PENGADILAN AGAMA TAHUNA

LAPORAN TAHUNAN

2014 PENGADILAN AGAMA TAHUNA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA Jln. Baru Tona No. 11 Telp. 0432-23239 Fax. 0432-23239 Website : pa-tahuna.go.id & E-mail : [email protected] KEPULAUAN SANGIHE - SULAWESI UTARA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

2014

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna

2014

Page i

2014


KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridhaNya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014 ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tradisi pelaporan tidak bisa hanya bertahan dalam bentuk yang sangat sederhana, penggunaan sistem TI (teknologi informasi) yang semakin kedepan menuntut peningkatan bentuk-bentuk pelaporan dinamis dan akuntabel atas setiap kinerja yang dilakukan. Keberadaan Pengadilan Agama Tahuna sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang beragama Islam di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan SITARO. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban publik atas seluruh tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tahuna dengan berpedoman kepada rencana strategis, program kerja, dan indikator keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya. Sekalipun belum memenuhi harapan kita semua, kami yakin hal ini merupakan sebuah prestasi besar yang telah dicapai. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh hakim, para pejabat struktural dan fungsional, serta para pegawai atas keterlibatan, kerja keras, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Tahunan di tahun mendatang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi pekerjaan kita di masa datang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya. Amin. Tahuna, 11 Desember 2014 Wakil Ketua,

TTD Drs. Satrio A.M. Karim. NIP. 196601011993031011 Page ii

2014


DAFTAR ISI

PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A.

Kebijakan Umum Peradilan ......................................................................

1

B.

Visi dan Misi .............................................................................................

3

C.

Rencana Strategis ....................................................................................

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)................................................

7

A.

Penyusunan Alur Tupoksi .........................................................................

7

B.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................. 11

C.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..................................................... 35

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................. 49 A.

Sumber Daya Manusia ............................................................................. 49 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial............................................ 49

2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .................................... 49

3.

Promosi dan Mutasi ......................................................................... 49

4.

Pengisian Jabatan Struktural ........................................................... 51

B.

Keadaan Perkara...................................................................................... 51

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana......................................................... 55

D.

Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 58

E.

Dukungan Teknologi Informasi ................................................................. 63

BAB IV PENGAWASAN .................................................................................. 65 A.

Internal ..................................................................................................... 65

B.

Evaluasi .................................................................................................... 66

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................. 67 A.

Kesimpulan ............................................................................................... 67

B.

Rekomendasi............................................................................................ 68

LAMPIRAN

Page 3

2014


BAB I PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Tahuna sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpanganpenyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2014, Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang mencapai jumlah 49 perkara pada tahun 2013, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Tahuna, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Tahuna, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Tahuna. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada Page 4

2014


akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Tahuna. Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Tahuna merintis program unggulan berupa Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan UndangUndang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan

trust

(kepercayaan)

masyarakat

terhadap

lembaga

peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan

Page 5

2014


Pengadilan

Agama

Tahuna

dalam

melaksanakan

tugas,

fungsi,

dan

kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tahuna di masa mendatang.

Dalam

merumuskan

visinya,

Pengadilan

Agama

Tahuna

menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Menjaga kemandirian badan Peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tahuna telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG AGUNG”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Tahuna siap bersamasama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi

menjaga

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:

Page 6

2014


1.

Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all);

2.

Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan;

3.

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;

4.

Mewujudkan

putusan/penetapan

yang

memenuhi

rasa

keadilan,

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel); 5.

Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Tahuna yang jujur, bersih dan berwibawa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Tahuna dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan

strategis,

Pengadilan Agama Tahuna akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Tahuna agar lebih efektif dan efisien.

2.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Tahuna.

C.

Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan Page 7


2014

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tahuna telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya tersebut. Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna tahun 2014 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Tahuna menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators). Renstra dimaksud meliputi: (1) renstra bidang teknis yustisial dan administrasi perkara; (2) renstra bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3) penetapan indikator/standar kinerja.

Page 8

2014


Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tahuna setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara

kepercayaan

masyarakat

terhadap

sistem

peradilan

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi, nepotisme dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategi akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian

pelayanan

ketidakberpihakkan

dari

pada

peradilan,

putusan

pada

pengadilan,

kejujuran

dan

trasparansi

dan

integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh lagi program ini akan menyatakan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan Visi dan Misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. 2.

Rencana strategis akan sangat memerlukan sumber daya dalam tujuan pencapaiannya, meskipun dapat dicapai dalam konteks keterbatasan dengan memaksimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Tahuna berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Tahuna akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasioanal rutin guna mencapai Misi, Tujuan dan Target yang telah ditentukan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Page 9

2014


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A.

PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Tahuna mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4.

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

5.

Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.

6.

Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.

7.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tergambar bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

Page 10

2014


shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989). Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi Pengadilan Agama Tahuna, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang membawahi: bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, kelompok fungsional

Panitera

Pengganti,

Jurusita

dan

Jurusita

Pengganti;

bidang

Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan. Susunan organisasi Pengadilan Agama Tahuna dapat digambarkan sebagai berikut:

Page 11

2014


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TAHUNA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

PANITERA PENGGANTI

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

KAUR KEPEG. & ORTALA

KAUR KEU. & PERENC.

KAUR UMUM

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

KETERANGAN: GARIS KOORDINASI STRUKTURAL GARIS KOORDINASI FUNGSIONAL

Page 12

2014


Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna di atas, Pengadilan Agama Tahuna menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas Pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Tahuna

baik

dalam

bidang

kepaniteraan

maupun

dalam

bidang

kesekretariatan secara baik dan lancar. 2.

Tugas pokok dan fungsi Hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Tahuna secara baik dan lancar.

3.

Tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris. Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Tahuna, dan membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya;

4.

Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera. Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum.

5.

Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan.

6.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan. Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan gugatan.

7.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan permohonan.

Page 13

2014


8.

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan Hukum.

9.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan umum Pengadilan Agama Tahuna.

10.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana.

11.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan keuangan dan perencanaan.

12. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti. Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas-tugas yang diberikan oleh panitera. 13.

Tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti. Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua perintah pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.

B.

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan ( Standard Operational Procedure ) Pengadilan Agama Tahuna. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Penyusunan Administrasi

dan

penerapan

Pemerintahan

Standar

merupakan

Operasional

salah

satu

Prosedur

aspek

penting

(SOP) untuk

mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik. SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan termasuk pemberian Page 14

2014


pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan. SOP Pengadilan Agama Tahuna, seyogyanya diupayakan disusun sesuai dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP Administrasi Pemerintah. Namun tidak adanya sosialisasi maupun bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan oleh instansi yang berkompeten maupun instansi vertikal untuk diikuti oleh pejabat kepegawaian Pengadilan Agama Tahuna dan tidak adanya standarisasi nasional yang baku dalam menyusun maupun menentukan waktu dalam pembuatan SOP, sehingga standar waktu SOP Pengadilan Agama Tahuna mengikuti standar waktu yang digunakan oleh Pengadilan-Pengadilan yang lain di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Tahuna memiliki standar / acuan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Tahuna dapat terwujud. Pengadilan Agama Tahuna menguraikan SOP secara garis besar ke dalam 2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Kepaniteraan dan SOP Bagian Kesekretariatan. Uraian SOP tersebut adalah sebagai berikut:

A.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepaniteraan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepaniteraan ini, secara spesifik menguraikan/menggambarkan sitematika/prosedur-prosedur tentang tahapan-tahapan dan standar waktu pelayanan yang digunakan dalam melaksanakan proses berperkara, mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan proses perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. 1. TINGKAT PERTAMA. 1). Pendaftaran a. Petugas Meja I menerima surat permohonan/gugatan/permohonan banding/verzet peninjauan

(perlawanan)/

permohonan

kembali/permohonan

eksekusi

kasasi/permohonan dan

permohonan

perlawanan pihak ketiga sebanyak jumlah pihak berperkara ditambah empat salinan dengan melampirkan : 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, atau yang sejenisnya (khusus perkara prodeo); 2) Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: - Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); Page 15


2014

- Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah; dan a) Surat Izin menjadi Kuasa dari Pengadilan Agama (bagi Kuasa Insidentil), atau b) Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI); b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, menaksir panjar biaya dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat/ pemohon/kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara melalui Bank (kecuali perkara prodeo) ; c. Berkas diserahkan ke pemegang kas untuk ditandatangani dan dibubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk) dan dicatat dalam Jurnal Keuangan lalu menyerahkan satu exemplar surat permohonan/gugatan dan lembaran pertama SKUM kepada yang bersangkutan; d. Berkas diserahkan ke Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara dan selambat-lambatnya dua hari berikutnya : Ketua PA menunjuk Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Sidang dan Jurusita Pengganti lalu Majelis Hakim menentukan hari sidang dan memerintahkan Jurusita Pengganti (JSP) memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan;

