PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman www.pa-pariaman.go.id [email protected] [email protected] Tlp. / Fax : 0751-91900

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014 ini. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan LAKIP ini merupakan serangkaian tahapan yang diawali oleh penetapan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran

kinerja

dapat

diketahui

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan yang dicapai merupakan upaya optimal untuk memberdayakan potensi dan peluang yang ada.

Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dan terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan serta penghargaan yang setingi-tingginya atas atensi dan bantuan semua pihak atas tersusunya LAKIP ini, semoga semua bantuan dinilai ibadah disisi-Nya. Pariaman, 2 Januari 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Mohammad H. Daud

LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

A. Latar Belakang ………………………………………………………

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………

2

C. Sistematika Penyajian …………………………………………….

4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ……………..

6

A. Indikator Kinera Utama Pengadilan Agama Pariaman ……..

8

B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Pariaman …………….

10

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 …………………………………

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………

15

A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………

15

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………………

17

C. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………

35

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….

36

LAMPIRAN A. Struktur Organisasi B. SK Reviu IKU C. Reviu Indikator Kinerja Utama D. SK Reviu Renstra 2010-2014 E. Reviu Matriks Renstra 2010-2014 F. Pernyataan Penetapan Kinerja 2014 G. PKT 2014 H. RKT 2014


ii

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis

instansi.

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi tugas pokok dan fungsi pengadilan (TUPOKSI) yang telah dilakukan selama satu tahun, selain sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama juga sebagai tolok ukur dalam menyusun IKU dan Renstra pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Pariaman merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan

kinerja

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan

capaian

kinerja

Pengadilan Agama Pariaman dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Arah kebijakan Pengadilan Agama Pariaman yang tertuang dalam indikator kinerja utama yang telah ditetapkan telah sejalan dengan sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dalam RPJMN yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui: 1) Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan 2) Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa 3) Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014 |

1

5) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan,

efisensi

dan

efektifitas,

serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pariaman merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang

dengan

berdasarkan

Indikator

Kinerja

Utama

masing-masing

pengadilan. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014 |

2

Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang

Kekuasan

Kehakiman

disebutkan

bahwa

“Ketentuan

mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Pariaman merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.


3

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.


4

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerjaTahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. juga akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup

:

mengemukakan

tujuan

secara

umum

tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Pariaman serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saransaran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Lampiran

Pada bagian

ini dilampirkan dokumen-dokumen

pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014.


5

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pariaman diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Adapun visi dari Pengadilan Agama Pariaman adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pariaman menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pariaman; 2. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pariaman; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pariaman.


6

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pariaman memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Pariaman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pariaman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

7

1. Penyelesaian Perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama 2. Penyelesaian Sisa Perkara 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pariaman Pengadilan Agama Pariaman telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor: W3A2/13/OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

1.

Meningkatnya

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

8

Meningkatnya

Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan Prosentase perkara hibah yang diselesaikan Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase penurunan perkara yang mengajukan

kepuasan

upaya hukum:

penyelesaian perkara

2.

c. d. e. f. g. h. i.

pencari keadilan - Banding terhadap

- Kasasi

putusan Hakim

- Peninjauan Kembali - Perlawanan

3.

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online a. Prosentase layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh

to justice) 5.

Meningkatnya

Prosentase

permohonan

eksekusi

yang

bersifat


9

kepatuhan

eksekutabel

terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Pariaman, sebagai berikut :

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan f. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan g. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan i. Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Prosentase sisa perkara tahun

15,00 2,00 92,00 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

100,00


10

2.

Meningkatnya kepuasan

lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase penurunan perkara

pencari

yang mengajukan upaya hukum:

keadilan

terhadap putusan Hakim

3.

- Kasasi

0,20

- Peninjauan Kembali

0,15

- Perlawanan

0,25

terhadap

yang bersifat eksekutabel

penyelesaian perkara

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan

(acces to justice)

5.

0,25

Meningkatnya kepatuhan

efektifitas

pengelolaan

4.

- Banding

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online a. Prosentase layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Prosentase permohonan eksekusi

Meningkatnya

putusan

2,00

100,00

100,00

1 : 125 92,00

100,00 100,00

100,00

80,00 0,00 100,00

22,00

20,00 100,00


11

pengadilan.

6.

Meningkatnya

kualitas

pengawasan


100,00 100,00

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pariaman, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Pariaman, sebagai berikut:

NO

1.

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan f. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan g. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan

15,00 2,00 92,00 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00


12

2.

Meningkatnya kepuasan

i. Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase penurunan perkara

pencari

yang mengajukan upaya hukum:

keadilan

terhadap putusan Hakim

3.

4.

90,00 90,00

100,00 2,00

- Banding

0,25

- Kasasi

0,20

- Peninjauan Kembali

0,15

- Perlawanan

0,25

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Meningkatnya efektifitas PK yang disampaikan secara lengkap pengelolaan b. Prosentase berkas yang penyelesaian perkara diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online a. Prosentase layanan Meningkatnya pembebasan biaya perkara yang aksesibilitas masyarakat diselesaikan. terhadap peradilan b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan

100,00

100,00

1 : 125 92,00

100,00 100,00

100,00

80,00 0,00 100,00

22,00


13

sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Meningkatnya kepatuhan Prosentase permohonan eksekusi

(acces to justice)

5.

terhadap

putusan

yang bersifat eksekutabel

kualitas

c. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

20,00 100,00

pengadilan.

6.

Meningkatnya pengawasan

100,00 100,00


14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pariaman tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

PROSENTAS E

1

2

4

5

6

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan

15

11,25

75,00

b. Prosentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian

2

2,22

111,11


15

c. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan.

92

d. Prosentase perkara 92 Kewarisan yang diselesaikan

Meningkatny a kepuasan pencari keadilan terhadap putusan hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

86,65

94,18

100,00

108,70

e. Prosentase perkara Wasiat yang diselesaikan

90

0

0

f. Prosentase perkara Hibah yang diselesaikan

90

0

0

g. Prosentase perkara Wakaf yang diselesaikan h. Prosentase perkara Shadaqah yang diselesaikan i. Prosentase perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan k. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum

90

0

0

90

0

0

90

0

0

90

0

0

100

100,00

100,00

2

1,74

87,21

0,25

0,25

100,38

0,20

0,13

62,74

- Peninjauan Kembali.

0,15

‐

‐

- Perlawanan

0,25

‐

‐

100

100,00

100,00

- Banding - Kasasi

a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap


16

perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatny a kualitas pengawasan.

b. Prosentase berkas yang 100 diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim 1 : 125 terhadap perkara. d. Prosentase penyampaian 92 pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100,00

100,00

1: 132

103.39

100,00

108,70

e. prosentase akta cerai yang diterbitkan

100

96,50

96,50

f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat. g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online

100

0

0

100

100,00

100,00

80

100,00

125,00

i. Prosentase pendaftaran perkara online

0

0

0

100

100,00

100,00

22

8,28

37,64

20

49,44

247,18

Prosentase permohonan eksekusi yang bersifat eksekutabel

100

0

0

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100

0

0

100

100,00

100,00

a. Prosentase layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.


