PENGADILANN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp Fax

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN ANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609

E-mail;pa;[email protected] mail;pa;[email protected]

SURAT PENGANTAR Nomor : W15 W15-A1/ 096 /OT.01.2/I/2014

Banjarmasin, 6 Januari 2014

Kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Di – BANJARMASIN.

No

Isi Surat / Barang

Banyaknya

Keterangan

1.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama

1 (satu) Bh

Dikirim dengan hormat untuk

Kelas 1 A Banjarmasin Tahun 2013

Buku

dapat

diketahui

dipergunakan 2.

File ADK / CD

1 (satu) Buah

mestinya. Terima Kasih

Tembusan : 1.Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin (Sebagai Laporan).

dan

sebagaimana

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, taufik dan Hidayah-Nya jualah, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan 2013, walaupun kwalitas dan kwantitasnya belum sebagaimana apa yang diharapkan, namun sadar akan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Laporan Tahunan ini adalah merupakan gambaran secara umum dan ringkas tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin khususnya mengenai organisasi dan tata laksana, data perkara dan ketatausahaan, data sarana dan prasarana dan lain-lain yang berupa keberhasilan dan hambatan-hambatan, sebagai bahan evaluasi untuk menyusun program kerja tahun berikutnya dalam rangka meningkatkn hasil kerja dan mengatasi segala hambatan-hambatan. Dengan terselesaikannya laporan tahun 2013 ini tentu saja tidak terlepas dari petunjuk dan arahan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin serta bantuan dari Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Karyawan karyawati Pegadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, untuk itu kami ucapkan terimakasih yang setinggi-setingginya semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua Amien.

02 Januari 2014

i

DAFTAR ISI

Pengantar

Halaman ………..…………………….………………………………………… i

Daftar Isi

………………..…………………….…………………………………

ii

BAB I

Pendahuluan ..…………….…………………………………………..

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………………………..

1

B. Visi dan Misi …………………………………………………….

2

C. Rencana Strategis ………………………………………………..

3

Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………………………….

9

Standart Operasional Prosedur (SOP) …………….…………………

12

BAB III

Keadaan Perkara .......…….…………………………………………

13

BAB IV

Pengawasan Internal ……….……………………………………….

19

BAB V

Pembinaan dan Pengelolaan .…………………………………...........

21

A. Sumber Daya Manusia ….……………………………………….

21

BAB II

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………………………….

27

1. Sarana dan Prasarana Gedung .……………………………….

27

a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Penghapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ….…………………. a) Pengadaan b) Pemeliharaan

29

c) Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ……....…………………..

30

a) Perangkat Keras b) Perangkat Lunak C. Pengelolaan Keuangan ……………………………………………

31

1. Belanja Pegawai ………….……………………………………

31

-

Pagu

-

Realisasi

-

Sisa

2. Belanja Barang ……………………………………………….. -

Pagu

-

Realisasi

-

Sisa

3. Belanja Modal ..……………………………………………….

BAB VI

-

Pagu

-

Realisasi

-

Sisa

31

31

D. Pengelolaan Administrasi ………………………………………..

31

1. Administrasi Perkara …………………………….……………

31

2. Administrasi Umum …………………………………………..

39

Penutup ……………………………………………………………….

54

Kesimpulan dan Rekomendasi ...……………………………………..

56

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Di dunia peradilan di kenal juga “ Kebijakan Mengadili “ atau lazim disebut “ Judicial Discreption “ menerapkan metode “ Penemuan Hukum “ adalah suatu wujud kebijakan mengadili memutus atas nama keadilan adalah juga suatu penerapan kebijakan mengadili demikian pula penggunaan pertimbangan sosiologis suatu putusan, substansi pertimbangan memberatkan atau meringan adalah wujud kebijakan mengadili hal lain yang berkaitan dengan kebijakan mengadili adalah “ stafmaaf “ . Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak terjerembab menjadi kesewenang-wenangan ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh setiap Hakim : 1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum terutama asas keadilan. 2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan bagi pencari keadilan. 3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi, agama dan norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui. 4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan. 5. kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat. 6. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata mata didasarkan pada fakta yang ditentukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum, Hakim dilarang

2

melakukan kriminalitas terhadap hal-hal yang tidak diatur atau sesuatu yang samarsamar diatur dalam atau berdasarkan peraturan perundang undangan. 7. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengusulan Hakim Pengawas Bidang. 8. Membentuk

tim

IT

dengan

menyediakan

ruang

khusus

dengan

alamat

[email protected] dan aktif mengirim berita melalui internet. B. Visi dan Misi. Kekuasaan Kehakiman tertinggi di lingkungan empat Pengadilan (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha dan Pengadilan Militer) berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan visi dan misi sebagai berikut : Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.. Sedangkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu mempunyai visi dan misi sebagai berikut : Visi : Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan msyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.

3

Misi : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh ummat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakap, infaq dan sadaqah dan ekonomi syariah secara tepat, sederhana dan biaya ringan. C. Rencana Strategis Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin serta mencermati tantangan yang dihadapi maka program kerja disusun serta dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan diharapkan dapat menghasilkan lembaga yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Untuk

mewujudkan

kondisi

tersebut

dibutuhknn

sumber

daya

dan

sarana/prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal. -

Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 1. Tujuan a. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain. b. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat. c. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.

4

2. Sasaran a. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain. b. Terealisir akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat. c. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan. 3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Kebijakan 1. Menyelenggaran proses Peradilan dengan sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran. 2. Menyiapkan SDM yang terampil dan profesional serta sarana/prsarana yang tepat guna. 3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi dilingkungan badan peradilan. b. Program 1. Peningkatan

profesionalitas,

integritas,

moralitas

Hakim,

Pejabat

fungsional, struktural dan seluruh Pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan dibidang administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.

5

3. Kerjasama dan tukar informasi dengan lembaga terkait. D. Rencana kerja tahun 2013 a. Melaksanakan tugas peradilan berdasarkan azas sederhana cepat dan biaya ringan, sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada Meja I, Meja II, dan Meja III dengan memfungsikan Hakim Pengawas. 2. Mempercepat jalannya berkas perkara dari Meja I maksimal 7 hari sudah diserahkan kepada Ketua Majelis. 3. Menambah jumlah Hakim. 4. Mengutamakan dimulai pemeriksaan perkara 14 hari setelah perkaranya didaftarkan. 5. Mengingkatkan frekwensi persidangan dengan memamfaatkan waktu yang lowong dalam penundaan persidangan. 6. Menyelesaikan perkara maksimal 6 bulan. 7. Mempercepat proses penyelesaian Berita Acara dan Putusan. 8. Meningkatkan pelayanan perkara Banding Kasasi serta pelaksanaan Eksekusi. 9. Menyampaikan rekap putusan yang telah mempunyai hukum tetap pada KUA tempat tinggal dan tempat nikah para pihak. 10. Menyajikan data statistik perkara yang diterima ditingkat pertama dan tingkat banding serta kasasi. b. Meyelengarakan tertib Administrasi Peradilan sesuai pola bindalmin (KMA No. 1 tahun 1996), sebagai berikut : 1. Meningkatkan tertib proses penerimaan perkara.

6

2. Meningkatkan tertib pencatatan pada buku register, register induk perkara sidang, register permohonan banding. Register permohonan kasasi, register permohonan PK dan papan data perkara. 3. Menigkatkan tertib pembukuan Keuangan Perkara baik buku jurnal keuangan, buku induk keuangan, buku penerimaan HHK. 4. Membuat dan menyampaikan laporan perkara tepat waktu. 5. Meningkatkan pelaksanaan minutasi dan tertib arsip berkas perkara. 6. Melaksanakan pembundelan berkas perkara yang sudah diminutasi. 7. Meningkatkan penataan arsip perkara, menjilid salinan putusan yang telah diminutasi kedalam box. 8. Membuat Akte Cerai para pihak paling lambat 7 hari sesudah berkekuatan hukum tetap. c. Meningkatan kemampuan teknis aparat Peradilan dalam menangani perkara, sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan tugas masing-masing. 2. Mengevaluasi dan membuat saran tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. 3. Mengadakan rapat/pertemuan antara Pejabat satu bulan sekali dan rapat antar seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tiga bulan sekali. 4. Melaksanakan pemeriksaan/Cross Cek terhadap buku-buku bindalmin. 5. Mengadakan pengkajian baik Hukum Acara maupun Hukum Formal. 6. Membuat WAS1, WAS 2, dan EVA 1, EVA 2.

7

7. Memonitor jalannya persidangan sejak dari PMH, putusan sampai dengan minutasi. 8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan administrasi dan manajemen perkara bagi tenaga administrasi. 9. Melakukan pembenahan sistem manajemen administrai dan organisasi peradilan termasuk pelaksanaan Informasi Tekhnologi (IT), Pos Bantuan Hukum dan Meja Informasi. d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut : 1. Pengelolaan gaji, tunjangan, lembur, uang makan, remonerasi. 2. Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Halaman Gedung. 3. Pemeliharaan Rumah Dinas dan Halaman Rumah Dinas. 4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 . 5. Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2. 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. 7. Perawatan Jaringan listrik, telepon, fax, Internet (kabel LAN) dan pipa PDAM. 8. Belanja Langganan Daya dan Jasa. 9. Pengiriman Surat-surat Dinas. 10. Belanja Keperluan Perkantoran. 11. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. 12. Melaksanakan

Pembayaran

Honor

yang

Perkantoran. 13. Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

terkait

dengan

operasional

8

e. Pembinaan dan Konsultasi 1. Belanja Perjalanan dinas. 2. Transpot Dalam Kota dan Uang Saku Harian. f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. 1. Pengadaan Meubelair. 2. Pengadaan AC Split. g. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 1. Biaya Perkara Prodeo 2. Biaya Pemberkasan Perkara.

9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansisal di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi Yustisial dan Non Yustisial berada dibawah Mahkamah Agung RI. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, terdiri dari : A. Ketua. B. Wakil Ketua. C. Hakim. D. Panitera/Sekretaris. E. Wakil Panitera. F. Wakil Sekretaris G. Panitera Muda Permohonan. H. Panitera Muda Gugatan. I. Panitera Muda Hukum. J. Kasubag Kepegawaian. K. Kasubag Keuangan. L. Kasubag Umum. M. Kelompok Fungsional : -

Panitera Pengganti.

10

-

Jurusita / Jurusita Pengganti. Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur

organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, sebagaimana bagan berikut ini :

PANMUD PERMOHONAN LISNA HILALINA, S. Ag.

JURU SITA

1. Hj. MISKIAH, S.H. 2. Hj. SALMAH, BA. 3. Dra. SITI MURAHMI, M.H. 4. Dra. Hj. SITI RAHMAH 5. Dra. TIEN HARLIANTY 6. H. SUBQI, S.H. 7. Drs. H. MAKHMUD, M.H. 8. Hj. ERA RAHMI MUINAH, S.Ag 9. Hj. SITI JAINAH, S.H . 10. LELLI MARIATI, S.H., M. Hum . 11.LANA MAGFIRAH, S. H. 12.GAZALI RAHMAN, S. H. 13. RAHMI SUPIA, S.H. 14. H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag. 15..Dra. HJ. RUHANIAH

JAMHARI, S.H. MUHAMMAD JAZULI, S.H.

1. 2.

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANMUD HUKUM Hj. MURIJATI, S.H.

WAKIL SEKRETARIS H. M. FAUZI, S.H.

KASUBAG.KEUANGAN FITRIAN NOOR, S.H., S.HI., MH. .S.HI,MH

KARTINI Hj. KASNUN, S.H. LAILA MUNIROH, S.H.

4. 5. 6.

HADIJAH, S.H. Hj.HAYATUN NUFUS, S.H.

2. 3.

TAUFIKURRAHMAN

1.

JURU SITA PENGGANTI

KASUBAG.KEPEGAWAIAN Hj. RUKMINI, S.H.

PANITERA/SEKRETARIS Hj. NUZULIAH,S.H.

KETUA .................................................... W A K I L.K E T U A ...................................................

