Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

LAPORAN TAHUNAN 2016


Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong




copyright © Tim IT Pengadilan Negeri Cibinong 2017

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONG Jl. Tegar Beriman No.5, Kabupaten Bogor (021) 87905153, 87905153 www.pn-cibinong.go.id [email protected]

SEKAPUR SIRIH Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak, terutama kepada Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2016 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni salama tahun 2016. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Di akhir tahun 2016, untuk kesekian kalinya kembali tergores tinta emas di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong dengan diraihnya sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI pada tanggal 14 September 2016 yang lalu. Hal ini bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk bagi Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Cibinong : “SIMPATIK”, yakni: Sukses Menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik. Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong. Kami berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih

CIBINONG, 13 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG,

BARITA SINAGA, SH.,MH NIP. 195811111992121001 i

DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR .............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan .................................................................................

1

B. Visi Dan Misi .......................................................................................................

2

C. Renstra ( Rencana Strategis ) ..............................................................................

4

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI) A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................

7

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) ......................................... 10 C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ........................................................................... 10 BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Pembinaan Sumber Daya Manusia ...................................................................... 18 1. Profil Sumber Daya Manusia ......................................................................... 24 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ................................................................ 26 3. Promosi dan Mutasi ....................................................................................... 26 4. Pendidikan dan pelatihan .............................................................................. 30 5. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .......................................................... 32 B. Keadaan Perkara ................................................................................................. 37 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................................... 46 D. Pengelolaan Keuangan ........................................................................................ 55 E. Dukungan Teknologi Informasi .............................................................................. 57 F. Kebijakan Internal Tahun 2016.............................................................................. 62 G. Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik & Keterbukaan Informasi .............. 66

BAB IV

PENGAWASAN A. Internal ................................................................................................................. 71 B. Evaluasi ................................................................................................................ 72

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ......................................................................................................... 73 B. Rekomendasi ...................................................................................................... 74

LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Cibinong harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah diuraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu. LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016

1

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Cibinong juga berpedoman kepada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas yang antara lain sebagai berikut : 1.

Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.

2.

Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan pelayanan kejelasan waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.

3.

Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Cibinong “www.pn-cibinong.go.id” serta menggalakkan dan memantau pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.

4.

Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan dengan mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

5.

Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan hak-hak identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Bogor.

6.

Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa untuk Membayar) yaitu Aplikasi web-based yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara.

7.

Progaram Audio to Text Recording (ATR), adalah aplikasi persidangan pengadilan berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

8.

Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk mensukseskan kepercayaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B.

VISI DAN MISI Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni : ”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG YANG AGUNG”

LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016

2

1.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

2.

1.

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong.

KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI CIBINONG Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

3.



Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;



Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;



Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;



Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

BUDAYA KERJA Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Cibinong adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku: 1.

adil dan tidak diskriminatif;

2.

cermat;

3.

santun dan ramah;

4.

tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5.

profesional;

6.

tidak mempersulit;

7.

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;


3

8.

menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Cibinong;

9.

tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; 11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; 12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; 14. sesuai dengan kepantasan; dan 15. tidak menyimpang dari prosedur. 4.

MOTTO Motto Pengadilan Negeri Cibinong adalah “SIMPATIK”, Sukses Menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik.

C.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap II yakni periode 2015-2019 yang tiap tahunnya dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan.Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

Tugas

Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut juga tidak terlepas dari Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016

4

karena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum. Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagai berikut 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan


5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 Kecamatan dan 417 desa dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304 Ha. Gambar 1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong

Sebagai penyelenggara Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan undang-undang tersebut,suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan administrasi umum disuatu Pengadilan.Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong dapat dilihat dalam bagan berikut :


6

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Bogor, mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya”. Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu : 1.

Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri) 

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta


7

perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala. 

Menjaga agar peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.



Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2.

Hakim 

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.



Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.



Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya

3.

Panitera 

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

4.



Melaksanakan mediasi;



Membina teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan



Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sekretaris 

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;



Melaksanakan urusan kepegawaian;



Melaksanakan urusan keuangan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;



Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan



Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.


8

5.

Panitera Muda Pidana 

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Panitera Muda Perdata 

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Panitera Muda Hukum 

Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun suratsurat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi, Pelaporan 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

11. Panitera Pengganti 

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim, mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti 

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta


9

melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Bendahara Pengeluaran 

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akanmenghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang telah dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ini dilakukan reviu dan perbaikan disetiap tahunnya, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu (Terlampir).

C.

KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu alat pengukur yang jelas dan mudah dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta dapat dinilai pula oleh atasan penilainya. Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan penilainya dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1 Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Para Hakim dan


10

Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat dan menilai sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat dengan cukup baik. Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan Negeri Cibinong : 1.

SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk Menerima dan mendiposisi berkas perkara Melaksanakan pembinaan kepegawaian Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Menugaskan hakim pengawas bidang Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara Menerima, memeriksa dan memutus perkara

AK -

KUANTITAS/ OUTPUT 3514 surat 751 berkas

TARGET KUALITAS/ MUTU

WAKTU

90

12

Bln

-

90

12

Bln

-

-

6 kegiatan

90

12

Bln

-

-

1 kegiatan

90

12

Bln

-

-

6 dokumen

90

12

Bln

-

-

2 kegiatan

90

12

Bln

-

90

12

Bln

-

-

34 berkas

SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong NO 1. 2. 4. 5. 6. 7.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan menetapkan berkas perkara permohonan Menerima, memeriksa dan memutus perkara Melaksanakan pembinaan kepegawaian Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para Hakim Pengawas Bidang Menerima dan mendisposisi surat


TARGET AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

-

380 surat

90

12

Bln

-

-

102 Perkara

90

12

Bln

-

-

6 Kegiatan

90

12

Bln

-

-

2 Kegiatan

90

12

Bln

-

-

6 Laporan

90

12

Bln

-

-

1629 Kegiatan

90

12

Bln

-

11

3.

SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong NO

1. 2. 3. 4. 5. 4.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan / Bantahan Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan Menerima, memeriksa dan memutus perkara Pidana Biasa/Khusus Menerima, memeriksa dan memutus perkara Lalu Lintas/Ringan/Singkat Melaksanakan pengawasan bidang

TARGET AK

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

-

138

Berkas

90

12

Bln

-

-

69

Berkas

90

12

Bln

-

-

198

Berkas

90

12

Bln

-

-

2510

Berkas

90

12

Bln

-

-

12

Laporan

90

12

Bln

SKP Panitera Pengadilan Negeri Cibinong NO 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8. 9.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan mendisposisi surat Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat Kuasa Insidentil Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim Menandatangani Surat Keterangan (Perdata dan Pidana) Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubbag Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA


AK -

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

1149 surat

90

12

Bln

-

933 surat

90

12

Bln

-

17 Dokumen

90

12

Bln

-

315 berkas

90

12

Bln

-

936 berkas

90

12

Bln

-

164 berkas

90

12

Bln

-

Kegiatan

90

12

Bln

12 Kegiatan

90

12

Bln

2

90

12

Bln

-

-

-

4 -

Kegiatan

12

5.

SKP Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan aplikasi system informasi sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan keuangan Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

AK

KUANTITAS/ OUTPUT

-

12

-

Laporan


WAKTU

90

12

Bln

-

933 surat

90

12

Bln

-

-

17

90

12

Bln

-

-

315 berkas

90

12

Bln

-

-

936 berkas

90

12

Bln

-

Dokumen

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

3. 4.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan disposisi pimpinan Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat Memeriksa register perkara perdata dan pidana


AK

KUANTITAS/ OUTPUT

-

2

-


WAKTU

Laporan

90

12

Bln

-

100

Surat

90

12

Bln

-

-

250

Surat

90

12

Bln

-

-

2

Buku

90

12

Bln

-

13

5.

6.

7.

-

2

Kegiatan

90

12

Bln

-

-

20

Berkas

90

12

Bln

-

SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan dikirim

KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan Penyelesaian berkas perkara perdata permohonan Penyelesaian berkas perkara pidana Memasukan data perkara ke CTS (SIPP)

AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

600

Berkas

90

12

Bln

-

-

10

Laporan

90

12

Bln

-

-

3000

Surat

90

12

Bln

-

-

1

Berkas

90

12

Bln

-

-

2

Berkas

90

12

Bln

-

-

2

Berkas

90

12

Bln

-

-

250

Kegiatan

90

12

Bln

-

SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan PK


AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

800

Berkas

90

12

Bln

-

-

12

Laporan

90

12

Bln

-

14

3.

4. 5. 6. 7. 9.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Pidana Penyelesaian administrasi perkara tindak pidana lalu lintas (tilang) secara tertib Penyelesaian berkas perkara pidana Penyelesaian berkas perkara perdata Memasukan data perkara ke SIPP

-

1500 Surat

90

12

Bln

-

-

15000 Berkas

90

12

Bln

-

-

4

Berkas

90

12

Bln

-

-

4

Berkas

90

12

Bln

-

90

12

Bln

-

-

250 Kegiatan

SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan tahunan perkara perdata dan pidana Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara perdata dan pidana secara tertib Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum, badan hukum, dan balai harta peninggalan Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Hukum Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan Penyelesaian berkas perkara pidana Memasukan data perkara ke SIPP


AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

14

Laporan

90

12

Bln

-

-

800

Berkas

90

12

Bln

-

-

4

Statistik

90

12

Bln

-

-

800

Laporan

90

12

Bln

-

-

800

Kegiatan

90

12

Bln

-

-

300

Surat

90

12

Bln

-

-

2

Berkas

90

12

Bln

-

-

5

Berkas

90

12

Bln

-

5

Berkas

90

12

Bln

-

50

Kegiatan

90

12

Bln

15

10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong NO 1. 2. 3. 4. 5.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Meneliti surat-surat masuk Menyusun konsep surat dan mengoreksinya Membuat dan menyusun laporan kepegawaian Menyiapkan bahan-bahan rapat Mengelola aplikasi kepegawaian

AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

250

Surat

90

12

Bln

-

-

200

Surat

90

12

Bln

-

-

12

Laporan

90

12

Bln

-

-

2

Kegiatan

90

12

Bln

-

-

12

Kegiatan

90

12

Bln

-

11. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong NO 1. 2. 3. 4. 5.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan Penyelesaian berkas perkara pidana Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas Memasukkan data perkara ke SIPP

AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

10

Berkas

90

12

Bln

-

-

8

Berkas

90

12

Bln

-

-

30

Berkas

90

12

Bln

-

-

5000

Berkas

90

12

Bln

-

-

500

Kegiatan

90

12

Bln

-

12. SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2.

3.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan proses sita jaminan, aanmaning/ peneguran, sita eksekusi, dan eksekusi (lokal dan delegasi ke luar/pengadilan negeri lain) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari pengadilan lain. Melaksanakan pemanggilan sidang , pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (local dan delegasi ke luar/


AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

5

Berkas

90

12

Bln

-

-

2

Berkas

90

12

Bln

-

-

50

Berkas

90

12

Bln

-

16

4. 5.

Pengadilan Negeri lain) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri lain. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

-

3

Berkas

90

12

Bln

-

-

12

Berkas

90

12

Bln

-

13. SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong NO

1.

2. 3.

KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemanggilan sidang , pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (local dan delegasi ke luar/ Pengadilan Negeri lain) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri lain Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan


AK

KUANTITAS/ OUTPUT


WAKTU

-

300

Relaas

90

12

Bln

-

-

70

Relaas

90

12

Bln

-

-

12

Relaas

90

12

Bln

-

17

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai batasan dalam membuat perencanaan pembinaan. Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan. Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik. Pengadilan Negeri Cibinong

merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan

kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut “bekerja secara system”. Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: 1.

Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh Hakim dan Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu kedua setiap bulannya.


18

Gambar 3.Kegiatan Rapat Bulanan

2.

Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera Pengganti, rapat khusus hakim dan lain-lain. Gambar 4. Rapat Koordinasi Terbatas


19

3.

Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan. Gambar 5. Pembinaan Langsung oleh Pimpinan

4.

Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai yang layak untuk itu.

5.

Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Instansi lainnya.

6.

Mengadakan “Pelatihan Service Quality bagi Frontliner pada Pengadilan Negeri Cibinong” bekerjasama dengan tim trainer dari Bank Tabungan Negara (Bank BTN) cabang Bogor.


20

Gambar 6. Pelatihan Service Quality bagi Frontliner pada Pengadilan Negeri Cibinong

7.

Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor melaksanakan simulasi tanggap darurat kebakaran. Gambar 7. Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran

8.

Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat sesuai

Surat

Edaran


DIrektur

Jenderal

Badan

Peradilan

Umum

Nomor 21

2/DJU/KP02.1/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum. Gambar 8. Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat

9.

Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta kegiatan untuk memeriahkannya. Gambar 9. Memperingati hari besar Nasional


22

10. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. Gambar 10. Senam pagi setiap hari Jumat

11. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari besar keagamaan.


23

Gambar 11. Pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari besar keagamaan

1.

Profil Sumber Daya Manusia a.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial. Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisialper 31 Desember 2016 NO. 1 2. 3. 4. 5.

JABATAN Hakim Pejabat Fungsional Kepaniteraan Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti Total

JUMLAH 16 Orang

KETERANGAN Termasuk Ketua dan Wakil

5 Orang 32 Orang 5 Orang 10 Orang 68 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan: 1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 68 Orang, yang terdiri dari 16 Hakim, 5 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 32 Panitera pengganti, 5 Orang Jurusita dan 10 Orang Jurusita Pengganti. 2. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk Jurusita Pengganti jumlahnya masih kurang.


24

b.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff jelas dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini : Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2016 NO.

JABATAN

JUMLAH

1 2.

Pejabat Struktural kesekretariatan Staff Administrasi Total

3 Orang 8 Orang 12 Orang

KETERANG AN

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan : 1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 12 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 8 Orang Staff. 2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, antara lain Endri Novian, S.E. sebagai Sekretaris, Dameria Silalahi, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, dan Linda Cahyati sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sedangkan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih kosong dikarenakan pejabat yang menjabat sudah memasuki masa purnabakti. 3. Staff Administrasi yang berjumlah 8 (delapan) orang dirasakan sangat kurang memenuhi kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di Kepaniteraan Hukum memiliki 1 orang staf, sementara di Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staff, dan di bagian kepaniteraan Pidana 1 orang Staff. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer.


25

c.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2016 Tabel 3. Komposisi PNS JABATAN/ POSISI Hakim Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti Staf Administrasi Total

2.

JENIS KELAMIN L P 11 5 1 2

PANGKAT/ GOLONGAN II III IV 10 6 3 -

2

3

-

1

11

21

-

5 9

1

4 43

PENDIDIKAN < SMA -

SMA 1

D3 -

S1 4 2

S2 11 -

S3 1 -

4

-

-

-

-

5

-

31

1

-

5

2

18

7

-

2

5 8

-

-

5

-

5 5

-

-

4

5

3

-

-

3

2

2

1

36

7

61

11

-

14

4

36

24

1

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manusianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 4 Daftar Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong NO 1 2 3 4 5 6

JENIS JABATAN Staf Kepaniteraan Perdata Staf Kepaniteraan Pidana Staf Kepaniteraan Hukum Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Staf Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan TOTAL

JUMLAH YANG DIMINTA 8 Orang 7 Orang 5 Orang 4 Orang 9 Orang 4 Orang 37 Orang

KETERANGAN

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum mendapatkan penambahan SDM yang sangat dibutuhkan tersebut. 3.

Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :


26

a.

Pergantian Pimpinan yang Keluar dari Pengadilan Negeri Cibinong : 1) Joni, SH., M.H. mendapat promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 782/DJU/SK/KP04.5/4/ 2016 tanggal 22 April 2016; 2) Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. mendapat promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/KP04.5/5/ 2016 tanggal 2 Mei 2016;

b.

Pergantian Pimpinan yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong : 1) Barita Sinaga, SH., M.H. dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/ KP04.5/5/2016 tanggal 02 Mei 2016; 2) Tito Suhud, S.H., M.H. dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/ KP04.5/5/2016 tanggal 2 Mei 2016;

c.

Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 5 (lima) orang Hakim pindahan, yaitu : Tabel. 5 Hakim yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong NO 1 2 3 4 5.

d.

NAMA HAKIM Heru Wahyudi, S.H., M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. Tira Tirtona, S.H., M.Hum. Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

ASAL PENGADILAN Pengadilan Negeri Bogor Pengadilan Negeri Simalungun Pengadilan Negeri Binjai Pengadilan Negeri Dumai Pengadilan Negeri Magetan

Hakim yang promosi dan pindah tugas Berikut hakim yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu: Tabel.6 Promosi Hakim ke Pengadilan Negeri Lain JABATAN / PENGADILAN YANG NO NAMA HAKIM DITUJU 1 Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan 2 Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi 3 Dr. Ronald. S. Lumbuun, S.H., Kementerian Hukum dan HAM RI M.H. 4 Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Hakim Yustisial MA RI


27

e.

Pegawai yang mendapat promosi dengan penempatan di Pengadilan Negeri Cibinong Pegawai yang mendapatkan promosi jabatan di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu : Tabel.7 Promosi Hakim ke Pengadilan Negeri Cibinong

NO 1 2 3 4 5

f.

JABATAN BARU DI NAMA PEGAWAI JABATAN AWAL PENGADILAN TMT NEGERI CIBINONG Sri Budi Utami, S.H., Panitera Muda Panitera Muda 19-02-2016 M.H. Hukum Pengadilan Hukum Negeri Karawang Eva Ruzana, S.H. Staf Pengadilan Panitera 19-02-2016 Negeri Jakarta Timur Pengganti Min Setiadhi, S.H. Staf Pengadilan Panitera 19-02-2016 Negeri Jakarta Timur Pengganti Mellisa Harahap, S.H., Staf Pengadilan Panitera 27-06-2016 M.Kn. Tinggi Medan Pengganti Nandang Sunandar, Jurusita Pengadilan Panitera 22-07-2016 S.H., M.H. Negeri Bandung Pengganti

Pegawai yang promosi dan pindah tugas Pegawai yang mendapatkan promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri Cibinong,yaitu : Tabel.8 Promosi Pegawai ke Pengadilan Negeri Lain NO 1 2 3 4 5 6 7 8

g.

NAMA PEGAWAI PENGADILAN YANG DITUJU Sondang Martha Devina Sanjayani Pengadilan Negeri Tangerang Simanjuntak, S.E., S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum) Supriyati, S.H. Pengadilan Negeri Bekasi (Panitera Pengganti) Tri Indroyono, S.E., S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Panitera Pengganti) Ahadi Budiarto, S.H. Pengadilan Negeri Tangerang (Panitera Pengganti) Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Panitera Pengganti) Asih Noviasari, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Panitera Pengganti) Budi Utoyo, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Panitera Pengganti) Mangaranap Simamora, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Panitera Pengganti)

Data Pegawai yang naik pangkat di tahun 2016 Berikut adalah data Hakim dan Pegawai yang naik pangkat, yaitu :


28

Tabel.9 Data Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat NO 1 2

NAMA HAKIM DAN PEGAWAI Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H, Endri Novian, S.E. Syamsul Bahri, S.H. Nandang Sunandar, S.H., M.H. Linda Cahyati Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H. Iman Hanafi, S.H. Jumiati, S.H. Christoffer Oliverty, S.H. Riyanto, S.H. Maria Christine, S.H. Minatai Indriani, S.H.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 h.

PANGKAT Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

TMT 01-04-2016 01-10-2016

Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)

01-04-2016 01-04-2016 01-10-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-10-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-10-2016

Pensiun Terdapat 3 (tiga) orang Hakim dan pegawai yang pensiun di tahun 2016, yaitu : 1)

Ujang Rossidi, pensiun TMT 01 Mei 2016

2)

Temu Wantoro, pensiun TMT 01 Februari 2016

3)

Mahpud, pensiun dini TMT 01 Januari 2016

Terdapat 2 (dua) orang Hakim dan pegawai yang diusulkan pensiun duda dan janda, yaitu : 1)

Alm Heru Wahyudi, S.H., M.H. (Hakim) --- meninggal dunia tanggal 22 November 2016

2)

Almh. Endang Sistriani, S.H., M.H. (Panitera Pengganti) – meninggal dunia tanggal 07 Desember 2016

i.

Piagam Penghargaan Selain itu telah diusulkan dan telah keluar penghargaan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya Dwi Windu yang penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016. Adapun pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :  Nusi, S.H., M.H.  Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.  Endang Sistriani, S.H., M.H.  Supriyati, S.H.

2)

Satya Karya Se-Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :  Istiqomah Berawi, S.H., M.H.  Puji Asih, S.H.


29

 Jumiati, S.H.  Thantowi Rais  Suratman 3)

10 Tahun dari Presiden RI, yaitu :  Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.  Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

4)

20 Tahun dari Presiden RI, yaitu :  Puji Asih, S.H.  Iman Hanafi, S.H.  Jumiati, S.H.  Suratman

5)

30 Tahun dari Presiden RI, yaitu :  Nusi, S.H., M.H.  Endang Sistriani, S.H., M.H.  Supriyati, S.H.  Thantowi Rais

4.

Pendidikan dan Pelatihan Berikut ini data pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2016 sebagai berikut : Tabel.10 Data Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan NO

NAMA

JENIS PELATIHAN

A. HAKIM 1 Ni Luh Sukmarini, Pelatihan Etika S.H., M.H. Pengambilan Keputusan dan 2 Rio Destrado Manajemen dalam Persidangan di Pengadilan 3 Zaufi Amri, S.H. Pendidikan dan 4 Eko Julianto, S.H., Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana M.M., M.H. Korupsi (Tipikor) Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia 5 Chandra Gautama, Pelatihan S.H., M.H. Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8


WAKTU

TEMPAT

12 s.d. 14 Hotel The Stones April 2016 Legian, Jalan Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Legian Bali 9 s.d 24 Pusdiklat Badan Mei 2016 Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat 26 s.d. 29 Braja Mustika September Hotel & 2016 Convention Center, Jln. Dr. Semeru, Bogor, Jawa Barat 30

s.d. 15 Tahun Barita Sinaga, S.H., Workshop Replikasi 20 s.d 22 Pusdiklat Badan M.H. Inovasi Pelayanan Oktober Litbang Diklat Pengadilan 2016 Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat 7 Tito Suhud, S.H., Pelatihan Akses 31 Oktober Pusat Pendidikan M.H. Perempuan Terhadap 2016 s.d. 4 dan Pelatihan Keadilan November Badan Litbang 2016 Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 8 Rio Destrado, S.H. Bimbingan Teknis 16 s.d. 18 Hotel Regata, Pengadilan November Jalan Dr. 9 Muhammad Ali Hakim Setiabudi No. 35, Askandar, S.H., M.H. Negeri Se-Wilayah 2016 Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Jawa Barat Tahun Barat 2016 10 Chandra Gautama, Pelatihan Singkat Pelatihan Pelatihan Singkat S.H., M.H. dengan Tema Singkat dengan Tema Perbandingan dengan Badan Litbang Kekayaan Intelektual Tema 14 Diklat Hukum dan Indonesia dan s.d 16 Peradilan MA RI, Jepang Desember Jl. Cikopo 2016 Selatan, Megamendung, Bogor, Jawa Barat B. STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN STAF 1 Drs. Junaedi, S.H., Pelatihan/bimbingan 26-01-2016 Pengadilan Tinggi M.H. Update Aplikasi Jawa Barat Informasi 2 Rio Grace Elisabeth Sistem Sitompul, S.Kom., Penelusuran Perkara (SIPP) V.3.1.1. serta M.Kom. Pengarahan Pelaksanaan Pengisian Data SIPP dan Pengumpulan Data Laporan Tahunan 2015 pada Pengadilan Tingkat Pertama, Se Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat 3 Christoffer Oliverty, Pelatihan 11 s.d. 12 Hotel Grand Royal S.H. Berkelanjutan Bagi Januari Panghegar JL. Jurusita/Jurusita 2016 Merdeka no. 2 4 Benyamin Samuel 6


31

5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

5.

Tuankotta Ni Kadek Yulianti, S.H. Hardianto Wibowo, S.E., S.H. Asih Noviasari, S.H., M.H. Lene, S.H. Yuswardi, S.H. Minati Indriani, S.H. Erwin Effendi Loeis, SE., SH., MH. Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Kom

Pengganti Bandung Pelatihan 11 s.d. 14 Hotel Grand Royal Berkelanjutan Bagi Januari Panghegar Jl. Panitera Pengganti 2016 Merdeka no. 2 Bandung

Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Pengadilan

Nandang Sunandar, Bimbingan Teknis S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Min Setiadhi, S.H. dan Pengadilan Tinggi Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2016

20 s.d 22 Pusdiklat Badan Oktober Litbang Diklat 2016 Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat 8 s.d. 30 Bimbingan Teknis November Panitera 2016 Pengganti Hotel Gumilang, Jalan Dr. Setiabudi No. 352, Bandung, Jawa Barat

Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) a.

Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) Hakim 1)

2)

SKP Ketua PN : a)

Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk;

b)

Menerima dan mendisposisi berkas perkara;

c)

Melaksanakan pembinaan kepegawaian;

d)

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA;

e)

Menugaskan hakim pengawas bidang;

f)

Memimpin pelaksanan eksekusi;

g)

Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara;

h)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

SKP Wakil Ketua PN : a)

Menerima dan menetapkan berkas perkara permohonan;

b)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara;

c)

Melaksanakan pembinaan kepegawaian;

d)

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA;

e)

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para hakim pengawas bidang;

f)

Menerima dan mendisposisi surat.


32

3)

SKP Hakim : a)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas perkara perdata gugatan/bantahan;

b)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas perkara perdata permohonan;

c)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas perkara pidana;

d)

Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas;

e) b.

Melaksanakan pengawasan bidang.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon III 1)

SKP Panitera : a)

Menerima dan mendisposisi surat;

b)

Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat Keterangan Insidentil;

c)

Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan;

2)

d)

Melaksanakan anggaran;

e)

Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim;

f)

Menandatangani salinan putusan dan penetapan;

g)

Menandatangani akta banding, kasasi, PK, dan grasi;

h)

Penanganan pelaksanaan eksekusi;

i)

Menetapkan pemberian tugas kepada Wapan dan Panmud;

j)

Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga;

k)

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

SKP Sekretaris : a)

Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian;

b)

Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Bidang Kepegawaian;

c)

Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum;

d)

Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Bidang Umum;

e)

Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan;


33

f)

Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Bidang Keuangan.

c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon IV 1)

SKP Wakil Panitera : a)

Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda;

b)

Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan disposisi pimpinan;

c)

Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat;

d)

Memeriksa register perkara perdata dan pidana;

e)

Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

f)

Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan berkas perkara; banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan dikirim;

2)

g)

Penyelesaian berkas perkara;

h)

Penanganan pelaksanaan eksekusi.

SKP Panitera Muda Perdata : a)

Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata;

b)

Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c)

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata;

3)

d)

Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan;

e)

Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan;

f)

Penyelesaian berkas perkara pidana;

g)

Memasukan data perkara ke SIPP.

SKP Panitera Muda Pidana : a)

Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana;

b)

Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c)

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Pidana;

d)

Penyelesaian berkas perkara perdata;


34

e)


f)

Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

4)

SKP Panitera Muda Hukum : a)

Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan tahunan perkara perdata dan pidana;

b)

Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara perdata dan pidana secara tertib;

c)

Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana;

d)

Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum, badan hukum, dan balai harta peninggalan;

e)

Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif;

f)

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Hukum;

g)

Penyelesaian berkas perkara perdata;

h)


i)

Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

5)

6)

SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : a)

Meneliti surat-surat masuk;

b)

Menyusun konsep surat dan mengoreksinya;

c)

Membuat dan menyusun laporan kepegawaian;

d)

Menyiapkan bahan-bahan rapat;

e)

Mengelola aplikasi kepegawaian.

SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : a)

Meneliti surat-surat masuk;

b)

Mengkoordinir pembayaran gaji Hakim dan Pegawai serta pembayaran;

c)

Membuat dan menandatangani SPM serta melakukan Inject PIN PPSPM;

d)

Melakukan pengecekan SPP beserta dokumen pendukungnya serta menandatangani SPP;

e)

Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi internal dan dengan KPPN;

f)

Mengkoordinir laporan pengelolaan PBNP;

g)

Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan semesteran dan tahunan;

h)

Mengkoordinir pengelolaan arsip surat masuk, arsip SPM/SP2D, arsip pajak, arsip PNBP dan arsip potongan pajak, dan arsip surat keluar;


35

i)

Menyiapkan konsep perencanaan optimalisasi anggaran (Belanja Modal, Belanja Barang) untuk dikonsultasikan dan mendapat persetujuan kepada PPK dan KPA.

7)

SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan: a)

Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;

b)

Melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi yang ada di kantor;

c)

Melakukan pelaporan mengenai perencanaan dan teknologi informasi yang telah dilaksanakan.

d.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional 1)

SKP Panitera Pengganti : a)

Penyelesaian berkas perkara perdata gugatan/bantahan;

b)

Penyelesaian berkas perkara perdata permohonan;

c)


d)

Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas;

e)

Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2)

SKP Juru Sita : a)

Melaksanakan proses sita jaminan, aanmaning/peneguran, sita eksekusi, dan eksekusi (Lokal dan Delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain);

b)

Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Lain : proses sita jaminan, aanmaning/peneguran, sita eksekusi, dan eksekusi;

c)

Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori, dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (lokal dan delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain);

d)

Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA,

pemberitahuan

pernyataan,

memori,

kontra

memori,

pencabutan,dan inzage banding/kasasi/PK kepada para pihak; e) 3)

Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

SKP Jurusita Pengganti : a)

Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori, dan


36

pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (lokal dan delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain); b)

Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA,

pemberitahuan

pernyataan,

memori,

kontra

memori,

pencabutan,dan inzage banding/kasasi/PK kepada para pihak; c) e.

Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staff 1)

Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Perdata;

2)

Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Pidana;

3)

Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Hukum;

4)

Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

5)

Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Umum dan Keuangan;

6)

Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

B.

KEADAAN PERKARA Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 92.584 perkara pidana dari 92.618 perkara pidana (99,96%) Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil diselesaikan sebanyak 924 Perkara dari 997 perkara perdata(92,67%). Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang diterimanya. Dari 37 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikannya 36 perkara secara tepat waktu (97.29%). Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 160 perkara melalui mediasi, dengan hasil damai 12 perkara, 129 perkara. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi mencapai 7.5%.


37

Untuk lebih jelas, berikut tabel-tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2016. 1.

Perkara Pidana Tabel. 11 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No A.

Jenis Perkara Perkara Pidana - Biasa/Khusus (diluar perkara anak) - Perkara Anak - Singkat - Cepat - Lalulintas Total

Sisa 2015

Diterima Putus 2016 2016

Minutasi Belum Minutasi 2016 < 14 hr > 14 hr

Sisa 2016

153

864

835

815

10

10

182

0 0 0 0 153

37 2 3 91.713 92.619

36 2 3 91.713 92.589

35 2 3 91.713 92.568

0 2 2 0 14

3 0 1 0 14

1 0 0 0 183

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1.

Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 92.619 perkara, yang terdiri dari 153 perkara sisa tahun 2016 dan 91.713 perkara baru Tahun 2016.

2.

Dari 92.619 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 92.589 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2016 mencapai 99,96%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 835 Perkara dari 1.017 yang ditangani atau mencapai 82.10%. Belum dapatnya semua perkara diputus, karena perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2016.

3.

Untuk program tunggakan minutasi, dari 92.589 Perkara Pidana yang telah diputus, 92.568 diantaranya telah berhasil minutasi (99,97%). Dari tabel 11 dapat terlihat, terdapat 21 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 14 perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian perkara. Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun.

4.

Sisa Perkara Pidana Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2016 sebanyak 183 Perkara.

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :


38

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Tahun 2016

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA TAHUN 2016 863 900

830

800 700 600 500 400 300

186

153

200 100 0

SISA 2015

DITERIMA

PUTUS

SISA 2016

Grafik 2. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2016 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2016 37

40

36

35 30 25 20 15 10 5

1

0

0 SISA 2015

DITERIMA

PUTUS

SISA 2016

Grafik 3. Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2016

Penyelesaian Perkara Pidana Tilang Tahun 2016 91713

91713

91713

100000 80000 60000 40000 20000 0

0 SISA 2015


DITERIMA

PUTUS

SISA 2016

39

Grafik 4. Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2016

Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2016 14 14 12 10 8 6 4 2 0

11

Series1

10

PIDANA

TINDAKAN

PIDANA DAN TINDAKAN

11

JENIS PUTUSAN 14

10

Grafik 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Anak Tahun 2016 29 30 25 20 15 10

7

5 0 0 BANDING

KASASI

INCHRACHT

Tabel. 11 Perkara Pidana dengan Korban Anak Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Perkara Asusila Penganiayaan Pengeroyokan Perdagangan Anak Jumlah


Jumlah Perkara 73 3 2 1 79

Jumlah Korban 77 3 1 1 82

40

Tabel.12 Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2016

No

Nomor Dan Tanggal Surat

Nama Anak

Tanggal Kesepakat an

Tanggal Dan Nomor Penetapan

Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Pasal 170 KUHP

06 Januari 2016

Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Pasal 363 KUHP

02 Februari 2016

08 Januari 2016 01/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 21 Januari 2016 02/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 16 Februari 2016 03/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi

Pasal

1

B/01/I/2016/Lantas IPAN 06 Januari 2016 SETIAWAN Bin JASINAN

2

B/05/I/2016/Sek.G n.Sindur 19 Januari 2016

MUHAMMAD ADNAN AZIZI Bin PUJI WIDODO

3

B/21/II/2016/Reskr im 10 Februari 2016

NUR MALLA SHOPYANI

4

B/29/III/2016/Sekt or 11 Maret 2016

ARIF RAMDAN Bin SUPENDI

5

B/01/IV/2016/Resk - YUDISTIRA Bin rim SURYADI 12 April 2016 MALEO (alm) - BAGUS ARI SANJAYA Bin TATANG SONJAYA - M. TAUFIK Bin MUHAMMAD DUDUN B/02/IV/2016/Lant AULIA as DAMAYANTI 21 April 2016 Binti AHMAD DIMYATI

Pasal 80 Jo. Pasal 76C ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Jo. UU R.I No. 23 Tahun 2002 Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009

02 April 2016

7

B/81/IX/2016/Sekt or 22 September 2016

8

8/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi Jo. 23/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 05 Oktober 2016 B/1543/X/2016/ Reskrim 10 Oktober 2016

SAPTA HERINANDAR als INAN Bin JUNAIPRI als AMIN JEPRI JODHY ALFAYET als JODHY Bin MARMAN S. ACHMAD FIQIH ROJALI Bin ACHMAD ROJALI

6

9


21 Desember 2016

25 Februari 2016

Tanggal Dan Pelaksana an Isi Diversi 08 Januari 2016

21 Januari 2016

16 Februari 2016

16 Maret 2016 04/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 14 April 2016 05/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi

16 Maret 2016

20 April 2016

25 April 2016 06/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi

25 April 2016

Pasal 362 KUHP

08 September 2016

26 September 2016

Pasal 363 KUHP

05 Oktober 2016

Pasal 80 UU R.I No. 35 Tahun 2014 Jo. UU R.I No. 23 Tahun 2002

05 Oktober 2016

26 September 2016 07/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 05 Oktober 2016 08/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi 12 Oktober 2016 09/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi

14 April 2016

05 Oktober 2016

12 Oktober 2016

41

10

2.

B/63/X/2016/Sekto r 26 Oktober 2016

HANDIKA DARMAWAN als YONO Bin ABBAS PONIMIN

Pasal 362 KUHP

11 Oktober 2016

27 Oktober 2016 10/Pid.SusAnak/2016/PN Cbi

27 Oktober 2016

Perkara Perdata Tabel. 13 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Sisa Diterima Dicabut Putus Minutasi 2015 2016 2016 2016 2016

No

Jenis Perkara

1.

Perkara Perdata Gugatan Perkara Perdata Permohonan Total

2.

Belum Sisa 2016 Minutasi (masih <14 hr >14 hr berjalan)

144

315

90

287

291

0

14

181

20

682

12

637

526

0

5

64

164

997

102

924

817

0

19

245

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : a.

Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 1.161 perkara yang diputus terdiri dari 164 perkara sisa tahun 2015 dan 997 perkara baru Tahun 2016.

b.

Dari 1.161 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 924 Perkara (102 perkara dicabut + 924 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2016 mencapai 79.58%.

c.

Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 924 Perkara Perdata yang telah diputus,

817 diantaranya telah berhasil minutasi (88.42%), yang berarti

terdapat 19 perkara yg belum minutasi. d.

Sisa Perkara Perdata Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2017 sebanyak 245 Perkara.

Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016. Grafik 6. Penanganan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2016

Perkara Perdata Gugatan 350 300 250 200 150 100 50 0 < 14 hr Sisa 2015


Diterima Dicabut

> 14 hr

Putus Minutasi Belum Minutasi

Sisa 2016

42

Grafik 7. Penanganan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2016

Perkara Perdata Permohonan 682

637

700

526

600 500 400 300 200 20

100

12

0

5

64

0 Sisa 2015

Diterima Dicabut

Putus

Minutasi Belum Minutasi

Sisa 2016

Tabel. 14 Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Dilakukan Mediasi 2016 299

No 1

Mediasi Berhasil

Tidak Berhasil

Masih Berjalan

12

129

158

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 299 perkara yang dilakukan mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 12 Perkara ( 62,5%) dengan rincian 129 Perkara tidak berhasil,158 Perkara masih berjalan. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut : a.

b.

Perkara Perdata Gugatan : -

Tanah

: 13

perkara

-

Barang bukan tanah / perumahan

: 1

perkara

-

Perceraian

: 87

perkara

-

Harta perkawinan

: 2

perkara

-

Asuransi

: 0

perkara

-

Penyalahgunaan hak

: 1

perkara

-

Wanprestasi

: 44

perkara

-

Perbuatan melawan hokum

: 61

perkara

-

Ganti rugi

: 0

perkara

-

Pengangkata anak

: 0

perkara

-

Lain-lain

: 6

perkara

Perkara Perdata Permohonan : -

Ganti nama

: 53

perkara

-

Pengangkatan anak

: 47

perkara

-

Wali pengampu

: 8

perkara


43

3.

-

Perbaikan akta kelahiran

: 474

perkara

-

Akte kematian

: 24

perkara

-

Akte perkawinan

: 1

perkara

-

Perwalian dan ijin jual

: 59

perkara

-

Perwalian

: 40

perkara

-

Lain-lain

: 44

perkara

Upaya Hukum Tabel. 15 Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No

Jenis Perkara

1

Perkara Pidana

2

Perkara Perdata Gugatan Perkara Perdata Permohonan

3

Jumlah Putusan 92.589

Upaya Hukum Banding Kasasi 0 1

PK 0

Dikirim ke PT 0

287

54

0

0

28

637

0

0

0

0

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

4.



Belum putus s/d Des 2015

: 0 perkara



Masuk tahun 2016

: 0 perkara



Dikirim ke MA tahun 2016

: 0 perkara



Putus tahun 2016

: 0 perkara



Sisa tahun 2016

: 0 perkara

Keuangan Perkara Tabel. 16 Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No. Jenis Perkara 1. 2. 3.

Pelanggaran Lalu Lintas Tindak Pidana Ringan : Leges

Jumlah 97.185 3 -

Pidana Denda 1.349.472.000 -

Subsidair - hari - hari - hari

Ket.

Jumlah


44

Tabel. 17 Tabel Keuangan Perkara Perdata Per 31 Desember 2016 NO

JUMLAH

URAIAN

PENERIMAAN

1

Sisa Awal

Rp

907,199,500

-

2

Penerimaan Bulan Ini

Rp

140,113,000

-

3

Biaya Pemberkasan/ATK

-

Rp

5,375,000

4

Biaya Panggilan

-

Rp

38,900,000

5

Biaya Penerjemah

-

-

6

Biaya Sit a

-

-

7

Biaya Pemeriksaan Set empat

-

8

Biaya Sumpah

-

9

Biaya Pemberit ahuan

-

Rp

8,800,000

10

Biaya Pengiriman

-

Rp

3,200,000

11

Mat erai

-

Rp

504,000

12

Hak-hak Kepanit eraan/PNBP

-

Rp

4,730,000

13

Pengambilan Sisa Panjar

-

Rp

14,610,000

-

Rp

967,693,500

Rp

1,047,312,500

SALDO J U M L A H

5.

PENGELUARAN

Rp

1,047,312,500

Rp

3,500,000 -

Layanan Hukum Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan memberikan surat keterangan dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan permohonan yang diterimanya. Salah satu Jenis permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah Permohonan Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil, Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa Pidana dan Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong


45

Tabel. 18 Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No.

Jenis Permohonan yang diterima Legalisasi Badan Hukum - Legalisasi CV Baru - Legalisasi PD - Legalisasi LSM - Pembubaran CV - Perubahan CV Total Surat Ijin Kuasa Insidentil Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan tidak berperkara Surat Kuasa Pidana Surat Kuasa Perdata

1.

2. 3. 4. 5.

Jumlah Permohonan yang diterima 1.041 9 7 10 180 1247 17 161

Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas Surat Surat

139 Surat 794 Surat

Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Hukum adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah minutasi dan telah diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun 2016, jumlah arsip berkas perkara yang diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut : Tabel. 19 Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2016 No. 1. 2. 3.

Jenis Berkas Perkara Berkas Perkara Pidana Berkas Perkara Perdata Gugatan Berkas Perkara Permohonan Jumlah Arsip Baru yang diterima

Jumlah Permohonan yang diterima 812 Berkas 291 Berkas 288 Berkas 1.391 Berkas

Dari data tabel 19, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas perkara di Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 1.391 berkas perkara setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung lagi berkas yang diterima, sehingga diperlukan penambahan ruangan dan rak baru baik untuk arsip berkas perkara pidana maupun perdata.

C.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1.

Sarana Prasarana Gedung Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 diatas tanah seluas. 7.315 M2. Bangunan


46

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong terdiri dari 2 lantai dengan Luas 3.037 M2 senilai Rp. 4.903.759.000,Saat ini, rehab gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sudah selesai dilakukan. Adapun rehab gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya : a.

Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada sudah banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak dan hitam. Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri.

b.

Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang dibandingkan sisi kirinya.

c.

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang Sidang Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan karena tidak adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik tidak mendukung wibawa persidangan. Sedangkan untuk fasilitas persidangan ramah anak, kondisi ruangan yang ada masih kecil serta meubelair yang ada kurang mendukung rasa aman dan nyaman anak.

d.

Ruang kerja hakim tidak memadai. Dimana ruang hakim hakim yang ada terlalu kecil serta tidak ada Ruang ganti dan kamar kecil.

e.

Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata. Gambar 12. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah : a.

Ruang Pelayanan, terdiri dari :


47

3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor kas BRI, 1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum. b.

Ruang kerja, terdiri dari : - Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Jurusita, Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum - 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim. - 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa Gambar 13. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong


48


49

Gambar 14. Ruang Kerja Pimpinan

2.

BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN a.

Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti.

b.

Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera/Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum.

c.

Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2016 adalah sebesar 8.508 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 4.954 buah surat

d.

Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku ekspedisinya tersimpan rapi di sub bagian umum.


50

3.

BIDANG PERPUSTAKAAN a.

Telah dilakukan pemindahan ruang perpustakaan serta penataan kembali buku-buku perpustakaan.

b.

Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN

c.

Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan

d.

Pemelihaaraan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan vacuum cleaner sudah dilakukan.

e.

Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2016 sebesar 2.178 buku. dan pengadilan negeri cibinong mendapat kiriman buku dari Badan Diklat Mahkamah Agung sebanyak 35 Buah

f.

Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman, Buku Tamu, Buku Penerimaan sudah dilaksanakan.

g. 4.

Katalog Perpustakaan terus dilengkapi.

BIDANG BMN (BARANG MILIK NEGARA) a.

Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negera) sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Abdul Choer.

b.

Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan

c.

Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 17.345.507.076,-

d.

e.

Berikut Neraca Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2016 

Dipa 01 senilai Rp. 17.345.507.076,-



Dipa 03 senilai Rp.0 ,-

Tanah senilai Rp. 9.523.572.000,- Berikut Asset Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Cibinong. Tabel 20. Aset Tanah yang Dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No Keterangan Luas Tanah Tanah 5.315 m2 1 Gedung Kantor


Nilai Perolehan / Taksiran (Rp) 531.500.000

Alamat

Bukti Kepemilikan

Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 42 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009

51

2 f.

Tanah Rumah Dinas

995 M2

308.450.000

JL. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 2 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25/10/1997)

Tanah

2.393 m2

1.914.400.000,-

JL. Sirojul Munir/Kp. Cikempong Rt.002/Rw.09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

2.000 m2

2.843.910.000,-

Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 6298 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 09/6/2014) Sertifikat Hak Pakai No. 48 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 27/09/2013

R u m 3

a

h Rumah Dinas

D i 4 n Tanah a Kantor PN. Cibinong

s Hibah dari 5

Pemkab. Bogor

Unit terdiri dari : Tabel 21. Rumah Dinas yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Type Rumah Dinas

Luas Tanah

Luas Bangunan

1

Rumah dinas Golongan I Type C permanen

200 M2

70 M2

2


200 M2

70 M2

3


200 M2

70 M2

4


200 M2

50 M2

5


195 M2

50 M2

No


Alamat Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Keterangan Penghuni Kosong/Rusak

Thantowi Rais, Juru Sita Pengganti

Endri Novian, SE Jabatan Wakil Sekretaris

Dameria Silalahi, SH., Jabatan Kasubag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana Dimas Lingga W, SH, Staf Umum dan Keuangan

52

g.

Mobil Dinas 7 Unit (BPKB ada di Brankas Panitera) terdiri 5 unit sebagai BMN milik kantor Pengadilan Negeri Cibinong, 2 Unit BMN milik Pemkab Bogor (pinjam pakai). Berikut keterangan untuk ke 7 unit mobil dinas tersebut : Tabel 22. Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6

7

h.

Merk/Type Kendaraan

Tahun Pembuatan

Nomor Polisi

Nilai Perolehan

Keterangan/ Pengguna

Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2008 Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003 Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004 Mobil Sedan Proton Tahun 2010 Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 Mobil Toyota Fortuner

2008

F 1342 F

Rp.160.868.328,-

Drs. Junaedi, SH., MH

2003

F 1158 F

Rp.118.726.000,-

Dimas Lingga W, SH

2004

F3F

Rp.110.210.000,-

Endri Novian, SE

2010

F 1224 G

Rp.152.274.000,-

Endri Novian,SE

2011

F 1533 F

Rp.168.500.000,-

2014

F 1219 G

Mobil Mitsubishi Outlander

2012

F 1690 F

Ristiari Cahyaningtyas, SH.,MH Barita Sinaga, SH., MH/Pinjam Pakai Dari Pemda Kab.Bogor Tito Suhud, SH., MH/ Pinjam Pakai Dari Pemda Kab.Bogor

Motor Dinas 7 Unit Tabel 23. Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7

Merk/Type Kendaraan Honda Supra X PGM 125 CW Honda Supra X 125 CW Honda Supra X 125 CW Honda Supra X 125 /D Honda Supra 125 Honda Mega Pro GLP III Honda Mega Pro GLP III


Tahun Pembuatan 2011

Nomer Polisi F 3088 G

Rp. 14.465.000,-

Riyanto, SH

2008

F 4698 F

Rp. 17.500.000,-

2008

F 4697 F

Rp. 17.500.000,-

Dimas Lingga W, SH Abdul Choir

2007

F 4474 F

Rp. 17.500.000,-

2005

F 4287 F

Rp. 14.645.000,-

2006

F 4695 F

Rp. 16.550.000,-

2006

F 4696 F

Rp. 16.550.000,-

Nilai Perolehan

Keterangan

Erwin Effendi Loeis, SH., MH Thantowi Rais M.Irfan Nurdin, S.Kom Rizal Abdjul

53

i.

AC Split

: 41 Unit

j.

Komputer

: 41 Unit

k.

Laptop

:

6 Unit

l.

Note Book

:

1 Unit

m. Printer

: 28 Unit

n.

Handicam

:

2 Unit (1 Unit Rusak )

o.

Infocus

:

1 Unit (Rusak)

p.

Mesin Genset

:

1 Unit ( Rusak Ringan )

q.

PABX

:

1 Unit

r.

Handy Talky

:

4 Unit

s.

Mesin Absen

:

1 Unit ( Rusak Ringan )

t.

Tabung Pemadam Api :

7 Unit ( Perlu Isi Ulang )

u.

Mesin Fax

:

2 Unit

v.

Mesin Ketik

:

4 Unit ( Rusak )

w. Lemari Besi

: 24 Unit ( 5 Rusak )

x.

Filling Kabinet

: 18 Unit ( 5 Rusak )

y.

Meja Kerja

: 140 Unit

z.

Kursi Besi Metal

: 245 Unit

aa. Vacuum Cleaner

:

1 Unit (Rusak)

bb. Sound Sistem

:

3 Unit (1 Unit Rusak)

cc. Server

:

1

Unit

dd. Jaringan LAN

:

1

Paket

Dan barang-barang lain yang tidak masuk dalam Simak BMN 5.

BIDANG KEAMANAN a.

Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honorer) yang dibagi dalam 2 grup (masing-masing grup terdiri 2 Orang) dimana setiap grup piket selama 24 jam secara bergantian.

b.

Pembuatan Buku Laporan PAMFIK dilaksanakan.


54

D.

PENGELOLAAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2016dengan Pagu sebesar Rp. 11.946.408.000,- dan DIPA 03 (Direktorat

Jenderal

Badan

Peradilan

Umum)

dengan

Nomor

DIPA

:

DIPA-

005.3.2.613520/2016 dengan PAGU sebesar RP. 389.595.000,Tabel 24. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 No 1

2

1.

DIPA

Pagu

Realisasi s/d 31-122016

9.026.482 .000 1.225.926 .000 1.694.000 .000 389,595,0 00

8.856.899 .163 1.225.573 .190 1.678.728 .000 389,316,1 25

Jenis Belanja

Dipa 01 Belanja (BUA) Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Dipa 03 Belanja (Badilum) Barang (52)

98.08

Sisa Anggaran per 31-122016 169.582.837

99.97

352.810

0.03

99.09

15.272.000

0.98

99.93

278,875

Perse ntase

Perse ntase 1.87

0.071

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 61,644,057 Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, Jasa Giro dan pengembalian Persekot gaji

2.

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 308031516 Yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dan pendapatan pengesahan surat di bawah tangan.

3.

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2016. Tabel. 25 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrai Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2016

No 1. 2. 3

Uraian MAK Belanja Pegawai (MAK 51) Belanja Barang (MAK 52) Belanja Modal (MAK 53) Total


PAGU (Rp.)

Realisasi

Sisa Anggaran

9.026.482.000

Nilai Nilai % (Rp) (Rp) 8.856.899.163 98.08 169.582.837

1.87

1.225.926.000

1.225.573.190 99.97

352.810

0.03

1.694.000.000

1.678.728.000 99.09

15.272.000

0.98

11.761.200.353 94.45 185.207.647

1.55

11.946.408.000

%

55

Tabel 26. DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2016 Realisasi No 1.

Uraian MAK Layanan Pos Bantuan Hukum Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

2.

3. 4.

PAGU (Rp.)

Sisa Anggaran

40.000.000

Nilai (Rp) 40.000.000

17.760.000

17.540.000 98.76

220.000

1.23

297.385.000 297.371.125 99.99

13.875

0.1

45.000

0.13

34.450.000

%

Nilai (Rp)

100

34.405.000 99.87

% 0

0

Tabel 27. Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak Kepaniteraan Disetor melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2016 NO

BULAN

MAP 423411

MAP 423412

MAP 423413

MAP 423415

MAP 423419

TOTAL

3074000

6036700

1

JANUARI

870000

261000 1830000

2

FEBRUARI

370000

111000 1520000 28176200 30177200

3

MARET

600000

180000 1730000 19584145 22094145

4

APRIL

820000

246000 2900000 18040827 22006827

5

MEI

480000

144000 1690000 18456222 20770222

6

JUNI

710000

213000 2010000 18255274 21188274

7

JULI

400000

120000 1640000

8

AGUSTUS

9

SEPTEMBER

690000

207000 2280000

10

OKTOBER

560000

168000 1730000 59967877 62425877

11

NOVEMBER

330000

12

DESEMBER

1170000

1190000

1040000

1455300

3615300

357000 3340000 36012489 41939489

99000 1550000

2136000

568400

5313000

2547400

351000 4110000 64286082 69917082

Total Total : Keterangan : MAP 423411 : Pendapatan Legalisasi Tandatangan MAP 423412 : Pendapatan surat pengesahan surat di bawah tangan MAP 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan MAP 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara MAP 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016

56

Sisa uang persediaan per 29 Desember yang terdapat dalam Kas Bendahara Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp.0,- dan untuk Dipa 03 Rp. 0,- dan telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 29-12-2016 dengan Nomor NTPN : 1620A331SPABHBUI Sebesar Rp.29.485.379,- untuk DIPA (01) dan Nomor NTPN : 8FA1133321DALBUI Sebesar Rp.17.155.000,- untuk DIPA (03) sehingga Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2016 sebesar Nol “0” Rupiah. Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk Anggaran DIPA 01 telah terjadi 5 kali Revisi DIPA, dan untuk Anggaran DIPA 03 telah terjadi 4 kali Revisi DIPA.

E.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.

Sumber Daya Manusia IT Saat ini Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dijabat oleh Linda Cahyati yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2015, dibantu oleh 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 2 (dua) orang Honorer.

2.

Perangkat Pendukung (Infrastruktur) Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut : a.

b.

c.

Jaringan 1) Modem ADSL

: ADSL 2+ Router

2) Jumlah HUB/SWITCH

: 8 Buah

3) Jumlah Wireless Router

: 10 Buah

Server Aplikasi CTS/SIPP 1) Type Model

: HP Proliant ML330 G6

2) Processor

: Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz

3) Memory

: 2 Gb

4) Harddisk

: 250 Gb

5) Sistem Operasi

: Windows Server 2008

Server Aplikasi CTS/SIPP 1) Type Model

: Fujitsu Premergy RX 1330 M1

2) Processor

: Intel Xeon 3.06 GHz

3) Memory

: 2x4 Gb

4) Harddisk

: 2x300 Gb

5) Sistem Operasi

: Linux Centos


57

d.

3.

Webhosting 1) Nama Webhosting

: Q-Word

2) Bandwith

: Unlimited

3) Disk Space

: Unlimited

Tentang Website www.pn-cibinong.go.id a.

Tampilan (Design) Website Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan Negeri Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang menarik menjadi bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari penggunaan animasi pada header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-berita dan konten yang terkandung didalam website Pengadilan Negeri Cibinong dimana isi dari konten-konten tersebut akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya. Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang menarik dan animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri Cibinong tersebut memiliki dampak negatif dimana masyarakat harus memiliki akses internet yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, proses pengambilan data (loading) dari animasi tersebut berjalan cukup berat ketika pertama kali diakses. Gambar 15. Tampilan Website PN Cibinong


58

b.

Fitur Website Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website Pengadilan Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-fitur yang disajikan, mendukung fitur aksesibilitas bagi pengguna difabel dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri Cibinong untuk saat ini, yaitu : 1)

Layanan Publik, fitur ini meliputi Jam Kerja kantor Pengadilan Negeri Cibinong, Jadwal Sidang, Prosedur Permohonan Informasi, Layanan Informasi Perkara (Penelusuran Perkara, Direktori Putusan, Delegasi, Stastik Perkara, Pengaduan Layanan Publik (Formulir Pengaduan dan Syarat Pengaduan) serta LaporanLaporan (Lakip, Sakip, Aset Inventaris, Laporan Tahunan, LHKSN).

2)

Fitur Tentang Pengadilan, fitur ini menyediakan informasi seputar Pengadilan Negeri Cibinong, Pengantar Ketua Pengadilan, Visi dan Misi, Tupoksi, Profile Kantor Pengadilan, Tentang Pengelolaan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong serta Kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pada Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

3)

Fitur Layanan Hukum, meliputi Prosedur Pengajuan Perkara, Biaya Perkara, Biaya Panggilan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Kepaniteraan (Pidana, Perdata, Hukum) serta Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang meliputi prosedur, biaya, Peraturan dan Kebijakan serta Pengawasan.

4)

Fitur Berita, fitur ini menampilkan seputar berita mengenai kegiatan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

5)

Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri Cibinong dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian Google Maps.


59

6)

Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

7)

Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Negeri Cibinong.

8)

Fitur Jajak Pendapat (Pooling), Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan pelayanan yang diinginkan masyarakat.

9)

Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong.

10) Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengunjungi dan melihat website Pengadilan Negeri Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya. 11) Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di beberapa instansi dan media terkait. 12) Gallery Foto, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong. 13) Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan Negeri Cibinong. 4.

Direktori Putusan Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan masyarakat dapat melihatnya dengan mudah. Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk dapat menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan. Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2016 ini telah berhasil menginputkan putusan kedalam direktori putusan sejumlah 812 naskah putusan.


60

Gambar 16. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

5.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS) 1)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri No. 1382/DJU/HM.02.3/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 jo Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/6566/KP.00.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan pembaharuan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cibinong ke versi SIPP 3.1.5 pada tanggal 31 Desember 2016.

2)

Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih baik, pada 31 Desember 2016 prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang diinputkan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencapai 79.97%. Gambar 17. Presentase Akhir Tahun 2016 SIPP Pengadilan Negeri Cibinong

Gambar 15. Persentase SIPP Pengadilan Negeri Cibinong


61

Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat tersebut diantaranya sebagai berikut : 1)

Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama (Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk menginputkan data kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan, pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi, dan tanggal minutasi

2)

Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum mendukung akses dari penginputan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

F.

