PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214 Telp. / Fax : (0293) 491161, Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NOMOR : W11 - A21 / 05 / OT.01.1 / I / 2016 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 maka Pengadilan Agama Temanggung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman; 5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Undang-undang 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 004/SEK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.;
:
Memperhatikan 1. : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemnyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 2. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.
Pertama
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Temanggung untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Temanggung 2015-2019;
:
Kedua
:
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung;
Ketiga
:
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Temanggung diberikan tugas untuk : a. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan pengawasan terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung;
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ; Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Temanggung Pada tanggal : 04 Januari 2016 Ketua,
Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H. NIP. 19600728.198703.2.001
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO . 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Peningkatan eksepbilitas putusan hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan mediasi yang diterima dan menjadi perkara.
PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
c. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara). Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan.
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikali seratus persen.
Majelis Hakim
Perbandingan antara berkas yang duajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis. Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/Sekretaris
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.
PENJELASAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis. c.Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon) d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
SUMBER DATA Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan
Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
a. Persentase
prodeo diselesaikan.
perkara Perbandingan perkara prodeo Majelis Hakim dan Laporan bulanan yang yang diselesaikan dengan perkara Panitera prodeo yang masuk.
dan laporan tahunan
amar Perbandingan amar putusan Panitera/Sekretaris putusan perkara yang perkara yang ditayangkan di ditayangkan di website dengan jumlah putusan yang tidak ditayangkan. website.
b. Persentase
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretartis.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretartis
Laporan bulanan dan laporan tahunan
b. Persentase
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretartis
Laporan bulanan dan laporan tahunan
temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Temanggung, 04 Januari 2016 Ketua,
Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H. NIP. 19610728.198703.2.001
