PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp Fax

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609

E-Mail : pa;[email protected]

SURAT PENGANTAR Nomor : W15-A1/415/OT.01.2/II/2014

Kepada Banjarmasin, 19 Pebruari 2014 Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Di – BANJARMASIN

No

Isi Surat / Barang

Banyaknya

Keterangan

1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

1(satu) Buah

Dikirim dengan hormat untuk

2.

Indikator Kinerja (IKU)

1 (satu) Exp

3.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

1 (satu) Exp

4.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

5.

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

1 (satu) Exp

6.

ADK / CD

1 (satu) Buah

dapat

diketahui

dan

dipergunakan seperlunya. Terima Kasih.

,

Tembusan : 1. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin (Sebagai Laporan).

1

2

K A TA

P E N G A N T A R

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. Alhamdulillah “LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LAKIP)

PADA

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013” yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Stratejik 2010 – 2014 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2013 yang terdiri dari program peningkatan penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, penyelesaian upaya mediasi, kualitas SDM, pengawasan, penigkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, program peningkatan manajemen peradilan agama, pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan program peningkatan sarana dan parasana Makhamah Agung (Pengadilan Agama Banjarmasin,

peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat

fungsional struktural, dan seluruh pegawai didalam melaksanakan tugas. Rencana Stratejik 2010 - 2014 dijabarkan keempat kali ini dalam Rencana Kinerja (Renja) 2013 yang didalamnya terdapat 4 (empat) kegiatan. Semua kegiatan tersebut dapat terlaksana karena mendapat anggaran DIPA tahun 2013 Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten, mengenai akuntabilkitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Banjarmasin, 19 Pebruari 2014

3

IKHTISAR EKSEKUTIF Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah menyusun Rencana Stratejik untuk tahun anggaran 2010 – 2014 dan telah merealisasikan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana stratejik yang dimaksud dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun keempat program 5 tahun, sesuai dengan visi, dan misi Mahkamah Agung RI. Khususnya Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Dengan membandingkan program terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk belanja pegawai maka tampak hasil yang telah dicapai adalah 108,93 % dari 100% yang direncanakan lebih 8,93 % , hal ini melebihi dari target, disebabkan karena keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Dan untuk Belanja Barang Operasional dan Non Operasional hasil yang dicapai 99,68 % dari 100 %, belanja modal target 100 %

tercapai, sedangkan untuk program peningkatan

Manajemen Peradilan Agama target yang dicapai 74,78 % dari 100 % , karena program ini tidak tercapai 100 % disebabkan anggaran dalam dipa mendapatkan tanda bintang, dan baru dapat direalisasikan pada bulan April 2013, sehingga seluruhnya target yang dicapai 99,53 %.

Ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Agama Kelas 1A

Banjarmasin tergolong berhasil karena berada dalam rantai interval pencapaian 99, 53 % sampai dengan 100%. Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out comes dan benefits maupun impactsnya karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun-tahun berikutnya out comes, benefits dan impacts dari kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar ketiga indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan ketiga indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih mendekati sasaran, 4

tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada masa – masa mendatang.

5

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..……………………………………………….……..……i IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………....…ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………...….1 B. Tugas dan Fungsi …………………………………………………….....1 C. Struktur Organisasi… ..…………………………………………...…….2 D. Sistematika Penyajianc...………………………………………………..3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 1. Visi dan Misi………………….…………………………………..……5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………………16 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Serta Kegiatan Penunjang ( Indikator Kinerja Utama (IKU ) ...………………………………….17 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara ………………………………..19 2. Peningkatan Tertib Administrasi ………………………………….19 3. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi ………………………..20 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) …………….20 5. Peningkatan Peningkatan Kualitas Pengawasan ………………….21 6. Peningkatan Aksessibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) …………………………………………………21 7. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. ..…………………….22 8. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya …………………………………………….22 9. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tingkat Pertama ……………………………………..23 B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAB III AKUNTABILITAS A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)………………………………………………………………27 B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja..………….….. ……… 29 C. Aspek Keuangan……………………………………………………. 31 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………………..33 B. Saran-Saran…………………………………………………………..33 6

MATRIK DAN LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Penetapan Kinerja (PKT) Tahun 2014 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 5. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 6. Data – data Perkara Tahun 2013

7

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaiman diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Disamping itu, menyelenggarakan peradilan yang bersih,mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini didasarkan pada pasal 24,25 Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Tugas dan Fungsi 1. Tugas : Berdasarkan pasal 49,51,52 dan 53 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 maka tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah : 1. Menerima, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara yang diajukan oleh orang – orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan b. Kewarisan c. Wakaf d. Hibah e. Zakat f. Infaq g. Sadaqah h. Ekonomi Syari’ah

1

2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir perkara dalam kewenangan Peradilan Agama di Banjarmasin. 3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di Kota Banjarmasin. 4. Tugas dan Kewenangan lain yang berdasarkan Undang – Undang. 5. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. 6. Menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 7. Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan bila dipandang perlu.

