PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman www.pa-pariaman.go.id [email protected] [email protected] Tlp. : 0751-91900 / Fax : 0751-93956

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015 ini. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Penyusunan LAKIP ini merupakan serangkaian tahapan yang diawali oleh penetapan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan yang dicapai merupakan upaya optimal untuk memberdayakan potensi dan peluang yang ada. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dan terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan serta penghargaan yang setingi-tingginya atas atensi dan bantuan semua pihak atas tersusunya LAKIP ini, semoga semua bantuan dinilai ibadah disisi-Nya. Pariaman, 04 Januari 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Drs. Mohammad H. Daud, MH.

LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

|i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

I

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

A. Penjelasan Umum Organisasi ……………………………………

1

B. Permasalahan Utama Organisasi ..………………………..…....

8

C. Sistematika Penyajian …………………………………………….

19

BAB II PERENCANAAN ...................................................…………..

21

A. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..........................

21

B. Perencanaan Strategis .......................................................

24

C. Indikator Kinera Utama .......................................................

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………….………

30

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................

30

B. Realisasi Anggaran ……………………………….........………

60

BAB IV PENUTUP ……………………………………………..………….

61

LAMPIRAN A. Reviu Matriks Renstra 2015-2019 B. Reviu Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja 2015 dan RKT 2016 D. Perjanjian Kinerja 2016 dan RKT 2017


| ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Pariaman yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman sumatera Barat merupakan Pengadilan

Tingkat

Pertama

dibawah

kekuasaan

Mahkamah

Agung

yang

mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman meliputi dua kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan total luas wilayah 1.329 KM2 yang terdiridari 17 Kecamatan dan wilayah Kota Pariaman dengan total luas wilayah 73,36 KM2 dengan 4 Kecamatan. Sehingga luas seluruhnya 1.402,36 KM2 dalam 21 Kecamatan. Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 34 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf). Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

|1

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai

realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.


|2

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking

akta

keahliwarisan

di

bawah

tangan

untuk

pengambilan

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Visi Pengadilan Agama Pariaman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang


|3

Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi sesuai batas kewenangan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Pariaman, yaitu : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman; 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Pariaman Proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Agama Pariaman. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi. 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Tugas Pengadilan Agama Pariaman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan

Mahkamah

Agung

dan

Pengadilan

Agama

Pariaman

adalah

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan merupakan suatu keharusan bagi setiap SDM pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

|4

terjangkau. Pengadilan Agama Pariaman melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/zitting plaats. Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Pariaman berupaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Pariaman berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan

oleh

organisasi

dalam

memenuhi

visi

dan

misinya

dalam

memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 2. Terwujudnya

penyederhanaan

proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan teknologi informasi. 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator sebagai berikut : LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

|5

No 1.

2.

3.

4.

Tujuan Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan

Target 80 %

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

20%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Terwujudnya pelayanan prima Persentase kepuasan para pencari bagi masyarakat pencari keadilan keadilan terhadap layanan peradilan Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001

10%

10%

20% 80% 25%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut : 1. Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan

penyederhanaan

proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan teknologi informasi. 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM. 7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.


|6

No 1.

2.

3.

4.

Tujuan Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

Indikator Persentase penyelesaian perkara tepat waktu Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi damai Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Persentase penggunaan softcopy berkas perkara Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online) Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Integrasi informasi perkara secara online (Infoperkarabadilag) Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP Persentase publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan

Target 95% 100% 20%

95%

100% 26%

18%

18%

18%

100%

100% 90 %

95% 95%

70%

90%

100%


|7

efektif dan efisien

pelayanan prima Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Presentase peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online Presentase peningkatan Realisasi Anggaran

95%

100%

100%

B. Permasalahan Utama Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Pariaman dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan peluang. Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut secara umum adalah : 1. Kekuatan (strengths)

Kekuatan (strengths) Pengadilan Agama Pariaman yang dimaksud adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan internal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai. Faktor tersebut antara lain : a. Telah adanya standard operating procedures (SOP) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat; b. Telah adanya standar pelayanan; c. Adanya dukungan pimpinan dan segenap pegawai untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai; d. Telah diberlakukannya

standar kinerja pegawai (SKP) sebagai bentuk

kontrak kinerja mulai tahun 2014; e. Adanya website Pengadilan Agama Pariaman yang memberikan informasi kepada

masyarakat

tentang

alur

proses

berperkara

di

www.pa-

pariaman.net; f. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pariaman berupa internet dan website Pengadilan Agama Pariaman;


|8

g. Administrasi perkara telah menggunakan aplikasi Siadpa Plus sehingga proses administrasi perkara bisa lebih cepat; h. Sarana berupa ruang sidang dan ruang tunggu sidang telah memadai. 2. Kelemahan (weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari lingkungan internal yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai sasaran. Kelemahan di Pengadilan Agama Pariaman dirinci dalam beberpa aspek yaitu : 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang dapat diunduh/ diakses cepat oleh

masyarakat masih sedikit karena kekurangan SDM dan

perangkat IT;  Kurangnya anggaran untuk pelayanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, tahun 2015 hanya dianggarkan 35 perkara;  Kurangnya sarana pelaksanaan sidang keliling seperti tidak adanya kendaraan dinas yang dapat dijadikan kendaraan tetap operasional sidang keliling;  Tidak ada anggaran untuk pelayanan POSYANKUM; 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Jumlah SDM masih sangat kurang dibandingkan dengan prototype Mahkamah Agung, padahal Kelas Pengadilan Agama Pariaman sudah Klas IB, jumlah pegawai saat ini sebanyak 34 orang pegawai;  Kekurangan staf di sekretariat, tiga orang kasubag tidak memiliki staf. Tugas sekretariat hanya dibantu oleh 2 orang Jurusita Pengganti.  Pengadilan Agama Pariaman belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pariaman. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Laporan hasil pengawasan yang masih lambat ditindaklanjuti;  Adanya perbedaan (disparitas) solusi yang sampaikan terhadap LHP. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

|9

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Sistem manajemen perkara berbasis

teknologi informasi telah ada

namun terkendala dengan kurangnya perangkat pendukung seperti P.c, Lap Top dan alat pengolah data lainnya. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pariaman dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;  Gedung kantor belum prototype;  Gedung kantor yang kecil, luas gedung hanya 720 M2 dengan ruangan yang tidak memadai;  Kendaraan roda 4 hanya 2 unit untuk Ketua dan Panitera sedangkan untuk Wakil Ketua dan sekretaris hanya menggunakan kendaraan roda 2 jumlah kendaraan dinas roda 2 hanya 6 unit;  Rumah jabatan tidak layak huni akibat gempa dan belum ada anggaran untuk membangun rumah yang layak.  Alat pengolah data Pc. Unit yang dapat difungsikan 6 unit, laptop yang berfungsi 10 unit. 3. Peluang (oppotunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pariaman untuk melakukan perbaikan, yang dimaksud adalah peluang yang berasal dari lingkungan eksternal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai antara lain : 1. Merupakan Pengadilan Klas I B di wilayah Provinsi Sumatera Barat; 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah karena Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman; 3. Merupakan pengusul untuk pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman; 4. Memiliki wilayah hukum yang luas yang mencakup dua kabupaten/kota;


| 10

5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama; 6. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; 7. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 8. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang; 9. Dukungan dan koordinasi yang baik antara Badilag dan Pengadilan Agama Pariaman dalam penerapan Sistim Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) untuk mendukung

Teknologi informasi dibidang

administrasi perkara,

pengawasan dan pelaporan perkara yang online dengan Badilag melalui www.infoperkara.badilag.net 4. Hambatan yang dihadapi (threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang tidak bisa dipengaruhi langsung oleh Pengadilan Agama Pariaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Hambatan ini antara lain : a. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan;.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Pariaman belum seluruhnya menguasai dan menghayati visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman;



Jumlah SDM yang sedikit sehingga pegawai banyak yang rangkap jabatan/tugas.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan


| 11



Administrasi manual masih dipakai sementara administrasi berbasis teknologi telah ada dan harus dijalankan secara berdampingan.

e. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak mencukupi kebutuhan;



Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai dapat merusak peralatan elektronik karena pengaruh penggaraman yang dapat mengakibatkan korosi;



Lokasi Pengadilan Agama Pariaman yang tidak dilalui trayek angkutan umum sehingga menyulitkan masyarakat yang kurang mampu;



Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak ± 100 meter dari bibir pantai merupakan zona merah bahaya tsunami.