2). Penyelesaian Perkara Dalam hal Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (tanpa biaya), persidangan diawali pemeriksaan permohonan prodeo; Permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum; a. Apabila dikabulkan sidang dilanjutkan pada tahap Mediasi kecuali Termohon/Tergugat tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali; b. Apabila ditolak, sidang ditunda selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pemohon/Penggugat membayar panjar biaya perkara. Pada sidang berikutnya : 1) Jika panjar biaya perkara tidak dibayar, perkara dibatalkan; 2) Apabila dibayar, sidang dilanjutkan pada tahap mediasi; c. Dalam hal Tergugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (untuk perkara selain bidang perkawinan) permohonan tersebut diajukan bersama-sama jawaban dengan melampirkan Surat Page 16


2014

Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa/Lurah atau sejenisnya, permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum; d. Dalam hal tidak ada permohonan prodeo, bila para pihak hadir persidangan diawali proses mediasi kecuali perkara permohonan (volunteir), proses mediasi dilaksanakan paling lama 40 hari sejak pemilihan Mediator dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari; e. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan di dalam Surat Perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, atau Surat Pencabutan gugatan/permohonan dalam hal para pihak rukun kembali (khusus perkara perceraian); f.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak menyampaikan Surat Perdamaian atau Surat Pencabutan tersebut agar perkara diselesaikan dengan putusan perdamaian (Akta van Dading) atau penetapan pencabutan dan apabila perkara dipandang tidak layak dimediasi, atau proses mediasi gagal atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi.

g. Penyelesaian perkara melalui prosedur Litigasi berlangsung paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Tahap litigasi diawali upaya perdamaian (dading); 1) Apabila upaya perdamaian berhasil, perkara selesai dengan pencabutan, atau putusan perdamaian (Akta van Dading); 2) Apabila gagal atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara; Sidang pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara: a) Default: tanpa hadirnya Termohon/Tergugat; b) Contradictoir: tanpa jawaban; c) Biasa, yang meliputi tahap:  Pembacaaan permohonan/gugatan;  Jawaban atas permohonan/gugatan;  Tanggapan Penggugat atas jawaban (Replik)  Tanggapan Tergugat atas replik (Duplik);  Pembuktian dari para pihak;  Pemeriksaan setempat (khusus sengketa harta);  Peletakan Sita (jika diminta);  Kesimpulan dari para pihak;  Pembacaan Penetapan/Putusan; Page 17

2014


h. Sesaat setelah pembacaan Penetapan/Putusan (kecuali cerai talak), Sisa Panjar Biaya Perkara dikembalikan (jika ada), selambatlambatnya tiga hari kerja berikutnya PA memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dan paling lama 14 hari sejak dibacakan PA menyampaikan salinan penetapan/ putusan kepada para pihak; i.

Apabila tidak ada upaya hukum (verzet, banding, kasasi) putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pembacaan / pemberitahuan putusan.

j.

Sejak berkekuatan hukum tetap Pengadilan Agama menyampaikan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat) dan melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak).

3. Pencabutan perkara Permohon/Penggugat dapat mencabut permohonan/gugatannya baik sebelum atau dalam proses pemeriksaan perkara; a. Dalam hal diajukan sebelum pemeriksaan perkara: 1) Surat Pencabutan diajukan ke Pengadilan Agama melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dan bagi yang buta aksara, pencabutan dilakukan secara lisan dihadapan panitera. 2) Pada hari itu juga Panitera melalui petugas Meja I membuat dan menanda tangani Akta Pencabutan; 3) Selambat-lambatnya satu hari kerja berikutnya, Majelis Hakim memerintahkan JSP memberitahukan pencabutan tersebut kepada Tergugat / Termohon dalam hal sudah dipanggil. b. Dalam hal diajukan dalam proses pemeriksaan perkara: a) Pencabutan

diajukan

secara

lisan

atau

tertulis

di

muka

persidangan b) Pencabutan dapat dibenarkan apabila diajukan sebelum tahap jawaban, jika diajukan setelah jawaban pencabutan hanya dapat dibenarkan apabila Tergugat / Termohon setuju;

2. TINGKAT BANDING. Permohonan Banding diajukan paling lambat 14 hari sejak: a. Pembacaan/ pemberitahuan putusan; b. Pemberitahuan putusan berperkara secara prodeo pada tingkat banding; (Apabila diajukan setelah lewat waktu, permohonan Banding Page 18

2014


tetap diterima dengan catatan Panitera membuat pernyataan bahwa permohonan banding telah lewat waktu); 1. Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Agama melalui Meja I dengan melampirkan: a. Salinan resmi Putusan PTA tentang ijin berperkara secara prodeo pada tingkat banding (khusus perkara banding secara prodeo); b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: 1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); atau 2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah serta: - Surat Ijin dari Ketua PA (bagi Kuasa insidentil); atau - Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI) 2. Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda tangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani panitera. 3. Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Banding, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Banding, memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding (setelah ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding. 4. Petugas Meja II mencatat dalam buku register; 5. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan

putusan,

akta

pernyataan

banding,

dan

relaas

pemberitahuan isi putusan (jika ada) dan membuat daftar check-list kelengkapan berkas banding sebagai control proses perkara. 6. Selambat -lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya: a. Biaya banding dikirim ke PTA (kecuali prodeo); b. Pernyataan banding diberitahukan kepada Terbanding; 7. Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran para pihak dipanggil untuk pemeriksaan berkas (inzage). Pemeriksaan berkas perkara dilakukan paling lambat hari ke 27 sejak pendaftaran. Dalam hal para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk memeriksa berkas, Panitera membuat Surat Keterangan tentang ketidak hadiran pihak tersebut untuk memeriksa berkas; Page 19

2014


8. Jika

dikehendaki,

Pembanding/Terbanding

dapat

mengajukan

Memori/ Kontra Memori Banding sebelum berkas perkara dikirim; a. Memori/ Kontra Memori Banding di sampaikan ke PA melalui Meja I. b. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya Memori/kontra memori tersebut disampaikan kepada Terbanding/Pembanding; 9. Selambat-lambatnya hari ke 29 sejak pendaftaran banding, berkas banding (Bundel A dan Bundel B yang telah lengkap) di kirim ke PTA; 10.Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak Salinan Putusan PTA diterima, Putusan diberitahukan kepada para pihak, apabila tidak ada upaya hukum (kasasi) putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pemberitahuan putusan. 11.Sejak berkekuatan hukum tetap: a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat); b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak). Atas dasar kesepakatan bersama, Para pihak dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding sepanjang perkara belum diputus; - Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada PA melalui Petugas Meja I. Dan selanjutnya Ketua PA memberitahukan hal tersebut ke PTA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan maksud agar pemeriksaan perekara ditunda; - Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA. Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Mediator; - Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian; Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut : 1. Permohonan Banding dapat dicabut sebelum perkara diputus oleh PTA; 2. Surat Permohonan Percabutan diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain):

Page 20

2014


3. Petugas Meja I menyerahkan SKUM yang telah diberi tanda lunas setelah yang bersangkutan membayar tambahan panjar biaya banding melalui Bank, dicatat dalam Jurnal keuangan

(kecuali

banding

secara

prodeo)

dan

menyerahkan satu exemplar salinan Akta Pencabutan beserta SKUM tersebut kepada Pembanding; 4. Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya pencabutan tersebut diberitahukan kepada Terbanding dan dilaporkan ke PTA;

3. K A S A S I. Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan Banding dan Pembacaan/Pemberitahuan Penetapan (volunteir) PA, apabila diajukan setelah lewat waktu permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal; 1. Permohonan Kasasi diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu membayar biaya perkara dari Lurah atau yang sejenis (khusus kasasi secara prodeo); b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai: 1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); 2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah - Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI); - Surat Ijin dari Ketua PA(bagi Kuasa insidentil); 2. Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi namun belum ditandatangani panitera. 3. Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasidisertai dengan asli SKUM dari Pemohon Kasasi, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Kasasi, memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi (setelah ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi. 4. Petugas Meja II mencatat dalam register; 5. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundel A,salinan putusan tingkat pertama dan banding, akta pernyataan kasasi, dan relaas Pemberitahuan isi putusan banding dan Page 21


2014

membuat daftar check-list kelengkapan Berkas kasasi sebagai kontrol proses perkara; 6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya: a. Biaya Kasasi dikirim ke MA (kecuali Kasasi secara prodeo); b. Pernyataan Kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi dalam perkara volunteir); 7. Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran, memori kasasi harus diajukan kepada PA melalui Petugas Meja I. Jika lewat waktu, Kasasi tidak memenuhi syarat formal. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP menyampaikan Memori kasasi kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi dalam perkara volunteir); 8. Kontra memori kasasi diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan memori kasasi. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP menyampaikan Kontra Memori kasasi kepada Pemohon Kasasi; 9. Selambat-lambatnya 7 hari setelah penyampaian Kontra Memori Kasasi, berkas Kasasi di kirim ke Mahkamah Agung RI ( kecuali tidak memenuhi syarat); 10. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak salinan putusan Kasasi diterima, putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak; 11. Setelah pemberitahuan isi putusan kasasi: a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat); b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak). Apabila perkara prodeo : 1. Selambat lambatnya 3 hari kerja sejak pendaftaran kasasi: a. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; b. Ketua PA menunjuk Majelis Hakim; c. Majelis Hakim menentukan hari sidang d. JSP memangil para pihak; 2. Pada hari persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim memeriksa permohonan berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan; Atas dasar kesepakatan bersama, Para pihak dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses kasasi sepanjang perkara belum diputus; - Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada PA melalui Petugas Meja I. Dan Page 22

2014


selanjutnya Ketua PA memberitahukan hal tersebut ke MA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan maksud agar pemeriksaan perkara ditunda; - Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA. Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Mediator. Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian; Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara kasasi s Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut : - Permohonan Kasasi dapat dicabut sebelum diputus oleh MA; - Permohonan Percabutan yang disetujui Termohon ditujukan kepada Ketua MA RI melalui PA dan disampaikan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) - Petugas Meja I menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi; - Petugas Meja II mencatat dalam register; - Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya Ketua PA melaporkan pencabutan tersebut secara tertulis ke MA RI;

4. PENINJAUAN KEMBALI. Petugas Meja I 1. Menerima dan membuatkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK. 2. Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi. 3. Menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). 4. Membuatkan SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda

tangani

Pemohon

Peninjauan

Kembali

yang

belum

ditandatangani panitera.