2. FUNGSI 1. Menyelengarakan peradilan pada tingkat pertama kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalan peradilan di Pengadilan Agama Banjarmasin. 3. Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial dan administrasi terhadap aparat Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

C. STRUKTUR ORGANISASI 4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin terdiri atas : a. Pimpinan yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. b. Delapan orang Hakim sebagai Hakim Anggota. c. Panitera/Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama. d. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu

2

oleh seorang Wakil Panitera dan tiga orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan dan

Panitera Muda Hukum serta

dibantu oleh lima belas Panitera Pengganti dan dua orang Jurusita delapan orang Jurusita Pengganti sebagai sebagai kelompok fungsional. e. Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seoarang Sekretaris yang dalam hal ini dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN. Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkonsumsikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam tahun anggaran 2013, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan ; d. Sistematika Penyajian. Bab II, Rencana Strategis 2010-2014,

menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program

kerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam tahun anggaran 2013 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan Strategis; c. Sasaran Strategis dan; d. IKU ; e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Tahun 2013 dan; f. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Bab III.

Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja yang terdiri dari; a. Realisasi IKU; b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ; c. Analisis Kinerja di Pengadilan Agama Kelas 1A ; dan d. Analisis Capaian. Akuntabilitas 3

Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin di masa datang,

yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab

V.Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ; 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013; 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013; 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2014 ; 5.Rencana Kinerja Tahun 2013; 6. Penetapan Kinerja Tahun 2014; dan; 7 matrik Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Banjarmasin.

4

BAB II PERENCANAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Tahun 2013 merupakan tahun empat dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 2010-2014, merupakan gambaran atau visionabel dari kinerja dan rencana kinerja. Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung RI berorientasi pada Renstra yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang lingkupnya selama 5 tahun yakni 2010-2014 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mengacu kepada : 1. Peningkatan penyelesaian perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara ; 3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi ; 4. Peningkatan kualitas SDM ; 5. Peningkatan kualitas pengawasan ; 6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) ; 7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ; 8. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 9. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ); 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin adalah sebagai berikut :

5

“ TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT MENJADI TENANG, TERTIB DAN DAMAI, DIBAWAH DI BAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT

“

Visi Pengadilan

Agama Kelas 1A Banjarmasin tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotifasi seluruh pegawai Pengadilan Agama dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut : Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan bebarapa misi Pengadilan Agama sebagai focus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin adalah : “ MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA

YANG

DIAJUKAN

OLEH

UMAT

ISLAM

INDONESIA, DIBIDANG PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ DAN EKONOMI SYARIAH, SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN “ Penjelasan Makna Misi : Misi pertama “ Menerima perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin “ Pengadilan Agama Banjarmasin salah satu badan peradilan yang berkedudukan di Wilayah Kotamadya Banjarmasin sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna 6

menegakan hukum dan keadilan yang salah satu tugasnya adalah melayani dan menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sadaqah. Disamping tugas tersebut diatas Pengadilan Agama Banjarmasin bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memberikan ketetapan (isbat) kesaksian melihat bulan (rukyat Al-Khilal) dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah(tewrutama dalam awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah). Pelaksanaan rukyat hilal dilakukan oleh Kementerian Agama dan lembagalembaga Ormas-ormas Islam sedangkan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal (bulan baru) menjelang awal hijriyah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Untuk merispon dinamika dan kebutuhan masyarakat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 49. Pengadilan Agama disamping bertugas dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakat, sadaqah, juga diperluas masalah ekonomi syariah. Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agma Banjarmasin mempunyai kewenangan absolute dalam menyelesaikan masalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan sering dipertanyakan banyak pihak meskipun telah lama dipraktekan. Kina perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin telah mendapat landasan hukum yang kuat dan jelas. 7

Pada awal pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang dalam antara lain pemberian kewenagan sengketa Bank Syariah kepada Pengadilan Agama seiring tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syariah, namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam undang-undang ini. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah mencakup : Bank syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, dan Bisnis Syariah. Rumusan pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang terbatas pada tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan dibawahnya, Ketentuan pidana yang dimaksud seperti ancaman pidana terhadap pelaku pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, namun pelaksanaanya tidak berjalan efektif. Pelanggaran perkawinan sangat jarang yang diproses, kalupun ada biasanya diproses dengan ketentuan pasal 279 KUHP, sehingga diperlukan payung hukum dan institusi yang diharapkan dapat menegakkan aturan mengenai pelanggaran perkawinan yaitu Pengadilan Agama. Perubahan signifikan lainnya dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundudkkan diri secara suka rela kepada hukum islam. Pilihan hukum dalam 8

perkara waris (alinia 2 penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan. Dengan demikian perkara kewarisan bagi orang islam mutlak menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru Pengadilan Agama Banjarmasin benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat. Mesi kedua, “ Mengadili

“ maksudnya adalah Pengadilan Agama

Banjarmasin salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna

menegakkan

hukum

dan

keadilan

berdasarkan

Pancasila

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan

Agama

Banjarmasin

juga

mempunyai

tugas

untuk

menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama. Di dalam mengadili perkara tersebut Pengadilan Agama menugaskan seorang hakim, Seorang hakim di Pengadilan Agama seharusnya mengetahui tugas-tugas pokoknya, yaitu dalam buku Perkara Perdata pada Pengadilan Agama dijelaskan bahwa tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat ririnci sebagai berikut : 1. Membantu pencari keadilan. 2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan. 3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. 4. Memimpin persidangan. 5. Memeriksa dan mengadili perkara 9