Kebijakan Internal Tahun 2016 Nomor Surat Keputusan KPN: JONI, SH., MH. W.11.U20/4624/XII/2015 Tentang W.11.U20/2088/KP.00.3/I/2016 Tentang W11.U20 /121/KU.01/I/2016 Tentang

W11.U20/122/RS.00/I/2016 Tentang

W11.U20/123/ KP.00/I/2016 Tentang W11.U20/124/KP.02/I/2016 Tentang W11.U20/125/KP.002/I/2016 Tentang W11.U20/125A/KU.01/I/2016 Tentang W11.U20/144/HK.02 /I/2016 Tentang W11.U20/19/PS.01/I/2016 Tentang


Perihal Pemberlakuan Brifing Bulanan dan Rapat Khusus Th 2015 Penunjukan Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Absensi pada Pengadilan Negeri Cibinong Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengisi dan Penanda Tangan Surat Permintaan Membayar, Bendahara Pengeluaran & Staff Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong An. Dimas, dkk Penunjukan Pengelola/ Operator Aplikasi Umum (SIMAK BMN dan Persediaan), Aplikasi Keuangan (SAKPA, DIPA - RKAKL, SPM/ SPP/ AFS dan GPP Aplikasi Kepengurusan (SIMPEG Badilum SAPK BKN) Aplikasi Komdanas TA 2016 An. Riyanto, dkk. Penunjukan Tim Pengelola Barang Milik Negara TA 2016 An. Endri Novian, SE. dkk. Penetapan Besaran Gaji Honorer yang Dibiayai DIPA TA 2016 An. Agus Triana, dkk. Penyetaraan Tingkat Biaya Perjalan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Cibinong TA.2016 SK KPN Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa TA 2016 An. Arif Fadilah Pengangkatan Mediator Hakim An. Joni, SH., MH., dkk. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepengangkatan (BAPERJAKAT) An. Linda Cahyati, dkk 62

W11.U20/242/KP 04.5/I/2016 Tentang W11.U20/250/ KP.012/I/2016 Tentang W11.U20/250/KP.012/I/2016 Tentang W11.U20/376/UP.002/I/2016 Tentang W11.U20/1075/PS 01/II/2016 Tentang W11.U20/1084/PL.01/II/2016 Tentang

W11.U20/791/PS 01/II/2016 W11.U20/791/PS 01/II/2016 W11.U20/05/KPN.CBT/KP.05.8/ III/2016 W11.U20/1461/PS.02/III/2016 W11.U20/06/KPN.CBS/HM.00/ IV/2016

Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang

W11.U20/133/14K.01/IV/2016 Tentang W11.U20/1449/KP.00.2/IV/2016 Tentang W11.U20/1460/HM 02/IV/2016 Tentang W11.U20/07/KPN.CM/KP.05.8/ Tentang V/2016 W11.U20/08/KPN.CBE/03.00/ Tentang V/2016

W11.U20/08/KPN.CBE/03.00/ Tentang V/2016 W11.U20/1631/KU.01/V/2016 Tentang

W11.U20/1740/KU.01/V/2016 Tentang W11.U20/2379/HK.00/VI/2016 Tentang KPN: BARITA SINAGA, SH., MH. W.11.U.20/2492/US.00/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2493/HK.00/VII/2016 Tentang LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016

Peralihan Tugas Bagi Para Pelaksana / Staff An. M. Taufik, dkk Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pembelanjaan Barang / Jasa TA 2016 An. Choir Penujukan Pelaksana Tugas (PLT) , Menjuk Sdr.Nusi, SH.MH Sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua Pengadilan Penunjukan Petugas Pengaman Sidang Pembentukan Tim BAPERJAKAT pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Penunjukan dan Pengelola Tugas pada Kegiatan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Lanjutan Pengadilan Negeri Cibinong pada Tahun Anggaran 2016 Penunjukan Hakim Pengawas Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pembentukan Pokja Penilaian Role Model Pengembangan Budaya Kerja An. WKPN dkk Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIM WAS MAT) Thn 2016 An. Ben Ronald P.Situmorang, SH.,MH. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Penetapan Besaran Gaji Honorer Pengadilan Negeri Cibinong yang Dibiayai Oleh DIPA TA 2016 Pembentukan Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi Th 2016 Pembentukan Panitia Acara Perpisahan Para Hakim, Pejabat Struktural - Fungsional Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 - 2016 Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum ICPE (Indonesia Count Performance Excelent) pada Pengadilan Negeri Cibinong Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Cibinong Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengisi Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola Keuangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Struktur Organisasi Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2016 Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Pembentukan Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi 63

W.11.U.20/2522/HK.02/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2600/HK.01/VII/2016 Tentang

W.11.U.20/2604/PS.00/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2605/HK.00/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2613/PS.01/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2614/PS.01/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2616/HK.02/VII/2016 Tentang W.11.U.20/2645/KS.50/VII/2016 W.11.U.20/2646/KS.00/VII/2016 W.11.U.20/2720/KS.00/VII/2016 W.11.U.20/2752/HK.02/VII/2016

Tentang Tentang Tentang Tentang

W.11.U.20/2755/KP.003/VII/2016 Tentang W.11.U20/2017/KP.503/VII/2016 Tentang W.11.U20/2381/OT.01.3/VII/2016 Tentang W.11.U20/2383/KP.05.8/VII/2016 Tentang W.11.U20/2385/PS.01/VII/2016 Tentang W.11.U20/2387/HM.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2474/PS.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2482/KP.05/VII/2016 Tentang W.11.U20/2490/PS.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2491/HK.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2494/HK.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2495/PS.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2497/HK.00/VII/2016 Tentang


Penunjukan Petugas Khusus yang Menangani Pencatatan dan Pelaporan Mediasi An. Munati (2015) Ahadi (2016) Petugas Pengisian Tanggal Memutasi Perkara Pidana ke Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Atas Nama Andriani Pendelegasian Tugas & Wewenang KPN Cibinong Ke WKPN Petugas Pelaksana Sinkronisasi Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Atas Nama : Grace Hakim Pengawas (Revisi Terbaru) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) (Revisi Baru) Petugas Pengisian Tgl Minutasi Perkara Perdata Ke Database Sistem Informasi Penelusuran Database (SIPP) An. Rizal Petugas Parkir Apel Senin dan Jum'at Petugas Penerima Tamu Petugas Administrasi dan Penanggung Jawab Bukan Eksekusi Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Sipil Negara (Revisi Terbaru) Pembentukan Tim Pendamping Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM RB) MA RI pada Pengadilan Negeri Cibinong Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada PENGADILAN NEGERI Cibinong Penunjukan Juru Bicara Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Penunjukan Penanggung Jawab Badan Pembinaan OR (Bapor) dan Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan (K3) Pembentukan Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pembentukan Tim Penanganan Pelapor Tindak Pidana Pemberlakuan Brifing Bulanan & Rapat Khusus Tahun 2016 Penunjukan Wakil Panitera Sebagai Pejabat yang Bertanggung Jawab Menunjuk Jurusita dan Juru Sita Pengganti Untuk Melaksanakan Panggilan dan Pemberitahuan pada Pengadilan 64

Negeri Cibinong W.11.U20/2556/UP.02.1/VII/2016 Tentang W.11.U20/2606/PS.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2615/OS.01.3/VII/2016 W.11.U20/2637/HK.50/VII/2016 W.11.U20/2694/HK.00/VII/2016 W.11.U20/2697/HK.00/VII/2016 W.11.U20/2713/OS.00/VII/2016

Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang

W.11.U20/2716/OS.01.3/VII/2016 Tentang W.11.U20/2717/OT.01.3/VII/2016 Tentang W.11.U20/2718/HK.02/VII/2016 Tentang W.11.U20/2719/OT.01.2/VII/2016 Tentang W.11.U20/2721/HK.01/VII/2016 Tentang W.11.U20/2722/HK.02/VII/2016 Tentang W.11.U20/2727/HK.02/VII/2016 Tentang W.11.U20/2754/KP.003/VII/2016 Tentang W.11.U20/2995/HK.00/VII/2016 Tentang W.11.U20/2996/HK.01/VII/2016 Tentang W.11.U20/3016/HK.00/VII/2016 Tentang

W11./2389/HK.00/VII/2016 Tentang W11.U20/2378/05.01.3/VII/2016 Tentang W11.U20/2380/US.OO/VII/2016 Tentang W11.U20/2384/KP.05.8/VII/2016 Tentang W11.U20/2386/HM.00/VII/2016 Tentang


Surat Perintah (IT Honor) Penunjukan Notulis Brifing Bulanan dan Rapat Khusus Tim Peneliti Reformasi (Revisi Baru) Susunan PP Persidangan Susunan PP (Revisi) Susunan Majelis Hakim (Revisi I) Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjamin Mutu Pemberlakuan Standar Operasional (SOP) Revisi Pemberlakuan Pokja SOP (Revisi) Petugas Pemegang Buku Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Biaya Kasasi pada Kepaniteraan Perdata An. Arief F Pembentukan Tim Peninjauan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Susunan Majelis Hakim Anak (Revisi I) Hakim Pengawas Penanganan Bantuan Panggilan Sidang Pemberitahuan (Delegasi) An. M. Ali Petugas Pemegang Buku Induk Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan Perdata An. Harun Alatas Bastian ST Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja ASN Penunjukan JS Sebagai Koordinator JSP Dalam Pelaksanaan Petugas dan Kejurusitaan Penunjukan Petugas Pengiriman Surat Panggilan dan Pemberitahuan (Delegasi) Melalui Pos & Faximile An. Heri Kewajiban Bagi Hakim yang Mutasi Ke Pengadilan Negeri Cibinong yang Mutasi Untuk Membawa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggakan Perkara dan Minutasi Dari Pengadilan Negeri asal ke Pengadilan Negeri Cibinong Pembentukan Tim Persiapan Implementasi Innovasi Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Pembentukan Tim Birokrasi Pemberlakuan Banner, Papan Visual, Papan Pengumuman, dan Media Informasi Lainya yang Dipajang di Area Gedung Pengadilan Pembentukan Tim Pelaksana Analis Jabatan, Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pengadilan Negeri Cibinong Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat/ Humas

65

W11.U20/2392/KP.05.8/VII/2016 Tentang W11.U20/2467/HK.00/VII/2016 Tentang W11.U20/2481/PS.01/VII/2016 Tentang W11.U20/4570/HK.02/XII/2015 Tentang W11.U20/4624/OT.01/XII/2016 Tentang

G.

Pembentukan Tim Pemilihan Role Model Pengembangan Budaya Kerja di Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 Susunan PP Persidangan SK Hakim Pengawas Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyusunan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Cibinong

Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi tahun 2016 Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif antara lain : 1.

Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di “Front Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Front Desk, yang selanjutnya oleh petugas Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang. Gambar 18. Pelayanan Meja Informasi

2.

Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling Terpadu dengan


66

program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo). Gambar 19. Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo)

3.

Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti persidangan serta untuk menghapus praktek percaloan. Gambar 20. Sistem “Nomor antrian sidang” persidangan perkara pelanggaran lalu lintas


67

4.

Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Polres Bogor, dan Polisi Militer Kodim 0621 Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong melaksanakan sidang Tilang Ditempat Gambar 21. Sidang Tilang Ditempat

5.

Penerapan Replikasi Inovasi e-SKUM dan Audio to Recording (ATR) Gambar 22. Penerapan Replikasi Inovasi e-SKUM dan Audio to Recording (ATR)


68

6.

Menerima Kunjungan Kerja dari beberapa Pengadilan Negeri lain dan Instansi lain dan Pengawasan/Pembinaan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat : 

Kunjugan Kerja Pengadilan Negeri Karawang ke Pengadilan Negeri Cibinong.



Kunjungan Kerja Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan IX Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.



Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Subang ke Pengadilan Negeri Cibinong.



Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Sumber ke Pengadilan Negeri Cibinong.



Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta ke Pengadilan Negeri Cibinong.



Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.



Kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gambar 23. Kunjungan dari Beberapa Pengadilan Negeri / Instansi Lainnya

7.

Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 14 September2016 di Jogjakarta.


69

Gambar 24. Akreditasi Penjaminan Mutu Kantor Pengadilan Negeri Cibinong


70

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

A.

PENGAWASAN INTERNAL Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang

yang disesuaikan dengan

kebutuhan yakni dengan

menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini: Tabel 28. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 SK KPN Nomor : W11.U20/2613/PS.01/VII/2016 NO

HAKIM PENGAWAS BIDANG

NAMA

JABATAN

1

2

3

4

Koordinator dan Penanggung

1.

Jawab Seluruh Bidang

2.

Kepaniteraan Perdata Kepaniteraan Perdata (Pengawas

3.

Mediasi)

TITO SUHUD, S.H., M.H.

Wakil Ketua

ZAUFI AMRI, S.H.

Hakim

HERU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim

4.

Kepaniteraan Pidana

Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN, S.H., M.H.

Hakim

5.

Peradilan Pidana Anak

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

Hakim

6.

Kepaniteraan Hukum

YULIANA, S.H.

Hakim

7.

Kepaniteraan Hukum (Arsip)

RIO DESTRADO, S.H.

Hakim

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

Hakim

1. NUSI, S.H., M.H.

Hakim

2. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Hakim

ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.

Hakim

Sub Bagian Kepegawaian,

8.

Organisasi dan Tata Laksana

9.

Sub Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan,

10.

Teknologi Informasi dan Pelaporan

2.

Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain: 

Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.



Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Cibinong


71



Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

3.

Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

4.

Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

5.

Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.

6.

Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B.

Evaluasi Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut: 1.

Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong,

2.

Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa

tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu

administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti. 3.

Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang arsip baru yang lebih representatif.

4.

Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungan dengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.


72

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

KESIMPULAN 1.

Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

2.

Dalam meningkatkan Pelayanan Publik,

Transparansi dan Akuntabilitas Publik,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu: 

Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja Pengaduan.



Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu dalam hal pelayanan

Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa

perbaikan akte kelahiran. 

Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.



Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan dan Penyidik telah terlaksana 100%.

3.

Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah: menyelesaikan perkara sebagai berikut: a.

Perkara Pidana : 

Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 92.619 perkara, yang terdiri dari 153 perkara sisa tahun 2016 dan 91.713 perkara baru Tahun 2016.



Dari 92.619 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 92.589 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2016 mencapai 99,96%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan

835

Perkara dari 1.017 yang ditangani atau mencapai 82.10%. Belum dapatnya semua perkara diputus, karena perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2016. 

Untuk tunggakan minutasi, dari 92.589 Perkara Pidana yang telah diputus, 92.568 diantaranya telah berhasil minutasi (99,97%). Dari tabel 11 dapat terlihat, terdapat 21 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 14 perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian


73

perkara. Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun. 

Sisa Perkara Pidana Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2016 sebanyak 183 Perkara.

b.

Perkara Perdata : 

Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 1.161 perkara yang diputus terdiri dari 164 perkara sisa tahun 2015 dan 997 perkara baru Tahun 2016.



Dari 1.161 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 924 Perkara (102 perkara dicabut + 924 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2016 mencapai 79.58%.



Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 924 Perkara Perdata yang telah diputus, 817 diantaranya telah berhasil minutasi (88.42%), yang berarti terdapat 19 perkara yg belum minutasi.



Sisa Perkara Perdata Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2017 sebanyak 245 Perkara.

4.

Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan serta rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung seluruh berkas yang ada. Ditahun 2016, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 1.391 berkas baru (812 Berkas Pidana dan 291 Berkas Perdata Gugatan, 288 Berkas Perkara Permohonan) yang membuat ruang arsip Pengadilan Negeri Cibinong semakin penuh.

5.

Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : www.pncibinong.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong .

B.

REKOMENDASI 1.

Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 14 Orang dengan rincian 2 Orang Pengelola IT, 4 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 6 Orang staff administrasi.

2.

Perlu dibangun Ruang Arsip, Unit Pelayanan Persidangan Anak (Ruang Sidang, Ruang Teleconference, Ruang Tunggu Ramah Anak), Ruang Pos Bantuan Hukum, Ruang Mediasi, Polikinik dan Ruang Serbaguna yang dibangun di tanah kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang berasal dari Hibah Pemkab Bogor.

3.

Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.


74

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : W11-U20/

/OT.01.2/XI/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, Menimbang

: a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 dan pentingnya penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan upaya optimal guna memenuhi harapan masyarakat dengan selalu berusaha secara terus menerus membuat terobosan-terobosan dalam upaya memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik tidak hanya bagi para pencari keadilan, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya serta demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia; b. Bahwa Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 adalah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan, sasaran-sasaran yang dicapai, dan pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2016) guna memberikan dan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat; c. Bahwa dalam rangka memberikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan data, menulis dan menyusun narasi, data, dan grafik tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2016); d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016; e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Form-05/SOP/06/2016

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016; KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data yang diperlukan, mengoreksi laporan dari masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2016); 2. Melakukan harmonisasi naskah dan menyiapkan bahan paparan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan; 3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun naskah-naskah dan bahan paparan yang telah diharmonisasikan ke dalam bentuk Buku Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016;

KETIGA

: Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan; SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : November 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-

Form-05/SOP/06/2016

PENGADILAN NEGERI CIBINONG SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR TANGGAL

: :

W11-U20/ /OT.01.1/XI/2016 NOVEMBER 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016 NO

NAMA DAN NIP

JABATAN KEDINASAN

1

2

3

JABATAN DALAM TIM 4

1.

BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Ketua

Pembina

2.

TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001

Wakil Ketua

3.

Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003

Panitera

4.

ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Sekretaris

5.

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19661120 198703 2 003

Wakil Panitera

Anggota

6.

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003

Panitera Muda Perdata

Anggota

7.

HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005

Panitera Muda Pidana

Anggota

8.

SRI BUDI UTAMI, S.H., M.H. NIP. 19650615 199403 2 003

Panitera Muda Hukum

Anggota

9.

DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

10.

LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

Anggota

11.

RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, Staf Sub Bagian Perencanaan, S.Kom., M.Kom. Teknologi Informasi dan Pelaporan NIP. 19760712 200912 2 001

Anggota

12.

MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

Anggota

13.

ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. NIP. 19881022 201101 1 002

Staf Kepaniteraan Perdata

Anggota

14.

HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001

Staf Kepaniteraan Hukum

Anggota

Ketua Koordinator Kepaniteraan Koordinator Kesekretariatan

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Form-05/SOP/06/2016

KET. 5

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor, 16915, Telp. (021) – 87905153 – 87905154,Fax. 87905153 – 87905808, Website: www.pn-cibinong.go.id email : [email protected]

Cibinong, 05 Januari 2017 Lampiran

: -

Perihal

: Undangan Rapat

Kepada Yth. Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Cibinong Di – CIBINONG

Sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2016, maka dianggap perlu untuk mengadakan rapat koordinasi pimpinan dengan Pejabat Struktural. Adapun rapat tersebut akan diadakan pada :

Hari / Tanggal

: Senin, 09 Januari 2017

Pukul

: 10.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapat / Perpustakaan.

Agenda

: Penyusunan Data untuk Laporan Tahunan 2016.

Demikian disampaikan, agar diketahui dan diperhatikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Barita Sinaga, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jl.Tegar Beriman, No. 5 Cibinong –Bogor 16915  : ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. W11.U20/01/SOP/01/2016 Tgl. Pembuatan 1 JUNI 2016 Tgl. Revisi Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERKARA PIDANA BIASA DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. 2.

S1-Hukum SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERKARA PIDANA ANAK DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang No.13 tahun 2009 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. 2.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN :

1. 2. 3.

S.O.P Umum S.O.P Kepaniteraan Hukum S.O.P Persidangan

PERINGATAN :

Pelaksana

1

1

Aktifitas 2

3 Penunjukan Hakim

5

6

Penunjukan Panitera Pengganti

Pencatatan Register dan SIPP

Penyerahan Berkas Perkara kepada Hakim

Proses Persidangan dan 7 Putusan

8

1. 2.

Buku Kontrol/Bantu Buku Ekspedisi

Mutu Baku Keterangan

KPN/WK PN

Hakim

Panitera/ Wapan

Staf

Panmud Pidana

PP

3

4

5

6

7

8

Kelengkapan Waktu 10

11

Penerimaan Berkas Dari Penyidik

Meneliti Berkas, mempersiapkan formulir 2 Penetapan Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti

4

Komputer / Laptop Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Buku Register

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No

S1-Hukum SLTA

Minutasi, pengisian register dan SIPP

Output 12

Berkas Diterima Berkas Perkara

Berkas Perkara

Penetapan

1 Hari

Penetapan

Berkas Perkara

Penetapan

Berkas Perkara dan Surat Penetapan

Nama Hakim dan Panitera tercatat dalam register

Berkas Perkara, Surat Penetapan Hakim, Surat Penunjukan PP

Perkara siap disidangkan

Berita acara, blangko putusan/putu san Register, ATK dan buku ekspedisi

1 Hari Berita acara, putusan

Perkara Terselesaikan

13

Dalam Jumlah Lebih Dari 1 (Satu) Berkas Perkara

No. W11.U20/01/SOP/04/2016 Tgl. Pembuatan 1 JUNI 2016 Tgl. Revisi -


Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERKARA PIDANA PRAPERADILAN DASAR HUKUM :

6. 7. 8. 9. 1.



1. 2.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register

KETERKAITAN :

1. 2. 3.

S.O.P Umum S.O.P Kepaniteraan Hukum S.O.P Persidangan

PERINGATAN :


PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

Menerima Permohonan Pra 1 Peradilan dan meneliti kelengkapan berkas Mencatat Permohonan Pra 2 Peradilan Ke Dalam Register dan SIPP Menyerahkan Berkas 3 Perkara untuk Penunjukan Hakim 4


KPN/ WKPN 3

Hakim

Panitera /Wapan

4

5

S1-Hukum SLTA

Mutu Baku Ket

Staf

Panmud Pidana

PP

6

7

8

Jurusita Kelengkapan Waktu 9

10

11

Output 12

Berkas Permohonan

Nomor Pendaftaran Perkara

Register dan ATK

Nomor Perkara tercatat dalam register dan SIPP

Berkas, Blangko Penunjukan Hakim dan Blangko Penunjukan PP

1 Hari

Penetapan Penunjukan Hakim Surat Penunjukan PP

Mencatat dalam Register 5 dan SIPP nama Hakim dan nama Panitera

Regisiter dan ATK

Nama Hakim dan Panitera tercatat dalam Register

Menerima Berkas dan menetapkan hari sidang

Berkas, Balngko Penetapan Hari Sidang dan Ekspedisi

Penetapan Hari sidang

6

Memerintahkan Juru Sita untuk pemanggilan para 7 pihak, Mencatat tanggal hari sidang pada SIPP dan Mempersiapkan persidangan Pemanggilan Para Pihak 8 Untuk Menghadap Persidangan

1 Hari

Register dan ATK

Hari sidang tercatat dalam register dan SIPP

Surat Panggilan

1 Hari

Surat Panggilan

Persidangan dan menandatangani berita 9 acara persidangan. Pengetikan, Pembacaan dan Penandatanganan Putusan

Berita acara, ATK, Petikan Putusan/Putu san

7 Hari

Berita acara, Petikan Putusan/Putu san

10 Minutasi

Berkas Perkara dan Buku Ekspedisi

2 Hari

Putusan Praperadilan telah tersedia

13



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.


KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1-Hukum

2. S1-Ekonomi 3. D3-Manajemen Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :


1. Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)




9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.




S.O.P/05b/PID/2015.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. 2.

S1-Hukum SLTA





Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DASAR HUKUM : 1. 2. 3. 4. 5.


Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Keputusan KMA R.I No. 032/KMA/SK/IV/2006 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 1998



Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010


Pelaksana No

Aktifitas

1

2

KPN/WKPN

Hakim

Panitera /Wapan

3

4

5

S1-Hukum SLTA

1. 2.

Mutu Baku

Staf

Panmud Pidana

PP

6

7

8

Keterangan FORM- 009/S.O.P/06e/PID/2015


10

Menerima Permohonan serta 1 Alasan Peninjauan Kembali dari JPU atau Terpidana/Ahli Waris

Berkas Permohonan dan Alasan

Pemberian Nomor PK, 2 mempersiapkan akta PK, pengisian register dan SIPP

Register dan ATK

3

Penandatangani Akta Peninjauan Kembali

4 Penunjukan Majelis Hakim

5 Penunjukan Panitera Pengganti

11

12

Permohon an Terdaftar 1 Hari

Draft Akta Permohonan Blangko Penetapan Hakim/Majelis Hakim Blangko Penunjukan PP

Output

Nomor Perkara Akta

Penetapan

1 Hari

Surat Penunjukan Nama Hakim/Maje lis Hakim dan PP Tercatat dalam Register

Pencatatan Majelis Hakim dan 6 Panitera Pengganti kedalam register dan SIPP

Register dan ATK

7 Penetapan Hari Sidang

Blangko Penetapan Hari Sidang

1 Jam

Penetapan

8 Pemanggilan para pihak

Surat Panggilan

1 Jam

Relaas

30 Hari

Berita acara Sidang, Berita acara pendapat

Proses Persidangan, pembuatan , penandatanganan berita acara sidang dan 9 pembuatan serta penandatanganan berita acara pendapat, pengisian register dan SIPP Menyusun Kelengkapan Berkas 10 Perkara Pidana Bundel A dan Bundel B Penandatanganan Surat 11 Pengantar Pengiriman Berkas PK

12

Mengirimkan Berkas, pengisian register dan SIPP

Berkas, Komputer, Register dan ATK

Berkas dan ATK

Berkas siap kirim

Draft Surat Pengantar

Surat Pengantar , buku ekspedisi

Berkas, Register dan ATK

14 Hari

Berkas Terkirim, resi pengiriman

13



Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P UPAYA HUKUM GRASI DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.


Undang-Undang No.13 tahun 2009 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. 2.





Pelaksana No 1

Aktifitas 2

KPN/WK Panitera Hakim PN /Wapan 3

4

5

Mutu Baku Ket

Staf

Panmud Pidana

PP

6

7

8


10

Menerima Permohonan Grasi Dari Terpidana

Berkas Permohonan

Mempersiapkan Draft Akta dan Mencatat permohonan 2 Grasi kedalam register dan SIPP

Register dan ATK

1

3 Menandatangani Akta

S1-Hukum SLTA

11

Output 12

Nomor Perkara

1 Hari

Permohonan telah tercatat dalam register Akta Permohonan Grasi

Draft Akta dan ATK

Ketua Pengadilan Negeri menerima Berkas untuk 4 dibuatkan pendapat apakah memenuhi syarat atau tidak

Berkas

5 Menyusun Berkas Grasi

Berkas Lengkap

Bundel Berkas


Surat Pengantar

6

Penandatanganan Surat Pengantar

7 Hari

Register dan ATK

Tanggal Surat Pengantar Tercatat dalam Register dan SIPP

Surat Pengantar

Berkas Terkirim, resi pengiriman

10 Hari Pencatatan tanggal surat 7 pengantar dalam register dan SIPP

8 Pengiriman Berkas

Rekomendasi

13



Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENYITAAN DASAR HUKUM :

6. 7. 8. 9. 1.



1. 2.




Pelaksana No 1

Aktifitas 2

KPN/WK Panitera Panmud PN /Wapan Pidana 3

4

5

Staf 6


Mutu Baku FORM- 002/S.O.P/08a/PID/2015 Keterangan Kelengkapan Waktu Output 7

Menerima Permohonan ijin/persetujuan 1 Penyitaan/penggeledahan dari penyidik yang sudah didisposisi

Surat Permohonan, Lembar Disposisi

Mencatat pada Register 2 Penyitaan/penggeledahan, membuat draft penetapan

Register dan ATK

3 Koreksi dan Paraf

S1-Hukum SLTA

ATK

4 Penandatanganan Penetapan

Draft Penetapan

Pemberian Nomor, Mencatatkan kedalam Register 5 dan SIPP, mengirimkan penetapan kepada pemohon

Register dan ATK, Buku Ekspedisi

8

9

Catatan 1 Hari Nomor Penetapan 1 Jam

Draft telah dikoreksi

Penetapan ijin/perset ujuan 1 Hari

Penetapan Terkirim, tanda terima

10


ENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jl.Tegar Beriman, No. 5 Cibinong –Bogor 16915  : ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENGGELEDAHAN DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 1.



1. 2.




Pelaksana No 1

Aktifitas 2

KPN/WK Panitera Panmud PN /Wapan Pidana 3

4

5


Mutu Baku Keterangan Staf 6

Kelengkapan Waktu 7

Menerima Permohonan ijin/persetujuan 1 Penyitaan/penggeledahan dari penyidik yang sudah didisposisi


Mencatat pada Register 2 Penyitaan/penggeledahan, membuat draft penetapan

Register dan ATK

3 Koreksi dan Paraf

S1-Hukum SLTA

ATK

4 Penandatanganan Penetapan

Draft Penetapan

Pemberian Nomor, Mencatatkan kedalam Register 5 dan SIPP, mengirimkan penetapan kepada pemohon

Register dan ATK, Buku Ekspedisi

8

Output 9



Penetapan ijin/perset ujuan 1 Hari


10



Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERPANJANGAN PENAHANAN DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.



1. 2.




Pelaksana No

Aktifitas KPN/WKPN

1

2

3

Panitera Panmud /Wapan Pidana 4

5

Staf 6

7


Mencatat pada Register 2 penahanan dan membuat draft penetapan perpanjangan

Register dan ATK

4 Penandatanganan Penetapan Pemberian Nomor, Mencatatkan kedalam Register 5 dan SIPP, mengirimkan penetapan kepada Penyidik/PU


Mutu Baku002/S.O.P/010/PID/2015 FORMKeterangan Kelengkapan Waktu Output

Menerima Permohonan perpanjangan penahanan 1 Penyidik / PU yang sudah didisposisi

3 Koreksi dan Paraf

S1-Hukum SLTA

ATK

8



Penetapan ijin/perset ujuan

Draft Penetapan Register dan ATK, Buku Ekspedisi

9

1 Hari


10



Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.



1. 2.




Pelaksana No 1

Aktivitas 2

Menerima Permohonan Penetapan Diversi dari Penyidik/Penuntun Umum 1 dan Memeriksa kelengkapan permohonan dan persyaratan Mencatat Permohonan Penetapan Diversi kedalam 2 Register & SIPP, membuat draft penetapan diversi. Memeriksa draft Penetepan 3 Diversi untuk ditandatangani KPN 4

Menandatangani Penetapan Diversi

KPN / WKPN 3

Panitera/ Panmud Wapan Pidana 4

5

S1-Hukum SLTA


Mutu Baku Ket Staf 6

Kelengkapan Waktu

Output

7

8

9

Permohonan penetapan diversi

1 Hari

Berkas Permohonan Diterima

Register & ATK

1 Hari

Draft penetapan & ATK

Permohonan tercatat dalam register

Penetapan Ditandatangani 1 Hari

Mencatat Penetapan Diversi 5 kedalam Register & SIPP

Register & ATK

Mengirim Penetapan Diversi kepada 6 Penyidik/JPU/BAPAS, PEKSOS, Orang Tua.