17

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Pariaman telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : a. Porsentase mediasi yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase mediasi yang diselesaikan adalah dengan cara Membandingkan antara perkara yang diproses secara mediasi dengan perkara yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 15% terealisasi 11,25% atau 90 perkara kontensius yang dimediasi dari 800 perkara yang masuk, sehingga capaian kinerja sebesar 75,00% meningkat 7,98% dibanding tahun sebelumnya. Dilihat dari porsentase capaian masih kurang memuaskan, hal ini terjadi banyaknya perkara yang saat persidangan hanya

dihadiri

oleh

Penggugat/Pemohon

saja

sementara

Terugugat/Termohon walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang

menghadap

ke

persidangan.

Adapun

sebagai

perbandingan

Porsentase mediasi yang diselesaikan, sebagai berikut :

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara masuk

930

800

2.

Jumlah perkara yang dimediasi

79

90

b. Porsentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian Indikator kinerja kegiatan indikator kinerja Porsentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah dengan cara membandingkan antara perkara yang berhasil selesai dengan perdamaian dengan perkara yang dimediasi oleh mediator. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,00% terealisasi 2,22% atau 2 perkara perkawinan yang berhasil dimediasi dan diterbitkan akta perdamaian LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

18

dari 90 perkara perkawinan yang dimediasi, sehingga capaian kinerja sebesar 111,11%. Adapun sebagai perbandingan Porsentase mediasi yang menjadi akta perdamaian (mediasi berhasil), sebagai berikut :

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara yang dimediasi

79

90

2.

Jumlah perkara yang berhasil dimediasi

1

2

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan capaian porsentase mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 47,82%. Berhasil tidaknya mediasi selain diukur dari upaya mediator namun sangat tergantung kepada itikad para pihak. Mediator hanya menyarankan dan berusaha mencari jalan terbaik, akan tetapi keputusan damai atau tidaknya tergantung para pihak itu sendiri sebab perkara yang dimediasi Pengadilan Agama Pariaman sebagian besar adalah perkara perkawinan.

c.

Porsentase perkara Perkawinan yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara Perkawinan yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara perkawinan yang diminutasi dengan perkara perkawinan yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 92% terealisasi 86,65% atau 688 perkara perkawinan yang selesai dari 794 perkara perkawinan yang diterima, sehingga capaian kinerja sebesar 94,18%. Realisasi tersebut turun 0,18% dari capaian tahun lalu. Adapun sebagai perbandingan Porsentase perkara Perkawinan yang diselesaikan, sebagai berikut :

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara perkawinan yang diterima

837

794

2.

Jumlah perkara perkawinan yang diminutasi

774

688

d. Porsentase perkara Kewarisan yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara Kewarisan yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara kewarisan yang LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

19

diminutasi dengan perkara kewarisan yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 92% terealisasi 100% yaitu sebanyak 3 perkara yang diselesaikan dari 3 perkara yang masuk sehingga porsentase capaian kinerja 108,70%. Dibandingkan tahun lalu meningkat sebesar 1,17%. Adapun sebagai perbandingan Porsentase perkara Kewarisan yang diselesaikan, sebagai berikut:

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara kewarisan yang diterima

2

3

2.

Jumlah perkara kewarisan yang diminutasi

2

3

e. Porsentase perkara wasiat yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara wasiat yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara wasiat yang diminutasi dengan perkara wasiat yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara wasiat yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya.

No

f.

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara wasiat yang diterima

-

-

2.

Jumlah perkara wasiat yang diminutasi

-

-

Porsentase perkara hibah yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara hibah yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara hibah yang diminutasi dengan perkara hibah yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara hibah yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya. No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara hibah yang diterima

-

-

2.

Jumlah perkara hibah yang diminutasi

-

-


20

g. Porsentase perkara wakaf yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara wakaf yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara wakaf yang diminutasi dengan perkara wakaf yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara wakaf yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya.

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara wakaf yang diterima

-

-

2.

Jumlah perkara wakaf yang diminutasi

-

-

h. Porsentase perkara shadaqah yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara shadaqah yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara shadaqah yang diminutasi dengan perkara shadaqah yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara shadaqah yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya.

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara shadaqah yang diterima

-

-

2.

Jumlah perkara shadaqah yang

-

-

diminutasi

i.

Porsentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara ekonomi syariah yang diminutasi dengan perkara ekonomi syariah yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara ekonomi syariah yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya.


21

No

j.

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara ekonomi syariah yang diterima

-

-

2.

Jumlah perkara ekonomi syariah yang diminutasi

-

-

Porsentase perkara lainnya yang diselesaiakan Indikator kinerja kegiatan Porsentase perkara lainnya yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara perkara lainnya yang diminutasi dengan perkara lainnya yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% ternyata tidak satupun perkara ekonomi syariah yang diterima pada tahun 2014 sehingga realisasi tidak bisa diukur sama dengan tahun sebelumnya :

No

k.

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara lainnya yang diterima

3

0

2.

Jumlah perkara lainnya yang diminutasi

3

0

Porsentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan Indikator kinerja kegiatan Porsentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan antara sisa perkara tahun lalu yang diminutasi dengan sisa perkara tahun lalu. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% atau 63 sisa perkara yang selesai dari 63 sisa perkara Tahun 2013 sehingga capaian kinerja sebesar 100% sama dengan tahun lalu. Adapun sebagai perbandingan jumlah sisa perkara tahun 2013 dan 2014, sebagai berikut : 2013

No

Jenis Perkara

1.

Perkawinan

2.

2014

Sisa Perkara

Sisa Perkara TYL

Tahun Lalu (2012)

yang diminutasi

Sisa Perkara Tahun Lalu (2013)

Sisa Perkara TYL yang diminutasi

88

88

63

63

Ekonomi Syariah

-

-

-

-

3.

Kewarisan

-

-

-

-

4.

Wasiat

-

-

-

-

5.

Hibah

-

-

-

-

6.

Wakaf

-

-

-

-

7.

Shadaqah

-

-

-

-

88

88

63

63

Jumlah


22

l.

Porsentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Indikator kinerja kegiatan prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah cara membandingkan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan jumlah perkara yang diminutasi. Semakin sedikit jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan, maka semakin baik kinerjanya. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,00% terealisasi 1,74% atau 12 perkara yang selesai lebih dari 6 bulan dari 688 perkara yang diselesaikan tahun 2014 sehingga capaian kinerja sebesar 87,21%. Hal ini berarti 87,21% perkara selesai tepat waktu (kurang dari 6 bulan) dan terdapat peningkatan 52,41% dibanding tahun lalu, berarti kinerja dibandingkan tahun 2013 menurun sebesar 52,41%: No 1.

Uraian Jumlah perkara yang telah

2013

2014

862

688

6

12

diselesaikan (minutasi) 2.

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

2. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pencari Keadilan Terhadap Putusan Hakim

Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan hakim pada tahun 2014 sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan

Porsentase perkara yang

aksepbilitas

mengajukan upaya hukum:

putusan Hakim.