6. Memonitor berkas perkara. 7. Mengawasi pelaksanaan putusan. 8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. 9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 10. Mengawasi panesehat hukum. Setelah mengetahui tugas hakim diatas, maka seorang hakim jika tidak mendapatkan peraturan-peraturan hukum dari sumber-sumber tersebut, maka hakim harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan hukum dengan membentuk hukum sendiri bahan-bahan yang ada serta dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh system hukum itu sendiri, maka untuk menerapkan Kompilasi Hukum Islam atas suatu perkara atau sengketa pertama-tama menelaah mana diantara peraturan-peraturan hukum yang telah ditemukan tersebut atau membentuk hukum sendiri bagi perkara tersebut apabila tidak diketemukan peratukan hukum dan KHI dan terakhir menerapkannya atas perkara yang sedang diadili. Disamping

itu

hakim

juga

berpedoman

kepada

teknik-teknik

pembaharuan hukum. Jadi hakim dalam memahami KHI tidak dapat lepas dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya PP 28/1977 kitab-kitab tafsir, hadist dan kitab-kitab fiqhih, disamping teknik teknik pembaharuan, kalau perlu menggunakan teknik-teknik penafsiran lainnya. Dalam hukum islam, menegakkan keadilan merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat manusia dan khususnya kepada hakim. Misi ketiga, “ Menyelesaikan dengan asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan “

10

Menyelesaikan maksudnya setiap perkara yang diajukan hakim wajib memeriksa dan menyelesaikan dengan memberikan putusan dan penetapan sesuatu perkara dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada “ complicated “ tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendanya dengan jelas, dan pasti dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa yang sudah sederhana , jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat sendat sampai jalannya pemeriksaan “ mudur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum, Hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur, hakim malas, pemeriksaan mundur keluarga panitera atau hakim menyunat asal usul anak. Dijadikan alas an untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Panisehat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal hal yang lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaian dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah

11

sampai diakhir tujuan, Cara-cara demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak professional. Asas cepat secara bahasa artinya waktu yang singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cendrung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan darajat kemanusiaan. Tetapi sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosaan 12

terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba. Asas biaya ringan secara bahasa artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan

(mendirikan,

melakukan

dan

sebagainya)

sesuatu

ongkos

(administrasi ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai, Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara, biaya harus ada tariff yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

POTENSI A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Wilayah Kota Banjarmasin ; 2. Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Banjarmasin ; 13

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ; 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dirinci dalam beberapa aspek : 1. Dalam aspek proses peradilan, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan ada sebagian masyarakat kurang mampu serta bertempat tinggal jauh dari lokasi pengadilan ; 2. Dalam aspek sumber daya aparatur peradilan, jumlah aparat Pengadilan Agama Banjarmasin dan kualitas sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) kurang prima serta rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ; 3. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin terdapat penempatan berkas-berkas perkara yang terpisah-pisah karena tidak tersedianya ruangan arsip; 4. Dalam aspek sarana dan prasarana, kondisi gedung Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak representatif.

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 14

1. Dalam aspek proses peradilan, adanya website Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan tersedianya situs panggilan ghaib bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya yang jelas serta adanya penerimaan perkara secara

prodeo dan

pelaksanaan pos bantuan hukum ; 2. Dalam

aspek

sumber

daya

aparatur

peradilan,

adanya

tunjangan

kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dan adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti oleh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia-nya; 3. Dalam aspek pengawasan dan pembinaan, di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dilaksanakan secara berkala, baik oleh pihak internal maupun eksternal ; 4. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, di Pengadilan Agama Banjarmasin program implementasi SIADPA Plus telah terlaksana dengan baik dan telah tersedia fasilitas Teknologi Informasi berupa internet dan website Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

D. Tantangan yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Dalam aspek proses peradilan, belum tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga perlu dilaksanakan survey untuk mengetahui kepuasan masyarakat. 15

2. Dalam aspek sumber daya aparatur peradilan, personil di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agma Banjarmasin, sehingga sangat diperlukan adanya bimbingan dan pembinaan penguasaan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. 3. Dalam aspek Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesatuan sikap sehingga memudahkan bagi aparatur pelaksana tugas di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. 4. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin khususnya mengenai tata kelola arsip tidak terlaksana dengan baik dikarenakan keterbatasan ruangan sehingga pembangunan kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang representative merupakan suatu keniscayaan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau inplementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. b. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan penjabaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : 16

1. Peningkatan penyelesaian perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara ; 3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi ; 4. Peningkatan kualitas SDM ; 5. Peningkatan kualitas pengawasan ; 6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) ; 7. Program peningkatan manajemen peradilan agama ; 8. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ; 9. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin) ;

3.

Indikator Kinerja Utama ( Program Utama dan Kegiatan Pokok Serta Kegiatan Penunjang) Kesembilan Sasaran Strategis tersebut diatas merupakan penjabaran dari sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Banjarmasin dalam kurun waktu 2010-2014. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin membuat program sebagai berikut : NO 1.

2.

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan penyelesaian

Pelaksanaan persidangan yang cepat,

perkara;

sederhana dan biaya ringan;

Peningkatan tertib administrasi

a. Melakuan

pencatatan

perkara

yang diterima kedalam buku register secara tertip dan rapi; b. Penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan tepat waktu; 17

c. Penyampaian

salinan

putusan

/penetapan ke KUA dan para pihak; d. Pemberkasan

pekara

banding,

kasasi dan PK secara cermat dan lengap; e. Penyitaan dan eksekusi yang tepat waktu dan tempat; 3.

Peningkatan upaya mediasi

Melakukan proses mediasi secara maksimal

4.

Program pelayanan

peningkatan a. Mengikuti pelatihan/ diklat yang publik

peradilan

agama Banjarmasin

dilaksanakan

PTA/MARI

dan

lembaga lain;

( Peningkatan kualitas SDM )

b. Mengukiti

pelatihan

kepemimpinan

dan

Diklat Sertifikasi

pengadaan barang dan jasa serta audit c. Mengikuti ujian dinas 5.