Surat Pengantar, Buku Ekspedisi

1 Hari

Penetapan Diterima Penyidik/JPU/B APAS, PEKSOS, Orang Tua, Tanda Terima

10



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERSIDANGAN PIDANA SINGKAT DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.







Pelaksana No

Aktifitas

1

2

S1-Hukum SLTA

3. 4.


KPN

Hakim

Panitera

Panmud Pidana

PP

STAF

Kelengkapan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Berkas Perkara

1 Hari

Perkara tercatat dalam register & SIPP

Berkas Perkara

1

Penerimaan Berkas Perkara

2

Memberi nomor perkara dan pencatatan ke dalam Buku Register Induk dan CT S dan melampirkan blanko penunjukkan hakim dan PP ke dalam berkas

3

Penunjukan Majelis Hakim

Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Hakim

4


Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

5

Mencatat nama Hakim dan Pannitera Pengganti kedalam register induk dan SIPP

Penetapan Hakim/Majelis Hakim 1 Hari Penetapan Panitera Pengganti Nama Hakim dan Panitera Pengganti tercatat dalam register & SIPP

Register dan AT K 6

Penyerahan Berkas kepada Hakim/Majelis Hakim untuk penetapan Hari Sidang

7

Penyerahan berkas perkara kepada Panitera Pengganti

Berkas Perkara dan Penetapan hari sidang

8

Pengiriman Penetapan Hari Sidang kepada JPU

fotokopi Penetapan hari sidang, buku ekspedisi

9

Proses Persidangan (Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara, Laporan Penundaan sidang, Perpanjangan Penahanan, Pengetikan Putusan, pembacaan putusan)

Berita Acara, Berkas, max 5 Bln Laporan, Penetapan, sesuai Perpanjangan AT K, laporan, SEMA No. Penahanan, perpanjangan 2 T h. Putusan, penahanan, 2014 Petikan putusan Putusan

Penyampaian 10 putusan/petikan putusan kepada JPU/terdakwa

11 Minutasi

1 Hari

Penetapan hari sidang


1 Hari

Ekspedisi

Putusan/Petikan Putusan

2 hari

Putusan/petik an putusan telah disampaikan kepada pihak

Buku Ekspedisi

7 Hari

putusan pengadilan tingkat pertama telah tersedia



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PERSIDANGAN PIDANA BIASA DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.







Pelaksana No

Aktifitas

1

2

S1-Hukum SLTA

5. 6.


KPN

Hakim

Panitera

Panmud Pidana

PP

STAF

Kelengkapan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Berkas Perkara

1 Hari

Perkara tercatat dalam register & SIPP

Berkas Perkara

1

Penerimaan Berkas Perkara

2

Memberi nomor perkara dan pencatatan ke dalam Buku Register Induk dan CT S dan melampirkan blanko penunjukkan hakim dan PP ke dalam berkas

3

Penunjukan Majelis Hakim

Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Hakim

4


Berkas Perkara, Blangko Penunjukan Panitera Pengganti

5

Mencatat nama Hakim dan Pannitera Pengganti kedalam register induk dan SIPP

Penetapan Hakim/Majelis Hakim 1 Hari Penetapan Panitera Pengganti Nama Hakim dan Panitera Pengganti tercatat dalam register & SIPP

Register dan AT K 6

Penyerahan Berkas kepada Hakim/Majelis Hakim untuk penetapan Hari Sidang

7

Penyerahan berkas perkara kepada Panitera Pengganti

Berkas Perkara dan Penetapan hari sidang

8

Pengiriman Penetapan Hari Sidang kepada JPU

fotokopi Penetapan hari sidang, buku ekspedisi

9

Proses Persidangan (Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara, Laporan Penundaan sidang, Perpanjangan Penahanan, Pengetikan Putusan, pembacaan putusan)

Berita Acara, Berkas, max 5 Bln Laporan, Penetapan, sesuai Perpanjangan AT K, laporan, SEMA No. Penahanan, perpanjangan 2 T h. Putusan, penahanan, 2014 Petikan putusan Putusan

Penyampaian 10 putusan/petikan putusan kepada JPU/terdakwa

11 Minutasi

1 Hari

Penetapan hari sidang


1 Hari

Ekspedisi

Putusan/Petikan Putusan

2 hari

Putusan/petik an putusan telah disampaikan kepada pihak

Buku Ekspedisi

7 Hari

putusan pengadilan tingkat pertama telah tersedia



9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.



1. 2.




NO

1

AKTIVITAS

Menerima surat dan disposisi pimpinan dari bagian urusan umum

2 Menyerahkan surat dan disposisi surat masuk

3 Mempelajari disposisi surat masuk

4

Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat/menanggapi/meneruskan

5 Melaksanakan disposisi atasan langsung

6 Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung

7

Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk pemberitahuan Pidana

8 Mengarsipkan surat masuk

S1-Hukum SLTA

Staff


PELAKSANA Panitera Muda Pidana

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output



Tgl Efektif

9 JUNI 2016

Disahkan Oleh

KPN CBI

S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM :

1. 2. 3. 4. 5.



1. 2.




Pelaksana No

1

Aktifitas

2

Panmud Pidana

Staf

3

4

Panitera Sekretaris /Wapan 6

Ketua / Wakil Kelengkapan Waktu Ketua PN 7

8

Menerima draf Surat Keluarsesuai disposisi atasan

Komputer dan ATK

2

Mengetik draf Keluar yang telah selesai dikonsep

Komputer dan ATK

4 Menandatangani Surat Keluar

5 Memberi Nomor Surat Keluar

6 Mengirimkan Surat Keluar


Mutu Baku

1

3 Koreksi draf Surat Keluar

S1-Hukum SLTA

Penetapan

9

Keterangan Output 10

11

Penetapan Per Perkara

3 Hari

Ekspedisi

PENGADILAN NEGERI CIBINONG SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR TANGGAL

: :

W11-U20/ /OT.01.1/XI/2016 NOVEMBER 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016 NO

NAMA DAN NIP

JABATAN KEDINASAN

1

2

3

JABATAN DALAM TIM 4

1.

BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Ketua

Pembina

2.

TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001

Wakil Ketua

3.

Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003

Panitera

4.

ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Sekretaris

5.

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19661120 198703 2 003

Wakil Panitera

Anggota

6.

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003


Anggota

7.

HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005

Panitera Muda Pidana

Anggota

8.

SRI BUDI UTAMI, S.H., M.H. NIP. 19650615 199403 2 003

Panitera Muda Hukum

Anggota

9.

DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

10.

LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

Anggota

11.

RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001

Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

12.

MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

Anggota

13.

ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. NIP. 19881022 201101 1 002

Staf Kepaniteraan Perdata

Anggota

14.

HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001

Staf Kepaniteraan Hukum

Anggota

Ketua Koordinator Kepaniteraan Koordinator Kesekretariatan

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Form-05/SOP/06/2016

KET. 5

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong K a b . B o g o r 1 6 9 1 5 ,  : ( 021 ) 87905153 – 87905154 FAX : 87905153 - 87905808 , Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. Dokumen Revisike TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh

: : : : :

W11.U20/02/SOP/01/2016 02 25 JULI 2016 26 JULI 2016 KPN CBI

SOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-UndangNomor48 Tahun 2009 3. Undang-UndangNomor49 Tahun 2009 4. Perma No.2 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana 5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaansurat sub bagianumum 2. S.O.P Pengeloaansuratmasukkepaniteraanperdata

KUALIFIKASIPELAKSANA: 1. S1 - Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. AdminitrasiTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Register 3. BUKTI SKUM 4. Buku Ekspedisi

PERINGATAN: JikaS.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. PELAKSANA Mutu Baku Petugas Ketua/ Jurusita / NO AKTIVITAS Petugas Wakil Panitera Persyaratan / Meja I Kasir Panitera Wakil Hakim Jurusita Waktu meja II Panitera Pengganti Perlengkapan Ketua Pengganti Menerima gugatan dari Penggugat Gugatan dan surat kuasa

1

Meneliti kelengkapan berkas gugatan

Gugatan dan Daftar Periksa

2

Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat 3 keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan ke Kasir Menerima Blanko Formulir Gugatan dari Penggugat beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara 4

Memberikan Slip SetoranPanjar Biaya PerkaraGugatan yang harus dibayar pada Bank 5

Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

5 Menit

Gugatan diterima Kepaniteraan Perdata

10 Menit

Gugatan telah lengkap

30 menit

Catatan jumlah panjar biaya perkara gugatan

5 menit

Slip Setoran Bank diterima Penggugat

5 menit

Slip Setoran Bank diterima Penggugat

3 menit

Lembar asli SKUM diterima Penggugat

Gugatan dan ATK

Formulir Gugatan, Catatan Perkiraan Jumlah Panjar Biaya Perkara Lembaran Perkiraan Panjar Biaya PerkaraGugatan Slip Setoran Bank Lembar SKUM

6

Menerima Bukti setoran Bank dari Penggugat dan melampirkannya ke dalam berkas perkara

Bukti setoran bank

Menyerahkan kembali berkas berpekara ke Petugas Meja I

Berkas perkara,

Bukti Setoran Bank diterima 3 menit Petugas Meja 1 dan dilampirkan dalam Berkas perkara

7

8

Output

3 menit

Berkas perkara diterima Petugas Meja I



: : : : :


SOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA Menyerahkan lembar SKUM asli kepada Penggugat, lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga 9 sebagai arsip kasir

SKUM

Mencatat panjar biaya perkara kedalam buku jurnal biaya perkara gugatan dan memasukannya ke dalam aplikasi 10 SIPP

Buku Jurnal Biaya Perkara Gugatan dan Aplikasi SIPP

Mnyerahkan Berkas perkara Gugatan ke petugas Meja II

5 menit

Panjar biaya perkara gugatan 5 Menit tercatat ke dalam buku jurnal dan aplikasi SIPP

Berkas Perkara Berkas Perkara diterima Petugas 5 Menit Meja II dan sudah ada nomor perkara

11

Mencatat perkara gugatan dalam buku Register perkara Gugatan dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan Buku Register Perkara Gugatan

Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjuk Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang dan Blanko penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Berkas Perkara, Blanko Penetapan Penunjukan Hakim tunggal, Blanko Penunjukkan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukkan Jurusita Pengganti dan Blanko Penetapan Hari sidang

12

13

Mencatat perkara tersebut dalam buku Ekspedisi Perkara

Menyerahkan Berkas Perkara gugatan kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara siap diajukan kepada Ketua Pengadila

3 Menit

Perkara tercatat ke dalam Buku Ekspedisi Perkara

5 Menit

Berkas Perkara telah diteliti oleh Panitera/wakil Panitera

5 Menit

diterimanya kontra memori banding oleh pembanding

5 Menit

Berkas Perkara diterima dan Petugas Meja II

Berkas Perkara Gugatan

17

Meneliti Berkas Perkara Gugatan dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Hakim Tunggal

Berkas Perkara dan Blanko Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal

Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Kepada Ketua Pengadilan

Berkas Perkara Gugatan

18

10 Menit

Berkas Perkara

16

Meneruskan berkas perkara kepada petugas Meja II

Perkara tercatat ke dalam buku Register perkara gugatan dan tercatat dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

15

Meneliti kelengkapan berkas perkara

20 Menit

Buku Ekspedisi Perkara

14

19

Lembar asli SKUM diterima Penggugat

10 Berkas Perkara telah diteliti oleh Menit Panitera/wakil Panitera

5 Menit

Berkas Perkara diterima Ketua Pengadilan



: : : : :


SOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatangani Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan 20 memasukkannya ke dalam SIPP

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara dan Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal

Meneruskan berkas perkara kepada Hakim Tunggal

Berkas Perkara dan Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

Menerima Berkas Perkara dari Hakim Tunggal

Berkas Perkara Diterima Panitera/Wakil Panitera

5 Menit

Panitera Pengganti ditetapkan dan tercatat dalam Aplikasi SIPP

5 Menit

Berkas Perkara diterima Hakim Tunggal

Berkas Perkara, Formulir Penetapan dissmisal dan Penetapan dismissal, penetapan Penetapan Hari sidang 15 hari sidang pertama dan tercatat pertama menit dalam Aplikasi SIPP berkas perkara, ATK

25

5 menit

Berkas Perkara diterima Panitera Pengganti

Memberitahukan hari sidang ke Petugas Meja I dan Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti

Turunan Surat Gugatan, Turunan Surat Gugatan diterima Daftar Urutan Petugas Meja I dan Penunjukan 5 menit Jurusita/Jurusita Pengganti Jurusita/Jurusita ditetapakan Pengganti

Menunjuk Jurusita/ Jurusita Pengganti dan menyerahkan turunan surat gugatan sesuai jumlah pihak yang dipanggil

Turunan surat Gugatan, Daftar Urut Penunjukan 15 Jurusita/ Jurusita menit Pengganti

Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat

Surat Tugas, Turunan Surat Gugatan, Relaas Panggilan

26

27

28

Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II

Menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti

2 hari

Relaas Panggilan diterima Tergugat

5 menit

Relaas Panggilan diterima Petugas Meja II

5 menit

Relaas Panggilan diterima Panitera Pengganti

Relaas Penggilan

30

Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Jurusita/Jurusita Pengganti ditetapakan

Relaas Panggilan

29

31

5 Menit

Berkas Perkara

23

Pemeriksaan pendahuluan, apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan maka dikeluarkan penetapan dismissal atau jika memenuhi 24 persyaratan gugatan maka dikeluarakan Penetapan Hari Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP

Hakim Tunggal ditetapkan dan tercatat di aplikasi SIPP

Berkas Perkara

21

Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Blanko Penunjukan Panitera Pengganti dan 22 memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

5 Menit

Berkas Perkara

Maksim al Proses Persidangan dilaksanakan 25 hari



: : : : :


SOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

32

Meneliti dan menandatangani Berita

Berita Acara SIdang, Jadwal dan Agenda sidang terekam dalam aplikasi SIPP

30 Menit

Berita Acara Sidang telah diteliti dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti

Berita Acara Sidang

33

Menandatangani Berita Acara Sidang

1 hari

Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang telah diteliti 5 menit dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti

34

Meminta rincian biaya perkara ke kasir

Rincian Biaya Perkara danBuku Jurnal

35

Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir 36

Memasukkan data Putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus

Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, Perangkat Komputer dan Ruang Sidang

Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan

45

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk 46 diarsipkan

Relaas Pemberitahuan diterima pihak yang tidak hadir di persidangan

5 menit

Relaas Pemberitahuan Putusan diterima Petugas Meja II

5 menit

Relaas Pemberitahuan Putusan diterima Panitera Pengganti

5 menit

Relaas Pemberitahuan Putusan dimasukkan ke dalam Berkas Perkara

2 hari

Berkas Perkara telah diminutasi dan tanggal minutasi terekam dalam Aplikasi SIPP

10 menit

Berkas Perkara telah diminutasi diterima oleh Petugas Meja I

20 menit

Berkas Perkara yang telah diminutasi tercatat dalam Buku Register Perkara Gugatan

10 menit

Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsipakan

Relaas Pemberitahuan Putusan

Berkas Perkara

Berkas Perkara yang telah diminutasi

44

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan

2 hari


43

Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi

Data Putusan terekam dalam Aplikasi SIPP dan laporan diterima oleh kasir


42

Minutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP

15 menit

Surat Pemberitahuan Putusan

41

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Putusan telah dibacakan

5 menit Surat Pemberitahuan Putusan

40

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku RegisterGugatan dan Aplikasi SIPP

3 hari

Blanko Pemberitahuan Putusan

39

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti

Diketahuinya seluruh biaya perkara

Putusan dan Materai

37

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir 38 di persidangan

5 menit

Berkas Perkara dan Buku Register Perkara Gugatan

Berkas Perkara



: W11.U20/02/SOP/02/2016 : 02 : 25 JULI 2016 : 26 JULI 2016 : KPN CBI

SOP PERDATA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA DASAR HUKUM: 1. Undang-UndangNomor3Tahun 2009 2. Undang-UndangNomor48 Tahun 2009 3. Undang-UndangNomor49 Tahun 2009 4. Perma No.2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana 5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk KETERKAITAN: 1. S.O.P PengelolaanSuratSub BagianUmum PERINGATAN: Jika S.O.P initidakdilaksanakanmakaakandikenakansanksisesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010.

NO

AKTIVITAS

Menerima Formulir Memori Keberatan yang sudah 1 diisi Pemohon, disertai alasan-alasan keberatan, sejumlah 5 rangkap

2

Meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan.

PELAKSANA Petugas Panitera/ Ketua/ Petugas Meja I Wakil Wakil Kasir meja II Panitera Ketua

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumenpenyelesaianperkara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi Mutu Baku

Jurusita / Majelis Panitera Jurusita Hakim Pengganti Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

Formulir Memori 5 Memori Keberatan diterima oleh Keberatan sebanyak 5 Menit Kepaniteraan rangkap

Berkas Permohonan 15 Berkas Permohonan keberatan Keberatan menit sudah diteliti

3 Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja II

Berkas Perkara

3 Berkas Perkara diterima oleh menit Meja II

4 Membuat Akta Penyataan Keberatan

Akta Pernyataan Keberatan

10 menit

5 Menandatangani Akta Pernyataan Keberatan


5 menit

6

Menyerahkan satu lembar Akta Pernyataan Keberatan kepada Pemohon

Mencatat permohonan keberatan ke dalam Buku 7 Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP


5 menit

Akta Pernyataan Keberatan dan Buku 10 Register Perkara menit Gugatan Sederhana

Akta Pernyataan Keberatan diterbitkan

Akta Pernyataan Keberatan ditandatangani Panitera

Akta Pernyataan Keberatan diterima Pemohon

Permohonan keberatan tercatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sedehana dan terisi dalam aplikasi SIPP Jurusita Pengganti




SOP PERDATA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memberitahukan permohonan keberatan

Jurusita Pengganti Surat Pemberitahuan 10 melaksanakan pemberitahuan Keberatan menit keberatan

9 Membuat Surat Pemberitahuan Keberatan

Surat Pemberitahuan 15 Keberatan dan Surat Pemberitahuan Keberatan menit Memori Keberatan

Melaksanakan pemberitahuan keberatan dan 10 menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon

Surat Pemberitahuan dan Relaas Pemberitahuan Memori Keberatan dan Memori 2 hari diterima Termohon keberatan Keberatan

11 Menyerahkan Relaas Pemberitahuan ke Meja II

Relaas Pemberitahuan

Melampirkan Relaas Pemberitahuan ke dalam 12 Berkas Perkara

3 Relaas Pemberitahuan Menit

Mencatat tanggal pemberitahuan keberatan dan penyerahan Memori Keberatan ke dalam Buku 13 Register Perkara Gugatan Sederhana, serta mengisi aplikasi SIPP

Tanggal pemberitahuan keberatan dan penyerahan Buku Register Perkara 15 Memori Keberatan dicatat dalam Gugatan Sederhana Menit Buku Register Perkara Gugatan Sederahana dan terisi dalam aplikasi SIPP

8

14

Menerima Kontra Memori Keberatan dari Termohon

Mencatat tanggal penerimaan kontra memori 15 keberatan dalam Buku Register Gugatan Sederhana dan mengisi dalam aplikasi SIPP

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 16 menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon

17

Membuat Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan

Melaksanakan pemberitahuan Kontra Memori 18 Keberatan

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Kontra 19 Memori Keberatan kepada Meja II

Kontra Memori Keberatan

10 Menit

5 Menit

Relaas Pemberitahuan diterima Meja II

Relaas Pemberitahuan disatukan dalam berkas perkara.

Kontra Memori Keberatan diterima Meja II

Tanggal penerimaan KontraMemori keberatan dari Termohon tercatat dalam Buku Register Perkara 5 Buku Register Perkara Gugatan Gugatan Sederhana Menit Sederhana dan terisi dalam aplikasi SIPP


5 Relaas Pemberitahuan Kontra Menit Memori Keberatan dibuat


Relaas Pemberitahuan 10 KontraMemori Keberatantelah Menit dibuat

Relaas Pemberitahuan Kontra Memori 2 hari Keberatan

Pemohon menerima Kontra Memori Keberatan

Relaas Pemberitahuan 5 Kontra Memori Menit Keberatan

Relaas Pemberitahuan KontraMemori Keberatan diterima Meja II





Mencatat tanggal penyerahan Kontra Memori 20 Keberatan dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan mengisi aplikasi SIPP

21

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Inzage

22 Membuat Surat Pemberitahuan Inzage

23

Melaksanakan pemberitahuan inzage kepada para pihak

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas 24 Pemberitahuan Inzage kepada Meja II

Mencatat tanggal penyerahan Relaas Pemberitahuan Inzage ke dalam Buku Register 25 Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Blanko 26 Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan Jurusita Pengganti danBlanko Penetapan Hari Sidang

Tanggal penyerahan KontraMemori Keberatan Buku Register Perkara 10 kepadaPemohon tercatat Gugatan Sederhana menit dalamBuku Register Perkara Gugatan Sederhana dan terisi dalam aplikasi SIPP

Data Para Pihak

5 Menit

Jurusita/Jurusita Pengganti memiliki data para pihak

Data Para Pihak

15 menit

Surat Pemberitahuan Inzage

Surat Pemberitahuan Inzage 2 hari

Pemohon dan Termohon keberatan menerima Surat Pemberitahuan Inzage

Relaas Pemberitahuan Relaas Pemberitahuan Inzage 10 Inzage diterima Petugas Meja II menit Tanggal penyerahan RelaasPemberitahuan Buku Register Perkara 15 Inzagetercatat kedalam Buku Gugatan Sederhana menit Register Perkara Gugatan sederhana dan terisi dalam aplikasi SIPP Berkas Perkara dan Blanko Penetapan Penunjukan Majelis 15 Berkas Perkara siap diajukan menit kepada ketua pengadilan Hakim, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti,Blanko

27

Mencatat perkara tersebut ke dalam Buku Ekspedisi Perkara

Buku Ekspedisi Perkara

3 Perkara tercatat kedalam buku menit ekspedisi perkara

28

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 Menit

Meneliti kelengkapan Berkas Perkara dan 29 memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

30

MenyerahkanBerkas Perkara kepada Ketua Pengadilan

Mempelajari Berkas Perkara, menunjuk majelis 31 hakim serta menandatangani Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakimdan mengisi aplikasi SIPP

Berkas perkara diterima panitera/wakil panitera

Berkas Perkara dan Blanko Penetapan Penunjukan Majelis 10 Berkas perkara telah diteliti dan menit diparah panitera/wakil panitera Hakim, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

5 Berkas perkara diterima ketua Menit pengadilan

Berkas Perkara dan Blanko Penetapan 3 jam Penunjukan Majels Hukum

Majelis hakim ditetapkan





Mengembalikan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera untuk menunjuk Panitera 32 Pengganti dan menandatangani Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

Mencatat Berkas Perkara pada Buku Register 33 Perkara Gugatan Sederhana dan memasukan dalam aplikasi SIPP

Berkas perkara

10 Berkas perkara diterima Panitera menit

Berkas Perkara dan 15 Berkas perakra terisi dalam buku Buku Register Perkara menit register perkara Gugatan Sederhana

34

Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada ketua majelis

berkas perkara

15 Ketua Majelis Hakim menerima menit berkas yang sudah lengkap

35

Menetapkan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan, dan memasukan ke dalam aplikasi SIPP

berkas perkara

10 menit

36 Menerima Berkas Perkara dari hakim ketua majelis

berkas perkara

5 Berkas perkara diterima panitera Menit pengganti

37

Meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum Putusan diucapkan

Jurnal Keuangan perkara gugatan sederhanan

15 Perincian biaya perkara gugatan menit sederhana

38

Membuat perincian biaya perkara keberatan dan menyerahkan ke Panitera Pengganti

Jurnal Keuangan perkara gugatan sederhana

15 Perincian biaya perkara gugatan menit sederhana

39

Membuat putusan dan membacakan putusan pada hari sidang yang telah ditentukan.

Menyalin putusan, memasukan data Putusan 40 kedalam aplikasi SIPP dan menyerahkan Putusan ke Meja II

41

Mencatatkan tanggal dan amar putusan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Berkas Perkara, Berita acara sidang dan 7 Hari ruang sidang

Putusan

Hari sidang ditetapkan

Putusan telah dibacakan

60 Putusan terekan dalam aplikasi Menit SIPP

Putusan dan Buku Tanggal dan amar putusan 25 Register Perkara tercatat dalam buku register Menit Gugatan Sederhana Perkara Gugatan Sederhana





42

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan putusan kepada para pihak

43

Membuat Surat Pemberitahuan Putusan kepada para pihak

Surat Pemberitahuan 15 Surat pemberitahuan Putusan danPutusan menit sudah dibuat

44

Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada para pihak

Surat Pemberitahuan Relaas Pemberitahuan Putusan 2 hari dan Putusan diterima para pihak

45

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti

Relaas Pemberitahuan 5 Relaas pemberitahuan diterima Putusan Menit panitera pengganti

46

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Relaas Pemberitahuan 5 Putusan Menit

47 Meminutasi perkara

48

Menerima Berkas Perkara yang telah dimunitasi dan Putusan siap diserahkan kepada para pihak

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan 49 Sederhana dan memasukkan dalam aplikasi SIPP

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah 50 berkekuatan hukum tetap tersebut kepada bagian hukum untuk diarsipkan

Putusan

Berkas Perkara

5 menit

Jurusita/Jurusita Pengganti mendapatkan putusan

Relaas Pemberitahuan Putusan telah dimasukkan kedalam berkas perkara

2 hari Berkas perkara telah diminutasi

Berkas Perkara 15 yangtelah diminutasi menit

Berkas perkara yang telah diminutasi diterima Meja II

Berkas Perkara yang telah Berkas Perkara dan 30 diminutasi tercatat dalam Buku BukuRegister Perkara Menit Register Perkara Gugatan Gugatan Sederhana sederhana, dan aplikasi SIPP

Berkas Perkara

30 Berkas perkara diterima Bagian Menit Hukum untuk diarsipkan



: : : : :


SOP PERDATA PERMOHONAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Agar berkas perkara dapat di adili oleh Majelis. DASAR HUKUM: 1. Undang-UndangNomor 49 Tahun2009 2. Undang-Undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 7. Perma No.3 Tahun 2012 8. Hukum Acara Perdata (HIR) 9. Buku II pedoman Teknis Administrasi Perdata Edisi 2007 PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1–Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Bagian Umum



: : : : :


SOP PERSIDANGAN PERMOHONAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 7. Hukum Acara Perdata (HIR) 8. Buku II pedoman teknis administrasi teknis perdata edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.PPerkara Perdata Permohonan

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No 1

Aktifitas 2

Menerima Berkas dari Kepaniteraan Perdata dan 1 Mencatat Dalam Agenda Persidangan 2

Menandatangani Penetapan Hari Sidang

3 Pemanggilan Sidang

Mutu Baku

KPN

Hakim

Panitera

Panmud Perdata

Meja II

PP

JS

Kasir

Kelengkapan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Berkas Perkara 1 Hari

penatapan hari sidang

atk, komputer, berkas perkara atk, komputer, penetapan hari sidang

diterimanya berkas oleh hakim

7 Hari

relaas panggilan

Proses Persidangan Membacakan Permohonan, 4 Dilanjutkan Pembuktian (surat dan Saksi)

berkas perkara, disidangkanny atk, ruang 14 Hari a perkara sidang

Panitera Pengganti Meminta 5 Rincian Biaya Perkara Kepada Kasir

buku jurnal, atk

diketahuinya biaya perkara

6 Pembacaan Penetapan

atk, berkas perkara, komputer

penetapan

Pelaporan Tanggal dan Amar 7 Penetapan Kepada Panmud Perdata Petugas Register Mencatat 8 Perkembangan Persidangan Ke Dalam Buku Register

berita acara persidangan Amar Penetapan

Hakim dan Panitera Pengganti Menyelesaikan Minutasi dan 9 Pemberkasan Perkara Setelah Penetapan

Berkas Perkara,atk, komputer

Menerima Berkas Perkara Untuk Diminutasi

Berkas Perkara

10

1 Hari

diketahuinya tanggal dan amar penetapan tercatanya dalam register

berita acara dan penetapan 14 Hari Dokumen



: : : : :

W11.U20/02/SOP/05/2016 02 25 Juli 2016 26 Juli 2016 KPN CBI

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN TUJUAN : 4.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat di adili oleh Majelis.

5.

