

4.

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5.

Jujur, obyektif, transparan dan akurat;

6.

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayangn Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Tahuna selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 serta langkah-langkah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 1

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2016.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

4.

Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayangn Publik;

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

11.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

13

Tahun

2005

Tentang

Sekretariat Mahkamah Agung; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;

16.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangane-Government;

17.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

19.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 TentangPedoman Pelayangn Informasi di Pengadilan;

20.

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung; 21.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan


Hal. 2

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Instansi Pemerintah; 22.

Keputusan Kepala LAN Nomor Penyusunan

Pelaporan

589/1X/6/Y/99

Akuntabilitas

Kinerja

tentang Instansi

Pedoman Pemerintah

(disempurnakan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23.

KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

24.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

25.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung". Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat, baru diatur pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, setelah begitu lama belum ada pengaturan yang jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tahuna sudah mengacu pada ketentuan peraturan yang baru tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita". Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 3

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaimana pada Lampiran I.

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -

Perkawinan

-

Zakat

-

Waris

-

Infaq

-

Wasiat

-

Shadaqah, dan

-

Hibah

-

Ekonomi Syari'ah.

-

Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (judicialpower) Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).

2) Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).

4) Fungsi Administratif Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 4

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

5) Fungsi Lainnya a) Pelayangn penyuluhan hukum, pelayangn riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

C.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan

pencapaian Pengadilan Agama

Tahuna selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif . BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal

‐

hal umum tentang

keadaan Pengadilan Agama Tahuna , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP. BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna B. Penetapan Kinerja Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 5

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Tahuna serta strategi pemecahan masalah . BAB V

Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.


Hal. 6


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

R

encana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana

dan

terprogram

secara

sistematis

melalui

penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tahuna diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

1.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tahuna.

Adapun Visi dari Pengadilan Agama Tahuna tetap mengacu pada Visi dari Mahkamah Agung RI, yaitu : " Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pada cerminan Pengadilan Agama Tahuna yang Agung "

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Tahuna harus memiliki dan menetapkan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tahuna, adalah sebagai berikut : 1

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur

peradilan

dalam

peningkatan pelayangn pada masyarakat 3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien


Hal. 7

rangka

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung 4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Tahuna. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut :

1.

Penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksesbilitas Putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

3.

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3.


4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.


PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam (6) sasaran strategis tersebut di atas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :


Hal. 8

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tahuna dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1.

Penyelesaian Perkara ;

2.

Penyelesaian Sisa Perkara ;

3.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu ;

4.

Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,

5.

b.

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

c.

1.

Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 9

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Ketua Nomor : W18-A3/298.a/OT.01.2/1/2014 tanggal 30 Januari 2015, dapat dilihat sebagai berikut: KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang dilaksanakan b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu yang lebih dari 5 bulan Peningkatan

aksepbilitas

putusan

Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -

Verzet

-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali (PK)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

penyelesaian perkara

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

d. Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase

penyampaian

relaas

pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase penyitaan

tepat

waktu dan

tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase

perkara

prodeo

yang

diselesaikan


Hal. 10

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung b. Persentase

perkara

yang dapat

diselesaikan dengan Sidang Keliling Meningkatnya kepatuhan terhadap

Persentase

putusan pengadilan.

putusan

permohonan

eksekusi

atas

perkara tertentu yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang


ditindaklanjuti b. Persentase temuan

hasil

pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

B.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tetentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tahuna, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna, sebagai berikut :

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang

10%

dilaksanakan b. Persentase mediasi yang

10%

berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang

100%

diselesaikan e. Persentase diselesaikan

perkara dalam

100%

yang jangka

100%

waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase

perkara

diselesaikan

dalam


yang jangka

0%

Hal. 11

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung waktu yang lebih dari 5 bulan

Peningkatan

aksepbilitas

putusan

Persentase perkara yang tidak

Hakim

mengajukan upaya hukum -

Verzet

100%

-

Banding

100%

-

Kasasi

100%

-


100%

Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Banding yang


100%

disampaikan secara lengkap b. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Kasasi yang

100%

disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

yang

100%

disampaikan secara lengkap d. Persentase

berkas

yang diregister

perkara dan siap

100%

didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat

100%

waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat

waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase

responden

yang

puas terhadap proses peradilan Peningkatan masyarakat

aksesibilitas a. Persentase terhadap

(acces to justice)

peradilan

perkara

prodeo

yang diselesaikan b. Persentase dapat

perkara

diselesaikan

100%

1 : 25

100%

7%

yang dengan

16%

Sidang Keliling Meningkatnya

kepatuhan

putusan pengadilan

terhadap Persentase eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara

tertentu yang berkekuatan hukum

100%

tetap yang ditindaklanjuti Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 12

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase

pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan internal/eksternal

100%

yang

100%

ditindaklanjuti.


