BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B KETUA Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, M.A WAKIL KETUA HAKIM Drs. M. YUSAR HUSEIN, MH
HAKIM 1. Drs. AMIRUDDIN DARSA 2. Drs. BASRI.S
1. 2. 3. 4. 5.
PANITERA/SEKRETARIS Drs. H. KAUZI
WAKIL PANITERA SUARNI.A,SH
PANITERA MUDA PERMOHONAN KUTUNG SARAINI, S.Ag
PANITERA PENGGANTI 1. SYAMSU RIDWAN, SH 2. INDRA SYAMSU, SH 3. YULIHENDRA, SH 4. USDAYATI, SH
PANITERA MUDA GUGATAN Drs. DARYAMURNI
5. 6. 7. 8.
WAKIL SEKRETARIS ICANG WAHYUDIN,S.Ag,SH
PANITERA MUDA HUKUM ROSLIAR S.Ag
PANITERA PENGGANTI SYAFRIJON BASRIL HJ. NELLI SUARMI, SHI ARISAL, SH
Keterangan : Garis tanggung jawab Garis koordinas
ERTATI, S.Ag Dra. Hj. BUSMANIAR Dra. ELIZA Dra. Hj. ZULMIATI Dra. Hj. ERNAWATI, SH
KASUBAG UMUM MEIRITA, SH
1. 2.
JURUSITA HUSNI JUSRA MEIRITA, SH.
KASUBAG KEPEGAWAIAN JUSRA
1. 2. 3. 4.
KASUBAG KEUANGAN SANYA AMALYA
RIZQI, S.HI
JURUSITA PENGGANTI HUSNI H. MARTIAS RINA ANDAYANI MUHAMMAD ARIF ANWAR
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Nomor : W3-A2/13/OT.01.3/I/2014 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Menimbang
:
a. Bahwa keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman nomor W3-A2/55/OT.01.3/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 perlu direviu; b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2015 maka Pengadilan Agama Pariaman perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU); c. Bahwa Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pariaman yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor: W3-A2/05.A/OT.01.3/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 perlu direviu;
Memperhatikan
:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 3. Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 4. Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 5. atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN;
Kesatu
: Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Kedua
Ketiga
Keempat
Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB; : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusunan LAKIP dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang; : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawasan Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan revieu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB; : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di Pada tanggal
: PARIAMAN : 02 Januari 2014
KETUA,
PAET HASIBUAN SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia; Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang.
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Nomor : W3-A2/14/OT.01.3/I/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB 2015-2019 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Menimbang
:
Memperhatikan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 3. Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 4. Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 5. atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja; : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor : W3A2/13/OT.01.3/I/2014
Memperhatikan
a. Bahwa dengan akan berakhirnya perencanaan strategis 20102014, perlu segera menyusun rencana strategis berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Agama Pariaman; b. Bahwa IKU yang telah ditetapkan dipandang perlu segera dijabarkan dalam Renstra.
:
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2010 -2014;
Kesatu
: Perencanaan Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, unutuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB;
Kedua
Ketiga
: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawasan Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan revieu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di Pada tanggal
: PARIAMAN : 02 Januari 2014
KETUA,
PAET HASIBUAN SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia; Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang.
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMAPARIAMAN
NO
KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase perkara perkawinan yang diselesaikan d. Persentase perkara kewarisan yang diselesaikan e. Persentase perkara wasiat yang diselesaikan f.
