Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata No. 20/ Pdt.G/ 2009/ PN. Prm di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman
Rozi Septia1, As Suhaiti Arief 1,Adri1 1 1Department of Legal Studies , Faculty of Law , University of Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract In carrying out the real execution , the execution of the Respondent frequent resistance resistance of both physical and non-physical . Based on the description above that become problems are 1 ) What is the real execution in case No. 20/Pdt.G / 2009 / PN.Prm ? , 2 ) What are the forms of resistance undertaken by Respondent execution ? , 3 ) what efforts are made Executor in the face of such resistance ? . The method used is the juridical empirical method . The study is based on qualitative data analysis , using primary data source and secondary data , interviews and data collection techniques and study documents . Based on this research can be concluded 1 ) in a civil case No. 20/Pdt.G/2009 / PN.Prm been delayed because the Applicant has not menstor Execution execution costs . 2 ) forms of resistance undertaken by Respondent Execution is doing a demo and still objects mastered perkara.3 ) Executor efforts in the face of such resistance is the executor to negotiate and mediate with the Respondent Execution . Keywords : real execution , Civil Case No. 20 / Pdt.G / 2009 / PN . Prm
Untuk dapat menyelesaikan suatu
Pendahuluan Manusia merupakan makhluk sosial
perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim
(zoon politicon) yang saling berhubungan
harus terlebih dahulu mengetahui secara
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari
objektif tentang duduk perkara sebenarnya
hubungan
manusia dengan
sebagai dasar putusan. Dimana peristiwa
manusia lain sering timbul suatu perselisihan
yang sebenarnya akan diketahui Hakim dari
dan pertentangan, dimana pihak yang satu
pembuktian.
antara satu
tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan.
Dalam menjalankan eksekusi, maka putusan Hakim itu harus berisikan putusan
Hakim
yang
(menghukum
bersifat para
pihak
condemnatoir
baik, sering terjadi pertikaian. Oleh karena
yang
itu, tidak salah kalau si pemilik tanah
kalah),
putusan itu harus telah mempunyai kekuatan
menyelesaikan
eksekutorial (telah mempunyai kekuatan
pengadilan
hukum yang tetap (inkracht van gewijsde))
pembongkaran
dan
dilakukan.
harus
dilaksanakan
peringatan
permasalahan
dan
meminta
bangunan
ini
di
permohonan
(eksekusi
riil)
(aanmaning) terlebih dahulu kepada pihak
Dalam eksekusi riil para pihak yang
yang kalah, supaya pihak yang kalah
kalah sering melakukan segala upaya agar
bersedia untuk menjalankan isi putusan itu
bangunan mereka tidak dihancurkan. Upaya
secara sukarela dalam tempo 8 hari Pasal
ini bisa berupa perlawanan fisik dan/atau
196 H.I.R atau Pasal 207 RBg.
mengancam
Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR
pihak
eksekutor
yang
mengeksekusi bangunannya.
akan tetapi eksekusi riil diatur dalam Pasal
Di wilayah hukum Pengadilan Negeri
1033 Rv. Dalam melaksanakan eksekusi riil,
Pariaman
sangat
dibutuhkan
sekali
peranan
dari
mendirikan bangunan di tanah milik orang
pejabat
pengadilan
yakni
Jurusita
dan
lain.
Hal
masih
ini
ada
masyarakat
terbukti
dengan
yang
adanya
Panitera serta Kepolisian sebagai alat bantu
pembongkaran bangunan yang dilakukan
negara.
oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pada saat ini, masyarakat Indonesia
Pariaman, dari informasi
yang penulis
masih banyak mendirikan bangunan di tanah
peroleh setidaknya ada dua kasus eksekusi
milik orang lain tanpa meminta izin kepada
riil yang telah terlaksana
pemiliknya,
menganggap
Negeri Kelas 1 B Pariaman dalam dua tahun
bahwa tanah dan bangunan tersebut telah
terakhir namun penulis lebih memfokuskan
menjadi hak miliknya. Ketika yang punya
pada
tanah meminta tanahnya dengan cara baik-
No.20/Pdt.G/2009/PN.Prm. Adapun
lama-kelamaan
di Pengadilan
perkara
perdata yang 2
menjadi permasalahan dalam skripsi ini
Metodologi
adalah: 1.