Peningkatan

kualitas

pembinaan dan pengawasan 6.

Peningkatan

pembinaan

dan

pengawasan secara berkala ;

aksessibilitas a. Memuat putusan ke dalam wabsite

masyarakat pengadilan

Melakukan

terhadap b. Memuat informasi-informasi yang dan

Meja

Informasi

berkaitan dengan peradilan ke dalam Website Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ; c. Mengaktifkan dan member dayakan meja Informasi secara optimal

7.

Pelaksanaan

program Belanja

pendukung

manajemen

pelaksanaan

tugas

Pegawai

dan

belanja

dan operasional perkantoran teknis

lainnya 8.

Pelaksanaan

Program Melaksanakan penyelesaian perkara 18

Peningkatan

Manajemen prodeo dan Pos bantuan Hukum

Peradilan Agama Banjarmasin. 9.

Pelaksanaan peningkatan

program Melaksanakan pengadaan sarana dan sarana

dan persarana Pengadilan Agama Kelas

prasarana Pengadilan Agama 1 A Banjarmasin Kelas 1 A Banjarmasin

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah penyelesaian perkara . Pengadilan Agama

sebagai salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan penyelesaian perkara. Namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, oleh karenanya Pengadilan Agama

memandang

perlu

untuk

membuat

program

peningkatan

penyelesaian perkara dengan mengacu kepada : a. Prosentasi penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan Standart Operasional Prosudure (SOP) yang telah ditetapkan ; b. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan ; 2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian dengan halnya Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas pokok peradilan agama . Pengadilan Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Adapun indicator untuk mencapai hal tersebut adalah : 19

a. Prosentasi berkas yang deregister dan siap disidangkan oleh Majelis ; b. Prosentasi pemberitahuan pemanggilan siding tepat waktu ; c. Prosentasi berkas yang diajukan banding , kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ; d. Prosentasi penyampaian pemberitahuan relaas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ; e. Prosentasi penyampaian salinan putusan / salinan penetapan ke KUA dan para pihak ; f. Prosentasi penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat ; 3. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan cara mediasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat diukur dengan menggunakan indikator Prosentasi mediasi yang diselesaikan. 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) aparatur Pengadilan Agama sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Agama dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan. Adapun

indikator kinerja utama dalam meningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur dengan pencapaian sebagai berikut : 20

a. Prosentasi pegawai yang dibina melalui Diklat Ddi Tempat Kerja (DDTK) ; b. Prosentasi pegawai yang lulus Diklat Teknis ; c. Prosentasi pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial ; 5. Peningkatan Kualitas Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu

fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kafasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berentegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJK dalm hal menegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum. Untuk mencapai Peningkatan Kualitas Pengawasan dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Prosentasi pengaduan yang ditindaklanjuti ; b. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti ; 6. Peningkatan Aksessibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) dan Meja Informasi. 21

Didalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses transparansi kinerja peradilanmaka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA 1-144/KMA/2010 tentang Keterbukaan Informasi Pada Badan Peradilan,

maka masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk

mendapatkan informasi tentang peradilan, Melalui Meja Informasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin atau Website Pengadilan Agama Banjarmasin, www.pa.banjarmasin.com Untuk mencapai indikator kinerja utama pada Peningkatan Aksessibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan dapat diukur melalui prosentasi proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website resmi peradilan. 7. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas pokok peradilan agama yakni, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengadilan Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap masyarakat tidak mampu yang berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan tersedianya Pos bakum . Adapun indicator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu tersebut yakni dapat dilihat dari Prosentasi Penyediaan Dana Prodeo dan Pos bakum

di Peradilan

Tingkat Pertama. 8. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 22

Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang dapat berfungsi sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun indicator kinerja utama tersebut diatas dapat diukur dengan Prosentasi Pencapaian Penyelenggaraan Operasional Perkantoran. 9. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Tingkat Pertama) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna

mendukung

pelaksanaan

tugas

pokok

Pengadilan

Agama

Banjarmasin sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama didalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik yang berkaitan langsung dengan fungsi pengadilan, maupun untuk kebutuhan aparatur pengadilan agama dalam menjalankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, umumnya dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun untuk mengukur pencapaian dari program tersebut dengan menggunakan Prosentasi Pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana 23

Yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi (TI). B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

Rencana Kinerja tahun 2013

pada Pengadialan Agama Kelas 1 A

Banjarmasin dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

STRATEGIS

1.

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima

sesuai

SOP

yang

telah

100%

ditetapkan b. Prosentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan;

100%

Peningkatan 2.

3.

Penyelesaian Upaya

Prosentasi perkara yang selesai melalui

Mediasi

Mediasi

Peningkatan tertib

a. Prosentasi perkara yang diregestrasi dan

administrasi perkara

20%

siap disidangkan oleh Majelis Hakim b. Prosentase

penyampaian

100%

relaas

panggilan sidang tepat waktu

100%

c. Prosentase penyampaian isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

d. Prosentasi perkara yang dimohonkan banding,

kasasi

dan

Peninjauan

Kembali dismpaikan secara lengkap e. Prosentase

penyampaian

100%

Salinan

Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan

100%

para pihak f. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat 24

waktu dan tempat Peningkatan 4.

100%

a. Prosentase bantuan hukum untuk

Manajemen

pencari keadilan secara prodeo

100 %

Pengadilan Agama b. Prosentase pelaksanaan sidang keliling 100 %

5.