Berdasarkan peluang dan ancaman diatas dapat diformulasikan dengan strategi SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Ini adalah kerangka analisis untuk membantu meringkas dengan cara cepat dan singkat risiko dan peluang bagi setiap organisasi di seluruh rantai nilai. Analisis SWOT yang baik harus melihat ke dalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masalah. Sebuah analisis SWOT membantu menyesuaikan sumber daya organisasi dan kemampuan terhadap ancaman dan peluang dalam lingkungan yang kompetitif. Analisis SWOT dapat membantu memilih strategi terbaik untuk menerapkan dan mengambil keputusan. Srategi ini akan menghasilkan formulasi antara lain : 1. Strategi

SO

yaitu

Strategi

yang

menggunakan

kekuatan

untuk memaksimalkan peluang; 2. Strategi ST yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman; 3. Strategi

WO

yaitu

Strategi

yang

meminimalkan

kelemahan dengan

memanfaatkan peluang; 4. Strategi WT yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.


| 12

Permasalahan-permasalahan

tersebut

sangat

berpengaruh

terhadap

pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian togas pokok. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut telah dilakukan upaya antara lain : 1. Mengusulkan anggaran pengadaan pada belanja modal dalam RKA KL namun belum maksimal, Renovasi dan perluasan gedung dianggarkan, alat pengolah data ditambah namun anggaran pembebasan biaya perkara berkurang. 2. Mengusulkan peminjaman kendaraan ke Pemda namun belum ada realisasi; 3. Mengusulkan hibah tanah lokasi gedung ke Pemda namun beluan ada realisasi.

Berikut tabel Permasalahan dan strategi pemecahannya : Permasalahan

Tantangan

Potensi

Strategi

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Arah Kebijakan : Proses berperkara yang sederhana tepat waktu dan murah a. Kualitas SDM yang a. Masih banyak SDM yang a. Pimpinan berusaha a. Mengusulkan diklat ke belum seluruhnya potensial namun belum mendorong peningkatan PTA Padang serta memperoleh sertifikasi belum memperoleh kompetensi dan keahlian membangun kerjasama spesialisasi keahlian sertifikasi spesialisasi SDM dengan Perguruan Tinggi b. Terjadi disparitas amar keahlian b. KMA Nomor: b. Penataan Susunan antara putusan, BAS dan KMA/OOl/SK/1991 Majelis b. Terjadi inkonsistensi register c. Buku II c. Penataan administrasi putusan karena perkara mekanisme pemeriksaan perkara belum dijalankan secara benar dan terarah. c. Belum optimalnya rapat bedah berkas dan diskusi. c. Tingkat keberhasilan mediasi sejak penerapan s/d 2013 : ±20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara

d. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara e. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan f. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam g. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari klien.

d. Sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu. e. f. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian g. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan h. Skema non ligitasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU no. 16 tahun 2011).

d. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian e. Mempertajam metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan. f. manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, win-win solution g. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.


| 13

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Arah Kebijakan : Penggunaan softcopy berkas perkara a. Masih banyak kesalahan a. Pemahaman teknis staf a. Berkas elektronik yang a. Kebijakan pemberian reward and punishment pada berkas yang dikirim pengadilan Tingkat dikirim (SEMA no. 14 th. dari pengadilan Pertama bervariasi. 2010) e-dokumen terhadap kepatuhan b. Penyampaian salinan b. Kurangnya pelatihan b. RKA-K/L sedang prosedur putusan ke pengadilan khusus administrasi diusulkan b. Penambahan anggaran pengaju memakan waktu pengadilan bagi staf c. Sedang dilakukan masih dimungkinkan lama. pengadilan Tingkat pengembangan TI di c. Mempersiapkan SDM c. Sarana TI belum Pertama. Mahkamah Agung dengan optimalisasi memadai c. Belum ada reward and penggunaan Siadpa serta d. Server sudah sering punishment bagi memaksimalkan rusak pengadilan Tingkat perangkat yang ada e. Sidapa belum terkoneksi Pertama utk kinerja dengan Mahkamah pengiriman berkas. Agung hanya sebatas d. Pengawasan terhadap Dirjen Badilag entri data tidak konsisten. e. Belum ada standarisasi prosedur pengiriman. f. Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan. g. Penambahan anggaran belanja Sarpras TI masih terkendala terbatasnya APBN h. Belum adanya perintah interkoneksi dengan Mahkamah Agung Arah Kebijakan : Percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online) a. Minutasi berkas sering a. Proses persidangan dan a. Disusunnya SOP dan a. Pengusulan regulasi terhambat karena penyelesaian putusan mekanisme kontrol dari b. Pengusulan peserta pemberitahuan putusan terhambat perkara pengadilan tingkat pelatihan/Bintek perkara tabayun delegasi banding (delegasi) belum dikirim b. Dimungkinkan adanya b. Jumlah SDM terbatas Bintek petugas tabayun online Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Arah kebijakan : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin a. Pembebasan biaya a. Alokasi anggaran tidak a. Perma no. 1 tahun 2014 a. Publikasi program perkara kepada mampu menutup seluruh tentang Pedoman pembebasan biaya masyarakat miskin komponen biaya pemberian layanan perkara kepada meskipun dari sisi penyelesaian perkara hukum bagi masyarakat masyarakat. realisasi meningkat dari yang akan dibiayai. tidak mampu di b. Penajaman estimasi tahun ke tahun, namun b. Adanya sikap pengadilan. baseline berdasarkan data masih memiliki kendala masyarakat yang b. UU no. 16 tahun 2011 dan penguatan alokasi keterbatasan anggaran malu/tidak yakin bila tentang bantuan hukum anggaran. dan laporan keuangan mendapat perlakuan yang dilaksanakan oleh c. Meningkatkan kerja sama perkara khusus sebagai orang BPHN. dengan BPHN tentang miskin dan mereka c. Menjadi sasaran dalam mekanisme penggunaan biasanya tinggal di Cetak Biru Mahkamah jasa OBH (peraturan pinggir kab/kota. Agung RI 2010-2035. bersama). c. Penetapan target c. Meningkatkan koordinasi perkara belum dengan kementerian memanfatkan data keuangan dan BPK untuk potensi perkara miskin mendapatkan perlakuan dilihat dari jumlah tersendiri atas penduduk miskin tiap pertanggungjawaban kabupaten/kota. keuangannya. d. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran. Arah Kebijakan : Sidang keliling / Zitting plaats a. keliling/zitting plaats a. Masyarakat miskin dan a. Menjadi sasaran dalam a. Penajaman estimasi masih belum mampu marjinal yang secara Cetak Biru Mahkamah baseline berdasarkan data memenuhi permintan geografis dan ekonomi Agung RI 2010-2035 dan penguatan alokasi


| 14

masyarakat karena keterbatasan anggaran

sulit menjangkau layanan peradilan. b. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masingmasing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis. c. Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/zitting plaats. d. Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa dan karena pelaksanaan bersifat isidentil diperlukan biaya decorum/kebersihan. e. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan 40 juta jika termasuk mereka yang tidak bisa menunjukkan akta kelahiran. f. Survei identitas hukum oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA), 64% responden memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu. Arah Kebijakan : Pos pelayanan bantuan hukum a. Layanan Posyankum a. Sebaran OBH belum belum pernah ada merata di setiap karena tidak ada tempat kabupaten ada, belum dan anggaran mampu menyediakan kebutuhan b. pengadilan di setiap kabupaten/kota. c. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat). d. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan. e. Belum ada kesepakatan Pemetaan data antara OBH dengan posbakum

b. Perma no. 1 tahun 2014 memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling/zitting plaats. c. Pelayanan terpadu hak identitas hukum melalui sidang keliling (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran).

