PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji) Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

A.

: :

01 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

: :

Unit/Pejabat Terkait

C.

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji. PENGINPUTAN DATA

1. Alur kerja dimulai dengan Unit Pengolah menginput seluruh data Pegawai, dari tingkat hierarki tertinggi sampai terendah secara tepat pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP). B.

1 dari 3 hal.

1 jam

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit Pengolah membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji induk, Gaji susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP. 2. Unit Pengolah membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat. 3. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani.

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

10 menit

1. Unit

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

15 Menit

PROSES PEMBUATAN SPM Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM (PPSPM), Pembuat

Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ket.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

D.

: :

01 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 3 hal.

2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN

Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan

10 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

1. Unit Pengolah menyerahkan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 3. Unit Pengelola mengambil

Unit Pengolah

1 jam

PENERBITAN SP2D

1 s/d 2 Hari

Unit Pengolah

45 menit

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima). E.

PENCAIRAN DANA

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat ditransfer ke rekening Pegawai yang bersangkutan atau diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran. Unit Pengolah 2. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait. Unit Pengolah

2 s/d 3 Hari

45 Menit

15 Menit

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

01 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai).Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan. F.

Pencairan Gaji Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris

Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 001

3 dari 3 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Makan) Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

A.

: :

02 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

: :


C.

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Pencairan Uang Makan Pegawai PENGINPUTAN DATA

1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan yang sudah diperiksa dan ditandatangi oleh pejabat penanggung jawab absen. 2. Unit Pengolah menginput Unit Pengolah Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan. B.

1 dari 3 hal.

2 menit/ pegawai

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani.

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan.

10 menit

1. Unit

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris)

10 Menit

PROSES PEMBUATAN SPM Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji

dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.

2. Data yang terkait diinput ke Unit Pengolah, aplikasi Surat Perintah Kasubbag Membayar (SPM), dan Keuangan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:

10 Menit

Ket.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Makan) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

02 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang Unit Pengolah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan. Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Unit Pengolah Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN D.

2 dari 3 hal.

5 Menit

5 Menit

PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, kemudian KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 2. Unit Pengelola mengambil

Unit Pengolah

1 jam

Unit Pengolah

45 menit

Unit Pengolah, KPA

2 s/d 3 Hari

Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Surat Perintah Pencairan Dana. E.

PENCAIRAN DANA

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh KPA. Uang Makan diserahkan kepada masingmasing pegawai. 2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan. 3. Rekening Koran dapat dicetak pada Bank

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Makan) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

02 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan. F.

Pencairan Uang Makan Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin

Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001

3 dari 3 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP) Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

: :

03 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

: :


1 dari 3 hal. Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran A.

PENGINPUTAN DATA

1. Uang Duka Wafat diperuntukkan Pegawai yang meninggal dunia sedangkan SKPP diperuntukkan bagi pegawai yang pensiun, pindah/mutasi atau dikarenakan meninggal dunia. 2. Unit Pengolah mengisi Unit Pengolah format yang ada pada aplikasi GPP sesuai data yang terkait, kemudian aplikasi GPP menghasilkan print out Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat atau SKPP. B.

C.

15 menit

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani, sedangkan untuk SKPP tidak menggunakan SPTJB.

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

20 menit

SKPP tidak mengGunak an SPTJB .

1. Unit

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris)

15 Menit

SKPP tidak menggunaka n SPM.

PROSES PEMBUATAN SPM Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji

dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.

2. Data yang terkait diinput ke Unit Pengolah, aplikasi Surat Perintah Kasubbag

10 Menit

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

03 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

Membayar (SPM), dan Keuangan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang Unit Pengolah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan. Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Unit Pengolah Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN D.

2 dari 3 hal.

7 Menit

7 Menit

PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 3. Unit Pengelola mengambil

Unit Pengolah

1 jam

1 s/d 2 Hari

Unit Pengolah

SKPP tidak menggunak an SP2D.

45 menit

Surat Perintah Pencairan Dana. 4. Sedangkan untuk SKPP beserta lampiran pendukung langsung diserahkan pada KPPN. Setelah diproses lebih lanjut KPPN mengirimkan SKPP tersebut pada Satuan Kerja yang bersangkutan. E.