Adapun penelitian ini dilakukan dengan
Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi riil
metode sebagai berikut:
dalam
1.
perkara
perdata
No.
Jenis penelitian
20/Pdt.G/2009/ PN. Prm di Pengadilan
2.
ini
merupakan
Negeri Kelas 1 B Pariaman?
penelitian hukum sosiologis atau yuridis
Bentuk perlawanan apa sajakah yang
empiris.
dilakukan oleh Termohon Eksekusi? 3.
Penelitian
2.
Bahan / Materi Penelitian
Upaya-upaya apakah yang dilakukan
Dalam penelitian ini penulis
eksekutor untuk mengatasi perlawanan
menggunakan dua sumber data yaitu
dari Termohon Eksekusi riil tersebut?
data primer dan data sekunder.
Tujuan dari penelitian dalam skripsi
Data Primer adalah data yang
ini adalah:
secara
1.
Untuk mengetahui eksekusi riil dalam
wawancara dengan Responden maupun
perkara
No.
Informan. Responden tersebut terdiri
20/Pdt.G/2009/PN.Prm di Pengadilan
dari Jurusita, Panitera, Kepolisian yang
Negeri Kelas 1 B Pariaman.
menangani
Untuk mengetahui bentuk perlawanan
informannya terdiri dari Hakim di
yang
Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman.
2.
perdata
dilakukan
oleh
Termohon
Eksekusi. 3.
langsung
diperoleh
eksekusi
riil
melalui
sedangkan
Data Sekunder adalah data yang
Untuk mengetahui upaya-upaya yang
diperoleh dari bahan kepustakaan yang
dilakukan eksekutor untuk mengatasi
terdiri:
perlawanan
a.
Eksekusi riil.
dari
para
Termohon
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan diantaranya:
3
1) HIR
(Herziene
Reglement)/RBg
Inlands
3.
(Rechtsreglement
Dalam melakukan penelitian ini
voor de Buiten gewesten).
penulis
2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun
1) Wawancara,
teknik
teknik
data
1986 Tentang Pengadilan Umum .
mendapat keterangan lisan, penulis
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
melakukan wawancara dengan cara
2002 Tentang Kepolisian Republik
tanya jawab dengan responden dan
Indonesia.
informan.Dalam
2009
Tentang
yang
pengumpulan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
penulis
Kekuasaan
dipergunakan
untuk
wawancara
menggunakan
wawancara
Kehakiman.
ini
pedoman
dalam
bentuk
wawancara terbuka sebagai alat
Bahan hukum sekunder
pengumpul data.
Yang termasuk dalam bahan
2) Studi Dokumen, mengumpulkan data
hukum sekunder adalah bahan literatur
yang
atau bersumberkan dari internet dan
kepustakaan
dan
mempelajari
data-data di Pengadilan Negeri Kelas 1B
dokumen-dokumen
yang
Pariaman
berhubungan dengan masalah yang
yang
berkaitan
dengan
penelitian ini. c.
menggunakan
pengumpulan data sebagai berikut:
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
b.
Teknik Pengumpulan Data
4.
studi
Analisis Data
hukum yang memberi petunjuk maupun terhadap
melalui
diteliti.
Bahan hukum tersier adalah bahan
penjelasan
didapat
bahan
hukum
Setelah semua data terkumpul, baik data primer, maupun sekunder,
primer dan bahan hukum sekunder,
maka
data
yang
melalui
proses
seperti kamus hukum.
penelitian tersebut diadakan analisa 4
terhadap data yang telah dikumpulkan
Terbanding/ Turut Termohon Kasasi (untuk
dan diolah menggunakan analisis secara
atas nama Sukri).
kualitatif yaitu data yang diperoleh
Duduk
perkara
dikelompokkan menurut aspek yang
dipersengketakan
diteliti, kemudian diambil kesimpulan
Termohon
sesuai dengan permasalahan yang telah
Penggugat secara berkaum ada memiliki
dirumuskan.
harta pusaka tinggi kaum, berupa tanah peparakan
oleh
yang
Eksekusi
/
Pemohon adalah
tanah
dan bahwa
perumahan
yang
Hasil dan pembahasan penggugat warisi secara turun temurun dari A. Pelaksanaan
Eksekusi
Terhadap mamak Penggugat terdahulu bernama Nuri
Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/ (alm), tanah mana terletak di Tangkalak, 2009/PN. Prm Korong Kampung Aur, Kecamatan Nan Pada
perkara
perdata
No. Sabaris,
Kabupaten
Padang
Pariaman,
20/Pdt.G/2009/PN. Prm para pihak yang dengan luas 1500 M2 yang menjadi objek bersengketa yaitu: Syafri (Mamak Kepala perkara adalah sebahagian besar dari tanah Waris
dalam
kaumnya)
dan
Thamrin ini, dengan luas 1000 M2.