Page 23

2014


Kasir 1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 2. Membukukan uang panjar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan Peninjauan Kembali dan memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 3. Menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Petugas Meja II 1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 2. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 3. Menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani. 4. Mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM;

Petugas Meja III 1. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. 2. Melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan

Permohonan

Peninjauan

Kembali,

dan

relaas

pemberitahuan isi putusan. 3. Membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara dan menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung.

Proses Pengiriman Berkas PK 1. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 (dua) rangkap ditembuskan Page 24


2014

kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA/MSy Aceh, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 2. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. 3. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank. 4. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. 5. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

5. PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN. . 1. Panitera melakukan penelitian, cross-check terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. 2. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : - Diberikan kepada/atas permintaan siapa. - Dalam keadaan belum/ sudah BHT 3. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. 4. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos. 5. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.

6. SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI,EKSEKUSI RIIL DAN EKSEKUSI LELANG. Sita Jaminan 1. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim. 2. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 3. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan 4. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera.

Page 25

2014


5. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera

paling

lama

1

hari

setelah

pelaksanaan

sita.

Aanmaning/Peneguran 1).Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2).Panitera

Muda

Gugatan

meneliti

kelengkapan

berkas

dan

menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3).Panitera/Wakil

Panitera

pada

hari

itu

juga

mempersiapkan

penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4).Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5).Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6).Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7).Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran.

Sita Eksekusi 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil

Panitera

melakukan

penunjukan

Jurusita

untuk

melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Page 26

2014


EksekusiRiil/Pengosongan 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil

Panitera

melakukan

penunjukan

Jurusita

untuk

melaksanakan eksekusi. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. 7. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. 8. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 9. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi.

Eksekusi Lelang 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil

Panitera

melakukan

penunjukan

Jurusita

untuk

melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Panitera

Muda

Gugatan

mempersiapkan

surat

permohonan

pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani.

Page 27

2014


B.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kesekretariatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kesekretariatan ini, secara

spesifik

menguraikan/menggambarkan

sistematika/

prosedur-

prosedur tentang tahapan-tahapan dan standar waktu pelayanan yang digunakan dalam melaksanakan proses administrasi umum berupa tata persuratan dan pembuatan laporan-laporan serta pengajuan permintaan dan lain-lain, dari Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab secara managerial terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

(kesekretariatan).

Panitera/Sekertaris bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris melalui garis komando terhadap para Kepala-Kepala Urusan. Dalam hal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Panitera/Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah didelegasikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran/Barang, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013. Adapun SOP Bagian Kesekretariatan, diuraikan sebagai berikut : A. Tugas Wakil Sekretaris 1. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di laksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama 10 hari kerja; 2.

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan diselesaikan selama 10 hari kerja;

3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian setiap hari; 4. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan 1 hari kerja; 5.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan;

6.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

untuk

disampaikan

kepada

Pimpinan

melalui

Panitera/Sekretaris dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja. Page 28

2014


B. Tugas Kepala Urusan Umum Pengelolaan administrasi yang menjadi tugas pokok sub bagian Umum meliputi : 1. Administrasi Tata Persuratan, 2. Administrasi Perlengkapan, 3. Administrasi Perencanaan, 4. Kerumahtanggaan.

1. Administrasi Tata Persuratan a. Surat Masuk Surat masuk adalah semua tulisan dinas atau surat pribadi yang diterima instansi/pihak lain untuk disampaikan kepada pejabat yang tercantum pada alamat, baik yang tercantum pada sampul maupun pada tulisan dinas itu sendiri, dan penerimaannya oleh urusan umum. Pengelolaan Surat Masuk -

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh sub bagian umum dan diparaf dan diteruskan

ke

panitera/sekretaris

dan

diparaf

dan

panitera/sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada KPA atau WKPA diselesaikan 1 hari kerja; -

Ketua/Wakil KPA mendisposisi surat tersebut, diselesaikan pada hari itu juga (kecuali ketua dinas luar);

-

Surat

kembali

ke

Panitera/Sekretaris

untuk

didisposisi,

diselesaikan 1 hari kerja; -

Surat

didistribusikan

sesuai

disposisi

oleh

staf

Panitera/Sekretaris kepada Wasek atau Wapan diselesaikan pada hari itu juga; -

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi, diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;

b. Surat Keluar Surat keluar adalah semua tulisan yang dikirimkan kepada pejabat diluar instansi sendiri sesuai dengan alamat yang dicantum pada tulisan dinas atau pada sampulnya. Page 29

2014


Selain dikirimkan kepada instansi lain, dapat juga dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan dalam satu instansi, misalnya dikirimkan kepada bagian yang lainnya yang berada dalam instansi tersebut. Pada surat biasanya berisikan berupa pemberitahuan, undangan pertemuan/rapat,

undangan

kerjasama

ataupun

jawaban

(konfirmasi) dari surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Pada surat juga ada yang berisikan mengenai perintah tugas. Pengelolaan Surat Keluar -

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar di beri nomor sesuai kode surat dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada sub bagian umum sebagai arsip, diselesaikan 1 hari kerja;

-

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir.

2. Administrasi Perlengkapan •

Pencatatan aset/barang milik negara, dan setiap pengadaan pada barang/jasa setelah addanya penyerahan/laporan dari KPA

dan

telah

adanya

pencatatan/pengimputan

SP2D

kedalam

dan

SPM

aplikasi

dilakukan

SIMAK-BMN

diselesaikan 2 (dua) hari kerja; •

Pencatatan Barang-Barang Persediaan (ATK) diselesaikan 2 (dua) hari kerja;

•

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan 3 (tiga) hari kerja;

•

Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja yang berlaku selama 1 tahun;

•

Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) di selesaikan 3 (tiga) hari kerja;

•

Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) ke sub bagian keuangan dilakukan selama 3 (tiga) hari dan dilaporkan setiap akhir bulan;

•

Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait, diselesaikan 7 hari kerja;

•

Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan 3 (tiga) hari kerja; Page 30

2014


•

Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan 3 (tiga) hari kerja;

•

Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan tidak bisa dipakai untuk dilakukan penghapusan, diselesaikan 14 hari kerja;

•

Perpanjangan pajak kendaraan oprasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), diselesaikan 2 (dua) hari kerja;

•

Perbaikan dan perawatan kendaraan oprasional roda 2(dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diprbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

•

Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor, setiap 3 bulan sekali oleh pihak ketiga ;

•

Menguras dan mengisi kembali hidran, dilaksanakan sesuai kebutuhan ;

3. Administrasi Perencanaan •

Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari

Ketua,

Wakil

Ketua,

Hakim,

Panitera/Sekretaris,

Kepaniteraan dan Kesekratariatan tahun yang akan datang diselesaikan selama 7 ( tujuh ) hari ; •

Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, diselesaikan selama 10 (sepuluh )hari ;

•

Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun, diselesaikan selama 7 (tujuh) hari ;

4. Kerumahtanggaan Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat)

kegiatan

yaitu

pengelolaan

perpustakaan,

perawatan/pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor. a. pengelolaan perpustakaan • Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi, yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari oleh petugas perpustakaan ; • Menurut perencanaan dan mengusulkan keadaan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum, serta buku-buku yang ada relevensinya dengan kedinasan diselesaikan selama 1 (satu) hari setiap akhir tahun oleh kepala sub bagian umum ;

Page 31

2014


• Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam buku peminjaman, pada hari itu juga ; • Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali. b. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung • Memanaskan genset satu kali sebulan selama 30 (tiga puluh) menit ; • Perawatan

dan

pemeliharaan

gedung

sesuai

dengan

kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan ; • Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor, setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pihak ketiga ; c. Keamanan • Menyusun

uraian

tugas

(Job

Description)

satuan

pengamanan setiap awal bulan diselesaikan selama 1 (satu) hari ; • Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas

dengan

staf

sub

bagian

umum

dan

satuan

pengamanan setiap akhir bulan ; • Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam

sekali

setiap

hari

dilaksanakan

oleh

petugas

pengamanan dan staf sub bagian umum ; • Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim ) apabila di perlukan ; • Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket ; • Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah jam kerja mematikan AC, Listrik dan Komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh satuan pengamanan ; • Menyalakan lampu dimalam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh petugas pengamanan ; • Mencatat dalam buku bagian pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor d iluar jam kerja di selesaikan sesuai dengan keperluan. d. Kebersihan • Menyusun uraian tugas (job description ) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan, diselesaikan selama 1 (satu) hari ;