WAKIL PANITERA H.SAMSUL MUHANA,S.Ag,S.H

PANITERA PENGGANTI

PANMUD GUGATAN Dra. DAKWATI

HAKIM 1. M.THABERANIE, S.H.,M.H.I. 2. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, S.H., M.H. 3. Dra. Hj. MARDIANAH.R.S.H. 4. Dra.Hj. ZURAIDAH HATIMAH,S.H, M.H.I. 5. Dra.Hj. IDA SARIANI,S.H, M.H .I. 6. Drs. PARHANUDDIN 7. Dra.Hj.MARDIANA MUCHTAR,,M.H.I 8. Drs. DAMANHURI ALY. 9. KHALID GAILEA, S.H.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996

KASUBAG. UMUM MARBI’AH , S.H.

11

A. Standard Operasional Prusedur (SOP). Program kerja Tupoksi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tahun 2013 telah dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan. Dalam system penyusunan rencana program kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja

serta acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

tupoksi. Pada prinsipnya alur tupoksi Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun penerimaan dan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Banjarmasin sama dengan Pengadilan Agama lainnya di selururuh wilayah Indonesia. B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public dan SEMA Nomor 10/2010, maka Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan SOP. Berikut ini kami tetapkan penyusunan SOP Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebagaimana yang tergambar pada lampiran:

13 BAB III KEADAAN PERKARA

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama serta panduan dari Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II. 1. Penyelesaian Perkara Perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk tahun 2013 sebanyak 2.236 perkara yang terdiri dari 1.824 perkara gugatan dan 412 perkara permohonan, jumlah diatas dapat digambarkan sebagai berikut : -

Sisa perkara Tahun 2012 sebanyak 260 perkara (242 perkara gugatan dan 18 perkara permohonan) .

-

Perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 1.976

perkara (1.582

gugatan dan 394 perkara permohonan) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

perkara

14 PERKARA YANG DIPROSES TAHUN 2013 Tabel 1 A. Perkara Gugatan No.

Jenis Perkara Gugatan

1.

Izin Poligami

2.

Jumlah

Prosentase

4

0,22

Cerai Talak

485

26,59

3.

Cerai Gugat

1.297

71,11

4.

Harta Bersama

12

0,66

5.

Penguasaan Anak/Pemeliharaan Anak

4

0,22

6.

Kewarisan

18

0,99

7.

Hibah / Gugatan

-

-

8.

Nafkah Anak

1

0.05

9.

Pembatalan Nikah

-

-

10.

Ekonomi Syariah

2

0,11

11.

Gugatan Isbat Nikah

1

0.05

1.824

100

Jumlah

Tabel 2 PERKARA YANG DIPROSES TAHUN 2013 B. Perkara Permohonan No.

JenisPerkara Permohonan

Jumlah

Prosentase

1

Dispensasi Kawin

51

12,38

2

Wali Adhal

1

0,24

3

Perwalian

49

11,90

15 4

Isbat Nikah

27

6,55

5

Asal Usul Anak

137

33,25

6

Pengangkatan Anak/Adopsi

14

3,40

7

P3 HP

130

31,55

8.

Penetapan Hibah

-

-

9.

Lain-lain

3

0,73

412

100

Jumlah

Sedangkan perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin untuk tahun 2013 sebanyak 1.966 (1.402 perkara gugatan dan 382 perkara permohonan dan lain-lain 182 perkara) lihat table berikut :

Tabel 3 PERKARA GUGATAN YANG DIPUTUS TAHUN 2013 A. Perkara Gugatan No

Jenis Gugatan

Jumlah

Prosentase

4

0,25

1

Izin Poligami

2

Cerai Talak

355

22,41

3

Cerai Gugat

1,022

64,52

4

Pembagian Harta Bersama

10

0,63

5

Penguasaan Anak

3

0,19

6

Kewarisan

8

0,51

7

Pembatalan Pernikahan

-

-

8

Nafkah Anak

-

-

16 9

Lain-lain Jumlah

182

11,49

1.584

100

Tabel 4 PERKARA PERMOHONAN YANG DIPUTUS TAHUN 2013 B. Perkara Permohonan No.

Jenis Perkara

Jumlah

Prosentase

1

Dispensasi kawin

50

13,09

2

Wali Adhal

1

0,26

3

Perwalian

46

12,04

4

Itsbat Nikah

25

6,55

5

Asal Usul Anak

129

33,76

6

Pengangkatan Anak

11

2,88

7

P3HP

117

30,63

8.

lain-lain

3

0,79

Jumlah

382

100

Tabel diatas sudah termasuk perkara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang tunduk dengan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sebanyak 98 perkara, terdiri dari 75 perkara cerai gugat dan 23 perkara cerai talak. Demikian juga untuk perkara yang digugurkan (42 perkara), dicabut (123) perkara), dan dicoret dari register (8 perkara), tidak diterima 2 perkara Untuk perkara yang belum diputus sebanyak 270 perkara terdiri dari 254 perkara gugatan dan 16 perkara permohonan.

17 2. Persidangan a. Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Persidangan Persidangan dilaksanakan sesuai dengan susunan Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam satu minggu dengan 5 (lima) Majelis Hakim yaitu setiap hari Senin ; setiap hari Selasa ; setiap hari Rabu ; setiap hari Kamis ; dengan Majelis yang berbeda. 3. Pemanggilan Pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti kepada pihak Penggugat, Tergugat, Pemohon dan Termohon. 4. Upaya Hukum Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan terhadap putusan / penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin dalam tahun 2013 berjumlah 34 buah perkara dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5 DATA UPAYA HUKUM PARA PIHAK TAHUN 2013 No.

Jenis Upaya Hukum

Saldo 2012

Terima

Selesai

Sisa

1

Perlawanan (Verzet)

-

1

-

1

2

Banding

8

17

22

3

3

Kasasi

11

16

13

14

4

Peninjauan Kembali

-

-

-

-

19

34

35

18

Jumlah

18 5. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan kepada Para Pihak Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan untuk tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6 DATA PENYERAHAN SALINAN TAHUN 2013 No.

Jenis Salinan

Diambil Sendiri

Dikuasakan

Jumlah

316

37

353

1

Putusan/Penetapan

2

Akte Cerai

1.769

116

1.885

Jumlah

2.085

153

2.238

19 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. BIDANG YUSTISIAL Sesuai dengan KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah menyikapi Surat Keputusan itu, yaitu : A. Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan jalannya persidangan agar persidangan berjalan dengan tertib sesuai hukum acara dengan cara memonitor setiap jalanhya persidangan sejak Penunjukan Majelis Hakim sampai putusnya perkara. B. Memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim yang akan menangani perkara, maupun yang sedang menghadapi kesulitan dalam penanganan perkara dengan cara menunjuk anggota baru bagi anggota yang berhalangan dan menetapkan majelis baru bagi Ketua Majelis yang berhalangan tetap serta mengambil alih menanganinya untuk menghindari berlarut larut dan bertumpuknya perkara. II. BIDANG NON YUSTISIAL A. Memonitor kehadiran Hakim dan Karyawan di Kantor pada hari-hari kerja dengan cara memasuki setiap ruangan para Karyawan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada waktu jam kerja pagi dan menjelang pulang dan memonitor jalannya pengisian absen datang dan pulang. B. Memonitor tingkah laku Hakim didalam maupun diluar persidangan serta tingkah laku Hakim dan Karyawan didalam maupun diluar kedinasan, untuk penilaian dituangkan dalam blangko penilaian khusus.

20 C. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan Hakim Pengawas Bidang, yaitu : Hakim pengawas bidang Gugatan, Permohonan, Hukum, Kepegawaian, Keuangan dan Umum, serta mengevaluasi hasil kerja Hakim Pengawas Bidang masing-masing. D. Mengadakan brefing pemberian arahan kepada seluruh Karyawan Karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk selalu meningkatkan disiplin kerja.

21 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial. Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin merupakan peradilan tingkat pertama, dimana salah satu tugas pokok

sebagai

pelaksana

kekuasan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam Agar Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu pula dilengkapi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kuantitas yang mencukupi, serta Sumber Daya Manusia yang benar benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dalam tahun 2013, sesuai dengan perkembangan

kemajuan ilmu

pengetahuan dan pembangunan seiring meningkatnya teknologi yang semakin maju, maka setelah bersatu dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dapat dilihat gambaran keadaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebagaimana tersebut di bawah ini :

22 Tabel 7 KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YIDISIAL BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2012 Pangkat / Gol. Ruang N0.

Jabatan

IV A

b

C

III D

E

A

B

II C

D

1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera / Sekretaris

5.

Wakil Panitera

6

Panmud Gugatan

1

7

Panmud Permohonan

1

6

Panmud Hukum

1

9

Panitera Pengganti

10

Jurusita

11

Jurusita Pengganti

A

b

I c

D

A

b

Ket. c

D

1 1

1

3

2

9

2

JUMLAH

2

1

2

3

1

2

6

6

12

Tabel 8 KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2013 Pendidikan No.

Jabatan

1 1

2 Ketua

Ket. S3

S2

S1

SM

SLA

3

4

5

6

7

SLP 8

SD 9

10

23 2.

Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera / Sekretaris

1

5.

Wakil Panitera

1

6.

Panmud Gugatan

1

7.

Panmud Permohonan

1

8.

Panmud Hukum

1

9.

Panitera Pengganti

10.

Jurusita

2

11.

Jurusita Pengganti

6

6

JUMLAH

3

9

3

11

27

1

2 2

2

Dari gambaran Sumber Daya Manuasia Teknis Yudicial tersebut di atas, masih diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada, sesuai dengan perkembangan organisasi / instansi, dan dalam mendukung tugas dan fungsi

Peradilan Agama yang

semakin berat dan komplek yakni melalui upaya jalur pendidikan formal yang lebih tinggi dengan memberi kesempatan untuk menuntut ilmu pada tingkat perguruan yang lebih tinggi dan mengikutsertakan kepada berbagai pelatihan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di pusat bahkan dengan mengadakan study perbandingan ke daerah lain di luar Kalimantan dengan tujuan menghasilkan SDM yang trampil dan terdidik yang berkesinambungan dan konsisten, sehingga diharapkan SDM tersebut dapat bekerja dengan lebih baik dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan ketetapan standard dan Kelasifikasi, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin masih dirasakan kekurangan tenaga teknis yusticial

24 dibandingkan dengan tingkat dan volume perkara yang dihadapi, dimana keadaan ideal yang diharapkan agar dapat penambahan sumber daya manusia yang handal dan terampil yang mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Untuk memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungannya, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dengan sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan tugas pokoknya baik secara administrasi maupun secara struktur organisasi dengan memiliki 3 (tiga) sub bagian dibawah satu Wakil Sekretaris, Sumber Daya Manusia yang dimiliki sekarang baik secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi serta telah mempunyai integiritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kondisi objektif di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial yang dimiliki sekarang dimana telah memberikan akses pada kecepatan pemberian layanan dengan tingkat sinkronisasi yang layak dan berfungsi baik sehingga menciptakan organisasi peradilan yang berfungsi baik dan berkembang terus. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, baik secara struktural maupun jenjang pendidikan yang dimiliknya, sebagaimana tersebut di bawah ini :

25 Tabel 9 DATA SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL TAHUN 2013

No

Jabatan

Eselon

Pendidikan

Jumlah

Ket.