Hal. 13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja

adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi


yang diselesaikan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

(%)

(%)

10

16,90

169

10

16,66

167

100

100

100

b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan


Hal. 14

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung d. Persentase perkara yang diselesaikan

100

93,24

93,24

100

100

100

0

0

0

e. Persentase perkara yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase yang

perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu yang

lebih

dari

5

bulan Peningkatan

Persentase perkara yang

aksepbilitas putusan

tidak mengajukan upaya

Hakim

hukum -

Verzet

100

0

0

-

Banding

100

0

0

-

Kasasi

100

0

0

-

Peninjauan

Kembali

100

0

0

berkas

100

0

0

100

0

0

100

0

0

(PK) Peningkatan efektifitas a.

Persentase

pengelolaan

perkara


diajukan yang

yang Banding disampaikan

secara lengkap b.

Persentase perkara

berkas yang

diajukan Kasasi yang disampaikan

secara

lengkap c.

Persentase perkara diajukan

berkas yang

PK

disampaikan

yang secara

lengkap


Hal. 15

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung d.

Persentase

berkas

yang diregister

100

100

100

100

100

100

100

0

0

1 : 25

1 : 35

1 : 35

100

0

0

7

12,68

181

16

25,35

158

100

0

0

100

0

0

100

0

0

dan

siap didistribusikan ke Majelis e.

Persentase penyampaian

relaas

pemberitahuan

isi

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase penyitaan tepat

waktu

dan

tempat g.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

h.

Persentase responden yang puas terhadap

proses

peradilan Peningkatan

a.

Persentase

perkara

aksesibilitas

prodeo

yang

masyarakat

diselesaikan

terhadap peradilan b.

Persentase perkara

(acces to justice)

yang

dapat

diselesaikan

dengan

Sidang Keliling Meningkatnya kepatuhan

Persentase

terhadap eksekusi

putusan pengadilan

perkara

permohonan atas

putusan

tertentu

yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a.

Persentase

pengawasan

pengaduan masyarakat

yang

ditindaklanjuti b.

Persentase hasil

temuan

pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 16


B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Tahuna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: SASARAN 1 :

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

10

16,90

169

10

16,66

167

100

100

100

93,24

93,24

100

100

100

0

0

0

a. Persentase mediasi yang dilaksanakan b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang

100

diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih dari 5 bulan

a. Persentase Mediasi yang dilaksanakan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

No. 1 Tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna menerima perkara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, hanya 12 (dua belas) perkara yang layak untuk dimediasi. Selain itu ada perkara yang tidak dimediasi seperti perkara Verstek (perkara yang dihadiri oleh 1 (satu) pihak saja) dan perkara volunter (permohonan) seperti isbat (pengesahan) Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 17

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung nikah, pengangkatan anak dan lain-lain. Perkara yang layak dimediasi telah di upayakan diselesaikan dengan

proses mediasi. Namun dari 12 (dua

belas) perkara tersebut, sebagian besar gagal diselesaikan dengan perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan

hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang

maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan dan ego emosional; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian; 4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan ; 5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

b. Persentasi Mediasi yang berhasil didamaikan Adapun faktor-faktor yang mendasari sehingga proses pelaksanaan mediasi berhasil dengan perdamaian, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya keinginan suami isteri untuk rujuk dan membina kembali rumah tangga dalam perkara perceraian; 2. Profesionalismenya

mediator

dalam

mencari

dan

menggali

menganalisa sumber permasalahan yang ditanganinya; Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 18

serta

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung 3. Mampunya mediator dalam menyatukan perbedaan pemahaman menjadi satu kesepahaman antara pihak yang bersengketa; 4. Mampunya mediator untuk mengkomunikasikan sumber permasalahan dari fase emosional menjadi fase kebatinan (hati nurani).

Sebagai bahan perbandingan, perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan sebagai berikut : Jumlah Perkara 49 37 71

Tahun 2013 2014 2015

Perkara Dimediasi

Mediasi Berhasil

14 6 12

0 0 2

Persentase Keberhasilan (%) 0% 0% 17%

Grafik : Perkara Yang Masuk & Dimediasi serta Mediasi Berhasil 80 70 60 50 40 30 20 10 0

71 49 Perkara Masuk

37

Perkara Dimediasi 14 0 Tahun 2013

6

12 2

0

Tahun 2014

MediasiBerhasil

Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut di atas, digambarkan adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan dari capaian tahun 2013 dan capaian tahun 2014 hanya sebesar 0 % meningkat untuk capaian tahun 2015 menjadi sebesar 17 %.