(anggota kaum Syafri), sebagai Pemohon Bahwa
objek
perkara
dahulunya
Eksekusi / semula sebagai Penggugat / pernah digadaikan oleh mamak Penggugat Terbanding / Termohon Kasasi melawan Ali bernama Nuri (alm) pada tahun 1924 kepada Amran
(Mamak
Kepala
Waris
dalam mamak Tergugat
yang bernama Thaib
Kaumnya), Sukri (anggota kaum Ali Amran) selama 30 tahun. Setelah tahun 1955, dan Syafri Djamal (anggota kaum Ali Bustami Amran)
sebagai
Termohon
Eksekusi
(mamak
Penggugat)
telah
/ mendatangi Thaib (mamak Tergugat) namun
semula sebagai para terggugat / Pembanding Thaib masih enggan untuk mengembalikan ( untuk atas nama Ali Amran dan Syafril objek Djamal)
perkara
tersebut.
Setelah
/ Pemohon Kasasi dan Turut 5
meninggalnya
Thaib,
objek
perkara
hukum, maka terpaksa Penggugat menempuh
seterusnya dikuasai oleh Tergugat secara
jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke
berkaum tanpa menghiraukan secara hukum,
Pengadilan Negeri Pariaman.
bahwa objek perkara tersebut milik kaum
Berdasarkan
amar
putusan
Penggugat yang seharusnya wajib diserahkan
Pengadilan Negeri Pariaman pihak Tergugat
dan dikembalikan kepada kaum Penggugat.
dinyatakan kalah, di Pengadilan Tinggi pihak
Namun kenyataanya objek perkara tetap
tergugat juga dinyatakan kalah bahkan dalam
dikuasai Tergugat dan mengklaim objek
amar putusan Mahkamah Agung RI, pihak
perkara tersebut telah dibelinya secara
Ali
hukum kepada mamak penggugat (Nuri
dinyatakan kalah. Jadi, dapat disimpulkan
alm).
bahwa putusan tersebut telah berkekuatan Bahwa perkara ini pernah diajukan
Pengugat kepada Kerapatan Adat Nagari Sunur tanggal 16 Juni 2005, hasil putusan
Amran
dan
Syafri
Djamal
juga
hukum tetap dan telah bersifat condemnator sehingga eksekusi dapat dilaksanakan. Setelah
adanya hukum
putusan tetap
yang
dari Kerapatan Adat Nagari Sunur tanggal 26
berkekuatan
April 2009 yaitu tanah sengketa tetap berada
Penggugat
dalam penguasaanya sdr. Ali Amran / Syafri
eksekusi pada tanggal 11 Januari 2012,
mengajukan
tersebut, permohonan
Djamal (Tergugat) sebab Tergugat memiliki
Pada tanggal 24 Februari 2012
bukti walaupun surat itu kabur yang tidak
diadakan aanmaning/ teguran kepada pihak
dapat dibaca secara utuh, tanah sengketa
Termohon Eksekusi (Ali Amran dan Syafri
adalah pusaka tinggi Sdr. Syafri (Penggugat)
Djamal).
suku penyalai, sdr. Syafri belum berhak
(aanmaning) pihak Termohon Eksekusi tidak
menguasai tanah tersebut, kecuali keputusan
melaksanakan pengosongan secara sukarela.
Pengadilan
Negeri
Pariaman.