Peningkatan

Prosentase putusan perkara yang dapat

aksesibilitas

dipublikasikan dan Pelayanan melalui Meja

masyarakat terhadap

Informasi

100 %

peradilan (Acces to justice) dan Meja Informasi

6.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100 %

b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti 7.

Peningkatan kualitas Prosentase pegawai yang lulus diklat non SDM

8.

100 %

yudisial

Pelaksaan

100 %

program Belanja pegawai dan operasional

pendukung Manajemen

dan Perkantoran

Pelaksanaan

100 %

tugas

teknis lainnya 9

Pelaksanaan program Melaksanakan peningkatan dan Pengadilan

pengadaan

sarana

dan

sarana persarana Pengadilan Agama Banjarmasin prasarana

100 %

Agama

Banjarmasin

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 Perjajian Kinerja atau dengan kata lain adalah Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

25

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Tanjung tahun 2013 dinyatakan dalam penetapan (perjanjian) kinerja 2013, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Maka dapat diperinci sebagai berikut: Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Tahun 2013 SASARAN NO

1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

STRATEGIS Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase

penyelesaian

perkara yang diterima sesuai

100%

SOP yang telah ditetapkan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;

Peningkatan 2.

Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentasi perkara yang selesai melalui Mediasi

100%

20%

26

BAB III AKUNTABILITAS A. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran Kinerja Kegiatan dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kegiatan berdasar inputs, outputs, out comes, benefits, dan impacts dengan menghitung antara rencana tingkat pencapaian dan realisasinya. Dalam lakip ini hanya dihitung out comes, karena benefits dan impacts memerlukan kajian dan penilaian jangka panjang. 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi penetapan indikator sasaran menetapkan rencana tingkat pencapaian (target) mengetahui realisasi indikator sasaran, dan menghitung rencana dan realisasinya untuk mendapatkan prosentasinya. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin memiliki tiga sasaran dengan 9 kegiatan. Semua sasaran telah terealisir 99,53 % yang hampir 100 % sebagaimana tebel dibawah ini :

No 1.

Sasaran Strategis

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama

a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;

Target 2013

Realisasi

Capaian

2.236 pkr

1.976 pkr

88 %

260 pkr

260 pkr

100 %

27

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

3.

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

4.

Peningkatan Kualitas SDM

5.

Peningkatan Kualitas Pengawasan

a. Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu b. Prosentase penyampaian isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak c. Prosentase penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetetapan ke KUA dan para pihak d. Prosentasi perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap. e. Prosentase Penyitaan dan Eksikusi tepat waktu dan tempat Prosentase Penyelesian Perkara yang selesai melalui Mediasi

2.236 pkr

2.236 pkr

100 %

2.236 pkr

2.085 %

92 %

2.236 pkr

2.085 pkr

92 %

53 pkr

35 pkr

70 %

4 pkr

2 pkr

50 %

353 pkr

1 pkr

1 %

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

1

1

100 %

1

1

100 %

2

2

100 %

28

6.

7.

8.

9.

a. Prosentase Peningkatan putusan aksessibilitas perkara yang masyarakat dapat terhadap peradilan dipublikasikan; (acces to jjustice) b. Prosentase pemberian pelayanan meja informasi yang optimal. a. Belanja Pegawai Pelaksaan dan Operasional Program perkantoran Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Prasarana

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dan Pengadilan Agama Bamjarmasin

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

b. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo c. Prosentase pelaksanan Pos bakum

2.085 pkr

1.605 pkr

80 %

2.236

2.236

100 %

6.648.742.000

7.242.593.844 (-593.851.844)

108.93 %

100.000.000

100.000.000

100 %

80 pkr

53 pkr

74. %

0

0

100 %

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Dari kajian perbandingan antara Rencana Kerja tahun 2013 dan realisasi pelaksanaannya akan dapat diketahui keberhasilan, kegagalan, permasalahan / kendala, dan langkah antisipasi sebagai berikut. 1. Keberhasilan dan kegagalan. a. Secara umum keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya anggaran dan motivasi kinerja pegawai yang baik. Keberhasilan yang dicapai adalah meliputi : 29

-

Terwujudnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

Terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang peradilan agama.

b. Adapun program yamg masih dirasakan belum maksimal dalam pencapaiannya adalah mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dibidang administrasi umum dan administrasi yustisial. Hal ini disebabkan kewenangan penyelenggaraan pelatihan dan pengadaan SDM berada diluar kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 2. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi. -

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat belum dapat membela hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku.

-

Masih kurangnya program pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.

-

Keterbatasannya anggaran yang tersedia dalam dipa tahun 2013.

3. Pemecahan masalah. -

Membangun motivasi kerja pegawai dengan melakukan pendekatan kesadaran dan keagamaan

-

Meningkatkan disiplin kerja pegawai.

-

Memaksimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia.