TARGET

REALI

CAPAI

(%)

SASI (%)

AN (%)

- Banding

0,25

0,25

100,38

- Kasasi

0,20

0,13

62,74

- Peninjauan Kembali.

0,15

-

-

- Perlawanan

0,25

-

-


23

Porsentase perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK dan perlawanan) 1) Indikator kinerja prosentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding dengan perkara yang diputus. Semakin sedikit upaya hukum banding yang diajukan, maka semakin baik kinerja. Dari target yang ditetapkan sebesar 0.25% terealisasi 0.25% atau 2 perkara yang diajukan banding dari 797 perkara yang diputus, sehingga capaian kinerja sebesar 100,38%%. Dilihat dari capaian kinerja, maka hasilnya memuaskan

karena

jika

perkara

yang

dimohonkan

banding

dan

perlawanan lebih kecil porsentasenya akan lebih baik (rumus terbalik) yang berarti bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima kedua belah pihak yang berperkara. Capaian tahun ini naik 84,17% dari tahun lalu. 2) Ukuran capaian indikator perkara yang mengajukan upaya kasasi adalah perbandingan antara perkara yang diajukan kasasi dengan perkara yang diputus. Dari target 0,20% yang ditetapkan terealisasi 0,13 % atau 1 perkara yang diajukan kasasi dari 797 perkara yang diputus, sehingga capaian kinerja sebesar 62,74%. Capaian kinerja tahun ini turun 62,74% dari tahun lalu. 3) Ukuran capaian indikator perkara yang mengajukan upaya PK adalah perbandingan antara perkara yang diajukan PK dengan perkara yang diputus. Dari target 0,15% yang ditetapkan tidak ada yang terealisasi karena tidak ada yang mengajukan PK tahun 2014 sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya. 4) Ukuran capaian indikator perkara yang mengajukan upaya perlawanan adalah perbandingan antara perkara yang diajukan perlawanan dengan perkara yang diputus (verzet). Dari target 0,25% yang ditetapkan tidak ada yang terealisasi karena tidak ada yang mengajukan PK tahun 2014 sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya. Adapun sebagai perbandingan jumlah perkara yang yang mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus tahun 2013 dan 2014, sebagai berikut:


24

No

Uraian

2013

2014

867

797

1.

Jumlah perkara yang diputus

2.

Jumlah perkara yang diajukan banding

4

2

3.

Jumlah perkara yang diajukan kasasi

-

1

4.

Jumlah perkara yang diajukan PK

-

-

5.

Jumlah perkara yang diajukan perlawanan

1

-

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS Peningkatan

INDIKATOR KINERJA a. Porsentase berkas

efektifitas

yang diajukan

pengelolaan

banding, kasasi dan

penyelesaian

PK yang disampaikan

perkara

secara lengkap b. Porsentase berkas

TARGET

REALI

CAPAI

(%)

SASI (%)

AN (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 :125

1 : 132

103,39

92,00

100,00

108,70

100,00

96,50

96,50

100,00

0,00

0,00

yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Porsentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. porsentase akta cerai yang diterbitkan. f. Porsentase Penyitaan


25

dan eksekusi tepat waktu dan tempat. g. Porsentase data

100,00

100,00

100,00

80,00

100,00

125,00

0,00

0,00

0,00

perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i.

Prosentase pendaftaran perkara online

a. Porsentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator Porsentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% atau 3 perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dari 3 perkara diajukan banding, kasasi dan PK, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berikut tabel perbandingannya: No 1.

2.

Uraian

2013

2014

a. Banding

4

3

b. Kasasi

-

-

c. PK

-

-

4

3

Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum:

Jumlah berkas perkara yang diajukan upaya hukum yang lengkap

b. Porsentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis Indikator Porsentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

26

majelis/ditetapkan PMH dengan berkas perkara yang diterima kepaniteraan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% atau 800 perkara yang telah diinput dalam register /ditetapkan PMH dari 800 perkara masuk, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara yang diterima

842

800

2.

Jumlah perkara yang telah ditetapkan

842

800

PMH

c.

Ratio majelis hakim terhadap perkara. Indikator Ratio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang diputus. Tahun 2014 jumlah majelis hakim adalah 6 majelis sedangkan jumlah perkara yang putus sebanyak 797 perkara. Target ratio jumlah hakim dengan perkara masuk adalah 1 : 125, realisasi tahun 2013 1 : 132, sehingga capaian kinerja hakim dengan jumlah perkara putus adalah 103,39%. Adapun perbandingan ratio kinerja hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut: Uraian

No 1.


2.

Jumlah majelis hakim

4.

Rata-rata jumlah perkara per-majelis

2013

2014

867

797

6

6

145

132

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa beban kerja hakim tahun 2014 turun dibanding tahun 2013. Sehingga capaian kinerja hakim tahun 2014 turun 17,20% dibanding tahun 2013, namun capaian telah melebihi target.

d. Porsentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Indikator porsentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara peberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak yang tepat waktu dengan berkas putusan yang BHT. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100,00% LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

27

atau 301 perkara yang telah diberitahukan isi putusannya dari 301 perkara putus, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Berikut tabel perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah PBT yang tidak tepat waktu, pihak dan tempat: No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara yang BHT

867

301

2.

Peberitahuan isi putusan yang disampaikan

867

301

ke para pihak

e. porsentase akta cerai yang diterbitkan Indikator Porsentase akta cerai yang diterbitkan adalah perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan perkara perceraian yang telah BHT. Dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% terealisasi 96,50% atau 496 akta cerai yang telah diterbitkan dari 514 perkara perceraian yang telah BHT sehingga capaian kinerja sebesar 96,50%.

Jml Perkara Perceraian (CG

Jml Akta Cerai yang Telah Terbit

dan CT) yang telah BHT

f.

2013

2014

2013

2014

0

514 pkr

0

496 pasang

Porsentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat Indikator Porsentase Penyitaan dan eksekusi tepet waktu dan tempat adalah perbandingan antara pelaksanaan penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan dan eksekusi. Dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tidak ada realisasi sehingga capaian 0%. Berikut perbandingan porsentase penyitaan sesuai dengan penetapan majelis tahun 2013 dan 2014:

No

Uraian

Jml. Telah

Jml. Belum

Disita/dieksekusi

Disita/dieksekusi

2013

2014

2013

2014

1.

Permohonan Penyitaan

0

0

2.

Permohonan Eksekusi

0

0


28

g. Porsentase perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA Indikator Porsentase perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA adalah perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA dengan jumlah perkara yang diterima. Dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% terealisasi 100,00% atau 800 perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA dari 800 perkara masuk, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Capaian kinerja tahun 2014 sama dengan tahun lalu :

No

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah perkara yang diterima

842

800

2.

Jumlah perkara yang diinput dalam

842

800

SIADPA

h. Porsentase perkara Tabayun online Indikator Porsentase perkara tabayun online adalah perbandingan antara jumlah perkara tabayun PA Pariaman yang telah diinput pada aplikasi tabayun online dengan jumlah perkara tabayun. Dari target yang ditetapkan sebesar 80,00% terealisasi 100,00% atau 97 perkara tabayun PA Pariaman yang telah diinput pada aplikasi tabayun online dari 97 perkara tabayun, sehingga capaian kinerja sebesar 125,00%. Capaian kinerja tahun 2014 sama dengan tahun lalu :

No

Uraian

Jml. Perkara Tabayun

Jml. Perkara dalam Tabayun Online

1.

