KATA PENGANTAR. Serang, 14 Januari 2016 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH,. MH

KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadlirat Allah SWT. atas segala nikmat dan limpahan karunia Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2015 yang didasarkan

pada

surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

525-

1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 15 Desember 2015. Laporan Tahunan ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kedua sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2015 dengan harapan pencapaian kinerja pada tahun mendatang menjadi lebih baik. Kami menyadari jika dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurang-sempurnaan, oleh karena itu sangat kami harapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan dimasa datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Januari 2016 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua,

Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH,. MH

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 1

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. A. Kebijakan Umum Peradilan................................................................................... B. Visi dan Misi.......................................................................................................... C. Rencana Strategis ................................................................................................. BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................................. A. Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP) ................................................ B. Kinerja/ Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)................................................................ BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................................ A. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 1. Profil Sumber Daya Manusia ........................................................................... 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia................................................................... 3. Mutasi............................................................................................................... 4. Promosi ............................................................................................................. 5. Pensiun ............................................................................................................. B. Keadaan Perkara ................................................................................................... 1. Pengadilan Tingkat Banding ............................................................................. 2. Pengadilan Tingkat Pertama ............................................................................. C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ....................................................................... D. Pengelolaan Keuangan .......................................................................................... 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya ......... 2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung .......................... 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................................................... E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................................................. - Perangkat Keras................................................................................................ - Perangkat Lunak .............................................................................................. F. Regulasi Tahun 2015 ............................................................................................ - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan ................................................................................ 2. Penataan dan Penguatan Organisasi............................................................ 3. Penataan Tata Laksana ................................................................................ 4. Penataan Sistem Manajemen SDM............................................................... 5. Penguatan Akuntabilitas .............................................................................. 6. Penguatan Pengawasan ................................................................................ 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ....................................................... BAB IV PENGAWASAN ............................................................................................. A. Internal ................................................................................................................. B. Evaluasi ................................................................................................................ BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .............................................................

1 2 3 3 4 5 6 11 101 192 192 192 193 194 197 198 201 201 201 217 231 232 232 233 234 234 234 235 235 235 235 236 236 236 238 239 239 248 249


BAB I PENDAHULUAN Dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 Peradilan Agama se-wilayah PTA Banten telah menyelesaiakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam program kerja tahunan dan berdasarkan surat Sekretaris MA RI Nomor : 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan ini kami menyusun laporan tahunan dengan langkahlangkah sebagai berikut.

A.

Kebijakan Umum Peradilan Upaya pembaharuan peradilan yang terus ditingkatkan, merupakan tema yang

tersurat dan tersirat dalam setiap langkah lembaga peradilan untuk mengubah paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan sampai terwujudnya Peradilan Agama di wilayah Banten yang berwibawa, bermartabat dan akuntabel. Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dalam bentuk optimalisasi media informasi secara terus menerus dibenahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan prima dan baik dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditindaklanjuti dengan terbitnya KMA Nomor I144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan meja informasi dilingkungan Peradilan Agama berdasarkan SK Ditjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011. Peradilan Agama di wilayah PTA Banten melaksanakan program nasional antara lain penanganan

layanan

pembebasan

biaya

perkara

bagi

masyarakat

tidak

mampu,

pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan sebagai bentuk kemudahan akses bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang sulit terjangkau transportasinya serta pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan. Upaya yang tak kalah penting dan menjadi prioritas dalam pembaharuan adalah melakukan pembenahan di lingkungan internal. Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, mutasi, rotasi dan promosi tenaga teknis maupun tenaga non teknis. Beberapa pejabat struktural dan fungsional yang dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas, ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Hal ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk kepentingan sumber daya manusia (aparat) itu sendiri tetapi juga lebih jauh kepada upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi peradilan agama, sebagai bentuk reward and punishment. Penanganan perkara yang berbasis IT yang diaplikasikan dalam bentuk sistem SIADPA PLUS dan SIADPTA telah berjalan

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.


Manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan memberikan kontribusi positif dalam hal menilai kinerja Hakim dan jajaran kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga semakin cepat dan akurat dalam pelaksanaan tugas menangani perkara. Demikian pula di jajaran Kesekretariatan sebagai supporting unit menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yaitu SIKEP, SIMKEP dan SIMARI untuk mempermudah mengetahui riwayat aparatur peradilan guna kepentingan

promosi, mutasi dan rotasi,

SAKPA dan SIMAK-BMN untuk kepentingan pelaporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara. Untuk mengoptimalkan program anonimisasi putusan (pengaburan identitas) dengan mengirimkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, melalui email kepada direktori putusan Mahkamah Agung RI, website Ditjen Badilag, serta memuat pada website Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Banten. Sejalan dengan program-program pembaharuan tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan serta kewibawaan institusi maka pada tahun 2015 terdapat Pengadilan Agama yang melakukan pembangunan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banten tambahan Bangunan Parki r Terbuka & Permanen, Pengadilan Agama Cilegon pembangunan tahap III, Pengadilan Agama Tigaraksa Penggantian ACP & Plafond. Pembinaan dan Pengawasan internal dilakukan secara reguler dan insidentil serta pengawasan melekat lebih diintensifkan lagi sebagai langkah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk

implementasi

dari

kebijakan

pimpinan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten.

Monitoring/pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi/pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja melaksanakan tindak lanjut hasil temuan tim pembinaan dan pengawasan.

B.

Visi dan Misi Visi Pengadilan Tinggi Agama Banten yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi

Agama Banten yang berwibawa, bermartabat, dan akuntabel” Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan

dari

pembaharuan

visi

sebagaimana

yang

telah

dirumuskan

dalam

pembaharuan rencana strategis adalah: 1. Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Meningkatkan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 3. Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 4. Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana 5. Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 6. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan


C.

Rencana Strategis Secara global, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan rencana strategis

yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 – 2015). Tahun demi tahun tahapan pengimplementasian rencana tersebut dilaksanakan secara sistematis. Tahun 2015 bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap menjadi prioritas dan terus ditingkatkan. Standar Operasional Prosedur terkait penyelenggaraan proses peradilan setiap tahun dievaluasi. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan yang menjadi tugas utama aparat peradilan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang terbebas dari berbagai intervensi serta mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good governance

and

clean

governance)

ditandai

dengan

adanya

transparansi

dan

akuntabilitas, maka segala kegiatan atau tindakan dari institusi ini secara umum sudah go publik, siapapun bisa mengakses informasi tentang gerak dan tingkah laku aparatur peradilan sehingga perilaku aparatur peradilan, publik dapat berperan mengawasi. Untuk mempercepat program tersebut Badilag mencanangkan 7 faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi dan birokrasi sebagai berikut : 1. Penyelesaian Perkara sesuai dengan SOP. 2. Penggelolaan dan Peningkatan Manajemen SDM. 3. Pengelolaan Website. 4. Implementasi pelaksanaan SIADPA PLUS dan SIADPTA 5. Tersedianya Meja Informasi. 6. Pengawasan dan Pembinaan dan 7. Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pada bidang perencanaan dan realisasi anggaran, sekalipun secara kwantitas mengalami peningkatan dalam beberapa mata anggaran, akan tetapi secara keseluruhan anggaran Tahun 2015 belum mencukupi kebutuhan ideal. Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia, beberapa kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag maupun instansi lain seperti Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kantor Regional III BKN Bandung, KPPN Wilayah Serang dan KPKNL Wilayah Serang, dapat membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan aparatur Peradilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam program kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada setiap pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah – langkah yang diperlukan, jika terjadi penyimpangan maka dilaksanakan pengawasan melekat. Untuk koordinasi dengan unit kerja dan satuan kerja yang berada dibawahnya, ditambah melaksanakan rapat koordinasi dan rapat berkala. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Banten mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut : Ketua

: Drs. H. ABDUL HALIM SYAHRAN, S.H., M.H.

Wakil Ketua

: Drs. H. HUMAIDI HUSEN, S.H.,M.H.

Panitera / Sekretaris

: Dra. Hj. SITI MARYAM

Wakil Panitera

: RIFKI, S.H.,M.Hum

Wakil Sekretaris

: MIRZA, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum

: H. NAISAN, S.H., M.Hum.

Panitera Muda Banding

: Dra. Hj. FAUZIAH SY ANASI

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M.

Keuangan

: ASRININGSIH, S.E.

Umum

: HADI SUNARSO, S.E.

Tenaga Fungsional Hakim / Hakim Tinggi

: 1.

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.

2.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

3.

Drs. H. MUHSIN HALIM, SH. MH.

4.

Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H.

5.

Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.

6.

Drs. H. MAKMUR, MH.

7.

Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH.

8.

Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H.

9.

Drs. H. MOCHAMAD CHANIF, S.H.,M.H. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 6

10. Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H. 11. Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H. 12. Drs. H. NUR KHAZIM, M.H. 13. DR. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.H. 14. Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H. 15. Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H. 16. Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H. 17. Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H. 18. Drs. H. MASRUM, M.H. 19. H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum. 20. Drs. AHMAD DIMYATI A.R. 21. Dra. Hj. IDA HAMIDAH, MH 22. H. SUNARTO, S.H., M.H. Tenaga Fungsional Panitera Pengganti

:

1.

Drs. ASMAWI H. RAWI

2.

ACHMAD SOFWAN, S.H.

3.

HULAESI, SH.MH.