6.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 3. S1–Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara

DASAR HUKUM: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Undang-Undang No.03 Tahun 2009 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 Hukum Acara Perdata (HIR) Buku II Pedoman Teknis Administrasi perdata edisi 2007 SEMA No.2 Tahun 2014. SEMA no 1 Tahun 2014. PERMA No. 3 Tahun 2012

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 5. Berita Acara 6. Register 7. Bukti SKUM 8. Buku Ekspedisi KETERKAITAN: 2. S.O.P Pengelolaan Surat Bagian Umum

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

1

Aktifitas Prosedur Perkara Perdata

2

Mutu Baku

Meja I KPN / WKPN

Pansek/ Wapan

3

4

Panmud Perdata

Kasir

5

6

Meja II

Meja III

Kelengkapan

Waktu

Output

7

8

9

10

11

Menerima surat gugatan dan meneliti kelengkapan persyaratan, Menaksir panjar 1 biaya perkara, menulis di lembar taksiran dan mempersilahkan pihak ke Bank

Surat Gugatan, Surat Kuasa, Soft Copy Gugatan,

Menerima bukti setoran dan mencatatkan pada buku jurnal keuangan perkara serta memberi nomor pada surat gugatan serta 2 menyerahkan SKUM dan turunan gugatan yang sudah di beri nomor kepada penggugat/pemohon, Menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja II

Slip Setoran, Copy Surat Gugatan yang sudah di beri nomor perkara

Slip setoran dan SKUM

Copy Surat Gugatan, Register dan ATK

Nomer Perkara dan data perkara telah tercatan kedalam Register

3

Mencatat surat gugatan dalam register induk perkara dan SIPP, Menyiapkan berkas dengan melampirkan formulir Penetapan Penunjukkan Majelis dan Panitera Pengganti.

Lembar taksiran

1 hari

1 hari Memeriksa kelengkapan berkas dan 4 memberi paraf pada Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

Draft Penetapan, ATK

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim telah di paraf

5 Menetapkan Majelis Hakim


Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

6 Menunjuk Panitera Pengganti


7 Menunjuk Jurusita Pengganti


Penetapan Penunjukan Jurusita Pengganti

Copy Penetapan, Register, ATK dan 3 Hari Buku Ekspedisi

Nama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti tercatat dalam register. Perkara Siap Disidangkan

Mencatat nama Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti pada 8 register induk dan SIPP dan Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis Hakim

2 Hari

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti



: : : : :


SOP PERDATA PERDATA BANDING TUJUAN : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis.

2.

3.

DASAR HUKUM: 21. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 22. Undang-Undang No.03 Tahun 2009 23. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 24. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 25. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 26. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 27. KUH Perdata 28. Hukum Acara Perdata (HIR) 29. Buku II Pedoman Teknis Administrasi perdata edisi 2007 30. SEMA No.2 Tahun 2014. 31. SEMA No. 1 Tahun 2014. 32. SEMA No. 6 Tahun 2014 33. SEMA No. 11 Tahun 2010 34. PERMA No. 3 Tahun 2012 35. Reglement Op De Burgerlijk (RB) Rechtscwrdeirg (RV)

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: S.O.P Perkara Perdata Gugatan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pelaksana No

1

Aktifitas

2

Menerima Berkas dari Kepaniteraan Perdata dan 1 Mencatat Dalam Agenda Persidangan Bermusyawarah Dengan 2 Hakim Anggota Untuk Menetapkan Hari Sidang 3

Menandatangani Penetapan Hari Sidang

4 Pemanggilan Sidang

KPN/ WKPN 3

Mutu Baku

Ketua Hakim Hakim Hakim Panmud Panitera Majelis Anggota I Anggota II Mediator Perdata 4

5

6

7

8

10

Meja II

PP

JS

11

12

Kasir Kelengkapan Waktu 13

14

15

16

diterimanya berkas oleh hakim

Berkas Perkara

berkas Perkara, agenda sidang

Output

1 Hari

penentuan hari sidang

Penetapan

penetapan hari sidang

Relaas

pemanggilan relaas

5

Penyerahan Berkas Ke Hakim Anggota I

Berkas Perkara

dipelajarinya berkas

6

Penyerahan Berkas Ke Hakim Anggota II

Berkas Perkara

dipelajarinya berkas

Penyerahan Berkas Ke Panitera Pengganti

Berkas Perkara

7

Maksimal 4 Minggu

diterimanya berkas oleh Panitera Pengganti

8 Persidangan pertama

berkas perkara, atk, ruang sidang

disidangkannya perkara oleh majelis hakim

Majelis Hakim Menunjuk 9 Mediator Untuk Melakukan Mediasi

Berkas Perkara

penetapan penunjukkan mediator



SOP PERDATA PERDATA BANDING

: : : : :




: : : : :


SOP PERDATA PERDATA BANDING TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasimengenaikeadaanperkara yang diperiksa di PengadilanNegeri. DASAR HUKUM: 1. Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2009 3. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 7. PERMA No.3 Tahun 2012 8. SEMA No. 1 Tahun 2014 9. SEMA No. 2 Tahun 2014 10. SEMA No. 6 Tahun 2014 11. KUH Perdata 12. Hukum Acara Perdata (HIR) 13. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. 2.

S1–Hukum SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan surat bagian Umum 2. S.O.P Persidangan Gugatan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

. PELAKSANA

NO

AKTIVITAS

Petugas Meja III


Kasir

Bendahara Penerima

Panitera/ Sekretaris/ Wakil Panitera

Mutu Baku Ketua/ Wakil Ketua

Jurusita / Persyaratan / Jurusita Perlengkapan Pengganti Copy Putusan/ Pemberitahua n Putusan, Surat Kuasa Copy Putusan/ Pemberitahua n Putusan, Surat Kuasa - Kalkulator

1

Menerima pengajuan permohonan Banding dari pihak/ Kuasa Hukum Pembanding

2

Memeriksa persyaratan formil pengajuan Banding dari Pembanding

3

Menghitung panjar biaya Banding yang selanjutnya dituangkan dalam Slip Penyetoran

- AlatTulis Kantor(ATK) - Komputer - Slip penyetoran

Menerima bukti penyetoran ongkos perkara Banding yang telah disetor ke Bank

- Bukti Setoran - AlatTulis Kantor(ATK)

5

Membuat Draft Akta Pernyataan Banding

- Berkas Permohonan Banding - Alat Tulis Kantor(ATK) - Komputer

6

Menanda tangani Akta Pernyataan Banding

4

7

8

9

Mencatat transaksi keuangan permohonan Bandingdalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan SIPP

Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menerima berkas perkara untuk didaftarkan dalam register Banding dan register induk perkara dan SIPP

Waktu

Output

diterimanya permohonan banding di kepaniteraan perdata Permohonan telah lengkap

Catatan jumlah panjar biaya perkara


1 Hari

Draft Akta Banding

- Draft Akta Pernyataan Banding - Atk

Akta Banding

- Buku jurnal - AlatTulis Kantor

Tercatatnya Panjar Biaya dalam Buku Jurnal

- PNBP, Tanda Terima

Bukti setoran PNBP

- Berkas Banding, Register, ATK

1 Hari

Tercatatnya perkara banding dalam register banding dan register induk



: : : : :



10

Memberitahukan pernyataan Banding kepada Terbanding

- Draft relaas pemberitahua n Banding

Relaas pemberitahuan

3 Hari Menerima relaas pemberitahuan 11 Banding, Mencatat dalam Register dan SIPP

12 Penerimaan memori banding

13

13

Mencatat tanggal penerimaan memori dalam register dan SIPP

Penyampaian Memori Banding kepada Tebanding

Menerima relaas Penyampaian 14 Memori Banding dan mencatat kedalam register SIPP

15

Menerima kontra Memori Banding dan membuatkan tanda terimanya

16

Mencatat Tanggal penerimaan kontra memori dalam register dan SIPP

17

Penyerahan kontra memori Banding kepada Pembanding

Menerima relaas pemberitahuan 18 kontra memori Banding, mencatat pada register dan SIPP

- Relaas pemberitahua n

Tanggal Pemberitahuan Banding Tercatat dalam Register dan SIPP

- Memori Banding - Draft penerimaan akta memori - AlatTulis Kantor

Akta Tanda Terima Memori Banding

Register dan ATK

Tanggal Penerimaan Memori tercatat dalam Register dan SIPP

- Fotokopi Memori Banding, Draft Relaas - AlatTulis Kantor(ATK)

Relaas Penyampaian Memori Banding

3 Hari

Relaas Penyampaian Memori Banding, Register, ATK

Tercatatnya Relaas Penyampaian Memori Banding Kedalam Register dan SIPP

- Draf Akta Akta Tanda Terima Tanda Terima Kontra Memori Banding - Kontra Memori Banding 30 Menit - Alat Tulis Kantor (ATK) Copy Kontra Tercatatnya Kontra Memori, Memori dalam Register Register, ATK dan SIPP - Fotokopi Kontra Memori Banding, Draft Relaas - Alat Tulis Kantor(ATK) Relaas, Pemberitahua n Kontra Memori Banding, Register dan ATK

Pemberitahuan mempelajari berkas dan Inzage

Draft Pemberitahua n Inzage

Menerima relaas pemberitahuan 20 Inzage, mencatat pada register dan SIPP

Relaas Pemberitahua n Inzage, Register dan ATK

19

30 Menit

Relaas Penyerahan kontra memori Banding

3 Hari

Tercatatnya Pemberitahuan Kontra Memori kedalam Register dan SIPP


3 Hari

Tercatatnya Pemberitahuan Inzage dalam Register dan SIPP



: : : : :



Pemberkasan bundel A & B, Mengirim biaya pengajuan Banding ke 21 Pengadilan Tinggi, Membuat surat pengantar pengiriman berkas Banding Koreksi dan paraf surat pengantar 22 pengiriman berkas Banding

23

24

Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Banding

Mengirimkan berkas Banding ke Pengadilan Tinggi

Berkas, Biaya Banding, Draft Surat Pengantar

berkas perkara siap dikirim 1 Hari


dikoreksinya surat pengantar


Surat pengantar siap ditanda tangani 1 Hari

berkas perkara, Surat Pengantar, ATK

Tanda Terima, Buku Ekspedisi dan Resi Pengiriman



: : : : :


SOP KASASI PERKARA PERDATA TUJUAN : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis di Mahkamah Agung.

2.

3.

DASAR HUKUM: 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2009 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 PERMA No.3 Tahun 2012 SEMA No. 1 Tahun 2014 SEMA No. 2 Tahun 2014 SEMA No. 6 Tahun 2014 KUH Perdata Hukum Acara Perdata (HIR) Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Persidangan Gugatan 2. S.O.P Perkara Perdata Banding PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

PELAKSANA

NO

AKTIVITAS

Petugas Meja Panitera III Muda Perdata

Kasir

Bendaha Panitera/ ra Sekretaris/ Penerim Wakil a Panitera

Mutu Baku Ketua/ Jurusita / Persyaratan / Wakil Jurusita Perlengkapan Ketua Pengganti

Waktu

Output

Menerima pengajuan permohonan 1 Kasasi dari pihak/ Kuasa Hukum Pemohon Kasasi

Copy Putusan/ Pemberitahua n Putusan, Surat Kuasa

diterimanya permohonan Kasasi di kepaniteraan perdata

Memeriksa persyaratan formil 2 pengajuan Kasasi dari Pemohon Kasasi

Copy Putusan/ Pemberitahua n Putusan, Surat Kuasa

Permohonan telah lengkap

Menghitung panjar biaya Kasasi yang 3 selanjutnya dituangkan dalam Slip Penyetoran

- Kalkulator - AlatTulis Kantor(ATK) - Komputer - Slip penyetoran


Menerima bukti penyetoran ongkos perkara Kasasi yang telah disetor ke 4 Bank



1 Hari

5

6

7

8

- Berkas Permohonan Kasasi - Alat Tulis Kantor(ATK) - Komputer

Draft Akta Kasasi

Akta Kasasi

Menanda tangani Akta Pernyataan Kasasi

- Draft Akta Pernyataan Kasasi - Atk

Mencatat transaksi keuangan permohonan Kasasidalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan SIPP




Bukti setoran PNBP

Membuat Draft Akta Pernyataan Kasasi

Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



: : : : :


SOP KASASI PERKARA PERDATA

Menerima berkas perkara untuk didaftarkan dalam register Kasasi dan 9 register induk perkara dan SIPP 10

Memberitahukan pernyataan Kasasi kepada TerKasasi

Menerima relaas pemberitahuan Kasasi, 11 Mencatat dalam Register dan SIPP

12 Penerimaan memori Kasasi

- Berkas Kasasi, Register, ATK

1 Hari - Draft relaas pemberitahuan Kasasi - Relaas pemberitahuan

Tercatatnya perkara Kasasi dalam register Kasasi dan register induk


3 Hari

- Memori Kasasi - Draft penerimaan akta memori - AlatTulis Kantor

Tanggal Pemberitahuan Kasasi Tercatat dalam Register dan SIPP Akta Tanda Terima Memori Kasasi

30 Menit

13

13

Register dan ATK

Tanggal Penerimaan Memori tercatat dalam Register dan SIPP

- Fotokopi Memori Kasasi, Draft Relaas - AlatTulis Kantor(ATK)

Relaas Penyampaian Memori Kasasi

Mencatat tanggal penerimaan memori dalam register dan SIPP

Penyampaian Memori Kasasi kepada TeKasasi

3 Hari Menerima relaas Penyampaian Memori 14 Kasasi dan mencatat kedalam register SIPP

15

Menerima kontra Memori Kasasi dan membuatkan tanda terimanya

Mencatat Tanggal penerimaan kontra 16 memori dalam register dan SIPP

17

Penyerahan kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi

Relaas Penyampaian Memori Kasasi, Register, ATK

Tercatatnya Relaas Penyampaian Memori Kasasi Kedalam Register dan SIPP

- Draf Akta Tanda Terima - Kontra Memori Kasasi - Alat Tulis Kantor (ATK)

Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi

30 Menit

Copy Kontra Memori, Register, ATK

Tercatatnya Kontra Memori dalam Register dan SIPP

- Fotokopi Kontra Memori Kasasi, Draft Relaas - Alat Tulis Kantor(ATK)

Relaas Penyerahan kontra memori Kasasi

3 Hari

Menerima relaas pemberitahuan kontra 18 memori Kasasi, mencatat pada register dan SIPP Pemberkasan bundel A & B, Mengirim biaya pengajuan Kasasi ke Pengadilan 19 Tinggi, Membuat surat pengantar pengiriman berkas Kasasi Koreksi dan paraf surat pengantar 20 pengiriman berkas Kasasi

21

Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Kasasi

Mengirimkan berkas Kasasi ke 22 Mahkamah Agung

Relaas, Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi, Register dan ATK

Tercatatnya Pemberitahuan Kontra Memori kedalam Register dan SIPP

Berkas, Biaya Kasasi, Draft Surat Pengantar

berkas perkara siap dikirim

1 Hari


dikoreksinya surat pengantar


Surat pengantar siap ditanda tangani

1 Hari Berkas perkara, Surat Pengantar, ATK

Tanda Terima, Buku Ekspedisi dan Resi Pengiriman



: : : : :


SOP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA TUJUAN : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis di Mahkamah Agung RI

2.

3.

DASAR HUKUM: 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2009 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 PERMA No.3 Tahun 2012 SEMA No. 1 Tahun 2014 SEMA No. 2 Tahun 2014 SEMA No. 6 Tahun 2014 KUH Perdata Hukum Acara Perdata (HIR) Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Persidangan Gugatan 2. S.O.P Perkara Perdata Banding 3. S.O.P Kasasi Perkara Perdata PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

Menerima pengajuan permohonan 1 Peninjauan Kembali dari pihak/ Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Memeriksa persyaratan formil 2 pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Menghitung panjar biaya Peninjauan 3 Kembali yang selanjutnya dituangkan dalam Slip Penyetoran

Menerima bukti penyetoran ongkos perkara Peninjauan Kembali yang telah 4 disetor ke Bank

Petugas Meja III


Kasir

Panitera/ Ketua/ Bendahara Sekretaris/Wa Wakil Penerima kil Panitera Ketua

Mutu Baku Jurusita / Persyaratan / Jurusita Perlengkapan Pengganti

Waktu

Output

Copy Putusan/ Pemberitahuan Putusan, Surat Kuasa

diterimanya permohonan Peninjauan Kembali di kepaniteraan perdata

Copy Putusan/ Pemberitahuan Putusan, Surat Kuasa

Permohonan telah lengkap

- Kalkulator - AlatTulis Kantor(ATK) - Komputer - Slip penyetoran




1 Hari

5

6

Membuat Draft Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

Menanda tangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

Mencatat transaksi keuangan 7 permohonan Peninjauan Kembalidalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan SIPP 8

Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Berkas Permohonan Peninjauan Kembali - Alat Tulis Kantor(ATK) - Komputer

Draft Akta Peninjauan Kembali

- Draft Akta Pernyataan Peninjauan Kembali - Atk

Akta Peninjauan Kembali




Bukti setoran PNBP



:W11.U20/02/SOP/10/2016 : 02 : 25 JULI 2016 : 26 JULI 2016 : KPN CBI

SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TUJUAN : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti.

2.

3.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 4. KUH Perdata 5. Hukum Acara Perdata (HIR) 6. Buku II pedoman Teknis Administrasi Perdata Edisi 2007 7. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 8. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 9. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 10. Perma No. 3 Tahun 2012

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan

Pelaksana No

1

Aktifitas

2

Menerima Permohonan Eksekusi Dari Pemohon Setelah 1 di Disposisi KPN dan menunjuk jurusita Pengecekan berkas, laporan ke 2 kepaniteraan perdata, dan membuat resume

Mutu Baku

KPN

Panitera /Wapan

Panmud Perdata

Jurusita

Kasir

Waktu

3

4

5

6

7

8

1 Hari

2 Hari 4 Catatan/ Petunjuk KPN

Membuat Slip Setoran dan Biaya Eksekusi 1 Hari

Menerima tanda setoran dan 6 mencatat ke dalam jurnal

Output

9 10 berkas Lembar disposisi permohonan, lembar disposisi, Berkas Perkara, Resume ATK,

Berkas Perkara, Pendapat pada Resume, Resume

3 Pendapat Panitera dan Wapan

5

Persyaratan/ Kelengkapan

Resume, ATK Catatan dikabulkan/tidak eksekusi Slip setoran dan atk

Slip Setoran

Slip setoran SKUM, Buku Jurnal

Bukti Setoran




SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

7 Mencatat Dalam Buku Register

1 Hari

Register eksekusi

permohonan tercatat dalam register

Menyiapkan Draft Penetapan Aanmaning

Permohonan, Draft Penetapan resume, dan Aanmaning 2 Hari atk

9 Koreksi dan Paraf Penetapan

Permohonan, Draft Penetapan resume, dan Aanmaning yang atk sudah di paraf

8

1 Hari 10

11

12

Tanda Tangan Penetapan Aanmaning Pemanggilan Termohon Eksekusi Untuk Aanmaning

Penetapan relaas aanmaning Aanmaning 3 Hari blanko relaas

Pelaksanaan Aanmaning dan Pembuatan BA

Permohonan Berita Acara penetapan Aanmaning 1 Hari berkas perkara

Menerima Permohonan Sita 13 Eksekusi yang sudah di disposisi oleh KPN 14

15

Draft Penetapan Penetapan dan Aanmaning ATK

Permohonan Diterimanya sita eksekusi permohonan sita surat kuasa

1 Hari

Membuat SKUM Biaya Sita Eksekusi Mempersiapkan Draft Penetapan Sita Eksekusi 2 Hari


Slip setoran SKUM, input buku blanko SKUM jurnal dan atk Draft Draft penetapan Penetapan berkas permohonan Draft Draft penetapan penetapan dan sita yang sudah di ATK paraf




SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

Penandatanganan Penetapan 17 Sita Eksekusi Pelaksanaan Sita Eksekusi dan 18 pembuatan berita acara sita eksekusi

2 Hari

2 Hari

Menyiapkan Draft Penetapan 19 Eksekusi Lelang 2 Hari

Draft Penetapan berkas permohonan

penetapan Sita

Penetapan Eksekusi, Atk

Berita Acara Sita Eksekusi

Draft Penetapan, Berkas permohonan

Draft Penetapan Lelang


Draft Draft Penetapan penetapan dan Lelang yang sudah ATK di parah Penetapan, berkas permohonan

Penetapan Lelang

Penandatanganan Penetapan 21 Eksekusi Lelang

Surat Permintaan faktur pajak

Harga taksiran

Keterangan NJOP, ATK

Harga limit

Surat Permintaan

ditetapkannya tanggal lelang

Iklan, Surat keluar

Pengumuman

2 Hari

Meminta Harga NJOP/Harga 22 Pasar/Menunjuk Apraisal 14 Hari 23

Menentukan harga limit

Meminta Hari dan Tanggal 24 Lelang ke KPKNL

3 Hari

Mengumumkan Pelaksanaan Lelang 1 dan 2 dan 25 Memberitahukan Waktu Lelang Kepada Para Pihak

30 Hari

26 Melaksanakan Lelang

1 Hari

Menyerahkan Hasil Lelang 27 Kepada Pemohon Eksekusi

28 Minutasi

1 Hari

3 Hari

Berkas lelang, Risalah Lelang Atk

Berita Acara, uang hasil lelang

Berita acara penyerahan hasil lelang

Berkas lengkap Berkas perkara diterima Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan




SOP EKSEKUSI RIIL TUJUAN : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar berkas perkara dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis.

2.

3.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 3. S1-Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara

DASAR HUKUM: 6. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 9. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk 10. KUH Perdata 11. Hukum Acara Perdata (HIR) 12. Buku II pedoman teknis administrasi perdata edisi 2007 13. Perma No.3 Tahun 2012

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 5. Dokumenpenyelesaianperkara 6. Register 7. Bukti SKUM 8. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 2. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 3. S.O.P Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pelaksana No

1

Aktifitas

2

Menerima Permohonan Eksekusi Dari Pemohon Setelah 1 di Disposisi KPN dan menunjuk jurusita Pengecekan berkas, laporan ke 2 kepaniteraan perdata, dan membuat resume

Mutu Baku

KPN

Panitera /Wapan

Panmud Perdata

Jurusita

Kasir

Waktu

3

4

5

6

7

8

1 Hari

Persyaratan/ Kelengkapan 9 berkas permohonan, lembar disposisi,

2 Hari

Berkas Perkara, Resume ATK,

Resume, ATK

Catatan dikabulkan/tidak eksekusi

Slip setoran dan atk

Slip Setoran

Slip setoran SKUM, Buku Jurnal

Bukti Setoran

Register eksekusi

permohonan tercatat dalam register

Permohonan, resume, dan atk

Draft Penetapan Aanmaning

4 Catatan/ Petunjuk KPN

Membuat Slip Setoran dan 5 Biaya Eksekusi 1 Hari Menerima tanda setoran dan 6 mencatat ke dalam jurnal

Menyiapkan Draft Penetapan 8 Aanmaning

10 Lembar disposisi

Berkas Perkara, Pendapat pada Resume, Resume

3 Pendapat Panitera dan Wapan

7 Mencatat Dalam Buku Register

Output

1 Hari

2 Hari




SOP EKSEKUSI RIIL

9

Permohonan, resume, dan atk

Koreksi dan Paraf Penetapan 1 Hari

Draft Penetapan Aanmaning yang sudah di paraf

Tanda Tangan Penetapan 10 Aanmaning

Draft Penetapan Penetapan dan Aanmaning ATK

Pemanggilan Termohon 11 Eksekusi Untuk Aanmaning

3 Hari

Penetapan Aanmaning blanko relaas

1 Hari

Permohonan Berita Acara penetapan, Aanmaning berkas perkara

Pelaksanaan Aanmaning dan 12 Pembuatan BA Menerima Permohonan 13 Eksekusi yang sudah di disposisi oleh KPN

Permohonan Lembar disposisi eksekusi, surat kuasa

Tidak Dilaksanakan

1 Hari

Membuat SKUM Biaya 14 Eksekusi Mempersiapkan Draft 15 Penetapan Eksekusi 2 Hari Koreksi dan Paraf draft 16 Penetapan Penandatanganan Penetapan 17 Eksekusi Pemberitahuan Pelaksanaan 18 eksekusi kepada pemohon dan termohon Rapat koordinasi dengan Pihak 19 Keamanan dan pemerintah setempat Pelaksanaan Eksekusi dan pembuatan berita acara 20 eksekusi serta penyerahan dan membuat berita acara penyerahan 21 Minutasi

relaas aanmaning

2 Hari

1 Hari

1 Hari

7 Hari

Slip setoran blanko SKUM dan atk

SKUM, input buku jurnal

Draft Penetapan berkas permohonan

Draft penetapan

Draft Draft penetapan penetapan dan sita yang sudah di ATK paraf Draft Penetapan berkas permohonan

penetapan Sita

Surat Relaas Pemberitahuan Pemberitahuan

Salinan Berita Acara Penetapan ATK RAKOR

Salinan Berita Acara Penetapan ATK Eksekusi dan berita acara penyerahan

Berkas Lengkap Berkas dikembalikan ke Kepaniteraan Perdata




SOP SURAT MASUK PERDATA TUJUAN : 4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 5. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 6. Agar berkas perkara dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis. DASAR HUKUM: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 15. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 16. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 17. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 5. S1-Hukum 6. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 9. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 4. S.O.P PengelolaanSuratSub BagianUmum



: : : : :


SOP SURAT KELUAR PERDATA TUJUAN : 4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 5. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 6. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti. DASAR HUKUM: 11. Undang-UndangNomor 49 Tahun2009 12. KeputusanKMARINo.145/KMA/SK/VIII/2007 13. Keputusan KMARI No. 032/KMA/SK/IV/2006 14. KeputusanKMARINo.139/KMA/SK/IX/2011 5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 3. S1-Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 5. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 3. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum



: : : : :


SOP PELAKSANAAN PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI TUJUAN : 7. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata. 8. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 9. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti. DASAR HUKUM: 15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 17. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 18. Hukum Acara Perdata (HIR) 19. SEMA No.6 Tahun 2014 20. Reglement Op De Burgerlijk (RB) Rechtscwerdeing (RV) 21. Perma No 3 Tahun 2012. 22. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 23. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 24. Keputusan KMA RINo.139/KMA/SK/IX/2011

KUALIFIKASI PELAKSANA: 5. S1-Hukum 6. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 6. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 4. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 5. S.O.P Surat Masuk Perdata. 6. S.O.P Surat Keluar Perdata

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akant ercapai PELAKSANA NO

AKTIVITAS

Menerima surat permohonan bantuan panggilan / pemberitahuan yang sudah di disposisi kemudian menunjuk Jurusita / 1 Jurusita Pengganti yang akan menjalankan panggilan / pemberitahuan delegasi Mencatat pengadilan pengaju dan nama 2 jurusita/jurusita pengganti dalam agenda delegasi

3

Melaksanakan panggilan pemberitahuan dengan membawa draft

4

Menerima relaas panggilan / pemberitahuan

Mencatat tanggal panggilan / pemberitahuan dalam agenda delegasi 5 dan mempersiapkan draft surat pengantar / permintaan biaya

6

Memeriksa dan mebubuhkan paraf pada draft surat pengantar / permintaan biaya

Menandatangani surat pengantar / 7 permintaan biaya Mengirimkan relaas panggilan / pemberitahuan kepada pengadilan 8 negeri pengaju dengan surat pengantar/ permintaan biaya

Staff

Panitera/ Panitera Muda Sekretaris/Wa Perdata kil Panitera

Mutu Baku Ketua/ Wakil Ketua

Jurusita / Jurusita Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Surat yang sudah di disposisi

Output

Catatan pada surat permohonan delegasi yang sudah di disposisi

1 Hari buku agenda delegasi dan ATK

Permohonan delegasi tercatat dalam agenda

Draft Panggilan / pemberitahuan

relaas panggilan / pemberitahuan

Relaas panggilan / pemberitahuan

1 Hari

relaas panggilan / pemberitahuan diterima di kepaniteraan perdata

Draft Panggilan / pemberitahuan, Agenda delegasi, ATK

Draft surat pengantar

Draft Panggilan / pemberitahuan, ATK

Draft surat pengantar/ pemberitahuan sudah di paraf

Draft Panggilan / pemberitahuan, ATK

Relaas panggilan / pemberitahuan, surat pengantar, buku ekspedisi

1 Hari

Draft surat pengantar/ pemberitahuan sudah di tandatangani

Bukti pengiriman

No. Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan Oleh

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jl. Tegar Beriman No.5, Cibinong-Kab.Bogor 16915  : ( 021 ) 87905153 – 87905154, FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

W11.U20/03/SOP/01/2016 9 JUNI 2016 9 JUNI 2016 KPN CBI

S.O.P SURAT MASUK TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Adminitrasi persuratan kepaniteraan hukum

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelolaan surat sub bagian umum 2. S.O.P Pengeloaan surat masuk kepaniteraan hukum PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA Panitera Muda Hukum

Staff

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

1

Menerima dan mempelajari surat yang sudah didisposisi pimpinan serta memberi catatan/perintah tentang tindak lanjut surat

Surat masuk dan ATK

Surat masuk yang telah diberi catatan/perintah

2

Mengagendakan surat dalam buku agenda surat masuk. Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan catatan/perintah (membalas/menanggapi/meneruskan)

Agenda surat masuk dan ATK

Surat masuk telah tercatat pada agenda

4

Memeriksa hasil pelaksanaan / tindak lanjut surat

5

Mengarsipkan surat masuk

1 Hari

Disposisi telah dilaksanakan

Box Surat Masuk

Surat diarsipkan




S.O.P SURAT KELUAR TUJUAN : 4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 5. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 6. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 3. S1 4. SLTA

DASAR HUKUM : 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 9. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 10. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Adminitrasi persuratan kepaniteraan hukum

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar

KETERKAITAN: 3. S.O.P Pelolaan surat sub bagian umum 4. S.O.P Pengeloaan surat masuk kepaniteraan hukum PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pelaksana No