1

2

3

4

5

6

1

Wakil Sekretaris

III.b

S.1 Hukum

1

2

Kasub.Bag.Kepegawaian

IV.a

S.1 Hukum

1

3

Kasub.Bag.Keuangan

IV.a

S.2.Hukum

1

4

Kasub.Bag.Umum

IV.a

S.1.Hukum

1

5

Pegawai Administrasi

-

Jumlah

S1, S2, D3, SLTA, SLTP

-

-

12 16

Dengan mengingat kualitas dan kuantitas tenaga yang ada sekarang dengan tidak mengabaikan kondisi gedung yang tidak memadai, tata ruang yang layak sebagai tempat kerja serta didukung dengan sumber daya manusia yang terampil dimiliki sekarang ini, maka masih diharapkan adanya tenaga pembantu pengadministrasi / staf yang mencukupi mengingat tenaga staf yang ada hanya 8 (delapan) orang, 2 (satu) orang pada sub bagian umum 2 (dua) orang masingmasing

pada

Panmud

Gugatan,

Permohonan,

Panmud

Hukum,

Staf

Kepegawaian 1 (dua) orang dan Keuangan 2 (dua) orang dan diperdayakan kepada beberapa orang yang mempunyai jabatan fungsional seperti jurusita pengganti untuk sebagai tenaga staf/pengadministrasi. Sehingga untuk mendapatkan keberhasilan pelaksanaan tugas administrasi yang lebih baik,

26 efisien dan efektf serta maksimal pada Pegadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin penambahan tenaga staf / pengadministrasi ini dapat dimungkinkan. 3. Promosi dan Mutasi. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua Pegawai dalam mengatasi perubahan cepat dalam paradigma dan masalah masalah yang berkembang, dimana sumber daya manusia ( pegawai ) yang ada pada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarasin diberikan kesempatan untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sehingga tercipta profesionalisme, ketrampilan sebagai aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal yakni mendorong dan memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada semua pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai tes / ujian seperti ujian Penerimaan Calon Panitera Pengganti, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hal ini telah terealisir dengan diikutsertakan beberapa orang Pegawai dan telah berhasil 2 (dua) orang lulus ujian Panitera Pengganti dan1 (satu) orang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain dari pada itu kepada pegawai yang dianggap berpotensial juga telah dipromosikan kepada berbagai bagian dan jabatan yang lebih tinggi, Wakil Ketua, satu orang Hakim dan dua orang Jurusita Pengganti dengan harapan agar karier yang bersangkutan tidak terhenti sampai disitu saja dan lebih penting lagi untuk memberi kesempatan kepada yang lain yang semuanya itu bertujuan sebagai penyegaran.

27 4. Pengisian Jabatan Struktural. Sebagai Aparatur Negara yang professional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan, maka sudah sepantasnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan disyaratkan untuk memiliki etos kerja dan dituntut kemampuan kerjanya yang ditunjukkan dengan keahlian atau ketrampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan/pengalaman kerja dan bahkan kepada kemampuan baik dari aspek psikologi maupun kekuatan fisik yang semuanya itu merupakan suatu bobot kerja / jabatan. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, semua jabatan struktural telah terisi sesuai dengan kedudukannya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang masing masing sesuai dengan tugasnya dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan alat kerja dan kondisi pelaksanaan.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana : 1. Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin di bangun diatas tanah seluas 1.030 m2 yang diatasnya berdiri bangunan dengan status hak guna bangunan yang sampai perkembangan selanjutnya hingga sekarang

seluas

651,98 m2 yang dibangun dua lantai dengan jumlah ruang seluruhnya sebanyak 20 ruangan, lantai dasar 11 ruangan yaitu : (1). ruang Sidang satu luas 46,51 m2, (2). ruang recepsionis sekaligus untuk ruang tunggu luas 6,30 m2, (3). ruang mediasi luas 6,09 m2, (4). ruang sidang dua luas 45,43 m2, (5). Musholla luas

28 31,20 m2, (6). ruang Hukum sekaligus untuk ruang arsip luas 34,60 m2 yang ditempati oleh empat orang yaitu Panmud Hukum dan dua orang Jurusita Pengganti dan seorang staf yang diperbantukan untuk kelancaran tugas dibidang Hukum, dam satu orang staf petugas register gugatan dan register mediasi (7). ruang Hakim I luas 38,70 m2 di tempati oleh empat orang Hakim, (8). ruang Hakim II luas 24 m2 di tempati oleh tiga orang Hakim, (9). ruang untuk Kasubag Umum dengan satu orang pelaksana dan satu orang Jurusita Pengganti luas 17,40 m2, (10). ruang untuk Kasubag Keuangan, bendahara dan Jurusita Pengganti yang diperbantukan untuk membuat daftar gaji Pegawai serta seorang staf keuangan luas 18,6 m2, (11). ruang untuk Kasubag Kepegawaian, dua orang staf pelaksana luas 24 m2. Sedangkan lantai dua terdiri dari delapan ruangan yaitu : (1). ruang untuk Ketua luas 46,67 m2, (2). ruang loby luas 40,95 m2, (3). ruang Wakil Ketua luas 23 m2, (4). ruang Pansek luas 23,11 m2, (5). ruang, Perkara seluas 73,50 m2 yang ditempati oleh Wakil Panitera, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, empat orang Panitera Pengganti yang diperbantukan untuk penerimaan perkara gugatan dan permohonan, dua orang cakim, dan satu orang Kasir merangkap Jurusita Pengganti (6). ruang Wakil Sekretaris (7) ruang Informasi Technologi (IT) luas 6,30 m2. (8). ruang panitera Pengganti luas 51 m2 ditempati oleh enam orang, (9). ruang Jurusita dan Jurusita Pengganti luas 25,80 m2 ditempati empat orang, (10). ruang perpustakaan luas 26,91 m2. a) Pengadaan. Dalam Banjarmasin

Dipa

Tahun

mendapatkan

2013

anggaran

Pengadilan belanja

Agama modal

Kelas 1A

sebesar

Rp.

29 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor. b)

Pemeliharaan. Untuk dana pemeliharaan yang tersedia dalam Dipa tahun 2013 sangat jauh dengan harapan jika dibandingkan kondisi yang ada sekarang, dimana pada bidang Informasi teknologi dan Meja Informasi semasekali tidak ada anggaran yang tersedia dalam Dipa tahun 2013 ini.

c) Penghapusan. Pengadilan Agama Kelas 1A Banjatmasin tahun 2013 ini tadak ada melaksanakan penghapusan barang milik Negara/ kekayaan Negara. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin disamping ditunjang oleh fasilitas Air bersih, Listrik dan Internet, dilengkapi pula dengan adanya fasilitas AC Spilit, Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas dan on line SIADPA untuk kemudahan dan kelancaran bagi pencari keadilan, selain itu disediakan kendaraan roda dua untuk operasional enam unit, dan satu unit kendaraan roda 4, dan tidak kalah pentingnya disediakan, Informasi Desk, meja informasi, lahan parkir untuk karyawan karyawati serta bagi pencari keadilan meskipun tidak dapat menampung semua kendraan yang ada serta tidak memadai. a) Pengadaan. Untuk pengadaan (Belanja Modal) semuanya dapat terrealisasi sebelum akhir tahun tepatnya di triwulan ketiga tahun 2013.

30 b) Pemeliharaan. Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tahun 2013 dalam dipa tidak mendapatkan dana pemeliharaan khususnya TI dan Meja Informasi. Namun untuk pelaksanaan pemeliharaan dapat berjalan dengan cara swadaya. c) Penghapusan. Tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak ada melaksanakan pelelangan umum penghapusan barang milik Negara melalui pejabat kantor lelang Banjarmasin. 3. Pengelolaan Teknologi Informasi. a) Perangkat Keras Dalam kegiatan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tersedia meja informasi dengan petugas yang telah ditunjuk dan berbagai media informasi lengkap dengan peralatannya seperti Komputer, PC, Leptop, layar TV LCD, computer/touch screen, nomor antrian perkara, nomor antrian sidang dan nomor antiran pengambilan akte cerai. b) Perangkat Lunak Menyajikan berbagai informasi tentang pengadilan, seperti informasi alur berberkara, informasi tentang panjar biaya perkara, informasi jadwal sidang, sisa panjar berperkara, informasi putusan dan lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh para pencari keadilan melalui Website Pengadilan Agama Banjarmasin. (www.pa.banjarmasin.go.id).

31 C. Pengelolaan Keuangan Kegiatan Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2013 sebagai berikut : a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2014 serta melengkapinya dengan data pendukung dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. b. Mengupayakan koordinasi dalam pencairan dan sesuai Rencana Penggunaan Anggaran 2013. c. Melaksanakan merealisasikan DIPA tahun 2013 Pengadilan Agama

Kelas

1A Banjarmasin berdasarkan ketentuan. d. Membuat Laporan

realisasi keuangan

berupa laporan bulanan, triwulan

semesteran dengan system Akuntansi Pemerintah (SAI) tahun 2013 mengenai Pagu, Realisasi dan Sisa sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebagaimana dalam matrik terlampir. D. Pengelolaan Administrasi 1.

Administrasi Perkara Pasca Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, Pengadilan Agama yang diharapkan di Indonesia adalah Pengadilan Agama yang mandiri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dunia Peradilan dikenal adanya istilah CURT OF LAW yang

32 ciri-cirinya adalah hukum acara dan minutase yang dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi

perkara dan Putusan

dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal tersebut diperlukan agar Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut dengan legal trame work and unified legal upinion. Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara yang seragam , baik dan tertib di Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor : KMA / 001 / SK / 1991 telah menetapkan pola – pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang meliputi lima bidang yaitu : 1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama , Banding , Kasasi dan PK. 2. Pola tentang register perkara. 3. Pola tentang keuangan perkara. 4. Pola tentang laporan perkara. 5. Pola tentang kearsipan perkara. Kelima pola ini adalah merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan secara utuh maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik. 1. Pola Prosedur penyelenggaraan adminstrasi perkara. Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang merupakan bagian dari Court Of Law yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitera (Pasal 26 undang-undang

33 Nomor 7 Tahun 1989) yaitu sebagai Pelaksana Administrasi Perkara , pendamping Hakim dalam persidangan dan pelaksana Putusan / Penetapan Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya , yakni Wakil Panitera dan Penitera Muda. Sebagai pendamping Hakim / Majelis dalam persidangan Panitera yang dibantu oleh Panitera Pengganti berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut disusun dalam berita acara persidangan. Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Pengadilan , Panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A melalui beberapa meja , yaitu meja I , meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakann kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. a. Meja pertama Meja pertama meliputi : Menerima gugatan, permohonan, melalui petugas Pos bantuan Hukum,

perlawanan

(Verzet) , pernyataan

banding, kasasi , permohonan Peninjauan kembali , eksekusi , penjelasan dan penaksiran biaya eksekusi.

34 Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM), b. Kas Pemegang kas adalah merupakan bagian dari meja pertama dan menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM. c. Meja II Meja II pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A menerima surat gugatan / perlawanan dari calon penggugat / pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat / terlawan di tambah 5 ( lima ) rangkap untuk keperluan masing – masing Hakim, menerima tindasan pertama SKUM , mendaftar / mencatat

surat gugatan / permohonan dalam

register yang bersangkutan serta memberi nomor register

pada surat

gugatan dan permohonan tersebut. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir , dan memasukkan asli surat gugatan / permohonan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan / permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera. Mendaftar / mencatat Putusan Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Agung , dalam semua register yang bersangkutan. d. Meja III Meja III mempunyai tugas menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Agung kepada yang

35 berkepentingan. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan, menerima memori / kontra memori banding, memori / kontra memori kasasi , jawaban / tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusun / menjahit / mempersiapkan berkas. 2. Pola tentang Register Perkara. Pola tentang register perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin masih mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA./ 001 / SK / 1991

yang mana register perkara

tersebut

berfungsi sebagai uraian tentang keadaan perkara sejak semula / mulai didaftarkan sampai dengan diputus serta sampai putusan dilaksanakan. Dan sebagai gambaran tentang kegiatan Hakim dan Panitera yang pada akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini dapat dipergunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para hakim dan panitera dan juga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang harus dipenuhi pada setiap Pengadilan Agama, serta

sebagai

monitoring hilangnya berkas perkara. Oleh karena fungsi Register perkara sebagaimana tersebut diatas bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik, maka dalam mengisi Register ini harus dilakukan dengan hati-hati , dengan benar dan seksama, tidak boileh sembarangan dan tidak boleh coretan sehingga dapat mengurangi nilai yuridisnya. Register pada Penagadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin terdiri dari

Register

Induk Perkara Gugatan , Register Induk Perkara

36 Permohonan , Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK), Register Surat Kuasa Khusus , Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak , Register Penyitaan Barang Bergerak , Register Eksekusi , Register Akte Cerai , Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Di luar sengketa ). 3. Pola tentang Keuangan Perkara. Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah ketentuan yang tersebut dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 145b (4) R.Bg. Buku keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin

meliputi Buku Jurnal Perkara , Buku Induk Keuangan

Perkara. Buku Jurnal perkara mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, sehingga jurnal untuk setiap perkara itu adalah merupakan rekening koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat pertama , banding , kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara adalah merupakan pertanggung jawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Dan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmaisn setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk setiap perkara yang masuk dicatat oleh kasir dalam jurnal keuangan perkara antara perkara yang satu dengan perkara lainnya secara berbeda dan terpisah, dan dibuat sejak perkara tersebut diterima dan berakhir dengan menutup buku jurnal itu setelah perkara tersebut selesai diputus.

