KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhoNya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015-2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penyusunan Renstra ini dimasudkan dapat dijadikan pedoman/acuan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melakukan kegiatannya dalam tahun 2015-2019. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh sub-sub bagian pada lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat disusun secara sistematis dan berkesinambungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran rencana kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA. Demi penyempurnaan Renstra dan kegiatan yang dilaksanakan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Atas kerja keras dan sungguh-sungguh penyusunan Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015-2019 ini diucapkan terima kasih dan semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang agung.
Bengkulu,
Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA
ttd Drs. H. Thamzil, S.H. NIP 19550228 198403 1006
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………
I
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………………….
II
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................
1
1.1 Kondisi Umum ...................................................................................
1
1.2 Potensi dan Permasalahan..................................................................
2
BAB II
BAB III
BAB IV
VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 Visi.......................................................................................................
11
2.2 Misi……………………………………………………………………..............................
11
2.3 Tujuan …………………………………………………………………………………………….
12
2.4 Sasaran Strategis ……………..………………………………………………………………
12
2.5 Program dan Kegiatan ………………………………………………......................
14
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.................................
15
3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
21
PENUTUP A.
Kesimpulan…… ..................................................................................
24
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum 1. Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. 2. Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA telah menerapkan sistem “satu pintu” (one door system) untuk pelayanan bagi para pencari keadilan. Selain bagi para pencari keadilan, sistem satu pintu ini juga berlaku pada tata laksana jalannya kegiatan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang dalam hal ini ketua pengadilan sebagai pemegang puncak kekuasaan pimpinan bertanggung jawab penuh untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas teknis peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 3. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Th 2006 jo UU. No. 50 Th 2009, yaitu : menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 4. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, dalam hal ini Renstra tahun 2010-2014. 5. Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana
yang
sedang dilaksanakan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau judicial reform dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014.
6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA lima tahun ke depan, dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya
diharapkan
didukung oleh
anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas IA, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. 7. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Propinsi Bengkulu. 1.2 Potensi dan Permasalahan A. Lingkungan Internal Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini.
Strength (Kekuatan). Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah: -
Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
-
Tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sudah jelas diatur;
-
Struktur organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah tertata dengan baik.
-
Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
-
Memiliki pedoman perilaku hakim.
-
Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
-
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan unsur muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di kota Bengkulu.
-
Adanya undang –undang yang mengatur kewenangan Pengadilan agama Bengkulu Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
PA Bengkulu telah berbasis teknologi informasi
Weakness (Kelemahan). Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis ini dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum dapat sepenuhnya diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
Rekrutmen PNS yang diterima masih ada yang belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas system modern.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum sepenuhnya menggunakan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Belum ada SOP penyelesaian perkara di tingkat banding. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara.
Kualitas putusan masih kurang memuaskan. 5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
B. Lingkungan Eksternal. Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin. Opportunity (Peluang). Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini ditinjau dari beberapa aspek : 1.
Aspek Proses Peradilan Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk berubah ke arah yang lebih baik. Adanya dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat untuk membantu PA Bengkulu dalam melakukan reformasi peradilan/ judicial reform. Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka e-governance. Adanya website PA Bengkulu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja PA Bengkulu. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PA Bengkulu dalam hal penempatan suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari PA Bengkulu menjadi lebih terorganisir dan menjadi efektif. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung maupun PTA Bengkulu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
5.
Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
6.
Aspek Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak/ masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar PA Bengkulu dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
7.
Aspek Pengadilan yang Terjangkau Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu . Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/ pengadilan, dipertimbangkan kemudahan aksesnya bagi masyarakat. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
8.
Aspek Kepercayaan Masyarakat Terbukanya kesempatan merasionalisasi system anggaran. Sosialisasi menegenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparasi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.
Threat (Ancaman). Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1.
Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan . Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses perkara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berperkara. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para
pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan PA-PA daerah lain untuk dapat meningkatkan efektifitas suatu proses dan putusan perkara. 2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan.
Kejelasan
peran,wewenang
dan
tanggung
jawab
dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilanSistem pembinaan karir yang kurang objektif . Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab antar aparat dan peradilan dalam mengelola sumber daya manusianya.Hal ini berujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir,serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya.Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan didalam bidang lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan. Kurangnya jumlah tenaga teknis khusus Panitera Pengganti yang membantu hakim dalam persidangan yang ada didalam lembaga peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani.
Dengan adanya peningkatan jumlah Panitera Pengganti diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja peradilan dan meminimalisir terjadinya penumpukan perkara. Belum adanya system reward & punishment.Sistem reward dan punishment berujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan,sehingga meraka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya seharihari,serta meningkatkan kinerjanya. 3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Badan pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas digarapkan penerapan remunerasi, reward dan punishment, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membutuhkan waktu lebih lama
5.