PENCAIRAN DANA

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran dan diserahkan pada Ahli Waris

2 s/d 3 Hari

SKPP tidak ada pencai ran dana.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

03 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

(untuk UDW) 2. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai). 4. Rekening Koran dapat dicetak pada bank yang bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan. F.

Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan

: :

3 dari 3 hal.

Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengolah

2 Hari

Pemberhentian Pembayaran.



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang) Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

A.

: :

04 2 Januari 2015

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman Pelaksanaan



Ket.

DESKRIPSI : Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang PROSES TRANSAKSI

1. Alur kerja dimulai dari transaksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga). 2. Dari transaksi tersebut dihasilkan: a. Tanda bukti pembayaran / kwitansi (Rangkap 2) yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan PPK. Diperuntukkan sebagai: • Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan. • Dasar Perhitungan SPP dan SPTJB. b. Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada, sebanyak rangkap 5. Yaitu: • Jumlah yang telah dihitung disetorkan pada Bank/kantor pos. • Dua rangkap disimpan sebagai arsip dan dicatat pada Buku Pajak. • Satu Rangkap dicopy dan dilegis oleh PPK. B.

: :

Unit Pengolah, Kasubbag Umum, PPK

25 menit

Unit Pengolah, KPA

15 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

45 menit

Unit Pengolah

7 menit

Unit Pengolah,PPK

10 menit

Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan

15 menit

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan

.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

04 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 4 hal.

oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip. Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan

20 menit

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).


10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 2 Hari.

2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada. C.

D.

PROSES PEMBUATAN SPM

PENERBITAN SP2D


: :

04 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman diproses lebih lanjut menerbitkan SP2D.

: :

3 dari 4 hal.

dan Unit Pengolah

45 menit

Unit Pengolah, KPA

45 Menit

3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan, dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit.

Unit Pengolah

15 Menit

4. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

Unit Pengolah

15 Menit

3. Unit Pengelola mengambil

Surat Perintah Pencairan Dana. E.

PENCAIRAN DANA

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan.

F.

Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.


: :

04 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :



4 dari 4 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Perjalanan Dinas) Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

A.

: :

05 2 Januari 2015

Uraian Kegiatan




Ket.

DESKRIPSI : Proses Belanja Perjalanan Dinas PROSES ADMINISTRASI

1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke Luar Kota kepada sub bagian Keuangan. 2. Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa: * Kwitansi Transportasi * Kwitansi Penginapan * Kwitansi Lumpsum 3. Unit Pengolah mencetak rincian kwitansi Perjalanan Dinas menjadi 2 Rangkap, yaitu: a. Sebagai tanda bukti pembayaran yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pencairan dana. b. Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan. B.

: :

Unit Pengolah

25 menit

Unit Pengolah,

5 menit

Unit Pengolah, KPA

10 menit

Unit Pengolah, KPA

15 menit


15 menit

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun

.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Perjalanan Dinas) Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

05 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

disimpan sebagai arsip. 2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada. C.

D.

: :

2 dari 4 hal.

20 menit Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan


1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).


10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

15 Menit

1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 3. Unit Pengelola mengambil

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 2 Hari.

Unit Pengolah

45 menit

PENERBITAN SP2D

Surat Perintah Pencairan


: :

05 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

3 dari 4 hal.

Dana. E.

PENCAIRAN DANA

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 3. Unit Pengolah menyerahkan Uang Perjalanan Dinas kepada Pegawai yang bersangkutan. 4. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan. Serta Pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit. 5. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan. F.

Proses Belanja Perjalanan Dinas Selesai.

Unit Pengolah, KPA

45 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengolah

15 Menit


: :

05 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :



4 dari 4 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Modal Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

A.

: :

06 2 Januari 2015

Uraian Kegiatan


: :


C.

Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Proses Belanja Modal PROSES DOKUMEN KONTRAK

1. Alur kerja dimulai dengan Unit Pengolah pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak, antara lain berisi: - Penawaran harga - Pelaksanaan pekerjaan - Surat perjanjian - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan - Berita acara kegiatan, serta lampiran pendukung lainnya. 2. Dari data dokumen kontrak Unit Pengolah tersebut Unit Pengolah membuat Ringkasan kontrak. B.