Perkara

2013

2014

2013

2014

0

97

0

97

0

61

0

61

Tabayun Keluar (Kode Prm) 2.

Perkara Tabayun Masuk


29

i.

Porsentase pendaftaran perkara online Indikator Porsentase pendaftaran perkara online adalah perbandingan antara jumlah pendaftaran perkara online dengan jumlah pendaftaran perkaramanual (offline). Dari target yang ditetapkan sebesar 0,00% terealisasi 0,00% atau 0 pendaftaran perkara online dari 800 pendaftaran perkara manual (offline), sehingga capaian kinerja sebesar 0,00%.

Jumlah Perkara yang Didaftarkan

Jumlah Perkara yang Didaftarkan

secara Manual

secara Online

2013

2014

2013

2014

0

800

0

0

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan pada tahun 2014 sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS Peningkatan

INDIKATOR KINERJA a. Prosentase layanan

aksesibilitas

pembebasan biaya

masyarakat

perkara yang diselesaikan

terhadap

b. Prosentase perkara yang

justice)

REALI

CAPAI

(%)

SASI (%)

AN (%)

100

100

100,00

22

8,28

37,64

20

49,44

247,18

dapat diselesaikan

peradilan (acces

TARGET

to

dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh


30

a. Prosentase layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan Indikator Porsentase perkara layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan dengan layanan pembebasan biaya perkara yang masuk. Dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% terealisasi 100,00% atau 17 layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan dari 17 layanan pembebasan biaya perkara yang masuk/dikabulkan, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Capaian kinerja sama dengan tahun lalu : No 1.

Uraian Jumlah Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang

2013

2014

28

17

28

17

Diterima 3.

Jumlah Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang Diminutasi diselesaikan

b. Porsentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan Indikator Porsentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung pengadilan dengan perkara yang disidangkan di ruang sidang pengadilan (zetting plate). Dari target yang ditetapkan sebesar 22,00% terealisasi 8,28% atau 66 perkara sidang diluar gedung pengadilan dari 797 perkara yang disidangkan di ruang sidang pengadilan, sehingga capaian kinerja sebesar 37,64%. Capaian tahun ini turun 72,74%. No 1.

Uraian Jumlah perkara yang disidangkan di

2013

2014

673

797

169

66

lokasi zetting plate (ruang sidang tetap) 2.

Jumlah perkara sidang diluar gedung pengadilan

c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Indikator

Prosentase

publikasi

putusan

yang

dapat

diunduh

adalah

Perbandingan antara putusan yang telah di unggah dengan jumlah perkara LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

31

yang diputus. Dari target yang ditetapkan sebesar 20,00% terealisasi 49,44% atau 394 putusan yang diunggah ke direktori putusan MARI dari 797 perkara putus, sehingga capaian kinerja sebesar 247,18%. Dilihat dari porsentase realisasi telah memuaskan hal ini disebabkan karena majelis hakim maupun Panitera pengganti telah menghimpun putusan di server dan telah ditugaskan 2

orang

petugas

yang

melakukan

pengaburan

identitas

dan

telah

mengunggah ke direktori putusan Mahkamah Agung : No

Uraian

2013

2014

1.


867

797

2.

Jumlah putusan PA Pariaman yang telah diunggah

64

394

pada direktori putusan MARI

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2014 sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya

Prosentase

kepatuhan

eksekusi

terhadap

eksekutabel

permohonan yang

TARGET

REALI

CAPAI

(%)

SASI (%)

AN (%)

100,00

0

0

bersifat

putusan pengadilan.

Porsentase eksekusi sesuai amar putusan Indikator Prosentase permohonan eksekusi yang bersifat eksekutabel adalah Perbandingan antara putusan yang eksekutabel dengan permohonan eksekusi yang diajukan (semakin rendah jumlah permohonan eksekusi, maka semakin baik kinerja). Dari target yang ditetapkan sebesar 100% tidak dapat diukur pencapaian kinerjanya karena tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi. LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014

32

No 1.

Uraian

2013

2014

-

-

-

-

Jumlah permohonan eksekusi

2.

Jumlah putusan yang eksekutabel

6. sasaran meningkatnya kualitas pengawasan.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2014 sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a. Porsentase

kualitas

pengaduan

pengawasan.

masyarakat yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALI

CAPAI

(%)

SASI (%)

AN (%)

100,00

0

0

100,00

92,73

92,73

b. Porsentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

a. Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Indikator Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Dari target 100% yang ditetapkan tidak dapat diukur capaian kinerja karena tidak ada pengaduan yang masuk pada tahun 2014. Berikut perbandingan porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2013 dan 2014 :


33

No 1.

Uraian Jumlah pengaduan yang

2013

2014

Penjelasan

0

0

-

0

0

-

dilaporkan 2.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Porsentase temuan hasil pemeriksaan internal eksternal yang ditindaklanjuti

Indikator Porsentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan hasil temuan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100,00% atau 55 temuan yang ditindaklanjuti dari 55 temuan sehingga capaian kinerja 100,00% . Berikut perbandingan porsentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2013 dan 2014:

No

Uraian

Jml. Temuan

Jml. Temuan yang telah Ditindaklanjuti

2013

2014

2013

2014

Penjelasan TLHP

1.

Temuan BPK-RI

2

0

2

0

-

2.

Temuan Bawas

0

0

0

0

-

0

4

0

4

-

0

51

0

51

-

2

55

2

55

MA-RI 3.

Temuan HATIWASDA

4.

Temuan HAWASBID

JUMLAH

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama


34

Pariaman, namun masih terdapat beberapa target yang belum terealisasi 100%, sehingga kinerja Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2014 belum sesuai target. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam rangka mewujudkan kegiatan yang sangat prioritas (TUPOKSI) dengan merujuk kepada rencana hasil yang akan capai. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Pariaman dapat meningkat pada masa yang akan datang.

C. Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Agama Pariaman memiliki pagu anggaran yang tertampung dalam DIPA Nomor : SP DIPA-005-04.2.401917/2014 tanggal 05-12-2013 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar Rp. 31.285.000,(tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari Pembebasan biaya perkara Rp. 5.100.000, Minutasi berkas perkara Rp. 575.000, pengiriman berkas kasasi dan PK Rp. 21.000, anonimisasi putusan 600.000, biaya perjalanan sidang diluar gedung pengadilan Rp. 24.989.000. Dari target capaian 100% sampai akhir Tahun 2014 Pengadilan Agama Pariaman Klas IB berhasil mencapai realisasi sebesar 99,72%. Sisa 0,28%.


35

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman.Usahausaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam rangka mewujudkan kegiatan yang sangat prioritas (TUPOKSI) dengan merujuk kepada rencana hasil yang akan capai. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Pariaman dapat meningkat pada masa yang akan datang.