1

Aktifitas

2

Mutu Baku

Panmud Hukum

Staf

Panitera Sekretaris /Wapan

3

4

6

Ketua / Wakil Kelengkapan Waktu Ketua PN 7

8

9

Keterangan Output 10

1 Menerima Disposisi

Komputer dan ATK

Lembar Disposisi

2 Mengetik draf Surat Keluar

Komputer dan ATK

Draft

3 Koreksi draf Surat Keluar

Komputer dan ATK

1 Hari

Draft yang sudah diparaf

4

Menandatangani Surat Keluar

Komputer dan ATK

Surat yang sudah ditandatanga ni

5

Memberi Nomor Surat Keluar

Komputer dan ATK

Surat Keluar siap kirim

6

Mengirimkan Surat Keluar serta mengarsipkan fotokopi

Komputer dan ATK

arsip

11




S.O.P PENANGANAN ARSIP TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA R I No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA R I No.139/KMA/SK/IX2011

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1–Komputer 2. SLTA PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Register arsip perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Laporan perkara in aktif

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pembuatan Laporan 2. S.O.P Pembulatan Laporan Tahunan 3. S.O.P Pembulatan semester PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas

Petugas penatan arsip

Panitera muda hukum

Mutu Baku Persyaratan/ Panitera/sekretaris Perlengkapan - Berkas perkara - Laporan - Buku agenda perkara in aktif

Waktu

Output

1

Menerima dan mencatat berkas perkara in aktif dari unit pengelola

Tercatatnya jumlah perkara in aktif

2

Menyusun box file pada ruang arsip perkara

- Box file - Buku agenda perkara in aktif

3

Memberi indeks perkara pada box file

- Box file - Buku agenda perkara in aktif - Spidol

4

Menyusun dan menata berkkas perkara dalam box file

- Box file - Berkas perkara in aktif - laporan perkara in aktif

Memeriksa penataan berkas perkara pada lemari arsip perkara

- Box file - Berkas perkara in aktif - Laporan perkara in aktif

Perkara in aktif tersusun dengan baik

- Box file - Laporan perkara in aktif

Laporan perkara in aktif tersimpan dengan baik

Tersedianya box file sesuai jumlah berkas perkara in aktif yang diterima Box file telah diberi indeks sesuai nomor dan jenis perkara 1 hari

5

6

Mengarsipkan laporan berkas perkara in aktif

Tersusunnya berkas perkara pada box file di ruang arsip perkara




S.O.P LAPORAN PERKARA TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku register perkara Pidana/Perdata PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku Bantu 2. Dokumen elektronik 3. Buku ekspedisi

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pelaksana No

Aktivitas Staff

1

2

3

4

5

8

9

Panmud Hukum

Mutu Baku Panitera /Wapan

Persyaratan/ Perlengkapan

Menerima data dari unit penyedia dari kepaniteraan pidana / perdata

- Buku register induk perkara - Buku register minutasi perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan Analisis tingkat penyelesaian perkara setiap bulannya, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan

- Data penyelesaian perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

Menandatangani surat pengantar laporan

-

Mengirim laporan ( PT, Bawas, MA)

Mengarsipkan salinan laporan

Waktu

Catatan tentang data dari setiap unit penyedia 1 hari

Tersedianya data dari setiap unit penyedia 1 hari

- Draf laporan 1 hari

- Laporan - Surat pengantar - Alat Tulis kantor (ATK)

Hasil laporan bulanan Agenda surat keluar Stempel Alat Tulis kantor (ATK)

- Hasil laporan lengkap dengan pengantarnya - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraaan hukum

Output

Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara Tercantumnya paraf

1 hari

1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan di agenda surat keluar

1 hari

Tertacatnya pengiriman pada buku ekspedisi surat keluar

1 hari

Tersimpannya arsip laporan perkara pada unit pengelola

- Arsip laporan - Box file




S.O.P LAPORAN PERKARA 4 BULANAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku register perkara Pidana/Perdata

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 4. Buku Bantu 5. Dokumen elektronik 6. Buku ekspedisi

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pelaksana No

Aktivitas Staff

1

2

3

4

5

8

9

Panmud Hukum





Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan 4 bulanan Analisis tingkat penyelesaian perkara 4 bulanan, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan 4 bulanan Menandatangani surat pengantar laporan 4 bulanan



Mengarsipkan salinan laporan 4 bulanan

Waktu

1 hari

1 hari

1 hari

-

Hasil laporan bulanan Agenda surat keluar Stempel Alat Tulis kantor (ATK) Hasil laporan lengkap dengan pengantarnya - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraaan hukum - Arsip laporan - Box file

Catatan tentang data dari setiap unit penyedia

Tersedianya data dari setiap unit penyedia

- Draf laporan


Output

Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara 4 bulanan Tercantumnya paraf

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan 4 bulanandi agenda surat keluar Tertacatnya pengiriman pada buku ekspedisi surat keluar

Tersimpannya arsip laporan perkara 4 bulanan pada unit pengelola




S.O.P LAPORAN PERKARA 6 BULANAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku register perkara Pidana/Perdata PENCATATAN DAN PENDATAAN: 7. Buku Bantu 8. Dokumen elektronik 9. Buku ekspedisi

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas Staff

1

2

3

4

5

8

9

Panmud Hukum





Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan 6 bulanan Analisis tingkat penyelesaian perkara 4 bulanan, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan 6 bulanan Menandatangani surat pengantar laporan 6 bulanan



Mengarsipkan salinan laporan 6 bulanan

Waktu

1 hari

1 hari

1 hari

-

Hasil laporan bulanan Agenda surat keluar Stempel Alat Tulis kantor (ATK) Hasil laporan lengkap dengan pengantarnya - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraaan hukum - Arsip laporan - Box file

Catatan tentang data dari setiap unit penyedia

Tersedianya data dari setiap unit penyedia

- Draf laporan


Output

Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara 6 bulanan Tercantumnya paraf

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan 6 bulanandi agenda surat keluar Tertacatnya pengiriman pada buku ekspedisi surat keluar

Tersimpannya arsip laporan perkara 6 bulanan pada unit pengelola




S.O.P SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN / PENGESAHAN BADAN HUKUM TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

KETERKAITAN: 1. S.O.P Surat masuk Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Pidana 3. S.O.P Perkara Perdata PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

Menerima dan meneliti permohonan pengesahan Badan Hukum yang sudah di disposisi

Panmud Hukum

Panitera /Wapan

Mutu Baku Bendahara Penerima

Persyaratan/ Perlengkapan - permohonan pengesahan - dokumen pendukung

2 Memberi tanda dan nomor pendaftaran pada akta yang hendak didaftarkan

- stempel/cap - ATK

3 Koreksi dan paraf draf pengesahan Badan Hukum

- Draf pengesahan

4 Membubuhkan tanda tangan pada akta yang telah didaftarkan

- Draf pengesahan

Waktu

1 hari

5 Mencatat pada register pendaftaran Badan Hukum dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada pemohon setelah PNBP diterima, dan membubuhkan paraf pemohon sebagai tanda terima 6 Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak

. Mengarsipkan bukti perdaftaran 7

- register - ATK - Buku Ekpesidisi - Agenda Surat keluar - Buku ekspedisi PNBP - Tanda terima PNBP - Buku kontrol arsip - Box file

Output Tercatatnya permohonan pengesahan Badan Hukum pada buku agenda Stempel/cap pendaftaran telah dibubuhkan pada dokumen Badan Hukum Tanda pendaftaran telah diparaf

Dokumen Badan Hukum telah di sahkan

Tercatatnya pendaftaran/ pengesahan pada register

Turunan untuk arsip, tanda terima

Pengesahan Badan Hukum telah di arsipkan




S.O.P PENDAFTARAN SURAT KUASA TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register 4. Surat permohonan pengesahan Badan Hukum PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

KETERKAITAN: 1. S.O.P Perkara Pidana 2. S.O.P Perkara Perdata 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

1

Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa

Persyaratan/ Perlengkapan - permohonan pengesahan dokumen pendukung

2

Membubuhkan tanda pendaftaran/cap pada surat kuasa

- Stempel/cap - ATK

3

Memberi nomor surat surat kuasa dan mencatat dalam register surat kuasa

- Buku agenda - ATK

4

Meneliti dan memberi paraf pada surat kuasa yang telah diberi tanda/cap pendaftaran Membubuhkan tanda tangan pada akta yang telah didaftarkan

- Surat kuasa - ATK

Mencatat pada register pendaftaran surat kuasa dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada pemohon setelah PNBP diterima, dan membubuhkan paraf pemohon sebagai tanda terima Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

Staf

5

6

7

Panmud Hukum

Panitera/ sekretaris

- Draf pengesahan - ATK

-

8

Mencatat dalam register dan mengarsipkan copy surat kuasa yang telah didaftarkan

-

register ATK Buku Ekpesidisi Agenda Surat keluar Buku ekspedisi PNBP Tanda terima PNBP Buku kontrol arsip Box file

Waktu

Output Tercatatnya permohonan pengesahan Surat kuasa pada buku agenda Stempel/cap pendaftaran telah dibubuhkan pada dokumen surat kuasa Tercatatnya pendaftaran surat kuasa pada register

1 Hari

Tanda pendaftaran sudah di paraf Dokumen surat telah di sahkan Tercatatnya pendaftaran/ pengesahan pada register PNBP disetorkan tepat waktu

Pengesahan Surat kuasa telah di arsipkan




S.O.P SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/XI/2011

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P. Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima dan meneliti surat permohonan Izin Insidentil

Staf

Panmud hukum

Panitera / Wapan

Mutu Baku KPN / WKPN -

Persyaratan/ Perlengkapan Surat permohonan Kelengkapan berkas Komputer/ laptop ATK

2

Mengetik draf surat Izin Insidentil

-

3

Koreksi dan paraf draf Izin Insidentil

- Draf Surat Izin Insidentil - ATK

4

Menandatangani surat izin Insidentil

- Draf Surat Izin Insidentil - ATK

5

Memberi nomor Surat ijin Insidentil, dan mencatat pada register, menyerahkan surat Izin Insidentil kepada pemohon setelah menerima PNBP

6

Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak

7

Mencatat dalam register dan mengarsipkan copy surat izin insidentil.

- Register - Tanda Terima PNBP - Agenda surat keluar - Tanda Terima Surat ijin Insidentil - Buku ekspedisi PNBP - Tanda Terima PNBP - Buku kontrol - Box file

Waktu

1 hari

Output Tercatatnya permohonan Surat Izin Insidentil pada buku agenda Draf Surat Izin Insidentil

Draf Surat Izin Insidentil sudah diparaf 1 hari

Draf Surat Izin Insidentil sudah ditandatangani - Tercatatnya surat Izin Insidentil pada register - Terbayarnya PNBP - Tanda Terima

1 hari

PNBP disetorkan tepat waktu

Salinan Surat ijin insidentil telah di arsipkan




S.O.P LEGALISASI AHLI WARIS / WAARMERKING / AKTA DIBAWAH TANGAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/XI/2011

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register 4. Surat permohonan PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan surat masuk Sub Bagian Umum PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

Menerima dan meneliti surat permohonan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

Panmud hukum

Pansek/ Wapan

Mutu Baku KPN/ WKPN

Persyaratan/ Waktu Perlengkapan - Surat permohonan pengesahan - Kelengkapan berkas

2

Mengetik draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Computer/ laptop - ATK

3

Koreksi dan paraf draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

4

Menandatangani surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

5

Memberi nomor surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada agenda surat keluar, menyerahkan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan kepada pemohon setelah PNBP dibayar dan tanda terima telah diparaf

- Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan - ATK - Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan - ATK - Register - ATK - Agenda surat keluar - Tanda Terima

6

Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima

- Buku ekspedisi PNBP - Tanda terima PNBP

1 hari

Output Tercatatnya permohonan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada buku agenda Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah diparaf Surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah di tandatangani - Tercatatnya surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada register - Surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah diserahkan kepada pemohon PNBP telah disetorkan




S.O.P LEGALISASI AHLI WARIS / WAARMERKING / AKTA DIBAWAH TANGAN .7

Mengarsipkan surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Box file

Tersimpannya arsip dokumen pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada unit pengelola




S.O.P SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

KETERKAITAN: 1. S.O.P Surat masuk Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Pidana 3. S.O.P Perkara Perdata PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

Penerimaan surat permohonan keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah di disposisi Meneliti data dan informasi yang dibutuhkan dengan berkoordinasi kepada unit pengelola masing-masing sesuai dengan keterangan yang dimohonkan

Panmud hukum

Pansek/ Ketua/ Wapan Wakil Ketua

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan - Surat permohonan keterangan tidak tersangkut perkara - Buku agenda - Surat pengantar dari kepala desa atau kelurahan - Fotocopy KTP - Surat pernyataan dari pemohon - Komputer / laptop - ATK

3

Mengetik draf surat keterangan tidak tersangkut perkara sesuai dengan yang dimohonkan

4

Koreksi dan paraf draf surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Draft surat keterangan - ATK

5

Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Draft surat keterangan - ATK

6

Memberi nomor, mencatat pada agenda surat keluar, Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon setelah menerima uang PNBP

- Surat keterangan tidak tersangkut perkara - Agenda surat keluar - Buku ekspedisi - Tanda terima

Waktu

1 Hari

Output Surat permohonan yang sudah diberi catatan oleh panmud Tersedianya data yang dibutuhkan

Tersedianya draf surat keterangan keterangan tidak tersangkut perkara 1 Hari

1 hari

Tersedianya draf surat keterangan keterangan idak tersangkut perkara Terselesaikannya surat keterangan tidak tersangkut perkara - Tercatatnya surat keterangan tidak tersangkut perkara pada agenda surat keluar - Surat keterangan tidak tersangkut perkara diserahkan kepada pemohon




S.O.P SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA 7

Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima

- Buku Ekpesidisi Penerimaan - Tanda terima PNBP

PNBP disetorkan tepat waktu

8

Mengarsipkan copy surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Salinan surat keterangan - Box file

Tersimpannya arsip surat keterangan tidak tidak tersangkut perkara pada unit pengelola




S.O.P PENGADUAN TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VII/2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1- Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Buku agenda surat masuk 4. Register PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Elektronik 2. Buku Bantu

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Sub Bagian Umum 4. S.O.P Sub Bagian Keuangan 5. S.O.P Sub Bagian Kepegawaian 6. S.O.P Persidangan PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Pelaksana No 1

Aktivitas Menerima surat pengaduan

Panmud hukum

Petugas meja pengaduan


Persyaratan/ Perlengkapan - Surat pengaduan

Waktu

1 hari

Output Surat pengaduan sudah diberi catatan oleh Panitera Muda

2

Mencatat dalam register pengaduan sesusai disposisi

- Agenda Surat Pengaduan - Komputer/Laptop

Tercatatnya surat pengaduan kedalam register

3

Menerima copy SK tim klarifikasi pengaduan dari Sub Bagian Kepegawaian

- SK ketua tentang pembentukan tim pemeriksa - Computer/laptop

Tercatatnya nama tim klarifikasi pengaduan ke dalam register

4

Mencatat nama tim klarifikasi pengaduan pada register

- Register - ATK

5

Menyerahkan dokumen/surat pengaduan kepada tim klarifikasi

- Buku Ekspedisi - Tanda Terima

6

Mencatat dalam register hasil klarifikasi yang diterima dari tim pemeriksa

- Copy laporan tim Klarifikasi - Register - ATK

7

Mengarsipkan berkas pengaduan

- Berkas pengaduan lengkap - Buku ekspedisi - Box file

7 hari Tanda Terima

1 hari

Tercatatnya hasil Klarifikasi pengaduan ke dalam register

1 hari

Tersimpannya arsip pegaduan pada unit pengelola

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor 16915  : ( 021 ) 87905153 – 87905154 FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. Dokumen Revisi Ke Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan Oleh

W11-U20/04/SOP/01/2016 02 25 Juli 2016 26 Juli 2016 KPN Cbi

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi

Pelaksana No . 1.

2.

3.

4.

5.

Aktivitas

Staf

Kasub. Umum & Keuangan

Ketua

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris

Wapan/ Wasek


Waktu

Menerima surat

Menyortir surat sesuai peruntukan

Memberi Lembar Disposisi dan Mengagenda kan surat pada buku register surat masuk Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi

Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masingmasing bagian dan mengarsipkan.

- Tanda Terima Surat Masuk

1 Hari

- Lembar Disposisi Surat Masuk

1 Hari

- Buku Register Surat Masuk

1 Hari

- Buku register Surat Masuk

1 Hari

- Buku Ekspedisi Surat Masuk antar Bagian.

1 Hari

Output Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk. Diklasifikasik an nya surat & berkas perkara. Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk. Petunjuk penanganan terhadap surat masuk. Disampaika nnya surat & berkas perkara pada unit pengelola


2015


S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk.


PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

No.

1

Aktivitas

Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas

2

Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar

3

Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya

4

5

6


Pelaksana Kasub. Staf Umum & Keuangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi Mutu Baku


Waktu

- Dokumen / Surat Dinas - Buku Register Surat Keluar - Surat Dinas / Dokumen - Surat Keluar - Buku ekspedisi

Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos

- Surat keluar

Membuat daftar surat yang akan dikirim

- Surat keluar - Blangko pengiriman surat

Mengirim surat menggunakan jasa pos/Jasa Pengiriman dan mengarsipkannya

- Surat keluar - Bukti pengiriman

Output

Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

1 Hari Kerja

Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman.

Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

Bukti pengiriman surat.




S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAN/ATK DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007


KETERKAITAN: 1. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang ATK.

N o

Aktivitas

1 .

Mengisi Blanko Permintaan Barang.

2 .

Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta. Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang. Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan

3 .

4 .

User

5 .

Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

6 .

Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan

7 .

Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK

Pelaksana Wakil Kasub. Sekretaris Umum & Keuangan

Staf Umum


Mutu Baku Waktu

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang. - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang

Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan. Dipisahkann ya Blanko Permintaan.

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang

- Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Komputer /Laptop - Aplikasi Prsediaan - Odner - Blanko permintaan

Output

3 Hari kerja

Diterimanya Blanko Permintaan barang Distribusi barang yang diminta dalam blanko permintaan. Diterimanya barang oleh User..

Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan Bukti tersimpan




S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).



PENCATATATN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pelaksana No

Aktivitas

1.

Memerintahkan staf operator persediaan untuk menginput data ke dalam aplikasi persediaan Menginput Data Persediaan yang Masuk.

2.

Staf umum/ operator Persediaan.

Kasub. Umum & Keuangan

Mutu Baku Panitera Sekretaris

Persyaratan/ Kelengkapan - Alat tulis kantor

Menginput data keluar/pemakaian barang persediaan.

4.

Mengecek data pada Aplikasi dan pada gudang persediaan Harus sama.

5.

Membuat Laporan kondisi Barang. Di gudang. Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Persediaan.

- Laporan Persediaan

Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis. Menindaklanjuti intruksi/keputusan untuk pengadaan barang persediaan.

- Laporan Persediaan - Hasil Opname Fisik Barang Persediaan.

7.

8.

Output

1 hari

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian

- Foto Copy Kwitansi Pembelian. - Blanko Pembagian Barang/ATK. - Aplikasi Persediaan dan Gudang.

3.

6.

Waktu



7 Hari Kerja

Terdatanya informasi barang persediaan Tersimpannya informasi barang persediaan. Terdapatnya kesesuaian antara data Aplikasi dan data Barang dalam gudang. Tersedianya Laporan Persediaan Tersedianya Laporan Persediaan.

Tersedianya Laporan Persediaan. Tersedianya Laporan Persediaan.




S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007


KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. S.O.P Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. S.O.P Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun. PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Aktivitas

Staf umum/ Oprator SIMAK BMN

Pelaksana Kasub. Umum & Keuangan

Panitera Sekretaris


Memerintahkan staf operator SIMAK BMN untuk menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN

- Alat Tulis Kantor

Menginput Data Masuk SIMAKBMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga. Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Barang Milik Negara (BMN). Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan. Membuat Laporan SIMAK-BMN.

- Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Mengoreksi Laporan SIMAKBMN yang telah diselesaikan.

- Laporan BMN.

Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAKBMN. Melakukan BackUp data.

- Aplikasi SIMAK-BMN

Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan Penghapusan.

- Laporan BMN

Mutu Baku Waktu

1 Hari Kerja

- Aplikasi SIMAK-BMN

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian/Pengadaan

Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi.

- SK Penghapu san dan Berita Acara Serah Terima (BAST). - Laporan BMN.

- Laporan BMN.

Output

Terekamnya data barang yang telah dihapus.

Terdapatnya kesesuaian antara data Riil dan Aplikasi. 8 Hari Kerja

Laporan BMN

Laporan BMN

Dipisahkannya Laporan SIMAK-BMN

Laporan BMN

Laporan BMN




S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK.

N o

Pelaksana Panitera Panitia

Aktivitas Staf Umum


Kasub Umum & Keuan gan


Mutu Baku Waktu

Output

Memerintahkan kepada operator persediaan untuk membuat laporan persediaan Menghimpun Data Laporan semester/ Tahunan.

- Dokumen pendukung aplikasi persediaan - Data aplikasi persediaan

Terhimpunnya data mentah laporan

Menginput dat a masuk dan keluar Persediaan. Menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang.

- Data masuk dan keluar persediaan. - SK Panitia.

Terekamnya data barang persediaan. Dibuatnya SK Panitia Pemeriksaan Barang

Memeriksa barang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang. Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan.

- Laporan Persediaan.

7.

Menandatangani berita acara opname fisik.

- Berita Acara Opname Barang.

8.

- Berita Acara Opname Barang.

9.

Menghimpun Berita Acara Opname dan Menginput ke aplikasi persediaan. Membuat Laporan Persediaan

10 .

Menandatangani Laporan Persediaan


Laporan Persediaan.

11 .

Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai. Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Aplikasi SIMAK-BMN.


Laporan Persediaan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12

- Berita Acara Opname Barang

1 Hari Kerja

Diperiksanya barang persediaan 15 Hari Kerja

Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang Laporan Persediaan.


- Arsip Laporan Persediaan

Laporan simesteran /tahunan

15 Hari Kerja Terkirimnya Laporan




S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan.



No .

Aktivitas

Staf Umum


Panitera Sekretaris

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris. 2. Berita Acara


Mutu Baku Waktu

Output

Memerintahkan Staff Umum Untuk Membuat laporan SIMAK BMN Menghimpun Data Laporan semester

- Dokumen Pendukung Laporan SIMAK BMN - Laporan persediaan

3.

Menginput data SIMAK-BMN, data masuk keluar.

- Laporan SIMAK.

4.

Kompilasi Laporan Persediaan dan SIMAK-BMN

- Laporan SIMAK.

5.

Mencetak Laporanlaporan diaplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) bulanan semester dan tahunan. Menyiapkan lampiranlampiran Berita Acara rekon internal. Memeriksa Hasil penyusunan dan pengelompokkan laporan SIMAK.

- Laporan SIMAK.

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

10 .

Menandatangani Laporan SIMAK yang telah diselesaikan

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

11 .

Menjilid Laporan SIMAK BMN.

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN)

- Laporan SIMAK

Laporan SIMAK.

1.

2.

6.

7.

8.

9.

12 .

1 Hari

Tersediannya data mentah laporan. Terekamnya data inventarisasi barang Tersediannya laporan persediaan. Tersedianya laporan persediaan dan SIMAK-BMN Terkirimnya Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK-BMN

- Laporan SIMAK.

- Laporan SIMAK.

- Berita Acara (BA) Rekon.

Laporan Semeter/ Tahunan

22 Hari Kerja

Aplikasi SIMAK.

Berita Acara Rekon




S.O.P PENGADAAN ATK DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Barang Inventaris.

No

Aktivitas Staf Umum



Pansek


Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang.

2.

Memeriksa Kondisi Barang yang Dilaporkan.

3.

Menerima Hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang. Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang.

- Alat Tulis Kantor (ATK)

Disampaikannya laporan kondisi barang.


Disetujuinya perbaikan barang.

Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak. Mengawasi proses perawatan dan pemeliharaan. Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan.

- Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Daftar Perbaikan.

Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang. Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang.

5.

6.

7.

8.

- Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan.

8 Hari Kerja

Output

1.

4.

- Alat Tulis Kantor (ATK) - Kendaraabn Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK)

Mutu Baku Waktu

Terdatanya laporan konsdisi barang

Tersedianya kondisi barang.

Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelola.




S.O.P PENGADAAN ATK DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Pengadaan Barang ATK.

No

Aktivitas Staf Umum

Pelaksana Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


PPK

Mutu Baku Waktu

Output

Menginventarisir barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK) yang telah habis di gudang. Membuat daftar barang dan ATK yang dibutuhkan.


Pengadaan Barang/Jasa dibawah 50 jt dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (PL). Penyedia Mengajukan penawaran harga barang dan ATK

-

Menyetujui Pembelian Barang dan ATK.

- Daftar harga barang.

Menandatangani pengajuan pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK). Proses pengadaan barang dan ATK.



Dilakukannya proses pengadaan.

7.

Pencatatan Barang dan ATK yang masuk hasil Pembelian.


Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris.

8.

Evaluasi Suplayer.

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Terdatanya persediaan barang

- Daftar kebutuhan barang.

- Daftar kebutuhan barang.

-

Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis

14 Hari Kerja

Disampaikann ya daftar permintaan barang. Dihitungnya biaya pajak.

Disetujuinya pengadan barang,

Setahun& Sekali

Memenuhi Kriteria.




S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk


PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Arsip Buku dan Majalah.

No .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aktivitas

Memerintahkan kepada staf bagian umum untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan Mencatat bukubuku dan majalah yang diterima. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan. Melakukan pemeliharaan terhadap bukubuku dan majalah dalam ruang perpustakaan. Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic. Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik. Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku. Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.

Staf Umum

Pelaksana Kasub. Umum.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman

Wakil Sekretaris


Mutu Baku Waktu

Output

- Alat tulis kantor (ATK)

30 menit

- Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku-buku dan majalah. - Laptop. - Kemoceng. - Box Buku. - Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan - Komputer/LapTop. - Printer. - Alat Tulis Kantor (ATK). - Laporan Peminjaman dan pengembalian buku.

Terdatanya jumlah bukubuku koleksi perpustakaan

Terdatanya buku-buku dan majalah yang diterima

Terdatanya peminjam buku perpustakaan.

Terpeliharanya buku dan majalah

6 Hari Kerja Terdatanya jumlah peminjam buku.

Terdaftarnya buku yang belum dikembalikan oleh peminjam Terdatanya nama peminjam dan tanggal pengembalian

- Laporan pengembalian dan peminjaman buku.

- Laporan pengembalian dan peminjaman buku. 30 menit

Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip




S.O.P PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN: 1. S.O.P Subbag Kepegawaian. 2. S.O.P Subbag Keuangan.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1.S1 2.SMA


No

Aktivitas Staf Umum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pelaksana Kasub. Umum & keuangan

Wakil Sekretaris

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum.


Mutu Baku Waktu

Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor. Menyusun pembagian tugas kepada masingmasing tenaga honorer. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer.

- Kontrak Kerja - SK Honor

Mengoreksi pembagian yang telah disusun.

- Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK).

Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer.

Menginformasi kan pembagian tugas kepada tenaga honorer.

Output

Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasiny a.

- Kontrak Kerja - SK Honor

Terdatanya tugas setiap tenaga honorer.

- Komputer / LapTop. - Printer. - Draf pembagian tugas. 14 hari Kerja

Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer. Terselesaikan nya draf pembagian tugas tenaga honorer. Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer. Diketahuinya dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer.