-

Mengupayakan peningkatan anggaran dan penyempurnaan sarana dan prasarana kantor. 30

C. Aspek Keuangan Pelaksanaan berbagai kegiatan pada Pengadilan

Agama Kelas 1A

Banjarmasin bersumber dari DIPA untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp 7.236.476.000,- (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Anggaran belanja pegawai Rp. 6.648.742.000- (Enam milyarenam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi belanja pegawai Rp. 7.242.593.844,- (Tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan rupiah) Kurang dana Rp. 593.851.844,- (Lima ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan keadaan pegawai pada tahun 2013, kekurangan tersebut disebabkan ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Keuangan Hakim, sedang anggaran dalam dipa tidak cukup, namun kekurangan belanja pegawai tersebut tetap menjadi beban Negara sementara menunggu adanya revisi anggaran. Anggaran belanja barang Rp. 464.934.000,- (Empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah ). Realisasi belanja barang Rp.463.441.353,- (Empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) (99,68 %) Sisa Rp. 1.492.647,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Anggaran belanja modal lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Realisasi belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,-

(Seratus juta rupiah)

(100 %) sisa dana sebesar Rp. 0,- (Nihil) . Anggaran peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) realisasinya sebesar Rp. 17.050.000,- (Tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) 74,78 % sisa anggaran sebesar Rp. 5.750.000,-.(Lima juta tujuh ratus lima 31

puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kas Negara. Sisa dana tersebut disebabkan pelaksanaan belanja peningkatan manajemen peradilan agama baru dapat dilaksanakan pada bulan April 2013 sebelumnya masihdi blokir. Sedangkan pada buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin memuat semua yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara, dan mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin setiap hari dan ditutup pada setiap akhir bulan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua dengan jumlah saldo tahun tahun lalu ditambah dengan penerimaan tahun ini sebesar Rp. 1.049.775.450,- (Satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ), pengeluaran sebesar Rp. 914.315.000,- (Sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima belas ribu .rupiah), sisa sebesar Rp. 135.460.450,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) jumlah sisa tersebut merupakan uang perkara para pihak yang masih dalam proses penyelesaian perkaranya.

32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin merupakan bentuk pertanggung jawaban Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam pelaksanaan tahun ketiga Rencana Stratejik tahun 2010 – 2014 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2013. Memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan, sasaran pada seperlima bagian dari Rencana Stratejik 2010 – 2014. Usaha – usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Agama Kelas 1A

Banjarmasin berlandasakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

cukup menyakinkan, tetapi tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada. Dan mudah – mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2014 yang akan datang.

B. Saran-Saran. Anggaran sangat kurang, sarana gedung dan fasilitas kerja belum memadai, padahal sarana gedung dan fasilitas kerja modal utama untuk prestasi kerja, oleh karena itu kami sarankan agar semaksimal mungkin diperjuangkan dana yang cukup untuk keperluan peningkatan sarana dan prasarana kerja lainnya. 33

JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2013

No.

BULAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SISA

1

Saldo 2012

115.190.450

-

-

2

Januari

111.070.000

90.295.000

135.965.450

3

Pebruari

79.101.000

77.893.000

137.173.450

4

Maret

86.530.000

73.668.000

150.035.450

5

April

82.073.000

98.410.000

133.698.450

6

Mei

78.488.000

79.433.000

132.753.450

7

Juni

69.563.000

66.927.000

135.389.450

8

Juli

70.244.000

75.284.000

130.349.450

9

Agustus

67.189.000

56.955.000

140.583.450

10 September

74.208.000

79.286.000

135.505.450

11 Oktober

81.115.000

70.274.000

146.346.450

12 Nopember

79.846.000

77.171.000

149.021.450

13 Desember

55.158.000

68.719.000

135.460.450

1.049.775.450

914.315.000

135.460.450

JUMLAH

34

35

PANMUD PERMOHONAN LISNA HILALINA, S. Ag.

PANMUD GUGATAN Dra. DAKWATI

HAKIM 1. M.THABERANIE, S.H.,M.H.I. 2. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, S.H., M.H. 3. Dra. Hj. MARDIANAH.R.S.H. 4. Dra.Hj. ZURAIDAH HATIMAH,S.H, M.H.I. 5. Dra.Hj. IDA SARIANI,S.H, M.H .I. 6. Drs. PARHANUDDIN 7. Dra.Hj.MARDIANA MUCHTAR,,M.H.I 8. Drs. DAMANHURI ALY. 9. KHALID GAILEA, S.H.

1. Hj. MISKIAH, S.H. 2. Hj. SALMAH, BA. 3. Dra. SITI MURAHMI, M.H. 4. Dra. Hj. SITI RAHMAH 5. Dra. TIEN HARLIANTY 6. H. SUBQI, S.H. 7. Drs. H. MAKHMUD, M.H. 8. Hj. ERA RAHMI MUINAH, S.Ag 9. Hj. SITI JAINAH, S.H . 10. LELLI MARIATI, S.H., M. Hum . 11.LANA MAGFIRAH, S. H. 12.GAZALI RAHMAN, S. H. 13. RAHMI SUPIA, S.H. 14. H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag. 15..Dra. HJ. RUHANIAH

PANITERA PENGGANTI

JAMHARI, S.H. MUHAMMAD JAZULI, S.H.

1. 2.

JURU SITA

KASUBAG.KEUANGAN FITRIAN NOOR, S.H., S.HI., MH.

TAUFIKURRAHMAN HADIJAH, S.H. Hj.HAYATUN NUFUS, S.H. KARTINI Hj. KASNUN, S.H. LAILA MUNIROH, S.H.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

JURU SITA PENGGANTI

KASUBAG.KEPEGAWAIAN Hj. RUKMINI, S.H.

WAKIL SEKRETARIS H. M. FAUZI, S.H.

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANMUD HUKUM Hj. MURIJATI, S.H.

WAKIL PANITERA H.SAMSUL MUHANA,S.Ag,S.H

PANITERA/SEKRETARIS Hj. NUZULIAH,S.H.

Drs. Iskandar, SH

WAKIL KETUA

Drs. H. Muhammad Alwi, MH.

