KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 11/PDT.G/2008/PN.PRM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB PARIAMAN
JURNAL
Oleh: DEFRIZAL DWI PUTRA NPM. 0810005600072
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
1
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 11/PDT.G/2008/PN.PRM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB PARIAMAN (DEFRIZAL DWI PUTRA, 0810005600072, Fakultas Hukum Tamansiswa Padang, 16 halaman, Tahun 2015) ABSTRAK Manusia sebagai makluk sosial tidak luput dari permasalahan ataupun sengketa yang dihadapi dalam bermasyarakat, setiap sengketa yang dihadapi tentunya mengharapkan suatu solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan cara beracara di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan bantuan hakim yang dianggap netral dan tidak memihak melalui putusan yang di putus oleh hakim tersebut. Dalam hal ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Kajian yuridis putusan perdamaian dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM di Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman”. Alasan pengambilan judul ini adalah untuk melihat ataupun mengetahui apa-apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian antara para pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM dan bagaimana proses terjadinya perdamaian dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai apa-apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian antara para pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM dan bagaimana proses terjadinya perdamaian dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang penulis gunakan adalah memakai pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman berupa putusan perdamaian dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat dan penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dan melalui wawancara (interview) dengan para hakim dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman.
i
Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, adakalanya antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan akibatnya timbullah perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih. Perselisihan atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat lazim disebut sebagai konflik. Konflik mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (latent) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka (manifest). Perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pariaman jarang yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian. Salah satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalan perdamaian adalah perkara sengketa tanah dengan nomor register : 11/PDT.G/2008/PN.PRM., antara Efendi, dkk., sebagai Para Penggugat berlawanan dengan Syafrizal, dkk., sebagai Para Tergugat. Perkara tersebut memang tidak sukses didamaikan saat proses mediasi, tetapi berkat kesadaran para pihak yang berperkara maka ditempuhlah jalan damai yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang menyidangkan perkara tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan pada judul dan latar belakang di atas maka dalam penulisan ini akan diberikan suatu pengetahuan tentang suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM Di Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman”. Perumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut : 1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM ? 2. Bagaimana proses terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa dalam putusan perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM ? Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pedamaian diantara kedua belah pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM. 2. Ingin mengetahui proses terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak dalam putusan perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM.
1
Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut putusan perdamaian dan akibat hukumnya bagi para pihak yang bersengketa. 2. Manfaat praktis Diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman dan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Metode Penelitian Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh dan juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Pendekatan Masalah 2. Sifat Penelitian 3. Jenis data 4. Alat Pengumpul Data. 5. Pengolahan dan Analisis Data Pengertian Perkara dan Perkara Perdata Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara adalah masalah atau persoalan yang harus diselesaikan. Sementara itu yang dimaksud dengan perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Menurut Sudikno Mertokusumo, perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (contentius) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair)”. Setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi dalam praktiknya terdapat penyelesaian suatu masalah perdata dengan Yurisdiksi Voluntair atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (pasal 5 ayat 3a UU Drt No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas Poin d’interest, Poin d’action atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Secara umum penyelesaian sengketa (perdata) dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :
2
1) 2) 3) 4) 5)
Arbitrase Negosiasi Mediasi Konsiliasi Litigasi
Kajian Umum Tentang Perdamaian Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdata). Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian “formal” karena ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis. Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaiakan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik. b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Macam-macam Akta Perdamaian Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut : a. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau acta van vergelijk. b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau acta van dading. Subyek dan Obyek Akta Perdamaian Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi; “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan- ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkam dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.” Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :
3
a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Jenis-Jenis Akta Perdamaian a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara. b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan. c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas. d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah. f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu. Kajian tentang Putusan Hakim a. Pengertian Putusan Hakim Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. b. Jenis – jenis Putusan Hakim 1. Putusan Sela (Putusan interlokutoir) 2. Putusan Akhir c. Asas – asas Putusan Hakim Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, maka wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk itu, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undangundang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni : 1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. 2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. 3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. 4. Diucapkan di muka umum.