A. Kesimpulan Dengan laporan ini dapat terukur keberhasilan dan kegagalan kinerja Pengadilan Agama PariamanTahun 2014. Keberhasilan akan dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kegagalan akan diupayakan untuk meningkatkan kinerja.. Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan antara lain: 1. Mediasi yang menjadi akta perdamaian; 2. Perkara kewarisan yang diselesaikan; 3. Penyelesaian sisa perkara tahun lalu; 4. Upaya hukum PK dan Perlawanan; 5. Lengkapnya berkas yang diajukan kasasi dan PK; 6. Registrasi berkas perkara; 7. Ratio majelis hakim terhadap perkara; 8. Penyampaian PBT putusan; 9. Data perkara yang diinput dalam aplikasi Siadpa; 10. Perkara tabayun online;


36

11. Layanan pembebasan biaya perkara; 12. Publikasi putusan; dan 13. Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Adapun capaian yang kurang maksimal pada sasaran kinerja antara lain : 1. Peningkatan upaya mediasi, hal ini disebabkan kurangnya hakim / madiator yang mengikuti sosialisasi mediator. Dari 10 hakim baru satu orang hakim yang pernah mengikuti sosialisasi; 2. Peningkatan pelayanan sidang keliling, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi baik dari pengadilan maupun dari KUA mengenai pelaksanaan sidang keliling, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya. 3. Meningkatnya upaya hukum banding dan kasasi.

Strategi pemecahan masalah antara lain : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Mediator dan Hakim melalui diklat mediator dan diklat teknis lainnya. 2. Peningkatan sarana pendukung untuk pelaksanaan sidang keliling seperti kendaraan dinas roda 4 untuk operasional sidang keliling; 3. Peningkatan SDM hakim.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan standar serta SDM yang berkualitas. Disamping itu mengingat penyusunan Indikator Kegiatan Utama senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan, maka diperlukan masukan dan saran dari semua pihak.


37

BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B KETUA Drs. MOHAMMAD H. DAUD. WAKIL KETUA Dra. MIMIN, MH.

HAKIM 1. Drs. AMIRUDDIN DARSA 2. Drs. BASRI.S 3. M. FADHLI ASE, SHI.

HAKIM 4. 5. 6. 7. 8.

PANITERA/SEKRETARIS Drs. H. KAUZI

WAKIL PANITERA Drs. H. YUSNEDI

PANITERA MUDA PERMOHONAN

PANITERA MUDA GUGATAN

KUTUNG SARAINI, S.Ag

NORA OKTAVIA, SH

PANITERA PENGGANTI 1. SYAMSU RIDWAN, SH. 2. INDRA SYAMSU, SH. 3. YULIHENDRA, SH. 4. USDAYATI, SH. 5. H. ERMANSYAH, M.HUM

WAKIL SEKRETARIS ICANG WAHYUDIN,S.Ag,SH

PANITERA MUDA HUKUM ROSLIAR S.Ag.

PANITERA PENGGANTI 6. SYAFRIJON 7. BASRIL 8. EPI ERMAN, SH. 9. HJ. NELLI SUARMI, SHI. 10. ARISAL, SH

Garis tanggung jawab Garis koordinasi

ERTATI, S.Ag. Dra. Hj. BUSMANIAR Dra. ELIZA Dra. DESTINA NURHEMA, M.Ag

KASUBAG UMUM MEIRITA, SH.

1. 2.

JURUSITA JUSRA MEIRITA, SH.

KASUBAG KEPEGAWAIAN JUSRA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KASUBAG KEUANGAN

SANYA AMALYA RIZQI, SHI.

JURUSITA PENGGANTI HUSNI H. MARTIAS RINA ANDAYANI, SH. NURASIYAH HANDAYANI R, SH. IHSAN SAPUTRA, SE MUHAMMAD ARIF ANWAR

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB Nomor : W3-A2/13/OT.01.3/I/2014 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB Menimbang

:

a. Bahwa keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman nomor W3-A2/55/OT.01.3/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 perlu direviu; b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2015 maka Pengadilan Agama Pariaman perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU); c. Bahwa Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pariaman yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor: W3-A2/05.A/OT.01.3/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 perlu direviu;

Memperhatikan

:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 3. Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 4. Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 5. atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN;

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

: Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pariaman Klas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Klas IB; : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusunan LAKIP dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang; : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawasan Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan revieu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Klas IB; : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pada tanggal

: PARIAMAN : 02 Januari 2014

KETUA,

PAET HASIBUAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia; Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMAPARIAMAN

NO

KINERJA UTAMA

1.


INDIKATOR KINERJA a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan f.

Prosentase perkara hibah yang diselesaikan

g. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan i. Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan

PENJELASAN Perbandingan antara perkara yang diproses secara mediasi dengan perkara yang masuk Perbandingan antara akta perdamaian (sebahagian atau seluruhnya) dengan perkara yang diproses secara mediasi. Perbandingan antara perkara perkawinan yang diminutasi dengan perkara perkawinan yang masuk Perbandingan antara perkara kewarisan yang diminutasi dengan perkara kewarisan yang masuk Perbandingan antara perkara wasiat yang diminutasi dengan perkara wasiat yang masuk Perbandingan antara perkara hibah yang diminutasi dengan perkara hibah yang masuk Perbandingan antara perkara wakaf yang diminutasi dengan perkara wakaf yang masuk Perbandingan antara perkara shadaqah yang diminutasi dengan perkara shadaqah yang masuk Perbandingan antara perkara ekonomi syariah yang diminutasi dengan perkara ekonomi syariah

PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris

Mediator Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim

Majelis Hakim

Majelis Hakim

Majelis Hakim

Majelis Hakim

Majelis Hakim

Majelis Hakim

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Laporan Mediasi. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan

2.

3.

yang masuk Perbandingan antara perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diminutasi dengan perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang masuk Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diminutasi dengan sisa perkara tahun lalu Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan jumlah perkara yang diminutasi Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus. Semakin sedikit upaya hukum yang diajukan, maka semakin baik kinerja.

k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Meningkatnya Prosentase penurunan perkara kepuasan pencari yang mengajukan upaya keadilan terhadap hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - PK - Perlawanan Meningkatnya a. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang efektifitas diajukan Banding, Kasasi diajukan Banding, Kasasi dan PK pengelolaan dan PK yang disampaikan yang lengkap (terdiri dari bundel A penyelesaian secara lengkap dan B) dengan jumlah berkas yang perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK b. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas diregister dan siap perkara yang telah ditetapkan PMH didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima. c. Ratio Majelis Hakim Perbandingan jumlah Majelis terhadap perkara Hakim dengan jumlah perkara

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakimdan Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis HakimPanitera/ Sekretaris Majelis Hakim

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris

Laporan dan

Bulanan Laporan

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase tabayun online

perkara

i. Prosentase pendaftaran perkara online

4.

