PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU TAHUN 2015 JL. BETOAMBARI NO. 57 KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU TAHUN 2015

JL. BETOAMBARI NO. 57 KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA TELP/FAX. (0402) 2824569 Website: www.pn-bau-bau.go.id CTS/SIPP: www.sipp.pn-bau-bau.go.id Email: [email protected]

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-NYA, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan mengemban tugas didunia peradilan dan kita masih dipercaya unutk terus memperbaharui dan melanjutkan program-program Mahkamah Agung RI, demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya peradilan yang agung. Laporan Tahunan ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Laporan Tahunan ini menjadi tolak ukur dari pelaksanaan tugas tersebut, semoga dengan laporan ini menjadi tolak ukur dari pelaksanaan tugas tersebut dan juga dapat dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Klas IB Baubau pada tahun berikutnya.

Bau-Bau,

Januari 2016 Ketua, TTD

H. SLAMET RIADI, SH., MH. NIP. 19670421 199212 1 001

2 Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan financial serta kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.


Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian

yang berada dibawah

berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Pengadilan Negeri Klas IB Bau-Bau, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Baubau mempunyai tujuan sebagai berikut : 1.

Menegakkan Hukum dan Keadilan.

2.

Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Setiap Orang.

B.

VISI DAN MISI

1.

Visi Pengadilan Negeri Klas IB Bau-Bau, yaitu: 

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.



Menjalankan

Kekuasaan

Kehakiman

Yang

Merdeka

Untuk

Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan. 2.

Misi Pengadilan Negeri Bau-Bau yaitu : 

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.



Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.


C.



Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi Badan Peradilan



Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Badan Peradilan.

RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tujuan tertentu. Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan.

Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis

besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah. Tahapan Perencanaan mencakup: 1.

Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.

2.

Kebutuhan untuk dokumentasi dan realisasi pelayanan peradilan.

3.

Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.

4.

Rekaman (Arsip) yang diperlukan untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan pelayanan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bau-Bau ini didorong oleh Visi dan Misi yang jelas dan serangkaian tujuan, nilai-nilai utama dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau juga mencakup meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijkan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan tinjauan manajemen dimana Pimpinan secara langsung menetapkan


dan menerapkan tindakan perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuain, dengan tujuan untuk mencegah terulang kembali ketidaksesuain yang sama.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pembentukan SOP (Standard Operation Procedure) pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memuat petunjuk dasar pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

1. ESELON II :  KETUA PENGADILAN NEGERI

tugas pokok dan

fungsinya adalah :

Peminpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai WK

Pengadilan serta

mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau.

2. ESELON III

PANITERA/SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam

merencanakan dan melaksanakan

pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi

umum dan

administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan


dan Kesekretariatan

dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka

pendek.

3. ESELON IV

a. ESELON IV.a  WAKIL PANITERA Panitera

dalam

tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu melaksanakan

tugas-tugas

Kepaniteraan

dan

bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II meja, III. Mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.  WAKIL SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan

bertanggung

jawab

sebagi

pejabat

pembuat

komitmen/penanggugjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Panitera /Sekretaris.

b. ESELON IV.b  PANITERA MUDA PIDANA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian Pidana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.


 PANITERA MUDA PERDATA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian perdata serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/

bertanggungjawab kepada Wakil

Panitera.  PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/

bertanggungjawab kepada Wakil

Panitera.  KASUB BAGIAN

UMUM

tugas

pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/

bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.  KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab

kepada Wakil Sekretaris.  KASUB BAGIAN KEUANGAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. bag keuangan

serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.


4. FUNGSIONAL  PANITERA PENGGANTI Mendampingi dan membantu

tugas pokok dan fungsinya adalah Majelis Hakim,

:

mengikuti sidang

pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Pidana dan Perdata serta bertanggung jawab kepada Panitera /sekretaris.  JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris melalui Wakil Panitera.

5. STAF  Administrasi Umum Melaksanakan kegiatan administrasi persuratan yang berhubungan dengan surat masuk maupun surat keluar, serta memelihara dan mengatur Cap Dinas dan Kop Surat  Administrasi Perlengkapan Melaksanakan kegiatan administrasi perlengkapan yang berhubungan dengan pembuatan penggandaan barang-barang dan alat-alat keperluan kantor,mengurus, memelihara barang-barang milik negara serta mengajukan usul penghapusan, perlengkapan kantor.  Administrasi Perencanaan Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan ATK dan keperluan rumah tangga lainnya.


 Perpustakaan Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pencatat administrasi kepustakaan, serta menyediakan literature-literatur yang diperlukan dan dapat digunakan bagi yang memerlukan.  Pemeliharaan sarana dan Prasarana Sejauh ini kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam lingkup sub bagian umum telah terlaksana dengan baik.  Kegiatan, Kenyamanan, dan Kebersihan Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pengamanan yang dilaksanakan oleh tenaga honor.  Pengelolah Berkas Perkara Menerima, mendaftarkan, membuatkan formulir penetapan, dan mencatat pembagian perkara yang masuk dan juga menginput ke dalam aplikasi CTS/SIPP.  Pengadministrasi Laporan Perkara Menerima perkara yang melakukan tahap upaya hukum dan membuat aktaakta yang berhubungan dengan upaya hukum.  Pengadministrasi Keuangan Mengelola tugas yang berhubungan dengan tugas keuangan  Pengadministrasi Kepegawaian Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan tugas kepegawaian seperti, membuat surat melaksanakan tugas, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), mengelola Aplikasi Kepegawaian dan tugas administrasi lainnya.  Pengelola Data IT Melakukan maintenance apabila terjadi masalah jaringan IT dan juga melakukan pembaharuan data di website maupun aplikasi CTS/SIPP.


B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasub. Bag. Umum, Kasub. Bag. Kepegawaian, Kasub. Bag. Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. ESELON II  KETUA PENGADILAN NEGERI 1. Menetapkan rencana kerja tahunan 2. Melaksanakan pembinaan kepegawaian. 3. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. 4. Menerima dan Mendisposisi berka perkara. 5. Menugaskan Hakim pengawas bidang / Wasmat 6. Memimpin pelaksanaan eksekusi. 7. Menerima dan memeriksa perkara 8. Memutus perkara 9. Melaksanakan Aanmaning dan melaksanakan pemerikasaan keuangan perkara  WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI 1. Menerima dan menetapkan berkas perkara 2. Menetapkan hari sidang 3. Memutus perkara 4. Menandatangani penetapan dan perpanjangan penahanan.


5. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. 6. Melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan.

2. ESELON III  PANITERA/SEKRETARIS 1. Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat 2. Menandatangani Penetapan penunjukan Panitera pengganti 3. Menandatangani turunan putusan 4. Mengelola keuangan perkara 5. Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan 6. Menandatangani laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan 7. Melaksanakan konsultasi ke PT dan MA 8. Mengelola Anggaran 9. Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan 10. Menandatangani Surat Kuasa dari Penasehat Hukum dan Kuasa Insidentil 11. Menandatangani salinan perpanjangan Penahanan 12. Melegalisir Fotocopy bukti surat perkara 13. Melegalisir Fotocopy perkara banding dan kasasi 14. Melaksanakan Eksekusi

3. ESELON IV

a. ESELON IV.a  WAKIL SEKRETARIS 1. Membuat dan menyusun rencana kerja 2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan


3. Melaksanakan pegawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan 4. Menyusun Laporan-laporan 5. Melaksanakan koordinasi ke PT dan Mahkamah agung

b. ESELON IV.b  PANITERA MUDA PERDATA, PIDANA DAN HUKUM 1. Menerima Pendaftaran Perkara 2. Menerima dan Melaksanakan Surat surat masuk 3. Menerima berkas perkara 4. Membuat Penetapan-penetapan Perkara 5. Membuat Berita acara sidang 6. Pengetikan Putusan 7. Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) 8. Minutasi Perkara  KEPALA SUB. BAGIAN UMUM 1. Membuat rancangan program kerja urusan umum 2. Melaksanakan Rekonsiliasi BMN Semester dengan KPKNL 3. Melakukan segala urusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga kantor barang-barang inventaris 4. Membuat laporan urusan umum 5. Mengadakan pengawasan terhadap tugas bawahan  KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN 1. Meneliti Surat-surat Masuk 2. Mengoreksi Konsep Surat 3. Menyiapkan Bahan Laporan 4. Menyiapkan Bahan-bahan RapaT. 5. Melakukan penyiapan bahan usul kenaikan pangkat dan Pensiun 14 Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

6. Mengelola Aplikasi kepegawaian 7. Melakukan Penyiapan bahan usul kenaikan Gaji Berkala  KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN 1. Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran 2. Menandatangani Surat Perintah Membayar 3. Menyusun bahan RKAKL dan data Pendukung 4. Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN 5. Membuat laporan-laporan 6. Meneliti surat-surat masuK. 7. Mengelola Aplikasi Keuangan

4. FUNGSIONAL  PANITERA PENGGANTI 1. Membuat penetapan-penatepan perkara 2. Membuat berita acara sidang 3. Pengetikan putusan 4. Minutasi perkara 5. Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)  JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1. Melaksanakan pemanggilan para pihak 2. Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak 3. Membuat berita acara aanmaning 4. Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi


5. STAF  Pengadministrasi Hukum 1. Menyiapkan arsip perkara elektronik dan manual 2. Mebuat konsep surat dan pengarsipan 3. Menginput data SIPP/CTS 4. Menyiapkan pengesahan AKTA 5. Membuat laporan meja pengaduan 6. Mencatat agenda laporan meja pengaduan 7. Menerima berkas yang telah diminutasi 8. Membuat laporan bulanan perkara.  Pengadministrasi Pidana 1. Mencatat pendaftaran perkara 2. Mencatat register-register kepaniteraan Pidana. 3. Mengetik laporan bulanan 4. Menginput data CTS pendaftaran, penetapan hari sidang pertama dan penahanan 5. Mengetik konsep surat penetapan 6. Mengelola berkas perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.  Pengadministrasi Perdata 1. Mencatat penetapan hari sidang pertama 2. Mendaftar surat kuasa 3. Menerima panjar biaya perkara 4. Mengisi jurnal keuangan perkara


5. Mengelola aplikasi CTS pendaftaran, penetapan hari sidang pertama dan jurnal keuangan 6. Mengelola berkas perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. 7. Mengisi register-register kepaniteraan perdata  Pengadministrasi Kepegawaian. 1. Mengetik konsep surat 2. Membuat dokumen pelatikan 3. Mebuat rekapitulasi daftar hadir, daftar nominatif, DUK dan Bezzeting. 4. Menginput data aplikasi kepegawaian SIKEP, SAPK-BKN dan KOMDANAS 5. Mengumpulkan berkas usulan kenaikan pangkat dan pensiun 6. Mengumpulkan bahan-bahan rapat 7. Menyiapkan bahan laporan 8. Melaksanakan peremajaan data kepegawaian 9. Mengumpulkan berkas usulan kenaikan gaji berkala.  Pengadministrasi Umum 1. Menerima Surat-Surat Masuk 2. Menyampaikan Surat Masuk ke unit pengelola 3. Mengagenda dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 4. Mengelola aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan 5. Membuat daftar barang ruangan, laporan SIMAK BMN, SAKPA dan Laporan persediaan barang 6. Melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN, SAKPA dan rekonsiliasi ke KPKNL. 7. Mendaftar dan membuat usul penghapusan barang.


8. Membuat laporan permintaan barang 9. Mengetik laporan bulanan  Pengadminitrasi keuangan 1. Mengelola rekening,menerima dan menyimpan dan membukukan uang. 2. Memungut dan menyetorkan penerimaan negara 3. Membuat laporan realisasi manual dan penyerapan anggaran 4. Membuat LPJ Bendahara pengeluaran 5. Menandatangani daftar pengajuan remunerasi 6. Menandatangani SPT 7. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-KL  Pengelola Data IT dan Pengadministrasi Umum 1. Membuat laporan-laporan (LAKIP, LAPTAH, RENSTRA) 2. Mengelola Aplikasi Direktori Putusan 3. Mengelola aplikasi SIPP/CTS 4. Mengelola Website Kantor 5. Membuat Laporan CTS/SIPP


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAU-BAU K E T U A H. SLAMET RIADI, SH., MH.