4.

Drs. USMAN MS., SH.

5.

ASWADI, S.Ag.

6.

AKHMAD FAUZI, S.H.

7.

Drs. H. ABDULLAH SAHIM

8.

Drs. H. E. ALI MANSUR

9.

Drs. H. BAEHAKI, M. Sy.

Pelaksana/ Staf Panmud Hukum

: AHMAD RIFA’I, A.Md

Pelaksana / Staf Panmud Banding

: 1. MILA NOVITA 2. FETTY FATIHATUN NAJIHAH, S.H.I.

Pelaksana / Staf Sub Bagian Kepegwaian

: 1. RIZKI RANTAPERKASA, S.H. 2. WIDYAWATI, S.E., M.H.

Pelaksana / Staf Sub Bagian Keuangan

: 1. YULINAH TUSRIATI, S.H. 2. NENENG FACHRIAH, A.Md 3. DINA ALIYAH, A.Md 4. NURI RAHMADI, S.Akt.

Pelaksana / Staf Sub Bagian Umum

: 1. FITRI LESTARI PRASETYO AJI, S.E. 2. WAHYU TRIYANTORO 3. MOCHAMAD GILANG NUGRAHA


Penyusunan Alur Tupoksi -

Alur Pikir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Alur Pikir Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten


Alur Pikir Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten


A.

Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP)


Sehubungan adanya audit kinerja dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada bulan September 2014 tentang Audit Kinerja , maka dilakukan perbaikan / penyempurnaan atas standar operasional prosesur (SOP) sebagai berikut :


1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hakim Nomor SOP

W27.A/ 208 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-28 Oktober 2014 (Edisi Revisi)

Tanggal Efektif

28 Oktober 2014 (Edisi Revisi)

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Persiapan Persidangan Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOPMemahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Persidangan SOP Minutasi Perkara SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas perkara surat panggilan Pihak berperkara majelis hakim dan panitera sidang

Peringatan Persidangan dapat dilakukan jika kedua pihak atau salah satu pihak berperkara yang telah dipanggil secara patut dan resmi hadir di persidangan. Ketidakhadiran pihak berperkara dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan, tidak mengakibatkan perkara tidak diselesaikan/tidak disidangkan.

Pencatatan dan pendataan Perkara yang ditangani oleh majelis hakim yang telah ditunjuk Ketua sesuai PMH.

Pelaksana No.

Kegiatan / Aktivitas

Panitera Sidang

Ketua majelis

Menyerahkan berkas perkara yang telah ditunjuk 1. majelis hakim dan panitera sidang oleh Ketua dan Panitera

2. Membaca dan mempelajari berkas perkara

Mutu Baku Hakim Anggota

Keterangan Kelengkapan Berkas Perkara, PMH dan Penunjukan PP

Output Waktu 5 menit Berkas Perkara, PMH dan Penunjukan PP

Berkas Perkara

7 hari kerja

Penetapan Hari Sidang

Instrumen PHS

15 menit

Hari Sidang

copy berkas

3 hari kerja

Draft putusan

tidak ya

Majelis Hakim dapat meminta kelengkapan berkas perkara kepada Panmud Banding melalui PP

Menetapkan dan menandatangani Penetapan Hari 3. Sidang (PHS)

4

Membuat draft kerangka putusan dan menyerahkannya kepada Ketua Majelis

5.

Membaca dan meneliti draft kerangka putusan serta memberikan persetujuan

draft putusan

2 hari

Draft putusan

6

Menyerahkan draft kerangka putusan kepada hakim anggota untuk disempurnakan

draft putusan

5 menit

Bahan sidang


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

W27.A/ 209 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 28 Oktober 2014 (Edisi Revisi) 28 Oktober 2014 (Edisi Revisi) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Persidangan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik Memahami mekanisme publikasi informasi/putusan pengadilan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding SOP Pemberian informasi Pengadilan

Peralatan/perlengkapan Komputer Berkas Perkara Soft copy Putusan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan Softcopy himpunan putusan, himpunan anonimisasi putusan

Jika Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewajiban memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

(mempublikasikan putusan), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksana No.

Kegiatan

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mutu Baku Panitera Sidang

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Membaca Berkas & Menyampaikan pendapat mengenai syarat formil dan meteriil perkara

Berkas Perkara & draft putusan

14 Hari

Pendapat Mejelis

3

Membuat kesimpulan hasil pendapat majelis hakim


2 Hari

Kesimpulan

4

Memerintahkan kepada Hakim Anggota untuk membuat konsep putusan


7 Hari

Konsep Putusan

5

Melakukan musyawarah sidang

Berkas Perkara & Hasil Musyawarah

1 Hari

Putusan

6

Mengetik catatan sidang pada aplikasi SIADPTA

Berkas Perkara & Hasil Musyawarah

5 Hari

Catatan Sidang

7

Membaca dan menandatangani putusan

Berkas Perkara

1 Hari

Putusan Ditandatangani

8

Menginput Putusan dan Amar Putusan pada SIADPTA

Putusan & Amar

1 hari

Putusan & Amar Terinput

9

Menandatangani instrumen amar putusan untuk diserahkan kepada Panmud Banding

Berkas Perkara

1 Hari

Amar Putusan

10

Menyerahkan instrumen amar putusan kepada Panmud Banding oleh Panitera Sidang

Berkas Perkara

1 Hari

Amar Putusan diserahkan

Ket





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Minutasi Perkara

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/1991 tanggal 6. Buku II edisi revisi Tahun 2010

Keterkaitan : SOP Persiapan Persidangan SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas Perkara Surat-surat bukti

Peringatan : Minutasi perkara dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan

Pencatatan dan pendataan Tanggal persidangan dan tanggal putusan

Pelaksana No.

Kegiatan

Panitera Sidang

Mutu Baku

Ketua Majelis

Panmud Banding

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Memerintahkan Panitera Sidang untuk menyusun berkas banding secara kronologis

Berkas Perkara

30 menit

Berkas Perkara tersusun

2

Memilah dan menyusun berkas banding

Berkas Perkara

30 menit

Berkas Perkara tersusun

3

Menyerahkan berkas perkara yang sudah tersusun kepada Ketua Majelis untuk penandatanganan lembar minutasi

Berkas Perkara, lembar minutasi

5 menit

tanggal minutasi

4

Menandatangani lembar minutasi

Berkas Perkara, lembar minutasi

5 menit

tandatangan minutasi

5

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi untuk diteruskan kepada Panmud Banding

Berkas Perkara

5 menit

berkas yang telah diminutasi

6

Panitera sidang mencatat data minutasi perkara ke dalam kendali panitera (PP) dan meneruskan berkas perkara kepada Panmud Banding untuk penggandaan (salinan putusan)

Berkas Perkara Putusan

10 menit

Bundel berkas banding

Ket




PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004

HAKIM

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum

SOP Bidang Keuangan SOP Bidang Pelayanan Publik SOP Bidang Kepegawaian SOP Manajemen Peradilan

Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait.

Pembinaan dan Pengawasan Internal Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan dan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT;

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPTA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana No.


Ketua

Wakil Ketua

Tim Binwas

Mutu Baku Wakil Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

SK Ketua

1 hari kerja

Surat Tugas

1.

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal melalui WKPTA selaku koordinator

2.

Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal kepada Tim

bahan Binwas

3.

Melakukan persiapan (briefing)

bahan Binwas

60 menit

Form LHP

4.

Menyusun KKP

bahan Binwas

60 menit

Form LHP

5.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

6.

Menyusun Lembar Temuan dan KKP

Form LT dan KKP

120 menit

Hasil Temuan

7.

Melaksanakan ekspose

Hasil Temuan

120 menit

Saran Tindak Lanjut

8.

Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator

Hasil Temuan

7 hari kerja

Dokumen LHP

9.

Menyerahkan LHP kepada Sekretaris Tim untuk didokumentasikan

Dokumen LHP 10 menit

arsip LHP

Keterangan

120 menit Form LHP

surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi

LT dan KKP

LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Pembinaan dan Pengawasan Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Kompilasi Hukum Islam ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; 9. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Keterkaitan SOP Penerimaan perkara SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum


Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait.

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana Kegiatan / Aktivitas

1.

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan melalui WKPTA selaku koordinator

2.

Memberikan pembekalan materi pengawasan kepada Tim Binwas

bahan Binwas

180 menit Form LHP

3.

Mengikuti pembekalan

bahan Binwas

180 menit Form LHP

4.

Menyiapkan bahan Binwas dan menyusun PKP

bahan Binwas

120 menit Form LHP

5.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

6.

Menyusun Lembar Temuan dan KKP

Form LT dan KKP

180 menit

Hasil Temuan

7.

Melaksanakan ekspose

Hasil Temuan

120 menit

Saran Tindak Lanjut

8.

Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator

Hasil Temuan

7 hari kerja

Dokumen LHP

9.

Menyerahkan LHP kepada asisten administrasi untuk didokumentasikan

Dokumen LHP 10 menit

arsip LHP

Ketua

Asisten Wakil Ketua Tim Binwas administrasi

Mutu Baku

No.