Dengan kata lain capaian indikator dari persentase perkara dilaksanakan mediasi dan persentase perkara berhasil dimediasi adalah masing-masing sebesar 169% dan 167%, itu menunjukan adanya peningkatan karena melebihi dari target yang ditentukan sebesar 10% sedangkan hasil capaiannya sebesar masing-masing 16,90% dan 16,66%.

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara yang masuk Tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara tahun sebelumnya, karena adanya Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015 Hal. 19

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam proses persidangan (masih dalam proses replik, duplik maupun pembuktian (pemeriksaan saksi dll)

Penanganan sisa perkara tahun 2014 adalah sebanyak 3 (tiga) perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014 sejumlah 3 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015.

Penyelesaian

sisa perkara

pada tahun 2015 yang

mencapai

target

sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Sebagai bahan pertimbangan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut : Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2015 Sisa Target Realisasi Perkara Penyelesaian Penyelesaian 0 0 0% 100% 3 3

Jenis Perkara Perkara Permohonan Perkara Gugatan

Grafik : Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2015 3

3

3

2,5 2 1,5 1 0,5

Sisa Perkara 0 0

Penyelesaian

0 Perkara Permohonan

Perkara Gugatan Jenis Perkara


Hal. 20


d. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 adalah sebesar 92 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah perkara yang masuk ditambah sisa perkara

tahun sebelumnya = 67 (perkara masuk) + 3 (sisa perkara tahun 2014) = 70 perkara : 74 perkara (71 (perkara masuk) + 3 (sisa perkara tahun 2014) = 70 : 74 x 100 = 95. Dengan keterangan jumlah 74 perkara, diselesaikan sebanyak 70 perkara dan sisa 4 perkara capaian kinerjanya tahun 2015 sebesar 95%.

KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015 No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Sisa Tahun Lalu 3 7 11 14 10 14 9 10 6 5 7 6 3

Masuk Dicabut 6 8 12 9 7 6 3 2 4 6 6 2 71

0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 2 10

Gugur

Putus

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 3 8 12 2 9 2 6 3 4 6 2 57

Sisa Akhir 7 11 14 10 14 9 10 6 5 7 6 4

Ditinjau dari kacamata matematika, capaian kinerja perkara yang diselesaikan belum mencapai target 100%. Akuntabilitas dari target sasaran ini adalah karena adanya perkara yang masuk akhir Tahun 2014 disidangkan pada Tahun 2015,

dan baru bisa

sedangkan perkara yang masuk sebelum

atau di bawah bulan Desember 2015 masih dalam proses persidangan/ pemeriksaan (masih tahapan replik, duplik dan pembuktian bahkan masih ada perkara dalam tahapan panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Walaupun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, namun Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 21

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung apa hendak dikata payung sedia hujanpun tak turun. Artinya kebijakan ada tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap “Number One”.

Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tahun 2013

Jenis Perkara

Tahuna 2014

Tahun 2015

Mas uk Seles ai CapaianMas uk Seles ai Capaian Mas uk Seles ai Capaian Permohonan Gugatan

6

6

100%

2

2

100%

4

4

100%

43

39

91%

35

32

91%

67

66

99%

Grafik : Persentase Perkara Yang Diselesaikan 70 60 50 40 30 20 10 0

Permohonan Gugatan

Masuk

Selesai

Tahun 2013

Masuk

Selesai

Tahuna 2014

Masuk

Selesai

Tahun 2015

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka Waktu maksimal 5 bulan Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 secara keseluruhan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Karena itu persentase capaian kinerja penanganan perkara Pengadilan Agama Tahuna sebesar 100% dan itu berarti sasaran target ini, sebagaimana yang ditetapkan dengan kata lain berhasil dilaksankan.

Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut :


Hal. 22


Jenis Perkara

2013 Capaian (%)

Tahun 2014 Capaian (%)

2015 Capaian (%)

100 100

100 100

100 100

Permohonan Gugatan

Grafik : Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan

Tahun

2015 Capaian (%) Gugatan

2014 Capaian (%)

Permohonan 2013 Capaian (%) 0

f.

20

40

60

80

100

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan Meskipun berbanding terbalik dengan capaian kinerja perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 100% dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 74 perkara, sedangkan capaian kinerja penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ini hanya sebesar 0%, adalah juga merupakan capaian luar biasa karena dengan nilai realisasi 0% otomatis sudah memenuhi Target kinerja yang sudah ditetapkan.

Jumlah perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 sebanyak 0 Perkara, karena semua perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan.