HAKIM 1 . Rudie, SH., MH. 2. Hairuddin Tomu, SH. 3. Lutfi Alzagladi, SH.

HAKIM

WAKIL KETUA SUGIYO MULYOTO, SH., MH.

4. M.A.H. Pasaribu, SH. 5. Muhajir, SH.

PANITERA / SEKRETARIS DRS. H. L.M. SUDISMAN.SH, MH.

Wakil Panitera -

Panitera Muda Pidana La Ali, SH.

Wakil Sekretaris Dra. Murni Sukmawati Dj

Panitera Muda Perdata Hadjar Wahab

Panitera Muda Hukum

Kasub Bag Kepegawaian Hj.Kamariah Zain

Hasanuddin, SH.

Kasub Bag Keuangan Achmad akbar, SE.

Kasub Bag Umum Andi Basri, SH.

Jurusita Panitera Pengganti

2.

1. La Ode Muh. Suryadi 2. Sahidu, SH. 3. Andi Ilyas Anwar, SH. 4. Zulfikar, SH. 5. Wd. Nurhardianti, SH. 6. Lisnina, SH. 7. Andi Wirdawati, SH.

Suwariono

Jurusita Pengganti 1.

Rusdi

Staf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sosiati Hindra Jayadi, S.Kom. Hanila, SE. Waode Yusran, SH. Ika Sartini, Amd. Kom. Ismail, Amd. Kom. Ahmad Jumadil Sujoko Waode Dewi Satria


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan

mutu Keterampilan, kinerja dan

profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Pada saat Tahun 2015 kekuatan

personil pegawai Pengadilan Negeri Bau-Bau

berjumlah 34 orang yang terdiri dari Hakim berjumlah 7 orang, Pejabat Fungsional 11 orang, Pejabat Stuktural 4 orang, Jurusita 1 orang, Jurusita Pengganti 1 orang, dan Staf 10 orang. Kekuatan personil ini sangat berperan dalam berjalannya roda peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Bau-Bau.  Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

a. Hakim Hakim Pada Pengadilan Negeri Bau-Bau saat ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari Hakim Golongan IV dan Golongan III antara lain : No

N a m a / NIP

1

2

1.

H SLAMET RIADI,SH.MH. 19670421 199212 1 001

2.

SUGIYO MULYOTO,SH.MH. 19601022 199212 1 001

3.

R U D I E ,SH.MH. 19780525 200312 1 001

Pangkat

Jabatan

Pendidikan

Golongan

TMT

Jabatan

TMT

3

4

5

6

7

12-08-2015

S.2

03-09-2015

S.2

20-12-2006

S.2

Pembina (IV/b) Pembina (IV/b) Penata (III/c)

01-04-2012

01-04-2013

01-04-2013

Ketua/ Hakim Wakil/ Hakim Hakim


4.

HAIRUDIN TOMU,SH. 19770616 200502 1 001

5.

LUTFI ALZAGLADI,SH. 19700921 200502 1 001

6.

M.A.H PASARIBU,SH. 19720419 200604 1 002

7.

MUHAJIR,SH 19811008 200704 1 001

Penata (III/c)

01-04-2013

Hakim

04-04-2008

S.I

Penata (III/c)

01-04-2014

Hakim

29-04-2008

S.I

Penata (III/c)

01-04-2013

Hakim

01-06-2009

S.I

Penata (III/c)

01-04-2015

Hakim

19-07-2010

S.I

b. Data Panitera Dan Jurusita No

N a m a / NIP

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Drs L.M SUDISMAN,SH.MH. 19641007198503 1 003

HADJAR WAHAB 19600512 198203 2 005

Pangkat TMT

Jabatan

TMT

3

4

5

6

7

01-04-2009

Panitera

06-01-2016

S.2

26-01-2012

SMA

31-10-2013

S.I

14-06-2004

S1

15-07-2000

S.I

30-05-2013

S.I

24-09-2014

S.I

11-06-2015

S.I

Pembina (IV/a)

Panitera Penata (III/c)

19600413 198503 1 002

(III/d)

LM SURYADI,SH. 19690613 199003 1 003 WAODE NURHARDIANTI,SH 19830407 200212 2 001 ANDI ILYAS ANWAR ,SH.

01-04-2006

Muda Perdata

Penata

19661231 198903 1 026

Pendidikan

Golongan

HASANUDIN,SH.

LA ALI,SH.

Jabatan

Penata Muda (III/b) Penata Muda (III/b) Penata Muda (III/a) Penata Muda

19791231 200904 1 006

(III/b)

S A H I D U ,SH.

Penata

Panitera 01-04-2013

Muda Hukum

01-04-2007

01-04-2006

01-04-2012

01-04-2013 01-04-2015

Panitera Muda Pidana Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera


19681231 199403 1 034 9.

10. 11.

LISNINA,SH.

(III/c) Penata Muda

19850305 200604 2 002 ZULFIKAR,SH.

Penata Muda

13.

SUWARIONO

Penata Muda

01-04-2013

(III/a) Penata Muda

19611231 198603 1 033 RUSDI

01-04-2015

(III/b)

19831009 200212 2 001 12.

01-04-2014

(III/a)

19840414 201101 1 019 ANDI WIRDA WATI BASRI,SH

Pengganti

01-04-2007

(III/b) Penata Muda

19641119 199303 1 001

01-04-2006

(III/a)

Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita

Jurusita Pengganti

11-06-2015

S.I

11-11-2015

S.I

11-11-2015

S.I

30-09-2000

SMEA

01-11-2010

SMA

 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Data Pejabat Struktural No

1 1

N a m a / NIP

2

Pangkat

Jabatan

Pendidikan

Golongan

TMT

Jabatan

TMT

3

4

5

6

7

01-10-2005

Sekretaris

23-12-2015

S.I

23-12-2015

S.I

23-12-2015

SMA

23-12-2015

S.I

Dra Murni sukmawati DJ

Penata TK I

19650929 198503 2 005

(III/d)

Sub Bagian 2.