anggaran. b. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama

a. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 UU no. 16 tahun 2011 dan Perma no. 1 tahun 2014. b. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama

a. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan baseline berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.


| 15

di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Arah Kebijakan : Integrasi informasi perkara secara online a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak.

a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual.

a. Adanya upaya integrasi sistem dari MARI

Arah Kebijakan : Penggunaan Siadpa Plus dan Aplikasi Sejenisnya (SIPP) a. Sarana TI belum a. Penambahan anggaran a. KMA Nomor: memadai belanja Sarpras TI masih KMA/OOl/SK/1991 b. Server sudah sering terkendala terbatasnya b. Buku II rusak APBN c. RKA-K/L sedang c. SDM belum mempuni diusulkan d. Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung

a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat. a. Penambahan anggaran masih dimungkinkan b. Mempersiapkan SDM dengan optimalisasi penggunaan Siadpa serta memaksimalkan perangkat yang ada c. Perlu dilakukan Bintek d. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.

Arah Kebijakan : Publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung a. Ketentuan tentang one a. Belum semua putusan di a. Peraturan MA tentang a. Kualitas SDM yang belum day publish setelah one day publish. upload ke situs seluruhnya memperoleh perkara dikirim ke sertifikasi spesialisasi pengadilan pengaju keahlian belum bisa dipenuhi. b. Kebijakan Panitera MA b. Belum ada monev dan untuk melakukan monev reward and punishment aktifitas upload putusan. sekaligus kejelasan SOP. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Arah Kebijakan : Pengaduan yang ditindaklanjuti a. Badan Pengawas a. Masih banyak a. Keputusan KMA RI a. Penyederhanaan alur kesulitan untuk masyarakat belum No.076/KMA/SK/VI/2009 pengawasan internal. menindaklanjuti semua mengetahui dan tentang petunjuk b. Membangun mekanisme laporan/pengaduan yang memahami mekanisme pelaksanaan penanganan penyampaian pengaduan ada. pengaduan. pengaduan di lingkungan dengan jaminan b. Adanya pengaduan b. Belum adanya regulasi lembaga Peradilan kerahasiaan tinggi bagi terhadap pelapor yang jaminan mengenai b. Mekanisme layanan pegawai internal. tidak jelas identitasnya kerahasiaan dan pengaduan online c. Rancangan perubahan melalui website perlindungan terhadap c. Untuk mendukung tertib atas SK KMA Nomor identitas pelapor administrasi penanganan 216/KMA/SK/XII/2011 pengaduan pengaduan Badan tentang Pedoman c. Belum adanya regulasi Pegawasan Penanganan Pengaduan sistem pengaduan menggunakan aplikasi melalui Layanan Pesan terhadap pelapor yang berbasis web dan Singkat (SMS), tidak jelas identitasnya teknologi client server dimaksudkan untuk serta data base yang menampung dan tersentralisasi, untuk mempermudah mempermudah penyampaian pengaduan pengintegrasian data berkaitan dengan (Sistem Informasi whistleblower/justice Persuratan/Pengaduan; collabolator melalui Sistem Informasi aplikasi sistem web Badan penelusuran Pengawasan pengaduan/tindak lanjut d. Penyusunan standarisasi pengaduan; Sistem pengaduan bagi pelapor Informasi Kasus; Sistem yang tidak jelas. Informasi Hukuman e. Peningkatan kapasitas Disiplin; Sistem Informasi aparatur pengadilan yang Majelis Kehormatan berorientasi pada LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 16

Hakim; Sistem Informasi whistleblowing). d. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangundangan terbaru

pelayanan masyarakat. f. Dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terusmenerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

Arah Kebijakan : Temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti a. Keterbatasan SDM a. Penguatan SDM a. Peraturan Bersama a. Peningkatan kualitas dan Hawasbid dan ASN Pengawasan dan ASN Mahkamah Agung dan kuantitas SDM Komisi Yudisial pengawasan internal dan No.02/PB/MA/IX/2012ASN 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM Arah Kebijakan : Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian a. Kualitas SDM yang a. Masih banyak SDM yang a. Pimpinan berusaha a. Mengusulkan diklat ke belum seluruhnya potensial namun belum mendorong peningkatan PTA Padang serta memperoleh sertifikasi belum memperoleh kompetensi dan keahlian membangun kerjasama spesialisasi keahlian sertifikasi spesialisasi SDM dengan Perguruan Tinggi keahlian Arah Kebijakan : Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi a. Masih banyak pegawai a. Pada umumnya pegawai a. Dalam cetak biru yang belum mengusai belum sepenuhnya pembaruan peradilan a. Pelatihan SDM dalam teknologi informasi dan memahami pentingnya 2010-2035, bahwa pemanfaatan Teknologi komunikasi dalam Teknologi Informasi teknologi informasi dan Informasi Komputer (TIK). melaksanakan tugas dan Komputer (TIK) dalam komunikasi sebagai salah b. Pemberian kepastian fungsinya menunjang kelancaran satu prioritas perubahan. karier dan kesejahteraan tugas dan fungsi b. Kepastian karier dan yang memadai serta kesejahteraan untuk pendidikan dan pelatihan fungsional pengelola guna meningkatkan Teknologi Informasi profesionalitas tenaga Komputer (TIK) diatur fungsional Teknologi dalam UU ASN no. 5 Informasi Komputer (TIK). tahun 2014. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Arah Kebijakan : Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima a. Sarana dan prasarana a. Perkembangan teknologi a. Adanya SK KMA No 1a. Menyediakan sarana dan teknologi informasi yang informasi yang dinamis. 144/KMA/SK/I/2011. prasarana pengembangan ada dan pemeliharaanya b. Masih belum optimalnya b. Dalam cetak biru infrastruktrur akses pada umumnya belum memanfaatkan Teknologi pembaruan peradilan komunikasi data yang memenuhi standarisasi Informasi Komputer (TIK) 2010-2035, bahwa ideal. guna optimalisasi dalam melakukan teknologi informasi dan b. Penyusunan aplikasi IT teknologi informasi. koordinasi baik dengan komunikasi sebagai salah yang teintegrasi dalam b. Pengembangan program internal instansi maupun satu prioritas perubahan. data base Mahkamah aplikasi untuk antar instansi. c. Dalam cetak biru Agung. mendukung tusi belum c. Belum tersedia dengan pembaruan peradilan c. Perlu ada anggaran yang sepenuhnya cukup anggaran yang 2010-2035, bahwa cukup untuk secara terus


| 17

terkoordinasi dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan database yang dihasilkan dengan program aplikasi satker dan instansi lainnya. c. Anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) sering dikeluhkan oleh pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK). d. Kurang efektifnya pengelolaan aset

diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan. d. Kurang difahaminya manajemen Hibah. e. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.

teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. d. Alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan bisa dianggarkan dalam DIPA MA. e. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi komdanas di Mahkamah Agung. f. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset mahkamah Agung. g. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama anatara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah. h. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset. Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) a. Belum berjalannya a. Belum ada kajian a. PP Nomor 46 tahun 2011 sistem evaluasi kinerja mengenai klasifikasi b. Telah adanya kebijakan yang komprehensif bobot perkara dan Pimpinan dalam ukuran standar minimum penyusunan Standar produktivitas hakim Kinerja Pegawai (SKP). dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu Arah Kebijakan : Peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online a. Masih ada ASN yang a. Adanya potongan a. PP nomor 53 tahun 2010 belum mematuhi jam remunerasi b. KMA Nomor kerja kantor 069/KMA/SK/V/2009 c. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Arah Kebijakan : Peningkatan Realisasi Anggaran a. Belum efektifnya a. Kualitas dan kuantitas a. Selama tiga tahun pelaksanaan bimbingan Pengelola keuangan terakhir memperoleh dan monitoring serta belum sesuai dengan juara 1 satker taladan dari evaluasi atas kompetensi dan beban KPPN Padang atas pelaksanaan proses kerja yang ada. prestasi realisasi penyusunan anggaran. b. Setiap tahun masih ada anggaran tercepat dan b. Belum terpenuhinya temuan dari Hawasbid rekon tercepat Telah kompetensi dan standar atas pelaksanaan diterbitkannya setiap awal SDM Pengelola anggaran tahun anggaran SK Keuangan yang ideal. Sekretaris Mahkamah c. Kurang efektifnya hasil Agung tentang Petunjuk evaluasi pelaksanaan Teknis Pelaksanaan anggaran dalam anggaran penyusunan b. Telah diterbitkan perencanaan anggaran sertifikasi bagi Bendahara kedepan. Pengeluaran c. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) d. Telah dibentuknya LPSE

d.

e. f. g. h. i.

j.

menerus memelihara mutu layanan TIK. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi SIMAK BMN. Melakukan koordinasi berkala dengan DJKN. Menyusun SOP tentang regulasi Hibah. Melakukan evaluasi setiap triwulan mengenai hibah. Melakukan Sosialisasi tentang regulasi hibah. Melakukan inventarisasi, Evaluasi dan verifikasi data aset secara rutin Melakukan Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI.

a. Diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP

a. Diterapkannya Presensi online

a. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran b. Adanya keharusan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh unit layanan pengadaan internal. c. Adanya keharusan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Mahkamah Agung. d. transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja e. Diterapkannya reward and punishment. f. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja


| 18

di Mahkamah Agung. e. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung.

C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan : pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisa

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan; 6. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


| 19

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran. BAB IV

Penutup : Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

Lampiran

1). Perjanjian Kinerja; 2). Lain-lain yang dianggap perlu.


| 20

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasrkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1. Sebagi wujud nyata komitmenpenerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan snksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


| 21

Perjanjian kinerja Pengadilan telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima amanah pada tanggal 12 Februari 2015, dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Adapun lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan 1.

Terwujudnya

proses Persentase penyelesaian perkara tepat

95%

peradilan yang sederhana, waktu transparan dan akuntabel

Persentase

penurunan

tunggakan/sisa

100%

penyelesaian

20%

perkara Persentase

keberhasilan

perkara melalui mediasi Persentase

perkara

yang

tidak

95%

Persentase penggunaan softcopy berkas

100%

mengajukan upaya hukum 2.

Meningkatkan penyederhanaan penanganan melalui

proses perkara perkara Persentase

penyelesaian

20%

pemanfaatan perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun

teknologi informasi 3.

percepatan

Meningkatnya

online) akses Persentase perkara yang diselesaikan

10%

peradilan bagi masyarakat melalui pembebasan biaya/ prodeo miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan

10%

melalui sidang keliling/zitting plaats Persentase perkara yang terlayani melalui

10%

posyankum 4.

Terwujudnya

sistem Integrasi informasi perkara secara online

manajemen

sistem (Infoperkarabadilag)

informasi yang terintegrasi Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan

menunjang

100%

100%

sistem dan SIPP

peradilan yang sederhana, Persentase transparan dan akuntabel

Pariaman

publikasi pada

putusan

direktori

PA

70 %

putusan

Mahkamah Agung


| 22

5.

Terwujudnya

pelaksanaan Persentase

pengaduan

yang

95%

optimal Persentase temuan aparatur pengawasan

95%

pengawasan kinerja aparat ditindaklanjuti peradilan baik

secara

internal

maupun yang ditindaklanjuti

eksternal Terwujudnya 6.

Peningkatan Persentase Hakim yang telah memiliki

50%

Kompetensi dan Integritas sertifikasi spesialisasi keahlian SDM

Persentase

pegawai

yang

telah

80%

mendapatkan pengembangan kompetensi 7.

Meningkatnya pengelolaan Persentase manajerial

terpenuhinya

lembaga standar sarana

dan

kebutuhan

prasarana

85%

yang

peradilan secara akuntabel, mendukung peningkatan pelayanan prima efektif dan efisien

Persentase

peningkatan

produktifitas

85%

kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Presentase

peningkatan

disiplin

ASN

100%

Realisasi

100%

melaui penerapan presensi Online Presentase

peningkatan

Anggaran

Kegiatan 1. 2. 3.

:

Anggaran :

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 5.356.524.000 Rp. 5.123.010.000 Rp. 33.000.000

Perjanjian kinerja tersebut berdasarkan Reviu Renstra Pengadilan Agama Pariaman tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan, sedangkan Reviu Renstra disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman sebagaimana duiraikan pada bab I.


| 23

B. Perencanaan Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Pariaman berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 2. Terwujudnya

penyederhanaan

proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan teknologi informasi. 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan indikator sebagai berikut :

No 1.

Tujuan

Indikator Terwujudnya kepercayaan Persentase para pihak yang masyarakat terhadap sistem percaya terhadap sistem peradilan peradilan

melalui

peradilan

yang

Target 80 %

proses

sederhana,

transparan dan akuntabel 2.

Terwujudnya

penyederhanaan Persentase perkara yang

proses

penanganan

melalui

pemanfaatan

20%

perkara diselesaikan tepat waktu teknologi

informasi 3.

Terwujudnya peningkatan akses Persentase perkara yang

10%


| 24

peradilan bagi masyarakat miskin diselesaikan melalui pembebasan

biaya/prodeo Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Terwujudnya pelayanan prima Persentase kepuasan para bagi masyarakat pencari keadilan pencari keadilan terhadap layanan peradilan Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001 dan terpinggirkan

4.

10%

20% 80%

25%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan

penyederhanaan

proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan teknologi informasi. 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. 6. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM. 7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. No 1.

Tujuan Terwujudnya

Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan kepercayaan masyarakat yang sederhana, terhadap sistem peradilan transparan dan akuntabel melalui proses peradilan yang

sederhana,

Indikator Persentase penyelesaian perkara tepat waktu Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi damai Persentase perkara yang

Target 95% 100% 20%

95%


| 25

transparan dan akuntabel 2.

3.

4.

Meningkatkan penyederhanaan penyederhanaan proses proses penanganan penanganan perkara perkara melalui pemanfaatan melalui pemanfaatan teknologi informasi teknologi informasi Terwujudnya

Terwujudnya peningkatan Meningkatnya akses peradilan akses peradilan bagi bagi masyarakat masyarakat miskin dan miskin dan terpinggirkan terpinggirkan

tidak mengajukan upaya hukum Persentase penggunaan softcopy berkas perkara Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Terwujudnya pelayanan Terwujudnya sistem Integrasi informasi manajemen sistem perkara secara online prima bagi masyarakat informasi yang (Infoperkarabadilag) terintegrasi dan pencari keadilan Optimalisasi penggunaan menunjang sistem Siadpa Plus dan SIPP peradilan yang Persentase publikasi sederhana, putusan pada direktori transparan dan putusan Mahkamah akuntabel Agung Terwujudnya Persentase pengaduan pelaksanaan yang ditindaklanjuti pengawasan kinerja Persentase temuan aparat peradilan aparatur pengawasan secara optimal baik yang ditindaklanjuti internal maupun eksternal Terwujudnya Persentase Hakim yang Peningkatan telah memiliki sertifikasi Kompetensi dan spesialisasi keahlian Integritas SDM Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi Meningkatnya Persentase terpenuhinya pengelolaan kebutuhan standar manajerial lembaga sarana dan prasarana peradilan secara yang mendukung akuntabel, efektif peningkatan pelayanan dan efisien prima Persentase peningkatan

100% 26%

18%

18%

18%

100%

100% 90 %

95% 95%

70%

90%

100%

95%


| 26

produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Presentase peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online Presentase peningkatan Realisasi Anggaran

100%

100%

C. Indikator Kinerja Utama Perjanjian

kinerja

harus

menyajikan

Indikator

kinerja

individu

yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator kinerja harus dapat terukur dengan pasti. Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Pariaman sebagai berukut : No

Sasaran

Indikator

Penjelasan

Penanggungjaw

Sumber

ab

Data

Strategis (1) 1.

