Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

PENGADILAN AGAMA TAHUNA J L . B A R U T O N A N OTahuna . 1 1 T(LKjIP) A H U NTahun A T I2016 M U R , K A B . K E P L . S A Hal. NGIH Laporan Kinerja Pengadilan Agama i E


KATAPENGANTAR

B

ismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tahuna selama setahun sebagai

realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun pertama dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang didalam Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2016 -2020.

Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini juga

merupakan

integrasi

antara

sistem

perencanaan,

sistem

AKIP

dan

sistem

penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerjanya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terimakasih.

Tahuna,11Januari2016 Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Ttd Drs. SATRIO A.M. KARIM NIP 19660101 199303 1 011

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

Hal. ii


IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Tahuna, merupakan istilah baru berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP

Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang pada tahun sebelumnya masih menggunakan nama Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Agama Tahuna, merupakan manifestasi LAKIP dari Renstra tahun 20102014 yang sudah di reviu sesuai Renstra 2016 - 2020 yang disusun

dalam rangka

menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015, perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Tahun 2016 dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pengadilan Agama Tahuna berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan

semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama

Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Dengan berakhirnya Tahun 2016, maka LKjIP Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi

bahan

perbaikan

untuk

tahun

2017.

Sebagai

bentuk

kesadaran

dalam

mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Tahuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :


Hal. iii

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG PADA CERMINAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG AGUNG”.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna selaku salah 1 (satu) lembaga dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, telah membuat rencana strategis untuk 5 tahun kedepan (2016 -2020). Dari rencana strategis tersebut, setiap tahunnya Pengadilan Agama Tahuna telah membuat Perjanjian Kenerja atau Penetapan Kinerja (PK) yang mengarah kepada satu sasaran yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama.

Untuk mencapai serta merealisasikan sasaran dan target yang diinginkan Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan indikator-indikator target capaian yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator target capaian tersebut adalah: Indikator

1. Persentase perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi

Indikator

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dan lebih dari 5 bulan

Indikator

4. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Indikator

6. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator

7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Indikator

8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator

9. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Indikator

10. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator

11. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator

12. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


Hal. iv

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) DAFTARISI

iii

DAFTAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi

3

C. Sistematika Penyajian

5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

6

1. Visidan Misi

6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

8

3. Program Utama & Kegiatan Pokok

8

A. Indikator Kinerja Utama

9

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

11

BAB II

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

14

A. Pengukuran Kinerja

14

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

16

C. Akuntabilitas Keuangan

31

BAB IV PENUTUP

38

A. Kesimpulan

38

B. Saran – Saran/Rekomendasi

38

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi

2.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

3.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

4.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

5.

Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2020


40

Hal. v

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung B AB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar

AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1.

Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

2.

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

3.

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

4.

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5.

Jujur, obyektif, transparan dan akurat;

6.

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan Undang-Undang Nomor25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Tahuna selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah

Mahkamah

Agung

RI

selama

tahun

2015

serta

langkah-langkah

kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2016.


Hal. 1

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

4.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

11.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

13

Tahun

2005

Tentang

Sekretariat Mahkamah Agung; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;

16.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

17.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

19.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

20.

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung; 21.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

22.

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui


Hal. 2

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23.

KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

24.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

25.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung". Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat,baru diatur pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, setelah begitu lama belum ada pengaturan

yang

jelas

sejak

berlakunya

Undang-Undang

Nomor

3

tahun

2006.Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tahuna sudah mengacu pada ketentuan peraturan yang baru tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita". Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaimana pada Lampiran I.


Hal. 3

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -

Perkawinan

-

Zakat

-

Waris

-

Infaq

-

Wasiat

-

Shadaqah, dan

-

Hibah

-

Ekonomi Syari'ah.

-

Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi Mengadili (judicialpower) Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertamaterhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). 2) Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung(provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006). 3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009). 4) Fungsi Administratif Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990) 5) Fungsi Lainnya a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayangn riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).


Hal. 4

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung C.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaianPengadilan Agama Tahuna selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif. BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Agama Tahuna , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasidengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengankinerja Pengadilan Agama Tahuna serta strategi pemecahan masalah. BAB V

Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2017 4. Matriks Rencana Strategis 2016 – 2020 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.


Hal. 5

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

R

encana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 -2020 merupakan komitmenbersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan

pengkajian,

pengelolaan

terhadap

sistem

kebijakan

dan

peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tahuna diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 - 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 - 2020.

1.

VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tahuna. Adapun Visi dari Pengadilan Agama Tahuna tetap mengacu pada Visi dari Mahkamah Agung RI,yaitu: "Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pada cerminan Pengadilan Agama Tahuna yang Agung" Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Tahuna harus memiliki dan menetapkan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tahuna, adalah sebagai berikut : 1

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur

peradilan

dalam

rangka

peningkatanpelayanan pada masyarakat. 3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yangberlaku.


Hal. 6

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung 2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Tahuna. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaiberikut: 1.

Penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksesbilitas Putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalahpenjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan dari tahun 2016

sampai dengantahun 2020 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

3.

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3.


4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.


PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam

(6) sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tahuna dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1.

Penyelesaian Perkara;

2.