Meningkatnya a. Prosentase layanan aksesibilitas pembebasan biaya perkara masyarakat yang diselesaikan. terhadap peradilan (acces b. Prosentase perkara yang to justice) dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan

yang diputus Perbandingan antara pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak yang tepat waktu dengan berkas putusan Perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan putusan BHT Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan dan eksekusi Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA dengan jumlah perkara yang diterima Perbandingan antara jumlah perkara tabayun PA.Prm yang telah diinput pada aplikasi tabayun online dengan jumlah perkara tabayun PA.Prm Perbandingan antara jumlah pendaftaran perkara online dengan jumlah pendaftaran perkara manual (offline) Perbandingan jumlah layanan pembebasan biaya perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung pengadilan dengan perkara yang disidangkan di ruang

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Tim SIADPA

Laporan Aplikasi dan Info Badilag Laporan Aplikasi dan Info Badilag

Bulanan, SIADPA Perkara

Laporan Aplikasi dan Info Badilag Laporan dan Tahunan


Panitera/Sekretaris dan Tim SIADPA

Panitera/Sekretaris, Tim SIADPA dan Tim IT Majelis Panitera

Hakim/

Majelis Panitera

Hakim/


Bulanan Laporan


5.

6.

c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Meningkatnya Prosentase permohonan kepatuhan eksekusi yang bersifat terhadap putusan eksekutabel pengadilan.


a. Prosentase masyarakat ditindaklanjuti

pengaduan yang

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

sidang pengadilan Perbandingan antara putusan yang Kepanitera/Kesekreta telah di unggah dengan jumlah riatan perkara yang diputus Perbandingan antara putusan yang Ketua Pengadilan & eksekutabel dengan permohonan Pan/Sek eksekusi yang diajukan (semakin rendah jumlah permohonan eksekusi, maka semakin baik kinerja). Perbandingan jumlah pengaduan Ketua Pengadilan & yang ditindaklanjuti mengenai Pan/Sek perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan hasil Wakil Ketua pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan hasil temuan

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Laporan Pengaduan

LHP

Pariaman, 02 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

PAET HASIBUAN

Bulanan Laporan

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB Nomor : W3-A2/14/OT.01.3/I/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB 2015-2019 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB a. Bahwa dengan akan berakhirnya perencanaan strategis 20102014, perlu segera menyusun rencana strategis berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Agama Pariaman; b. Bahwa IKU yang telah ditetapkan dipandang perlu segera dijabarkan dalam Renstra.

Menimbang

:

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 3. Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 4. Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 5. atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja; : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor : W3A2/13/OT.01.3/I/2014

Memperhatikan

:

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB TAHUN 2010 -2014;

Kesatu

: Perencanaan Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pariaman Klas IB, unutuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pariaman Klas IB; Kedua

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawasan Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan revieu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Klas IB; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pada tanggal

: PARIAMAN : 02 Januari 2014

KETUA,

PAET HASIBUAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia; Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang.


REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman www.pa-pariaman.net [email protected] Tlp. / Fax : 0751-91900

KATA PENGANTAR Dengan Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pariaman Tahun 20102014. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Pengadilan Agama Pariaman adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan ujung tombak Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung. Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 perlu dilakukan karena adanya reviu Indikator Kinarja Utama Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman. Pariaman, 2 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN,

PAET HASIBUAN

i

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1.

Kondisi Umum …………………………………………………..

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan …………………………………..

3

VISI, MISI DAN TUJUAN ………………………………….

8

2.1.

Visi …………………………………………………………………

8

2.2.

Misi …………………………………………………………………

8

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………..

9

2.4.

Program dan Kegiatan …………………………………………

11

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………….

13

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Pariaman.

13

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………

15

BAB II

LAMPIRAN -

SK Indikator Kinerja Utama

-

Matrik Indikator Kinerja Utama

-

SK Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman

-

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman

ii

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Reformasi birokrasi dan sistem peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dibidang Administrasi perkara, administrasi persidangan, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Pariaman sebagai salahsatu

peradilan di bawah

Mahkamah Agung Republik

Indonesia

yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Pariaman sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima di tingkat pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama; 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Mengeluarkan penetapan keahliwarisan berdasarkan permohonan penetapan ahliwaris untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

1

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010; 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala

yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pariaman. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini harus didukung anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pariaman, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Gambaran umum Pengadilan Agama Pariaman saat ini antara lain : •

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 Pengadilan Agama Pariaman telah naik kelas dari klas II menjadi klas I B;

•

Jumlah pegawai hanya 37 orang per tanggal 1 januari 2014;

•

Gedung Kantor belum prototype;

•

Rumah dinas rusak berat akibat gempa bumi dan tidak dapat dihuni;

•

Telah memiliki website;

•

Aplikasi dalam pelayanan dan administrasi telah dioptimalkan sebanyak 17 aplikasi;

2

•

Fasilitas sarana gedung tidak memadai dan telah banyak yang dalam kondisi rusak;

•

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1996.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi dapat diidentifikasi adanya

beberapa

faktor

pendorong

dan

faktor

penghambat

yang

dapat

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah : A. Kekuatan (strengths)

Kekuatan (strengths) Pengadilan Agama Pariaman yang dimaksud adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan internal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai. Faktor tersebut antara lain : 1. Telah adanya standard operating procedures (SOP) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat; 2. Telah adanya standar pelayanan; 3. Adanya dukungan pimpinan dan segenap pegawai untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai; 4. Telah diberlakukannya standar kinerja pegawai (SKP) sebagai bentuk kontrak kinerja mulai tahun 2014; 5. Adanya website Pengadilan Agama Pariaman yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di www.pa-pariaman.net; 6. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pariaman berupa internet dan website Pengadilan Agama Pariaman; 7. Administrasi perkara telah menggunakan aplikasi Siadpa Plus sehingga proses administrasi perkara bisa lebih cepat; 8. Sarana berupa ruang sidang dan ruang tunggu sidang telah memadai.

3

B. Kelemahan (weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari lingkungan internal yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai sasaran. Kelemahan di Pengadilan Agama Pariaman dirinci dalam beberpa aspek yaitu : 1. Aspek Proses Peradilan • Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat masih sedikit karena kekurangan SDM dan perangkat IT. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Jumlah SDM masih sangat kurang dibandingkan dengan prototype Mahkamah Agung, padahal Klas Pengadilan Agama Pariaman sudah Klas IB, jumlah pegawai saat ini sebanyak 37 orang pegawai yang sebelumnya 32 orang pegawai; • Pengadilan Agama Pariaman belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan; • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pariaman. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Laporan hasil pengawasan yang masih lambat ditindaklanjuti; • Adanya perbedaan (disparitas) solusi yang sampaikan terhadap LHP. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi telah ada namun terkendala dengan kurangnya perangkat pendukung seperti P.c, Lap Top dan alat pengolah data lainnya. 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pariaman dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan; • Belum adanya meja sidang dan kursi set ruang tunggu sidang sebagai bentuk pelayanan prima; • Anggaran belanja modal masih minim, bahkan tahun anggaran 2014 belanja modal nihil; • Peralatan dan sarana pendukung berupa lemari arsip, meja sidang, kursi dan meubelair lainnya belum memadai; • Gedung kantor belum prototype;

4

• Rumah dinas rusak berat dan belum dapat diusulkan rekonstruksi karena menunggu penetapan status dan ketersediaan anggaran.