37 Sedangkan pada buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin memuat semua yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara,

dan mencatat semua kegiatan penerimaan

dan

pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A setiap hari dan ditutup pada setiap akhir bulan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua. Untuk jelasnya tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 10 JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2013 No.

BULAN

PENERIMAAN PENGELUARAN

SISA

1

Saldo 2012

115.190.450

-

-

2

Januari

111.070.000

90.295.000

135.965.450

3

Pebruari

79.101.000

77.893.000

137.173.450

4

Maret

86.530.000

73.668.000

150.035.450

5

April

82.073.000

98.410.000

133.698.450

6

Mei

78.488.000

79.433.000

132.753.450

7

Juni

69.563.000

66.927.000

135.389.450

8

Juli

70.244.000

75.284.000

130.349.450

9

Agustus

67.189.000

56.955.000

140.583.450

10 September

74.208.000

79.286.000

135.505.450

11 Oktober

81.115.000

70.274.000

146.346.450

12 Nopember

79.846.000

77.171.000

149.021.450

38 13 Desember JUMLAH

55.158.000

68.719.000

135.460.450

1.049.775.450

914.315.000

135.460.450

Jumlah sisa merupakan uang perkara para pihak yang masih dalam proses penyelesaian perkaranya.

4. Pola tentang Pelaporan Perkara Laporan perkara pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A mengacu pada pola Bindalmin yang meliputi tentang keadaan perkara, keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, perkara eksekusi dan juga laporan tentang keuangan perkara dan kegiatan Hakim. Laporan perkara adalah menggambarkan keadaan perkara yang sebenarnya sejak dari perkara diterima hingga selesai diputus dan diminutasi. Dalam pelaporan ini Pengadilan Kelas 1 A Agama Banjarmasin menyampaikan laporannya secara dalam setiap bulan , empat bulanan , enam bulanan dan laporan tahunan. 5. Pola tentang Kearsipan Perkara Dalam bidang kearsipan berkas perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin, tugas dan fungsi kepaniteraan tersebut dilaksanakan oleh sub kepaniteraan hukum. Tugas dan fungsinya , ialah : mengumpulkan , mengolah dan mengkaji, menyaji dan statistik perkara , menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugastugas lain berdasarkan Undang – undang serta

diselenggarakan

sedemikian rupa , karena telah mempunyai nilai administrasi , hukum,

39 keuangan, penelitian, dan dokumentasi. Dalam hal ini Sub Kepaniteraan Hukum dalam pengarsipan berkas perkara terlebih dahulu memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan arsip berkas perkara , membuat daftar isi yang ditempatkan di dalam sisi kiri box, dan box berkas perkara tersebut kemudian ditempatkan di rak atau lemari dalam ruangan khusus untuk menjamin keamanannya. 2.

Administrasi Umum Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk 627.245 jiwa meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 48 Kelurahan dan penduduknya mayoritas beragama Islam atau kurang lebih 90 % dengan suku asli Banjar. Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang tertentu yang diatur dalam Undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut perlu saran dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, diantaranya meliputi : 1. Perencanaan Dalam kegiatan suatu pekerjaan agar efektif dan efesien maka perlu suatu perencanaan yang matang agar lebih terorganisir dan tertib, dan untuk melaksanakan suatu perencanaan tersebut perlu mengambil langkah konkrit apa saja yang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas, seperti halnya membuat rencana realisasi anggaran berdasarkan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, yaitu :

40 Pengadaan keperluan kantor sehari-hari, alat tulis Kantor (ATK) perkara/sidang,

pengadaan

dan

pemeliharaan

barang

inventaris,

pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, dan lain-lain. 2. Perlengkapan Untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin ditunjang dengan perlengkapan yang cukup memadai dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan. Untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik maka perlengkapan tersebut dikelola dengan baik pula, dalam melaksanakan pengelolaan perlengkapan tersebut Pengadilan Agma Kelas IA Banjarmasin melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -

Membuat rencana kebutuhan barang dan jasa menurut jenis volume dan jadwal pelaksanaan berdasarkan skala prioritas dana yang tersedia.

-

Melaksanakan pengadaan ATK sesuai dengan keperluan serta alokasi dana yang tersedia, dan mendistribusikannya dengan tertib sekaligus memasukkannya kedalam aplikasi persediaan barang.

-

Memelihara sarana kerja secara berkala dengan mendatangkan tenaga ahli

dengan

menyesuaikan

alokasi

dana

yang

tersedia,

serta

memberdayakan tenaga Honorer. -

Menertibkan sarana yang ada dengan membuat Daftar Inventaris Barang (DIR) dan memberi kode pada barang inventaris dengan memasang lebel, serta melakukan pencatatan setiap adanya perubahan dan atau

41 mutasi barang serta membuat laporan setiap bulan, per-triwulan, semesteran serta laporan tahunan. -

Melaksanakan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan Negara.

-

Melaksanakan laporan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel rincian persub-sub

barang,

laporan

persediaan

barang,

dan

melaksanakan

rekonsiliasi barang milik Negara ke DJKN Kantor Wialayah XII Banjarmasin. -

Memelihara kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua) kepada yang bertanggung jawab/pemakai.

-

Menerbitkan surat keputusan pengelola

persediaan barang (ATK),

menerbitkan surat keputuan pengelola SIMAK BMN, menerbitkan surat izin penggunaan rumah Negara, dan menerbitkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua), dan -

Mengusahakan pensertifikatan tanah untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Surat menyurat : Dalam sistem administrasi, salah satu yang sangat terpenting adalah mengenai pengelolaan tata persuratan yang dalam hal ini pengelolaan persuratan yang masuk, yang datangnya dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari dalam instansi maupun luar instansi yang menginginkan tanggapan yang cepat dan tepat serta dengan pelayanan yang optimal, yang menurut sifatnya surat dibedakan sebagai berikut :

42 a. Surat tertutup, yaitu surat yang harus dibiarkan tetap dalam keadaan tertutup atau bersampul tanpa dibuka seperti misalnya surat rahasia, surat pribadi dan sebagainya. b. Surat terbuka, yaitu surat yang harus dibuka demi kepentingan pencatatan serta pengendalian peredarannya. Menurut informasi yang terkandung surat terbuka dibedakan atas : c. Surat penting, adalah surat yang mengandung informasi mengenai kepentingan mengikat yang memerlukan tindak lanjut dan informasi bersangkutan dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama atau tetap (permanent), dan bila surat tersebut terlambat pengelolaannya atau hilang dapat menimbulkan masalah atau kerugian, mengganggu kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan tidak mudah mendapatkan gantinya. d. Surat biasa, adalah surat yang mengandung informasi tidak memikat, tidak memerlukan tidak lanjut, dan jika terlambat pengelolaannya atau hilang tidak menimbulkan masalah atau keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

Informasi yang terkandung didalamnya bersifat umum

ditemukan pada sumber lain. Begitu pentingnya pengelolaan surat, dalam hal ini pengelolaan surat-surat dinas yang masuk dan keluar melalui Sub Bagian Umum sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan dan menerima informasi kepada dan dari instansi lain, pihak lain perorangan/swasta. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan surat tersebut sangat diperlukan staf pelaksana yang profesional yang dapat memotivasi dirinya

43 untuk meningkatkan pretasi kerja, meskipun dengan tenaga yang minim penatausahaan persuratan pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dapat terwujud dengan tertib dan dikelola dengan baik. Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2013 sebanyak 2.352 buah dan surat keluar sebanyak buah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : UNIT PENGOLAH KEPANITERAAN NO

KESEKRETARIATAN

JUMLAH

BULAN PERKARA

HUKUM

Masuk

Kel.

Masuk

KEPEG

KEU

Kel. Masuk

Kel.

Masuk

UMUM Kel. Masuk

Kel.

Masuk

Kel.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Januari

113

187

5

14

13

75

5

14

3

50

139

350

2

Peb.

103

154

2

18

6

29

2

12

6

12

119

223

3

Maret

75

165

1

8

12

25

5

8

14

5

107

211

4

April

102

139

4

12

18

81

6

9

8

31

138

272

5

Mei

94

138

0

11

8

25

3

10

1

2

106

176

6

Juni

75

102

5

14

9

33

3

12

7

5

99

166

7

Juli

82

131

2

8

10

31

4

11

14

11

112

192

8

Ags

59

63

2

7

10

50

1

17

10

7

82

144

9

Sept.

79

111

4

5

16

20

6

17

8

16

113

169

10 Okt.

58

99

3

11

11

22

2

15

6

5

80

152

11 Nop.

152

80

9

13

24

10

8

3

5

7

196

113

12 Des.

76

127

5

14

15

27

5

7

6

9

107

184

1.068

1.496

42

145

152

426

50

136

88

160

1.398

2.352

JUMLAH

44 4. Informasi Teknologi (IT) Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menjelaskan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah dengan peranan partisipasinya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban

Pegawai

Negeri

Sipil

dalam

melaksanakan

tujuannya

membutuhkan keterampilan, kemauan keras, kecepatan, kecermatan, ketelitian, dan ketekunan, selain itu perlu ditunjang oleh sistem dan prosedur kerja yang baku, tenaga, kesabaran, sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga dalam rangka menyongsong era keterbukaan dapat terlaksana secara optimal. Era Globalisasi menuntut perubahan paradigma kepemerintahan, pembaharuan sistem kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa yang mengacu pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Perubahan paradigma di atas bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik nasional dan internasional yang harus dihadapi pada saat sekarang maupun di masa mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, dalam salah satu kegiatan pokok dari program peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana, adalah pengembangan Sistem aplikasi pada semua kegiatan

45 pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengakses melalui Informasi Tekhnologi (IT). Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin telah sukses melaksanakannya secara optimal meskipun dengan tanaga kerja yang sangat terbatas. 5. Humas/Keprotokolan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengutamakan pelayan yang prima bagi pencari keadilan, dan menjalin hubungan yang baik, harmonis serta berkesinambungan baik dalam lingkungan kerja maupun dengan instansi yang lain, yang meliputi : -

Melaksanakan sharing dan jejak pendapat

antara pejabat intern

dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin secara berkala, dan atau setiap saat bila diperlukan. -

Melaksanakan pertemuan rutin dengan mengadakan rapat setiap bulan, dan memonitoring evaluasi kerja terhadap seluruh karyawan karyawati dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

-

Mengadakan

koordinasi

dengan

Pengadilan

Tinggin

Agama

Banjarmasin, tentang keprotokolan penyambutan tamu-tamu dari Mahkamah Agung RI serta tamu penting lainnya. -

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkan kelancaran tugas kerja apabila diperlukan.

-

Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang di ikuti seluruh karyawan karyawati.

-

Mengikut sertakan seluruh karyawan karyawati senam kesegaran jasmani setiap hari Jum’at Mengikut sertakan karyawan karyawati dalam upacara

46 apel hari besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. -

Setiap tahun pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin melasanakan penyembilahan hewan kurban yang sebagian dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar.

6. Kerumah tanggaan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dalam mewujudkan lingkungan yang aman nyaman dan asri telah merekrut tanaga honorer (cleaning servise) untuk membantu malaksanakan tugas di bidang kebersihan, dan tenaga honorer (Satpam) yang bertugas untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja tidak hanya dilakukan oleh tenaga honorer tersebut akan tetapi dilaksanakan juga oleh seluruh karyawan karyawati sehingga kebersihan dapat terwujud dengan optimal, demikian juga dengan keamanan di jaga bersama sehingga terciptanya kenyaman dan ketentraman yang dapat menunjang kinerja pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Kerumah tanggaan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin meliputi : -

Melakukan kebersihan lingkungan halaman kantor Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan cara bergotong royong.

-

Melaksanakan penghijauan pada halaman kantor dengan menanam bunga-bunga hias agar sejuk di pandang mata.

-

Memanfaatkan halaman kantor sebagai tempat parkir kendaraan untuk tamu yang datang berurusan di Pengadilan Banjarmasin.

47 -

Mengupayakan penghematan pemakaian/penggunaan telpon, listrik, air, internet dan AC.

-

Mensiagakan petugas keamanan setiap hari demi keamanan dan kenyamanan bagi pencari keadilan dan seluruh karyawan karyawati.