KETUA

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BANJARMASIN SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996

KASUBAG. UMUM MARBI’AH , S.H.

Kinerja Utama

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara

No

1.

2.

f. Prosentasi Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat

d. Prosentasi Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Prosentasi Penyampaian salinan Putusan / Salinan Penetapan ke KUA dan Para Pihak

dengan

Perbandingan Perkara Perceraian yang dikabulkan dengan Penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan kepada KUA dan para pihak Perbandingan antara berkas dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan

persidangan

Perbandingan pemanggilan

b. Prosentasi Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Prosentasi berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

antara

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan

Panitera/Jurusita

Panitera Pengadilan Tingkat Pertama

Juru Sita /Jurusita Pengganti

Panitera/Sekretaris

JuruSita/Jurusita Pengganti

Panitera/Sekretaris

Ketua Majelis

Perbandingan antara jumlah perkara diterima dan jumlah perkara yang diputus

yang

Ketua Majelis

Penanggung Jawab

Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus

Penjelasan

a. Prosentasi berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

a. Prosentasi penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2014

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Bulanan




Sumber Data

2

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan Kualitas SDM


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan (acces to justice)

3.

5.

6.

4.

Kinerja Utama

No

Prosentasi proses Penyelesaian perkara yang dapat Dipublikasikan

b. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti.

a. Prosentasi temuan yang ditindak lanjuti

c. Prosentasi pegawai yang lulus diklat non yudisial

b. Prosentasi pegawai yang lulus diklat teknis

a. Prosentasi pegawai yang dibina melalui DDTK.

Prosentasi mediasi yang Diselesaikan


b.1. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandinagan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan0 dengan temuan yang dilaporkan a. Perbandingan prosentasi perkara putus yang dipublikasikan dengan perkara putus yang belum dipublikasikan.

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pembinaan DDTK dengan pegawai yang belum diikutsertakan DDTK.

Penjelasan

Panitera/Sekretaris

Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan.


Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris




Sumber Data

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Ketua majelis

Penanggung Jawab

3

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Banjarmasin)

7.

8.

9.

Kinerja Utama

No

Prosentasi pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan bebbasis tekhnologi informasi

Prosentasi pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran

Prosentasi Penyediaan Dana Prodeo di Pengadilan Agama Banjarmasin (Tingkat Pertama)


.

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Penanggung Jawab

Banjarmasin, 6 Pebruari 2014

Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis tekhnologi informasi

Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

b. Perbandingan prosentasi proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Agama Banjarmasin ( Tingkat Pertama ) (Sesuai dengan SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan ) dengan perkara yang diputus Perbandingan jumlah dana bantuan hokum dengan jumlah perkara yang diterima

Penjelasan

Laopran Bulanan, Triwulan, Semester Dan Tahunan.

Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan



Sumber Data

4




Peningkatan SDM


2.

3.

4.

5.

Sasaran Strategis

1.

No

2.370 kr

2.370 pkr

40 pkr

2.170 pkt

2.170 .pkr

b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Relaas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Jumlah Penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penatapan ke KUA dan Para Pihak

2 org


2 pengaduan 2 Temuan

2 org

b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis

a. Prosentasi pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti

5 org

a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK

29 pkr

7 pkr

200 pkr

c. Jumlah sisa perkara a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

f. Jumlah Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat Jumlah perkara yang berhasil dimediasi

270 pkr

2.370 pkr

Target

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

a. Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2014

5

Peningkatan aksesibilitasi masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin)

7.

8.

9.

Sasaran Strategis

6.

No

Prosentasi pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis tekhnologi informasi


- Jumlah Penyediaan Dana Prodeo di Pengadilan Agama Banjarmasin - Penyelenggaraan Pos Bakum

Prosentasi proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Indikator Kinerja

6 Pebruari 2014

100 %

100 %

100 %

25 pkr

2.170 pkr

Target

6




Peningkatan SDM


Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

2.

3.

4.

5.

6.

Sasaran Strategis

1.

No

4



Org

Org

Org

2.390 pkr

2 Pengaduna 2 Temuan

4

b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis

a. Prosentasi pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti

6

29 pkr

2.390 pkr 7 pkr

2.390 pkr

53 pkr

2.660 pkr

2.660 pkr

2.660 pkr 270 pkr

Target

a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK

a. Jumlah berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d. Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah Penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan Para Pihak f. Jumlah Penyitaan dan Ekssekusi tepat waktu dan tempat Jumlah perkara yang berhasil dimediasi

a. Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN A NGGARAN 2015

7



Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin)

8.

9.

Sasaran Strategis

7.

No

Prosentasi pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis tekhnologi informasi


- Jumlah Penyediaan Dana Prodeo di Pengadilan Agama Banjarmasin - Pelaksanaan Pos Bakum

Indikator Kinerja

6 Pebruari 2014

100 %

100 %

100 %

60 pkr

Target

8


5.

4.

Peningkatan Penyelesaian Mediasi Peningkatan Kualitas SDM

3.

Upaya

administrasi

Peningkatan perkara

2.

tertib


Sasaran Strategis

1.