H Andi Basri,SH. 19600207 198203 1 002

Penata TK I (III/d)

01-10-2005

Perencanaan, IT dan Pelaporan

HJ Kamariah Zain 3.

19641210 198903 2 012

Sub Bagian Penata Muda (III/b)

01-04-2013

Tata Laksana, Kepegawaian dan Organisasi

4.

ACHMAD AKBAR,SE

Penata Muda

19761202 200912 1 001

(III/b)

Sub Bagian 01-04-2013

Umum dan Keuangan


b. Data Pegawai/Karyawan No 1 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pangkat

N a m a / NIP 2

Golongan

TMT

3

4

SOSIATI

Penata TK I

19670312 199203 2 002

Muda (III/b)

HINDRA JAYADI,S Kom.

Penata TK I

19840109 201101 1 009

Muda (III/b)

HANILA,SE.

Penata TK I

19840714201101 2 015

Muda (III/b)

WAODE YUSRAN,SH.

Penata Muda

19711227 201408 2 002

(III/a)

IKA SARTINI A,Md.kom 19870321 201101 2 024 ISMAIL ,A,Md.kom 19870121 201503 1 004 SUJOKO 19720405 201408 1 001 JUMADIL 19750911 201408 1 001 AHMAD 19841208 201408 1 004 WAODE DEWI SATRIA 19841208 201408 1 004

Pengatur TK I ( II/d ) Pengatur TK I ( II/c ) Pengatur Muda ( II/a ) Pengatur Muda ( II/a ) Pengatur Muda ( II/a ) Pengatur Muda ( II/a )

01-04-2012

01-04-2015

01-04-2015

01 -08-2014

Staf Unit

Pendidikan

5

6

Staf Sub Bagian Umum dan

SMA

Keuangan Staf Sub Bagian Keuangan/

SI

Bendahara Staf Sub Bagian Umum dan

SI

Keuangan

SI

Staf Kepaniteraan Pidana Staf Sub Bagian

01-04-2015

D III

Perencanaan, IT dan Pelaporan

01-03-2015

01-08-2014

Staf Sub Bagian Umum dan

D III

Keuangan Staf Kepaniteraan Hukum

SMA

Staf Sub Bagian Tata 01-08-2014

Laksana, Organisasi dan

SMA

Kepegawaian. 01-08-2014

Staf Kepaniteraan Pidana

SMA

01-08-2014

Staf Kepaniteraan Perdata

SMA


2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan Mutu Keterampilan, Kinerja dan Profesional Tenaga Teknis Peradilan dibutuhkan Sumber Daya yang berkualitas. Kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Baubau berjumlah 34 orang. Beban kerja yang dihadapi dalam tahun 2015 semakin meningkat sehingga kekurangan tenaga pegawai oleh sebab itu perlu ada penambahan pada bidang administrasi.

3. Mutasi

No.

Nama / NIP EDWARD T.H SIMARMATA

1.

,SH.LLM.MTL 19690502 199803 1 007

2.

3.

4.

5.

Pangkat Gol. Pembina ( VI/b )

ARY WAHYU

Penata

IRAWAN,SH.MH

TK I

19790126 200112 1 003 RIO DESTRADO,SH. 19771211 200212 1 004

MUSWANDAR,SH.MH. 19770717 200212 1 005

ZULFIKAR SIREGAR,SH.MH 19770915 200212 1 005

TMT

Jabatan Lama Ketua

01-04-2014

Pengadilan Negeri Baubau

Tgl. Mutasi

Baru Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

Hakim

Wakil Ketua

Pengadilan

Pengadilan Negeri

(III/d)

Negeri Baubau

Rotendao

Penata

Hakim

Hakim

Pengadilan

Pengadilan Negeri

(III/d)

Negeri Baubau

Cibinong

Penata

Hakim

Hakim Pengadilan

Pengadilan

Negeri

(III/d)

Negeri Baubau

Banyuwangi

Penata

Hakim

TK I

TK I

TK I (III/d)

01-04-2014

01-04-2015

01-04-2015

01-04-2015

Pengadilan Negeri Baubau

09-06-2015

22-12-2014

09-06-2015

09-06-2015

Hakim Pengadilan Negeri Sleman

09-06-2015


4. Promosi

No. 1.

2.

3.

4.

Nama / NIP

Pangkat Gol.

S A H I D U ,SH

Penata

19681231 199403 1 034

(III/c)

LISNINA,SH. 19850305 200604 2 002

ZULFIKAR,SH. 19840414 201101 1 019

ANDI WIRDAWATI,SH. 19831009 200212 2 001

Jabatan

TMT

Lama

01-04-2015

Juru Sita

Penata

Staf 01-04-2014

Muda

Kepaniteraan

(III/a)

Perdata

Penata

Staf 01-04-2015

Muda

Kepaniteraan

(III/b)

Pidana

Penata

Staf 01-04-2013

Muda (III/a)

Kepaniteraan Hukum

Tgl. Mutasi

Baru Panitera

11-06-2015

Pengganti Panitera

11-06-2015

Pengganti

Panitera

11-11-2015

Pengganti

Panitera

11-11-2015

Pengganti

5. Pensiun

-------------- N I H I L -------------


B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

Pidana

No.

Jenis

Sisa

Masuk

Putus

Sisa

2014

2015

2015

2015

1.

Pidana Biasa

59

312

319

52

2.

Pidana Anak

0

18

18

0

3.

Pidana Cepat/Tipiring

0

7

7

0

4.

Tilang /Lalu Lintas

0

8.811

8.811

0

5.

Banding (Biasa dan Anak)

1

10

8

3

6.

Kasasi

2

14

5

11

7.

Peninjauan Kembali

0

0

0

0

Perdata

No.

Jenis

Sisa

Masuk

Cabut

Gugur

Dilaksanakan

2014

2015

2015

2015

2015

Yang Dikirim 2015

Sisa/ Putus

Belum

2015

Terkirim 2015

1.

Perdata Gugatan

11

33

5

0

0

0

20

19

2.

Perdata Permohonan

0

65

0

2

0

0

60

3

3.