Kelengkapan

Waktu

Output

SK Ketua

1 hari kerja

Surat Tugas

surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi

Keterangan

LT dan KKP

LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Pembinaan dan Pengawasan Pengaduan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia; Memahami mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Peradilan; Memahami aturan/ kode etik hakim dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 076/SK/KMA/VII/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan; Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Penanganan Pengaduan

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Agenda Pengaduan

Peringatan Jika pengaduan terbukti, pejabat/hakim dikenai sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan atau sesuai Keputusan Bersama MA RI dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik Hakim;

Pencatatan dan pendataan Surat pengaduan, keterangan saksi, hasil klarifikasi, Berita Acara Pemeriksaan.

No.


Ketua

Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah

Mutu Baku Panitera Muda Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

surat pengaduan, data dukung, hasil tela'ah kewenangan

1 hari kerja

Dokumen Pengaduan

1.

Menerima dokumen pengaduan dan hasil tela'ah kewenangan dari Panitera Muda Hukum

2.

Menentukan kewenangan penanganan pengaduan

Dokumen Pengaduan

1 hari kerja

Disposisi

3.

Memerintahkan WKPTA selaku Koordinator untuk menela'ah materi pengaduan

Dokumen Pengaduan

120 menit

Disposisi

4.

Menela'ah materi pengaduan

Dokumen Pengaduan

1 hari kerja

Hasil Tela'ah

5.

Mendelegasikan tugas penela'ahan materi pengaduan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Dokumen Pengaduan

60 menit

Disposisi

6.


Dokumen Pengaduan

2 hari kerja

Hasil Tela'ah

7.

Menyampaikan hasil penela'ahan kepada WKPTA

Dokumen Pengaduan

60 menit

Hasil Tela'ah

8.

Mengoreksi hasil tela'ah Hakim Tinggi Pengawas

Dokumen Pengaduan

120 menit

Hasil Tela'ah terkoreksi

9.

Menyampaikan hasil penela'ahan dan kesimpulan kepada Ketua Pengadilan

Dokumen Pengaduan

15 menit

Keterangan

Dokumen Pengaduan & Kesimpulan


No.

Kegiatan / Aktivitas Ketua

10. Menentukan bentuk tindak lanjut

Menugaskan kepada WKPTA dan atau Hakim 11. Tinggi untuk melaksanakan tindak lanjut pengaduan

Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah

Mutu Baku Panitera Muda Hukum

Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

Dokumen Pengaduan & Kesimpulan

1 hari kerja

Bentuk Tindak Lanjut

Dokumen pengaduan

60 menit

Surat Tugas

12. Melaksanakan tindak lanjut

Dokumen pengaduan & surat tugas

2 hari kerja

LT & KKP

13. Menyusun Hasil Temuan

Dokumen pengaduan, LT & KKP

1 hari kerja

LHP

Menyampaikan hasil tindak lanjut dan 14. rekomendasi kepada Ketua melalui WKPTA selaku koordinator

15.

Membuat keputusan sesuai hasil rekomendasi Tim

Menyerahkan laporan hasil tindak lanjut 16. pengaduan kepada Panitera Muda Hukum untuk didokumentasikan 17.

Mendokumentasikan hasil penanganan pengaduan

Dokumen pengaduan & LHP

Bentuk tindak lanjut antara lain klarifikasi, menjawab dengan surat atau menugaskan Tim untuk turun ke lapangan

15 menit Dokumen pengaduan lengkap

Dokumen pengaduan lengkap

3 hari kerja


15 menit

Bahan arsip


10 menit

Dokumentas i laporan pengaduan

SK


2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda Banding PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor SOP

:

Tanggal Efektif

:

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan oleh

: : :

W27.A/ 214 /OT.01.2/X/2014 02 Januari 2014

28 Oktober 2014 (Edisi Revisi) 28 Oktober 2014 (Edisi Revisi)

Ketua PTA Banten

PANITERA MUDA BANDING Jl. Raya Pandeglang Km. 7 Serang - Banten Drs.H. Abu Amar, S.H., MH. Nip. 19480318 197603 1 004

SOP PENERIMAAN PERKARA BANDING

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

1

2 UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006, Jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

2

3 PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung & Badan Peradilan yang berada dibawahnya

4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan

Memahami Penerimaan Perkara Banding

Memahami Tugas & Fungsi Meja I dan Meja II, serta Prosedur Penerimaan Perkara Banding

dibawahnya

5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya

6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Register Perkara Banding 2 SOP Persiapan Persidangan

1

Komputer

4

Rekening Koran

2

3 SOP Penyelesaian Perkara

3

Peringatan

Bukti Kwitansi Pembayaran Perkara Chek List

Pencatatan dan pendataan 1 2 3

Buku Jurnal Buku Induk SIADPTA

Pelaksana No.

Kegiatan

1

Wapan

Meja I

Meja II

Mutu Baku Panmud Banding

Kelengkapan

Waktu

Menyerahkan berkas banding dari Pengadilan Agama kepada Panmud Banding

Berkas Perkara

5 menit (Hari 1)

2

Meneliti Kelengkapan Berkas

Check List berkas perkara

30 menit Berkas (Hari 1) Perkara

3

Bukti biaya perkara banding dicocokan dengan rekening koran

Slip Setoran & Rek. Koran

5 menit (Hari 1)

4

Memberi nomor perkara & mencatat dalam buku keuangan perkara

Buku Keuangan Perkara

10 menit Perkara (Hari 1) Terdaftar

5

Berkas perkara yang telah diberi nomor diserahkan untuk diregister dan diinput dalam SIADPTA

Berkas perkara

5 menit (Hari 1)

6 Meregister perkara banding dan menginput dalam SIADPTA

Berkas perkara

Perkara 15 menit Teregister (Hari 1) pada buku & SIADPTA

Ya

Tidak

Output

Ket

Berkas Perkara

Biaya Banding Diterima

Berkas Perkara


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Nomor SOP

:

Tanggal Efektif

:

Tanggal Pembuatan

:

Tanggal Revisi

:

Disahkan oleh

:

W27.A/ 215 /OT.01.2/X/2014 02 Januari 2014


Ketua PTA Banten


SOP REGISTER PERKARA BANDING

Dasar Hukum :



1


2



Memahami Pendaftaran Perkara Banding


dibawahnya



Keterkaitan


1 SOP Penerimaan Perkara Banding

1

2 SOP Persiapan Persidangan

2


3

Peringatan

Komputer

Instrumen Chek List

Pencatatan dan pendataan 1 2

Buku Register Banding SIADPTA

PELAKSANA No.

Kegiatan

1

Membuatkan konsep surat Pemberitahuan Registrasi perkara banding

2

Menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Registrasi kepada Panmud Banding untuk dikoreksi dan diparaf

3

Memeriksa dan menyampaikan konsep Pemberitahuan Registrasi kepada Wapan

4

Memeriksa konsep Pemberitahuan Registrasi dan menyampaikan kepada Pansek

5

Memeriksa dan memberi ACC

6

Menerima konsep Pemberitahuan Registrasi untuk di ketik

7

Panmud Banding

Staff

Wakil Panitera

Mutu Baku Pansek

Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep PBT

10 menit Konsep PBT (Hari 2)

Identitas Para Pihak

30 Menit Data Perkara (Hari 2)

Bundel A & B

5 Menit Draf PBT (Hari 2)

Draf PBT

10 menit Konsep Surat (Hari 2)

Konsep Surat

3 Menit Konsep Surat ACC (Hari 2)

Konsep Surat ACC

3 Menit Surat PBT (Hari 2)

Memerintahkan kepada staff untuk melakukan pengetikan surat Pemberitahuan Registrasi

Surat PBT

3 Menit Surat PBT di Tanda (Hari 2) Tangan

8

Mengetik surat Pemberitahuan Registrasi dan disampaikan kepada Panmud Banding

Surat PBT


9

Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Wapan untuk diparaf

Surat PBT


10

Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Pansek untuk ditandatangani

Surat PBT


Surat PBT

Surat PBT yang 3 Menit telah ditanda (Hari 2) tangani

11 Menandatangani surat PBT

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya

Ket


12

Menerima surat Pemberitahuan Registrasi yang telah ditandatangi Pansek untuk dikirim

13 Meminta nomor surat pada bagian umum

Surat PBT yang Surat PBT yang telah 3 Menit telah ditanda ditanda tangani (Hari 2) tangani

Surat PBT yang telah 3 Menit Surat PBT diberi ditanda tangani (Hari 2) nomor

14

Memerintahkan staff untuk mempersiapkan pengiriman surat regsitrasi yang akan dikirim

Surat PBT diberi nomor

3 Menit Surat PBT diberi (Hari 2) nomor

15

Mempersiapkan pengiriman surat registrasi yang akan dikirim

Surat PBT diberi nomor

3 Menit Surat PBT sudah (Hari 2) disampul

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi 16 untuk dikirim ke PA Pengaju dan para pihak melalui Kasubag Umum

Surat PBT sudah disampul

3 Menit Surat PBT dikirim (Hari 2)

17 Mengarsipkan surat Pemberitahuan Registrasi

Surat PBT dikirim

3 Menit Surat PBT diarsip (Hari 2)



Nomor SOP

:

Tanggal Efektif

:

Tanggal Pembuatan

:

Tanggal Revisi

:

Disahkan oleh

:

W27.A/ 216 /OT.01.2/X/2014 02 Januari 2014


Ketua PTA Banten


SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN

Dasar Hukum :



1


2



Memahami Persiapan Persidangan


dibawahnya



Keterkaitan


1 SOP Penerimaan Perkara Banding 2 SOP Register Perkara

1

Komputer

4

Ekspedisi

2


3

Peringatan

Formulir

Buku Register Banding


Buku Register Banding SIADPTA Ekspedisi

PELAKSANA No.