No

2.455Pkr

8 Pkr

2.640 pkr

7 pkr

2 2

b. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti

2

2

4 org

4 org

4 org 4 org

4 org

6 org

Pkr

2.455 Pkr

2.640 pkr

Pkr

60 Pkr

pkr

2.890 Pkr

2.660 pkr 53

2.890 Pkr

390 Pkr

2.890 Pkr

2016

2.660 pkr

270 pkr

2.660 pkr

2015

c. Prosentasi pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentasi pengaduan yang ditindaklanjuti

a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis

a. Jumlah berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah Penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan Para Pihak f. Jumlah Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi

b. Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan

a. Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2015 – 2019

1

5

3 org

3 org

3 org

Pkr

9 Pkr

3.150 Pkr

3.150 Pkr

65 Pkr

3.180 Pkr

3.180 Pkr

320 Pkr

3.180 Pkr

2017

Target Kinerja

2

6

2 org

2 org

2 org

Pkr

10 Pkr

3.465 Pkr

3.465 Pkr

70 Pkr

3.500 Pkr

3.500 Pkr

350 Pkr

3.500 Pkr

2018

Pkr

pkr

2

5

4 org

4 org

4 org

10

3.815 pkr

3.815 pkr

76 pkr

3.850 pkr

3.850 pkr

385 pkr

3.850 pkr

2019

9

Sasaran Strategis

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)



Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI (Pengadilan Agama Banjarmasin)

No

6.

7.

8

9.

penyelenggaraan

di

Prosentasi pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis tekhnologi informasi.

Prosentasi pencapaian operasional perkantoran

- Jumlah Penyediaan dana Prodeo Pengadilan Agama banjarmasin (Tingkat Pertama) - Pelaksanaan Pos Bakum


Indikator Kinerja

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %.

60 Pkr

2.955 Pkr

2016

60 pkr

2.640 pkr

2015

100 %

100 %

100 %

80 Pkr

3.465 Pkr

2018

6 Pebruari 2014

100 %

10 %

100 %

60 Pkr

3.150 Pkr

2017

Target Kinerja

100 %

100 %

100 %

80 pkr

3.815 pkr

2019

10

6 Pebruari 2014

11

Selaku atasan langsung pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Pihak Pertama Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Pertama akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nama : Drs. H. Muhammad Alwi, MH. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Hj. Nuzuliah, SH. Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2014

1.

No

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin

SATUAN KERJA

6.648.742.000,-

PAGU

(- 593.851.844,-) ( - 8.93.% )

SISA

Banjarmasin, 31 Desember 2013

7.242.593.844,( 108.93 %)

REALISASI

-

KETERANGAN

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

12

SATUAN KERJA


No

1.

463.441.353,( 99,68 % )

464.934.000,-

1.492.647,( 0,32 %)

SISA

.


REALISASI

PAGU

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

-

KETERANGAN

REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL

13

SATUAN KERJA


No

1.

100.000.000,(100 %)

100.000.000,-


REALISASI

PAGU

(0 .%)

SISA

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

REKAPITULASI BELANJA MODAL

-

KETERANGAN

14

SATUAN KERJA


No

1.

5.750.000

(0%) 2.800.000,( 100 % ) 17.050.000

(Dipa 04)

5.750.000,( 25,22 %) 14.250.000,( 74,78 % )

Jumlah perkara prodeo yang masuk 70 perkara putus / realisasi 57 perkara

KETERANGAN

SISA

REALISASI


22.800.000,-

(Pemberkasan Perkara) ________________

2.800.000.-

(Perkara Prodeo)

20.000.000,-

PAGU

DIPA : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA

PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

15

SATUAN KERJA


No

1.

7.806.035.197,( 108,21 %)

7.213.676.000,-

(- 592.359.197 ) (- 8, 21 %)

SISA


REALISASI

PAGU

BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN TAHUN 2013

-

KETERANGAN

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL,

16

1.

1

No

SDM, sarana dan prasarana menunjang pelayanan dibidang peradilan terhadap masyarakat.

Tercapainya Peningkatan rasa Keadilan sesuai dengan UU dan Peraturan serta Memenuhi rasa keadilan Masyarakat yang mandiri Independen bebas dari Campur tangan pihak lain

2

Sasaran

Terlaksananya Belanja Barang dan Non (Operasional) Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

-

-

Pembayaran gaji dan tunjangan, lembur, vakasi dan perjalanan tetap/biasa Terlaksananya

Menyelesaikan Perkara yang diterima tahun 2013 Menyelesaikan sisa perkara tahun 2012 Menetapkan Ketua Majelis Tahun 2012 Hakim Pengawas Bidang Mengadakan Pengawasan kepada Kasubag Umu, Keuangan dan Kepegawaian

-

-

-

-

-

-

-

3

Indikator Sasaran

22.800.000,-

100.000.000,-

464.934.000

6.648.742.000

4

1

260

2.236

4

Rencana tingkat Capaian (Target) Rp.

74,78 %

- Tercapainya program bantuan hukum untuk untuk perkara prodeo

- Terpeliharanya sarana penunjang

100 % 100.000.000,-

17.050.000

- Terpenuhinya belanja barang dan Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor

- Terpenuhinua Kesejehteraan Hakim dan Pegawai

- Keseragaman pola administrasi perkara dan penanganan perkara tercapai - Tertib administrasi perkara dan Penyelesaian perkara tepat Waktu - Kinerja penyelesaian perkara dan kualitas putusan meningkat sebagai wujud pelayanan hukum - Terpeliharanya berkas berkas.

7

Keterangan

99,68 %

108,93 %

100 %

100 %

100 %

88 %

6

Persentasi Pencapaian Rencana Tk. Capaian

463.441.353

7.242.593.844 (-593.851.844)

4

1

260

1.976

5

Realisasi

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013 Instansi : Pengadilan Agama Banjarmasin

17

18

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BANJARMASIN Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 5 Telp Fax

Recommend Documents