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan


Akseptabilitas


putusan Hakim

hukum

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)


Hal. 23

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung -

Verzet

100

100

100

-

Banding

100

100

100

-

Kasasi

100

100

100

-

Peninjauan

100

100

100

Kembali

(PK)

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus sejumlah 70 perkara yang terdiri dari : 1. Sisa perkara tahun 2014 yang diputus sebanyak 3 perkara dan 2. Perkara yang masuk tahun 2015 sebayak 71 perkara dan yang diputus sebanyak 70 perkara.

Dari jumlah perkara tahun 2015 yang diputus sebanyak 70 perkara itu, secara keseluruhan tidak mengajukan upaya hukum, baik itu Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Ukuran capaian kinerja pada peningkatan aksepbilitas putusan hakim persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) adalah jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 70 putusan dikali 100% dibagi jumlah putusan sejumlah 69 putusan = 70 x 100 : 70 = 100%

Jenis Perkara

Putus

Menerima

Upaya Hukum

Permohonan Gugatan

4 66

4 66

0 0

Grafik : Aksepbilitas Putusan Hakim Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 66 66

70 60 50 40

Perkara Putus

30

Menerima Putusan

20

Upaya Hukum

10

4

4

0

0

0 Permohonan

Gugatan

SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 24

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung PERKARA Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Persentase

berkas

yang

Banding, Kasasi dan

diajukan

PK

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

0

1 : 35

1 : 35

1 : 35

100

0

0

yang

disampaikan secara Lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase

responden

yang

puas

terhadap proses peradilan

a. Persentase berkas yang diajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap

Ukuran pencapaian kinerja pada prosentase berkas perkara yang diajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Agama Tahuna tidak bisa diukur akuntabilitasnya, karena pada tahun 2015 tidak ada perkara setelah batas akhir pengajuan upaya hukum mengajukan upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Meskipun tetap ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara.

Di Pengadilan Agama Tahuna jumlah seluruh berkas yang diterima tahun Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015 Hal. 25

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung 2015 sebanyak 74 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 74 Berkas Perkara Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Agama Tahuna langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan,

hal

tersebut

dapat

membuktikan

bahwa

rigester

dan

pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tahuna sudah berjalan dengan baik;

c.

Persentase penyampaian relaas panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu 100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan idikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100% sesuai dengan target indicator yaitu 100%.

d.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh UndangUndang. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 26

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Di Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 capaian target untuk sasaran kinerja ini, belum dapat dilaksankan dengan akuntabilitas kinerjanya karena dari ke-74 perkara yang masuk dan telah dilaksanakan proses persidangan bahkan ada yang sudah putus/selesai, tidak ada satupun yang mengajukan permohonan penyitaan.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diproses di Pengadilan Agama Tahuna sebanyak 74 perkara dan diputus sebanyak 70 perkara, terdiri dari :

REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

No.

Jenis Perkara

Permohonan Gugatan Jumlah

Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Tahun 2015

0 3 3

4 67 71

4 66 70

0 4 4

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang ada di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 adalah 74 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 terdiri dari 2 Majelis Hakim saja, sehingga rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 2 (dua) Majelis Hakim dibagi sama untuk 74 Perkara = 1 : 37 per 1 (satu) Majelis Hakim.

f.

Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan Pengadilan Agama Tahuna pada prinsipnya belum melaksanakan target kinerja pada point ini, yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari Bagian Kepaniteraan ke Bagian Kesekretariatan tentang fasilitas dan instrument-instrumen yang harus disiapkan oleh Bagian Kesekretariatan dalam rangka penyediaan dan pengadaan instrument pendukungnya sekaligus pendistribusiannya.

Karena itu, akuntabilitas dari capaian kinerja ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana target yang telah ditetapkan.


Hal. 27

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung SASARAN 4 : PENINGKATAN

AKSESIBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

perkara

prodeo

yang

7

12,68

181

perkara

yang

dapat

16

25,35

158

diselesaikan b. Persentase

diselesaikan dengan cara sidang keliling a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2015, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembiayaan penanganan perkara prodeo sejumlah 5 (lima) perkara.

Persentase

serapan

anggaran

sebesar

93.40%

atau

sebesar

Rp.

3.736.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 9 (sembilan) perkara.

Dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 9 (sembilan) perkara ini, Ukuran capaian indikator kinerjanya adalah Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang masuk dikalikan 100% = 9 : 71 x 100% = 12,68.

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator kenerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 7%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 12,68% dengan capaian kinerja sebesar = 12,68 : 7 x100% = 181%.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2015, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk pembiayaan penyelesaian perkara sejumlah 11 (sebelas) perkara. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 28


Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 78.000.000,(tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 18 (delapan belas) perkara.

Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 18 perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang masuk dikalikan 100% = 18 : 71 x 100% = 25,35%.