C. Peluang (oppotunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pariaman untuk melakukan perbaikan, yang dimaksud adalah peluang yang berasal dari lingkungan eksternal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai antara lain : 1. Merupakan Pengadilan Klas I B di wilayah Provinsi Sumatera Barat; 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah karena Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman; 3. Merupakan pengusul untuk pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman; 4. Memiliki wilayah hukum yang luas yang mencakup dua kabupaten/kota; 5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama; 6. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; 7. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pariaman maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 8. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang; 9. Dukungan dan koordinasi yang baik antara Badilag dan Pengadilan Agama Pariaman dalam penerapan Sistim Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) untuk

mendukung

Teknologi

informasi

dibidang

administrasi

perkara,

pengawasan dan pelaporan perkara yang online dengan Badilag melalui www.infoperkara.badilag.net

D. Hambatan yang dihadapi (threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang tidak bisa dipengaruhi langsung oleh Pengadilan Agama Pariaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Hambatan ini antara lain : 5

1. Aspek Proses Peradilan •

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan;.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Personil di Pengadilan Agama Pariaman belum seluruhnya menguasai dan menghayati visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman;

•

Jumlah SDM yang sedikit sehingga pegawai banyak yang rangkap jabatan/tugas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Administrasi manual masih dipakai sementara administrasi berbasis teknologi telah ada dan harus dijalankan secara berdampingan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak mencukupi kebutuhan;

•

Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai dapat merusak peralatan elektronik karena pengaruh penggaraman yang dapat mengakibatkan korosi;

•

Lokasi Pengadilan Agama Pariaman yang tidak dilalui trayek angkutan umum sehingga menyulitkan masyarakat yang kurang mampu;

•

Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai merupakan zona merah bahaya tsunami.

Berdasarkan peluang dan ancaman diatas dapat diformulasikan dengan strategi SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Ini adalah kerangka analisis untuk membantu meringkas dengan cara cepat dan singkat risiko dan peluang bagi setiap organisasi di seluruh rantai nilai. Analisis SWOT yang baik harus melihat ke dalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masalah. Sebuah analisis SWOT membantu menyesuaikan sumber daya organisasi dan kemampuan terhadap ancaman dan peluang dalam lingkungan yang kompetitif.

6

Analisis SWOT dapat membantu memilih strategi terbaik untuk menerapkan dan mengambil keputusan. Srategi ini akan menghasilkan formulasi antara lain : 1. Strategi SO yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang; 2. Strategi ST yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman; 3. Strategi

WO

yaitu

Strategi

yang

meminimalkan

kelemahan dengan

memanfaatkan peluang; 4. Strategi WT yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

7

BAB II- VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2010 – 2014 merupakan

komitmen

bersama

dalam

menetapkan

kinerja,

namun

dalam

pelaksanaannya terdapat perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebijakan, kegiatan dan anggaran sehingga perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama yang harus diringi dengan reviu Rencana Strategis. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pariaman diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Visi Pengadilan Agama Pariaman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Pariaman, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pariaman; 2. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pariaman; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pariaman.

8

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pariaman memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Hakim; 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan

9

d. e. f. g. h. i.

Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan Prosentase perkara hibah yang diselesaikan Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Hakim

Prosentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan

3.

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online a. Prosentase layanan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi yang bersifat eksekutabel

6.



10

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pariaman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Pariaman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama; 2. Penyelesaian Sisa Perkara; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2. Tindak lanjut pengaduan yang diterima; 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

11

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Untuk merealisasikan program ini Pengadilan Agama Pariaman melakukan penelitian terhadap kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan perbandingan jumlah pegawai dan melakukan perencanaan dan pengadaan, baik pengadaan dan penghapusan terhadap barang-barang inventaris, sehingga sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pariaman dari tahun ketahun semakin tercapai.

12

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Pariaman menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari

keadilan

dapat

memperoleh

kepastian

hukum.

Kinerja

sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;

•

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

•

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;

•

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;

•

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

13

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

•

Tersedianya mobilitas berupa alat transportasi yang memadai untuk pimpinan dan operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan teknis yang berhubungan dengan lapangan seperti penyitaan, pemerikasaan setempat (descente), sidang keliling dan eksekusi.

14

BAB IV – PENUTUP Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Pariaman tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Reviu

Rencana

stretegis

Pengadilan

Agama

Pariaman

harus

terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Pariaman memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman dapat terwujud dengan baik.

15

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pariaman memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

NO

1.

SARARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Prosentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan f. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan g. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan i. Prosentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Prosentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan

TARGET KINERJA 2010 8,57 2,00

2011 9,00 2,00

2012 20,00 2,00

2013 14,00 2,00

2014 15,00 2,00

95,78

96,00

97,00

98,00

92,00

90,00

91,00

92,00

93,00

92,00

90,00

91,00

92,00

93,00

90,00

90,00

91,00

92,00

92,00

90,00

90,00

91,00

92,00

93,00

90,00

90,00

91,00

92,00

93,00

90,00

90,00

91,00

92,00

93,00

90,00

-

-

-

-

90,00

2.

3.

4.

5.

k. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Prosentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Meningkatnya Prosentase penurunan perkara yang kepuasan pencari mengajukan upaya hukum: keadilan terhadap - Banding putusan Hakim - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan Meningkatnya a. Prosentase berkas yang diajukan efektifitas Banding, Kasasi dan PK yang pengelolaan disampaikan secara lengkap penyelesaian b. Prosentase berkas yang diregister dan perkara siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online Meningkatnya a. Prosentase layanan pembebasan biaya aksesibilitas perkara yang diselesaikan. masyarakat b. Prosentase perkara yang dapat terhadap peradilan diselesaikan dengan cara layanan sidang (acces to justice) diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Meningkatnya Prosentase permohonan eksekusi yang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6,00 0,50 0,25 0,50 100,00

0,75 0,25 0,25 0,50 100,00

0,50 0,25 0,25 0,25 100,00

0,25 0,25 0,25 0,25 100,00

0,25 0,20 0,15 0,25 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 : 129 100,00

1 : 139 100,00

1 : 101 100,00

1 : 110 100,00

1 : 125 92,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

80,00 0,00 100,00

3,75

4,80

10,00

22,75

22,00

5,00

20,00

20,00

100,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

kepatuhan terhadap bersifat eksekutabel putusan pengadilan. 6.



100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pariaman, 02 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

PAET HASIBUAN


PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman www.pa-pariaman.net [email protected] Tlp. / Fax : 0751-91900

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: DRS. H. KAUZI

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Drs. H. PAET HASIBUAN, SH., MA.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pariaman, 02 Januari 2014 Ketua,

Panitera/Sekretaris,

Drs. H. PAET HASIBUAN, SH., MA.

Drs. H. K A U Z I

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2014

NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara

penyelesaian

Meningkatnya pencari keadilan putusan Hakim

Meningkatnya pengelolaan perkara

kepuasan terhadap

efektifitas penyelesaian

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Persentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Persentase perkara wasiat yang diselesaikan f. Persentase perkara hibah yang diselesaikan g. Persentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Persentase perkara shadaqah yang diselesaikan i. Persentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan j. Persentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan k. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Persentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

15,00 2,00 92,00 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

100,00 2,00

0,25 0,20 0,15 0,25 100,00

100,00 1 : 125 92,00

e. Prosentase

akta

cerai

yang

diterbitkan Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase perkara tabayun online i. Prosentase pendaftaran perkara online Meningkatnya aksesibilitas a. Persentase layanan pembebasan masyarakat terhadap peradilan biaya perkara yang diselesaikan. (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. yang bersifat eksekutabel f.

4.

5.

6.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah Anggaran kegiatan Rp.31.285.000,-




Drs. H. K A U Z I

100,00 100,00 100,00

80,00 0,00 100,00 22,00

20,00 100,00

100,00 100,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2014

NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya perkara

penyelesaian

Meningkatnya pencari keadilan putusan Hakim

Meningkatnya pengelolaan perkara

kepuasan terhadap

efektifitas penyelesaian

INDIKATOR KINERJA

TARGET

m. Persentase mediasi yang diselesaikan n. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian o. Persentase perkara perkawinan yang diselesaikan p. Persentase perkara kewarisan yang diselesaikan q. Persentase perkara wasiat yang diselesaikan r. Persentase perkara hibah yang diselesaikan s. Persentase perkara wakaf yang diselesaikan t. Persentase perkara shadaqah yang diselesaikan u. Persentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan v. Persentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan w. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan x. Persentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase penurunan perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan j. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap k. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis l. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara m. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

15,00 2,00 92,00 92,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

100,00 2,00

0,25 0,20 0,15 0,25 100,00

100,00 1 : 125 92,00

n. Prosentase

4.

5.

6.

akta

cerai

yang

diterbitkan o. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat p. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA q. Prosentase perkara tabayun online r. Prosentase pendaftaran perkara online Meningkatnya aksesibilitas a. Persentase layanan pembebasan masyarakat terhadap peradilan biaya perkara yang diselesaikan. (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara layanan sidang diluar gedung pengadilan c. Prosentase publikasi putusan yang dapat diunduh Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. yang bersifat eksekutabel Meningkatnya pengawasan

kualitas

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah Anggaran kegiatan Rp.31.285.000,-




Drs. H. K A U Z I

100,00 100,00 100,00

80,00 0,00 100,00 22,00

20,00 100,00

100,00 100,00

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB Nomor : W3-A2/1.A/OT.01.2/I/2015 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014, PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B TAHUN 2015-2019 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS IB Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja dilingkungan Mahkamah Agung perlu segera menyesuaikan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Strategis, Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Bahwa pejabat yang ditunjuk dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat Tim Penyusun sebagaimana point a diatas; Bahwa untuk mengangkat tim sebagaimana point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Klas IB. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Laporan Perkara; 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2005 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014, PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B TAHUN 2015-2019

KESATU

:

Mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Klas I B Tahun 2015-2019 sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Tim wajib melaksanakan tugas sebagaimana lajur 6 lampiran keputusan ini dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan selesai paling lambat tanggal 16 Februari 2015;

KETIGA

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di : Pariaman Pada tanggal : 02 Januari 2015 Ketua,

Mohammad H. Daud

Tembusan : Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Klas IB Nomor : W3-A2/1.A/OT.01.2/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, Penyusun Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Klas I B Tahun 2015-2019 No 1

Nama/NIP 2

Pangkat/Gol

Jabatan

3

4

Jabatan dalam TIM 5

1.

Drs. Mohammad H. Daud NIP.19620225.198803.1.001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Ketua

Penasehat

2.

Dra. Mimin, MH NIP.19550525.198303.2.006

Pembina Utama Muda (IV/c)

Wakil Ketua

Koordinator

3.

Drs. H. Kauzi NIP.19550321.198302.1.001

Pembina (IV/a)

Panitera/Sekretaris

PenanggungJawab

4.

Drs. Basri S NIP. 19530913.198303.1.002

Pembina TK. I (IV/b)

Hakim

Ketua Komisi A

5.

Drs. H. Yusnedi NIP. 19600828 198703 1 003

Penata TK.I (III/c)

Wakil Panitera

Anggota Komis A

Uraian Tugas

Ket

6

7

1. Mengarahkan Tim; 2. Memberikan supervisi; 3. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja. 1. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas masing masing komisi; 2. Menghimpun masukan dan saran dari Tim; 3. Memutuskan hasil rapat pleno. 1. Mempertanggungjawabkan hasil rapat pleno agar dilaksanakan; 2. Melaksanakan hasil keputusan Tim; 3. Melengkapi sarana, prasarana dan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan atas pelaksanaan target kinerja; 5. Mengikuti rapat pleno. 1. Menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan IKU yang telah ada; 2. Menyusun Perencanaan Strategis 2015 – 2019; 3. Membuat Dokumen Penetapan Kinerja 2015; 4. Membuat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015; 5. Mengadakan diskusi dan rapat komisi dan rapat pleno; 6. Memutuskan hasil rapat komisi. 1. Menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan IKU yang telah ada; 2. Menyusun Perencanaan Strategis 2015 – 2019; 3. Membuat Dokumen Penetapan Kinerja 2015; 4. Membuat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 5. Mengadakan diskusi dan rapat komisi; 6. Mengikuti rapat rapat komisi dan rapat pleno.

6.

Masrinedi, SH.MA. NIP. 19700317 199603 1 003

Penata TK.I (III/c)

Panitera Pengganti

Anggota Komisi A

1. Menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan IKU yang telah ada; 2. Menyusun Perencanaan Strategis 2015 – 2019; 3. Membuat Dokumen Penetapan Kinerja 2015; 4. Membuat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 5. Mengadakan diskusi dan rapat komisi; 6. Mengikuti rapat rapat komisi dan rapat pleno; 7. Mengetik dan mencetak IKU, RS 2015-2019, PK 2015, dan RKT 2015.

7.

Icang Wahyudin, S.Ag., SH. 19760220.200212.1.008

Penata (III/c)

Wakil Sekretaris

Ketua Komisi B

1. Membuat angket/tabel bahan evaluasi kinerja 2014; 2. Melakukan Penilaian Kinerja Tahun 2014 berdasarkan realisasi; 3. Mengadakan diskusi dan rapat komisi; 4. Memutuskan hasil rapat komisi; 5. Menyusun LAKIP 2014.

8.

Rosliar, SHI NIP. 19600401.198103.2.001

Penata TK. I (III/d)

Panmud Hukum

Anggota Komisi B

1. Meminta data angket/tabel bahan evaluasi kinerja 2014 kepada Panmud Hukum; 2. Melakukan Penilaian Kinerja Tahun 2014 berdasarkan realisasi; 3. Mengadakan diskusi dan rapat komisi; 4. Mengikuti rapat komisi dan rapat Pleno; 5. Mengetik LAKIP 2014

9.

Sanya Amalya Rizqi, SHI. NIP. 19861113.200912.2.006

Penata Muda TK.I (III/b)

Kasubag Keuangan

Anggota Komisi B

1. Meminta data angket/tabel bahan evaluasi kinerja 2014 kepada Panmud Hukum; 2. Melakukan Penilaian Kinerja Tahun 2014 berdasarkan realisasi; 3. Mengadakan diskusi dan rapat komisi; 4. Mengikuti rapat komisi dan rapat Pleno; 5. Mengetik LAKIP 2014.

Ketua,

Mohammad H. Daud

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Recommend Documents