4
Pembahasan Kasus Posisi Perkara Perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM 1. Kasus Posisi Pihak Penggugat 1. EFENDI (Lk), umur ± 39 tahun, suku Tanjung, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Jurai. 2. FAUZIAH (Pr), umur ± 40 tahun, suku Tanjung, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Jurai. 3. ERLINDAWATI (Pr), umur ± 36 tahun, suku Tanjung, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Jurai. Bahwa ketiga orang tersebut di atas adalah kakak beradik dari keturunan Samsinar, selanjutnya disebut PENGUGAT. Pihak Tergugat A. 1. SYAFRIZAL (Lk), umur ± 65 tahun, suku Tanjung, pekerjaan swasta, alamat Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A dan dalam kaum Penggugat 1, 2 dan 3. 2. DESKADI ANDRA (DASMAN) (Lk), umur ± 26 tahun, suku Tanjung, pekerjaan swasta, alamat Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat A. Bahwa kedua orang tersebut di atas adalah beradik kakak dari keturunan Ibu Kambarisah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A. 1, 2. B. Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B. 2. Tentang Duduknya Perkara Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, di bawah register perkara No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM, tanggal 18 Maret 2008, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah bermamak berkemenakan, seharta sepusaka, sekaum bertali darah dari keturunan Tiarah, suku Tanjung Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman.
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bahwa Penggugat dengan Tergugat A ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi yang terletak di Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman, yang Penggugat dan Tergugat A warisi secara turun-temurun dari ninik mamak Penggugat dan Tergugat A secara berkaum, yang diantaranya terletak di Jalan Bypass Desa Kampung Gadang Padusunan, Nagari Padusunan, Kota Pariaman, dengan batas-batasnya : Utara berbatas dengan Bandar Gadang. Selatan berbatas dengan Bandar. Barat berbatas dengan Jalan Bypass. Timur berbatas dengan Bandar. Yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 186, Surat Ukur No. 15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, Luas 1.720 M2 atas nama Tergugat A.1 dan 2 (Syafrizal dan Deskadi Andra), yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat A.1, 2 telah membuat alas hak atas objek perkara dengan dasar ranji yang dibuat oleh Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan menghilangkan keturunan yang lainnya yaitu Jurai Penggugat, dengan dasar ranji tersebut, Tergugat A memohon sertifikat atas objek perkara ke kantor Pertanahan Kota Pariaman yaitu Tergugat B. Bahwa setelah Penggugat memberitahukan secara lisan ke kantor Pernahan Kota Pariaman atas ranji yang tidak sempurna tersebut, maka BPN Pariaman yaitu Tergugat B mengajukan untuk melaporkan secara tertulis, dan Penggugat buat surat tanggal 22 Maret 2007 dan surat tanggal 8 Agustus 2007, serta laporan pengaduan yang telah dibuatkan berita acaranya oleh Tergugat B, tapi hal tersebut bukan apa-apa melainkan Tergugat B tetap mengeluarkan sertifikat atas objek perkara. Bahwa perbuatan Tergugat A.1, 2 yang telah memohon sertifikat atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang juga berhak atas objek perkara dan juga telah membuat ranji yang salah dengan menghilangkan Jurai yaitu Jurai Penggugat dan juga membuat nama lain atas nama Tergugat A.2 Deskadi Andra yang seharusnya Dasman yang dibuat oleh Tergugat A.1 selaku mamak kepala waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad). Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat B, yang tidak teliti dan cermat telah mengabaikan dan tidak mengindahkan bantahan Penggugat, terhadap penerbitan sertifikat objek perkara, walau Penggugat telah membantah ranji yang dijadikan dasar alas hak, sedangkan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat A.1, 2, yang belum dibagi, tetapi Tergugat B tidak memperdulikannya, maka Tergugat B tetap mengeluarkan sertifikat atas objek perkara, sehingga perbuatan Tergugat B tersebut telah dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad). Bahwa perbuatan Tergugat A.1, 2 yang telah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja untuk menghilang lenyapkan
6