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator kenerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 16%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 25,35% dengan capaian kinerja sebesar = 23,35 : 16 x 100% = 158%.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA

KEPATUHAN

TERHADAP

PUTUSAN

PENGADILAN Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2015 sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

1

0

0

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara

yang

berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara yang ditindaklanjuti dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya ditambah permohonan eksekusi perkara tahun ini .

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 29


SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2015 sebagai berikut: Sasaran Kinerja Meningkatnya

Indikator Kinerja a. Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

yang

pengawasan

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

Target

Realisasi

Capaian

(%)

(%)

(%)

1

0

0

1

0

0

internal/

eksternal

yang

ditindaklanjuti.

Untuk

mencapai

sasaran

Pengawasan

yang

berkualitas,

digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan

jumlah

pengaduan

yang

ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui

bahwa

Pengadilan

Agama

Tahuna

telah

menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran.

Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :


Hal. 30


No.

Pengaduan Pengaduan Pengaduan Belum Masuk Ditelaah/Proses Ditelaah/Proses

Bulan

1 Januari

-

-

-

2 Februari

-

-

-

3 Maret

-

-

-

4 April

-

-

-

5 Mei

-

-

-

6 Juni

-

-

-

7 Juli

-

-

-

8 Agustus

-

-

-

9 September

-

-

-

10 Oktober

-

-

-

11 Nopember

-

-

-

12 Desember

-

-

-

Jumlah

Nihil

Nihil

Nihil

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015 Hal. 31

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal ; 2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.033.285.000,- (empat milyar tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Pagu DIPA 01 sebesar Rp. 3.951.105.000,- (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) dan Pagu DIPA 04 sebesar Rp. 82.180.000,-, namun adanya revisi pada belanja pegawai dan barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 3.512.600.000,- (tiga milyar lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.

Kegiatan

1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal Jumlah

1.

Pagu Awal (Rp.)

Pagu Revisi (Rp.)

Sisa Anggaran (%)

Realisasi (Rp.)

3,636,373,000

3,083,384,000

2,953,118,981

4%

274,732,000

307,036,000

304,772,776

1%

40,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

3,951,105,000

3,430,420,000

3,297,891,757

4%

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 3.636.373.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.083.384.000,- (tiga milyar Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 32

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk menambah pagu minus belanja pegawai.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.953.118.981,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95,78% dengan rincian belanja sebagai berikut :

No.

Akun

Kegiatan

1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

813,753,000

813,858,780

100.01%

15,000

12,688

84.59%

511121 Belanja Tun. Suami/Istri PNS

52,881,000

52,880,690

100%

4

511122 Belanja Tun. Anak PNS

18,230,000

18,228,172

99.99%

5

511123 Belanja Tun. Struktural PNS

20,410,000

20,410,000

100%

6

511124 Belanja Tun. Fungsional PNS

853,465,000

853,250,000

99.97%

7

511125 Belanja Tun. PPh PNS

338,934,000

244,527,791

72.15%

8

511126 Belanja Tun. Beras PNS

44,292,000

44,291,860

100%

9

511129 Belanja Uang Makan PNS

156,021,000

143,069,000

91.70%

25,383,000

2,590,000

10.20%

760,000,000

760,000,000

100%

3,083,384,000

2,953,118,981

95.78%

10

511151 Belanja Tun. Umum PNS

11

512211 Belanja Tun. Kemahalan Hakim Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 130.265.019,(seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu Sembilan belas rupiah), atau sebesar 4,22 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena terlalu besarnya estimasi revisi pagu untuk menambah pagu minus belanja pegawai.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 33

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 274.732.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu, setelah revisi khususnya penambahan pada keperluan perkantoran dan pengurangan pada langganan air, Pagu DIPA untuk belanja barang berubah menjadi Rp. 307.036.000,- (tiga ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 304.772.776,- (tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,26% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :


Hal. 34

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung No.

Akun

Kegiatan

1 521111

Bel. Keperluan Perkantoran

2 521114

Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3 521115

Bel. Honor Operasional Satker

4 521119

Pagu (Rp.) 173,449,000

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

173,178,501 99.84%

1,500,000

1,500,000 100%

23,100,000

23,100,000 100%

Bel. Barang Operasional Lainnya

1,411,000

1,411,000 100%

5 521211

Belanja Bahan

5,076,000

5,076,000 100%

6 522111

Bel. Langganan Listrik

23,400,000

23,400,000 100%

7 522112

Bel. Langganan Telepon

8 522113

Bel. Langganan Air

9 523111

9,000,000

7,007,275 77.86%

600,000

600,000 100%

Bel. Pemeliharaan Gedung & Bangunan

10,000,000

10,000,000 100%

10 523121

Bel. Pemeliharaan Peralatan & Mesin

26,300,000

26,300,000 100%

11 524111

Bel. Perjalanan Biasa

33,200,000

33,200,000 100%

Total Belanja Barang

307,036,000

304,772,776 99.26%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.263.224,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), atau sebesar 0,94% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Agama Tahuna hanya mendapatkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi berupa peralatan dan mesin pengadaan 1 (satu) unit Server.