Page 32

2014


• Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job description). Disamping tugas-tugas tersebut diatas sub bagian umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Tugas Kepala Urusan Keuangan 1. Perencanaan Anggaran Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Manado paling lambat bulan Februari. 2. Administrasi Keuangan a. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima. b. Surat keluar/jawaban surat diselesaikan dalam 1 hari. c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi : 1 hari kerja. d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke Bank : 2 (dua) hari Kerja. 3. Pelaksanaan Anggaran a.Gaji Induk • Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan

Pangkat,

Tunjangan

Istri/anak

dan

SK

Mutasi)

diselesaikan selama 3 (tiga) hari kerja setiap awal bulan. • Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 hari kerja. • Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. • Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja. • Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Page 33

2014


b.Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras • Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi) diselesaikan selama 3 (tiga) hari kerja ; • Membuat faktur pajak / surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Pengajuan

daftar

gaji

susulan/kekurangaan

gaji

dan

kelengkapannya beserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Membuat surat printah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja ; • Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 1(satu) hari kerja. c. Uang Makan • Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja ; • Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari ; • Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; • Penandatanganan

surat

perintah

membayar

surat

perintah

membayar (SPM) diselesaiakn 1 (satu) hari kerja; • Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; d.Uang lembur • Membuat surat perintah kerja lembur yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja;

Page 34

2014


• Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja; • Penandatanganan oleh penerima / yang diperintah kerja lembur dan disetujui kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; • Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ( SPTJM ) diselesaikan selama 1 hari kerja; • Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan pembuatan surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; • Penatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; • Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja; e. Gaji ke 13 ( Tiga Belas) • Membuat daftar gaji ke 13 hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan juni, dilaksanakan setelah ada surat edaran mentri keuangan melalui

kantor

pelayanan

perbendaharaan

negara

(KPPN)

diselesaikan selama 3 (Tiga) hari kerja ; • Membuat faktur pajak / surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1(satu) hari kerja ; • Koreksi daftar gaji ke 13 (tiga belas) dan kelengkapannya di selesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Penerbitan surat perintah membayar surat (SPM) dan surat setoran

pajak

(SSP)

untuk

ditandatangani

oleh

pejabat

penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ; • Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;

Page 35


2014

D. TUGAS KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

1. SOP Pengelolaan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai • Membuat konsep usul kenaikan pangkat pegawai yang mendapat kenaikan pangkat, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Menerima kelengkapan berkas kenaikan pangkat dari pegawai bersangkutan, diberi waktu 3 hari • Meneliti kembali usulan kenaikan pangkat pegawai bersangkutan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari • Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari • Wakil Sekretaris meneliti dan memeriksa berkas kenaikan pangkat serta membubuhi paraf apabila telah sesuai, diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari • Sekretaris meneliti dan memeriksa kembali serta membubuhi paraf, apabila berkas sudah sesuai persyaratan dan data dukung, diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari • Mengajukan usulan kenaikan pangkat yang sudah di paraf oleh Wakil Sekretaris dan Sekretaris kepada Ketua untuk diteliti dan diperiksa lebih dalam, dan setelah semua berkas dianggap sudah memenuhi syarat, Ketua membubuhi tanda tangan pada nota usul kenaikan pangkat tersebut, diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari • Menyerahkan usul kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani oleh Ketua kepada Kaur Umum, untuk selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama guna prosese lebih lanjut, diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari.

2. SOP Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala • Menyiapkan blangko KGB, SK pangkat terakhir, SK penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Membuat konsep untuk selanjutnya diserahkan ke Wakil Sekretaris dan Sekretaris untuk diteliti dan diperiksa, diselesaikan dalam waktu masing masing 1 (satu) hari; • Wakil Sekretaris dan Sekretaris masing-masing membubuhi paraf apabila Surat Pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku, diselesaikan dalam waktu masing-masing 1 (satu) hari kerja;

Page 36

2014


• Ketua membuat acc dan membubuhi tandatangan, apabila Surat Pemberitahuan

tersebut

sudah

sesuai

dengan

ketentuan,

diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Menyerahkan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah

ditandatangani

oleh

Ketua

kepada

pegawai

yang

bersangkutan dan Kepetugas PPABP untuk dip roses lebih lanjut, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

3. SOP Pengajuan Cuti Tahunan • Menyerahkan blanko cuti kepada pegawai yang hendak mengajukan cuti untuk diisi dan menerima kembali blanko yang telah terisi, diselesaikan dalam waktu 1(satu) hari • Meneliti cuti terakhir dan sisa cuti yang dapat diambil oleh pemohon cuti, selanjutnya membuat catatan tertulis pada kolom yang sudah disediakan mengenai cuti pemohon, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Meneruskan permohonan cuti pemohon kepada atasan langsung pemohon cuti untuk diteliti dan dipertimbangkan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Selanjutnya permohonan cuti pemohon diteruskan kepada Ketua Pengadilan selaku pejabat yang berwenang memberikan cuti, diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; • Pemohon cuti menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung atau pejabat yang diberi kewenangan dengan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; • Pegawai melaksanakan cuti tahunannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

4. SOP Usulan Penerbitan TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU • Membuat konsep usulan TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Menggandakan dan melegalisir dokumen data dukung, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Wakil Sekretaris memeriksa dan meneliti nota usul dan data dukung dan memaraf, apabila nota usul dan data dukung sudah lengkap sesuai persyaratan, dilaksanakan selama 1 (hari) kerja;

Page 37


2014

• Sekretaris memeriksa dan meneliti kembali nota usul dan data dukung, serta selanjutnya memaraf nota usul apabila sudah lengkap dan sesuai persyaratan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; • Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan meneliti lebih mendalam nota usul dan data dukung apakah benar-benar lengkap atau belum, apabila Ketua Pengadilan Agama sudah yakin bahwa nota usul dan data dukung sudah benar dan lengkap, Ketua Pengadilan Agama menandatangani nota usul tersebut, diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja; • Bagian kepegawaian menyerahkan nota usul dan data dukung yang sudah ditandatangani oleh Ketua kepada bagian umum untuk selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk proses lebih lanjut, dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

C.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati secara bersama-sama antara pegawai dengan atasan langsungnya. SKP merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bilamana pegawai tidak melaksanakan/menyusun SKP sebagaimana yang diharuskan, maka PNS tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Pengadilan Agama Tahuna menguraikan SKP, sesuai dengan keadaan jabatan dan jumlah Pegawai yang terdaftar pada Aplikasi SIMPEG Bulan Desember Tahun 2014. Jumlah Pegawai berdasarkan Simpeg Berjumlah 17 Orang yang terdiri dari :

Page 38

2014


NO.

NAMA

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

1.

Drs. Satrio A.M. Karim.

Pembina Muda, IV/b

Wakil Ketua

2.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Penata, III/c

Hakim Pratama Madya

3.

Mohamad Adam, S.H.I.

Penata Muda Tk. I, III/b

Hakim Pratama Muda

4.

Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H.


Hakim Pratama Muda

5.

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.


Hakim Pratama Muda

6.

Ismail S.H.I.


Hakim Pratama Muda

7.

Mohamad Natsir Stirman, S.H.

Penata, III/c

Wakil Sekretaris

8.

Monginsidi, B.A.

Penata, III/c

Wakil Panitera

9.

Johny Umar


Kaur Umum

10.

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.


Kaur Keuangan

11.

Ramla Abas

Penata Muda, III/a

Kaur Kepegawaian

12.

Idrus Buhari, S.H.I.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

13.

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

14.

Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

15.

Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

16.

Maryati M., S.H.

Penata Muda, III/a

Jurusita Pengganti

17.

Andri Hasan, S.H.I.

-, III/a

Staf Kepaniteraan

Dari uraian pegawai / jabatan di atas, Pengadilan Agama Tahuna menyusun SKP dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama

:

Drs. Satrio A.M. Karim.

NIP

:

19660101.199303.1.001

Pangkat

:

Pembina Muda, IV/b

Jabatan

:

Wakil Ketua

SKP

:

1. Mempelajari berkas perkara 2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi berita acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat

laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

Page 39

2014


2. Nama

:

Nur Amin, S.Ag., M.H.

NIP

:

19711213.200502.1.002

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

SKP

:

1. Mempelajari

berkas

perkara

yang

akan

disidangkan 2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi 10. Membuat

laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

3. Nama

:

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP

:

19811214 .200704.1.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. Mempelajari

berkas

perkara

yang

akan

disidangkan 2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi 10. Membuat

laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

Page 40

2014


4. Nama

:

Al Ghazali Mus, S.H.I., M.H.