7. Lain-lain meliputi : 7.1 Dharma Yuktikarini Dharmayuktikarini Persatuan Cabang Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin selalu melasanakan berbagai kegiatan diantaranya : -

Dharma Yutikarini Persatuan Cabang Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengikuti arisan keluarga Dharmayukti Karini pada lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

-

Melaksanakan kegiatan social terhadap anggota/keluarga yang mendapat musibah seperti sakit, meninggal dunia maupun melahirkan, pergi haji dan lain-lainnya.

-

Mengikuti berbagai perlombaan keterampilan.

7.2. Koperasi Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin memiliki Koperasi yang diberi nama “ Koperasi Bersama “ yang telah berbadan Hukum sejak tahun 1991 dengan Nomor Badan Hukum 178/BH/IX/91 tertanggal 7 September 1991, kehadiran koperasi sangat membantu sekali bagi peningkatan kesejahteraan anggota, adapaun usaha operasi ini antara lain

48 a. Simpan pinjam. b. Anggota KP - RI “ Bersama ”

berjumlah 71 (tujuh puluh satu)

orang. c. Aktiva tahun 2013 Rp 201.669.638,- (Dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah.), pasiva 2013

Rp. 220.116.638,- (Dua ratus dua puluh juta seratus

enam belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sisa hasil usaha Tahun 2013 Rp 46.669.664,- (Empat puluh enam juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) 7.3. Olah Raga Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengaktifkan kegiatan Olah Raga seperti : -

Mengikut sertakan seluruh pegawai mengikuti senam kesegaran jasmani setiap jum’at pagi dihalaman gedung kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin.

-

Melaksanakan latihan rutin Olah Raga Tenis Lapangan secara insidentil, terkadang diselingi dengan mendatangkan instruktur dalam rangka meningkatkan keterampilan pemain.

-

Mengikuti berbagai turnamen tenis lapangan yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi maupun instansi Pemerintah.

-

Turut serta dalam tournament tenis PTA cup, dan PTWP tingkat nasional.

49 -

Keuangan Anggaran belanja pegawai, belanja barang operasional, non operasional, dan belanja modal Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin berdasarkan DIPA 01 tahun 2013 Rp.7.213.676.000 (Tujuh milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) yang terealisir sebesar Rp. 7.806.035.197,- (tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari dana belanja pegawai sebesar Rp 6.648.742.000,- (Enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) terrealisir Rp. 7.806.035.197,- (Tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga puluh lima ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) (108,93 %) sisa dana minus Rp.592.359.197,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus Sembilan) minus

(- 8,93% ), belanja barang operasional dan non

operasional sebasar Rp 464.934.000,- (Empat ratus enam puluh empat juta ribu sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terealisir Rp. 463.441.353,-. (.) (99,68%) sisa dana sebesar Rp. 1.492.647,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) (0,32%), belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), terrealisir Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (100 %) sisa dana sebesar Rp. 0,- ( 0 %). Sedangkan untuk belanja program peningkatan manajemen peradilan agama (Dipa 04) mendapat dana sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu) teralisir sebesar Rp. 17.050.000,- (Tujuh belas juta lima piluh ribu rupiah) terrealisir (74,78 %) sisa dana sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ( 25,22 %)

50 Pada dana tersebut diatas, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak ada melakukan revisi pada DIPA TA 2013 namun hanya ada perubahan pok dalam rka-kl dan tidak menerima dana DIPA tambahan untuk tahun 2013.

51 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan dan Rekomendasi : 1. Bahwa program kerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebagian besar telah dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Bahwa perkara yang diproses Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmsin tahun 2013 sebanyak 1.976 perkara yaitu perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 1.976 perkara dan sisa Tahun 2012 sebanyak 260 perkara. 3. Bahwa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 1.966 perkara dan yang belum diselesaikan/sisa tahun 2013 sebanyak 270 perkara. 4. Bahwa tenaga staf terutama pada bagian IT dan Aplikasi SEKIP, SIMAK, SAI, dan SIADPA, masih kurang memadai sehingga ada sub-sub bagian dan Panitera Muda tidak punya staf. 5. Bahwa Tenaga Hakim dan Panitera Pengganti serta personil lainnya masih jauh dari standar sebagai Pengadilan Kelas 1A. 6. Bahwa sarana gedung masih belum memadai, pada umumnya setiap ruangan terasa sumpek (meja kerja Karyawan berdempetan). 7. Bahwa fasilitas kerja Karyawan masih sangat kurang terutama sekali Komputer, penggunaan komputer masih menggunakan computer yang lama sehingga Panitera Pengganti kesulitan menyelesaikan berita acara dan putusan dalam waktu yang singkat. Dan komputer yang ada perlu diremajakan. 8. Bahwa dana dalam DIPA 01, dan 04 tahun 2013 untuk belanja pegawai belanja barang operasional / non operasional,

belanja modal dan belanja program

peningkatan manajemen peradilan agama adalah sebesar Rp.7.236.476.000,-

52 (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) yang terealisir sebesar yang terealisir sebesar Rp. 7.823.085.197,(Tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

dan sisa dana masih minus sebesar Rp. –

586.609.197,- (Lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) kekurangan tersebut terdiri dari belanja pegawai, karena permintaan belanja pegawai berdasarkan jumlah pegawai yang pada saat ini masih belum kelua revisi untuk kekeurangan gaji hakim, sedangkan untuk belanja barang operasional/non operasional berdasarkan kebutuhan reil dan belanja modal sistem penawaran harga saat lelang/pemilihan langsung /pengadaan langsung

mata anggaran/pembelian barang dirasakan

sangat kecil sehingga fasilitas Kantor belum memadai untuk memproses dan menyelesaikan perkara yang berjumlah lebih dari 2.500 perkara. 9. Administrasi Yudicial dan Non Yudicial berjalan dengan baik dan lancar, namun masih perlu penatan dan perbaikan. B. Rekomendasi/Saran-saran : Berdasarkan hasil evaluasi/kesimpulan laporan masih terdapat hambatanhambatan dalam pelaksanaan program kerja dan tugas pokok maka dipandang perlu adanya rekomendasi/saran-saran sebagaai berikut : 1. Bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin 2013 sebanyak 1.976 .perkara ditambah dengan sisa perkara Tahun 2012 sebanyak 260 perkara jadi perkara yang diproses tahun 2013 sebanyak 2.236 perkara. Kemudian jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin saat ini berjumlah 9 (sembilan) orang, Jabatan Ketua dan Wakil belum ada

53 penggantinya / masih kosong, mutasi atau keluar dan pensiun 5 (lima) orang, dan yang masuk 2 (dua) orang, sedang standar jumlah Hakim Kelas 1A 18 orang. Kemudian Panitera Pengganti/Panitera sidang berjumlah 20 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda, sedang dalam standart Pengadilan Kelas 1A berjumlah 24 orang. Dari uraian diatas tergambar bahwa jumlah Hakim dan Panitera Pengganti jauh dibawah standart, oleh karena itu kami sarankan agar personil Hakim dan Panitera Pengganti ditambah paling tidak mendekati standart yang telah ditentukan. 2. Sarana gedung dan fasilitas kerja belum memadai, padahal sarana gedung dan fasilitas kerja modal utama untuk prestasi kerja, oleh karena itu kami sarankan agar semaksimal mungkin diperhatikan dan diperjuangkan dana yang cukup untuk keperluan peningkatan sarana gedung dan fasilitas kerja lainnya.

54 REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

No

1.

SATUAN KERJA

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin

PERKARA MASUK SELESAI MINUTASI MINUTASI

1.966

1.933

SISA

JUMLAH PANITERA

33

20

KET

1. Panitera. 1. Wkl Panitera 3. Panmud 15. Panitera Pengganti.

Banjarmasin, 31 Desember 2013

55 REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

No

1.

SATUAN KERJA

Sisa Tahun 2012 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin

PERKARA MASUK PUTUS

260 1.976

1.966

SISA

JUMLAH HAKIM

270

9


KET

56 JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN PNBP TAHUN 2013

No.

BULAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SISA

-

-

-

1

Saldo 2012

2

Januari

11.196.800,-

11.196.800,-

-

3

Pebruari

9.694.200,-

9.694.200,-

-

4

Maret

11.780.400,-

11.780.400,-

-

5

April

8.245.500,-

8.245.500,-

-

6

Mei

9.921.300,-

9.921.300,-

-

7

Juni

8.326.700,-

8.326.700,-

-

8

Juli

8.608.400,-

8.608.400,-

-

9

Agustus

6.055.700,-

6.055.700,-

-

10 September

7.772.700,-

7.772.700,-

-

11 Oktober

6.959.800,-

6.959.800,-

-

12 Nopember

10.842.200,-

10.842.200,-

-

13 Desember

8.723.500

8.723.500

-

108.127.200

108.127.200

-

JUMLAH


PENGGUGA T PEMOHON

MEJA I

1

PENGGUGAT PEMOHON

2

TERGUGAT TERMOHON

9

KASIR

3

WAKIL PANITERA

PANITERA

4

9

-

-

MEJA II

5

7

7

(PPN,

9

MEJA III

8

MAJELS HAKIM PANITERA SIDANG

10

BANJARMASIN

INSTANSI TERKAIT PPAIW, DLL) PIHAK KETIGA

6

KETUA PA

DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A

PROSES PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN

BAGAN PROSES PERKARA

PENDATAAN ARSIP & LAPORAN KEPANITERAAN UMUM

1.

No


SATUAN KERJA

6.648.742.000,-

PAGU

(- 593.851.844,-) ( - 8.93.% )

SISA


7.242.593.844,( 108.93 %)

REALISASI

-

KETERANGAN

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

2

SATUAN KERJA


No

1.

463.441.353,( 99,68 % )

REALISASI

1.492.647,( 0,32 %)

SISA

.


464.934.000,-

PAGU

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL

-

KETERANGAN

3

SATUAN KERJA


No

1.

100.000.000,(100 %)

REALISASI

(0 .%)

SISA


100.000.000,-

PAGU

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

REKAPITULASI BELANJA MODAL

-

KETERANGAN

4

SATUAN KERJA


No

1.

22.800.000,-

(Pemberkasan Perkara) ________________

2.800.000.-

(Perkara Prodeo)

(0%) 2.800.000,( 100 % )


Nihil

(Dipa 04) Jumlah perkara prodeo yang masuk 70 perkara putus / realisasi 57 perkara

5.750.000,( 25,22 %) 14.250.000,( 74,78 % )

20.000.000,-

KETERANGAN

SISA

REALISASI

PAGU

DIPA : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA

PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

5

SATUAN KERJA


No

1.

7.806.035.197,( 108,21 %)

7.213.676.000,-

(- 592.359.197 ) (- 8, 21 %)

SISA


REALISASI

PAGU

BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

-

KETERANGAN

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL,

6

7

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures

Nomor SOP

: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

Uraian Kegiatan

KESEKRETARIATAN (Wakil Sekretaris) Revisi : Tgl. Halaman : Pelaksanaan

DESKRIPSI : Terlaksananya administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum sesuai dengan ketentuan. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Mengkordinir Sub-Sub Bagian dalam melaksanakan tugas 2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada KasubagKasubag. 3. Mengkordinir penataan administrasi dan pemelihraan kantor 4. Mengkoordinir dalm penyelenggaraan kearsipan, dokumen, barang dan jasa. 5. Berkoordinasi dengan bidang Kepaniteraan 6. Mengadakan Rapat dan pertemuan 7. Mengadakan pengawasan langsung kepada bawahan ketiap-tiap ruangan. 8. Mengevaluasi kinerja Kasubag-kasubag. 9. Memeriksa, meneliti, mengarahkan dan mendisposisi setiap surat masuk dan keluar untuk ditindak lanjuti. 10. Memeriksa, meneliti suratsurat masuk / keluar dari Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta memaraf sebelum ditanda tangani oleh Ketua dan Pansek. 11. Meneliti dan menanda tangani SPP Gaji, kekurangan gaji, uang makan, lembur, Remonerasi Up, GU, Bel Modal dll.

7 dari 2 hal.

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Wasek

30 Menit 30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit 60 Menit 15 Menit

30 Menit 30 Menit

30 Menit

30 Menit

Ket.

8

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN Nomor SOP

: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

B.

C.

Revisi Tgl. Halaman

:

-

:

2 dari 2 hal.