hak-hak Penggugat atas objek perkara, maka sudah patut objek perkara dibagi dua yaitu ½ bagian untuk Paruik Kamba Risah yang warisnya Tergugat A.1, 2 dan ½ bagian untuk Paruik Syamsinar yang warisnya Penggugat, pembagian mana adalah sebagai berikut : I. Untuk bagian Penggugat yaitu ½ x 1.720 M2 = 860 M2 dengan batasbatas : Utara berbatas dengan Bandar Gadang. Selatan berbatas dengan Jalan Bypass dan tanah ini juga bagian Tergugat A.1, 2. Barat berbatas dengan Jalan Bypass. Timur berbatas dengan Bandar. II. Untuk bagian Tergugat A.1, 2 yaitu ½ x 1.720 M2 = 860 M2 dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yaitu bagian untuk Penggugat. Selatan berbatas dengan Bandar dan Jalan Bypass. Barat berbatas dengan Jalan Bypass. Timur berbatas dengan Bandar Kecil. 8. Bahwa begitu pula terhadap perbuatan Tergugat B yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah mengeluarkan sertifikat atas objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 186, Surat Ukur No. 15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, Luas 1.720 M2 atas nama Tergugat A.1 dan 2, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sudah patut dan wajar Tergugat B dihukum untuk memisahkan atau memecahkan sertifikat hak milik atas objek perkara yaitu ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat A.1, 2, sesuai dengan posita No.6 di atas. 9. Bahwa karena perbuatan Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B jelas telah melakukan perbuatan berlawanan hukum, maka sudah sewajarnya Tergugat A.1, 2 menyerahkan bagian untuk Penggugat ½ bagian dari objek perkara sesuai dengan posita No.6 di atas dan begitu juga Tergugat B harus memecahkan dan memisahkan sertifikat atas objek perkara sebesar yang telah ditentukan pada posita No.6 untuk bagian Penggugat dan langsung membuat sertifikatnya atas nama Penggugat dan kalau Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B ingkar dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya. 10. Bahwa untuk menghindari objek perkara jangan dialihkan pihak ketiga lainnya, maka sudah sewajarnya terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (Conservatoir geslog) kuat dan berharga. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami para pihak pada waktu dan
7
tanggal yang bapak tentukan dikemudian hari, kemudian memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A.1, 2 adalah sekaum bertali darah, seharta sepusaka, sehina semalu, seninik semamak. Dan Tergugat A.1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Jurai dari Paruik Syamsinar. 3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dari Penggugat dengan Tergugat A.1, 2. 4. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1, 2 yang telah memohonkan sertifikat atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad). 5. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 186, Surat Ukur No. 15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, Luas 1.720 M2 atas nama Tergugat A.1 dan 2 atas objek perkara, tanpa memperdulikan keberatan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad). 6. Menyatakan sah pembagian ½ bagian dari objek perkara adalah Paruik Syamsinar yang warisnya adalah Penggugat, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan Bandar Gadang.Selatan berbatas dengan Jalan Bypass dan tanah ini juga bagian Tergugat A.1, 2. Barat berbatas dengan Jalan Bypass. Timur berbatas dengan Bandar. Dengan luas ± 860 M2. Dan ½ bagian lagi untuk Paruik Kambarisah yang warisnya adalah Tergugat A.1, 2, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yaitu bagian untuk Penggugat. Selatan berbatas dengan Bandar dan Jalan Bypass. Barat berbatas dengan Jalan Bypass. Timur berbatas dengan Bandar Kecil. Dengan luas ± 860 M2. 7. Menghukum Tergugat A.1, 2 untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sesuai dengan luas dan letak yang telah ditentukan pada petitum 6 di atas dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapat daripadanya, kalau Tergugat A.1, 2 ingkar dengan batuan Polisi dan alat negara lainnya. 8. Menghukum Tergugat B untuk memisahkan dan atau memecahkan objek perkara sebagaimana bunyi petitum 6 di atas dan langsung membalik namakan ke atas nama Penggugat. 9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir geslog) atas objek perkara adalah kuat dan berharga. 10. Menyatakan putusan ini dalam dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad). 11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini. 12. Menghukum Tergugat A.1, 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8
Dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 April 2008, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menganjurkan untuk dilakukan terlebih dahulu Mediasi antara para pihak yang berperkara tersebut, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 21 April 2008, ternyata Mediasi antara para pihak yang berperkara tidak berhasil atau gagal mencapai kata sepakat. Pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2008, pihak Tergugat A.1, 2 telah menyerahkan Jawabannya di depan persidangan tertanggal 7 Mei 2008 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat, dan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2008, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal April 2008 yang pada pokoknya juga menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat. Pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2008, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 11 Juni 2008 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Jawaban yang disampaikan secara tertulis oleh pihak Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B. Terhadap Replik yang disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B menyampaikan tidak akan menyerahkan Duplik dipersidangan. Pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2008, para pihak yang berperkara menerangkan bahwa mereka ada niat untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai, dan untuk itu mereka memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu sampai persidangan yang akan datang untuk menyerahkan Surat Perdamaian tersebut. Kemudian pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2008, para pihak menyatakan telah berdamai dan siap untuk menyerahkan Surat Perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksan Surat Perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak dalam perkara ini, kemudian Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : MENGADILI Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian bersama yang telah disepakati. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.619.000,- (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah); secara tanggung renteng;
9
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian diantara para pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dikatakan bahwa : “ … … tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara damai. Berdasarkan rumusan pasal di atas ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian diantara para pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM, yaitu : 1. Adanya kesadaran para pihak untuk secepatnya menyelesaikan sengketa demi kepentingan kedua belah pihak karena lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. 2. Adanya kesediaan dan keikhlasan para pihak untuk mengorbankan sebagian kepentingannya tanpa adanya suatu paksaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peran Hakim dalam mengusahakan perdamaian bagi para pihak yang sedang berperkara perdata sangatlah penting. Dalam hal Hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara perdata, maka akan membawa akibat hukum, yaitu para pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian dan proses berperkara selesai sama sekali, sehingga tenaga, waktu dan biaya dapat ditekan, selain itu juga dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, yang berarti dapat menghindari permusuhan antara para pihak. Disamping itu, asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, khususnya Pasal 4 ayat (2) dapat terwujud. Disinilah letak pentingnya upaya penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian. Lain halnya jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaannya batal demi hukum (null and void). Hal ini sebagaimana pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa : “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Mengenai landasan formil perdamaian didalam Pengadilan, diatur oleh pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBG yang berbunyi : (1) Jika pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua berusaha mendamaikannya; (2) Jika dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perdamaian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa; (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak dapat diajukan banding; (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.