Berkenan
dengan itu, untuk mendapatkan kepastian
Walaupun
telah
ditegur
Pada tanggal 06 juni 2012 atas perintah
dari
ketua
Pengadilan
Negeri 6
Pariaman Jurusita dan Panitera melakukan
melakukan
pra eksekusi untuk mengetahui apa saja alat-
kericuhan pada saat eksekusi berlangsung.
alat yang diperlukan dan mengetahui batas-
Setelah melakukan pra eksekusi, Pemohon
batas objek yang akan dieksekusi serta
Eksekusi membayar biaya eksekusi yang
menggambar
objek
telah diperkirakan Polisi. Semakin banyak
perkara. Di atas objek perkara tersebut
jumlah polisi yang diturunkan maka semakin
terdapat
banyak
/
membuat
denah
tanaman-tanaman
yang
akan
mediasi
biaya
agar
yang
tidak
dikeluarkan
terjadi
oleh
ditebang atau dikosongkan oleh Pengadilan
Pemohon Eksekusi. Setelah biaya tersebut
Negeri Pariaman.
dilunasi
Pada
tanggal
15
Oktober
2012
maka
menugaskan
Kepala anggotanya
Kepolisian untuk
permohonan tindak lanjut eksekusi diajukan
melaksanakan eksekusi pada hari yang telah
oleh kuasa hukum Pemohon Eksekusi Alwis
ditentukan.
Ilyas, SH. Setelah permohonan tersebut
Pada tanggal 18 Maret 2013 Ketua
didaftarkan, pihak Pemohon Eksekusi dan/
Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan
kuasanya diminta untuk ke kepolisian.
eksekusi yang mengabulkan permohonan
Berdasarkan
wawancara
penulis
eksekusi
dari
Pemohon
Eksekusi,
dengan Bapak AKP Musriyal S.Sos,MM
memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri
selaku Kasatreskrim di Kepolisian Pariaman
Pariaman, dengan dibantu 2 orang saksi.
pada hari Selasa, 3 Januari 2014 pukul 09:00.
Kemudian Jurusita atas Perintah Ketua
Di Kepolisian pihak Pemohon Eksekusi
Pengadilan Negeri memberitahukan kepada
diminta
untuk
Pemohon Eksekusi/ Kuasanya, Termohon
dilaksanakannya pra eksekusi yang bertujuan
Eksekusi, Wali Korong Aur, Wali Nagari
untuk mengetahui berapa jauh objek perkara
Sunur agar dapat hadir dalam pelaksanaan
dan dapat memperkirakan berapa banyak
eksekusi yang akan dilaksanakan pada
personil
tanggal 26 Maret 2013.
untuk
yang
membayar
biaya
diturunkan
sekaligus
7
Menurut wawancara penulis dengan Bapak
Ery
Sofyan,
selaku
masih
Panitera
tetap
menguasai
objek
Dilakukan
Oleh
eksekusi.
Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman pada C. Upaya
Yang
hari Jum’at, 07 Maret 2014 pukul 10:00, Eksekutor Dalam Menghadapi Para dalam perkara perdata No. 20/ Pdt.G/2009/ Termohon Eksekusi PN. Prm sering tertunda dikarenakan pihak Upaya
yang
dilakukan
oleh
Pemohon Eksekusi belum membayar biaya Eksekutor
jika
Termohon
melakukan
demo
adalah
Eksekusi
panjar eksekusi yang telah diperkirakan oleh menanganinya
Pengadilan Negeri Pariaman. dengan melakukan berbagai tindakan seperti B. Bentuk Perlawanan Yang Dilakukan
melakukan negosiasi dengan pendemo. Eksekutor
Oleh Termohon Eksekusi
menyatakan
kepada
Dari hasil wawancara yang penulis
Termohon Eksekusi, apabila eksekusi riil
lakukan dengan Bapak Syahril, selaku
telah dijalankan namun ternyata Tereksekusi
Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 B
masih menguasai objek eksekusi maka
Pariaman pada hari Senin, 13 Januari 2013
penyelesaian terhadap masalah ini adalah
pukul 10:00 bahwa bentuk perlawanan yang
mengajukan tuntutan pidana dengan dasar:
dilakukan oleh pihak Termohon Eksekusi
a. Tidak mau melaksanakan putusan
yakni
hakim.
1. Melakukan demo
b. Menguasai hak milik orang lain
Dengan cara melemparkan batu
secara
ke mobil Polisi bahkan ke Pihak Eksekutor.
ialah
sah
(melakukan
perampasan). Kesimpulan
2. Perlawanan dari Termohon eksekusi lainnya
tidak
Pihak
Tereksekusi
A.