Realisasi serapan anggaran pada Belanja Modal ini sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) atau sebesar 100%, dengan rincian belanja modal sebagai berikut : Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 35

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung No. 1

Akun

Kegiatan

Pagu (Rp.)

532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin Total Belanja Barang

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

40,000,000

40,000,000

100%

40,000,000

40,000,000

100%

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : No. 1 2

3

Akun

Kegiatan

Pagu (Rp.)

521211 Belanja Bahan 521219 Bel. Bahan Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Biasa Total Belanja Barang

180,000 4,000,000

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

3,736,000

0% 93.40%

78,000,000

78,000,000

100%

82,180,000

81,736,000

99.46%

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna adalah Rp. 82.180.000,00 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang mampu

terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 81.736.000,-

(delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sebesar 99,46 % dari Total Pagu Tahun 2015.


Hal. 36

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 444.003,- (empat ratus empat puluh empat ribu tiga rupiah), atau sebesar 0,44% dari total pagu yang tersedia.

Adapun kendala yang sangat mempengaruhi tersisanya anggaran DIPA (04) ini, karena kurangnya koordinasi dan pemahaman dari Bagian Kepaniteraan selaku pelaksana teknis dalam hal tata cara permintaan anggaran dan pertanggungjawabannya kepada Pengelola Anggaran, sehingga Pengelola Anggaran hanya bisa memintakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan dukungan bukti pertanggungjawaban yang ada. Padahal semua kegiatan teknis yang tersedia anggarannya dalam DIPA, sudah dialaksanakan oleh bagian kepaniteraan.


Hal. 37


BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Pengadilan Agama Tahuna dalam membuat Laporan Kinierja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2015. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga

peradilan

dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2015. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

2.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tahuna dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksankan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 71 perkara, sehingga perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 berjumlah 74 perkara, dari jumlah 74 perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 70 perkara (95%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 4 perkara (5%)

B.

Saran/Rekomendasi

1.

Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa


Hal. 38

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keaadilan bagi masyarakat.

2.

Perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada para pejabat fungsional agar kemampuan SDM bisa merata.

3.

Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Tahuna untuk menunjang kemampuan SDM pejabat fungsional.

4.

Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemberkasan perkara, perkara prodeo dan sidang keliling guna lebih banyak lagi menjangkau masyarakat terpencil yang memerlukan pelayanan hukum.

5.

Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas administrasi umum.


Hal. 39


1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Rencana Kinerja Tahun 2016

4.

Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

5.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.


Hal. 40

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TAHUNA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015

KETUA Drs. Satrio A.M. Karim WAKIL KETUA Drs. Mustafa, M.H.

HAKIM 1. Mohamad Adam, S.HI. 2. Al Ghazali Mus, S.HI, MH. 3. Nur Amin, S.Ag., MH. PANITERA

SEKRETARIS

Drs. Subardi Mooduto

Mohamad Natsir Stirman, SH.

WAKIL PANITERA Sukarni Manangkalangi

Panmud Gugatan Ridwan Olii, S.H.

Panmud Permohonan PPermohonan --

Sakinah, S.Ag.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan : ____________ -----------

Panmud Hukum

= Garis Tanggung Jawab = Garis Koordinasi

1. Panitera Pengganti : 1. Hj. Elvira Wongso, S.H. 2. Humairah Alwi Assagaf, S.H. 2. Jurusita Pengganti : 1. Idrus Buhari, S.H.I. 2. Sitti Istiqamah Lawendatu, SE. 3. Ilhama Putra Suendra, S.H. 4. Maryati M., S.H. 3. Prana Peradilan : --


Kasubag Umum & Keuangan

Kasubag Perencanaan, IT & Pelaporan

Kasubag Kepegawaian & Ortala

Syahrani R. Tiloli, SH.

Johny Umar

Ramla Abas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Arsiparis 2. Pustakawan 3. Pratana Komputer 4. Fungsional Bendahara

Hal. 41

: : : :

-----


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR :W18-A3/15.b/OT.01.2/I/2015

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA Menimbang

: a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemeintah;

b.

Bahwa dengan akan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 2014, dan menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Tahuna perlu menegaskan kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 2. Agung. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 3. Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 4. kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 5. Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 6. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 29 Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 - 2019.


Hal. 42

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2015

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Kedua

: Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektiitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang dibeikan tugas untuk : a. Melakukan monitoring dan pembinaan atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh aparat pada satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tahuna

Pada Tanggal

: 02 Januari 2015

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna



Hal. 43

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

UTAMA

1.