Banding

7

14

0

0

0

19

10

2

4.

Kasasi

2

13

1

0

0

11

3

3

3

2

0

1

0

4

1

0

2

5

0

0

2

0

0

5

5. 6.

Peninjauan Kembali Eksekusi


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Pidana Biasa

Perdata Gugatan Rasio

No

Susunan Majelis

Rasio

Perkara

Perkara

Penanganan

Perkara

Perkara

Penanganan

Masuk 2015

Putus 2015

Perkara

Masuk 2015

Putus 2015

Perkara

2015

2015

KTM : Rio Destrado, SH. 1

Zulfikar Siregar, SH.,MH.

37

37

100%

1

1

100%

28

27

96.4%

1

1

100%

21

20

95.2%

1

1

100%

59

61

105.1%

16

6

37.5%

45

45

102.2%

3

0

0%

18

18

100%

1

0

0%

1

1

100%

0

0

0

4

4

100%

0

0

0

5

5

100%

0

0

0

3

3

100%

0

0

0

6

1

16.66%

0

0

0

2

0

0%

0

0

0

Muswandar, SH.,MH. KTM : Muswandar, SH.,MH. 2

Rio Destrado, SH. Zulfikar Siregar, SH.MH. KTM : Zulfikar Siregar,SH.

3

Muswandar, SH.,MH. Rio Destrado, SH. KTM : Rudhie, SH.,MH.

4

Haeruddin Tomu, SH. M.A.H. Pasaribu,SH. KTM : Haeruddin Tomu,SH.

5

M.A.H. Pasaribu,SH. Rudhie, SH.,MH. KTM : M.A.H. Pasaribu,SH.

6

Rudhie, SH.,MH. Haeruddin Tomu, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH

7

Rudie, SH.,MH. M.A.H. Pasaribu, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH

8

Haeruddin Tomu, SH. M.A.H. Pasaribu, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH

9

Rudie, SH.,MH. Haeruddin Tomu, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH.

10

Rudie, SH.,MH. Lutfi Alzagladi, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH.

11

Lutfi Alzagladi,SH. Muhajir, SH.

12

KTM : Slamet Riadi,SH.,MH.

27 Laporan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

Lutfi Alzagladi,SH. M.A.H.Pasaribu, SH. KTM : Slamet Riadi,SH.,MH. 13

M.A.H.Pasaribu, SH.

3

0

0%

0

0

0

5

5

100%

3

1

33.33%

5

3

60%

0

0

0

1

1

100%

1

0

0%

2

2

100%

0

0

0

1

0

0%

0

0

0

21

4

19.04%

0

0

0

4

4

100%

1

0

0%

1

1

100%

0

0

0

33

11

33.33%

1

0

0%

1

1

100%

0

0

0

1

1

100%

0

0

0

5

5

100%

0

0

0

0

0

0%

2

2

100%

Muhajir, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto, SH.,MH. 14

Lutfi Alzagladi, SH. M.A.H. Pasaribu, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto,SH.,MH.

15

Haeruddin Tomu, SH. Lutfi Alzagladi, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto, SH.,MH.

16

Rudhie, SH,MH. Haeruddin Tomu, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto, SH.,MH.

17

Rudhie, SH,MH. Lutfi ALzagladi, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto, SH.,MH.

18

Rudhie, SH,MH. Muhajir, SH. KTM : Sugiyo Mulyoto,SH.,MH.

19

Haeruddin Tomu, SH. M.A.H.Pasaribu, SH. KTM : Rudhie, SH.,MH.

20

Haeruddin Tomu, SH. Lutfi Alzagladi, SH. KTM : Rudhie, SH.,MH.

21

Lutfi Alzagladi, SH. M.A.H. Pasaribu, SH. KTM : Rudhie, SH.,MH.

22

Lutfi Alzagladi, SH. Muhajir, SH. KTM : Rudhie, SH.,MH.

23

Haeruddin Tomu, SH. Muhajir, SH. KTM : Haeruddin Tomu,SH.

24

Lutfi Alzagladi,SH. Muhajir, SH. KTM : Muhajir, SH.

25

Rudhie, SH.,MH. Haeruddin Tomu, SH.

26

KTM : M.A.H. Pasaribu,SH.


Zulfikar Siregar, SH.,MH. Muswandar, SH. KTM : Rio Destrado, SH. Zulfikar Siregar, SH.,MH.

27

0

0

0%

1

1

100%

0

0

0%

1

1

100%

312

260

83.33%

33

14

42.42%

M.A.H. Pasaribu,SH KTM : Zulfikar Siregar, SH. M.A.H. Pasaribu,SH

28

Muswandar, SH.

Jumlah Perkara

Pidana Anak No

Susunan Majelis

Perkara

Perkara

Masuk

Putus

Perdata Permohonan Rasio

Penanganan

Perkara

Perkara

Masuk

Putus

Perkara

Rasio Penanganan Perkara

1

Rio Destrado, SH.

0

0

0

3

3

100%

2

Muswandar, SH.,MH.

3

3

100%

9

9

100%

3

Zulfikar Siregar,SH.

1

1

100%

6

6

100%

4

Rudhie, SH.,MH.

0

0

0

12

12

100%

5

Haeruddin, Tomu,SH.

8

8

100%

7

7

100%

6

M.A.H. Pasaribu, SH.

6

6

100%

17

15

88.23%

7

Slamet Riadi, SH., MH.

0

0

0

0

0

0

8

Sugiyo Mulyoto, SH., MH.

0

0

0

0

0

0

9

Lutfi Alzagladi, SH.

0

0

0

3

3

100%

10

Muhajir, SH.