Penyelesaian Sisa Perkara;

3.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;

4.

Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,

5.

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.


Hal. 7

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MahkamahAgung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

c.

1.

Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Nomor

: W18-A3/72a/OT.01.2/I/2015 tanggal 12 Januari 2016, dapat dilihat

sebagai berikut: KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang dilaksanakan b. Persentase mediasi yang berhasil Didamaikan c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu yang lebih dari 5 bulan Peningkatan Hakim

aksepbilitas

putusan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -

Verzet


Hal. 8


Peningkatan efektifitas pengelolaan

-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali (PK)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

penyelesaian perkara

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

d. Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase

penyampaian

relaas

pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase penyitaan

tepat

waktu dan

tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas masyarakat

a. Persentase

terhadap peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo

yang

diselesaikan b. Persentase

perkara

yang dapat

diselesaikan dengan Sidang Keliling Meningkatnya kepatuhan terhadap

Persentase

putusan pengadilan.

putusan

permohonan

eksekusi

atas

perkara tertentu yang berkekuatan

hukum tetapyang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan

hasil

pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti. B.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tetentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian


tujuan

dan

sasaran

Pengadilan Hal. 9

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung AgamaTahuna, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan AgamaTahuna, sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


TARGET

a. Persentase mediasi yang

100%

dilaksanakan b. Persentase mediasi yang

15%

berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang

92%

diselesaikan e. Persentase diselesaikan

100%

perkara

yang

dalam

jangka

100%

waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

0%

waktu yang lebih dari 5 bulan Peningkatan

aksepbilitas

putusan

Persentase perkara yang tidak

Hakim

mengajukan upaya hukum -

Verzet

0%

-

Banding

0%

-

Kasasi

0%

-


0%

Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Banding yang


0%

disampaikan secara lengkap b. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Kasasi yang

0%

disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

yang

0%

disampaikan secara lengkap d. Persentase

berkas

yang diregister

perkara dan siap

0%

didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

0% Hal. 10

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat

waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase

responden

yang

puas terhadap proses peradilan Peningkatan masyarakat

aksesibilitas a. Persentase terhadap

peradilan

(acces to justice)

perkara

prodeo

yang diselesaikan b. Persentase dapat

perkara

diselesaikan

0%

1 : 50

100%

100%

yang dengan

75%

Sidang Keliling Meningkatnya

kepatuhan

terhadap Persentase

putusan pengadilan

eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara

tertentu yang berkekuatan hukum

0%

tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase

pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase pemeriksaan

temuan

0%

hasil internal/

70%

eksternal yang ditindaklanjuti.


Hal. 11

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi


yang diselesaikan

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

(%)

(%)

100

15

15

100

10

10

100

100

100

100

240

240

b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan


Hal. 12

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung e. Persentase perkara yang

diselesaikan

dalam jangka waktu

100

240

240

0

0

0

maksimal 5 bulan f.

Persentase yang

perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu yang

lebih

dari

5

bulan Peningkatan

Persentase perkara yang

aksepbilitas putusan

tidak mengajukan upaya

Hakim

hukum -

Verzet

100

0

0

-

Banding

100

0

0

-

Kasasi

100

0

0

-

Peninjauan

Kembali

100

0

0

berkas

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

100

100

100

100

100

(PK) Peningkatan efektifitas a.

Persentase

pengelolaan

perkara


diajukan yang

yang Banding disampaikan

secara lengkap b.

Persentase

berkas

perkara

yang

diajukan Kasasi yang disampaikan

secara

lengkap c.

Persentase

berkas

perkara diajukan

yang PK

disampaikan

yang secara

lengkap d.

Persentase

berkas

yang diregister

dan

siap didistribusikan ke Majelis e.

Persentase penyampaian

relaas


Hal. 13

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung pemberitahuan

isi

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase penyitaan tepat

waktu

100

0

0

1 : 50

1 : 50

1 : 50

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

0

100

0

0

70

70

70

dan

tempat g.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

h.

Persentase responden yang puas terhadap

proses

peradilan Peningkatan

a.

Persentase

perkara

aksesibilitas

prodeo

yang

masyarakat

diselesaikan

terhadap peradilan b.

Persentase perkara

(acces to justice)

yang

dapat

diselesaikan

dengan

Sidang Keliling Meningkatnya kepatuhan

Persentase

terhadap eksekusi

putusan pengadilan

perkara

permohonan atas

putusan

tertentu

yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a.

Persentase

pengawasan

pengaduan masyarakat

yang

ditindaklanjuti b.

Persentase hasil

temuan

pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama


Hal. 14

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Tahuna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: SASARAN 1 :

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebagai berikut: SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

10

15

15

10

10

10

100

100

100

100

96

163,3

100

100

100

0

0

0

a. Persentase mediasi yang dilaksanakan b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih dari 5 bulan

a. Persentase Mediasi yang dilaksanakan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,perkara yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2016 PengadilanAgamaTahuna menerima perkara sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, hanya 16 (enam belas) perkara yang layak untuk dimediasi. Selain itu ada perkara yang tidak dimediasi seperti perkara Verstek (perkara yang dihadiri oleh 1 (satu) pihak saja) dan perkara volunter (permohonan) seperti isbat (pengesahan) nikah, pengangkatan anak dan lain-lain. Perkara yang layak dimediasi telah di upayakan diselesaikan dengan proses mediasi. Namun dari 16 (enam belas) perkara tersebut, sebagian besar gagal diselesaikan dengan perdamaian. Hanya 1 (satu) perkara saja yang berhasil didamaikan.