PERENCANAAN 1. Menyusun dan membuat perencanaan anggaran ( RKA - KL) dengan melibatkan semua unsur. 2. Mengajukan usul RKA - Kl ke Pusat melalui PTA Bjm. 3. Membuat jadwal rencana pelaksanaan anggaran. 4. Merealisasiskan pelaksanakan Semua anggaran 5. Mengonsep dan membuat menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. 6. Membuat keputusan atau Mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran APBN. 7. Meneili dan memeriksa setiap bukti-bukti pengeleluaran.

Pejabat terkait

120 Menit

Unit Pengolah

30 Menit

Wasek

30 Menit

Pejabat terkait

60 Menit

Wasek

120 Menit

Wasek

60 Menit

Wasek

60 Menit

1. Mengoreksi penyelenggaraan data statistik dan laporanlaporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang kepegawaian, keuangan dan umum. 2. Menghimpun konsep laporan tahunan baik dari Kesekretariatan maupun dari Kepaniteraan. 3. Membuat dan menggandakan laporan tahunan. 4. Membuat Lakip 5. Membuat Renstra. 6. Membuat Program Kerja. 7. Mengonsep job pegawai bersama kepegawaian.

Wasek

60 Menit

PELAPORAN

60 Menit

120 Menit 120 120 120 120

Menit Menit Menit Menit

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris Ttd Hj. Nuzuliah, SH. 590424 197903 001 NIP. 19590424

9

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Pembuatan Surat Dinas (Kepegawaian) Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian yang efektif dan efisien PENELAAHAN 1. Kasubbag Kepegawaian mempelajari isi surat dan melaksanakan isi disposisi bagi surat surat masuk bagian kepegawaian dengan mengarahkan kepada unit pengolah berdasarkan klasifikasi isi surat. PENGONSEPAN SURAT 1. Unit pengolah membuat konsep surat kemudian menyerahkan kepada Kasubbag kepegawaian. 2. Pengoreksian surat melalui Kasubbag Kepegawaian, Wakil Sekretaris dan Sekretaris apabila hanya kewenangan Sekretaris, atau melalui Ketua apabila kewenangan Ketua, kemudian konsep surat disetujui dengan membubuhkan paraf pejabat yang bersangkutan. 3. Surat dinas kemudian diserahkan kembali kepada unit pengolah untuk diselesaikan sebagai surat jadi. PENYELESAIAN SURAT

: :


9 dari 127 hal. Waktu Penyelesaian

Kasubbag Kepegawaian

5 menit

Unit Pengolah

16 menit

Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua

Unit Pengolah

Ket.

10

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

D.

Revisi Tgl. Halaman

: :

1. Surat dinas diberi nomor melalui sub bagian umum, diberi kartu kendali surat keluar dan diserahkan kembali kepada Sub bagian kepegawaian. 2. Surat dinas diparaf melalui Kasubbag Kepegawaian dan Wakil Sekretaris, kemudian ditandatangani oleh Sekretaris apabila surat tersebut merupakan kewenangan Sekretaris, atau diparaf oleh Sekretaris dan ditandatangani Ketua apabila surat tersebut kewenangan Ketua.

Sub Umum

1. Pengarsipan surat dilakukan dengan menggandakan surat berdasarkan keperluan. 2. Surat dinas diserahkan kepada pengelola administrasi umum kepegawaian untuk dicatat dalam buku surat keluar kepegawaian dan diserahkan/dikirim berdasarkan tujuan surat.

Pengelola Arsip

2 dari 127 hal. 11 Menit

Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua

PENGARSIPAN 6 Menit

Pengelola Adm. Umum

Pembuatan Surat Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin

ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 590424 197903 2 001

11

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures REKAPITULASI DAFTAR HADIR

Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

No

A.

B.

C.

D.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

: :

1 dari 1 hal. Unit/Pejabat Terkait

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Rekapitulasi daftar hadir seluruh pegawai PA Kelas IA Banjarmasin PENGUMPULAN DATA 1. Unit pengelola mengumpulkan daftar hadir seluruh pegawai. PEMERIKSAAN DAFTAR HADIR 1. Daftar hadir diperiksa per pegawai dan untuk rekapitulasi harian dilakukan setiap hari setelah 1 (satu) hari absensi berjalan 2. Penulisan rekap absen 1 (satu) bulan ke dalam kolom rekap absen untuk seluruh pegawai dilakukan pada tanggal terakhir bulan berjalan. REKAPITULASI KEHADIRAN 1. Konsep rekap absensi yang sudah selesai dilaporkan kepada pimpinan dengan hirarki Kasubbag Kepegawaian, Wakil Sekretaris, Panitera/Sekretaris dan oleh Ketua untuk disetujui. 2. Setelah disetujui, pengelola membuat rekap daftar hadir jadi yang ditandatangani oleh Kasubbag Kepegawaian. PENGARSIPAN 1. Rekapitulasi daftar hadir disimpan dalam file daftar hadir dan diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan. Rekapitulasi absen pegawai selesai

Waktu Penyelesaian

Pengelola Absen

5 menit

Pengelola Absen

60 menit

Pengelola Absen 60 menit

Pengelola Absen Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua

60 Menit

Pengelola Absen

10 Menit

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19500424 500424 197903 2 001

12

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures PERMOHONAN CUTI PEGAWAI Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

No

A.

B.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Penyelesaian permohonan cuti pegawai PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Pegawai mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang ditujukan kepada Ketua bagi Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/ Sekretaris. Bagi pejabat struktural/fungsional dan pegawai pada umumnya ditujukan kepada Panitera/Sekretaris melalui atasan langsung, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. 2. Atasan Langsung memberikan pertimbangan. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SURAT CUTI 1. Surat permohonan cuti diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk diteliti berapa lama dan cuti apa saja yang belum pernah diambil kemudian mencatat pada lembar permohonan. 2. Sub Bagian Kepegawaian memproses dan meneruskan permohonan cuti tersebut kepada pejabat yang berwenang (Ketua atau Panitera/Sekretaris) untuk disetujui. 3. Setelah permohonan cuti disetujui, pengelola cuti langsung membuatkan surat cuti bagi pegawai yang bersangkutan. (Proses pembuatan surat cuti sama dengan pembuatan surat dinas kepegawaian).

: :

1 dari 127 hal.


Waktu Penyelesaian

Pengelola Cuti

10 Menit

Atasan pegawai ybs

5 Menit

Kasub Kepegawaian

5 Menit

/

15 Menit

Pengelola Cuti

30 Menit

Ketua Pansek

Ket.

13

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures PERMOHONAN CUTI PEGAWAI Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

C.

Revisi Tgl. Halaman

: :

13 dari 127 hal.

PENGARSIPAN 1. Surat cuti diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, petugas daftar hadir dan arsip.

Pengelola Arsip

5 Menit

Pembuatan Surat Cuti Selesai


ttd Hj. Nuzuliah, SH. 590424 197903 2 001 NIP. 19590424

14

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Penyelesaian dan Pembuatan SK Kenaikan Pangkat pegawai PENELAAHAN 1. Kasubbag Kepegawaian menerima Permohonan kenaikan pangkat disertai berkas lampiran kenaikan pangkat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 2. Kasubbag kepegawaian menyerahkan berkas kepada pengelola kenaikan pangkat.

: :




5 menit

1. Kelengkapan berkas diperiksa oleh pengelola Kenaikan Pangkat dan diteliti apakah pegawai ybs layak untuk dinaikkan pangkatnya, kemudian diajukan kepada Pimpinan untuk disetujui usul kenaikan pangkat. 2. Pengelola Kenaikan Pangkat membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI, atau Dirjen Badilag dan atau BKN Propinsi sesuai dengan kenaikan pangkat pegawai ybs.

Unit Pengolah

10 mENIT

Unit Pengolah (MA/Badilag)

5 menit (Kondisional)

1. Apabila kenaikan pangkat ditujukan kepada BKN, maka BKN akan membuatkan Persetujuan Kenaikan Pangkat dan akan dikembalikan ke PTA Banjarmasin. 2. Pembuatan SK Kenaikan Pangkat bagi pegawai ybs.

BKN

1 hari

Unit Pengolah

10 Menit

PENGUSULAN

PENYELESAIAN SURAT

Ket.

15

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

D.

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 127 hal.

PENGARSIPAN 1. SK Kenaikan pangkat diarsipkan dalam file pegawai yang bersangkutan dan diserahkan kepada pegawai dan pejabat terkait

Pengelola Arsip

6 Menit

Pembuatan Surat Selesai



16

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENSIUN PEGAWAI Nomor SOP

:

Tgl Ditetapkan

: 2 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

: : Unit/Pejabat Terkait

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai PENELAAHAN 1. Kasubbag Kepegawaian menerima Permohonan usul pensiun disertai berkas lampiran usul pensiun yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 2. Kasubbag kepegawaian menyerahkan berkas kepada pengelola pensiun. PEMERIKSAAN BERKAS 1. Kelengkapan berkas diperiksa oleh pengelola pensiun, kemudian diajukan kepada Pimpinan untuk disetujui usul pensiun ybs. PENYELESAIAN SURAT USUL 1. Pengelola pensiun membuat surat pengantar usul pensiun yang ditujukan kepada Dirjen Badilag dan atau BKN Propinsi sesuai dengan pangkat/ jabatan pensiun pegawai ybs. Pembuatan Surat Selesai



5 menit

Unit Pengolah

15 menit

Unit Pengolah

5 hari



17

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji) Nomor SOP

: 01

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman Pelaksanaan

DESKRIPSI : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji. PENGINPUTAN DATA 1. Alur kerja dimulai dengan menginput seluruh data Pegawai, dari tingkat hierarki tertinggi sampai terendah secara tepat pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP). PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji induk, Gaji susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP. 2. Unit Pengolah membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat. 3. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM (PPSPM), Pembuat Daftar Gaji dan Pengiriman ke

: :



Unit Pengolah

1 jam

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

10 menit

Ket.

18


: 01

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman

2.

D.

KPPN mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN

:

2 dari 127 hal.

Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan

10 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

1 jam

PENERBITAN SP2D 1. Unit Pengolah menyerahkan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

E.

:

PENCAIRAN DANA

1 s/d 2 Hari

Unit Pengolah

45 menit

19


: 01

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman 1. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait. 2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai).Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

: :

3 dari 127 hal.

Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Pencairan Gaji Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris

ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 001

20

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Makan) Nomor SOP

: 02

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

Uraian Kegiatan


C.

:



DESKRIPSI : Pencairan Uang Makan Pegawai PENGINPUTAN DATA 1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan yang sudah diperiksa dan ditandatangi oleh pejabat penanggung jawab absen. 2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan.

B.

:

Unit Pengolah

2 menit/ pegawai

1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani.

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan.

10 menit

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris)

10 Menit

2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM

Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan

10 Menit

PENGESAHAN SPTJB

PROSES PEMBUATAN SPM

Ket.

21


: 02

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan. Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN

D.

E.

: :

2 dari 127 hal.

Unit Pengolah

5 Menit

Unit Pengolah

5 Menit

1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, kemudian KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 2. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

Unit Pengolah

1 jam

Unit Pengolah

45 menit

1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh KPA. Uang Makan diserahkan kepada masing-masing pegawai. 2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas

Unit Pengolah, KPA

2 s/d 3 Hari

PENERBITAN SP2D

PENCAIRAN DANA

22


: 02

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan. 3. Rekening Koran dapat dicetak pada Bank bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

: :

3 dari 127 hal.

Unit Pengolah, Unit Pengolah

2 s/d 3 45 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Pencairan Uang Makan Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA A Banjarmasin


23

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Pegawai (Uang Duka Wafat/UDW dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP) Nomor SOP

: 03

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran PENGINPUTAN DATA 1. Uang Duka Wafat diperuntukkan Pegawai yang meninggal dunia sedangkan SKPP diperuntukkan bagi pegawai yang pensiun, pindah/mutasi atau dikarenakan meninggal dunia. 2. Unit Pengolah mengisi format yang ada pada aplikasi GPP sesuai data yang terkait, kemudian aplikasi GPP menghasilkan print out Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat atau SKPP. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani, sedangkan untuk SKPP tidak menggunakan SPTJB. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.

: :


1 dari 127 hal. Waktu Penyelesai an

Ket.

Unit Pengolah

15 menit

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan

20 menit

SKPP tidak mengGunak an SPTJB .

Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris)

15 Menit

SKPP tidak menggunaka n SPM.