0

0

0

6

5

83.33%

18

18

100%

63

60

95.23%

Jumlah Perkara

3. Putusan Yang Diajukan Banding No. a

Pidana

Jenis Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat Banding

b

Putusan Pengadilan Tk. I yang

Perdata

Biasa

Anak

Gugatan

Permohonan

4

1

13

0

0

0

1

0


dibatalkan tingkat Banding c

Putusan Pengadilan Tk. I yang 0

tidak dapat diterima tingkat

0

1

0

Banding

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi No. a

Pidana

Jenis

Perdata

Biasa

Anak

Gugatan

Permohonan

0

0

13

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

b

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

c

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

d

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

e

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) No. a

Pidana

Jenis Putusan Pengadilan Tk. I yang

Perdata

Biasa

Anak

Gugatan

Permohonan

0

0

1

0


dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang Dikuatkan Tk. PK b

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dikuatkan Tk. PK c

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

d

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

e

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

f

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

g

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

h

Putusan Pengadilan Tk. I yang


dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK i

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dibatalkan Tk. PK j

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

k

Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

l

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

m

Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

n

Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

o

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

p

Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukun Tetap yang dibatalkan


Tk. Kasasi q

Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang

0

0

0

0

0

0

0

0

tidak dapat diterima Tk. PK r

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK

C. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

a. Sarana dan Prasarana  Tanah (Rumah Dinas) No.

Lokasi Tanah

Luas Tanah

Jl. Balaikota 1

Kelurahan Wale

1.264 M2

Kec. Wolio Kota Kota Baubau Jl. Betoambari 2

Kelurahan Betoambari

4.000 M2

Kec. Murhum Kota Kota Baubau Jl. Jambu Mente 3

Kelurahan. Batulo

740 M2

Kec. Wolio Kota. Kota Baubau Jl. Karya 4

Kelurahan Batulo

659 M2

Kec. Wolio Kota Kota Baubau 5

Jl. Kelapa

623 M2


Kelurahan Wangkanapi Kec. Wolio Kota Kota Baubau Jl. Pahlawan 6

Kelurahan Kadolomoko

570 M2

Kec. Wolio Kota Baubau Jl. Betoambari 8

Kelurahan Bone-bone

661 M2

Kec. Wolio Kota Baubau  Kendaraan

No.

JENIS KENDARAAN

JABATAN/BAGIAN

1

KETUA

2

WAKIL KETUA

3

/NO.POLISI

NOMOR POLISI

KIJANG INOVA HITAM

DT.1019 G

INOVA PUTIH

DT. 1000 G

PANSES

AVANZA HITAM

DT. 1020 G

4

WASEK

YAMAHA YUPITER

DT. 6270 G

5

PANMUD PIDANA

HONDA MEGA PRO

DT. 2257 G

6

PANITRA PENGGANTI

SUZUKI THUNDER

DT. 4108 G

7

KASUB.KEUANAGAN

HONDA MEGA PRO/DT. -

DT 6271 G

8

KASUB.UMUM

HONDA MEGA PRO

DT.2248 G

10

BAG.UMUM

HONDA MEGA PRO.

DT. 2008 G

 Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya) No.

NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

1.

Lemari Penyimpan

14

2.

Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci

2


3.

Mesin Ketik Manual Portable (11-16 Inci)

12

4.

Mesin Hitung Standard Elektronik/Calkulator

10

5.

Mesin fotocopy/Folio

2

6.

Lemari Besi/Metal

5

7.

Lemari Kayu

5

8.

Rak Kayu

2

9.

Rak Besi

28

10.

Rak Kayu

3

11.

Filling Cabinet Besi

1

12.

Brandkas

2

13.

CCTV-Camera Control System

28

14.

Papan Visual/Papan Nama

4

15.

White Board

3

16.

Mesin Absensi

1

17.

Alat Detektor Barang Terlarang

1

18.

Perkakas Kantor Lainnya

3

19.

Meja Kerja Kayu Besi/Metal

38

20.

Meja Kerja Kayu

87

21.

Kursi Kayu

16

22.

Bangku Panjang Kayu

24

23.

Meja Computer

2

24.

Tempat Tidur Kayu

1

25.

Jam Elektronik

12

26

Mesin Pemotong Rumput

2

27.

A.C. Spilit

14

28.

Kipas Angin

10

29.

Cold Room Frezeer

3


30.

Televisi

1

31.

Laudspeaker

1

32.

Sound System

1

33.

Microphone

1

34.

Tiang Bendera

8

35.

Palu Sidang

3

36.

Lambang Instansi

1

37.

Kabel Roll

4

38.

Pesawat telephone

1

39.

Facsmile

2

40.

Internet

1

41.

P.C. Unit

15

42.

Lap Top

9

43.

Printer (Peralatan Personal Komputer)

21

44.

Genset

1

b. Gedung dan Bangunan

No.

NAMA BARANG

JUMLAH

1.

Bangunan Gedung Kantor Permanen

2 Unit

2.

Rumah Negara Gol. II. C. Permanen

8 Unit

Adapun Rincian Gedung bangunan Kantor Tersebut sebagai berikut ; No.

Peruntukan

Lokasi Bangunan

Luas Bangunan

Jl. Balaikota 1

Gedung Kantor Lama

Kelurahan Wale

300 M2

Kec. Wolio Kota Kota


Baubau Jl. Betoambari 2

Gedung Kantor Baru

Kelurahan Betoambari Kec. Murhum Kota Kota

81,91 M2

Baubau

Adapun Rincian Bangunan Rumah Dinas Tersebut sebagai berikut ; No.

1

2

Peruntukan

Rumah Dinas Ketua Pengadilan

Rumah Dinas Wakil ketua Pengadilan

Lokasi Bangunan

Luas Bangunan

Jl. Karya/Jambe Mente Kelurahan. Batulo

100 M2

Kec. Wolio Kota. Kota Baubau Jl. Karya/Kelapa Kelurahan Batulo

70 M2

Kec. Wolio Kota Kota Baubau Jl. Kelapa

3

Rumah dinas Hakim

Kelurahan Wangkanapi

70 M2

Kec. Wolio Kota Kota Baubau Jl. Pahlawan 4

Rumah dinas Hakim


140 M2

Kec. Wolio Kota Baubau Jl. Pahlawan 5

Rumah dinas Hakim


140 M2

Kec. Wolio Kota. Kota Baubau Jl. Betoambari 6

Rumah dinas Hakim

Kelurahan Bone-bone

70 M2

Kec. Wolio Kota Baubau 7

Rumah dinas Hakim

Jl. Betoambari

70 M2


Kelurahan Bone-bone Kec. Wolio Kota Baubau Jl. Betoambari 8

Rumah dinas Hakim

Kelurahan Bone-bone

70 M2

Kec. Wolio Kota. Kota Baubau

c. Irigasi No.