Meningkatnya a. Persentase penyelesaian

mediasi yang Jmlah Perkara yang dimediasi X 100%

diselesaikan

perkara

Ketua majelis, Hakim

Laporan Bulanan,

Jml Perkara yang masuk

Mediator dan

Laporan Semester

Catatan :

Panitera

dan Laporan

Berdasarkan PERMA NO : 01/2008 tentang

Tahunan

perkara yang masuk harus melalui mediasi

b. Persentase

mediasi yang Jml perkara mediasi yg menjadi akta

berhasil didamaikan

perdamaian X 100%

Hakim Mediasi

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

Jumlah perkara yang di mediasi c. Persentase

sisa

perkara Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%

yang diselesaikan

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Tahunan Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan Tahunan

d. Persentase

perkara

diselesaikan:

yang Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

awal dan perkara yang masuk)

e. Persentase

perkara

yang Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu


Hal. 44

Tahunan

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung diselesaikan dalam jangka maks 6 bulanX 100% waktu maksimal 5 bulan

Panitera/Sekretaris

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu

dan Laporan Tahunan

maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

f. Persentase

perkara

yang Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

diselesaikan dalam jangka X 100% waktu lebih dari 6 bulan

Majelis Hakim

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu

Tahunan

kurang dari 6 bulan

2.

Peningkatan


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya

akseptabilitas


hukum X 100%

putusan Hakim

hukum:

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan

Jumlah putusan

Tahunan

- Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan a. Persentase berkas perkara Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

efektifitas

yang diajukan kasasi yang lengkap X 100%

dan Laporan

pengelolaan

disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi

Tahunan


Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


Hal. 45

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung b. Persentase berkas perkara Jml berkas perkara yang diajukan PK secara yang

diajukan

PK

Panitera/Sekretaris

yang lengkap X 100%

Laporan Bulanan dan Laporan

disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan PK

Tahunan

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

c. Persentase

berkas

diregister

yang Jml berkas perkara yang didistribusikan ke

dan

siap Majelis X 100%

didistribusikan ke Majelis

d. Persentase relaas

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

Jml berkas perkara yang diterima

penyampaian Jml relas putusan yang disampaikan ke para

pemberitahuan

Laporan Bulanan

isi pihak tepat waktu. X 100%

Tahunan

Panitera/Sekretaris dan

Laporan Bulanan

Juru Sita

dan Laporan

putusan tepat waktu, tempat Jml putusan

Tahunan

dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan waktu dan tempat

tempat X 100%

Panitera/Sekretaris dan

Laporan Bulanan

Juru Sita

dan Laporan

Jumlah permohonan penyitaan

f. Ratio

Majelis

terhadap perkara

Hakim Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim

Tahunan

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan Tahunan


Hal. 46

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung g. Persentase responden yang Jml responden yang puas terhadap proses

Ketua Pengadilan &

Laporan hasil

Pan/Sek

survey independen

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

aksesibilitas

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

puas

terhadap

proses peradilan X 100%

peradilan

4.

Jumlah responden yang disurvey

yang diselesaikan

100%

masyarakat terhadap

Jumlah perkara prodeo b. Persentase

perkara

yang Jml perkara yang diselesaikan dilokasi sidang

peradilan

dapat diselesaikan dengan keliling X 100%

(acces to

cara sidang keliling

justice) 5.

Tahunan Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera/Sekretaris

dan Laporan

Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara

Tahunan

sidang keliling

Meningkatnya

Persentase permohonan

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

kepatuhan

eksekusi atas putusan

ditindaklanjuti X 100%

Pan/Sek

dan Laporan

terhadap

perkara tertentu yang

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu

putusan

berkekuatan hukum tetap

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

Tahunan

Catatan: Perkara tertentu : - Warisan - Gono-gini - eksekusi anak

6.

Meningkatnya a. Persentase

pengaduan Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%


Hal. 47

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung kualitas

masyarakat

pengawasan

ditindaklanjuti

yang

Jumlah pengaduan yang diterima

Pan/Sek

Catatan:

dan Laporan Tahunan

Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase

temuan

hasil Jumlah temuan intrnal/eksternal yang


ditindaklanjuti X100% yang

Jumlah temuan internal/eksternal

ditindaklanjuti.


Hal. 48

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

Pan/Sek

dan Laporan Tahunan


MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2015 – 2019

TUJUAN

:

1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tahuna memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET KINERJA NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(%) 2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya penyelesaian

g. Persentase mediasi yang diselesaikan

10

12

14

16

18

perkara

h. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan

10

12

14

16

18

i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

j. Persentase perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

waktu maksimal 5 bulan l.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

putusan Hakim

hukum:


Hal. 49


3.