Kegiatan

Staff

Wapan

Panitera

Mutu Baku KPTA

Panmud Banding

Panitera Pengganti

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menyiapkan berkas yang telah dilengkapi dengan instrumen PMH dan penunjukan PP

Instrumen PMH, PP

5 Menit

2

Menyerahkan berkas yang telah dilengkapi dengan instrumen PMH disampaikan kepada KPTA melalui Pansek

Berkas perkara banding, instrumen

Berkas 10 Menit banding, konsep PMH

3

Menunjuk Majelis Hakim

Berkas banding, konsep PMH

2 hari

Instrumen PMH, PP

PMH


5 Menit PMH

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah ditunjuk Majelisnya beserta instrumen Penunjukan Panitera Sidang kepada Pansek melalui Wapan


10 Menit Konsep PPP

Menunjuk Panitera Sidang

Berkas Banding, Konsep PPP

10 Menit PPP

6

Menerima konsep penunjukan Panitera Sidang

Berkas banding, konsep PPP

10 Menit PPP

7

Memerintah kepada Staf untuk mengetik PMH dan Penunjukan Panitera Sidang

Konsep PPP & 10 Menit PMH & PPP PMH

8

Mengetik PMH dan Penunjukan Panitera Sidang

PMH & PPP

10 Menit PMH & PPP (Hari 3)

9

Menyerahkan PMH dan penunjukan PP yang telah diketik kepada Panmud Banding

PMH & PPP

10 Menit PMH & PPP (Hari 3-5)

4 Menerima konsepPMH

5

Ket


Menyampaikan PMH kepada KPTA dan 10 penunjukan PP kepada Pansek, untuk dimintakan tandatangan 11

Menandatangani PMH dan menyerahkan pada Panmud Banding

Menandatangani dan menyerahkan 12 penunjukan Panitera Sidang kepada Panmud Banding Memerintahkan staf untuk menginput data 13 PMH dan penunjukan PP 14

Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis melalui PP yang ditunjuk

PMH & PPP


PMH

10 Menit PMH Ditanda (Hari 5) tangani

PPP

10 Menit PPP Ditanda (Hari 5) tangani

PMH & PPP

10 Menit Data SIADPTA (Hari 5) terisi

Berkas Banding

5 Menit (Hari 5)

Berkas Lengkap



Nomor SOP

:

Tanggal Efektif

:

Tanggal Pembuatan

:

Tanggal Revisi

:

Disahkan oleh

:

W27.A/ 217 /OT.01.2/X/2014 02 Januari 2014


Ketua PTA Banten


SOP PENYELESAIAN PERKARA

Dasar Hukum :



1


2



Memahami Penyelesaian Perkara


dibawahnya



Keterkaitan


1 SOP Penerimaan Perkara Banding 2 SOP Register Perkara

1

Komputer

4

Ekspedisi

2

3 SOP Persiapan Persidangan

3

Peringatan

Instrumen




4. Bukku Jurnal

SIADPTA Ekspedisi

5. Buku Induk Keuangan

PELAKSANA No.

1

Kegiatan

Panitera Pengganti

Staff Panmud Banding

Panmud Banding

Wapan

Mutu Baku Pansek

Panmud Hukum

Umum

Kelengkapan

Waktu

Ket Output

Melaporkan hasil sidang pada Panmud Banding untuk dicatat dalam Buku Register

Instrumen Sidang

5 Menit (Hari 28)

Instrumen Sidang

Mencatat dalam buku keuangan dan menyetorkan redakasi perkara

Register & Buku

20 Menit (Hari 29)

Register & Buku Induk Terisi

Mencatat dalam register, buku bantu dan menginput kedalam aplikasi SIADPTA

Instrumen Sidang

20 Menit (Hari 29)

SIADPTA Terisi

Menerima berkas dan putusan dari Panitera Pengganti

Draft Putusan

5 Menit Putusan Asli (Hari 33-37)

Putusan Asli

20 Menit Draft Surat Pengantar (Hari 33-37) & Salinan Putusan

Draft Surat Pengantar & Salinan Putusan

3 Menit Salinan & Surat (Hari 33-37) Pengantar Putusan

Memerintahkan staf panmud banding untuk 2 membuat Salinan Putusan & Surat Pengantar Salinan Putusan 3

Mengetik salinan putusan surat pengantar pengiriman salinan putusan

4

Mengoreksi & Membubuhkan paraf pada salinan putusan dan surat pengantar

5

Menyerahkan salinan putusan dan konsep surat pengantar kepada Wapan

6

Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada salinan putusan dan surat pengantar

7

Menyerahkan salinan putusan dan surat pengantar untuk ditandatangani Pansek

Salinan & Surat 5 Menit Salinan & Surat Pengantar Putusan (Hari 33-37) Pengantar di paraf

Ya Tidak

Ya

Tidak

Salinan & Surat Pengantar di paraf Salinan & Surat Pengantar di paraf Salinan & Surat Pengantar di paraf

3 Menit Salinan & Surat (Hari 33-37) Pengantar di paraf 5 Menit Salinan & Surat (Hari 33-37) Pengantar di paraf 20 Menit Salinan & Surat (Hari 33-37) Pengantar di paraf

8

Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar

Salinan & Surat Salinan & Surat 10 Menit Pengantar Putusan Pengantar Putusan (Hari 33-37) Ditandantangani

9

Menyerahkan salinan putusan dan surat pengantar yang telah ditandatangani kepada panmud banding untuk dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju

Salinan & Surat Salinan & Surat 60 Menit Pengantar Putusan Pengantar Putusan (Hari 33-37) Ditandantangani Ditandantangani


Menyampaikan PMH kepada KPTA dan 10 penunjukan PP kepada Pansek, untuk dimintakan tandatangan 11

Menandatangani PMH dan menyerahkan pada Panmud Banding

Menandatangani dan menyerahkan 12 penunjukan Panitera Sidang kepada Panmud Banding Memerintahkan staf untuk menginput data 13 PMH dan penunjukan PP 14

Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis melalui PP yang ditunjuk

PMH & PPP


PMH

10 Menit PMH Ditanda (Hari 5) tangani

PPP

10 Menit PPP Ditanda (Hari 5) tangani

PMH & PPP

10 Menit Data SIADPTA (Hari 5) terisi

Berkas Banding

5 Menit (Hari 5)

Berkas Lengkap


3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Muda Hukum Nomor SOP

W27.A/ 219 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM

Drs. H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Pelayanan Meja informasi Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007

Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami prosedur penanganan perkara di Pengadilan

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Penanganan Pengaduan

Peralatan/perlengkapan Komputer Dokumen pendukung (surat, salinan putusan) Aplikasi SIADPA/SIADPTA Plus Register Perkara

Peringatan Jika pengadilan (Badan Publik) yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undangundang, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenai sanksi hukuman (pidana) dan/atau denda. (Pasal 52 UU No.14 Tahun 2008);

Pencatatan dan Pendataan: Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi : a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pelaksana No.

Kegiatan

Pemohon

Petugas Meja Informasi

Mutu Baku Pejabat Pengelola/ Dokumentasi

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengajukan permohonan informasi dan mengisi formulir yang disediakan petugas informasi sebanyak 2 rangkap

form permohonan informasi

3 menit

surat permohonan informasi

2

Menandatangani formulir permohonan informasi

surat permohonan informasi

3 menit

permohonan informasi ditandatangani Pemohon

3

Mengecek isi permohonan informasi Pemohon

permohonan informasi, datadata pendukung

3 menit

validasi permohonan informasi

4

Mencatat permohonan informasi ke dalam register dan membubuhkan tanda tangan di dalam formulir

dokumen permohonan informasi

5 menit

permohonan informasi diregistrasi

5

Menjawab/menanggapi permintaan informasi Pemohon secara langsung (jika data di meja informasi telah memadai


10 menit

jawaban lisan permohonan informasi


5 menit



15 menit

disposisi permohonan informasi


10 menit

jawaban tertulis

jawaban tertulis, berkas pendukung

20 menit

permohonan informasi Pemohon terpenuhi

6

7

8

Menyampaikan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi/Dokumentasi

Berkoordinasi dengan penanggungjawab/bagian lain untuk menjawab permohonan/permintaan Pemohon

Meneruskan jawaban/data pendukung kepada petugas meja informasi

tidak ya

9

Memberikan jawaban/informasi terhadap permintaan Pemohon

10

Menyerahkan fotokopi/salinan dokumen/berkas yang diminta Pemohon

berkas yang diminta

15 menit

fotokopi berkas

11

Mencatat penyerahan dokumentasi dan informasi ke dalam buku kendali (buku bantu)


3 menit

bahan arsip permohonan informasi

12

Mendokumentasikan arsip formulir permohonan informasi


3 menit

arsip permohonan informasi

Keterangan

petugas informasi dirangkap dengan petugas penerima tamu



W27.A/ 220 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Penyajian statistik perkara

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 6. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Penyusunan Kegiatan Hakim SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara Formulir/blanko laporan Papan visual

Peringatan Penyajian data statistik perkara merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Jika statistik perkara tidak tersaji dengan baik, Pengadilan dapat dikenai sanksi yang ditetapkan Undang-undang.