Aspek Sarana dan Prasarana. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh PA Bengkulu tidak dapat mendukung setiap kegiatan,sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang matangnya PA Bengkulu dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran. Oleh karena itu diharapkan PA Bengkulu dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari PA Bengkulu. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari PA Bengkulu melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada,meningkatkan kepuasan penguna jasa dan atau meningkatnya pengadilan.
keterjangkauan
masyarakat
terhadap
jasa
6.
Aspek Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyrakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetaui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam pengadilan. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alata pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga perdilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki PA Bengkulu pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh PA Bengkulu belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalm penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
7.
Aspek Kepercayaan Masyarakat Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andai pun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka yang menegerti hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT MENJADI TENANG, TERTIB, DAN DAMAI DI BAWAH DI LINDUNGAN ALLAH SWT”
2.2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, adalah sebagai berikut :
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2.3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu atau lima tahun. Dengan berpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, menetapkan tujuannya sebagai berikut : a. Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan; b. Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin; c. Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal; d. Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (Prodeo); f. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan. 2.4. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam Rencana Strategis sekarang ini adalah : a. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu; b. Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola bindalmin secara baik; c. Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA; d. Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum; e. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan melalui perkara prodeo; f. Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporkan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO 1
TUJUAN Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
a. Prosentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara perkara yang di minutasi dengan jumlah perkara yang diregister.
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara sisa perkara yang di minutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
2
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disekepakati/berhasil dengan jumlah mediasi yang gagal
3
Peningkatan mutu pelayanan Pos Bantuan Hukum
Prosentase Pelayanan Pos bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu
Perbandingan Jumlah jam pelayanan posbakum dengan pelaksanaan pelayanan oleh petugas posbakum.
4
Peningkatan mutu pelayanan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu (prodeo) Peningkatan tertib administrasi perkara
Prosentase jumlah perkara secara prodeo yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
Perbandingan penyelesaian perkara prodeo yang diterima dan tidak diterima (ditolak).
b. Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Perbandingan antara perintah pemanggilan dengan instrumen pemanggilan yang diambil dari bendahara perkara.
c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Perbandingan antara perintah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan dengan instrumen Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan yang diambil dari bendahara Perkara.
d. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara jadwal proses penyitaan dengan pelaksanaan di lapangan.
a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
5
6
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan.
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
7
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
8
Peningkatan kualitas pengawasan
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
2.5 Program dan Kegiatan Program utama Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Adapun kegiatan pokok-nya dapat diuraikan sebagai berikut. Penerimaan, Penyelesaian dan penanganan perkara tepat waktu; Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi; Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung dan instansi yang ada dibawahnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I. Adapun arah kebijakan adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara. 2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya). 3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan. 4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawas. 6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan. b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara. c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepaa masyarakat (pelajar, LSM, instansi, dll) dalm upaya penegakan citra positif peradilan. d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan. e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan. f.
Menetapkan standar kinerja individu.
g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya. h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment. i.
Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen aparat peradilan.
j.
Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu apratur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas,kapabilitas,dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan berjalan dengan baik dan didukung oleh apratur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan prioritas didalam RPJMN yaitu dalam hal penegakkan
hukum HAM termasuk penanganan kasus korupsi,dan peningkatan profesionalisme aparat hukum. Lima tahun sudah program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (blue print) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung. Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan beragai program pembaruan dan mempercepat implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Informasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat
beberapa
program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
untuk
meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan (highlight): 1.
Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007
Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28
Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat
pusat maupun daerah.
Setidaknya 250 website telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan pengembangan website pengadilan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan. Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/ 2008. Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Pengawasan.
Muda
2.
Program Reformasi Birokrasi Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung. Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reforamsi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (staffing asessment/ workload analysis) dan pengembangan database SDM beserta pelatihannya kepada para pegawai pengadilan.
3.
Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih,dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.
Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung
selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris
Mahkamah
Agung
Nomor
001/SEK/PENTP.07/XII/2008
Tentang
Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung. Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masingmasing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya. 4.
Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan. Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan.
Sampai saat ini Mahklamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Tujuh sasaran strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA membuat usulan program sebagai berikut. a. Program Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. b. Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Program Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Pada pertengahan
tahun 2011 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mulai
mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor
856/2011. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 1144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Dengan demikian program optimalisasi keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sangat diperlukan demi terwujudnya pelayanan yang prima. d. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan mutu dan kapasitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan mutu dan kapasitas aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan
menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. e. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PA Bengkulu. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. f.
Program Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah. Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBN – Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
dapat menjalankan tugas dan fungsinya
sehingga dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ini hanya dapat terwujud dan tercapai tujuannya, apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