4.

5.

6.

- Verzet

100

100

100

100

100

- Banding

100

100

100

100

100

- Kasasi

100

100

100

100

100

- Peninjauan Kembali

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 1 : 25 100

100 1 : 30 100

100 1 : 35 100

100 1 : 40 100

100 1 : 45 100

7 16

9 18

12 20

15 22

17 24

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100


h. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap i. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis k. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak l. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat m. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara n. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara (acces to justice) sidang keliling Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


Hal. 50


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH.

Jabatan

:

Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Jabatan

:


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

terhadap

capaian

kinerja

dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tahuna, 02 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Tahuna Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna Pihak Pertama


Ttd MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH. NIP 19760921 200212 1 005


Hal. 51


PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

NO. 1.

SASARAN

TARGET

INDIKATOR KINERJA


(%)


perkara

10

dilaksanakan b. Persentase mediasi yang

10

berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang

100


100

perkara

yang

dalam

jangka

100


Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

0

waktu yang lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

aksepbilitas


putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan


Verzet

100

-

Banding

100

-

Kasasi

100

-


100

efektifitas a. Persentase

berkas

perkara

100


penyelesaian

disampaikan secara lengkap

perkara

b. Persentase

berkas

perkara

100

yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

100

yang


berkas

yang diregister

perkara

100

dan siap

didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

100 Hal. 52

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat


responden

yang

puas terhadap proses peradilan 4.

Peningkatan

aksesibilitas a. Persentase

masyarakat

terhadap

peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo


perkara

diselesaikan

100

1 : 30

100

7

yang dengan

16

Sidang Keliling 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase

terhadap putusan pengadilan

eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara


100

tetap yang ditindaklanjuti 6.


a. Persentase

pengaduan


temuan

hasil


100

yang

100

ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


100

100

Hal. 53


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

NO. 1.

SASARAN

TARGET

INDIKATOR KINERJA


(%)


perkara

12

dilaksanakan b. Persentase mediasi yang berhasil

12

didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang

100


100

perkara

yang

dalam

jangka

100


Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

0

waktu yang lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

aksepbilitas


putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan


Verzet

100

-

Banding

100

-

Kasasi

100

-


100

efektifitas a. Persentase

berkas

perkara


penyelesaian

100

disampaikan secara lengkap

perkara

b. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Kasasi yang

100

disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

yang

100


berkas

yang diregister

perkara dan siap

100

didistribusikan ke Majelis Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2015

Hal. 54

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat

100

waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat


responden

yang

puas terhadap proses peradilan 4.

Peningkatan

aksesibilitas a. Persentase

masyarakat

terhadap

peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo


perkara

diselesaikan

100

1 : 30

100

9

yang dengan

18

Sidang Keliling 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase

terhadap putusan pengadilan

eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara


100

tetap yang ditindaklanjuti 6.


a. Persentase

pengaduan


temuan

hasil


100

yang

100

ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


100

100

Hal. 55


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR :W18-A3/440.a/OT.01.2/XII/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;

b.

Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara


Hal. 56

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ly6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 12. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA; : Membentuk Tim Penyusun LAKIP Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Tim bertugas mengumpulkan dan menyusun data-data pendukung sebagai bahan LAporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 dan berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tahuna : 23 Desember 2015




Hal. 57


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR : W18-A3/440.b/0T.01.2/XII/2015 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015

NO

NAMA

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

KEDINASAN

TIM

1. Drs. Subardi Mooduto

Panitera/Sekretaris

Ketua

2. Sukarni Manangkalangi

Wakil Panitera

Wakil Ketua

3. Mohamad Natsir Stirman, SH.

Wakil Sekretaris

Sekretaris

4. Syahrani Rahmawati Tiloli, SH.

Kaur Keuangan

Korbag. Keuangan

5. Johny Umar

Kasubag Umum

Korbag. Umum

6. Ramla Abas

Kasubag Kepegawaian

Korbag. Kepegawaian

7. Sakinah, S.Ag.

Panitera Muda Hukum

Korbag. Kepaniteraan Hukum

8. Ridwan Olii, S.H.

Panitera Muda Gugatan

Korbag. Kepaniteraan Gugatan

9. Abdul Muis Ali, S.Ag.

Jurusita Pengganti

Anggota

10. Idrus Buhari, S.HI.

Jurusita Pengganti

Anggota

11. Sitti Istiqamah Lawendatu, SE.

Jurusita Pengganti

Anggota

12. Ilhama Putra Suendra, SH.

Jurusita Pengganti

Anggota

13. Maryati, SH.

Jurusita Pengganti

Anggota

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tahuna : 23 Desember 2015




Hal. 58

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

Recommend Documents