NIP

:

19790924.200704.1.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. Mempelajari

berkas

perkara

yang

akan

disidangkan 2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat

laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

5. Nama

:

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

NIP

:

19790621.200904.1.004

Pangkat

:


Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. Mempelajari

berkas

perkara

yang

akan


laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

Page 41

2014


6. Nama

:

Ismail, S.H.I.

NIP

:

19831210.200904.1.008

Pangkat

:

Penata Muda, III/b

Jabatan

:

Hakim Pratama Muda

SKP

:

1. Mempelajari

berkas

perkara

yang

akan


laporan

kegiatan

hakim

(court

calendar)

7. Nama

:

Mohamad Natsir Stirman, S.H.

NIP

:

19760921.200212.1.005

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Wakil Sekretaris

SKP

:

1. Membuat program dan rencana kerja bagian kesekretariatan 2. Bersama-sama

Kaur

Kepegawaian,

Kaur

Keuangan dan Kaur Umum menyusun SKP bagian kesekretariatan. 3. Bersama-sama

pejabat

kesekretariatan

dan

pejabat kepaniteraan membuat konsep program kerja dan rencana strategis Pengadilan Agama Tahuna 4. Bersama-sama

bagian

kesekretariatan

dan

kepaniteraan menyusun konsep laporan tahunan dan LAKIP Pengadilan Agama Tahuna 5. Melaksanakan

koordinasi

dan

monitoring

pembuatan dan pengiriman laporan bulanan, triwulan,

semester

dan

tahunan

bagian

kesekretariatan baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi Page 42

2014


6. Menerima, meneliti saran tindak lanjut surat-surat bagian kepegawaian, bagian keuangan dan bagian

umum

untuk

selanjutnya

diteruskan

kepada Sekretaris 7. Memberikan

penilaian

atas

capaian

kinerja

terhadap Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan Kaur Umum 8. Membuat/melaksanakan

tindak

lanjut

surat

perintah/permintaan yang bersifat segera 9. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi bagian kesekretariatan 10. Membuat

konsep

usulan

RKAKL

bagian

kesekretariatan Tahun 2015

8. Nama

:

Monginsidi, B.A.

NIP

:

19591231.199103.1.025

Pangkat

:

Penata, III/c

Jabatan

:

Wakil Panitera

SKP

:

1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara Sidang 3. Mengetik penetapan 4. Melaksanakan pemberkasan perkara 5. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru 6. Menyiapkan

data

perkara

untuk

bahan

kerja

bidang

penyusunan program kerja 7. Menyiapkan

bahan

program

kepaniteraan 8. Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses 9. Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara 10. Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara 11. Mengoreksi

laporan

perkara

yang

akan

ditandatangani oleh Panitera dan Ketua 12. Membuat laporan realisasi biaya proses

Page 43

2014


9. Nama

:

Johny Umar.

NIP

:

19580609.198203.1.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur umum

SKP

:

1. Membuat perencanaan kerja bagian umum 2. Membuat

perencanaan

kebutuhan

ATK,

Inventaris sesuai dengan DIPA Tahun berjalan 3. Membuat buku-buku inventaris 4. Melaksanakan opname fisik BMN semesteran dan tahunan 5. Melaksanakan rekonsiliasi BMN baik internal antara SAKPA dan SIMAK BMN dan Eksternal ke KPKNL Manado dan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado) 6. Melaksanakan input data barang masuk dan barang ke luar pada aplikasi persediaan setiap ada transaksi masuk maupun keluar. 7. Melaksanakan opname fisik barang persediaan bulanan, semesteran dan tahunan sekaligus input data hasil opname fisik ke dalam aplikasi persediaan 8. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan serta perawatan BMN 10. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar 11. Melaksanakan pengelolaan arsip 12. Membuat laporan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer 13. Membuat

konsep

Surat

Keputusan

Penanggungjawab BMN 14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan

Page 44

2014


10. Nama

:

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.

NIP

:

19860731.200904.2.004

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur Keuangan

SKP

:

1. Membuat rencana kerja bagian keuangan 2. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan RKAKL/DIPA Tahun 2015 3. Melaksanakan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN 4. Melaksanakan

rekonsiliasi

eksternal

dengan

KPPN Tahuna serta dengan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado) 5. Melaksanakan input data realisasi anggaran berdasarkan SPM dan SP2D ke Aplikasi SAKPA 6. Membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 7. Membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan berbasis akrual 8. Melaksanakan revisi POK maupun DIPA tahun berjalan 9. Melaksanakan input data realisasi output pada aplikasi Monev Bappenas, Monev Kementerian Keuangan maupun Monev LKPP

11. Nama

:

Ramla Abas.

NIP

:

19681121.199203.2.001

Pangkat

:


Jabatan

:

Kaur Kepegawaian

SKP

:

1. Membuat rencana kerja bagian kepegawaian 2. Membuat

usulan

Kenaikan

Pangkat,

Pensiun,Taspen, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti

dan

usulan

mendapatkan

tanda

penghargaan 3. Membuat Surat-Surat Keputusan Kantor 4. Membuat Inpassing, DUK, Bezetting dan Surat Izin Cuti Pegawai

Page 45

2014


5. Merekap dan melaksanakan input data SKP Pegawai dan Hakim kedalam Aplikasi Simpeg dan Komdanas 6. Menyusun uraian tugas pejabat dan pegawai 7. Merekap

data

melaksanakan

kehadiran input

data

pegawai

dan

kedalam

aplikasi

Buku

Kendali

Komdanas 8. Melaksanakan

pengisian

Kepegawaian 9. Melaksanakan

pengelolaan

Simpeg

dan

pemutakhiran data pegawai 10. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut surat yang berhubungan dengan kepegawaian 11. Membuat kelengkapan administrasi sumpah dan pelantikan 12. Melaksanakan sumpah dan pelantikan jabatan

12. Nama

:

Abdul Muis Ali, S.Ag.

NIP

:

19760911.201101.1.005

Pangkat

:

Penata Muda, III/a

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak

dalam

perkara

perdata

Gugatan/

Permohonan 2. Membuat relaas panggilan 3. Menyerahkan dilaksanakan

relaas panggilan

yang

sudah

pemanggilan/pemberitahuannya

kepada Ketua Majelis 4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain (tabayun) 5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan atas permohonan dari Pengadilan Agama lain (tabayun)

Page 46

2014


6. Mengirim

relaas

panggilan

yang

sudah

dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon tabayun 7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning 8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt) 9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak

13. Nama

:

Idrus Buhari, S.H.I.

NIP

:

19810312.201101.1.007

Pangkat

:

Penata Muda, III/a

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

SKP

:

1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak

dalam

perkara

perdata

Gugatan/

Permohonan 2. Membuat relaas panggilan 3. Menyerahkan dilaksanakan

relaas panggilan

yang

sudah

pemanggilan/pemberitahuannya

kepada Ketua Majelis 4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain (tabayun) 5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan atas permohonan dari Pengadilan Agama lain (tabayun) 6. Mengirim

relaas

panggilan

yang

sudah

dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon tabayun 7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning 8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)

Page 47

2014


9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para pihak untuk pengucapan ikrar talak

14. Nama

:

Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.

NIP

:

19721217.200312.2.002

Pangkat

:

Penata Muda, III/a

Jabatan

:

Bendahara Pengeluaran

SKP

:

1. Menyiapkan

kelengkapan

permintaan

uang

persediaan 2. Membayar gaji dan kekurangan gaji serta hakhak lain pegawai 3. Membayar

uang

makan

pegawai

sesuai

rekapitulasi kehadiran setiap bulannya 4. Mengambil uang di Bank dan menyimpannya ditempat yang sudah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku 5. Melaksanakan pembayaran atas perintah PPK 6. Melakukan pemungutan, penyetoran pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 7. Membuat rekapitulasi kuitansi untuk SPJ GU 8. Membuat SPJ LS (lembur, honor dan lainnya) 9. Melaksanakan

pembukuan

sesuai

ketentuan

yang berlaku 10. Membuat LPJ dan melaporkan ke KPPN 11. Membuat

laporan

penerimaan

remunerasi

pegawai 12. Menata arsip 13. Membuat SPT Tahunan Pribadi untuk seluruh pegawai

Page 48

2014


15. Nama

:

Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.

NIP

:

19850925.201212.1.002

Pangkat

:

Penata Muda, III/a

Jabatan

:

Petugas Meja III

SKP

:

1. Menerima berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti 2. Membuat catatan tanggal pemberitahuan pada putusan/penetapan apabila ada pihak atau pihakpihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan 3. Menyerahkan

salinan

putusan

PA/PTA/MA

kepada pihak yang berkepentingan 4. Menyerahkan

salinan

penetapan

Pengadilan

Agama kepada pihak yang berkepentingan 5. Menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis Hakim yang memutus perkara, apabila ada perlawanan (verzet) 6. Membuat catatan tanggal berkekuatan hokum tetap setiap putusan dan tanggal terjadinya perceraian 7. Menerima memori dan kontra memori banding, kasasi serta jawaban / tanggapan PK, apabila ada upaya hokum tersebut 8. Menyusun dan menjahit serta mengarsipkan berkas 9. Menyampaikan Agama

perintah

kepada

Ketua

Jurusita

Pengadilan

Pengganti

agar

menyampaikan panggilan untuk inzage kepada para pihak 10. Mengirim berkas perkara Banding ke PTA dan perkara Kasasi atau PK ke Mahkamah Agung 11. Memberitahukan kepada petugas meja II dengan instrumen

tentang

perjalanan

perkara

yang

cerai

dan

menempuh upaya hokum 12. Mempersiapkan/mengetik

akte

membuat surat pemberitahuan telah terjadinya perceraian

kepada

para

pihak

untuk

ditandatangani Panitera Page 49

2014


16. Nama

:

Maryati M., S.H.