10
Bertitik tolak dari rumusan pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBG tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu pertama-tama Hakim membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Selanjutnya dibuat akta perdamaian (Acte Van Dading) berupa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mencantumkan amar untuk menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian tersebut. Akta perdamaian sesaat setelah Putusan dijatuhkan telah memiliki kekuatan hukum yang melekat, yaitu : 1. Disamakan kekuatannya dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1858 KUHPerdata yang berbunyi : “Diantara pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Keputusan Hakim pada tingkat akhir”. 2. Mempunyai kekuatan eksekutorial (Executorial Kracht). Dimana apabila salah satu pihak tidak menaati atau memenuhi, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan. 3. Putusan akta perdamaian (Acte Van Vergelijk) tidak dapat dibanding karena merupakan suatu Putusan yang tertinggi. Proses terjadinya perdamaian diantara para pihak dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, di bawah register perkara No. 11/PDT.G/2008/PN.PRM, tanggal 18 Maret 2008. Pihak Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang telah dibacakan oleh pihak Penggugat di dalam persidangan pada persidangan hari Senin, tanggal 28 April 2008. Pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2008, pihak Tergugat A.1, 2 telah menyerahkan Jawabannya di depan persidangan tertanggal 7 Mei 2008 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat. Pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2008, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal April 2008 yang pada pokoknya juga menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat. Setelah itu pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2008, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 11 Juni 2008 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Jawaban yang disampaikan secara tertulis oleh pihak Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B. Terhadap Replik yang disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat A.1, 2 dan Tergugat B menyampaikan tidak akan menyerahkan Duplik dipersidangan. Pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2008, para pihak yang berperkara menerangkan bahwa mereka ada niat untuk mengakhiri perkara ini
11
dengan jalan damai, dan untuk itu mereka memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu sampai persidangan yang akan datang untuk menyerahkan Surat Perdamaian tersebut. Pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2008, para pihak menyatakan telah berdamai dan menyerahkan Surat Perdamaian tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Juni 2008, yang isinya sebagai berikut : Pasal 1 : Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat A.1, 2) telah setuju bahwa objek perkara No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, dibagi menjadi dua sama besar, melalui pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 186, Surat Ukur No. 15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, Luas 1.720 M2, atas nama Pihak Kedua (Syafrizal, cs). Pasal 2 : Bahwa pembagian tersebut, Pihak Pertama mendapat bagian sebelah Selatan dari objek perkara perdata dengan batas-batas : - Utara dengan bagian Pihak Pertama. - Selatan dengan Bandar. - Barat dengan Jalan Bypass. - Timur dengan Bandar/Kawasan ini juga. Dan bagian Pihak Kedua mendapat bagian sebelah Utara dari objek perkara perdata dengan batas-batas : - Utara dengan Bandar Gadang. - Selatan dengan bagian Pihak Pertama. - Barat dengan Jalan Bypass. - Timur dengan Bandar/Kawasan ini juga. Pasal 3 : Bahwa begitu pula terdapat tanah sawah yang dikuasai oleh Pihak Pertama yang terletak di sebelah Timur dari objek perkara tersebut dibagi dengan batas-batas : A. Untuk Pihak Pertama : - Utara dengan bagian Pihak Kedua. - Selatan dengan tanah sawah Adam yang telah dijual. - Barat dengan bagian Pihak Pertama (objek perkara). - Timur dengan tanah sawah Adam yang telah dijual. B. Untuk Pihak Kedua : - Utara dengan Bandar. - Selatan dengan bagian Pihak Pertama. - Barat dengan bagian Pihak Kedua (objek perkara). - Timur dengan tanah sawah Adam yang telah dijual. Pasal 4 : Bahwa untuk pelaksanaan pembagian tersebut para pihak telah sepakat secara bersama-sama, melalui kuasa hukum masing-masing untuk memohon pemisahan/pembagian atas objek perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, melalui pihak Tergugat B (Kantor Pertanahan Kota Pariaman) dengan dasar akta perdamaian ini, dan begitu pula terhadap, tanah sawah yang berada di sebelah Timur objek perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, para pihak telah sepakat untuk menunjuk kuasa hukum masing-masing secara bersama-sama untuk memohonkan sertifikat hal milik sesuai bagian masing-masing
12
pihak melalui kantor Pertanahan Kota Pariaman (Tergugat B) dengan dasar akta perdamaian ini. Pasal 5 : Bahwa biaya yang timbul akibat perdamaian ini, seperti biaya pemecahan/pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 186, Surat Ukur No. 15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, untuk pembagian pihak pertama, ditanggung oleh pihak kedua dan biaya permohonan sertifikat hak milik atas sawah yang dikuasai oleh pihak pertama yaitu sebelah Timur dari objek perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, untuk masing-masing bagian pihak ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama. Pasal 6 : Bahwa pihak pertama tidak akan mengganggu-gugat bahagian pihak kedua, apabila pihak kedua ingin untuk menjualnya, menggadaikannya dan atau menjadikan anggunan utang pihak kedua dan begitu pula sebaliknya. Pasal 7 : Bahwa perdamaian ini dibuat dengan cara kekeluargaan dan tanpa ada paksaan dari pihak lainnya, semoga dapat menjadi pedoman bagi yang berkepentingan. Setelah Majelis Hakim memperhatikan surat perdamaian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perdata No.11/PDT.G/2008/PN.PRM dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut untuk mengakhiri perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN dengan jalan damai adalah beralasan untuk dikabulkan.