Pencatatan dan pendataan Data statistik perkara meliputi; perkara diterima dan diputus pengadilan dalam 1 (satu) tahun, faktor penyebab perceraian berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan , dll. Pelaksana

No.

Kegiatan

Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Mutu Baku

Wapan

Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengumpulkan data perkara yang akan disajikan ke dalam papan visual

Laporan RK

15 menit

Bahan Statistik Perkara

2

Membuat draft rekapitulasi data perkara sebagai bahan visualisasi

laporan RK

15 menit

draft data statistik perkara

3

Menyampaikan draft rekapitulasi data kepada Panmud Hukum

draft data statistik

2 menit

koreksi draft statistik

4

Mengoreksi draft dan membubuhkan paraf


10 menit

draft statistik disetujui

5

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Wapan dan Pansek untuk diparaf


3 menit

koreksi kedua draft statistik

6

Membubuhkan paraf jika isi draft rekapitulasi data telah sesuai


5 menit

draft statistik disetujui


3 menit

koreksi ketiga draft statistik


3 menit

draft disetujui

Mencetak (print out) data visual dan membubuhkan paraf serta meneruskan data visual kepada Wapan dan Pansek


10 menit

Data visual statistik perkara

Membubuhkan paraf dan Pansek menandatangani data visualisasi

data visual

3 menit

Data statistik perkara

data statistik perkara

3 menit

Data statistik perkara

tidak 7

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Pansek

8

Memerintahkan Panmud Hukum untuk menyajikan data perkara ke dalam papan visual

Keterangan

ya

tidak ya

9

10

tidak

11

ya

Meneruskan rekapitulasi data visual kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani tidak

ya

12

Menyajikan data perkara ke dalam papan visual


30 menit

visualisasi data

13

Mendokumentasikan rekapitulasi data visual


3 menit

arsip data statistik perkara





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Laporan Kegiatan Hakim

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penanganan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelaporan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan Court Calender

Peringatan Penanganan perkara oleh majelis hakim selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, jika lebih dari waktu yang ditentukan harus melaporkan kepada pimpinan mengenai alasan keterlambatan tersebut.

Pencatatan dan pendataan Nomor perkara yang ditangani, susunan majelis hakim, tanggal diterima dan tanggal persidangan serta tanggal minutasi.

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

Wapan

Mutu Baku Panitera

Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima data kegiatan hakim dan penanganan perkara banding yang lebih dari 6 bulan dari Panmud Banding

Buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

3 menit

Bahan laporan LKH

2

Memerintahkan staf Panmud Hukum untuk merekap kegiatan hakim dan penanganan perkara yang lebih dari 6 bulan

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

3 menit

Data laporan LKH

3

Membuat draft laporan semester

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

30 menit

draft LKH

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

draft LKH, data kegiatan hakim

3 menit

koreksi draft laporan LKH

5

Mengecek isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH, data kegiatan hakim

15 menit

koreksi dan paraf Panmud Hukum

6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan

draft LKH + paraf Panmud hukum

2 menit

koreksi draft laporan LKH (Wapan)

7

Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH + paraf panmud hukum

15 menit

persetujua n draft LKH

8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

draft LKH + paraf wapan

2 menit

Koreksi draft ketiga (Pansek)

9

Mempelajari isi draft laporan dan memberikan tanda tangan persetujuan draft serta mengembalikan draft kepada Panmud Hukum

draft LKH + paraf Wapan

20 menit

draft disetujui Pansek (paraf Pansek)

10

Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan semester yang telah disetujui Panitera

draft LKH, acc panitera

10 menit

Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

11

Menyampaikan laporan semester kepada Panmud Hukum untuk diparaf

Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

3 menit

12

Meneruskan laporan semester kepada Wapan dan Pansek

LKH

10 menit

13

Panitera menandatangani laporan semester kepada Ketua

LKH

5 menit

LKH

3 menit

tidak

Keterangan

ya tidak

ya

tidak

ya

LKH diparaf Panmud Hukum Laporan Kegiatan Hakim (LKH) LKH disetujui Panitera LKH disetujui Ketua LKH disetujui Ketua

14

Menyampaikan laporan semester kepada Ketua

15

Menandatangani laporan semester

LKH

5 menit

16

Mengembalikan laporan semester yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

LKH

3 menit

LKH

17

Mengirim laporan perkara Dirjen Badilag melalui sub umum

LKH

5 menit

LKH distempel

18

Memberi nomor surat di dalam pengantar dan mencatatnya ke dalam bukum agenda surat keluar

LKH

3 menit

LKH terkirim

19

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan semester yang telah diberi nomor surat kepada staf Panmud Hukum

LKH

3 menit

Bahan arsip laporan

20

Mendokumentasikan laporan semester perkara

Laporan LKH lengkap

3 menit

Arsip Laporan

tidak


Nomor SOP Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Pembuatan Tanggal Efektif Revisi Disahkan oleh Efektif oleh


BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM N HUKUM Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hukum 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun Kehakiman 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Publik; tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

W27.A/ 222 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 /OT.01.3/I/2014 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 2014 Banten Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Penanganan Pengaduan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Pengaduan tentang Hukum Acara SOP Memahami Peraturan Perundang-undangan pelaksana Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami Acara Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Standar AP Standar Memahami Pelayanan peraturan-peraturan tentang kode etik hakim dan disiplin pegawai pegawai

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Pedoman 9. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara n SOP Pemeriksaan Perkara Perkara SOP Penyelesaian Perkara Perkara Perkara Peringatan

Peralatan/perlengkapan Komputer n Dokumen pendukung (surat, salinan putusan) r Formulir pengaduan putusan) Pengaduan Register pengaduan Pengaduan dan Pendataan: Pencatatan Kriteria pengaduan yang layak ditindaklanjuti antara lain l pengaduan dengan identitas pelapor jelas dan substandi/materi pengaduan logis dan memadai; Pendataan: pengaduan memadai;

Hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan aparat Pengadilan dijatuhkan sesuai dengan kadar kesalahan yang bersangkutan; Apabila pelanggaran yang dilakukan Terlapor menimbulkan n kerugian keuangan negara, dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan pengembalian

kerugian kepada negara dan atau mengandung unsur tindak pidana, maka kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut; Pelaksana No.

Kegiatan

Pelapor

Staf Panmud Hukum

Panitera Muda Hukum

Mutu Baku

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan

Hakim Tinggi Pengawas

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengajukan surat pengaduan

surat pengaduan, data pelengkap

10 menit

surat pengaduan

2

Menerima surat pengaduan dan membuat tanda terima 2 rangkap

surat pengaduan, tanda terima

10 menit

tanda terima pengaduan

3

Mencatat penerimaan pengaduan dan memberi nomor registrasi ke dalam register pengaduan

surat pengaduan, register pengaduan

10 menit

pengaduan tercatat

4

Menyerahkan 1 (satu) lembar tanda terima kepada Pelapor

tanda terima

3 menit

pengaduan diregistrasi

5

Meneruskan pengaduan kepada Panmud Hukum

dokumen pengaduan

5 menit

mekanisme pengaduan

6

Menela'ah kewenangan

dokumen pengaduan

10 menit

hasil tela'ah kewenangan

hasil tela'ah pengaduan, resume

5 menit

mekanisme pengaduan

dokumen pengaduan

30 menit

perintah tindak lanjut

20 menit

bentuk tindak lanjut

tidak

Keterangan

batas penanganan pengaduan pada tingkat banding sejak diterima adalah

ya 7

Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan

8

Menentukan kewenangan penanganan pengaduan

9

Meneruskan pengaduan kepada Wakil Ketua atau Badan Pengawasan

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

10


surat pengaduan, ketentuan per UU- 30 menit an

surat tindak lanjut

11

Mendelegasikan penela'ahan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah

dokumen pengaduan

15 menit

surat tugas

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

5 menit

Laporan Hasil Pengaduan (LHP)

surat pengaduan, hasil rekomendasi

10 menit

rekomendasi

surat pengaduan,hasil pemeriksaan, usulan rekomendasi,

1 hari

tindak lanjut

12

Menyampaikan hasil penela'ahan kepada Wakil Ketua Pengadilan

13

Meneruskan hasil penela'ahan kepada Ketua Pengadilan

14

Menentukan bentuk tindak lanjut (penghentian penanganan/klarifikasi/konfirmasi/pemeriksaan/ti ndakan lain)

tidak

ya

tidak

ya

15

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut kepada Panmud Hukum)

surat pengaduan, hasil pemeriksaan, tindak lanjut

10 menit

bundel laporan

16

Mencatat data penanganan dan bentuk tindak lanjut pengaduan ke dalam buku agenda berdasarkan laporan

surat pengaduan, hasil pemeriksaan, tindak lanjut

10 menit

laporan hasil penanganan pengaduan

17

Mempublikasikan hasil penanganan pengaduan ke dalam website

surat pengaduan, hasil pemeriksaan

15 menit

publikasi hasil penanganan pengaduan

18

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan kepada staf Panmud Hukum untuk didokumentasikan


5 menit

dokumentasi laporan pengaduan

19

Mendokumentasikan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut)


10 menit

pengaduan selesai





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Laporan Rekapitulasi Tingkat I

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Pemeriksaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara tingkat pertama Formulir/blanko laporan

Peringatan Jika penyampaian laporan tingkat pertama terlambat, rekapitulasi data perkara se wilayah PTA menjadi tidak akurat dan tidak tertib.