NIP

:

19860123.201212.2.004

Pangkat

:

Pembina Muda, III/a

Jabatan

:

Petugas Meja I

SKP

:

1. Menerima permohonan dari Pemohon 2. Menerima

tindasan

pertama

SKUM

dari

Pemohon 3. Mendaftar / mencatat surat permohonan dalam register induk perkara permohonan 4. Memberi nomor register dan tanggal penerimaan pada surat permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada SKUM 5. Menyerahkan

kembali

1

(satu)

rangkap

permohonan yang telah diberi nomor register kepada Pemohon 6. Memasukan

asli

permohonan

dengan

melampirkan tindasan pertama SKUM beserta surat-surat

yang

permohonan berhubungan

dan

berhubungan

dengan

formulir-formulir

dengan

pemeriksaan

yang perkara

kedalam map khusus 7. Mencatat

perjalanan

perkara

permohonan

(penundaan Sidang, tanggal putus dan amar penetapan serta minutasi) dalam register perkara berdasarkan

instrument

yang

diterima

dari

Panitera Pengganti 8. Mencatat putusan Mahkamah Agung dalam semua register yang bersangkutan 9. Mengupload data SIADPA ke info perkara Badilag

Page 50

2014


17. Nama

:

Andri Hasan, S.H.I.

NIP

:

19860606.201403.1.001

Pangkat

:

-, III/a

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan

SKP

:

1. Mencatat

surat

masuk

dan

keluar

bagian

kepaniteraan 2. Membuat laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan 3. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi 4. Memeriksa dan membaut daftar lembaran berkas perkara yang telah diminutasi 5. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas perkara di gudang arsip 6. Membuat grafik (statistik) perkara 7. Mengelola dokumentasi perkara

Page 51

2014


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia

1.

2.

3.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 1)

Hakim

: 6 orang, termasuk Wakil Ketua.

2)

Panitera/Sekretaris : 1 orang

3)

Wakil Panitera

: 1 orang

4)

Panitera Muda

: - orang

5)

Panitera Pengganti : - orang

6)

Jurusita

: - orang

7)

Jurusita Pengganti

: 2 orang

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 1)

Wakil Sekretaris

: 1 orang

2)

Kaur Kepegawaian

: 1 orang

3)

Kaur Keuangan

: 1 orang

4)

Kaur Umum

: 1 orang

5)

Staf

: 4 orang

6)

Tenaga Honorer

: 5 orang

Promosi dan Mutasi Pada Tahun 2014, Pengadilan Agama Tahuna telah mengusulkan promosi dan mutasi bagi pegawai di lingkungannya, yaitu (keterangan lengkap terlampir):

Page 52

2014


Tabel 1.1 PEGAWAI YANG MENGALAMI KENAIKAN GAJI BERKALA NO

NAMA

NIP

KGB

KGB

1

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag., M.HI.

19660121 198912 1 001

01/12/2012

01/12/2014

2

MOH. NATSIR. STIRMAN, SH.

19760921 200212 1 005

01/12/2012

01/12/2014

3

JOHNY UMAR

19580609 198203 1 001

01/12/2012

01/12/2014

4

SITTI I. LAWENDATU

19721217 200312 2 002

01/12/2012

01/12/2014

5

ILHAMA PUTRA SUENDRA, SH.

19850925 201212 1 002

01/12/2012

01/12/2014

6

MARYATI M., SH.

19850123 201212 2 004

01/12/2012

01/12/2014

PEGAWAI YANG MENGALAMI KENAIKAN PANGKAT NO 1

NAMA RAMLAH ABAS

NIP

PANGKAT

PANGKAT

19681121 199203 2 001

III/a

III/b

PEGAWAI YANG MENGALAMI KENAIKAN JABATAN NO 1

NAMA

NIP

JAB. DAHULU

JAB. SKRG

NIHIL PEGAWAI YANG PINDAH DARI PA LAIN KE PA TAHUNA

NO

NAMA

NIP

TGL/BL/TH

PA ASAL

1

Drs. SATRIO A.M. KARIM

19660101 199303 1 011

06/06/2014 PA. GTLO

2

NUR AMIN, S.Ag.

19711213 200502 1 002

11/02/2014 PA. ENDE

3

MOHAMAD ADAM, S.HI.

19811214 200704 1 001

30/09/2014 PA. BITUNG

4

AL GAZALI MUS, S.HI., MH.

19790924 200704 1 001

30/09/2014 PA. UNAAHA

PEGAWAI YANG PINDAH DARI PA TAHUNA KE PA LAIN NO

NAMA

NIP

TGL/BL/TH

PA TUJUAN

1

Drs. H. KASO

19561231 198703 1 034

06/06/2014 PA. PALU

2

MAWIR, S.HI., MH.

19780404 200805 1 001

PA. BITUNG

3

FARHAN HUSAIN, S.HI.

19790214 200912 1 001

PA. TOMOHON

PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI BATAS USIA PENSIUN NO 1

NAMA

NIP

TGL/BL/TH

KET

NIHIL

Page 53

2014


4.

Pengisian Jabatan Struktural Untuk pengisian jabatan struktural/eselonisasi di Pengadilan Agama Tahuna ditempuh melalui dua cara : 1) Membentuk Tim Promosi dan Mutasi (TPM). Hasil kerja Tim ini hanya bersifat rekomendasi. Kewenangan penentuannya ada pada PTA atau Pusat. 2) Berkoordinasi langsung dengan pihak Pimpinan PTA.

Adapun Jabatan Struktural yang terisi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut : Ketua

: -

Wakil ketua

: Drs. Satrio A.M. Karim.

Panitera / Sekretaris

: Abdullah Al Buchari, S.Ag., M.HI.

Wakil Panitera

: Monginsidi, BA.

Wakil Sekretaris

: Mohamad Natsir Stirman, SH.

Panitera Muda Hukum

: -

Panitera Muda Gugatan

: -

Panitera Muda Permohonan

: -

Panitera Pengganti

: -

Kaur Kepegawaian dan ORTALA

: Ramla Abas.

Kaur Perencanaan dan Keuangan : Syahrani Rahmawati Tiloli, SH. Kaur Umum

B.

: Johny Umar.

Keadaan Perkara

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : 1. Sisa tahun 2013

= 4 Perkara

2. Diterima tahun 2014

= 37 Perkara

Jumlah

= 41 Perkara

3. Diputus / Dikabulkan

= 34 Perkara

4. Dicabut

=

4 Perkara

5. Ditolak

=

0 Perkara

6. Gugur

=

1 Perkara

7. Tidak Diterima (NO)

=

2 Perkara

8. Dicoret dari Register

=

0 Perkara

Sisa Akhir Tahun

=

3 Perkara

Page 54

2014


a)

Jenis Perkara. Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama, bahwa perkara yang diterima dalam tahun 2014 dan ditambah sisa tahun 2013 di Pengadilan Agama Tahuna sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara, terdiri dari 3 (tiga) jenis perkara, yaitu : 1.

Cerai Talak, sebanyak 12 perkara.

2.

Cerai Gugat, sebanyak 25 perkara.

3.

Permohonan Isbath Nikah, sebanyak 4 Perkara. Pengadilan Agama Tahuna Sepanjang tahun 2014 telah menerima

perkara sebanyak 37 perkara. Perkara-perkara tersebut terbagi menjadi 35 perkara Gugatan dan 2 perkara Permohonan. Jumlah Perkara yang diterima sepanjang tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.1


GRAFIK PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2014 40 35 30 25 20 15 10 5 0

37 35

6 5 1

5 0

4 0

4 0

3 0

2 0

4 3 1

3 0

2 0

0

3 0

1 0

2

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des Jml

GUGATAN

5

5

4

3

4

2

0

2

3

3

1

3

35

PERMOHONAN

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Total Perkara

6

5

4

3

4

2

0

2

3

4

1

3

37

Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya 49 perkara yang terdiri dari 47 perkara gugatan, 3 perkara permohonan, Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Bila dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2013 sebesar 49 perkara, pada tahun 2014 ini penerimaan perkara berkurang sebesar 37 perkara atau turun 12% yang dapat dilihat pada Grafik Persentase Perbandingan Penerimaan Perkara Tahun 2013 dan 2014 dibawah ini:

Page 55

2014


Grafik 1.2

PERSENTASE PERBANDINGAN PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2013 DAN 2014 12% 50%

2013

38%

2014 2013 Dan 2014

Perbandingan penerimaan perkara tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 1.3

PERBANDINGAN PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2013 DAN 2014 50 40 30 20 10 0

49 37 7 5

3 6

4 4

2 3

5 4

5 2

2013

5

2 2

0

4 3

9

3 4

0 3

1

2014

Sedangkan rekapitulasi perkara yang diputus selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 1.2 PERKARA PERDATA GUGATAN NO

1.