Simpulan 1. Eksekusi perkara perdata No. 20/ Pdt.G/ 2009/ PN.Prm dilaksanakan 8
tanggal 26 Maret 2013 tertunda dikarenakan Eksekusi
pihak
belum
Pemohon
menstor
biaya
pelaksanaan eksekusi.
3. Eksekutor agar lebih sabar lagi dalam menghadapi perlawanan dari Termohon Eksekusi. Ucapan Terima Kasih
2. Perlawanan yang dilakukan oleh
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H
Termohon Eksekusi yaitu:
selaku
a. Melakukan demo
Universitas Bung Hatta Padang.
b. Pihak Termohon Eksekusi masih tetap menguasai objek perkara. 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi perlawanan dari Termohon Eksekusi,
Eksekutor
melakukan
negosiasi dengan pendemo.
Dekan
Fakultas
Hukum
2. Ibu Nurbeti, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 3. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas
Bung
Hatta
Padang. B. Saran 4. Ibu As Suhaiti Arief, S.H.,MH selaku 1. Pemohon
Eksekusi
sebaiknya pembimbing I yang telah meluangkan
sebelum
mengajukan waktu
permohonan
untuk
membimbing,
eksekusi mengarahkan
dan
memberikan
mempersiapkan biaya eksekusi masukan-masukan
yang
sangat
terlebih dahulu agar pelaksanaan berharga sekali dalam penyusunan eksekusi tidak tertunda. skripsi ini. 2. Seharusnya, Pemohon Eksekusi 5. Bapak melaksanakan
putusan
Adri,
S.H.,
M.H
selaku
II
yang
telah
Hakim pembimbing
secara sukarela. meluangkan membimbing,
waktu mengarahkan
untuk dan 9
memberikan masukan-masukan yang sangat
berharga
sekali
dalam
penyusunan skripsi ini.
Penulis
menyadari
sepenuhnya
bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan
6. Bapak Syafril, S.H, M.H., Bapak
saran yang sangat membantu demi perbaikan
Suamperi, S.H, M.H. dan Ibu Yofiza
dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya
Media,
S.H.,
M.H.,
selaku
bidang hukum.
penguji
yang
telah
memberikan
tim
Daftar Pustaka banyak masukan serta arahan untuk A. Buku-buku dapat terselesaikannya skripsi ini As Suhaiti Arief. 2008. Hukum Acara Perdata. Bung Hatta University Press. Padang
dengan baik. 7. Seluruh karyawan tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Bung
Bambang Sunggono. 2001. Metode Penelitian Hukum. PT Grafindo Persada. Jakarta
Hatta. 8. Ibu Yusrita, SH selaku Ketua Bidang Keperdataan Pengadilan
pada Negeri
Panitera Kelas
J.C.T Simorangkir dkk. 2000. Kamus Hukum.Sinar Grafika. Jakarta M. Nur Rasaid. 1995. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta
1B M.
Pariaman atas segala bantuannya. 9. Bapak Eri Sofyan, SH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman
atas
segala
petunjuk,
bimbingan dan bantuannya. 10. Bapak AKP Musriyal S.Sos, MM selaku Kasatresrim di Kepolisian Resor Pariaman atas segala petunjuk, bimbingan dan bantuannya.
Yahya Harahap. 2005. Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. CV Mondar Maju. Bandung R.
Soepomo. 2005. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. PT Pradnya Paramita. Jakarta
R. Soeroso. 2010. Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis. Sinar Grafika. Jakarta 10
Soejono Soekanto.1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT Grafindo Persada. Jakarta
B. Peraturan-peraturan HIR (Herziene Inland Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buiten gewesten) KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman C. Sumber lain Pandji
Susilo, 2012, Tugas dan Wewenang Polri, http://pospolisi.wordpress.com/2 012/11/03/tugas-dan-wewenangpolri, diakses tanggal 3 November 2013, pukul 13.00 WIB
Jawwad assyghaf, 2011, Jurusita Beserta Tugas dan Tangggung Jawabnya, http://foursixkanatha.blogspot.com/2011/11/ju ru-sita-beserta-tugas-dantanggung.html, diakses tanggal 27 Februari 2014, pukul 6.59 WIB
11
12