Pencatatan dan pendataan Data keadaan perkara, perkara yang diterima dan diputus, data keuangan perkara, faktor penyebab perceraian, perkara khusus terkait PP 10 Tahun 1983;

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

Wapan

Panitera

Mutu Baku Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

1

Menerima laporan perkara bulanan tingkat pertama dari Wapan

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

2

Mencatat penerimaan laporan perkara bulanan ke dalam buku kendali (agenda masuk)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

3

Menyerahkan laporan perkara bulanan pengadilan tingkat pertama kepada staf Panmud Hukum untuk direkap

Waktu

3 menit

Bahan rekap laporan perkara tk. Pertama

waktunya relatif

90 menit

Data laporan perkara tk. Pertama

2 menit x 6 satker = 6 menit

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

3 menit

Rekapitula si data perkara

45 menit

draft laporan RK

draft laporan RK

4

Membuat draft laporan perkara bulanan tingkat pertama (RK)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

5

Menyampaikan draft laporan kepada Panitera Muda Hukum

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

3 menit

6


laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

25 menit

Menyampaikan draft laporan kepada Wapan 7

8

Mempelajari isi draft laporan dan membubuhkan paraf

tidak

ya 9

10

Wapan menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera Mempelajari isi draft laporan dan memberikan tanda tangan persetujuan draft serta mengembalikan draft kepada Panmud Hukum

tidak

Ket.

Output

akurasi isi draft

draft laporan + paraf panmud hukum

3 menit

koreksi draft

draft laporan + acc panmud hukum

15 menit

draft + paraf wapan

draft laporan+ paraf wapan

3 menit

koreksi draft

draft laporan + paraf wapan

10 menit

draft + acc panitera

draft + acc panitera

15 menit

Laporan RK

laporan RK

1 menit

Laporan RK

ya 11

12

Memerintahkan staf untuk mencetak (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

Menyampaikan laporan RK kepada Panmud Hukum untuk diparaf

13

Meneruskan laporan kepada Wapan dan Panitera untuk diparaf dan ditandatangani

Laporan RK

5 menit

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

14

Menandatangani laporan RK dan surat pengantar

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

2 menit

Laporan RK + ttd panitera


5 menit

Laporan RK


5 menit

Laporan RK+ ttd ketua

Laporan RK + ttd ketua

3 menit

Laporan RK

tidak 15

Menyampaikan laporan RK kepada Ketua untuk ditandatangani

16

Menandatangani laporan RK

ya

tidak 17

Mengembalikan laporan RK yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

ya

Laporan RK diberi stempel

18

Mengirim laporan RK melalui sub umum

Laporan RK

10 menit

19

Memberi nomor surat di dalam surat pengantar dan mencatatnya ke dalam buku agenda surat keluar

laporan RK

3 menit

Laporan RK

20

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan RK yang telah diberi nomor surat kepada staf Panmud Hukum

Laporan RK

3 menit

Bahan Arsip laporan

21

Mendokumentasikan Laporan RK

Laporan RK

3 menit

Arsip Laporan RK


Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W27.A/ 224 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194618 197603 1 004 Laporan Perkara Banding (LII-PA I) Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan

Peringatan Penyampaian laporan perkara dari tingkat pertama ke tingkat banding paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya dan laporan tingkat banding kepada Ditjen Badilag/MA RI selambatlambatnya tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan data perkara yang dirilis pusat dan diakses masyarakat menjadi tidak akurat.

Pencatatan dan pendataan Data perkara yang diterima dan diputus

Pelaksana No.

Mutu Baku

Kegiatan

Keterangan Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Wapan

Pansek

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima data laporan perkara banding dari staf Panmud Banding

laporan mingguan

3 menit

konsep laporan

2

Merekap data perkara banding yang diterima dan diputus serta laporan keuangan perkara

laporan mingguan

15 menit

konsep laporan

3

Membuat draft laporan perkara LII-PA2 dan laporan keuangan perkara

laporan mingguan

20 menit

konsep laporan

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

laporan mingguan, draft

3 menit

konsep laporan


10 menit

konsep laporan + acc


3 menit

konsep laporan


10 menit



3 menit

konsep laporan


10 menit


konsep + acc

5 menit

print out laporan

print out laporan

5 menit

print out surat pengantar

laporan + sp

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

laporan


tidak

5 ya 6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

tidak

7 ya 8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

tidak

ya

9

10

Mempelajari isi draft laporan dan memberikan tanda tangan persetujuan draft serta mengembalikan draft kepada Panmud Hukum

Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

11

Membuat surat pengantar laporan

12

Menandatangani laporan perkara bulanan dan surat pengantar

13

Menyampaikan laporan perkara bulanan kepada Ketua

14

Menandatangani laporan perkara bulanan

tidak ya

15

Mengembalikan laporan perkara yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

Laporan

3 menit

Laporan

16

Mengirim laporan perkara kepada Panitera MARI melalui sub umum

Laporan

3 menit

Laporan

17

Mendokumentasikan laporan perkara (LII-PA2)

Laporan

3 menit

Arsip Laporan





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004 Publikasi Putusan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding SOP Pemberian informasi Pengadilan Peringatan Jika Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewajiban memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOPMemahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik Memahami mekanisme publikasi informasi/putusan pengadilan

Peralatan/perlengkapan Komputer Berkas Perkara Soft copy Putusan Pencatatan dan pendataan Softcopy himpunan putusan, himpunan anonimisasi putusan

(mempublikasikan putusan), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksana No.

Kegiatan

Panitera pengganti

Staf Panmud Hukum

Mutu Baku Panmud Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menganonimisasi putusan banding

putusan banding, berkas

10 menit

anonimisasi putusan

2

Menyerahkan soft copy putusan dan anonimisasinya kepada staf Panmud Hukum

putusan, flashdisk

5 menit

softcopy dan anonimisasi putusan

3

Menyimpan softcopy dan anonimisasi putusan ke dalam folder himpunan putusan

Putusan, flasdisk

5 menit

himpunan anonimisasi putusan

4

Melaporkan softcopy dan anonimisasi putusan yang telah disimpan dalam himpunan kepada Panmud Hukum

Buku Kendali

3 menit

kendali putusan & anonimisasi putusan

tidak tidak

ya

5

Mengecek softcopy dan anonimisasi putusan

Putusan & anonimisasi putusan

6

Memerintahkan staf untuk mengupload putusan ke dalam website

anonimisasi putusan, komputer

3 menit

publikasi putusan di dalam website

7

Mengupload putusan ke dalam website PTA dan direktori putusan MA RI

putusan banding, anonimisasi putusan

10 menit


8

Melengkapi data upload

berkas perkara, register, aplikasi SIADPTA

10 menit


9

Mendokumentasikan softcopy putusan ke dalam CD

CD, putusan

10 menit

arsip softcopy putusan

5 menit

anonimisasi putusan akurat

Keterangan

Panmud hukum dapat mengembalikan anonimisasi putusan kepada staf atau PP


Nomor SOP

W27.A/ 226 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN

PANITERA MUDA HUKUM

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara

Peringatan Arsip berkas perkara banding selambat-lambatnya 2 hari setelah diminutasi No.

Kegiatan

1

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dikirimkan salinan putusannya kepada PA pengaju kepada Panmud Hukum

2 3 4

5

6 7 8 9

Mengecek berkas perkara banding yang telah diminutasi

Memaraf penyerahan berkas perkara banding di dalam buku kendali Mencatat data penyelesaian berkas perkara banding yang diterima ke dalam buku kendali

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah diminutasi kepada staf untuk dipilah isinya sesuai dengan kelompok (salinan putusan, instrumen) Memilah isi berkas perkara banding dan membundel salinan putusan ke dalam folder tersendiri

Menjahit berkas perkara banding dan membubuhkan stempel satker di atas stofmap

Memasukkan berkas perkara ke dalam box file dan mencatat nomor perkara ke dalam daftar isi berkas Mengarsipkan berkas perkara ke dalam lemari arsip

Staf Panmud Banding

Pengarsipan Berkas Perkara Banding

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Memahami peraturan perundang-undangan tentang kearsipan

Peralatan/perlengkapan Komputer Buku Kendali Aplikasi arsip perkara

Pencatatan dan pendataan Buku Kendali Arsip

Pelaksana

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

Ya

Tidak

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 19480318 197603 1 004

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

berkas perkara

5 menit

berkas perkara

instrumen, berkas perkara

5 menit

berkas perkara lengkap

buku kendali, berkas perkara berkas perkara, buku kendali Bundel B, putusan asli, salinan putusan, instrumen dan benang berkas perkara, salinan putusan berkas perkara, cap stempel berkas perkara, box file berkas perkara, box file, lemari arsip

3 menit

Output

Keterangan

Pengiriman salput dan bundel A kepada PA pengaju dilakukan oleh Sub Umum melalui Panmud Banding

dokumen arsip perkara

arsip 10 menit perkara tercatat

5 menit

dokumen arsip perkara

berkas perkara 10 menit terdokume ntasikan berkas 15 menit perkara rapi 5 menit 10 menit

tertib berkas perkara arsip perkara


4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengganti Nomor SOP

W27.A/

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 7. Buku II edisi revisi tahun 2010;

Keterkaitan SOP Persidangan SOP Minutasi Perkara SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peringatan Persidangan dilakukan setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dalam waktu selambatlambatnya 24 hari (SOP) setelah berkas diterima majelis hakim. Persidangan yang dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan SOP, majelis hakim yang bersangkutan harus menyampaikan alasan kepada Ketua dan atas keterlambatan tersebut Ketua dapat memberi teguran lisan kepada majelis hakim yang bersangkutan.