24


: 03

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

C.

D.

E.

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 127 hal.

PROSES PEMBUATAN SPM 2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan. Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pengiriman ke KPPN


10 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut. 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana. 4. Sedangkan untuk SKPP beserta lampiran pendukung langsung diserahkan pada KPPN. Setelah diproses lebih lanjut KPPN mengirimkan SKPP tersebut pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Unit Pengolah

1 jam

.

PENERBITAN SP2D

1 s/d 2 Hari

Unit Pengolah

SKPP tidak menggunak an SP2D.

45 menit

PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh

2 s/d 3 Hari

SKPP tidak ada pencai ran dana.

25


: 03

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman Bendahara pengeluaran dan diserahkan pada Ahli Waris (untuk UDW) 2. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas (jika tunai). 4. Rekening Koran dapat dicetak pada bank yang bersangkutan jika diperlukan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

: :

25 dari 127 hal.

Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran.


ttd Hj. Nuzuliah, SH. NIP. 19590424 197903 2 001

26

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang) Nomor SOP

: 04

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DESKRIPSI : Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang PROSES TRANSAKSI 1. Alur kerja dimulai dari transaksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga). 2. Dari transaksi tersebut dihasilkan: a. Tanda bukti pembayaran / kwitansi (Rangkap 2) yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan PPK. Diperuntukkan sebagai: • Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan. • Dasar Perhitungan SPP dan SPTJB. b. Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada, sebanyak rangkap 5. Yaitu: • Jumlah yang telah dihitung disetorkan pada Bank/kantor pos. • Dua rangkap disimpan sebagai arsip dan dicatat pada Buku Pajak. • Satu Rangkap dicopy dan dilegis oleh PPK.

B.

PENGESAHAN SPTJB

: :


Unit Pengolah, Kasubbag Umum, PPK


25 menit

Unit Pengolah, KPA

15 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

45 menit

Unit Pengolah Unit Pengolah,PPK

7 menit 10 menit

Ket.

27


: 04

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

C.

D.

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 127 hal.

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. PP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip. 2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.

Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan

15 menit


20 menit

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).


10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit


PENERBITAN SP2D

.

28


: 04

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman 1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

E.

:

3 dari 127 hal.

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 2 Hari.

Unit Pengolah

45 menit

Unit Pengolah, KPA

45 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 3. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan, dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit. 4. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

:

Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.

29


: 04

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

29 dari 127 hal.



30

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Rutin (Belanja Perjalanan Dinas) Nomor SOP

: 05

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

Uraian Kegiatan


:



Ket.

DESKRIPSI : Proses Belanja Perjalanan Dinas PROSES ADMINISTRASI 1. Sub bagian Kepegawaian menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke Luar Kota kepada sub bagian Keuangan. 2. Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa: * Kwitansi Transportasi * Kwitansi Penginapan * Kwitansi Lumpsum 3. Unit Pengolah mencetak rincian kwitansi Perjalanan Dinas menjadi 2 Rangkap, yaitu: b. Sebagai tanda bukti pembayaran yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pencairan dana. c. Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.

B.

:

Unit Pengolah

25 menit

Unit Pengolah,

5 menit

Unit Pengolah, KPA

10 menit

Unit Pengolah, KPA

15 menit


15 menit

PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada

.

31


: 05

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman KPPN namun disimpan sebagai arsip. 2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.

C.

D.

: :

2 dari 127 hal. .


20 menit

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).


10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

15 Menit

1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 2 Hari.

Unit Pengolah

45 menit


PENERBITAN SP2D

32


: 05

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

3 dari 127 hal.

Pencairan Dana. E.

PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 2. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 3. Unit Pengolah menyerahkan Uang Perjalanan Dinas kepada Pegawai yang bersangkutan. 4. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan. Serta Pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit. 5. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

Proses Belanja Perjalanan Dinas Selesai.

Unit Pengolah, KPA

45 Menit

Unit Pengolah

7 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

33


: 05

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

33 dari 127 hal.

Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin


34

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Belanja Modal Nomor SOP

: 06

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

A.

Revisi Tgl. Halaman

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

C.

:



Ket.

DESKRIPSI : Proses Belanja Modal PROSES DOKUMEN KONTRAK Alur kerja dimulai dengan pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak, antara lain berisi: - Penawaran harga - Pelaksanaan pekerjaan - Surat perjanjian - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan - Berita acara kegiatan, serta lampiran pendukung lainnya. 2. Dari data dokumen kontrak tersebut Unit Pengolah membuat Ringkasan kontrak.

Unit Pengolah

Unit Pengolah

25 menit

1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. 2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.


15 menit


20 menit

1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM.


10 menit

1.

B.

:

PENGESAHAN SPTJB


.

35


: 06

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

D.

PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh pihak ketiga (Perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa).

F.

:

2 dari 127 hal.

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 3 Hari.

Unit Pengolah

45 menit

PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

E.

:

Proses Belanja Modal Selesai

36


: 06

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

36 dari 127 hal.


ttd Hj. Nuzuliah, SH.. 590424 197903 2 001 NIP. 19590424

37

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Remunerasi Nomor SOP

: 07

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

1.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja REMUNERASI a. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan. b. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. c. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. d. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing

: :



Unit Pengolah

10 menit

KPA, Bendahara Pengeluaran

5 menit

Unit Pengolah

7 menit

Unit Pengolah

10 menit

Ket.

38

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Remunerasi Nomor SOP

: 07

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman satuan kerja. e. Jika Uang Remunerasi telah masuk pada rekening Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA. f. Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai: • Pencatatan Laporan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas. Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.

: :

2 dari 127 hal.

Unit Pengolah, KPA

60 Menit

Unit Pengolah

15 Menit



39

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Pelaporan Keuangan Nomor SOP

: 08

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

1.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan. PELAPORAN BULANAN a. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK. b. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon dan ADK c. Laporan Rekon, ADK serta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. Data pendukung berupa: • Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran • Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan • Rekening Koran • Neraca SIMAK

: :



Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

5 menit

KPA, Bendahara Pengeluaran

1 jam

Unit Pengolah

20 Menit

d. KPPN menerbitkan Hasil Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). e. Dokumen tersebut diserahkan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Korwil, Pengadilan Tinggi Agama, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 2.

PELAPORAN TRIWULAN Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : a. Pelaporan realisasi

Ket.

40


: 08

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

Revisi Tgl. Halaman b. penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

3.

: :

2 dari 127 hal.

Unit Pengolah

30 menit

c. Pelaporan Bappenas PP.39 • Menginput data ke aplikasi Bappenas Form A, data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran • Kemudian diunduh • ADK dikirim melalui e-mail kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung.

Wakil Sekretaris

30 menit

Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran/Tahunan : a. Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang bertindak selaku koordinator wilayah dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

Unit Pengolah

16 Menit

PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

41


: 08

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

3.

Revisi Tgl. Halaman

: :

41 dari 127 hal.

PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN a. Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Data CaLK berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran, Simak, dan Laporan saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai laporan pendukung. Laporan CaLK dikirim ke: a. Pengadilan Tinggi (PT) banjarmasin, selaku korwil b. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin c. Biro Keuangan MA d. Badan Pengawasan Badan Pengawasan MA

Ketua, KPA

1 jam



42

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Perencanaan Anggaran Nomor SOP

: 09

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

No

Uraian Kegiatan

1.

DESKRIPSI : Perencanaan Anggaran INPUT DATA


: :


Unit pengolah Unit Pengolah mengumpulkan data data-data kebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari unit pengolah menginput datadata data tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copynya copy beserta data pendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat.


1 jam

Ket.

43

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Standard Operating Procedures Perencanaan Anggaran Nomor SOP

: 09

Tgl Ditetapkan

: 02-01-2013

2.

Revisi Tgl. Halaman

: :

43 dari 127 hal.

PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN

Data tersebut kemudian disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satker–satker satker yang ada di daerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.

Unit Pengolah, Dirjen Anggaran Pusat



44

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures APLIKASI PERSEDIAAN

Nomor SOP

: 03

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

D.

E.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

: :

44 dari 2 hal.


Waktu Penyelesaian

1. Nota Pembelian, Data Persediaan, Data Opname Fisik dan sebagainya.

Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm. Umum, Operator Aplikasi Persediaan.

10 menit

1. Melakukan input data Persediaan Masuk (Pembelian) Barang Persediaan/ATK. 2. Melakukan Input data Persediaan Keluar (Permintaan) Barang Persediaan/ATK. 3. Melakukan Input data hasil Opname Fisik. 4. Back Up data.

Operator Aplikasi Persediaan.

60 menit

Bulanan

1. Melakukan Pengiriman Data Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan & Operator SIMAK-BMN.

5 Menit

Semesteran

1. Cetak Buku Persediaan. 2. Cetak Laporan Persediaan dan Rincian Laporan Persediaan. 3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.

Operator Aplikasi Persediaan , Pengelola Persediaan & Kuasa Pengguna Barang.

60 Menit

Semesteran

1. Pengiriman Back Up Ke KPKNL. Pengiriman Berita Acara Opname Fisik

Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL dan

30 Menit

Semesteran

Pelaksanaan

Ket.

DISKRIPSI : Pengelolaan Aplikasi Persediaan. PERSIAPAN DATA

PROSES PENGINPUTAN DATA

PENGIRIMAN DATA

PENCETAKAN LAPORAN

PELAPORAN

45

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures APLIKASI PERSEDIAAN

Nomor SOP

: 03

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

Barang Persediaan KORWIL SIMAK-BMN. SIMAK

ke

: :

KORWIL SIMAK-BMN.

Pengelolaan Aplikasi Persediaan selesai. Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin

ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001

2 dari 2hal.

46

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)

Nomor SOP

: 04

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

D.

E.

Uraian Kegiatan


DISKRIPSI : Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi. PERSIAPAN DATA 1. Data berupa SPM, SP2D, Data Penghapusan, Nota Pembelian, Data Persediaan dan sebagainya. PROSES PENGINPUTAN DATA 1. Melakukan input data sesuai transaksi. 2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN. REKONSILIASI DATA 1. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SIMAKBMN dengan SAKPA. 2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan ke Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi Aplikasi SAKPA ke KPPN. 3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Bulan Berjalan. 4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN) 5. Rekonsiliasi ke KPKNL

: :

1 dari 127 hal.


Waktu Penyelesaian

Peng.Adm. Keuangan, Peng.Adm. Umum, Op.SIMAKBMN.

10 menit

Operator SIMAK-BMN.

60 menit

Bulanan

Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA.

15 Menit

Bulanan

Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA, Kuasa Pengguna Barang. Operator SIMAK-BMN & KPKNL

Ket.

Bulanan 30 Menit

60 Menit

Semesteran

60 Menit

Semesteran

PENCETAKAN LAPORAN 1. Cetak laporan BMN Interakomptable, Extrakomptable dan Gabungan Interakomptable dan Extrakomptable. 2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN). 3. Semua Laporan dijilid.

Operator SIMAK-BMN

60 Menit

Semesteran

1. Melakukan Pelaporan

Operator

60 Menit

Semesteran

PELAPORAN SIMAK-BMN

47

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK (SIMAK-BMN)

Nomor SOP

: 04

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman SIMAK-BMN Koordinator SIMAK-BMN

ke Wilayah

: :

47 dari 127 hal.

SIMAK-BMN

Pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) selesai. Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin


48

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures LELANG PENGHAPUSAN BMN Nomor SOP

: 08

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

D.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Proses Lelang Penghapusan BMN PENGAJUAN PERMINTAAN JADUAL LELANG Dengan melampirkan Copy Surat Keputusan Kepala BUA tersebut, Panitia Penghapusan mengirimkan Permintaan Jadual Lelang yang ditandatangani Ketua PTA dengan tembusan sebagaimana pada Surat Keputusan Kepala BUA tersebut PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG Oleh KPKNL/ Kanwil DJKN akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadual Lelang kepada Ketua PTA PENGUMUMAN LELANG Panitia Penghapusan selanjutnya membuat Pengumuman seperti yang dimaksud dalam surat KPKNL tersebut dan kemudian mengirimkan surat yang melampirkan bukti Pengumuman Lelang Penghapusan tersebut yang dialamatkan kepada KPKNL/ Kanwil DJKN Perhatian: jika nilai penghapusan seluruhnya lebih besar dari Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), Rupiah) maka selain diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pengadilan Agama yang bersangkutan, wajib pula diumumkan melalui media cetak daerah LELANG BMN Pada hari yang telah ditentukan, Petugas Lelang dari KPKNL bersama Panitia Penghapusan melelangkan Barang Milik Negara yang akan dihapus

: :


Panitia Penghapusan BMN, Ketua PTA, Kepala BUA


7 hari

KPKNL/DJKN

2 hari

Panitia Penghapusan BMN

3 hari

Petugas Lelang dan Panitia Penghapusan BMN

1 hari

Ket.