(2)

(3)

Terwujudnya

Persentase penyelesaian

proses peradilan

perkara tepat waktu

(4)

(5)

Perbandingan antara jumlah perkara yang di minutasi dengan jumlah perkara yang diterima

yang sederhana, transparan dan

Persentase penurunan

akuntabel

tunggakan/sisa perkara

penyelesaian perkara melalui mediasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Meningkatkan

Persentase penggunaan

penyederhanaa

softcopy berkas perkara

n proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Laporan

Panitera, Panmud,

Perkara

PP, JS, SJP

Persentase keberhasilan

2.

(6)

Ketua, Hakim,

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)

Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasi dengan jumlah sisa perkara tahun lalu

Ketua, Hakim,

Laporan

Panitera, Panmud,

Perkara

Perbandingan antara jumlah perkara yang merhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi (perkara volunter dan bukan verstek) Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding dengan jumlah perkara yang diputus (semakin sedikit upaya hukum maka semakin baik) Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan softcopy dengan jumlah perkara yang diterima Perbandingan antara jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui tabayun online dengan jumlah perkara delegasi

Hakim Mediator/

Laporan

Mediator

Perkara

Majelis Hakim

Laporan

PP, JS, SJP

Perkara

Panitera dan

Laporan

Panmud

Perkara

Panitera dan

Laporan

Petugas Tabayun

Perkara dan

online

Buku agenda/kont rol delegasi


| 27

3.

Meningkatnya

Persentase perkara yang

akses peradilan

diselesaikan melalui

bagi masyarakat

pembebasan biaya/

miskin dan

prodeo

terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting

Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara yang diterima

Majelis Hakim,

Laporan

Panitera, KPA dan

Perkara

Perbandingan antara jumlah perkara sidang keliling (zitting plaats) dengan jumlah perkara yang diterima

Majelis Hakim,

Laporan

Panitera dan

Perkara

Perbandingan antara jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang diterima

Majelis Hakim,

Laporan

Panitera dan

Perkara

Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diunggah pada infoperkara badilag dengan jumlah perkara yang diterima

Majelis Hakim,

Laporan

Panitera, Panmud

perkara dan

dan admin

portal

Panmud

Panmud

plaats Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum 4.

Terwujudnya

Integrasi informasi perkara

sistem

secara online

manajemen

(Infoperkarabadilag)

sistem informasi

Panmud

infoperkara

yang terintegrasi

badilag

dan menunjang

Optimalisasi penggunaan

sistem peradilan

Siadpa Plus dan SIPP

yang sederhana, transparan dan akuntabel

Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung

Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi Siadpa dan SIPP dengan jumlah perkara yang diterima Perbandingan antara jumlah putusan yang telah diunggah pada direktori putusan mahkamah agung dengan jumlah perkara putus

Semua pejabat

Aplikasi

kepanitraan

Siadpa dan SIPP

Majelis Hakim,

Buku

Panitera, Panmud

agenda dan

dan operator

portal direktori putusan mahkamah agung

5.

Terwujudnya

Persentase pengaduan

pelaksanaan

yang ditindaklanjuti

pengawasan kinerja aparat

Persentase temuan

peradilan secara

aparatur pengawasan

optimal baik

yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Ketua dan

Agenda dan

Petugas Meja

register

Pengaduan

pengaduan

Perbandingan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan

Ketua, Panitera

LHP

Perbandingan antara jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim

Pimpinan

Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai

Pimpinan

Perbandingan antara jumlah minimum sarpras dengan jumlah

Kuasa Pengguna

dan Sekretaris

internal maupun eksternal

6.

Terwujudnya

Persentase Hakim yang

Peningkatan

telah memiliki sertifikasi

Kompetensi dan

spesialisasi keahlian dan

Integritas SDM

strata pendidikan formal

e-doc, simpeg dan sikep

yang sesuai Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dan strata

e-doc, simpeg dan sikep

pendidikan formal yang sesuai 7.

Meningkatnya

Persentase terpenuhinya

Laporan


| 28

pengelolaan

kebutuhan standar sarana

manajerial

dan prasarana yang

lembaga

mendukung peningkatan

peradilan secara

pelayanan prima

akuntabel,

Persentase peningkatan

efektif dan

produktifitas kinerja SDM

efisien

(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Presentase peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online Presentase peningkatan Realisasi Anggaran

yang terpenuhi

Barang dan PPK

Simak BMN

Perbandingan antara nilai ratarata SKP seluruh pegawai tahun ini dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya

Seluruh Pegawai

SKP

Perbandingan antara jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun ini dengan jumlah ratarata kehadiran pegawai tahun sebelumnya

Pimpinan

Presensi

Perbandingan antara jumlah pagu dengan jumlah realisasi anggaran

Kuasa Pengguna

Aplikasi

Anggaran dan

Saiba dan

PPK

Komdanas

online dan Komdanas


| 29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan

suatu

metode

untuk

menilai

kemajuan

yang

telah

dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan; 6. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya;


| 30

7. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : 1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang di minutasi dengan jumlah perkara yang diterima, target sebesar 95%. Capaian sebagai berikut : a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. 1. 2.

Uraian

Jml Perkara 2015

Perkara diterima Perkara yang telah diminutasi Target % Realisasi %

816 780 95% 95,59

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 95,59% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Perkara diterima Perkara yang telah diminutasi Target % Realisasi %

2012 607 519 85% 85,50

Jumlah Perkara 2013 2014 842 800 779 712 85% 85% 92,52 89,00

2015 816 780 95% 95,59

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.


| 31

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 95,59% melebihi target jangka menengah sebesar 95%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

SEMA nomor 02 tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan;



Buku II edisi revisi yang mengharuskan minutasi selesai selambatlambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan;

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 11 orang hakim yang dibagi menjadi 6 majelis. Persidangan dilakukan dari hari senin sampai rabu. g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase penurunan tunggakan/sisa perkara yaitu Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasi dengan jumlah sisa perkara tahun lalu, target sebasar 100%. Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

No. 1. 2.

Uraian

Jumlah Pkr

Sisa Perkara tahun lalu Sisa Perkara tahun lalu yang telah diminutasi Target % Realisasi %

77 77 100% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.


| 32

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No.

Uraian Sisa Perkara tahun lalu Sisa Perkara tahun lalu yang telah diminutasi Target % Realisasi %

1. 2.

2012 52

Jumlah Perkara 2013 2014 88 63

2015 77

52 100% 100,00

88 100% 100,00

77 100% 100,00

63 100% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai dari tahun ke tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah : 

SEMA nomor 02 tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan;



Tercapainya kinerja disebabkan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang agar sisa perkara tidak lebih dari 10% pada akhir tahun.


3. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang merhasil dimediasi damai dengan jumlah perkara yang dimediasi (perkara volunter dan bukan verstek), target sebasar 20%.


| 33

Capaian sebagai berikut : a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No.

Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara yang dimediasi Perkara yang berhasil mediasi damai Target % Realisasi %

1. 2.

111 2 20% 1,80

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 20% tidak tercapai, realisasi hanya 1,80%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No.

Uraian Perkara yang dimediasi Perkara yang berhasil mediasi damai Target % Realisasi %

1. 2.

2012 87 2 2% 2,30

Jumlah Perkara 2013 2014 79 90 1 2 2% 2% 1,27 2,22

2015 111 2 20% 1,80

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi bervariasi dari tahun ke tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 1,80% jauhdibawah target jangka menengah sebesar 20%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada karena ditentukan dalam Perma No 1 tahun 2008. e. Analisa penyebab kegagalan serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Mekanisme

prosedur

mediasi

belum efektif

mencapai

sasaran

mengurangi tumpukan perkara 

Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan



Belum

semua

hakim

memperoleh

pelatihan

mediasi

sehingga

pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam. Alternatifnya :


| 34



Mempertajam metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.



Manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, win-win solution



Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

f. Analisa atas inefesiensi penggunaan sumber daya : Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding dengan jumlah perkara yang diputus (semakin sedikit upaya hukum maka semakin baik), target sebasar 95%. Capaian sebagai berikut :


No. 1. 2. 3.

Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara yang diputus Perkara yang mengajukan perlawanan (verzet dan Banding) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (verzet dan Banding) Target % Realisasi %

807 1 806 95% 99,88


| 35

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 99,88% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : Perkara yang diputus Perkara yang mengajukan perlawanan (verzet dan Banding) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (verzet dan Banding) Target % Realisasi %

1. 2. 3.

571

867

796

807

5

5

2

1

566 99,50% 99,12

862 99,75% 99,42

794 99,75% 99,75

806 95% 99,88

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tinggi setiap tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 99,88% melebihi target jangka menengah sebesar 95%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah Mahkamah agung telah membatasi jumlah perkara kasasi dapat terpenuhi. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan: 

Semakin baiknya kualitas putusan sehingga diterima para pihak.


Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 36

1. Persentase penggunaan softcopy berkas perkara yaitu Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan softcopy dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 100%. Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No.

Jumlah Perkara 2015

Uraian

1.

Perkara diterima

816

2.

Perkara yang telah dilengkapi softcopy Target % Realisasi %

816 100% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

1.

Perkara diterima

2012 607


2.

Perkara yang telah dilengkapi softcopy Target % Realisasi %

607 100% 100,00

842 100% 100,00

No.

Uraian

800 100% 100,00

2015 816 816 100% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu tercapai dari tahun ke tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% memenuhi target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Berkas perkara harus disertai berkas elektronik (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen.


| 37



Mempercepat proses karena tidak diketik ulang dan untuk dan menjaga dokumen.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi oleh Panmud dan staf. g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)

yaitu Perbandingan antara jumlah perkara delegasi

(bantuan keluar) melalui tabayun online dengan jumlah perkara delegasi, target sebasar 20%. Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. 1. 2.

Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara dielegasi keluar (kode PA.Prm) Perkara delegasi pada tabayun online Target % Realisasi %

196 196 20% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 20%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Perkara dielegasi keluar (kode PA.Prm) Perkara delegasi pada tabayun online Target % Realisasi %

2012

Jumlah Perkara 2013 2014

607 0

842 0

0,00

0,00

119 119 20% 100,00

2015 196 196 20% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai dari tahun ke tahun, untuk target yang kosong karena belum masuk dalam renstra.


| 38

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% melebihi target jangka menengah sebesar 26%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Disusunnya SOP dan mekanisme kontrol dari pengadilan tingkat banding.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi oleh Panmud dan petugas meja-meja. g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : 1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo yaitu Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang dikabulkan dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 10%. Capaian sebagai berikut :


Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara diterima Perkara prodeo yang dikabulkan Target % Realisasi %

816 36 10% 4,41

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 4,41% jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 10%. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 39


Uraian Perkara diterima Perkara prodeo yang dikabulkan Target % Realisasi %

1. 2.

2012 607 22 3,50% 3,62

Jumlah Perkara 2013 2014 842 800 28 17 3,50% 3,50% 3,33 2,13

2015 816 36 10% 4,41

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi meningkat dari tahun ketahun kecuali tahun ini karena target dinaikkan dari tahun sebelumnya. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 4,41% dibawah target jangka menengah sebesar 18%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai. Solusi :



Penambahan anggaran;



Meningkatkan koordinasi dengan kementerian keuangan dan BPK untuk mendapatkan perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja : Program kurang mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats yaitu Perbandingan antara jumlah perkara sidang keliling (zitting plaats) dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 10%. Capaian sebagai berikut : LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 40


Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara diterima Perkara sidang keliling Target % Realisasi %

816 24 10% 2,94

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 2,94% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 10%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No.

Uraian Perkara diterima Perkara sidang keliling Target % Realisasi %

1. 2.

2012 607 20 5% 3,29

Jumlah Perkara 2013 2014 842 800 169 66 10% 10% 20,07 8,25

2015 816 24 10% 2,94

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi beragam dari tahun ketahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 2,94% kurang target jangka menengah sebesar 18%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.



Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masing-masing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis.



Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/zitting plaats.


| 41



Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa dan karena pelaksanaan bersifat isidentil diperlukan biaya decorum/kebersihan. Solusinya :



Penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.



Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi namun kurang koordinasi dengan steakeholder.. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja : Program belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase

perkara

yang

terlayani

melalui

posyankum

yaitu

Perbandingan antara jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 10%.

Capaian sebagai berikut : a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. 1. 2.

Uraian Perkara diterima Perkara melalui posyankum Target % Realisasi %

Jumlah Perkara 2015 816 0 10% 0,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 0% tidak terealisasi dari target yang ditetapkan sebesar 10%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :


| 42

No. 1. 2.

Uraian

2012 607 0

Perkara diterima Perkara melalui posyankum Target % Realisasi %

0,00

Jumlah Perkara 2013 2014 842 800 0 0 0,00

0,00

2015 816 0 10% 0,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun tidak ada realisasi kerena tidak ada anggaran. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 0% tidak dapat memenuhi target jangka menengah sebesar 18%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Tidak

ada

anggaran,

solusinya

Penguatan

alokasi

anggaran

Posbakum melalui penyusunan baseline berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan. f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja : Program tidak mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : 1. Integrasi informasi perkara secara online (Infoperkarabadilag) yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diunggah pada infoperkara badilag dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 100%. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 43


Uraian Perkara diterima Perkara yang telah diunggah ke infoperkarabadilag Target % Realisasi %

Jumlah Perkara 2015 816 807 100% 98,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,90% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1.

Uraian

2012 607

Perkara diterima Perkara yang telah diunggah ke infoperkarabadilag Target % Realisasi %

2.

519 100% 85,50

Jumlah Perkara 2013 2014 842 800 779 100% 92,52

733 100% 91,63

2015 816 807 100% 98,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kurang dari tahun ke tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 98,90% kurang target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab peningkatan atau kegagalan kinerja serta alternativ solusi yang dilakukan : 

SDM kurang mencukupi dan kurang handal;



Penambahan

anggaran

belanja

Sarpras

TI

masih

terkendala

terbatasnya APBN; 

Serpras tidak memenuhi (server sering rusak);


| 44



Ketentuan tentang one day publish setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi.



Belum ada monev dan reward and punishment sekaligus kejelasan SOP.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya tidak memanuhi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja namun belum maksimal.

2. Optimalisasi penggunaan Siadpa Plus dan SIPP yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi Siadpa dan SIPP dengan jumlah perkara yang diterima, target sebasar 100%. Capaian sebagai berikut :


Uraian

1.

Perkara diterima

2.

Perkara yang telah diinput kedalam Siadpa Target % Realisasi %

Jumlah Perkara 2015 816 807 100% 98,90

b. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,90% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%. c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Perkara diterima Perkara yang telah diinput kedalam Siadpa Target % Realisasi %

2012 607


519

779

733

85,50

92,52

91,63

2015 816 807 100% 98,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kurang dari tahun ke tahun. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 45

d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 98,90% kurang target jangka menengah sebesar 100%. e. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. f. Analisa penyebab peningkatan atau kegagalan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

SDM kurang mencukupi dan kurang handal;



Serpras tidak memenuhi (server sering rusak);



Penambahan

anggaran

belanja

Sarpras

TI

masih

terkendala

terbatasnya APBN 

Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung.

g. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya tidak memanuhi. h. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja namun belum maksimal.

3. Persentase publikasi putusan PA Pariaman pada direktori putusan Mahkamah Agung, target sebasar 70%. Capaian sebagai berikut :


No. 1. 2.

Jumlah Perkara 2015

Uraian Perkara diputus Perkara yang telah diunggah dalam direktoriputusan Target % Realisasi %

806 153 70% 18,98

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 18,98% jauh kurang dari target yang ditetapkan sebesar 70%. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 46

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1.

Uraian Perkara diputus Perkara yang telah diunggah dalam direktoriputusan Target % Realisasi %

2.

2012 571


519 70% 90,89

779 70% 89,85

394 70% 49,50

2015 806 153 70% 18,98

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi bervariasi setiap tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 18,98% melebihi target jangka menengah sebesar 90%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Kurang petugas;



Ketentuan tentang one day publish setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi.



Belum ada monev dan reward and punishment sekaligus kejelasan SOP.



Kurang sarpras. Solusi : tambah petugas dan anggaran Sarpras.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya tidak mencukupi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja : Program tidak mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 47

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima, target sebasar 95%. Capaian sebagai berikut :


Uraian

Jumlah Pengaduan 2015

Pengaduan yang diterima Pengaduan yang ditindaklanjuti Target % Realisasi %

0 0 95% #DIV/0!

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tidak dapat diukur karena tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No.

Uraian Pengaduan yang diterima Pengaduan yang ditindaklanjuti Target % Realisasi %

1. 2.

2012 1 1 95% 100,00

Jumlah Pengaduan 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 95% 95% 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi haya terjadi pada tahun 2012 kerena meja pengaduan hanya menerima 1 kasus pengaduan, yang tercatat dalam Agenda Pengaduan Nomor: 001/PA. Pariaman/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang diajukan oleh TARMIZI bin OYAK , hal yang diadukan adalah perkara Nomor: 0145/Pdt.G/2011/PA. Prm. Pengaduan ini telah ditindaklanjuti oleh PTA Padang maupun Bawas Mahkamah Agung RI. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 98,90% melebihi target jangka menengah sebesar 95%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.


| 48

e. Analisa penyebab : Kinerja pengadilan telah baik karena tidak ada pengaduan yang masuk



pada tahun ini. f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah ada 1 orang petugas meja pengaduan. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti yaitu Perbandingan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan, target sebasar 95%. Capaian sebagai berikut : a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. 1. 2.

Jumlah Temuan 2015

Uraian Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid)

4

Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid) yang ditindaklanjuti Target % Realisasi %

4 95% 100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid) Jumlah Temuan (BPK, Bawas, Hatibinwas dan Hawasbid) yang ditindaklanjuti Target % Realisasi %

Jumlah Temuan 2013 2014

2012

2015

6

4

51

4

6 95% 100,00

4 95% 100,00

51 95% 100,00

4 95% 100,00


| 49

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi terpenuhi setiap tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% melebihi target jangka menengah sebesar 95%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Standar pengawasan telah diatur dalam Buku III;



Pengawasan telah rutin dilakukan termasuk TLHPnya..


program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun


Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : 1. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian yaitu Perbandingan antara jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim, target sebasar 50%. Capaian sebagai berikut :

 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. 1. 2.

Uraian Jumlah Hakim Hakim yang memiliki sertifikat keahlian (mediator, eksyar dll) Target % Realisasi %

Jumlah Hakim 2015 10 2 50% 20,00


| 50

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 20% belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 50%.  Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Jumlah Hakim Hakim yang memiliki sertifikat keahlian (mediator, eksyar dll) Target % Realisasi %

2012 10

Jumlah Hakim 2013 2014 10 10

1 50% 10,00

1 50% 10,00

1 50% 10,00

2015 10 2 50% 20,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun.  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 20% kurang dari target jangka menengah sebesar 70%.  Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.  Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Masih banyak SDM yang potensial namun belum belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian; Solusi



Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM



Mengusulkan diklat ke PTA Padang.

 Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi namun belum mengikuti bintek/sertipikasi.  Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.


| 51

2. Persentase

pegawai

yang

telah

mendapatkan

pengembangan

kompetensi yaitu Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai, target sebasar 80%.


Jumlah Pegawai 2015

Uraian Jumlah Pegawai

37

Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (Ahli pengadaan dll) Target % Realisasi %

4 80% 10,81

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 10,81% jauh dari target yang ditetapkan sebesar 80%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. 1. 2.

Uraian Jumlah Pegawai Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (Ahli pengadaan dll) Target % Realisasi %

2012 33 3 30% 9,09

Jumlah Pegawai 2013 2014 33 37 4 40% 12,12

4 50% 10,81

2015 37 4 80% 10,81

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun realisasi tidak pernah tercapai. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 10,81% kurang dari target jangka menengah sebesar 90%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan :


| 52



Masih banyak SDM yang potensial namun belum belum memperoleh sertifikasi dan pengembangan potensi;

Solusi 

Pimpinan berusaha mendorong peningkatan sertipikasi dan dan pengembangan potensi SDM.



Mengusulkan diklat ke PTA Padang.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi namun belum mengikuti bintek/sertipikasi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut : 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima yaitu Perbandingan antara jumlah minimum sarpras dengan jumlah yang terpenuhi, target sebasar 85%. Capaian sebagai berikut : a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :


| 53

No.

Jml standar

Uraian Standar minimum sarpras 1. R. Posbakum 2. R. Meja 1 3. R. Meja 2 4. R. Meja 3 5. R. Kasir 6. R. Sidang 7. R. Tunggu Sidang 8. R. Mediasi 9. R. Advokat/Pengacara 10. R. Laktasi 11. R. Anak 12. Sarana Disabilitas 13. Gedung milik sendiri 14. Ruangan kerja mencukupi 14. Sarana TI 15. Alat Pengolah Data 16. Kendaraan R4 17. Kendaraan R2 Jumlah Standar Minimum Sarpras Jumlah terpenuhi Target % Realisasi %

1.

2.

Realisasi Jumlah Sarpras 2015

1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 20 1 34 4 6 82

0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 12 1 20 2 6 50 85% 60,98

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 60,98% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 85%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No.

Uraian

Standar minimum sarpras 1. R. Posbakum 2. R. Meja 1 3. R. Meja 2 4. R. Meja 3 5. R. Kasir 6. R. Sidang 7. R. Tunggu Sidang 8. R. Mediasi 9. R. Advokat/Pengacara 10. R. Laktasi 11. R. Anak 12. Sarana Disabilitas 13. Gedung milik sendiri 14. Ruangan kerja mencukupi 14. Sarana TI 15. Alat Pengolah Data 16. Kendaraan R4 17. Kendaraan R2 Jumlah Standar Minimum Sarpras 2. Jumlah terpenuhi Target % Realisasi %

Jml standar

2012

Realisasi Jumlah Sarpras 2013 2014 2015

1.

1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 20 1 34 4 6 82

0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 12 1 10 2 7

0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 12 1 14 2 7

0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 12 1 18 2 6

0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 12 1 20 2 6

38 50% 46,34

45 60% 54,88

48 70% 58,54

50 85% 60,98


| 54

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tidak pernah terpenuhi setiap tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 60,98% kurang target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jauh dibawah standar (Buku I dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012). e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Anggaran kurang tidak memadai Solusi :



Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktrur akses komunikasi data yang ideal.



Penyusunan aplikasi IT yang teintegrasi dalam data base Mahkamah Agung.



Perlu ada anggaran yang cukup untuk secara terus menerus memelihara mutu layanan TIK.

f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya sudah mencukupi. g. Analisa

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program kurang mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) yaitu Perbandingan antara nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun ini dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya, target sebasar 85%.

Capaian sebagai berikut :


| 55

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. Uraian 1. Nilai rata-rata SKP/DP3 Target % Realisasi %

2014 84,54

2015 81,22 85% 96,07

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 96,07% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. Uraian 1. Nilai rata-rata SKP/DP3 Target % Realisasi %

2012 83 85%

2013 84 85% 101,20

2014 84,54 85% 100,64

2015 81,22 85% 96,07

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu terpenuhi. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 96,07% melebihi target jangka menengah sebesar 95%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terpenuhi sesuai KMA 069/KMA/SK/V/2009. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Diterapkannya SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011;



Diterapkannya presensi online ke PTA Padang yang dapat memantau kinerja pegawai;



Tercapainya kinerja disebabkan adanya Surat Edaran KPTA Padang No. 1 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai;



Adanya SOP pelayanan.


| 56


program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun


3. Presentase peningkatan disiplin ASN melaui penerapan presensi Online yaitu Perbandingan antara jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun ini dengan jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun sebelumnya, target sebasar 100%. Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : No. Uraian 1. Jumlah rata-rata kehadiran Target % Realisasi %

2014 68,31

2015 89,79 85% 131,44

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 131,44% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100%. b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir : No. Uraian 1. Jumlah rata-rata kehadiran Target % Realisasi %

2012 60 85%

2013 61,92 85% 103,20

2014 68,31 85% 110,32

2015 89,79 85% 131,44

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi meningkat dari tahun ke tahun. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 131,44% melebihi target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terpenuhi sesuai KMA 069/KMA/SK/V/2009. LKjIP Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

| 57

e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Diterapkannya presensi online ke PTA Padang yang dapat memantau kinerja pegawai;



Tercapainya kinerja disebabkan adanya Surat Edaran KPTA Padang No. 1 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai.


program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun


4. Presentase peningkatan Realisasi Anggaran yaitu Perbandingan antara jumlah pagu dengan

jumlah realisasi anggaran, target sebasar 100%.

Capaian sebagai berikut :


Uraian

Jumlah Rp. 2015

1.

Jumlah Pagu anggaran dipa 01

5.836.693.000

2.

Jumlah Realisasi pagu anggaran 01 Target % Realisasi %

5.647.385.852 100% 96,76

No. 1. 2.

Uraian Jumlah Pagu anggaran dipa 04 Jumlah Realisasi pagu anggaran 04 Target % Realisasi %

Jumlah Rp. 2015 31.465.000 31.271.000

100% 99,38

Rata rata ppersentase 96,76% + 99,38% = 196,35% / 2 = 98,175% Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,175 % kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


| 58



1. 2.

No.

1. 2.

Jumlah Rp. 2013 2014

2012

2015

2.730.866.000

5.044.693.367

5.175.703.000

5.836.693.000

2.715.018.967

5.044.693.367

5.159.091.707

5.647.385.852

95% 99,42

96% 100,00

97% 99,68

100% 96,76

2012

Jumlah Rp. 2013 2014


2015

20.200.000

29.600.000

31.285.000

31.465.000

16.600.000

29.000.000

31.198.000

31.271.000

95% 82,18

96% 97,97

97% 99,72

100% 99,38

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu terpenuhi. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 98,175% kurang target jangka menengah sebesar 100%. d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Mahkamah Agung berdasarkan surat Nomor : 58/Bua.3/Ku.01/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar 98% sudah tercapai. Bahkan Pengadilan Agama Pariaman mendapat Juara I Satker teladan selam 3 tahun berturut-turut karena prestasi realisasi anggaran tersepat dan rekon tercepat. e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan : 

Adanya monitoring dari Mahkamah Agung;



Perencanaan yang matang;



Adanya sosialisasi dari KPPN Padang.


| 59


program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun


B. Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Pariaman memiliki 2 pagu anggaran yang tertampung dalam DIPA masing masing : 1. Nomor : SP DIPA-005-01.2401916/2015 tanggal 14 Nopember 2015. Pagu setelah revisi sebesar Rp. 5.836.693.000,- untuk dua program. Rerealisasi sebesar 5.647.385.852. atau 96.76% sisa Rp.189.352.152,2. Nomor : SP DIPA-005-04.2401917/2015

tanggal 14 Nopember 2015.

dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar Rp.31.465.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Pembebasan biaya perkara Rp. 8.260.000,- ( delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ), Minutasi berkas perkara Rp. 515.000,- (lima ratus ribu lima belas ribu rupiah,) pengiriman berkas kasasi dan PK Rp 10,000,- (sepuluh ribu . rupiah )., anonimisasi putusan 600.000, biaya perjalanan sidang diluar gedung pengadilan Rp.22.020.000,- (dua puluh dua juta dua puluh sibu rupiah ). Dari target capaian 100% sampai akhir Tahun 2015 Pengadilan Agama Pariaman Klas IB berhasil mencapai realisasi sebesar 99,38%. Sisa 0,62%.

Realisasi anggaran Pengadilan Agama Pariaman telah mencapai target realisasi

anggaran

Mahkamah

Agung

berdasarkan

surat

Nomor

:

58/Bua.3/Ku.01/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar 98% sudah tercapai. Bahkan Pengadilan Agama Pariaman mendapat Juara I Satker teladan selam 3 tahun berturut-turut karena prestasi realisasi anggaran tersepat dan rekon tercepat.


| 60

BAB IV

PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan evaluasi kinerja diperoleh simpulan bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman.Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam rangka mewujudkan kegiatan yang sangat prioritas (TUPOKSI) dengan merujuk kepada rencana hasil yang akan capai. Dari uraian pada Bab III maka secara umum terget telah tercapai walaupun ada beberapa yang belum tercapai akibat dari keterbatasan Sarana dan Prasarana serta anggaran dan SDM, sebagai berikut : 1. Target jumlah perkara yang di minutasi 95% tercapai 95,59% 2. Target jumlah sisa perkara tahun lalu yang telah diminutasi 100% tercapai 100% 3. Target jumlah perkara yang merhasil dimediasi damai 20% tercapai 1,80% 4. Target jumlah perkara yang diajukan upaya hukum perlawanan (verzet) dan banding 95% tercapai 99,88% 5. Target jumlah berkas perkara yang dilengkapi dengan softcopy (CD) 100% tercapai 100% 6. Target jumlah perkara delegasi (bantuan keluar) melalui tabayun online 20% tercapai 100% 7. Target jumlah perkara prodeo yang dikabulkan 10% tercapai 4,41% 8. Target jumlah perkara sidang keliling (zitting plaats) 10% tercapai 2,94% 9. Target

jumlah perkara yang dilayani melalui posyankum 10% tidak

tercapai. 10. Target jumlah perkara yang telah diunggah pada infoperkara badilag 100% tercapai 98,90%


| 61

11. Target jumlah perkara yang telah diinput dalam aplikasi Siadpa dan SIPP 100% tercapai 98,90% 12. Target jumlah putusan yang telah diunggah pada direktori putusan mahkamah agung 70% tercapai 18,98% 13. Target antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti 95% tidak dapat etrukur karena tidak ada pengaduan masuk. 14. Target jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti 95% tercapai 100% 15. Target jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 50% tercapai 20% 16. Target

jumlah

pegawai

yang

telah

mendapatkan

pengembangan

kompetensi 80% tercapai 10,81% 17. Target jumlah minimum sarpras 85% tercapai 60% 18. Target nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun ini dengan nilai rata-rata SKP seluruh pegawai tahun sebelumnya 85% tercapai 96,07% 19. Target jumlah rata-rata kehadiran pegawai tahun ini dengan jumlah ratarata kehadiran pegawai tahun sebelumnya 85% tercapai 131% 20. Target jumlah realisasi anggaran 100% tercapai 98,175%

Usaha yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah dengan melakukan upaya agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

B. Saran Dalam rangka meningkatkan kinerja perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan anggaran yang memadai serta SDM yang berkualitas. Hal tersebut akan terwujud dengan kerjasama vertikal anatar Pengadilan Agama, PTA dan Mahkamah Agung.


| 62

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Recommend Documents