BAB III SEJARAH PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA

34

BAB III SEJARAH PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tinggi Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agarna dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertarna dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agarna No. 15 Tahun 1952.1

Dari Zaman Kesultanan Palembang Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dirnasa pernerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. 1

Penetapan Menteri Agarna No. 15 Tahun 1952 34

35

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk rnemaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pernerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lernah Abang. Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dan Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.2 Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dan Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan han raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dan produk hukum tertua yang berhasil diketernukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

Ditengah Setelah Revolusi Kemerdekaan Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkarnah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal I Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Pepatih, iaiah Pangeran Citra, kepala dan yang disebut “Pangalasan”, yaitu 2

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

36

hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap. Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua Pertama, dan Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagarnaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukurn agama. Dan kedua, dan Kyahi Tumenggung dalam mernutuskan perkara-perkara pidana.3 Pembagian mi diakui oleh Van Sevenhoven yang pemah menjabat Komisanis Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pernisahan hukum Dirgama dengan hukurn Agarna di Cirebon. Secara umum keadaan Pengadilan AgamafMahkamah Syar’ iyah Palembang sesudah benlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dan sebelurnnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977. Dari sini, terlepas dan kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin rnemisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dan Pangeran Nata Agarna, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendini.

3

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

37

Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dan Demak dimulai dan tahun 1440, narnun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama mi dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalarnannya. Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk rnenampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeni lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dan kata Candi Walang. Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat ash dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti hainya “Catur Menggaia” dalam tradisi Jawa.4 Pembesar pertama ialah Pepatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua iaiah Pangeran Nata Agarna, kepala aiim ulama yang mengadili halhal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Pepatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh 4

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

38

Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Bastary. Pembentukan Mahkamah mi diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di

Pematang

Siantar

dengan

kawatnya

tertanggal

13

Januari

1947.

Tetapi keadaan mi tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar’ iyah yang baru lahir itu bubar karena Pem.erintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal mi terbukti dan usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama islam yang lain dan Mahkamah Syar’iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.5

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan mi mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Kornering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya Mahkamah Syar’ iyah Palembang, Pengadilan Agarna Propinsi inipun 5

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

39

tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agarna melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan AgamaiMahkamah Syar’ iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalarn wilayah hukum Pengadilan Agarna!Mahkamah Syariab Palembang. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’ iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama!Mahkamah Syar’iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama!Mahkarnah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur’ aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang Iebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama!Mahkamah Syar’ iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dan Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.6 Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama!Mahkamah Syar’ iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. 6

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

40

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat rnernusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama Mahkamah Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu. Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserah terimakan dan Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Be. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggai 31 Maret 1995 s.d. I Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H. Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.7 Kemudian path Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agarna Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, MR sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 7

Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2014.

41

dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Harnid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dan tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November

2009

Pengadilan

Agama

Palembang

mengalami

pergantian

kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat. SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan surnpahjabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, MH. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Drs. H. Burdah Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agarna Bengkulu. Selanjutnya kepemimopinan digantikan oleh H. Helminizami, SH. MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agarna Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH, MH pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan.

42

Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Aiimin Patawari SH, MH.