Hal. 15

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemusatu sama lain, karena faktor perasaan dan ego emosional; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagaisarana untuk mencapai perdamaian; 4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik dikeluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyaibanyak pengetahuan.

b. Persentasi Mediasi yang berhasil didamaikan Adapun faktor-faktoryang mendasari sehingga proses pelaksanaan mediasi berhasil dengan perdamaian, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya keinginan suami isteri untuk rujuk dan membina kembali rumah tangga dalam perkara perceraian; 2. Profesionalismenya

mediator

dalam

mencari

dan

menggali

serta

menganalisa sumber permasalahan yang ditanganinya; 3. Mampunya mediator dalam menyatukan perbedaan pemahaman menjadi satu kesepahaman antara pihak yang bersengketa; 4. Mampunya mediator untuk mengkomunikasikan sumber permasalahan dari fase emosional menjadi fase kebatinan (hati nurani). Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

Hal. 16

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Sebagai bahan perbandingan, perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan sebagai berikut : Jumlah Perkara 37 71 186

Tahun 2014 2015 2016

Perkara Dimediasi

Mediasi Berhasil

6 12 16

0 2 1

Persentase Keberhasilan (%) 0% 17% 6%

Grafik : Perkara Yang Masuk & Dimediasi serta Mediasi Berhasil 186

200 150

Perkara Masuk

100 50

71

Perkara Dimediasi

37 6

0

12

16

2

MediasiBerhasil 1

0 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut di atas, digambarkantidak adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan dari capaian tahun 2014 dan capaian tahun 2015 hanya sebesar 0 % meningkat untuk capaian tahun 2016 menjadi sebesar 6 %.

Dengan kata lain capaian indikator dari persentase perkara dilaksanakan mediasi dan persentase perkara berhasil dimediasi adalah masing-masing sebesar 169% dan 167%, itu menunjukan adanya peningkatan karena melebihi dari target yang ditentukan sebesar 10% sedangkan hasil capaiannya sebesar masing-masing 16,90% dan 16,66%.

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara yang masuk Tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara tahun sebelumnya, karena masih dalam proses persidangan (masih dalam proses replik, duplik maupun pembuktian (pemeriksaansaksi dll).

Penanganan sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerjanyasebesar100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015 sejumlah 4 perkara, Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016 Hal. 17

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Sebagai bahan pertimbangan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut : Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2016 Sisa Target Realisasi Perkara Penyelesaian Penyelesaian 0 0 0% 100% 2 2

Jenis Perkara Perkara Permohonan Perkara Gugatan

Grafik : Penyelesaian Sisa Perkara Di Tahun 2016 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

2 2

0 0 Sisa Perkara Penyelesaian

Jenis Perkara

d. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 adalah sebesar 97 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun sebelumnya = 185 (perkara masuk) + 4 (sisa perkara tahun 2015) = 189 perkara : 189 perkara (185 (perkara masuk) + 4 (sisa perkara tahun 2015) = 189. Dengan keterangan jumlah 189 perkara, diselesaikan sebanyak 187 perkara dan sisa 2 perkara capaian kinerjanya tahun 2016 sebesar 97%. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

Hal. 18


KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016 No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Sisa Tahun Lalu 4 9 13 9 9 11 7 8 45 10 9 10 3

Masuk Dicabut 13 9 8 46 15 2 3 41 35 5 8 0 185

Gugur

Putus

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

7 5 12 46 13 5 1 4 70 6 7 8 184

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Sisa Akhir 9 13 9 9 11 7 8 45 10 9 10 2

Ditinjau dari kacamata matematika, capaian kinerja perkara yang diselesaikan belum mencapai target 100%. Akuntabilitas dari target sasaran ini adalah karena perkara yang masuk sebelum atau di bawah bulan Desember 2016 masih dalam proses persidangan/pemeriksaan (masih tahapan replik, duplik dan pembuktian bahkan masih ada perkara dalam tahapan panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe dan termasuk perkara ghaib.

Walaupun belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, namun apa hendak dikata payung sedia hujanpun tak turun. Artinya kebijakan ada tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap “Number One”.

Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut : Tahun 2014

Jenis Perkara

Tahuna 2015

Tahun 2016

Mas uk Seles ai CapaianMas uk Seles ai Capaian Mas uk Seles ai Capaian Permohonan Gugatan

2

2

100%

4

4

100%

117

117

100%

32

32

100%

67

63

94%

68

66

97%


Hal. 19


120 100 80 Permohonan

60

Gugatan 40 20 0 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka Waktu maksimal 5 bulan Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 secara keseluruhan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Karena itu persentase capaian kinerja penanganan perkara Pengadilan Agama Tahuna sebesar 100% dan itu berarti sasaran target ini, sebagaimana yang ditetapkan dengan kata lain berhasil dilaksanakan.