Kesimpulan Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman terhadap perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, dapat diambil kesimpulan pembahasan skripsi ini diantaranya : 1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdamaian dalam perkara perdata No.11/PDT.G/2008/PN.PRM sebagai berikut : a. Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat A.1, 2) telah setuju bahwa objek perkara No.11/PDT.G/2008/PN.PRM dibagi menjadi dua bagian sama besar melalui pemisahan Sertifikat Hak Milik No.186, Surat Ukur No.15/Kp Gadang/2006 tanggal 30 Juli 2007, Luas 1.720 M2, atas nama Pihak Kedua (Syafrizal, cs). b. Untuk pelaksanaan pembagian tersebut para pihak yang berperkara telah sepakat secara bersama-sama, melalui kuasa hukum masing-masing untuk memohon pemisahan/pembagian atas objek perkara perdata No.11/PDT.G/2008/PN.PRM melalui pihak Tergugat B (Kantor Pertanahan Kota Pariaman) dengan dasar akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, dan begitu pula terhadap tanah sawah yang berada di sebelah Timur objek perkara perdata No.11/PDT.G/2008/PN.PRM, para pihak telah sepakat untuk menunjuk kuasa hukum masing-masing secara bersama-sama
13
untuk memohonkan sertifikat hak milik sesuai bagian masing-masing melalui pihak Tergugat B (Kantor Pertanahan Kota Pariaman) dengan dasar akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak. 2. Bagaimana proses terjadinya perdamaian antara pihak dalam perkara perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN, antara lain : Pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2008, para pihak menyatakan telah berdamai dan menyerahkan Surat Perdamaian tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Juni 2008, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah adanya Surat Perdamaian tersebut maka permohonan kedua belah pihak tersebut untuk mengakhiri perkara perdata No. 11/PDT.G/2008/PN.PMN dengan jalan damai adalah beralasan untuk dikabulkan, dan kemudian Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : MENGADILI Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian bersama yang telah disepakati. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.619.000,- (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng.
14
DAFTAR PUSTAKA A.
B.
C.
Buku D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, 2011, Bandung, hlm. 5. Khudzaifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, UMS Press, 2004, Surakarta. Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008. M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung. Nurnaningsih Amriani, Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm. 20. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pt. Fikahati Aneska, 2002, Jakarta. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm. 5. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, 1997, Bandung. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta. Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet.3, Sinar Grafika, 2006, Jakarta. Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik. Sinar Grafika, 2011, Jakarta. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, cet.X, 1999, Bandung. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1994 Jogyakarta. Takdir Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Raja Grafindo Persada, 2010 Jakarta. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan HIR/RBg. PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sumber lain http://www.hukum.blogspot.com/2014/02/pengertian-perkara-perdata, Sabtu 22 Februari 2014. http://pwppamungkas.wordpress.com./2010/04/16, Jum’at, 16 April 2010. http://www.shnplaw.com/article.=Penyelesaian_Sengketa_Perdata_Melalui_ Mediasi, Rabu, 16 Oktober 2013.
15