SATKER

Pengadilan Agama Tahuna

SISA THN LALU

MASUK

PUTUS

3

37

34

PERDATA PERMOHONAN SISA

SISA THN. LALU

MASUK

PUTUS

SISA

3

1

2

3

0

JUMLAH HAKIM

KET.

6

Sepanjang tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna telah memutus 37 perkara dari 41 perkara yang diterima ditambah sisa tahun lalu sebanyak 4 perkara.

Page 56

2014


Perbandingan Persentase perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 1.4

PERSENTASE PERKARA YANG PUTUS DAN SISA TAHUN 2014

10%

Putus Sisa 90%

Adapun keadaan perkara secara lebih lengkap dan terperinci dapat dilihat dalam lampiran: 1.

Laporan Perkara Yang Diterima Tahun 2014 (terlampir).

2.

Laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2014 (terlampir).

3.

Laporan Keadaan Perkara.

4.

Diterima dan Diputus Tahun 2014 (terlampir).

b)

Pelaksanaan Sidang Keliling Dan Prodeo. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna dalam Proses Penyelesaian

Perkara juga telah melaksanakan Sidang Keliling dan menerima penyelesaian perkara secara Prodeo, yakni sebagai berikut : 1. Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2014 telah melaksanakan sidang keliling di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu :  Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara di Naha; Jumlah kegiatan sidang : 6 perkara  Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo di Talaud; Jumlah kegiatan sidang : 1 perkara  Kantor Desa Tarian Baru Kecamatan Tabukan Tengah. Jumlah kegiatan sidang : 1 perkara 2. Perkara Prodeo Pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tahuna terdapat 10 (sepuluh) perkara prodeo yang telah disidangkan dan diputus semuanya pada tahun 2014.

Page 57

2014


c)

Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Eksekusi. Penerimaan perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali juga diterima

oleh Pengadilan Agama Tahuna. Jumlah perkara tersebut yang diterima selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

d)

1. Banding

: 0 perkara.

2. Kasasi

: 0 perkara.

3. Peninjauan Kembali

: 0 perkara.

4. Eksekusi

: 1 perkara.

Perkara Khusus yang menyangkut PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 Dalam perkara perceraian bagi pegawai negeri sipil harus melalui prosedur

khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna menerima 3 perkara yang diajukan Pegawai Sipil sebagai berikut : 1. Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PA.Thn. 2. Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2014/PA.Thn. 3. Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2014/PA.Thn.

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah gedung pengadilan. Dan pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Tahuna tidak mendapatkan anggaran untuk perluasan pembangunan gedung kantor. b. Pemeliharaan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp. 11.500.000,-. c. Penghapusan Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan pada tahun 2014.

Page 58


2014

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Untuk menambah dan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas gedung yang telah ada guna menunjang kinerja, sepanjang tahun 2014 Pengadilan Agama Tahuna tidak mendapatkan anggaran untuk penambahan fasilitas gedung kantor. b. Pemeliharaan Pengadilan Agama Tahuna saat ini memiliki sarana kendaraan operasional roda empat sebanyak 1 unit kendaraan operasional Pimpinan (Wakil Ketua) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,dan kendaraan operasional roda dua sebanyak 9 unit dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,-, dan pengelolaan pemeliharaan sarana kendaraan operasional ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna 2014. Adapun keadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tahuna dapat dilihat pada table di bawah ini:

Page 59

2014


Tabel 1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

NO

NAMA SARANA DAN PRASARANA

I

SARANA

1

Ge dung Dan Tanah

2

KETERANGAN

A. Statusnya Baru/Lama

Lama

B. Dibangun Tahun

2005/2006

C. Luas Bangunan

350 m²

D. Luas Tanah

850 m²

E. Lokasi

Jln. Baru Tona No. 11

Ruang Sidang A. Jumlahnya

1

B. Luasnya

4 m² x 10 m²

C. Kelengkapan Rg Sidang & Keadaan - Meja Hakim

Ada

- Palu

Ada

- Bendera Merah Putih

Ada

- Bendera Cakra

Ada

- Keadaan Ruang Sidang

Baik

D. Ruang Sidang Anak

Tidak Ada

3

Ruang Ke tua

Ada

4

Ruang Wakil Ke tua

Ada

5

Ruang Hakim

Ada

A. Jumlahnya

1

B. Luasnya Masing-Masing

4 m² x 10 m²

6

7

Ruang Ke panite raan A. Panitera Luasnya

6 m²

B. Wakil Panitera Luasnya

4 m²

C. Kepaniteraan Luasnya

4 m² x 6 m²

Ruang Ke s e kre tariatan A. Wakil Sekretaris Luasnya

3 m² x 4 m²

B. Kesekretariatan Luasnya

4 m² x 7 m²

8

Ruang Tunggu Pe nas e hat Hukum

Tidak Ada

9

Ruang Jaks a

Tidak Ada

10

Ruang Tunggu Pihak Yang B e rpe rkara/Pe ngunjung A. Jumlahnya

1


5 m² x 6 m²

11

Loke t Pe mbayaran

Tidak Ada

12

Ruang Tahanan

Tidak Ada

A. Jumlahnya

-


-

13

14

Ruang Ars ip A. Jumlahnya

-


Tidak Ada

Kamar Mandi/Wc A. Jumlahnya

3


2.25 m²

Page 60

2014


II

SARANA KANTOR

1

Ke ndaraan Ope ras ional

10

A. Mobil

1

B. Sepeda Motor

9

C. Sepeda

-

Kompute r

10

Laptop

9

Printer

5

2

3

4

Me s in Tik A. Manual

-

B. Listrik

-

Me s in Foto Copy

-

Adapun rincian nilai asset Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut: - Tanah

Rp.

412.400.000,-

- Peralatan dan Mesin

Rp.

988.997.121,-

- Gedung dan Bangunan

Rp. 2.204.030.000,-

- Aset Tetap Lainnya

Rp.

0,-

- Aset Tak Berwujud Lainnya Rp.

0,-

Jumlah

D.

Rp. 3.605.427.121,-

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan untuk tahun 2014 yang dilaksanakan satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna adalah bersumber pada 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 yang masing-masing disahkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manado Nomor : 005-01.2.307246/2013 dan 00504.2.309060/2013 tanggal 09 Desember 2011, yang operasionalnya dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2014. Adapun pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2014, masih dilaksanakan dalam 3 (tiga) Program, meskipun pengalokasian anggarannya berada pada DIPA masing – masing yaitu : A. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), yang meliputi : 1. Belanja Pegawai a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.179.921.000,-, terdiri dari :

Page 61

2014


1) Bel. Gaji

Rp. 1.431.737.000,-

2) Bel. Tunj Kemahalan Hakim Rp.

600.000.000,-

3) Bel. Uang Makan PNS

Rp.

126.015.000,-

4) Bel. Lembur

Rp.

22.169.000,-

Jumlah

Rp. 2.179.921.000,-

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.179.921.000,- terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp. 1.431.737.000,-

2) Bel. Tunj Kemahalan Hakim Rp.

600.000.000,-


Rp.

126.015.000,-

4) Bel. Lembur

Rp.

22.169.000,-

Jumlah

Rp. 2.179.921.000,-

Selisih

Rp.

Jumlah

Rp. 2.348.142.831,-

168.221.831,-

Adapun yang perlu dijelaskan disini adalah selisih yang terjadi adalah merupakan kekurangan anggaran untuk gaji pegawai yang terjadi sejak bulan Juni 2014. c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 38.468.281,-, terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp. -168.221.831,-

2) Bel. Tunj. Kemahalan Hakim Rp.

10.000.000,-


Rp.

38.468.281,-

4) Bel. Lembur

Rp.

0,-

Jumlah

Rp. -119.753.550,-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2014

NO 1

SATUAN PAGU PENGADILAN AGAMA TAHUNA

PAGU 2.179.921.000

REALISASI 2.348.109.831

SISA

KET.

(168.188.831)

Page 62

2014


2. Belanja Barang a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 279.982.000,-, terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 105.975.000,-

2) Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

1.500.000,-

3) Bel. Honor operasional satuan kerja

Rp.

35.220.000,-

4) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.

11.500.000,-

5) Bel. Langganan daya dan jasa

Rp.

30.600.000,-

6) Bel. Perjalanan Dinas

Rp.

29.600.000,-

7) Bel. Barang Non Operasional Lainnya

Rp.

11.737.000,-

8) Bel. Sewa Jaringan

Rp.

33.600.000,-

dan Mesin

Rp.

20.250.000,-

Jumlah

Rp.

279.982.000,-

9) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan

b. Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 279.982.000,-, terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 105.975.000,-


Rp.

1.500.000,-


Rp.

35.220.000,-


11.500.000,-


Rp.

30.600.000,-


Rp.

29.600.000,-


Rp.