Sebagai bahan pertimbangan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut :

Jenis Perkara Permohonan Gugatan

2014 Capaian (%)

Tahun 2015 Capaian (%)

2016 Capaian (%)

100 100

100 100

100 98


Hal. 20


Grafik : Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan

Tahun

2014 Capaian (%)

Gugatan

2015 Capaian (%)

Permohonan

2016 Capaian (%)

0

f.

20

40

60

80

100

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan Meskipun berbanding terbalik dengan capaian kinerja perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 100% dengan jumlah perkara yang

diselesaikan

sebesar

185

perkara,

sedangkan

capaian

kinerja

penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ini hanya sebesar 0%, adalah juga merupakan capaian luar biasa karena dengan nilai realisasi 0% otomatis sudah memenuhi Target kinerja yang sudah ditetapkan.

Jumlah perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016sebanyak 0 Perkara, karena semua perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan.

SASARAN2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian target kinerjaatas sasaranini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan


Akseptabilitas


putusan Hakim

hukum

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

-

Verzet

100

0

0

-

Banding

100

0

0


Hal. 21

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung -

Kasasi

-

Peninjauan

Kembali

100

0

0

100

0

0

(PK)

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus sejumlah 189 perkara yang terdiri dari : 1. Sisa perkara tahun 2015 yang diputus sebanyak 4 perkara dan 2. Perkara yang masuk tahun 2016sebayak 185 perkara dan yang diputus sebanyak 183 perkara. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 4 perkara keseluruhan perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 187 perkara.

Dari jumlah perkara tahun 2016yang diputus sebanyak 187 perkara itu, secara keseluruhan tidak mengajukan upaya hukum, baik itu Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Ukuran capaian kinerja padapeningkatan aksepbilitas putusan hakim persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) adalah jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 187 putusan dikali 100% dibagi jumlah putusan sejumlah 187 putusan = 189x100 : 187 = 101,1%

Jenis Perkara

Putus

Menerima

Upaya Hukum

Permohonan Gugatan

117 66

4 66

0 0

Grafik : Aksepbilitas Putusan Hakim Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 117 120 100 80

66 66

Perkara Putus

60

Menerima Putusan

40

Upaya Hukum

20

4

0

0

0 Permohonan

Gugatan


Hal. 22

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Persentase

berkas

yang

Banding, Kasasidan

diajukan

PK

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

0

1 : 35

1 : 35

1 : 35

100

0

0

yang

disampaikan secara Lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan Tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase

responden

yang

puas

terhadap proses peradilan

a. Persentase berkas yang diajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap Ukuran pencapaian kinerja pada prosentase berkas perkara yang diajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkappada Pengadilan Agama Tahunatidak bisa diukur akuntabilitasnya, karena pada tahun 2016 tidak ada perkara setelah batas akhir pengajuan upaya hukum mengajukan upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Meskipun tetap ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan berkasperkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara.


Hal. 23

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Di Pengadilan Agama Tahuna jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2016 sebanyak 185 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 185 Berkas Perkara Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk pada tahun 2016 dapat diselesaikan walaupun ada sisa 2 berkas perkara sehingga akuntabilitas capaiannya 98% hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Agama Tahuna langsung dapat diregister didalam register buku bantu dan register buku

induk

perkara

tanpa

sisa

sehingga

semua

perkara

dapat

didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membuktikan bahwa register dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tahuna sudah berjalan dengan baik;

b. Persentase penyampaian relaas panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai denganUndang–Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100% sesuai dengan target indicator yaitu 100%. Ukuran pencapian Indikator ProsentasePenyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak samadengan idikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Agama Tahuna semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan Undang–Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100% sesuai dengan target indicator yaitu 100%.

c.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauhmana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh UndangUndang.

Di Pengadilan Agama Tahunatahun 2016capaian target untuk sasaran kinerja ini, belum dapat Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

Hal. 24

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung dilaksankan dengan akuntabilitas kinerjanya karena dari 185 perkara yang masuk dan telah dilaksanakan proses persidangan bahkan ada yang sudah putus/selesai, tidak ada satupun yang mengajukan permohonan penyitaan.

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diproses di Pengadilan Agama Tahuna sebanyak 185 perkara dan diputus sebanyak 183 perkara, terdiri dari:

REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

No.

Jenis Perkara

Permohonan Gugatan Jumlah

Sisa Tahun 2015

Masuk

Putus

Sisa Tahun 2016

0 4 4

117 66 183

117 68 185

0 2 2

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang ada di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 adalah 185 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 terdiri dari 2 Majelis Hakim saja, sehingga rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 2 (dua) Majelis Hakim dibagi sama untuk 185 Perkara = 1 : 92,5 per 1 (satu) Majelis Hakim.

f.

Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan Pengadilan Agama Tahuna pada prinsipnya belum melaksanakan target kinerja pada point ini, yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari Bagian Kepaniteraan ke Bagian Kesekretariatan tentang fasilitas dan instrument-instrumen yang harus disiapkan oleh Bagian Kesekretariatan dalam rangka penyediaan dan pengadaan instrument pendukungnya sekaligus pendistribusiannya.