NAMA BARANG

JUMLAH

1.

Bak Penyimpanan/Tower Air Baku

1 Unit

2.

Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)

1 Unit

d. Jaringan No. 1.

NAMA BARANG Jaringan Listrik Lainnya

JUMLAH 1

Unit

e. Aset Lainnya No. 1.

NAMA BARANG Monografi

JUMLAH 3.159

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IB Baubau ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau menerima anggaran Rp. 5,879,205,000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah). Terjadi 38 Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

Revisi Penambahan Pagu Anggaran Belanja Modal pada Belanja Modal Pengadaan Meubelair sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga jumlah Anggaran DIPA seluruhnya pada Tahun 2015 sebesar Rp. 6.079.475.000,- yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan

Rp.

4.868.033.000,-

Rp.

1.050.252.000,-

Rp.

161.191.000,-

Rp.

6.079.475.000,-

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Jumlah

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Perangkat Keras a. Website Alamat Website Pengadilan Negeri Klas IB Baubau : www.pn-bau-bau.go.id Alamat CTS / SIPP Pengadilan Negeri Klas IB Baubau : www.sipp.pn-bau-bau.go.id b. Sarana Informasi  Desk Info  Monitor Jadwal Sidang 2. Perangkat Lunak 1. Server Linux SIPP 2. 24 Buah CCTV 2. Monitor Merk Samsung 3. Keyboard Optick 4. Mouse optik


5. CPU Intel Core 2 Duo 6. CD Room Merk Samsung 7. Ram 4 GB 8. Hardisk 250 GB

F. REGULASI TAHUN 2015

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan a.

Penyusunan Tim Kerja : 

Pimpinan melakukan penunjukkan langsung terhadap pembentukan Tim Kerja, yang didasarkan terhadap kompentensi setiap pegawai.

b.

Dokumen Rencana Kerja 

Dokumen rencana kerja tersusun dalam Manual Sistem Manajemen Mutu.



Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat target-target prioritas yang akan dicapai yaitu : 1. Memastikan Standar Operational Prosedur diterapkan pada masingmasing bagian. 2. Penyelesaian perkara tepat waktu 3. Penyelesaian berita acara persidangan dan minutasi perkara tepat waktu. 4. Pelaksanaan pemanggilan, pemberitahuan, teguran, dan eksekusi putusan secara tepat waktu. 5. Proses penanganan, penerimaan dan pemberkasan berkas tepat waktu. 6. Proses pengiriman berkas upaya hukum tepat waktu


7. Pemuktakhiran akses informasi perkara 8. Penyelesaian laporam perkara tepat waktu 9. Pengelolaan arsip perkara sesuai dengan kalisifikasi perkara. 10. Pencapaian realisasi anggaran dan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA) 11. Laporan Kinerja Keuangan 12. Pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian. 13. Peningkatan sumber daya manusia 14. Pengelolaan surat menyurat tepat waktu 15. Terselenggaranya

pengelolaan

dan

pengendalian

terhadap

inventarisasi barang milik negara. 

Mekanisme atau media yang digunakan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu melalui pengisian kuisioner bagi para masyarakat.

c.

Pemantauan dan Evaluasi 

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja.



Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui metode Audit Internal pada Setiap Sub Bagian dan juga adanya Pengawasan dari Pengadilan Tinggi.



Hasil monitoring dan Evaluasi ditindaklanjuti dengan cara menetapkan penanggungjawab/pimpinan kerja yang terkait, untuk melakukan penanganan terhadap terhadap hasil monitoring apabila terdapat Ketidaksesuaian.

2. Perundang-Undangan Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. c. Keputusan

KMA

R.I

No.

032/KMA/SK/IV/2006

Tentang

Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. e. Keputusan KMA R.I No. 137/KMA/SK/X/2012 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaa tigas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian

Peradilan,

Administrasi

Perencanaan,

Administrasi

Tata

Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanaan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Umum Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi Desember minggu keempat tepatnya pada 23 Desember 2015 telah dilakukan pelantikan Pejabat Struktural yang terdiri dari, Sekretaris, Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub. Bagian Tata Laksana, Organisasi dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan. Pemisahan ini merupakan bagian Pemisahan dari Panitera dan Sekretaris dan yang terkandung didalam PERMA NO. 7 Tahun 2015.

4. Penataan Tata Laksana a.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama Prosedur Operasional tetap mengacu pada Interaksi Proses yang terdapat didalam Dokumen Rencana Kerja Manual Sistem Manajemen Mutu


Pengadilan Negeri Baubau yang telah diterapkan dan juga telah dilakukan Evaluasi kerja. b.

E-Office 

Sistem Pengukuran Kinerja menggunakan metode pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)



Sistem Kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.



Sistem Pelayanan dan Informasi Publik yang bisa diakses melalui website dan Desk Info.

c.

Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik telah diterapkan, yang bisa diakses melalui Website Pengadilan Negeri Baubau, Desk Info dan Monitor Jadwal Sidang.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) a.

Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Kebutuhan pegawai pada tahun 2015 telah terpenuhi dengan adanya pengangkatan Tenaga Honorer K2 sebanyak 5 (Lima) orang dan 1 (Satu) orang dari Penerimaan CPNS Umum Mahkamah Agung RI. Penempatan bagi setiap pegawai dibagi berdasarkan Kompetensi, rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan pada setiap sub bagian. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap pegawai yang berada pada sub bagian tertentu apabila beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai tidak sesuai.

b.

Pola Mutasi Internal Pimpinan menetapkan kebijakan mutasi internal berdasarkan kompetensi setiap pegawai yang mencakup pendidikan, keahlian, pengalaman dan pelatihan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala apabila beban kerja dan jumlah kebutuhan pegawai tidak sesuai.


c.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompentensi. Pada tahun 2015 terdapat 4 pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Badan Diklat Mahkamah Agung RI yang diikuti oleh Hakim dan Panitera Pengganti, 5 Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan dan beberapa panggilan Diklat dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi.

d.