Persentase perkara hibah yang diselesaikan
g. Persentase perkara wakaf yang diselesaikan h. Persentase perkara shadaqah yang diselesaikan i. Persentase perkara ekonomi syariah yang diselesaikan
PENJELASAN Perbandingan antara perkara yang diproses secara mediasi dengan perkara yang masuk Perbandingan antara akta perdamaian (sebahagian atau seluruhnya) dengan perkara yang diproses secara mediasi. Perbandingan antara perkara perkawinan yang diminutasi dengan perkara perkawinan yang masuk Perbandingan antara perkara kewarisan yang diminutasi dengan perkara kewarisan yang masuk Perbandingan antara perkara wasiat yang diminutasi dengan perkara wasiat yang masuk Perbandingan antara perkara hibah yang diminutasi dengan perkara hibah yang masuk Perbandingan antara perkara wakaf yang diminutasi dengan perkara wakaf yang masuk Perbandingan antara perkara shadaqah yang diminutasi dengan perkara shadaqah yang masuk Perbandingan antara perkara ekonomi syariah yang diminutasi dengan perkara ekonomi syariah
PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris
Mediator Panitera/Sekretaris
Majelis Hakim
Majelis Hakim
Majelis Hakim
Majelis Hakim
Majelis Hakim
Majelis Hakim
Majelis Hakim
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Laporan Mediasi. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
j. Persentase perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diselesaikan
2.
3.
yang masuk Perbandingan antara perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang diminutasi dengan perkara lainnya (selain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah) yang masuk Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diminutasi dengan sisa perkara tahun lalu Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dengan jumlah perkara yang diminutasi Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus. Semakin sedikit upaya hukum yang diajukan, maka semakin baik kinerja.
k. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan l. Persentase penurunan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Meningkatnya Persentase penurunan perkara kepuasan pencari yang mengajukan upaya keadilan terhadap hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Perlawanan Meningkatnya a. Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang efektifitas diajukan Banding, Kasasi diajukan Banding, Kasasi dan PK pengelolaan dan PK yang disampaikan yang lengkap (terdiri dari bundel A penyelesaian secara lengkap dan B) dengan jumlah berkas yang perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK b. Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas diregister dan siap perkara yang telah ditetapkan PMH didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima. c. Ratio Majelis Hakim Perbandingan jumlah Majelis terhadap perkara Hakim dengan jumlah perkara
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakimdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis HakimPanitera/ Sekretaris Majelis Hakim
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan dan
Bulanan Laporan
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan f. Prosentase Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat
g. Prosentase data perkara yang telah diinput ke dalam Aplikasi SIADPA h. Prosentase tabayun online
perkara
i. Prosentase pendaftaran perkara online
4.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase
publikasi
yang diputus Perbandingan antara pemberitahuan isi putusan yang disampaikan ke para pihak yang tepat waktu dengan berkas putusan Perbandingan antara akta cerai yang diterbitkan dengan putusan BHT Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan dan eksekusi Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA dengan jumlah perkara yang diterima Perbandingan antara jumlah perkara tabayun PA.Prm yang telah diinput pada aplikasi tabayun online dengan jumlah perkara tabayun PA.Prm Perbandingan antara jumlah pendaftaran perkara online dengan jumlah pendaftaran perkara manual (offline) Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang diterima Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dengan perkara yang disidangkan di ruang sidang pengadilan Perbandingan antara putusan yang
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris dan Tim SIADPA
Laporan Aplikasi dan Info Badilag Laporan Aplikasi dan Info Badilag
Bulanan, SIADPA Perkara
Laporan Aplikasi dan Info Badilag Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan, SIADPA Perkara
Laporan
Bulanan
Panitera/Sekretaris dan Tim SIADPA
Panitera/Sekretaris, Tim SIADPA dan Tim IT Majelis Panitera
Hakim/
Majelis Panitera
Hakim/
Kepanitera/Kesekreta
Bulanan, SIADPA Perkara
Bulanan Laporan Bulanan Laporan
5.
6.
putusan yang dapat diunduh. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi yang bersifat terhadap putusan eksekutabel pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase masyarakat ditindaklanjuti
pengaduan yang
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
telah di unggah dengan jumlah riatan dan Laporan perkara yang diputus Tahunan Perbandingan antara putusan yang Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan eksekutabel dengan permohonan Pan/Sek dan Laporan eksekusi yang diajukan (semakin Tahunan rendah jumlah permohonan eksekusi, maka semakin baik kinerja). Perbandingan jumlah pengaduan Ketua Pengadilan & Laporan yang ditindaklanjuti mengenai Pan/Sek Pengaduan perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan hasil Wakil Ketua LHP pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan hasil temuan Pariaman, 02 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
PAET HASIBUAN