S.O.P PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P SPM SP2D

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SLTA RI

Nomor

PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

3

4

Mengisi blangko Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran

Menandatangani blangko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran

Mengirimkan blangko specimen tanda tangan ke KPPN

Mengarsipkan spesimen tanda tangan

Pejabat Pengelola Anggaran

Mutu Baku Ketua/Wakil Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris M.A - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Box file - Lemari arsip

Waktu

Output

Terisinya blangko specimen tanda tangan

1 hari

Terbit nya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran

Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan

1 hari

Tersimpan nya arsip specimen tandan tangan




S.O.P PENANGANAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P Surat Masuk Sub Bagian Umum 2. S.O.P Surat Keluar

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SLTA R.I

Nomor PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Keuangan

PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010 Pelaksana No

Aktivitas Staf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mutu Baku Panitera Sekretaris

Kasub & Umum Keuangan

Menerima surat masuk dari bagian umum, dan mempelajari disposisi / perintah pimpinan

Persyaratan/ Perlengkapan - Disposisi Surat masuk - Buku expedisi terima surat

Membuat disposisi / konsep surat /perintah kepada staff untuk menindaklanjuti atau mengarsipkan surat masuk

- Disposisi Surat

Mengetik draft surat balasan/laporan sesuai perintah pimpinan

- Komputer/ Laptop - Printer - ATK

Koreksi dan memberikan paraf pada draft surat dinas Menandatangani Surat Dinas yang telah diparaf Memberi nomor surat, memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirim Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat Masuk Mengagendakan dan mengarsipkan Surat balasan / Laporan

masuk - Konsep Surat Balasan / Laporan

-

Output Diterimanya disposisi surat masuk

1 hari

Disposisi / Perintah kepada staf / konsep surat balasan / laporan

Surat balasan / laporan

- Draft Surat Balasan

1 hari

Surat balasan / laporan yang valid

Surat balasan

1 hari

Surat balasan / laporan yang valid

- Buku Agenda Surat masuk - ATK

-

Waktu

1 hari

- Surat masuk - Buku Agenda Surat Masuk

Surat balasan siap kirim

Surat masuk diagendakan 1 hari

- Surat masuk - Box file - Lemari arsip

Tersimpannya Arsip Surat Masuk




S.O.P PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN DASAR HUKUM : 6. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P SPM SP2D

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SLTA RI

Nomor

PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

Mengisi blangko Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran

Menandatangani blangko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran

3

Mengirimkan blangko specimen tanda tangan ke KPPN

4

Mengarsipkan spesimen tanda tangan

Pejabat Pengelola Anggaran


Mutu Baku Ketua/Wakil Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris M.A - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Box file - Lemari arsip

Waktu

Output

Terisinya blangko specimen tanda tangan

1 hari

Terbit nya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran

Terkirimny a blangko spesimen tanda tangan

1 hari

Tersimpan nya arsip specimen tandan tangan




S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P Pembuatan SPP dan SPM 2. S.O.P Bidang kepegawaian

PERINGATAN : 1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 3. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas

Meminta Rekap Absen Hakim dan 1. Pegawai ke Sub Bagian Kepegawaian Meneliti Rekap Absen hakim dan 2. Pegawai yang diterima 3. Membuat daftar perhitungan Uang makan

4. Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan Uang makan 5. Membuat dan menandatangani surat setoran pajak

6. Membuat surat permintaan pembayaran (SPP) 7. Koreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP)

Staf/ PPABP

Kasubbag Bendahara Keuangan/ PPSPM

Mutu Baku PPK

KPA


Waktu

- Rekap Absen selama 1 bulan

Output

Rekap Absen Hakim dan Pegawai 1 hari

- Rekap Absen 1 bulan - ATK - Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Rincian Kertas Kerja DIPA - Laptop/PC - Printer - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Rincian Kertas Kerja DIPA - Surat Setoran Pajak - Komputer/Laptop - Printer - Mesin Tik - ATK - Komputer / Laptop - Printer - Aplikasi SPP - SPP - Rincian Kertas Kerja DIPA - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 21

Data Rekap Absen yang akurat Terselesainya daftar perhitungan uang makan

2 hari

1 hari

Daftar perhitungan uang makan siap dikirim

Terselesainya surat setoran pajak

Terselesainya SPP 1 hari

SPP akurat dengan data yang ada

8. Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya serta menandatang aninya 9. Membuat SPM

10 Menguji dan menandatangani SPM

11 Menyerahkan SPM ke KPPN

12 Mengambil SP2D ke KPPN

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 21

1 hari

- Kpmputer/Laptop - Printer - Aplikasi SPM - SPP - Daftar perhitungan uang makan - Rekap Absen - SSP PPH Ps. 21 - SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SPP PPh Ps. 21 - SPM - ADK SPM - PIN PPSPM - Kartu KIPS - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - Kartu KIPS - SPM dan SP2D

13 Mengambil uang Makan di Bank

- Cek Giro - Kendaraan Dinas - Tas Penyimpan

14 Membagikan Uang Makan Hakim dan Pegawai

- Daftar tanda terima Uang Makan - ATK

15 Mengarsipkan dokumen

- SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Rekap Absen - SSP PPh Ps. 21 - Box File

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM dan telah dicetak

2 hari

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D

SP2D diterima

2 hari

2 hari

1 hari

Diterimanya Uang Makan untuk dibagikan kepada Hakim dan Pegawai Hakim dan Pegawai telah menerima uang makan dengan menandatangani daftar penerimaan Uang makan

Dokumen tersimpan dalm file keuangan




S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI INDUK) DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. S.O.P Bagian Kepegawaian PERINGATAN : 1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

PELAKSANA : 1. S1– 2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Keuangan

Pelaksana No

Aktivitas Staf/PPABP

1

2

3

Mendata informasi kepegawaian terkait gaji Memerintahkan PPABP untuk melakukan perhitungan gaji Membuat daftar gaji pegawai

4

Membuat Bukti Pemungutan Pajak (SSP)

5

Evaluasi dan Koreksi daftar gaji yang telah dibuat serta menandatang aninya Mengajukan Daftar Gaji yang telah dibuat ke PPK

6

7

8

Kasub Umum & Keuangan

Meneliti Daftar Gaji yang diterima serta membuat dan menandatangani SPP Pengujian SPP dan Daftar Gaji

Panitera/ Sekretaris

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Bendahara

Waktu

-

atk Komputer printer

Adanya daftar perubahan gaji pegawai

-

atk Komputer printer

Konsep perhitungan gaji

- Aplikasi GPP - SK kenaikan berkala - SK kenaikan Pangkat Tunjangan istri/suami,anak - SK mutasi - RKAKL - Blangko SSP - Alat Tulis Kantor (ATK)

1 hari

ya

Daftar gaji siap dikirim

- Daftar gaji - SK kenaikan pangkat - Sk mutase - Sk kenaikan berkala - Daftar perubahan pegawai 1 hari

- Daftar gaji - Alat Tulis

Terselesain ya pembuatan daftar gaji pegawai

Surat setoran pajak

- Daftar gaji - Alat Tulis Kantor (ATK)

tidak

Output

Terselesaik annya daftar perubahan data pegawai Daftar perubahan pegawai siap dikirim

oleh PPSPM

9

Membuat SPM dan Menandatanganinya

Kantor (ATK) Computer printer Daftar gaji Dasar hukum ketentuan pemotongan - Daftar Perubahan potongan -

SPM Gaji

10

Mengajukan SPM gaji ke KPPN

11

Pengambilan SP2D Gaji

- Kips

Tersedianya SP2D

12

Monitor transfer gaji ke masingmasing rekenging pegawai

-

Trnsfer rekening ke masing

13

Meminta tanda tangan pada Daftar Gaji

-

14

Mengarsipkan Bukti Pembayaran gaji Induk

- Odner - Box File

Diterimanya SPM oleh kppn




S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P Pembayaran Gaji Induk 2. S.O.P Pembuatan SPM 3. S.O.P Pembuatan SPP PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010



Pelaksana No

1 2

3

4

5

6

7

Aktivitas Mengumpulkan dan meneliti Dokumen Lembut Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan lembur

Membuat surat setoran pajak

Menandatangani surat setoran pajak

Membuat surat permintaan pembayaran (SPP) Koreksi surat permintaan pembayaran (SPP)

Staf/ PPABP


Wakil Sekretaris PPK

Mutu Baku Bendahara


Waktu

Output

- Dokumen absen lembur

1 hari

Tersedianya rekab absen lembur

- Aplikasi GPP - SPK lembur - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKA-KL - Daftar perhitungan lembur dan rekapannya - SPK lembur - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL - Daftar perhitungan lembur dan rekapanya - SPK lembur - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar hadir lembur

Terselesainya daftar perhitungan lembur dan rekapannya 3 hari

Terselesainya surat setoran pajak

- Surat setoran pajak - Perhitungan lembur dan rekapanya - SPK lembur - Daftar hadir kerja selam 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL - DIPA perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Aplikasi SPP - SPP - RKAKL - DIPA - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

Daftar perhitungan lembur siap dikirim

Surat setoran pajak siap dikirim

2 hari

Terselesainya SPP

SPP akurat dengan data yang ada

7

8

9

Menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja

Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

KoreksiSurat Permintaan Pembayaran (SPP)dan kelengkapan data dukungnya

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

10 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

11 Membuat SPM

12 Menguji dan menandatangani SPM

13 Menyerahkan SPM ke KPPN

14 Mengambil SP2D Uang Lembur

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - Aplikasi SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - RKAKL - SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - SPM - ADK SPM - PIN PPSPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 - Kips

1 hari

1 hari

2 hari

SPP siap diserahkan ke PPSPM

SPP dan Data dukungnya diterima PPSPM

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

Ditandatangani nya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

2 hari

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D

2 hari

Tersedianya SP2D

15 Mengambil Uang Lembur ke Bank

16 Membagikan Uang Lembur berikut meminta tandatangan bukti penerimaan uang lembur 17 Mengarsipkan Bukti Pembayaran

- Cek

1 hari

Tersedianya uang lembur

- Daftatanda terima uang lemburr

1 hari

Uang lembur di bagikan ke masing masing pegawai

- Arsip uang lembur

1 hari

Terarsipnya dokumen uang lembur




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2001/SEK/KU.01/8/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P laporan keuagan 2. S.O.P Bagian Kepegawaian


PERINGATAN : 1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Kepegawaian


Pelaksana No 1

1

Aktivitas Permintaan daftar rekap absen pada sub bagian kepegawaian Membuat daftar permintaan dengan aplikasi komdanas berdasarkan rekab absen

Staf/ Bendahara

Kasubag Umum & Keuangan



-

3

Meneliti dan mengevaluasi daftar perminrtaan penghitungan remunerasi Penguncian daftar permintaan remunerasi pada aplikasi komdanas

-

4

Cetak daftar perhitungan uang makan, kwitansi rekab pajak

-

5

Mengedarkan tandatangan tanda terima

-

6

Membuat Kwitansi, rekap dan surat pengantar remunerasi

-

7

Penandatangan kwitansi, rekap dan surat pengantar remunerasi

-

8

Membuat surat pertanggung jawaban mutlak

-

9

Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak

-

-

Komputer/ Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Surat edaran terbaru Daftar hadir Komputer/ Laptop Daftar Hadir

Permintaan Remunerasi sesuai dengan rekapan absen Ditandatangani nya daftar penerimaan remunerasi oleh seluruh pegawai

Daftar permintaan remunerasi Daftar hadir Daftar permintaan remunerasi Kwintasi remunerasi Daftar penerimaan remunerasI Komputer Printer Dokumen remunerasi Kwitansi Rekab pengajuan Tanda terima Surat pengantar Kwintasi Daftar Permintaan remunerasi Kwintasi Daftar Permintaan remunerasi

Output Perhitungan remunerasi berdasarkan absen Terekamnya semua nama pegawai dalam format daftar permintaan remunerasi

-

-

2

Waktu

Tersajinya kwitansi remunerasi 1 hari Kwintasi remunerasi siap dikirim

Tersajinya kwitansi, rekab dan pengantar remunerasi Tersajinya kwitansi, rekab dan pengantar remunerasi siap kirim Tersajinya surat pernyataan tangung jawab mutlak pernyataan tanggung jawab mutlak siap dikirim

10

Scan dokumen pengajuan remunerasi

-

Scaner Komputer Dokumen remunerasi

Terarsipnya dokumen remunerasi secara elektroniK

11

Mengirim daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan remunerasi

-

Daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka remunerasi Daftar permintaan remunerasi Laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi Box file Lemari arsip Dokumen remunerasi

Terkirimnya daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan

-

12

Mengarsipkan laporan pertanggung jawaban Dimuka remunerasi

-

-

13

Membuat surat pernohonan transfer rekening pegawai ke bank

13

Laporan rekening koran

-

Dokumen remunerasi

14

Pengarsipan dokumen remunerasi

-

Dokumen remunerasi

1 hari

Tersimpannya laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi Terkirimnya remunerasi ke masing masing pegawai Bukti transfer ke masing masing pegawai Arsip yang repi dan aman




S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/12/2014 KETERKAITAN : 1. S.O.P Penerbitan SPP 2. S.O.P Penerbitan SPM 3. S.O.P Pengajuan Uang Persedian PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010



Pelaksana No

Aktivitas Bendahara

1 2

3

4

6

7

Mengumpulkan dan Mendata Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan

Membuat SPP dan surat perintah membayar (SPM) uang persediaan

Koreksi dan menanda tangani SPM pengajuan Uang Persediaan

Mengantar SPM Uang Persediaan ke KPPN

Mengarsipkan SPM Uang Persediaan

Wakil Sekretaris/ PPK

Kasubbag Umum & Keuangan/ PPSPM

Mutu Baku Pansek / KPA


Waktu

Output

1 hari

Terselesainya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan

- Kwitansi - D IPA - RKA-KL

- Aplikasi SPM/SAS - Daftar rincian pengajuan UP - Surat pernyataan - DIPA - RKAKL - Surat pengantar pengajuan UP - Berkas pengajuan UP

Terbitnya SPM uang persediaan

1 hari

Terselesaikan nya SPM Uang Persediaan yang siap diajukan

- Berkas pengajuan UP - Buku ekspedisi keluar bagian keuangan - Box file - Arsip berkas Uang Persediaan

Terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN

Tersimpan ny a arsip pengajuan Uang Persediaan




S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor .003/SEK12/SK/2012 KETERKAITAN : 1. S.O.P Bagian Perdata 2. S.O.P Bagian Pidana 3. S.O.P Bagian Hukum 4. S.O.P Bagian Umum PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan



sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

Pelaksana No 1

Aktivitas

Bendahara Penerima

Kasubag Umum & Keuangan

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris


Waktu

Output

Menerima Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Hukum

- Ekspedisi Penyetoran dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Perdata - ATK

2

Mencatat di buku Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Buku Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - ATK

Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak telah dicatat dalam Buku PNBP

3

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Komputer/Laptop - ATK

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

4

Menanda tangani Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Menyetorkan Uang Leges/Pendapatan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Aplikasi SAS - Aplikasi SILABI - Komputer/ Laptop

Terselesaikannnya laporan Pertanggungjawab an Bendahara Penerima

Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Surat Pengantar - LPJ Bendahara Penerima - Daftar Rincian Kas Direkening - Berita Acara Kas Bendahara Penerima - Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekonsiliasi

Laporan Pertanggungjawaba n Bendahara Penerima telah valid

5

6

7

Diterimanya Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak

1 Hari

1 Hari

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) siap untuk disetorkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) telah disetor ke Kas Negara

2 Hari

8

9

10

11

Menyusun Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Menanda tangani Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Mengirim Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Mengarsipkan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Surat Setoran Bukan Pajak - Data Pendukung Lainnya - Komputer/ Laptop - Laporan Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

- Draf surat pengantar - Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak - Buku agenda Surat keluar - Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak - Boxfile - Lemari arsip

Terselesaikannya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 2 Hari

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak siap dikirim Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

1 Hari Tersimpannya Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak




S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN DASAR HUKUM : 6. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 65a/SEK/SK/12/2014


R.I

Nomor

KETERKAITAN : 4. S.O.P Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 5. S.O.P Penerbitan SPP 6. S.O.P Pengajuan SPM PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010


Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

Aktivitas

Menyiapkan Bukti Tagihan / Pengeluaran Anggaran Mengajukan persetujuan bayar ke PPK Membuat Surat Perintah Bayar

Memerintahkan bendahara untuk membayar tagihan Bendahara meneliti dan mengevaluasi Surat Perintah Bayar dan Bukti Pengeluaran Anggaran Bendahara membayar sesuai Surat perintah bayar dan bukti yang diterima Ke Penerima

7

Memungut dan menyetorkan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku

8

Membukukan bukti pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan Buku bantu

9

Mengarsipkan bukti pengeluaran

Pejabat Pengadaan/ Kasubbag Umum & Keuangan

Bendahara

Wakil Sekretaris / PPK

Mutu Baku Kasubbag Keuangan/ PPSPM

Pansek / KPA


Wak tu

Output

1 hari

Terselesainya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan Terselesainya pembuatan surat pernyataan

- Kwitansi

- Kwitansi

- Komputer - Printer

-SPBY

- D IPA - RKA-KL

- Daftar rincian pengajuan Uang Persediaan - Aplikasi SPM/SAS - Daftar rincian pengajuan UP - Surat pernyataan - DIPA - RKAKL

Terbitnya SPM uang persediaan 1 hari




S.O.P LAPORAN KEUANGAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 003/SEK12/SK/2012 KETERKAITAN : 1. S.O.P Rekonsiliasi 2. S.O.P Laporan Bagian Umum 3. S.O.P PNBP PERINGATAN :

1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010



Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

3

4

Menyiapkan Data, dokumen dan mengkonsep Laporan Keuangan Merekam dokumen sumber

Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN Mencetak/ Printout Laporan Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi




Waktu

- Lembar SPM - Lembar SP2D - Data Pelaporan lainnya - Aplikasi SAKPA/SAIBA - LPJ Bendahara Pengeluaran dan penerimaan - Softcopy 3 hari laporan keuangan. - Aplikasi SAKPA/SAIBA - Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi - Berita acara Rekonsiliasi - Laporan Keuangan

5

Meneliti dan mengevaluasi laporan keuangan

6

Penandatangan laporan keuanagan

-

7

Mengirim Laporan Keuangan ke Kordinator wilayah Menata laporan keuangan dan pengarsipan

- Berita Acara Rekonsiliasi. - laporan keuangan

Output

Tersajinya laporan keuangan dalam bentuk aplikasi Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berita acara rekonsiliasi Dan Laporan Keuangan dinyatakan Valid

1 hari

8

- Laporan Keuangan - Boxfile - Lemari arsip

Terkirimnya softcopy Dan hardcopy laporan keuangan

Tersimpannya laporan keuangan




S.O.P PENERIMAAN TAMU Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. 2. 3. 4.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerimaan Wartawan

1. Buku Tamu 2. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap tamu tidak memuaskan

Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan

Pelaksana No

Aktivitas

KPN/WKPN/PANITERA

Menerima dan melakukan identifikasi tamu yang berkunjung, serta 1 menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh 2

Satpam

Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu

Waktu

Output

10 menit

5 menit

Menyerahkan Formulir 3 Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju 4

Staf KPN


Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

Tidak

Mengecek dan memeriksa tujuan Tamu

5 menit

5 menit

Ya 5

Menerima kunjungan Tamu

6

Mengantarkan Tamu pulang

30 menit Data 5 menit Kunjungan Tamu




S.O.P PENERIMAAN WARTAWAN Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Keterkaitan :


1. SOP Penerimaan Tamu

1. Buku Tamu 2. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap wartawan tidak memuaskan

Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan

Pelaksana No

Aktivitas

Humas

Staf KPN

Menerima dan melakukan identifikasi wartawan yang berkunjung, serta 1 menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh Wartawan 2

Satpam

Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu

Waktu

Output

10 menit

5 menit

Menyerahkan Formulir 3 Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju 4


Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

Tidak

Mengecek dan memeriksa tujuan Wartawan

5 menit

5 menit

Ya Menerima kunjungan 5 Wartawan 6

Mengantarkan Wartawan pulang

30 menit Data 5 menit Kunjungan Wartawan




S.O.P PELAKSANA TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN Dasar Hukum :


1. 2.

1. SLTA 2. SLTP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan

Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran

Pelaksana No

Aktivitas

Melakukan briefing 1 persiapan pengaturan perparkiran di lapangan Menyiapkan dan 2 menghitung jumlah kartu tanda parkir yang tersedia

Kasub Umum & Keuanga

Petugas Parkir 1

Petugas Parkir 2

Mutu Baku Petugas Parkir 3

Persyaratan/ Perlengkapan Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir

Waktu

Output

5 menit

5 menit

Jumlah Kartu

3

Menyiapkan buku agenda pengunjung perparkiran

5 menit

Jumlah Kartu

4

Menyerahkan kartu tanda parkir kepada pengunjung

5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

10 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

Mencatat nomor polisi kendaraan pengunjung di 5 kartu tanda parkir dan buku agenda Memberitahukan kepada Petugas Parkir di 6 lapangan perihal kendaraan yang masuk

7

Mengatur slot parkir kendaraan pengunjung

Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos 8 adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan 9 yang akan keluar dengan buku agenda

Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir

5 menit

5

kartu tanda parkir dan buku agenda Memberitahukan kepada Petugas Parkir di 6 NEGERI KLAS IB CIBINONG lapangan PENGADILAN perihal J a yang l a n Tmasuk egar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor 16915 kendaraan  : ( 021 ) 87905153 – 87905154 FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

7



Kartu

Jumlah W11-U20/04/SOP/25/2016 5 menit Kartu 02 25 Juli 2016 26 Juli 2016 KPN Cbi Jumlah

10 menit S.O.P PELAKSANA TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN Kartu

Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos 8 adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan 9 yang akan keluar dengan buku agenda Menerima dan mencatat uang parkir ke dalam 10 laporan keuangan perparkiran


5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

Laporan 5 menit Uang Masuk parkir

Membuat rekapitulasi 11 laporan keuangan perparkiran

Laporan Uang Parkir

15 menit

Menerima rekapitulasi laporan keuangan 12 perparkiran dan uang parkir

Laporan Uang Parkir

5 menit

Memasukkan uang parkir 13 ke dalam kas kantor PN Cibinong


Kas 5 menit Keuangan Parkir

PENGADILAN NEGERI CIBINONG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Jl. Tegar Berim an Nom or 5, Cibinong, Kabupaten Bogor 16915

Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/01/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Peraturan Menteri PAN Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007

Keterkaitan :


1.

1. 2. 3. 4.

SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peralatan komputer dan jaringan komputer Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar File Ordner Surat Masuk dan Surat Keluar Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tujuan surat tidak dapat terlaksana dengan baik

Tindaklanjut dari surat masuk

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf

Menerima dan 1 mengagendakan surat masuk

4

Tidak

Mengetik konsep surat dinas Koreksi atau paraf surat dinas

Menandatangani surat 5 dinas Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 6 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum Mencatat ke dalam buku register surat masuk 7 dan/atau keluar dan mengarsipkan ke File surat masuk dan keluar

Waktu

Surat Masuk, Buku Register Surat Masuk

Mempelajari dan 2 mengkonsep surat-surat yang perlu ditindaklanjuti 3


Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Output

Surat Masuk

Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Dinas Keluar dan Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar

Draft surat dinas Draft surat dinas 1 hari Surat Dinas Keluar

Surat Dinas Keluar

Arsip Surat Dinas Keluar dan Surat Masuk


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/02/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP BEZETTING PEGAWAI Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya laporan keadaan pegawai yang terbaru (up to date) tiap tahunnya

Daftar Urutan Jabatan yang tertinggi sampai yang terendah

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menginventarisasi data 1 jumlah pegawai tiap triwulan

SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT, Sertifikat Diklat

Data Urutan Jabatan

Mempelajari dan 2 mengkonsep surat pengantar



Mengetik konsep surat 3 pengantar dan menginput data bezetting


Draft Surat Pengantar dan Bezetting Draft Surat

4

5

Koreksi atau paraf surat pengantar dan bezetting Menandatangani surat pengantar dan bezetting

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar dan File Bezetting

Tidak Ya

Tidak Ya

SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT, Sertifikat Diklat SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT, Sertifikat Diklat Surat Pengantar, Bezetting dan Buku Ekspesidi Surat Keluar Buku Register Surat Keluar

1 hari

Pengantar dan Bezetting Surat Pengantar dan Surat Pengantar dan Bezetting Arsip Surat Pengantar dan Bezetting


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/03/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

SOP Bezetting Pegawai SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya laporan keadaan hakim yang terbaru (up to date) berdasarkan urutan senioritas tiap tahunnya

Daftar Urutan Senioritas Hakim

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menginventarisasi data 1 keadaan hakim terbaru tiap tahun

SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT

Data Urutan Hakim




Mengetik konsep surat 3 pengantar dan menginput data DUS


Draft Surat Pengantar dan DUS


Draft Surat Pengantar dan DUS

4

Koreksi atau paraf surat pengantar dan DUS

Tidak Ya

Tidak Ya

1 hari SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT

Surat Pengantar dan DUS

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum

Surat Pengantar, DUS dan Buku Ekspesidi Surat Keluar

Surat Pengantar dan DUS

Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar dan File DUS

Buku Register Surat Keluar

Arsip Surat Pengantar dan DUS

5

Menandatangani surat pengantar dan DUS


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/04/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.


SOP Bezetting Pegawai SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya laporan keadaan pegawai yang terbaru (up to date) berdasarkan urutan kepangkatan tiap tahunnya

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menginventarisasi data 1 keadaan pegawai yang terbaru tiap akhir tahun


Data Urutan Kepangkata n




Mengetik konsep surat 3 pengantar dan menginput data DUK


Draft Surat Pengantar dan DUK


Draft Surat Pengantar dan DUK

4

5

Koreksi atau paraf surat pengantar dan DUK Menandatangani surat pengantar dan DUK

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar dan File DUK

Tidak Ya

Tidak Ya

SK Pangkat, SK Jabatan, SPMT, Sertifikat Diklat Surat Pengantar, DUK dan Buku Ekspesidi Surat Keluar Buku Register Surat Keluar

1 hari

Surat Pengantar dan DUK Surat Pengantar dan DUK

Arsip Surat Pengantar dan DUK


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/05/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Keterkaitan :


1.

1. 2. 3. 4.

SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Di Muka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)

Peralatan komputer dan jaringan komputer Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Mesin Finger Print

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai dan tidak terbayarnya Tunjangan Remunerasi dan Uang Makan tiap

Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai tiap bulan

Pelaksana No

Aktivitas

Memerintahkan pengecekan data 1 kehadiran hakim dan pegawai tiap hari pada Absen Manual dan Absen Mesin Finger Print Mengecek data kehadiran

KPN

WKPN

Kasubbag

Mutu Baku Staf

Persyaratan/ Perlengkapan Absen Manual dan Absen Mesin Finger Print, surat sakit, surat izin, surat cuti

Waktu

Output

5 menit

dan menggarisbawahi Absen Manual dengan ballpoint merah pada jam 2 08.00 WIB berdasarkan Mesin Finger Print dan menandatangani Absen Manual tiap hari

Absen Manual dan Absen Mesin Finger Print, surat sakit, surat izin, surat cuti

Data 15 menit Kehadiran Pegawai

Mengecek data kehadiran dan menandatangani 3 Absen Manual tiap hari

Absen Manual dan Absen Mesin Finger Print, surat sakit, surat izin,





Daftar dan Rekapitulasi 15 menit Kehadiran Pegawai



Menginput data kehadiran hakim dan pegawai tiap hari berdasarkan Absen Manual dan Absen Mesin 4 Finger Print ke KOMDANAS dan mengecek tiap minggu Mendownload daftar absensi pada awal bulan, mencetak hasil download (Daftar Kehadiran 5 Pegawai dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai) dan mencetak backup absen mesin finger print Menandatangani Daftar Kehadiran Pegawai dan 6 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

absensi pada awal bulan, mencetak hasil download (Daftar Kehadiran 5 Pegawai dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai) dan mencetak backup absen mesin finger print Menandatangani Daftar Kehadiran Pegawai dan 6 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Membubuhkan stempel dan menyerahkan ke 7 bagian umum dan keuangan Mengarsipkan Daftar dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai ke File Rekapitulasi Kehadiran 8 Pegawai dan mengarsipkan printout backup mesin finger print dan absen manual





Buku Ekspedisi


File Ordner Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

Arsip Daftar dan 5 menit Rekapitulasi Kehadiran Pegawai


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/06/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Keterkaitan :


1. 2.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Buku Referensi Surat-Surat 3. Undang-Undang terkait

SOP Pengelolaan Surat Dinas SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua bagian tidak dapat berjalan dengan baik dan

SK Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Pelaksana No

Aktivitas


KPN

Mutu Baku

Kasubbag

Memerintahkan 1 pembuatan surat keputusan

Staf


Waktu

Output

Materi SK, referensi surat, UU terkait

2

Membuat konsep surat keputusan


Draft SK

3

Mengetik konsep surat keputusan


Draft SK

4

Koreksi atau paraf surat keputusan

Menandatangani surat 5 keputusan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Materi SK, referensi surat, UU terkait Materi SK, referensi surat, UU terkait

Draft SK 1 hari Surat Keputusan

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat 6 keputusan dan menyerahkan kepada yang berkepentingan

Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Surat Keputusan KPN Cibinong

Mencatat ke dalam buku register SK KPN Cibinong 7 dan mengarsipkan ke File SK KPN Cibinong

Buku Register SK KPN Cibinong

Arsip Surat Keputusan KPN Cibinong


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/07/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Keterkaitan :


1. 2.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Buku-buku referensi 3. Undang-Undang terkait

SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan gaji tidak tereleasasi tepat waktu

Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Pendataan Hakim dan Pegawai yang naik gaji 1 berkala dan memerintahkan pengusulan kenaikan gaji Membuat konsep surat 2 usulan kenaikan gaji berkala Mengetik konsep surat 3 usulan kenaikan gaji berkala Koreksi atau paraf surat 4 usulan kenaikan gaji berkala Menandatangani surat 5 usulan kenaikan gaji berkala Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, mengepak dan 6 menyerahkan ke bagian umum dan ke yang bersangkutan Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 7 mengarsipkan ke File surat keluar

Staf


Waktu

Output

Surat KGB sebelumnya, SK 10 menit Pangkat terakhir

Draft usulan

Draft usulan

Tidak Ya

Tidak Ya

Surat KGB sebelumnya, SK Pangkat terakhir, Peraturan Pemerintah tentang gaji terbaru

Buku register surat keluar

Draft usulan 1 hari

Draft usulan yang telah disetujui Surat usulan kenaikan gaji berkala yang telah disetujui

Dokumen surat usulan 5 menit kenaikan gaji berkala


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/08/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002

Keterkaitan :


1.


SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pangkat tidak tereleasasi tepat waktu

Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Pendataan Hakim dan Pegawai yang naik 1 pangkat dan memerintahkan pengusulan kenaikan Menyiapkan berkas 2 persyaratan kenaikan pangkat 3

Staf

Persyaratan/ Perlengkapan SK Pangkat terakhir

Waktu

10 menit

Disusunnya fc berkas persyaratan

Membuat konsep surat usulan kenaikan pangkat

Draft usulan

Mengetik konsep surat 4 usulan kenaikan pangkat 5

Koreksi atau paraf surat usulan kenaikan pangkat

6

Menandatangani surat usulan kenaikan pangkat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

SK Pangkat terakhir, SK PNS, SK CPNS, SK Jabatan terakhir, SPMT, SKP 2 tahun terakhir, KARPEG

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar

Output


Draft usulan 1 hari Draft usulan Draft usulan yang telah disetujui Surat usulan kenaikan pangkat yang telah disetujui Dokumen surat usulan 5 menit kenaikan pangkat


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/09/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4. 5.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Buku-buku referensi

SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI SOP Pengelolaan Surat Dinas SOP Bezetting Pegawai SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya pelaksanaan tugas di tempat yang baru

1. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 2. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan 3. Surat Pengantar Berkas Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menerima, mencatat, dan meneliti SK Mutasi Hakim 1 dan PNS yang Masuk/Keluar

SK Mutasi

Mengetik Konsep Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki 2 Jabatan (untuk Mutasi Masuk), atau mengetik Konsep Surat Pengantar Berkas, Rekap Absen (untuk Mutasi Keluar)

Draft Surat Pernyataan Melaksanak an Tugas, SK Mutasi dan Surat referensi 10 menit Pernyataan undang-undang Menduduki terkait Jabatan, Surat Pengantar Berkas

Koreksi atau paraf Konsep Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (untuk 3 Mutasi Masuk), atau mengetik Konsep Surat Pengantar Berkas, Rekap Absen (untuk Mutasi Keluar) Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan 4 Menduduki Jabatan (untuk Mutasi Masuk), atau mengetik Konsep Surat Pengantar Berkas, Rekap Absen (untuk Mutasi

Tidak

Ya

Ya

Tidak

SK Mutasi dan referensi undang-undang terkait


10 menit

Draft Surat Pernyataan Melaksanak an Tugas, Surat 5 menit Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat Pengantar Berkas Surat Pernyataan Melaksanak an Tugas, Surat 5 menit Pernyataan Menduduki Jabatan, dan surat pengantar

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (untuk 3 Mutasi Masuk), atau mengetik Konsep Surat Pengantar Berkas, Rekap Absen (untuk Mutasi Keluar) Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan 4 Menduduki Jabatan (untuk Mutasi Masuk), atau mengetik Konsep Surat Pengantar Berkas, Rekap Absen (untuk Mutasi Keluar)

Ya

Ya



Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, mengepak dan 5 menyerahkan ke bagian umum dan keuangan, dan yang bersangkutan


Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 6 mengarsipkan ke File surat keluar dan File Ordner yang bersangkutan


Surat 5 menit Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat Pengantar Berkas Surat Pernyataan Melaksanak an Tugas, Surat 5 menit Pernyataan Menduduki Jabatan, dan surat pengantar berkas Dokumen Surat Pernyataan 5 menit Melaksanak an Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan 5 menit surat pengantar berkas


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/010/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.


SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI SOP Pengelolaan Surat Dinas SOP Bezetting Pegawai SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak tereleasasi tepat waktu

Surat Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Pendataan Hakim dan Pegawai yang naik 1 pensiun dan memerintahkan pengusulan pensiun

Membuat konsep surat 3 usulan pensiun Hakim dan Pegawai Mengetik konsep surat 4 usulan pensiun Hakim dan Pegawai

Menandatangani surat 6 usulan pensiun Hakim dan Pegawai Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar

Waktu

Output

SK Pangkat terakhir dan SK 10 menit Jabatan terakhir

Menyiapkan berkas 2 persyaratan pensiun Hakim dan Pegawai

Koreksi atau paraf surat 5 usulan pensiun Hakim dan Pegawai

Staf


Tidak Ya

Tidak Ya

SK Pangkat terakhir, SK PNS, SK CPNS, SK Jabatan terakhir, SPMT, SKP 2 tahun terakhir, KARPEG, TASPEN, KGB terakhir, SP-4A. DPCP, KP4, Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat/Sedang, Akta Nikah, KTP Suami Isteri, Karis, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Pas Photo


Disusunnya fc berkas persyaratan Draft usulan

Draft usulan 1 hari Draft usulan Draft usulan yang telah disetujui Surat usulan pensiun yang telah disetujui Dokumen surat usulan 5 menit pensiun Hakim dan Pegawai


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/011/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP USULAN PROMOSI JABATAN Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 6.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.



Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Jabatan tidak tereleasasi tepat waktu

Surat Usulan Promosi Jabatan

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Tim KPN Baperj aka Sekretaris Kasubbag t

Pendataan permohonan 1 promosi jabatan

Staf

Persyaratan/ Perlengkapan SK Pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir

Menyiapkan berkas persyaratan usulan 2 promosi jabatan sebagai bahan rapat baperjakat Menentukan waktu 3 pelaksanaan rapat baperjakat

Koreksi atau paraf surat usulan promosi jabatan

7

Menandatangani surat usulan promosi jabatan

Tidak Ya

Ya

Tidak

BA Hasil Rapat Baperjakat

SK Pangkat terakhir, SK PNS, SK CPNS, SK Jabatan terakhir, SPMT, SKP 2 tahun terakhir

Draft usulan Draft usulan

1 hari


10 menit

1 hari

Mengetik konsep surat usulan promosi jabatan

6

Output


Rapat Baperjakat terkait usulan promosi jabatan 4 dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat 5

Waktu

Surat usulan yang telah disetujui

Surat usulan promosi jabatan yang telah disetujui Buku register surat keluar

Dokumen surat usulan 5 menit promosi jabatan


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/012/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 6.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.



Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada Hakim dan Pegawai yang menerima Tanda Penghargan Satyalancana Karya Satya

Surat Usulan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

Tim KPN Baperj aka Sekretaris Kasubbag t

Pendataan masa kerja 1 Hakim dan Pegawai dihitung dari TMT CPNS Menyiapkan berkas persyaratan usulan 2 sebagai bahan rapat baperjakat Menentukan waktu 3 pelaksanaan rapat baperjakat

SK CPNS

Koreksi atau paraf surat usulan penghargaan

7

Menandatangani surat usulan penghargaan

10 menit

Tidak Ya

Ya

Tidak

BA Hasil Rapat Baperjakat

SK Pangkat terakhir, SK PNS, SK CPNS, SK Jabatan terakhir, SPMT, SKP 2 tahun terakhir, Daftar Riwayat Hidup

Draft usulan Draft usulan

1 hari


Output

1 hari

Mengetik konsep surat usulan penghargaan

6

Waktu


Rapat Baperjakat terkait usulan Tanda 4 Penghargaan dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat 5

Staf


Surat usulan yang telah disetujui

Surat usulan penghargaa yang telah disetujui


Dokumen surat usulan 5 menit penghargaa n


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/013/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 6.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1. 2. 3. 4.



Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada penilaian sasaran kerja pegawai

Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pelaksana No

Aktivitas

Atasa n Pejaba

Mutu Baku

membagikan blangko 2 Formulir SKP dan blangko Formulir Penilaian Pencapaian SKP

Persyaratan/ Perlengkapan Blangko Formulir SKP dan Blangko Formulir Penilaian Pencapaian SKP Blangko Formulir SKP dan Blangko Formulir Penilaian

Menerima, menentukan target awal, dan 3 menandatangani Formulir SKP

Memerintahkan persiapan blangko Formulir SKP (dib uat tiap awal tahun) 1 dan blangko Formulir Penilaian Pencapaian SKP (dib uat tiap akhir tahun) Menyiapkan dan

Pej abat Penilai

PNS yang dinilai

Kasubbag

Staf

Waktu

Output

5 menit

15 menit

Blangko Formulir SKP

Blangko Formulir SKP dan Blangko Formulir Penilaian Pencapaian SKP

15 menit

Formulir SKP

Menyetujui dan menandatangani Formulir 4 SKP dan Formulir Penilaian Pencapaian

Blangko Formulir SKP dan Blangko Formulir Penilaian Pencapaian SKP

15 menit

Formulir SKP

Membuat daftar penilaian 5 perilaku kerja hakim dan pegawai untuk dinilai

SKP Tahun sebelumnya dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS

15 menit

Formulir SKP

15 menit

Formulir SKP

15 menit

Formulir SKP

Menilai perilaku kerja 6 hakim dan pegawai dalam satu tahun Membuat dan memperhitungkan 7 penilaian prestasi kerja PNS

SKP Tahun sebelumnya dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS

Menandatangani penilaian 8 prestasi kerja PNS

5 menit

Formulir SKP

Tidak Keberatan atas penilaian 9 prestasi kerja PNS

Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS

Formulir SKP

Membubuhkan tanda 10 tangan pada kolom keberatan


Formulir SKP

Membuat tanggapan 11 tertulis pada kolom yang disediakan


Formulir SKP

Memeriksa hasil penilaian 12 prestasi kerja dan meminta penjelasan


Formulir SKP

Memberikan penjelasan 13 terhadap penilaian prestasi kerja PNS


Formulir SKP

Menetapkan dan menandatangani 14 Penilaian Prestasi Kerja PNS


Formulir SKP

Mengarsipkan SKP ke File 15 SKP dan File Yang Bersangkutan


Ya

1 hari

5 menit

Dokumen SKP


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/014/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1. 2.

1. 2. 3. 4.

SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan Keuangan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan komputer dan jaringan komputer Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar File Ordner Surat Masuk dan Surat Keluar Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas-tugas tidak dapat terlaksana dengan baik

Surat Tugas Dinas Luar

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Staf

Menerima dan mengagendakan surat 1 masuk terkait penugasan dinas luar

4

Tidak

Mengetik konsep surat tugas Koreksi atau paraf surat tugas

Menandatangani surat 5 tugas

Waktu

Surat Masuk, Buku Register Surat Masuk

Mempelajari, meneliti, dan mengkonsep surat-surat 2 tugas yang perlu ditindaklanjuti 3


Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Output

Surat Masuk

Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat Surat Masuk dan Referensi Surat

Draft surat tugas

1 hari

Draft surat tugas Surat Tugas

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, mengepak dan 6 menyerahkan ke bagian umum dan keuangan dan yang bersangkutan

Surat Tugas dan Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Surat Tugas

Mencatat ke dalam buku register surat masuk 7 dan/atau keluar dan mengarsipkan ke File surat masuk dan keluar

Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar

Arsip Surat Tugas dan Surat Masuk


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/015/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENYELESAIAN SURAT CUTI Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1.

1. 2. 3. 4.

SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peralatan komputer dan jaringan komputer Buku Register Surat Cuti File Ordner Surat Cuti Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak dapat melaksanakan cutinya sebagaimana mestinya

Surat Cuti

Pelaksana No

Aktivitas


KPN

Mutu Baku

Kasubbag

Staf

Mempersiapkan data dan 1 dasar hukum pemberian cuti Memberikan blangko surat permohonan cuti kepada 2 Hakim dan Pegawai yang akan cuti

Tidak

Ya

4 Membuat surat izin cuti

Tidak Koreksi atau paraf surat cuti

6 Menandatangani surat cuti

Waktu

Output

Buku referensi surat cuti

Menerima surat permohonan cuti dari yang 3 bersangkutan. Disetujui atau Ditangguhkan ?

5


Ya

Tidak Ya

Blangko surat permohonan cuti

Surat permohonan cuti

Blangko surat permohonan cuti



Draft surat izin cuti

Surat permohonan cuti Surat permohonan cuti

1 hari

Draft surat izin cuti Surat izin cuti


Surat izin cuti dan Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Surat izin cuti

Mencatat ke dalam buku register surat izin cuti dan 8 mengarsipkan ke File surat izin cuti

Buku Register Surat Izin Cuti

Arsip Surat Izin Cuti


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/016/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1.

1. 2. 3. 4.

SOP Pengelolaan Surat Dinas

Peralatan komputer dan jaringan komputer Buku Register Surat Keluar File Ordner Surat Keluar Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan hukuman disiplin tidak tersaji dengan baik dan sebagaimana mestinya

Surat Pengantar Hukuman Disiplin

Pelaksana No

Aktivitas

Menerima hasil laporan 1 penjatuhan hukuman disiplin Membuat konsep SK Hukuman disiplin/surat 2 pernyataan dan surat pengantar Mengetik konsep SK Hukuman disiplin/surat 3 pernyataan dan surat pengantar Koreksi atau paraf SK penjatuhan hukuman 4 disiplin/surat pernyataan dan surat pengantar


KPN

Mutu Baku

Kasubbag

Staf

Persyaratan/ Perlengkapan Laporan penjatuhan hukum disiplin

Waktu

Draft SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar Draft SK

Laporan penjatuhan hukum disiplin

Tidak Ya

Tidak Ya

Output

Laporan penjatuhan hukum disiplin Laporan penjatuhan hukum disiplin 1 hari

Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar Draft SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar

Menandatangani SK penjatuhan hukuman 5 disiplin/surat pernyataan dan surat pengantar

Laporan penjatuhan hukum disiplin


SK Hukuman Disiplin/Surat Pernyataan, surat pengantar dan Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar/hukdis

SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar

Mencatat ke dalam buku register surat 7 keluar/hukdis dan mengarsipkan ke File surat keluar/hukdis

Buku Register Surat Keluar/Hukdis

Arsip SK Hukdis/surat pernyataan, surat pengantar


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/017/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN KARTU PERMOHONAN PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (KP4) Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. File Ordner KP4 3. Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tunjangan keluarga (isteri dan anak) tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya

Dokumen KP4

Pelaksana No

Aktivitas

KPN


Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menerima permohonan 1 pembuatan KP4

2 Mengetik konsep KP4

Tidak Tidak 3 Koreksi atau paraf KP4

Ya

Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak

Draft KP4


Draft KP4

Ya Memberikan KP4 kepada pegawai yang 4 bersangkutan untuk dicek dan ditandatangani


5 Menandatangani KP4


Membubuhkan stempel dan menyerahkan ke 6 bagian umum dan keuangan dan yang bersangkutan

KP4

Mengarsipkan ke File KP4 7 dan Ordner yang bersangkutan

File ordner KP4

1 hari

Draft KP4

Draft KP4

KP4

Arsip KP4


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/018/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PENYUMPAHAN, PELANTIKAN, DAN MENDUDUKI JABATAN Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007

Keterkaitan :


1. 2. 3. 4. 5.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Buku-buku referensi

SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI SOP Pengelolaan Surat Dinas SOP Bezetting Pegawai SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dengan baik

1. 2. 3. 4.

Berita Acara Sumpah Jabatan Surat Pernyataan Pelantikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Mutu Baku

Kasubbag

Menerima, mencatat, dan 1 meneliti SK Mutasi Hakim dan PNS yang terbaru

SK Mutasi

Mempersiapkan kelengkapan berkas 2 pelantikan dan mengetik Berita Acara Sumpah Jabatan Melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 Hakim/PNS dan menandatangani Berita Acara Sumpah Jabatan

Mengetik Konsep Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan 4 Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Staf


Waktu

Output

10 menit

SK Mutasi dan BA Sumpah referensi 15 menit undang-undang Jabatan terkait SK Mutasi dan BA Sumpah referensi 30 menit undang-undang Jabatan terkait

Tidak

Tidak

Draft Surat Pernyataan Pelantikan, Surat SK Mutasi dan Pernyataan referensi 15 menit Melaksanakan undang-undang Tugas dan terkait Surat Pernyataan Menduduki Jabatan


Draft Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan 5 menit Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan 6 Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan


Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan 5 menit Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 7 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan


Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 8 mengarsipkan ke File surat keluar dan File Ordner yang bersangkutan


Koreksi atau paraf Konsep Surat Pernyataan Pelantikan, Surat 5 Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Ya Ya

Dokumen Surat 5 menit Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan 5 menit Surat Pernyataan Menduduki Jabatan


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/019/2016

Tanggal Pembuatan

27-10-2015

Tanggal Revisi

06-06-2016

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU Dasar Hukum :


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S-1 2. SLTA


Keterkaitan :


1.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU tidak dapat diterbitkan sebagaimana mestinya

Dokumen TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

Pelaksana No

Aktivitas


KPN

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


Waktu

Output

Menerima permohonan 1 pembuatan TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU Menyiapkan berkas 2 kelengkapan persyaratan usulan Mengetik konsep surat usulan pembuatan 3 TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU Koreksi atau paraf konsep surat usulan pembuatan 4 TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU Menandatangani konsep surat usulan pembuatan 5 TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU Membubuhkan stempel, memberi nomor surat, 6 mengepak dan menyerahkan ke bagian umum dan keuangan Mencatat ke dalam buku register surat keluar dan 7 mengarsipkan ke File surat keluar

Tidak Ya

Tidak

SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SPMT, Sertifikat Diklat Prajab, Akta Nikah, KP4, Pas Photo

Disusunnya fc berkas persyaratan Draft surat usulan

Ya

Draft surat usulan 1 hari Draft surat usulan

Surat Usulan

Surat usulan

Buku Register Surat Keluar dan File Surat Keluar

Arsip Surat Usulan


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/020/2016

Tanggal Pembuatan

06-06-2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

06-06-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN MELALUI SIKEP MA-RI Dasar Hukum :


1. 2. 3.

1. S-1 2. SLTA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/ KU.01/7/2015

Keterkaitan :


1.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka setiap pengusulan pangkat dan jabatan tidak dapat diproses dan proses promosi dan mutasi terhambat

Dokumen SK berbentuk e-doc (pdf)

Pelaksana No

Aktivitas

KPN

Sekretaris

Pendataan Hakim dan Pegawai yang akan diupdate data kepegawaiannya dan 1 memerintahkan penginputan data kepegawaian ke aplikasi SIKEP MA-RI Menyiapkan dan melakukan penscan-an 2 berkas-berkas kepegawaian bentuk pdf (e-doc) Login SIKEP MA-RI dan melakukan penginputan 3 data kepegawaian dan mengupload dokumen yang sudah discan (e-doc) Mengawasi pelaksanaan penginputan data kepegawaian dan 4 mengecek kelengkapan dokumen pdf yang sudah terinput ke SIKEP MA-RI Menerima laporan pelaksanaan penginputan 5 data dan prosentase kelengkapan dokumen pdf pada SIKEP MA-RI

Mutu Baku

Kasubbag

Staf


DUK dan Bezetting

Tidak

Ya

Tidak Ya

SK Pangkat dari awal s.d. terakhir, SK Jabatan dari awal s.d. terakhir, SPMT, SKP, KGB, KARPEG, TASPEN, Akte Kelahiran, NPWP, ASKES/BPJS, Sertifikat Diklat,

Waktu

Output

10 menit

1 hari / orang

Data Prosentase Kelengkapa n Dokumen


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/021/2016

Tanggal Pembuatan

11-07-2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

11-07-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PEMILIHAN ROLE MODEL PENGADILAN NEGERI CIBINONG Dasar Hukum :


1. 2. 3.

1. S-2 2. S-1 3. SLTA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Perpres Nomor 81 Tahun 2010 PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2015

Keterkaitan :


1.

1. Peralatan komputer dan jaringan komputer 2. Formulir Pemilihan Role Model 3.

SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan Pegawai

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada panutan untuk menjadi contoh bagi pegawai lainnya

Dokumen Penetapan Nama Role Model

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membentuk Tim Pemilihan Role Model

KPN

Tim Penilai

Tim Pendukung


Waktu

Output

DUK, Bezetting

5 menit

SK Tim Pemilihan Role Model

Melaksanakan rapat untuk 2 menentukan kriteria penilaian role model Mempersiapkan data-data 3 dan dokumen-dokumen

4

Formulir 30 menit Pemilhan Role Model Rekapitulasi Data absen dan 30 menit Rekapitulasi formulir penilain Dokumen 60 menit Hasil Penilaian

Melaksanakan penilaian secara mandiri

Menerima hasil penilaian 5 dan mengolah data hasil penilaian

5 menit Penetapan Hasil 5 menit Peringkat

Menetapkan peringkat dari yang tertinggi sampai 6 terendah untuk masingmasing kategori Menetapkan peringkat 7 utama dan menerbitkan SK Penetapan Role Model

Hasil Peringkat

SK 10 menit Penetapan Role Model


Nomor SOP

W11-U20/06/SOP/022/2016

Tanggal Pembuatan

01-08-2016

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01-08-2016

Disahkan oleh

KPN Cibinong

SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMAKIRAN KENDARAAN Dasar Hukum :


1. 2.

1. SLTA 2. SLTP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan


Pelaksana No

Aktivitas

Melakukan briefing 1 persiapan pengaturan perparkiran di lapangan Menyiapkan dan 2 menghitung jumlah kartu tanda parkir yang tersedia

Kasub Umum & Keuanga

Petugas Parkir 1

Petugas Parkir 2

Mutu Baku Petugas Parkir 3

Persyaratan/ Perlengkapan Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir

Waktu

Output

5 menit

5 menit

Jumlah Kartu

3

Menyiapkan buku agenda pengunjung perparkiran

5 menit

Jumlah Kartu

4

Menyerahkan kartu tanda parkir kepada pengunjung

5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

10 menit

Jumlah Kartu

Mencatat nomor polisi kendaraan pengunjung di kartu tanda parkir dan buku agenda Memberitahukan kepada Petugas Parkir di 6 lapangan perihal kendaraan yang masuk 5

7


Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos 8 adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan 9 yang akan keluar dengan buku agenda Menerima dan mencatat uang parkir ke dalam 10 laporan keuangan perparkiran


5 menit

Jumlah Kartu

5 menit

Jumlah Kartu

Laporan 5 menit Uang Masuk parkir

Membuat rekapitulasi 11 laporan keuangan perparkiran

Laporan Uang Parkir

15 menit

Menerima rekapitulasi laporan keuangan 12 perparkiran dan uang parkir

Laporan Uang Parkir

5 menit

Memasukkan uang parkir 13 ke dalam kas kantor PN Cibinong


Kas 5 menit Keuangan Parkir

No. Revisi ke Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan Oleh



SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 KETERKAITAN: 1. SOP Bidang Umum dan Keuangan PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan Baik

NO

1

1.

2.

3.

KEGIATAN

2

Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL Membuat data pendukung usulan kegiatan setelah mendapat Pagu Indikatif

4.

Mengoreksi, memaraf dan Menandatangani usulan kegiatan

5.

Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

PETUGAS

3

PELAKSANA KA.SUBAG. SEKRETARIS PTIP

4

5

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Keuangan

MUTU BAKU KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

6

7

8

9

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)

1 hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri Cibinong

Aplikasi RKA-KL

3 jam

Tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKAKL

TOR dan RAB

5 hari

Tersedianya data dukung

1 hari

Usulan Siap dikirim

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL dan data dukung lain Surat Pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung

2 jam

Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENGAJUAN REVISI POK (DIPA)

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 KETERKAITAN : 1. SOP Bidang Umum dan Keuangan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

NO

1

1

2

3

4

5

KEGIATAN

2

Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker Membuat dan Menandatangan SPTJM oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penyampaian ADK Revisi POK DIPA ke Korwil, KPPN via email dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL Satker Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen Anggaran

PETUGAS

3

PELAKSANA KASUBAG. PTIP

4

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 – Manajemen Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen keuangan

MUTU BAKU WAKTU

KET

SEKRETARIS

KELENGKAPAN

OUTPUT

5

6

7

Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

2 hari

RKAKL yang Revisi

RKAKL dan SPTJM

1 Jam

SPTJM

8

ADK RKAKL 1 hari Aplikasi Komdanas

Terkirimnya Revisi POK ke DJPB

Aplikasi RKAKL

1 Jam

Tercetaknya RKAKL yang telah di Revisi

Box Arsip dan Lemari Arsip

30 Menit

Tersusunnya Arsip Revisi Dipa

9




SOP PERAWATAN SIPP/CTS DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

KUALIFIKASAI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer Jaringan troubleshoot hardware dan software 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi 5. Menguasai troubleshoot hardware dan software

KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop user

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan SIPP Lokal Maupun Sinkronisasi data SIPP di Database Mahkamah Agung RI

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

No

Kegiatan

1

2

1

Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user

2

3

4

5

6

Melakukan backup seluruh sistem dan database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain Memonitoring secara berkala aktivitas user Menerima pengaduan dan keluhan dari pengguna SIPP

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah SIPP Mengambil langkah langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP

Sekretaris 3

Pelaksanaan Ka.sub.bag. PTIP 4

Mutu Baku Admin TI

Kelengkapan

Waktu

OUTPUT

Ket

5

6

7

8

9

Akses SIPP

1 jam

Akses sistem Website

Akses server

2 jam

ADK / Dokumen elektronik

relatif

Log aktivitas User

15 menit

Layanan Pengaduan

Laporan masalah dari user

15 menit

Laporan situasi Kondisi

Data pemecah an masalah

15 menit

Solusi / pemecahan masalah

Akses Super Admin Invoice, Akses layanan koneksi, SIPP

7

Melakukan /Menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Keuangan & Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga

Solusi / pemecah an masalah

Relatif

Akses SIPP tersedia




S.O.P PERAWATAN DAN MENGATASI PERMASALAHAN JARINGAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika pengelola Informasi berupa data-data dan berita 6.Menguasai troubleshoot hardware, software dan Jaringan

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop PENCATATAN DAN PENDATAAN:

PELAKSANAAN NO

1

1

2

3 4

KEGIATAN

2

Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan Permasalahan Jaringan Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet local dan interlocal dan melaporkan kepada pengawas dan Sekretaris. Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan menyetujui. Telah merawat dan Menyelesaikan permasalahan jaringan TI.

PENGAWAS SEKRETARIS TI

3

4

MUTU BAKU TEAM TI

KELENGKAPAN

WAKTU

5

6

7

Program kerja, perangkat TI

10 menit

OUTPUT

KET

8

9

Disposisi dan pengadua n

Perangkat jaringan

Relatif

Perangkat siap pakai

Jaringan siap Pakai

10 menit


Jaringan siap Pakai

15 menit





SOP PENGELOLAAN WEBSITE DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika pengelola Informasi berupa data-data dan berita 6.Menguasai troubleshoot hardware, software dan Jaringan

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website

NO

1

1

2

3

4

KEGIATAN

2

Memonitoring secara berkala status pembaruan konten (updating) dan ketersediaan akses online website Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah / deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain

PELAKSANAAN KA.SUBBAG TI (WEB PTIP ADMIN)

SEKRETARIS

3

4

5

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop PENCATATAN DAN PENDATAAN:

MUTU BAKU PIHAK KE TIGA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

6

7

8

9

10

Akses sistem website

4 jam

Akses sistem website

Akses server

6 jam

ADK / Dokumen elektronik

Akses server

Relatif

Log aktivitas pengunjung

Invoice, Akses layaan koneksi, hosting dan domain

Relatif

Layanan koneksi, hosting & domain yang di perbaharui

5

6

7

Melaporkan situasi,kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Sekretaris Mengambil langkahlangkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi /website Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag keuangan dan Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga

Data situasi kondisi sistem

Laporan situasi kondisi

15 menit

Laporan situasi kondisi

Relatif

Solusi / pemecahan masalah

Solusi / pemeca Relatif han masalah

Akses website tersedia




S.O.P PELIPUTAN DAN PENGINPUTAN WEBSITE DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi KETERKAITAN: 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Website

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website

N O

KEGIATAN

1

2

1

Mempersiapkan Alat Peliputan

SEKRETARIS

3

PELAKSANAAN KASUBAG. PTIP

4

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Modem, Wifi dan Router Board 3. Laptop / PC 4. Kamera PENCATATAN DAN PENDATAAN:

MUTU BAKU TEAM TI

5

KELENGKAPAN

6 - Dokumen penunjang - ATK - Kamera

WAKTU

OUTPUT

KET

7

8

9

10 Menit

Alat peliputan

Melakukan Peliputan/ 2 Dokumentasi

- Alat penunjang - ATK - Kamera

Disesua ikan dengan waktu kegiata n

Dokument asi kegiatan

Mengumpulkan Hasil 3 Peliputan

- Alat penunjang - ATK

10 menit

Hasil peliputan

Menyeleksi /edit 4 hasil peliputan

- Alat penunjang - ATK

30 menit

Dokumen yang diseleksi & diedit

30 menit

Narasi Peliputan

5

Membuat narasi hasil peliputan

Memeriksa/ 6 mengkoreksi hasil seleksi dan Narasi Memasukkan hasil peliputan beserta 7 narasi terpilih kedalam Website

- Alat penunjang - ATK Dokumen Hasil Peliputan Laptop Dokumen Hasil Peliputan

30 menit

30 menit

Narasi yang sudah dikoreksi Agenda kegiatan yang tercantum di Website




S.O.P PENGHIMPUNAN LAPORAN TAHUNAN DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi KETERKAITAN

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak berjalannya pelaporan pada sub bagian PTIP.

NO

KEGIATAN

1

2

1

2

3

4

5

6

Menghimpun Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan Meneliti Laporan Tahunan pada setiap bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan dan membuat Draf Laporan Memparaf draf laporan yang sudah dibuat Menerima dan menandatangani Laporan Tahunan Mengarsip Laporan Tahunan

STAFF

3

PELAKSANAAN KASUBAG SEKRETARIS PTIP

4

5

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)

PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Laptop / PC 2. ATK PENCATATAN DAN PENDATAAN

MUTU BAKU KETUA PN

KELENGKAPAN

WAKTU

6

7

- ATK

- ATK

OUTPUT

KET

8

9

10

30 Menit

Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan

1 Jam

Laporan Tahunan yang sudah diteliti

- ATK

10 menit

- ATK

10 menit

- ATK

30 menit

Dokumen Hasil Peliputan

30 menit

Laporan Tahunan yang sudah disusun dan draf Laporan Laporan dan draf yang sudah diparaf Laporan dan draf yang sudah ditanda tangani Laporan yang sudah diarsip







copyright © Tim IT Pengadilan Negeri Cibinong 2017

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONG Jl. Tegar Beriman No.5, Kabupaten Bogor (021) 87905153, 87905153 www.pn-cibinong.go.id [email protected]

Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

Recommend Documents