Karena itu, akuntabilitas dari capaian kinerja ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana target yang telah ditetapkan.


Hal. 25

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung SASARAN 4 : PENINGKATAN

AKSESIBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

perkara

prodeo

yang

10

121

644

perkara

yang

dapat

100

124

67

diselesaikan b. Persentase

diselesaikan dengan cara sidang keliling

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembiayaan penanganan perkara prodeo sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) perkara.

Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 30.000.000,(tigapuluh jutarupiah), dengan capaian kinerja sebesar 121 (seratus dua puluh satu) perkara.

Dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 121(seratus dua puluh satu) perkara ini, Ukuran capaian indikator kinerjanya adalah Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang masuk dikalikan 100% = 121 : 185 x 100% = 65,41.

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 65,41% dengan capaian kinerja sebesar = 65,41 : 10 x100% = 644%.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembiayaan penyelesaian perkara sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) perkara.


Hal. 26

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Persentase

serapan

anggaran

sebesar

100%

atau

sebesar

Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 124 (seratus dua puluh empat) perkara.

Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 124 perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang masuk dikalikan 100% = 124 : 185 x 100% = 67%.

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indicator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 67% dengan capaian kinerja sebesar = 67 : 124 x 100% = 54%.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA

KEPATUHAN

TERHADAP

PUTUSAN

PENGADILAN Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan

pengadilan pada tahun 2016 sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

1

0

0

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara

yang

berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara yang ditindaklanjuti dibanding jumlah sisa permohonan eksekusi tahun sebelumnya ditambah permohonan eksekusi perkara tahun ini .

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2016 tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi.


Hal. 27

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2016 sebagai berikut: Sasaran Kinerja Meningkatnya

Indikator Kinerja a. Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

yang

pengawasan

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

Target

Realisasi

Capaian

(%)

(%)

(%)

1

0

0

1

0

0

pemeriksaan internal/eksternal

yang

ditindaklanjuti.

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas,digunakan 2 (dua) indikator kinerjayaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan

jumlah

pengaduan

yang

ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui

bahwa

Pengadilan

Agama

Tahuna

telah

menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran.

Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2016 yang ditargetkan 100%. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :


Hal. 28


No.

Pengaduan Pengaduan Pengaduan Belum Masuk Ditelaah/Proses Ditelaah/Proses

Bulan

1 Januari

-

-

-

2 Februari

-

-

-

3 Maret

-

-

-

4 April

-

-

-

5 Mei

-

-

-

6 Juni

-

-

-

7 Juli

-

-

-

8 Agustus

-

-

-

9 September

-

-

-

10 Oktober

-

-

-

11 Nopember

-

-

-

12 Desember

-

-

-

Jumlah

Nihil

Nihil

Nihil

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun2016, telah ditindaklanjuti.


Hal. 29

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal ; 2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.480.070.000,- (lima milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian Pagu DIPA 01 sebesar Rp. 5.191.070.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Pagu DIPA 04 sebesar Rp. 289.000.000,-, namun adanya revisi pada belanjapegawai dan barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2016 menjadi Rp. 5.971.095.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi danDIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.

Kegiatan

1 Belanja Pegawai

Pagu Awal (Rp.)

Pagu Revisi (Rp.)

Sisa Anggaran (%)

Realisasi (Rp.)

4.634.389.000

4.634.389.000

2.839.565.760

39%

2 Belanja Barang

450.681.000

475.681.000

461.709.703

3%

3 Belanja Modal

106.000.000

861.025.000

860.975.000

0%

5.191.070.000

5.971.095.000

4.162.250.463

Jumlah


Hal. 30

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung 1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 4.634.389.000,(empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.839.565.760,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 61,27% dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.

Akun

Kegiatan

1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

1.232.414.000

869.145.960

70,52%

27.000

9.066

33,58%

511121 Belanja Tun. Suami/Istri PNS

51.638.000

48.854.050

95%

4

511122 Belanja Tun. Anak PNS

18.248.000

17.783.404

97,45%

5

511123 Belanja Tun. Struktural PNS

22.949.000

19.320.000

84%

6

511124 Belanja Tun. Fungsional PNS

1.638.325.000

841.495.000

51,36%

7

511125 Belanja Tun. PPh PNS

413.491.000

207.357.000

50,15%

8

511126 Belanja Tun. Beras PNS

49.303.000

42.293.280

86%

9

511129 Belanja Uang Makan PNS

196.416.000

170.300.000

86,70%

11.993.000

4.810.000

40,11%

960.000.000

578.650.000

60%

39.585.000

39.548.000

100%

4.634.389.000

2.839.565.760

61,27%

10

511151 Belanja Tun. Umum PNS

11

512211 Belanja Tun. Kemahalan Hakim

12

512211 Belanja Lembur Total Belanja Pegawai


Hal. 31

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 1.794.823.240,(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah), atau sebesar 38,73 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena terlalu besarnya estimasi revisi pagu untuk menambah pagu minus belanja pegawai.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 450.681.000,-(empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan satu ribu rupiah), setelah revisi khususnya penambahan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, Pagu DIPA untuk belanja barang berubah menjadi Rp. 475.681.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 461.709.703,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah). Totalbelanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagubelanja barang yang telah terserap 97% , dengan rincian belanja barang sebagaiberikut :


Hal. 32

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung No.

Akun

Kegiatan

1 524111

Bel. Perjalanan Biasa

2 521211

Belanja Bahan

3 522111

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

50.956.000

50.956.000

100%

7.320.000

7.320.000

100%

Bel. Langganan Listrik

32.400.000

23.872.600

74%

4 522112

Bel. Langganan Telefon

11.100.000

6.849.603

62%

5 522113

Bel. Langganan Air

3.000.000

1.902.500

63%

6 521111

Bel. Keperluan Kantor

182.400.000

182.304.000

100%

7 521115

Bel. Honor Operasional Satker

31.200.000

31.200.000

100%

8 523111

75.805.000

75.805.000

100%

9 523121

Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung& Bangunan Bel. Biaya

40.000.000

40.000.000

100%

10 521114

Pemeliharaan Peralatan & Mesin Bel. Pengiriman Surat

1.500.000

1.500.000

100%

40.000.000

40.000.000

100%

461.709.703

97,06%

Dinas 11 521118

Bel. Barang Persediaan

Total Belanja Barang

475.681.000

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 13.971.297,- (tiga belas sembilan tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atausebesar 2,94% dari total pagu yangtersedia.

3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan nonfisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Tahunahanya mendapatkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 861.025.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung perangkat pengolah data dan komunikasi dan pembebasan tanah.

Realisasi

serapan

anggaran

pada

Belanja

Modal

ini

sebesar

Rp.

860.975.000,- (delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 100%,dengan rincian belanja modal sebagaiberikut :


Hal. 33

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung No.

Akun

1

Kegiatan

Pagu (Rp.)

532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin 531111 Belanja Modal Tanah

2


Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

106.000.000

106.000.000

100%

755.025.000

755.025.000

100%

861.025.000

861.025.000

100%

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : No.

Akun

Kegiatan

1

521219 Bel. Barang Non Operasional Lainnya

2

524111 Belanja Perjalanan Biasa

Pagu (Rp.)


Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

30.000.000

30.000.000

100%

259.000.000

259.000.000

100%

289.000.000

289.000.000

100%

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna adalah Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang mampu terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sebesar 100 % dari Total Pagu Tahun 2016.

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 0,-


Hal. 34

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung (nol rupiah), atau sebesar 0% dari total pagu yang tersedia.

Adapun kendala yang sangat mempengaruhi tersisanya anggaran DIPA (04) ini, karena kurangnya koordinasi dan pemahaman dari Bagian Kepaniteraan selaku pelaksana teknis dalam hal tata cara permintaan anggaran dan pertanggungjawabannya kepada Pengelola Anggaran, sehingga Pengelola Anggaran hanya bisa memintakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan dukungan bukti pertanggungjawaban yang ada. Padahal semua kegiatan teknis yang tersedia anggarannya dalam DIPA, sudah dialaksanakan oleh bagian kepaniteraan.


Hal. 35

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Pengadilan

Agama

Tahuna

dalam

membuat

Laporan

Kinierja

Instansi

Pemerintah(LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2016. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2015. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

2.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tahuna dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksankan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 71 perkara, sehingga perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 berjumlah 74 perkara, dari jumlah 74 perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 70 perkara (95%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 4 perkara (5%)


Hal. 36

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung B.

Saran/Rekomendasi

1.

Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keaadilanbagi masyarakat.

2.

Perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada para pejabat fungsional agar kemampuan SDM bisa merata.

3.

Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Tahuna untuk menunjang kemampuan SDM pejabat fungsional.

4.

Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemberkasan perkara, perkara prodeo dan sidang keliling guna lebih banyak lagi menjangkau masyarakat terpencil yang memerlukan pelayanan hukum.

5.

Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas administrasi umum.


Hal. 37


1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Rencana Kinerja Tahun 2016

4.

Matriks Rencana Strategis 2016 – 2020

5.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.


Hal. 38

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TAHUNA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015

KETUA Drs. Satrio A.M. Karim WAKIL KETUA Drs. Mustafa, M.H.

HAKIM 1. Mohamad Adam, S.HI. 2. Al Ghazali Mus, S.HI, MH. 3. Nur Amin, S.Ag., MH. PANITERA

SEKRETARIS

Drs. Subardi Mooduto

Mohamad Natsir Stirman, SH.

WAKIL PANITERA Sukarni Manangkalangi

PanmudGugatan Ridwan Olii, S.H.

Panmud PermohonanPPermoh -onan

Sakinah, S.Ag.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan : ____________ -----------

Panmud Hukum

= Garis Tanggung Jawab = Garis Koordinasi

1. Panitera Pengganti : 1. Hj. Elvira Wongso, S.H. 2. Humairah Alwi Assagaf, S.H. 2. Jurusita Pengganti : 1. Idrus Buhari, S.H.I. 2. Sitti Istiqamah Lawendatu, SE. 3. Ilhama Putra Suendra, S.H. 4. Maryati M., S.H. 3. Prana Peradilan : --


KasubagUmum & Keuangan

KasubagPerencanaan, IT & Pelaporan

Kasubag Kepegawaian & Ortala

Syahrani R. Tiloli, SH.

Johny Umar

Ramla Abas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Arsiparis 2. Pustakawan 3. Pratana Komputer 4. Fungsional Bendahara

Hal. 39

: : : :

-----


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR :W18-A3/72.a/OT.01.2/I/2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA Menimbang

: a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemeintah;

b.

Bahwa dengan akan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 2014, dan menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2020 maka Pengadilan Agama Tahuna perlu menegaskan kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 10. Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 29Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 - 2020.


Hal. 40

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2016

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016-2020.

Kedua

: Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang dibeikan tugas untuk : a. Melakukan monitoring dan pembinaan atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh aparat pada satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tahuna

Pada Tanggal

: 12 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Tahuna



Hal. 41

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

UTAMA

1.

Meningkatnya a. Persentase penyelesaian

mediasi yang Jmlah Perkara yang dimediasi X 100%

diselesaikan

Jml Perkara yang masuk

perkara

Ketua majelis, Hakim

Laporan Bulanan,

Mediator danPanitera

Laporan Semester

Catatan :

dan Laporan

Berdasarkan PERMA NO : 01/2008 tentang

Tahunan

perkara yang masuk harus melalui mediasi

b. Persentase

mediasi yang Jml perkara mediasi yg menjadi akta

berhasil didamaikan

perdamaian X 100%

Hakim Mediasi dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Jumlah perkara yang di mediasi c. Persentase

sisa

perkara Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%

yang diselesaikan

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Tahunan Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan Tahunan

d. Persentase diselesaikan:

perkara

yang Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)


Hal. 42

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung e. Persentase

perkara

yang Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu

diselesaikan dalam jangka maks 6 bulanX 100% waktu maksimal 5 bulan

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu

Tahunan

maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

f. Persentase

perkara

yang Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

diselesaikan dalam jangka X 100% waktu lebih dari 6 bulan

Majelis Hakim

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu

Tahunan

kurang dari 6 bulan

2.

Peningkatan


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya

Majelis Hakim

Laporan Bulanan

akseptabilitas


hukum X 100%

dan Laporan

putusan Hakim

hukum:

Jumlah putusan

Tahunan

- Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan a. Persentase berkas perkara Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara Panitera

Laporan Bulanan

efektifitas

yang diajukan kasasi yang lengkap X 100%

dan Laporan

pengelolaan

disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi

Tahunan


Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


Hal. 43


b. Persentase berkas perkara Jml berkas perkara yang diajukan PK secara yang

diajukan

PK

Panitera

yang lengkap X 100%

Laporan Bulanan dan Laporan

disampaikan secara lengkap Jumlah berkas yang diajukan PK

Tahunan

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

c. Persentase

berkas

diregister

yang Jml berkas perkara yang didistribusikan ke

dan

siap Majelis X 100%

didistribusikan ke Majelis

d. Persentase relaas

Panitera

dan Laporan

Jml berkas perkara yang diterima

penyampaian Jml relas putusan yang disampaikan ke para

pemberitahuan

Laporan Bulanan

Tahunan

Panitera dan Juru Sita

isi pihak tepat waktu. X 100%

Laporan Bulanan dan Laporan

putusan tepat waktu, tempat Jml putusan

Tahunan

dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan waktu dan tempat

f. Ratio

Majelis

terhadap perkara

Panitera dan Juru Sita

Laporan Bulanan

tempat X 100%

dan Laporan

Jumlah permohonan penyitaan

Tahunan

Hakim Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim


Hal. 44

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Tahunan g. Persentase responden yang Jml responden yang puas terhadap proses

Ketua Pengadilan &

Laporan hasil

Panitera

survey independen

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X

Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

aksesibilitas

Panitera

dan Laporan

puas

terhadap

proses peradilan X 100%

peradilan

4.

Jumlah responden yang disurvey

yang diselesaikan

100%

masyarakat terhadap

Jumlah perkara prodeo b. Persentase

perkara

yang Jml perkara yang diselesaikan dilokasi sidang

peradilan

dapat diselesaikan dengan keliling X 100%

(acces to

cara sidang keliling

justice) 5.

Tahunan Majelis Hakim dan

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara

Tahunan

sidang keliling

Meningkatnya

Persentase permohonan

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

kepatuhan

eksekusi atas putusan

ditindaklanjuti X 100%

Panitera

dan Laporan

terhadap

perkara tertentu yang

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu

putusan

berkekuatan hukum tetap

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

Catatan: Perkara tertentu : - Warisan - Gono-gini - eksekusi anak


Hal. 45

Tahunan


6.

Meningkatnya a. Persentase kualitas

masyarakat

pengawasan

ditindaklanjuti

pengaduan Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% yang

Jumlah pengaduan yang diterima

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan

Catatan:

Tahunan

Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase

temuan


hasil Jumlah temuan intrnal/eksternal yang ditindaklanjuti X100% yang Jumlah temuan internal/eksternal

ditindaklanjuti.


Hal. 46

Ketua Pengadilan &

Laporan Bulanan

Panitera

dan Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2016 – 2020

TUJUAN

:

1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tahuna memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET KINERJA NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(%) 2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya penyelesaian

g. Persentase mediasi yang diselesaikan

10

12

14

16

18

perkara

h. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan

10

12

14

16

18

i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

j. Persentase perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

- Verzet

100

100

100

100

100

- Banding

100

100

100

100

100

waktu maksimal 5 bulan l.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

putusan Hakim

hukum:


Hal. 47


3.

4.

5.

6.

- Kasasi

100

100

100

100

100

- Peninjauan Kembali

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 1 : 25 100

100 1 : 30 100

100 1 : 35 100

100 1 : 40 100

100 1 : 45 100

7 16

9 18

12 20

15 22

17 24

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100


h. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap i. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis k. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak l. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat m. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara n. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara (acces to justice) sidang keliling Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


Hal. 48

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH.

Jabatan

:

Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Jabatan

:


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

terhadap

capaian

kinerja

dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tahuna, Ketua Pengadilan Agama Tahuna Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna Pihak Pertama


Ttd MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH. NIP 19760921200212 1 005


Hal. 49

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

NO. 1.

SASARAN

TARGET

INDIKATOR KINERJA


(%)


perkara

10


10


100


100

perkara

yang

dalam

jangka

100


Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

0

waktu yang lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

aksepbilitas


putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan


Verzet

100

-

Banding

100

-

Kasasi

100

-


100

efektifitas a. Persentase

berkas

perkara

100


penyelesaian

disampaikan secara lengkap

perkara

b. Persentase

berkas

perkara

100

yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

100

yang


berkas

yang diregister

perkara

100

dan siap

didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

100

Hal. 50

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat


responden

yang

puas terhadap proses peradilan 4.

Peningkatan

aksesibilitas a. Persentase

masyarakat

terhadap

peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo


perkara

diselesaikan

0

1 : 30

100

10

yang dengan

10

Sidang Keliling 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase

terhadap putusan pengadilan

eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara


100

tetap yang ditindaklanjuti 6.


a. Persentase

pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil


100

yang

100

ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


100

100

Hal. 51

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

NO. 1.

SASARAN

TARGET

INDIKATOR KINERJA


(%)


perkara

12


1


100


95

perkara

yang

dalam

jangka

100


Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

0

waktu yang lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

aksepbilitas


putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan


Verzet

0

-

Banding

0

-

Kasasi

0

-


0

efektifitas a. Persentase

berkas

perkara


penyelesaian

100

disampaikan secara lengkap

perkara

b. Persentase

berkas

perkara

yang diajukan Kasasi yang

0

disampaikan secara lengkap c.

Persentase yang

berkas

diajukan

perkara

PK

yang

0


berkas

yang diregister

perkara dan siap

100

didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna (LKjIP) Tahun 2016

100

Hal. 52

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung waktu, tempat dan para pihak f.

Persentase

penyitaan

tepat


responden

yang

puas terhadap proses peradilan 4.

Peningkatan

aksesibilitas a. Persentase

masyarakat

terhadap

peradilan (acces to justice)

perkara

prodeo


perkara

diselesaikan

100

1 : 30

100

12

yang dengan

124

Sidang Keliling 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase

terhadap putusan pengadilan

eksekusi

atas

permohonan putusan

perkara


100

tetap yang ditindaklanjuti 6.


a. Persentase

pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil


100

yang

100

ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


100

1

Hal. 53


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR :W18-A3/73.a/OT.01.2/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;

b.

Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor09/M.PAN/05/2007 tentang PedomanPenyusunan Indikator Kerja Utama di lingkunganInstansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan


Hal. 54

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ly6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 12. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA; : Membentuk Tim Penyusun LAKIP Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Tim bertugas mengumpulkan dan menyusun data-data pendukung sebagai bahan LAporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2016 dan berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tahuna : 12 Januari 2016




Hal. 55

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA NOMOR : W18-A3/73.a/0T.01.2/I/2016

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2016

NO

NAMA

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

KEDINASAN

TIM

1. Drs. Subardi Mooduto

Panitera

Ketua

2. Mohamad Natsir Stirman, SH.

Sekretaris

Wakil Ketua

3. Sukarni Manangkalangi

Wakil Panitera

Sekretaris

4. -

Kasubag Keuangan dan Umum

Korbag. Keuangan& Umum

5. -

Kasubag IT, Pern. & Pelaporan

Korbag.IT, Pern. & Pelaporan

6. Ramla Abas

Kasubag Kepegawaian

Korbag. Kepegawaian

7. Sakinah, S.Ag.

Panitera Muda Hukum

Korbag. Kepaniteraan Hukum

8. Ridwan Olii, S.H.

Panitera Muda Gugatan

Korbag. Kepaniteraan Gugatan

9. Elvira Wongso, SH.

Panitera Pengganti

Anggota

10. Maryati, SH.

Panitera Pengganti

Anggota

11. Idrus Buhari, S.HI.

Jurusita Pengganti

Anggota

12. Sitti Istiqamah Lawendatu, SE.

Jurusita Pengganti

Anggota

13. Ilhama Putra Suendra, SH.

Jurusita Pengganti

Anggota

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tahuna : 12 Januari 2016




Hal. 56

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung

Recommend Documents