Penetapan Kinerja Individu 

Setiap pegawai memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap sub bagian guna penilaian kinerja.



Pengukuran kinerja setiap pegawai dilakukan oleh atasan pada setiap sub bagian.



Pengukuran kinerja pegawai dilakukan setiap akhir tahun.



Hasil penilaian kerja tiap pegawai dihasilkan dari kinerja yang telah dilakukan /diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan hingga akhir tahun.

e.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. Pada tahun 2015 sebanyak 2 orang pegawai dikenai Hukum Disiplin dari Pengadilan Tinggi.

f.

Sistem Infomasi Kepegawaian Pembaharuan data pegawai kedalam Sistem aplikasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dilakukan secara berkala apabila terdapat kekurangan data pada setiap pegawai.

6. Penguatan Akuntabilitas a.

Keterlibatan Pimpinan 

Pimpinan memastikan bahwa perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan,

untuk

memenuhi

persyaratan

peraturan

perundang/undangan.




Pimpinan memastikan bahwa Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila ada perubahan akan direncanakan dan diterapkan.



Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui Komunikasi Internal untuk mengkomunikasikan kebijakan dan target-target yang ingin dicapai, peraturan perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari para pencari keadilan, serta kinerja sistem manajemen mutu dalam institusi yang dilaksanakan melalui rapat berkala, papan pengumuman, sarana komunikasi dan memo (Catatan).

b.

Pengelolaan Akuntabilitas kinerja Dokumen Perencanaan Kinerja telah terangkum dalam Laporan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Laporan kinerja Akuntabilitas Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

7. Penguatan Pengawasan a.

Audit Internal. Audit Internal dilakukan dengan tujuan : 

Meninjau konsistensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.



Menjamin dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem manajemen mutu.

Audit Internal dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau lebih. b.

Hakim Pengawas Bidang.

c.

Pengawasan Pengadilan Tinggi, yang dilakukan persemester tiap tahun.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a.

Standar Pelayanan


Pengadilan Negeri Baubau menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasaan para pencari keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran. b.

Budaya Pelayanan Prima Pengadilan Negeri Baubau menyediakan sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung dan juga

c.

Penilaian Kepuasaan Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Baubau telah melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasaan para pencari keadilan, melalui pengisian kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.


BAB IV PENGAWASAN

A.

INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : 1.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : a.

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c.

Mencegah

terjadinya

penyimpangan

administrasi,

dan

ketidakefisien

penyelenggaraan peradilan. d.

Menilai kinerja.


Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Kemudian mengenai fungsi pengawasan meliputi : 1.

Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah. Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1.

Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

2.

Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

B.

EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri Klas IB BauBau, ada empat point penting yang harus diperhatikan yaitu : 1. Audit Internal dilaksanakan minimal 1(satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun oleh personel atau pegawai yang mampu menjalankan tugas sebagai Lead Auditor dan Auditor, yang memiliki tujuan sebagai berikut: a. Meninjau konsitensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.


b. Menjami dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem manajemen mutu. 2. Pengawasan rutin/regular setiap bidang oleh Hakim Pengawas dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan

tugas

pokok

dilingkungan

kesekretariatan

yang

mencakup;

administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya. c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik. 1. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi : a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin. b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca. 2. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap : a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan. b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, c. Kinerja lembaga peradilan. d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Baubau pada Tahun 2015 tetap melanjutkan programprogra yang telah berlangsung pada Tahun 2014 dimana Mahkamah Agung RI mulai giat menggalakkan teknologi informasi disegala bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan. Program Mahkamah Agung RI antara lain E-Document, E-litigation, CTS/SIPP, Simak, Desk Info dan Sistem Administrasi Keuangan, memacu pengadilan Negeri Klas IB baubau unutk mengikuti semua perubahan-perubahan tersebut sehingga tidak ketinggalan dengan Pengadilan-Pengadilan yang lain, sehingga pada Tahun ini Pengadilan Negeri Baubau mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manejemen Mutu. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang dituangkan dalam laporan tahunan 2015. Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada Pengadilan Negeri Klas IB Baubau terutama untuk mendukung IT diperlukan infrastruktur yang berbasis teknologi dan SDM yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas lebih.


B.

REKOMENDASI

Di mohon kiranya : 1.

Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT).

2.

Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.

3.

Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana.


LAMPIRAN


K E T U A STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAU-BAU PERMA No. 7 Tahun 2015

H. SLAMET RIADI, SH., MH.

HAKIM

SUGIYO MULYOTO, SH., MH.

1 . Rudie, SH., MH. 2. Hairuddin Tomu, SH. 3. Lutfi Alzagladi, SH.

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Perdata

La Ali, SH.

Hadjar Wahab

Staf 1. Waode Yusran, SH 2. Ahmad

Staf 1. Waode Dewi Satria

HAKIM

WAKIL KETUA

4. M.A.H. Pasaribu, SH. 5. Muhajir, SH.

Panitera

Sekretaris

DRS. H. L.M. SUDISMAN.SH, MH.

DRA. MURNI SUKMAWATI DJ

Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti 1. La Ode Muh. Suryadi 2. Sahidu, SH. 3. Andi Ilyas Anwar, SH. 4. Zulfikar, SH. 5. Wd. Nurhardianti, SH. 6. Lisnina, SH. 7. Andi Wirdawati, SH.

Jurusita

Hasanuddin, SH.

Kasub Bag Tata Laksanan, Organisasi dan Kepegawaian

Kasub Bag Umum dan Keuangan

Kasub Bag Perencanaan, It dan Pelaporan

Achmad akbar, SE. Hj.Kamariah Zain

Andi Basri, SH.

Staf 1. Sujoko

Staf 1. Jumadil

Staf 1. 2. 3. 4.

Staf

Sosiati Hindra Jayadi,S.Kom. Hanila, SE. Ismail, Amd. Kom

1. Suwariono

Jurusita Pengganti 1. Rusdi

Laporan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

53

1. Ika Sartini, Amd. Kom.

PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU TAHUN 2015 JL. BETOAMBARI NO. 57 KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents