RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KLAS 1B BARABAI TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA KLAS 1B BARABAI Jl. Abd. Muis Redhani No.62 Barabai, Kalimantan Selatan Telp./Fax. 051741041 Email:
[email protected] Website: pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama klas 1B Barabai ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama klas 1B Barabai ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan Pengadilan Agama klas 1B Barabai dalam rentang tahun 2015 hingga 2019. Atas partisipasi seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Agama klas 1B Barabai didalam menyelesaikan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Barabai, 02 Januari 2014. Ketua,
Drs. H. MUHAMMAD KURDI NIP. 19560405.198603.1.001
i
DAFTAR ISI Hal
KATA PENGANTAR ...………………………………………………………………………...............
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………….
ii
BAB
PENDAHULUAN ………………………...……………………..............................
1
1.1
Kondisi Umum .......…………………………….......................................
1
1.2
Potensi dan Permasalahan ...…………………………......................
3
II
VISI, MISI DAN TUJUAN ...............................................................................
6
2.1
Visi…………………………...……………................................................................
6
2.2
Misi…………………………...…………..................................................................
7
2.3
Tujuan dan Sasaran Strategis ....…………………………...........................
7
2.4
Program dan Kegiatan ………………..………………………….....................
8
III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI …………………...............................
11
3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama klas 1B
11
BAB
BAB
I
Barabai…………................................................................................................... BAB
IV
PENUTUP..…………………………………….......................................................
13
LAMPIRAN ………..……………………..........................................................................................
15
Matrik Pencapaian Kinerja.....................................................................................
18
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
KONDISI UMUM Pengadilan Agama Klas 1B Barabai terletak di Barabai yang merupakan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara -2°32’ (Lintang Selatan) 115°22’ (Bujur Timur). Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut : a. Sebelah utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin). b. Sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan). c. Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru. d. Sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai). Wilayah hukum Wilayah hukum Pengadilan Agama Klas 1B Barabai dengan 11 Kecamatan dan 164 Desa 5 Kelurahan, yaitu : a. Kecamatan Barabai dengan 13 Desa 5 Kelurahan. b. Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa. c. Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa. d. Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa. e. Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa. f. Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa. g. Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa. h. Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa. i. Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa. j. Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa. k. Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa.
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama klas 1B Barabai dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama klas 1B Barabai merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana
1
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama klas 1B Barabai bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama klas 1B Barabai. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana kerja. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,
ditunjang
sarana
dan
prasarana
serta
memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Agama klas 1B Barabai, baik lingkungan internal maupun external. Pengadilan Agama klas 1B Barabai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama klas 1B Barabai sangat konsisten dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat mewujudkan Pengadilan Agama yang ideal. Disamping itu, program yang ditetapkan untuk Pengadilan Agama klas 1B Barabai juga sejalan dengan program yang telah digariskan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penyelesaian perkara; Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); Pengelolaan Website; Pelayanan publik dan Meja Informasi; Implementasi SIADPA Plus; Pengawasan; Justice for all (pelaksanaan sidang keliling dan prodeo).
2
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama klas 1B Barabai mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1.
Merupakan vrovost(kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kabupaten HST;
2.
Pengadilan Agama klas 1B Barabai memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten HST;
3.
Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah Pengadilan Agama klas 1B Barabai;
4.
Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama klas 1B Barabai selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama klas 1B Barabai dirinci dalam beberapa aspek: 1.
Aspek Proses Peradilan Putusan
Pengadilan
Agama
klas
1B
Barabai
belum
dapat
diunduh/diakses secara cepat oleh masyarakat; Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama klas 1B Barabai; Ada sebagian masyarakat kurang mampu dan bertempat tinggal jauh dari lokasi pengadilan. 2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Jumlah aparat Pengadilan Agama klas 1B Barabai yang belum memadai; Kualitas sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) kurang prima;
3
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama klas 1B Barabai. 3.
Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
4.
Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Agama klas 1B Barabai dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan; Kondisi Meubelair pada Kantor Pengadilan Agama Barabai yang sudah sangat tidak memadai.
C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama klas 1B Barabai untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1.
Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Agama klas 1B Barabai yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara; Adanya penerimaan perkara secara Prodeo dan pelaksanaan Sidang Keliling.
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti oleh karyawan/karyawati Pengadilan Agama klas 1B Barabai untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia-nya.
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala, baik oleh pihak internal maupun eksternal.
4.
Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
4
Program implementasi SIADPA Plus yang sudah terlaksana dengan baik. 5.
Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama klas 1B Barabai berupa internet dan website Pengadilan Agama klas 1B Barabai. Tersedianya Gedung yang nyaman dan representative bagi para pencari keadilan.
D. Tantangan yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama klas 1B Barabai yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1.
Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Agama klas 1B Barabai belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agma Barabai.
3.
Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan; Pengadaan Meubelair yang memadai belum dapat terealisasi.
BAB II
5
VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1.
VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama klas 1B Barabai Tahun 2015 - 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama klas 1B Barabai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama klas 1B Barabai. Karena itu, Visi Pengadilan Agama klas 1B Barabai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BARABAI YANG AGUNG” PenJelasan : a. Pengadilan Agama, merupakan sebuah Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu; b. Barabai, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Agama di Kabupaten hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan; c. Agung, menunjukkan satu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.
6
2.2.
MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama klas 1B Barabai adalah sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Klas I-B Barabai; 2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara; 3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Agama Klas IB Barabai; 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Klas I-B Barabai.
2.3.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama klas 1B Barabai. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama klas 1B Barabai adalah sebagai berikut: 1. Terjaganya kemandirian Pengadilan Agama Klas I-B barabai; 2. Terwujudnya peningkatkan Jumlah Proses Penerimaan Administrasi Perkara dan Penyelesaiannya; 3. Terwujudnya peningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat Pencari Keadilan; 4. Terwujudnya peningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama klas 1B Barabai adalah sebagai berikut:
7
1. Terwujudnya Pengadilan Agama Klas I-B Barabai yang dihormati dan mandiri. 2. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan secara tertib dan cepat 3. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain : a.
Perkawinan
b.
Kewarisan
c.
Wasiat
d.
Hibah
e.
Wakaf
f.
Zakat
g.
Infaq
h.
Shadaqah
i.
Ekonomi Syariah
4. Terwujudnya peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 5. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 6. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan Meja Informasi. 8. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 9. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelengaraan pengadilan tingkat pertama. 10. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. 11. Terwujudnya masyarakat.
2.4.
peningkatan
kualitas
pelayanan
pengaduan
bagi
PROGRAM DAN KEGIATAN Kesepuluh Sasaran Strategis yang tersebut diatas merupakan penjabaran
dari sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama klas 1B Barabai dalam kurun waktu 2015-2019. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis-nya,
8
Pengadilan Agama klas 1B Barabai membuat program dan kegiatan sebagai berikut:
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Pengadilan Agama Klas I-B Barabai yang dihormati dan mandiri.
Persentase kebebasan dalam memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Persentase tidak ada intervensi dari pihak manapun. 2.
3.
Terdaftarnya gugatan/permohonan tertib dan cepat.
perkara Persentase pencatatan pada register dan input secara data perkara
Terwujudnya peningkatan Persentase mediasi perdamaian penyelesaian perkara.
yang
menjadi
akta
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Permohonan - Gugatan
Persentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan;
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
4.
5.
Terwujudnya peningkatan Persentse putusan mengajukan upaya Aksepbilitas Putusan Hakim hukum :
Terwujudnya efektifitas
peningkatan pengelolaan
1.
Banding
2.
Kasasi
3.
PK dan Grasi
perkara
yang
tidak
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;
9
penyelesaian perkara Persentase berkas yang diregester dan siap didistribusikan ke Majelis; Persentase penyampaian pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat; Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
6.
Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
Persentase perkara diselesaikan.
sidang
keliling
yang
7.
Terwujudnya peningkatan pelayanan Meja Informasi.
8.
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap terhadap putusan Pengadilan. yang ditindak lanjuti.
9.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari pelayanan publik yang transparan keadilan. dalam penyelengaraan pengadilan tingkat pertama.
10.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan penyerahan salinan Putusan/ Penetpan dan Akta Cerai kepada pahra kemudahan akses bagi pihak. masyarakat pencari keadilan.
11.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara. kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.
Persentase jumlah pemberian pelayanan Meja Informasi yang optimal.
10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1.1.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BARABAI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Agama klas 1B Barabai menetapkan arah dan kebijakan strategis : 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja, antara lain: 1.
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
2.
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3.
Menguasai
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
sesuai
dengan
bidangnya; 4.
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan;
11
2.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
3.
Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan
4.
Meningkatkan pelaksanaan implementasi SIADPA Plus.
12
BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Pengadilan Agama klas 1B Barabai Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung yang makinberkembang. Dokumen Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama klas 1B Barabai agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/kegiatan Pengadilan Agama klas 1B Barabai yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan bagi Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis Pengadilan Agama klas 1B Barabai Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma Peradilan Satu Atap (one roof system). Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama klas 1B Barabai dapat menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal tuntutan penegakan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang bermartabat, berwibawa,
dan
dihormati
melalui
13
pengadilan
yang
modern.
LAMPIRAN
14
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA KLAS 1B BARABAI MATRIK PENCAPAIAN KINERJA Nama Satker
PENGADILAN AGAMA KLAS 1B BARABAI
1. Tujuan Strategis Terwujudnya Pengadilan Agama Klas I-B Barabai yang dihormati dan mandiri. 2. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan secara tertib dan cepat 3. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain : 4. Terwujudnya peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 5. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 6. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan Meja Informasi. 8. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 9. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelengaraan pengadilan tingkat pertama. 10. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. 11. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.
15
No
1.
2.
3.
Target Sasaran
Indikator Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
Terwujudnya Pengadilan Agama Persentase kebebasan dalam Klas I-B Barabai yang dihormati memutus perkara berdasarkan dan mandiri. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase tidak ada intervensi dari pihak manapun.
100%
100%
100%
100%
100%
Terdaftarnya perkara Persentase pencatatan pada register dan input data perkara gugatan/permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat pertama
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya peningkatan Persentase mediasi yang menjadi penyelesaian perkara. akta perdamaian
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
Persentase sisa diselesaikan :
perkara
yang
- Permohonan - Gugatan
Persentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan;
16
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
4.
5.
Terwujudnya peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
100%
100%
100%
100%
100%
Persentse putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1.
Banding
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Kasasi
100%
100%
100%
100%
100%
3.
PK dan Grasi
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase berkas yang diregester dan siap didistribusikan ke Majelis;
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat;
100%
100%
100%
100%
100%
Ratio Majelis perkara;
1 : 150
1 : 150
1 : 150
1 : 150
1 : 150
Hakim
terhadap
17
6.
7.
Terwujudnya peningkatan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to Persentase perkara sidang justice). kelilingyang diselesaikan.
Terwujudnya peningkatan pelayanan Meja Informasi.
Persentase jumlah pemberian pelayanan Meja Informasi yang optimal.
8.
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang terhadap putusan Pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.
9.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ pelayanan publik yang terjangkau pada pencari keadilan. transparan dalam penyelengaraan pengadilan tingkat pertama.
10.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan penyerahan salinan Putusan/ Penetpan dan Akta kemudahan akses bagi Cerai kepada pahra pihak. masyarakat pencari keadilan.
11.
Terwujudnya peningkatan Persentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang kualitas pelayanan pengaduan berkaitan dengan perkara. bagi masyarakat.
18
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