49

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures LELANG PENGHAPUSAN BMN Nomor SOP

: 08

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

E.

F.

G.

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 2 hal.

HASIL LELANG Hasil dalam Rapat Lelang tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Lelang Penghapusan/ Risalah Lelang

KPKNL

7 hari

Berita Acara/ Risalah tersebut dikirimkan oleh KPKNL kepada Panitia Penghapusan

KPKNL

3 hari

Berdasarkan Risalah Lelang tersebut, Panitia Penghapusan selanjutnya dapat menyetorkan Hasil Lelang ke Kas Negara dan melakukan retensi (pemusnahan) terhadap barang sisa lelang serta membuat Berita Acara Pemusnahan BMN


2 hari

BERITA ACARA/RISALAH LELANG

RETENSI (PEMUSNAHAN)

Proses Lelang Penghapusan BMN Selesai

Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin ttd Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001

50

PENGADILAN AGAMA KELA IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS Nomor SOP

: 05

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK 1. Unit pengelola menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional. 2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 3. Ketua PTA menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola. 4. Berdasarkan SK tersebut, Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setingkat atau setara jabatannya. PENGARSIPAN

: :



Kepala Subbag Umum

30 Menit

Kepala Subbag Umum

5 Menit

Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekre taris, Ketua.

30 Menit

10 Menit

Kepala Subbag Umum

30 Menit

Ket.

51

PENGADILAN AGAMA KELA IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS Nomor SOP

: 05

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

2. Unit Pengelola selanjutnya memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.

: :

Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip

51 dari 127 hal. 5 Menit

Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Selesai Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin


52

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN RUMAH DINAS Nomor SOP

: 06

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Penunjukan Penghuni Rumah Dinas PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penghunian Rumah Dinas dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK 1. Unit pengelola menelaah Usul Penghunian Rumah Dinas. 2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penghunian Rumah Dinas yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 3. PB/ KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola. 4. Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setara atau 1 (satu) tingkatan dibawah jabatannya. PENGARSIPAN

: :


52 dari 127 hal.

Waktu Penyelesaian

Kepala Subbag Umum

30 Menit

Kepala Subbag Umum

5 Menit

Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekre taris, Ketua.

30 Menit

10 Menit

Kepala Subbag Umum

30 Menit

Ket.

53

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGELOLAAN RUMAH DINAS Nomor SOP

: 06

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

5. Unit Pengelola selanjutnya memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.

: :

Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip

2 dari 127 hal.

5 Menit

Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Selesai Disahkan oleh : Panitera/Sekretaris PA Banjarmasin

ttd

Hj. Nuzuliah, SH NIP. 195904241979032001

54

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PENGHAPUSAN Nomor SOP

: 07

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Pengadministrasian Usul Penghapusan USUL PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BMN 1. Ketua Pengadilan Agama mengajukan Usul Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara dengan melampirkan nama-nama panitia yang diusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk ditetapkan; TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN BMN Setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan BMN, Panitia kemudian mulai bekerja yang antara lain: 1) Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus; 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus; 3) Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus; 4) Membuat Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan. 5) Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.

: :



Ketua Pengadilan Agama, Ketua PTA

5 hari


7 hari

Ket.

55


: 07

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

C.

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 127 hal.

PENGAJUAN BERKAS Selanjutnya Panitia mengajukan Berkas Usul Penghapusan tersebut kepada Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang untuk dipelajari dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama menyampaikan Usul Permohonan Penghapusan BMN terhadap barang yang dimaksud dikirimkan ke KPKNL / Kanwil DJKN sebagaimana kewenangannnya sesuai nilai BMN yang akan dihapus dengan melampirkan: a. Untuk Penghapusan Peralatan Kantor, melampirkan: 1) Alasan/ Pertimbangan Penghapusan BMN; 2) Surat Izin Penghapusan dari Eselon I atau sesuai dengan pelimpahan wewenang; 3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4) Laporan Hasil Penelitian; 5) Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 6) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 7) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang); 8) Foto –foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 9) Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukan kepada KPKNL/ Kanwil DJKN.


14 hari

56


: 07

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

C.

Revisi Tgl. Halaman

: :

3 dari 127 hal.

PENGAJUAN BERKAS 10) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus; b. Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali, melampirkan: 1) Alasan/ Pertimbangan Penghapusan BMN; 2) Salinan DIPA tahun yang bersangkutan; 3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4) Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat; 6) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 7) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang); 8) Foto–foto bangunan yang akan dihapus dan disertai penjelasan penggunaan bangunan (tampak depan, samping dan belakang); Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus. c. Untuk penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan: 1) Alasan/ Pertimbangan Penghapusan BMN;


14 hari

57


: 07

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

2) Surat Pernyataan dari Kepala Satker bahwa adanya penghapusan tersebut tidak akan mengganggu penyelengaraan tugas pokok dan fungsi; 3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4) Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 5) Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat; 6) Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus; 7) Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 8) Laporan semester/ saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang Kendaraan Bermotor); 9) Foto kendaraan bermotor yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 10) Salinan Surat tanda Kendaraan bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); 11)Lampiran Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukan kepada KPKNL/ DJKN. 12) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus; D.

PEMBUATAN PENGANTAR REKOMENDASI

: :

4 dari 127 hal.

58


: 07

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

E.

Revisi Tgl. Halaman

: :

58 dari 127 hal.

Selanjutnya setelah menerima Persetujuan Penghapusan dari KPKNL/ Kanwil DJKN, Panitia membuat Pengantar Permohonan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA MARI dengan melampirkan: a. Seluruh lampiran penghapusan; b. Lampiran Daftar BMN yang akan dihapus yang diperuntukan kepada Kepala BUA MARI. c. Persetujuan Penghapusan Penghapusan dari KPKNL/ Kanwil DJKN


7 hari

Badan Urusan Administrasi akan memprosesnya, apabila berkas dianggap lengkap, maka Kepala BUA akan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan

BUA

60 hari

PROSES BUA

Pengadministrasian Usul Penghapusan Selesai



59

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures PERSEDIAAN Nomor SOP

: 02

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

D.

E.

Uraian Kegiatan

Revisi Tgl. Halaman

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Pengelolaan Barang Persediaan/ATK. OPNAME FISIK 1. Melakukan Opname Fisik pada barang persediaan yang masih tersedia 2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik. REKAPITULASI DATA PERMINTAAN 1. Menyerahkan blanko permintaan barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan. 2. Mengumpulkan semua blangko permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian. 3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian. PENCAIRAN DANA 1. Menyusun data permintaan barang persediaan/ATK yang akan diajukan ke Bendahara. 2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui 3. Mengajukan data permintaan barang persediaan/ATK ke Bendahara untuk pencairan dana. PEMBELIAN BARANG 1. Melakukan pembelian barang persediaan/ATK setelah dana dicairkan oleh Bendahara. REKAPITULASI DATA PEMBELIAN

: :

59 dari 127 hal.


Waktu Penyelesaian

Pengelola Persediaan

30 menit

Bulanan


60 menit

Bulanan

Pengelola Persediaan, Kasub, Wasek, Bendahara.

30 Menit

Bulanan

Pengelola Persediaan.

6 Menit

Ket.

60


: 02

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013 1. 2.

F.

Revisi Tgl. Halaman

: :

60 dari 127 hal.

Melakukan pengecekan barang persediaan/ATK yang sudah dibeli. Melakukan rekapitulasi barang persediaan/ATK yang sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan/ATK kepada Pengelola Aplikasi Persediaan

Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.

60 Menit

Bulan

Memasukkan barang persediaan/ATK ke dalam lemari barang persediaan/ATK. Mempersiapkan barang persediaan/ATK sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan/ATK. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan/ATK. Melakukan drop barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian sesuai dengan dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan/ATK yang ada. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang persediaan/ATK. Melakukan distribusi barang persediaan/ATK kepada karyawan/karyawati yang memerlukan. Melakukan pencatatan permintaan karyawan/karyawati pada Buku Permintaan ATK.

Pengelola Persediaan, Kasub.

60 Menit

Bulanan


5 Menit

Harian


5 Menit

Harian

PENDISTRIBUSIAN

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

61


: 02

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

Pengelolaan Barang Persediaan/ATK Selesai.



2 dari 127 hal.

62

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM Nomor SOP

: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

No

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

DISKRIPSI : Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar PENERIMAAN SURAT MASUK 1. Unit Pengelola Menerima surat yang masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat; 2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya innya sebagai bukti penerimaan surat; mengkla3. Melakukan sortir dan mengkla sifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Rahasia) atau surat pribadi (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Pribadi). Pribadi) PENGELOLAAN SURAT MASUK 1. Mencatat dalam Register Surat Masuk dengan melampirkan Kartu Kendali dan Disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan dan menerima kembali lembar putih Kartu Kendali Surat; 2. Pembuat kebijakan mempelajari isi surat, kemudian menulis disposisi dan disampaikan kembali kepada Unit Pengolah. PENYELESAIAN SURAT MASUK 3. Mempelajari sesuai dengan disposisi yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai isi disposisi yang kemudian menyerahkan Kartu Kendali Pertama kepada Unit Pengolah dan mencatat kedalam Register Arsip.

Revisi Tgl. Halaman

: :

1 dari 127 hal.


Waktu Penyelesaia n

Unit Pengolah

15 menit

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Unit Pengolah

30 menit

Pembuat Kebijakan

Unit Pengolah

2 hari

Ket.

63


: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

D.

E.

PENGARSIPAN SURAT MASUK 1. Surat yang diterima disimpan kedalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya. PENGELOLAAN SURAT KELUAR 1. Melaksanakan isi disposisi dengan membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan nomor Surat Dinas kepada Unit Pengelola Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut. 2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan berdasa urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolomkolom kolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat. Kemudian mencatatkannya kembali pada Kartu Kendali Surat Keluar. 3. Kartu Kendali yang telah diisi dilampirkan pada Surat Dinas atau Surat Konsep tersebut. 4. Meminta pada Petugas Unit Pengolah yang meminta nomor surat untuk membubuhkan parafnya disertai tanggal dan jam surat tersebut pada Kartu Kendali. Kemudian Unit Pengelola Surat Keluar mengambil men Kartu Kendali I (warna putih) untuk disimpan ke dalam Kotak Kartu Kendali. Sementara Kartu kendali II (warna kuning muda) dan Kartu kendali III (warna merah muda) tetap melekat pada Konsep Surat tersebut. 5. Surat diketahui dan dipelajari serta diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah. Hal ini dilakuakan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan. 6. Apabila surat tersebut merupakan kewenang Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau

Revisi Tgl. Halaman

: :

2 dari 127 hal.

Unit Pengolah

5 menit

Unit Pengolah

2 hari

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Pejabat yang berwenang

Unit Pengolah

64


: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

1.

2.

3.

4.

Wakil Sekretaris dapat membubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel; Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali pada Petugas Unit Pengolah; Surat yang ya telah diparaf oleh pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/ Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian k dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengolah. Catatan: Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lembar) lembar, lemb maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip. Oleh Unit Pengelola Surat Keluar, Arsip tersebut dilampirkan Kartu Kendali I (warna putih) yang tersimpan di Kotak Kartu Kendali, kemudian dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan impan ke dalam lemari arsip.

5. Kemudian surat-surat surat tersebut yang dikirimkan dimasukan ke dalam amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan

Revisi Tgl. Halaman

: :

Pejabat yang berwenang

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Unit Pengolah

64 dari 127 hal.

65


: 01

Tgl Ditetapkan

: 02 Januari 2013

Revisi Tgl. Halaman

: :

65 dari 127 hal.

melalui Kantor Pos/ Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusantembusan tembusannya.



66

ADK/ CD LAPORAN TAHUNAN 2013 PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN

PENGADILANN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp Fax

Recommend Documents