11.737.000,-


Rp.

33.600.000,-

dan Mesin

Rp.

20.250.000,-

Jumlah

Rp. 279.982.000,-


c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,- terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp.

0,-


Rp.

0,-


Rp.

0,-


0,-


Rp.

0,-


Rp.

0,Page 63

2014



Rp.

0,-


Rp.

0,-

dan Mesin

Rp.

0,-

Jumlah

Rp.

0,-


REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2014

NO 1

SATUAN PAGU

PAGU


REALISASI

279.982.000

279.982.000

SISA

KET.

0

NIHIL

3. Belanja Modal a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,-, b. Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,-, c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,-.

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2014

NO 1

SATUAN PAGU

PAGU


REALISASI -

SISA -

KET. -

NIHIL

Secara keseluruhan, total pagu anggaran, realisasi dan sisa anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014, adalah sebagai berikut: 1)

Pagu Anggaran

Rp. 2.179.921.000,-

2)

Realisasi

Rp. 2.348.109.831,-

3)

Sisa Anggaran

Rp.

-168.221.831,-

Page 64

2014


REKAPITULASI TOTAL JENIS BELANJA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2014

NO

JENIS BELANJA

1

PEGAWAI

2

BARANG

3

MODAL

PAGU

JUMLAH

REALISASI

SISA

KET.

2.179.921.000

2.348.109.831

(168.188.831)

279.982.000

251.948.719

38.468.281

-

-

-

2.459.903.000

2.600.058.550

(129.720.550)

Dengan demikian pelaksanaan penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014 adalah sebesar 99 % dari total anggaran yang tersedia.

B.

DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), yang meliputi : 1. Belanja Barang a. Pagu Pagu

Anggaran

Penyelesaian

Administrasi

Perkara

Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp. 58.280.000,-, terdiri dari : 1) Bel. Barang Non Operasional Lainnya

Rp.

2) Bel. Belanja Perjalanan Biasa

Rp. 56.000.000,-

Jumlah

2.280.000,-

Rp. 58.280.000,-

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.179.921.000,- terdiri dari: 1) Bel. Barang Non Operasional Lainnya

Rp.


Rp. 56.000.000,-

Jumlah

2.280.000,-

Rp. 58.280.000,-

c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,-, terdiri dari: 1) Bel. Barang Non Operasional Lainnya

Rp.

0,-


Rp.

0,-

Rp.

0,-

Jumlah

Page 65

2014


REKAPITULASI PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2014

NO 1

E.

SATUAN PAGU

PAGU


REALISASI

58.280.000

SISA

58.280.000

KET. -

NIHIL

Dukungan Teknologi Informasi

Pengelolaan

teknologi

informasi

di

Pengadilan

Agama

Tahuna

dilakukan secara Tim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2014 Nomor: W18-A3/120a/HM.00/III/2014 Tentang Pembentukan Tim IT Dan Implementasi SIADPA PLUS Tingkat Daerah. Tabel 1.4

TIM IT DAN SIADPA PLUS TAHUN 2014 NO 1

NAMA/NIP Drs. H. KASO.

JABATAN DALAM TIM

JABATAN

Pengarah/Pembina

Ketua

Koordinator

Hakim Pratama M adya

Pengawas Bidang IT

Hakim Pratama M uda

Pengawas Bidang Website

Hakim Pratama M uda

Pengawas Bidang SIADPA

Hakim Pratama M uda

Ketua

Panitera / Sekretaris

Sekretaris

Wakil Panitera

Operator

Jurusita Pengganti

Operator

Jurusita Pengganti

Operator

Staf Kepaniteraan

Operator

Staf Kepaniteraan

19561231 198703 1 034 2

NUR AM IN, S.Ag. 19711213 200502 1 001

3

M AWIR, S.HI,.M .H. 19780404 200805 1 001

4

INDRA PURNAM A PUTRA, S.HI,. SH. 19790621 200904 1 004

5

ISM AIL, S.HI 19831210 200904 1 008

6

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag., M .HI 19660121 198912 1 001

7

M ONGINSIDI, BA. 19591231 199103 1 025

8

ABDUL M UIS ALI, S.Ag. 19760911 201101 1 005

9

IDRUS BUHARI, S.HI. 19810312 201101 1 007

10 ILHAM A PUTRA SUENDRA, SH. 19850925 201212 1 002 11 M ARYATI M . SH. 19860123 201212 2 004

Page 66

2014


Teknologi Informasi yang dikelola berpedoman kepada Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

keterbukaan Informasi di Pengadilan. Adapun perangkat teknologi informasi di Pengadilan Agama Tahuna, terdiri dari :

a)

Perangkat Keras NO.

NAMA ASET

JUMLAH SATUAN

KETERANGAN B

RR

RB

-

1

1. - PC Server

1

Unit

-

2. - UPS Server

1

Unit

-

-

1

3. - Komputer/PC

5

Unit

-

3

2

4. - Utp Cable Category 5 Enchanced, 300 M

2

Unit

2

-

-

5. - Modular Outlet RJ-45 Connector

5

Unit

5

-

-

6. - Face Plate 1 Hole+Outbow Box RH-45

5

Unit

5

-

-

7. - Patch Cord Cat 5e@3M

6

Unit

6

-

-

8. - High Impact Pipe

200

Unit

200

-

-

9. - Asesoris Lain-Lain

1

Lot

1

-

-

10. - Switch

1

Unit

1

-

-

11. - Meja Komputer

4

Unit

4

-

-

12. - Anjungan Informasi

1

Unit

-

1

-

13. - Ups Anjungan Informasi

1

Unit

-

-

1

b) Perangkat Lunak NO.

NAMA ASET

JUMLAH

SATUAN

1. - Website Pengadilan Agama Tahuna

1

2. - Email Server

1

3. - Aplikasi SIADPA

KETERANGAN B

RR

RB

Unit

1

-

-

Unit

1

-

-

1

Unit

1

-

-

4. - Aplikasi SIMKEP

1

Unit

1

-

-

5. - Aplikasi Tabayun Online

1

Unit

1

-

-

6. - Jaringan Internet

1

Jar

1

-

-

Page 67

2014


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A.

Internal

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Reguler. Dalam hal pengawasan internal ini Pengadilan Agama Tahuna berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud : 1.

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

2.

Mencegah

terjadinya

penyimpangan,

mal-administrasi

dan

ketidakefisienan dalam penyelenggaraan peradilan, serta, 3.

Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah : 1.

Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara murah.

Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2014 dilakukan oleh unsur pimpinan yang dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/40/HK.00.8/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014 (SK terlampir), yang terdiri dari:

Page 68

2014


Tabel 1.5 PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2014 NO 1

GOL. RUANG

NAM A/NIP Drs. H. KASO.

JABATAN

BIDANG PENGAWASAN/PEM BINAAN

IV/b

Hakim M adya M uda/Ketua Pelindung, Pengarah & Pembina

III/b

Hakim Pratama M uda

Koordinator & Kepaniteraan

III/b

Hakim Pratama M uda

Kesekretariatan : Website IT, Simak BM N, & Sakpa

III/b

Hakim Pratama M uda

Kesekretariatan : Siadpa Plus & Simpeg

19561231 198703 1 034 2

M AWIR, S.HI.,M H. 19780404 200805 1 001

3

INDRA PURNAM A PUTRA, S.HI., SH. 19790621 200904 1 004

4

ISM AIL, S.HI. 198331210 200904 1 008

B.

Evaluasi

Berdasarkan upaya pengawasan yang dilakukan di atas pada umumnya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Tahuna yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula

pelaksanaan

tugas bidang kesekretariatan

tentang pengurusan

kepegawaian, umum dan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan lancar. Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat didukung oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Page 69

2014


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.

Kesimpulan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Tahuna sesuai harapan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan laporan tahun 2014 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Tahuna yang sangat kompleks dilapangan. Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Tahuna memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan

tersebut

guna

mewujudkan

rasa

keadilan

masyarakat,

mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Tahuna dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIADPA, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Tahuna, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Tahuna, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Tahuna di tahun 2014 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tanggung jawab Pengadilan Agama Tahuna dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efesien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2014; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara reasonable dan accountable. Page 70


2014

Pada sisi lain masih diperlukan adanya peningkatan disiplin dan kualitas kerja oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna. Kualitas kerja antara kepaniteraan dan kesekretariatan belum bisa seimbang, diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pada kepaniteraan dan kepaniteraan agar dapat mengikuti Diklat/Pelatihan, sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kinerja pada masa mendatang.

B.

Rekomendasi

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang sehingga pegawai dapat menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam organisasi. 2. Mohon pertimbangan agar pegawai Pengadilan Agama Tahuna dapat mengikuti Diklat/Pelatihan untuk pegawai Kesekretariatan, Kepaniteraan dan Operator IT, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masa mendatang. 3. Agar sekiranya anggaran belanja keperluan perkantoran khususnya sewa jaringan internet dan Teknologi IT di tambah, karena kondisi geografis Pengadilan Agama Tahuna yang berada di kepulauan sehingga membutuhkan akses kuota dalam jumlah besar.

Page 71

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Recommend Documents