1 dari 3 hal.

25 menit

PENGESAHAN SPTJB

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. 2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.


15 menit


20 menit

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3


10 menit


.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Modal Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

06 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Unit Pengolah Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan Unit Pengolah SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN Unit Pengolah (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK). D.

Surat Perintah Pencairan Dana. PENCAIRAN DANA 1. KPPN

mengkonfirmasi

kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh pihak ketiga (Perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa). F.

10 menit 10 menit

15 Menit

PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 3. Unit Pengelola mengambil

E.

2 dari 3 hal.

Proses Belanja Modal Selesai

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 3 Hari.

Unit Pengolah

45 menit

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Belanja Modal Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

06 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :


Hj. Nuzuliah, SH.. NIP. 19590424 197903 2 001

3 dari 3 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Remunerasi Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

1.

: :

07 2 Januari 2015

Uraian Kegiatan


: :



DISKRIPSI : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja REMUNERASI

a. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan. b. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. c. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. d. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing satuan kerja. e. Jika Uang Remunerasi

Unit Pengolah

10 menit

KPA, Bendahara Pengeluaran

5 menit

Unit Pengolah

7 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah,

60 Menit

Ket.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Remunerasi Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

07 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

telah masuk pada rekening KPA Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA. f. Bank menerbitkan rekening Unit Pengolah Koran yang digunakan sebagai: • Pencatatan Laporan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas. Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.

2 dari 2 hal.

15 Menit



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Pelaporan Keuangan Nomor SOP Tgl Ditetapkan No

1.

: :

08 2 Januari 2015

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

: :


Pelaksanaan


DESKRIPSI : Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan. PELAPORAN BULANAN

a. Alur kerja dimulai dengan Unit Pengolah rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK.

10 menit

b. Aplikasi menghasilkan Rekon dan ADK

5 menit

SAKPA Unit Pengolah Laporan

c. Laporan Rekon, ADK serta KPA, data pendukung lainnya Bendahara diserahkan ke KPPN. Data Pengeluaran pendukung berupa: • Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran • Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan • Rekening Koran • Neraca SIMAK

1 jam

d. KPPN menerbitkan Hasil Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). e. Dokumen tersebut Unit Pengolah diserahkan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Korwil, Pengadilan Tinggi Agama, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 2.

20 Menit

PELAPORAN TRIWULAN

Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : a. Pelaporan realisasi penerimaan dan Unit Pengolah pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah

30 menit

Ket.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Pelaporan Keuangan Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

08 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

Agung RI, Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan. Wakil

2 dari 3 hal.

30 menit

Sekretaris

b. Pelaporan Bappenas PP.39 • Menginput data ke aplikasi Bappenas Form A, data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran • Kemudian diunduh • ADK dikirim melalui e-mail kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung. 3.

PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Alur kerja pada pelaporan Unit Pengolah keuangan Semesteran/Tahunan : a. Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang bertindak selaku koordinator wilayah dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

16 Menit

b. Pelaporan Catatan Atas Ketua, KPA Laporan Keuangan (CaLK). Data CaLK berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran,

1 jam

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Pelaporan Keuangan Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

08 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :

Simak, dan Laporan saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai laporan pendukung. Laporan CaLK dikirim ke: • Pengadilan Tinggi (PT) banjarmasin, selaku korwil • Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin • Biro Keuangan MA • Badan Pengawasan Badan Pengawasan MA



3 dari 3 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Perencanaan Anggaran Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

09 2 Januari 2015

No

Uraian Kegiatan

1.

DESKRIPSI : Perencanaan Anggaran INPUT DATA


: :


Unit pengolah mengumpulkan Unit Pengolah data-data kebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari unit pengolah menginput data-data tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copynya beserta data pendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat. 2.

PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN

Data tersebut kemudian disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satker–satker yang ada di daerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.

Unit Pengolah, Dirjen Anggaran Pusat


1 jam

Ket.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A Standard Operating Procedures Perencanaan Anggaran Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

09 2 Januari 2015

Revisi Tgl. Halaman

: :



2 dari 2 hal.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Recommend Documents