-


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004

Persiapan Persidangan Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Memahami Pola Bindalmin

Peralatan/perlengkapan Berkas perkara Ruang sidang Perlengkapan sidang

Pencatatan dan pendataan Perkara yang ditangani oleh majelis hakim yang telah ditunjuk Ketua sesuai PMH.

Pelaksana

No.

1.


Menerima berkas perkara banding dari Panmud Banding

2. Mencatat dan membuat resume perkara

Ketua Majelis

Mutu Baku Hakim Anggota Majelis

Kelengkapan Berkas perkara banding Berkas perkara banding, buku agenda

Waktu

Output

3 menit

Berkas perkara banding

Berkas perkara banding telah diterima

15 menit

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

6. Menandatangani PHS

konsep PHS

5 menit

PHS

7.

PHS

5 menit

PHS

Menetapkan hari sidang dan 4. memerintahkan Panitera sidang untuk mengetik PHS 5.

Mengetik, meminta tanda tangan PHS kepada Ketua Majelis

Menayangkan PHS di website melalui operator

Keterangan

120 menit resume

berkas perkara banding, kendali

3.

Menyerahkan berkas perkara banding kepada Majelis Hakim

Panitera Pengganti

227 /OT.01.3/I/2014

2 Januari 2014

konsep PHS


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang 7. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010;

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Persiapan Persidangan SOP Minutasi Perkara

Peringatan Persidangan tingkat banding dilakukan setelah majelis hakim yang ditunjuk (PMH) mempelajari berkas perkara. Persidangan dilakukan sesuai kebutuhan atas dasar musyawarah majelis. Persidangan dapat memutus perkara jika putusan yang akan diucapkan telah siap (rapi) dan majelis hakim/panitera sidang menandatangani putusan tersebut sesaat setelah putusan diucapkan. Jika putusan tidak rapi, Ketua dapat memberi teguran kepada majelis hakim.

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Persidangan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara di Memahami peraturan perundang-undang-undangan tentang Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Publik

Peralatan/perlengkapan Ruang sidang Berkas perkara laptop

Pencatatan dan pendataan PMH, PHS, Tanggal sidang

Pelaksana

No.


1. Mengecek kesiapan ruang persidangan 2.

Melaporkan kesiapan ruang persidangan kepada Ketua Majelis

5.

Ketua Majelis

Mutu Baku Kelengkapan

Ruang dan perlengkapan sidang Ruang dan perlengkapan sidang

Waktu

Output

5 menit

Persidangan

60 menit Draft BAS

Memerintahkan Panitera sidang untuk mencatat jalannya persidangan

Majelis hakim, panitera sidang, berkas perkara

5 menit

Membantu majelis hakim mencatat jalannya persidangan


60 menit Draft BAS

Pendapat majelis hakim, berkas perkara

Hasil Koreksi 60 menit BAS

BAS, Berkas perkara

10 menit

Mengetik dan menyerahkan konsep Berita 6. Acara Sidang ( catatan sidang) kepada Ketua Majelis

Menandatangani Berita Acara Sidang (catatan 7. sidang) bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim

Keterangan

15 menit Persidangan


3. Melaksanakan persidangan

4.

Panitera Sidang

Majelis Hakim (Hakim anggota)


Draft BAS

BAS ditandatangani

Tanpa perintah majelis hakim, Panitera sidang secara otomatis mencatat jalannya persidangan Pencatatan pendapat majelis hakim dalam persidangan dapat dilakukan melalui aplikasi SIADPTA Plus

Koreksi BAS dilakukan oleh Hakim anggota I atas perintah Ketua Majelis


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

W27.A/ 229 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Asistensi Pengawasan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan dan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Kompilasi Hukum Islam ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; 9. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Keterkaitan SOP Penerimaan perkara SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPA Plus


Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait. No.

1.


Ketua

Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana Panitera WKPTA Ketua Tim Anggota Pengganti (Koordinator Binwas Tim Binwas (asisten Tim Pengawasan) Binwas )

Menunjuk/membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan regular

Materi pembinaan & pengawasan

3. Mengikuti pembekalan Menyiapkan kelengkapan administrasi pengawasan

5.

Mendampingi Hatibinwas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

10.

Kelengkapan

1 hari kerja

Waktu

120 menit 180 menit

Obyek pemeriksaan

60 menit

Form pengawasan

Lembar Temuan (LT) dan Kertas Kerja Pemeriksaan

180 menit

Draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Draft LHP

3 hari kerja

Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

LT, KKP, LHP

120 menit

LHP ditandatangani

Memerintahkan asisten Binwas untuk mendokumentasikan LHP melalui Ketua Tim

LHP

30 menit

LHP

LHP

60 menit

LHP lengkap

Menyerahkan LHP kepada Koordinator (WKPTA) untuk diteruskan kepada Ketua

11. Mendokumentasikan hasil pengawasan

tidak

Ya

Ya

LHP

15 menit

Output

Surat Tugas

Temuan Pengawasan

Meneliti LHP untuk ditandatangani Tim dan 7. diteruskan kepada Koordinator

9.

Jadwal pembinaan dan pengawasan

Keterangan

2 hari kerja

Mengumpulkan, mengetik hasil temuan (LT 6. dan KKP) dan menyerahkannya kepada Ketua Tim

8.

Kelengkapan

SK Ketua

2. Mengumpulkan data dukung pengawasan

4.

Mutu Baku

Pembekalan dilakukan oleh WKPTA selaku Koordinator terhadap Tim Binwas

Hasil Temuan (draft LHP) diekspose sesaat setelah Binwas selesai dilakukan

Koreksi LHP dilakukan bersama-sama dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) anggota Tim yang lain

Arsip LHP


Nomor SOP

W27.A/ 230 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 7. Buku II edisi revisi tahun 2010;

Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peringatan Jika majelis hakim telah melaksanakan minutasi perkara dan menyerahkan berkas kepada Panmud Banding melalui Panitera sidang, penyelesaian perkara dilakukan oleh Panitera sidang. Dalam waktu yang tidak lama, berkas perkara yang telah lengkap diserahkan kepada Panmud Banding. Jika Panitera sidang terlambat menyelesaikan perkara, majelis hakim dapat menegurnya.

Peralatan/perlengkapan Berkas Perkara Instrumen Aplikasi SIADPTA Plus

Pencatatan dan pendataan Data perkara, tanggal putusan dan minutasi

Pelaksana

1.

Mencatat hasil persidangan ke dalam instrumen dan buku agenda sidang

Panitera Pengganti Ketua Majelis

Menyerahkan instrumen amar yang telah 2. ditandatangani oleh Ketua majelis kepada Panmud Banding 3. 4.

Mengetik dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)

Menyerahkan Berita Acara Sidang (BAS) kepada Ketua Majelis untuk ditandatangani

5. Menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)

6. Membantu majelis hakim meminutasi perkara 7. 8.

Menganonimisasi putusan dan menyerahkannya kepada Panmud Hukum

Menyerahkan berkas perkara dan asli putusan kepada Panmud Banding


Penyelesaian Perkara Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi umum ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;


-


Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;

No.

2 Januari 2014

Tidak Ya


Waktu

Output

instrumen, buku agenda

30 menit

data perkara putus

instrumen amar

15 menit

aplikasi SIADPTA Plus

amar putusan tercatat

60 menit

Draft BAS

Draft BAS

10 menit

Draft BAS

Draft BAS

10 menit

BAS ditandatangani

Berkas perkara Berkas perkara, asli putusan berkas perkara, asli putusan

Keterangan

1 hari kerja Berkas diminutasi 60 menit 5 menit

anonimisasi putusan Bundel berkas banding


5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Kepegawaian Nomor SOP

W27.A/ 231 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

28 Oktober 2014

Tanggal Efektif Disahkan oleh

28 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bante

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan KP4

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian 3. Memahami tertib administrasi kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 10 TAHUN 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990; 2. SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 3. SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 4. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat

1. Buku Nikah 2. Akta Kelahiran Anak 3. Daftar Susunan Keluarga

Peringatan Setiap perubahan data dalam susunan keluarga wajib dilaporkan kepada bagian

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG

No 1

2

3

4 5 6 7

Kegiatan Memerintahkan petugas untuk mengetik konsep KKonsep KP4 Mengetik konsep Konsep KP4 dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Memeriksa dan menyerahkan konsep Konsep KP4 kepada pegawai yang bersangkutan untuk konfirmasi Mengoreksi data kebenaran data pribadi yang bersangkutan dan mengembalikan Memerintahkan konsep Konsep KP4 petugas untuk kepada Kasub mengetik ulang Kepegawaian Konsep KP4 Mengetik ulang Konsep KP4

Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan 8 Memeriksa Konsep kepada Wasek KP 4 memaraf dan meneruskan 9 Memeriksa, kepada Pansek memberikan ACC dan memaraf Surat KGB 10 konsep Menerima konsep surat KP4 yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Kasubag Kepegawaan

Staf

Pelaksana Pegawai

Wasek

Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Mutu baku

Kelengkap an Memo Memo

Waktu Output

3 Memo menit 180 menit

Konsep KP4 60 menit

Ko KP tah ter Konsep r, KP4 ga Konsep KP4

Konsep KP4

1 hari Konsep KP4

Konsep KP4

3 Konsep menit KP4

Konsep KP4

60 menit

Konsep KP4

8 Konsep menit KP4

Konsep KP4 15 menit

Konsep KP4 Konsep KP4

Konsep KP4 8 menit Konsep KP4 Konsep KP4 8 menit Konsep KP4


No

Kegiatan

11 Mengetik konsep KP4 dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Pelaksana Kasubag Kepegawaian

Staf

Pegawai

Wasek

Mutu baku Pansek

KPTA

Kasubag Kelengkapan Waktu Output Umum Konsep KP4 30 menit Konsep KP4

12 Menyerahkan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk tanda tangan

Konsep KP4

15 menit Konsep KP4

13 Menandatangani konsep KP4 dan mengembalikan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep KP4

14 Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep KP4

10 menit Konsep KP4

15 Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep KP4

16 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep KP4 dan meneruskan ke

Konsep KP4

17 MenandatanganiKP4 dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep KP4

8 menit KP4

18 Menerima KP4 dari KPTA

KP4

3 menit KP4

19 Menggandakan,mendistribu sikan surat KP4 ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum 20 Menerima KP 4 dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

KP4

5 menit KP4

KP4

3 menit Arsip KP4

Arsip KP4

3 menit Arsip KP4

22 Mengarsipakan KP4

Arsip KP4

5 menit KP4 terarsipka n

21 Memerintahkan Staf Kepegawaian untuk mengarsipkan

15 menit Konsep KP4 8 menit Konsep KP4 8 menit Konsep KP4


Ket.

Nomor SOP

W27.A/ 232 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

28 Oktober 2014 28 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Tanggal Pembuatan


2 Januari 2014

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penerbitan SPMT & SPMJ

Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami ketentuan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 2. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian 3. Memahami tertib administrasi kepegawaian

Keterkaitan


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Peringatan Untuk kepentingan penyesuaian gaji karena perubahan pangkat harus disertai SPMT dan SPMJ

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG dan atau SAPK

NO. AKTIVITAS 1 2 3 4

5

6 7

8

Menerima SK Jabatan atau SK Kenaikan Pangkat dari Kasubag Umum

Kasubag Kepeg. Staf Kepeg

PELAKSANA Wasek

Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

SK, Memo

3 menit

SK, Memo

SK, Memo

3 menit

SK, Memo

SK, Memo

10 menit

Memeriksa hasil pengetikan Konsep SPMT dan SPMJ, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep SPMT&SPMJ

8 menit

Konsep SPMT&SPMJ

Memeriksa ,memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SPMT dan SPMJ

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

Mengetik konsep SPMT dan SPMJ dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep SPMT&SPMJ

8 menit

Konsep SPMT&SPMJ

Memerintahkan kepada Staf Kepegawaian untuk mengetik Konsep SPMT dan SPMJ Mengetik Konsep SPMT dan SPMJ

Menerima konsep SPMT dan SPMJ yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

1

Konsep SPMT&SPMJ

2


Ket.

NO. AKTIVITAS

Kasubag Kepeg. Staf Kepeg

1

2

PELAKSANA Wasek

Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

9 Memeriksa hasil pengetikan Konsep SPMT dan SPMJ, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep 10 menit Konsep SPMT&SPMJ SPMT&SPMJ

10 Memeriksa, memaraf konsep SPMT dan SPMJ dan meneruskan ke Pansek

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

11 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SPMT dan SPMJ dan meneruskan ke KPTA

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

12 Menandatangani SPMT dan SPMJ dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

5 menit

SPMT&SPMJ

13 Menerima SPMT dan SPMJ dari KPTA

Konsep SPMT&SPMJ

SPMT&SPMJ

3 menit

SPMT&SPMJ

14 Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusik an SPMT dan SPMJ (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum

SPMT&SPMJ

5 menit SPMT&SPMJ (lengkap)

15 Menerima SPMT dan SPMJ (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

SPMT&SPMJ (lengkap)

3 menit


17 Mengarsipkan SPMT dan SPMJ (lengkap)

Arsip SPMT&SPMJ Arsip SPMT&SPMJ

3 menit 5 menit

Arsip SPMT&SPMJ Arsip SPMT&SPMJ Arsip SPMT&SPMJ


Ket.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Drs.H. Abu Umar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami sistem penggajian PNS 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 22 Tahun 2013; 2. PP Nomor 43 Tahun 2013 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2013 4. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan


Peringatan Kenaikan gaji berkala dilakukan setiap dua tahun terakhir

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMPEG

1. SOP Pemberian Nomor Surat

No

Kegiatan

1 Memerintahkan Staf untuk mendata dan membuat Surat KGB

Kasubag Kepegawaian

Staf Kepeg

W27.A/ 234 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 28 Oktober 2014 28 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2. SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun Terakhir 3. Tabel Gaji PNS

Pelaksana Wasek

Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

Memo

3 menit Memo

2 Mendata dan membuat konsep Surat KGB

Memo

90 menit Data dan konsep Surat KGB

4 Memeriksa, memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Pansek

Konsep Surat KGB 10 menit Konsep Surat KGB

6 Menerima konsep surat KGB yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Konsep Surat KGB

3 Memeriksa,memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Wasek

Data dan konsep Surat KGB

5 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat KGB


7 Mengetik konsep surat KGB dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Ket.

Acuan : KGB tahun terakhir, KNP terakhir, tabel gaji

20 menit Konsep Surat KGB



1

2


No

Kegiatan

Kasub Kepegawaian

1

Staf Kepeg

2

Pelaksana Wasek

Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

8 Memeriksa,memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Wasek


9 Memeriksa, memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Pansek

Konsep Surat KGB


10 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke KPTA

Konsep Surat KGB


11 Menandatangani surat KGB dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep Surat KGB

8 menit Surat KGB

12 Menerima surat KGB dari KPTA

Surat KGB

3 menit Surat KGB

13 Meminta nomor surat, menggandakan,mendistri busikan surat KGB (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum

Surat KGB

5 menit Surat KGB (lengkap)

14 Menerima surat KGB (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

Surat KGB (lengkap)

3 menit Arsip surat KGB


Arsip surat KGB

3 menit Arsip surat KGB

16 Mengarsipkan surat KGB (lengkap)

Arsip surat KGB

5 menit KGB terarsipkan

Ket.


Nomor SOP

W27.A/ 235 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

28 Oktober 2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

28 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP Permohonan penerbitan Askes Nip. 194803181976031004 Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pendaftaran sebagai peserta asuransi kesehatan

Dasar Hukum PP Nomor 69 Tahun 1969

3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan


Peringatan Setiap PNS berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara namun


1. SOP 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

No 1

2

3 4

5 6

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Pelaksana

Staf Kepeg.

Wasek

1. Formulir Isian 2. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 3. SK Jabatan 4. Kartu Keluarga 5. Daftar Gaji 6. Kartu Keluarga 7. Keterangan masih sekolah bagi anak di atas 21 tahun bagi yang masih

Pansek

Kasub Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

Ket.

Berkas administrasi dan disposisi

3 menit

Berkas Proses di administrasi PT ASKES dan disposisi 7 hari

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor PT ASKES


5 menit


Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES

7 menit

Konsep Surat Pengantar

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES, memaraf dan meneruskan kepada Wasek



5 menit




3 menit



3 menit


Menerima permohonan pembuatan kartu askes dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES


No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Pelaksana Staf Kepeg. Wasek

Pansek

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

7

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang


3 menit Konsep Surat Pengantar

8

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian





10 Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES dan meneruskan ke Pansek




3 menit Surat Pengantar

12 Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES

Surat Pengantar


9

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

11 Menandatangani Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES

13 Meminta nomor surat, menggandakan,mendist ri busikan Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap) ke PT ASKES melalui Kasubag Umum

Surat Pengantar

5 menit

Surat Penganta r (lengkap)

Surat Penganta r (lengkap)

3 menit

Arsip Surat


Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

14 Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

16 Mengarsipkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap)


Ket.


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Permohonan penerbitan kartu Taspen

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pendaftaran sebagai peserta asuransi sosial 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 25 Tahun 1981 2. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

Peralatan/perlengkapan Foto copy sah SK CPNS

Peringatan Setiap PNS menjadi anggota asuransi sosial sejak pengangkatan Menjadi CPNS

No

Kegiatan

Menerima permohonan pembuatan kartu TASPEN 1 dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk 2 membuat surat pengantar ke kantor PT TASPEN Mengetik Konsep Surat 3 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar 4 Pembuatan Kartu TASPEN, memaraf dan meneruskan kepada Wasek 5


Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat 6 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN


Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.


Pelaksana

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu


3 menit


5 menit



Konsep Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar

7 menit 5 menit

3 menit 3 menit

Output

Ket.

Berkas Proses di administrasi dan disposisi PT TASPEN 7 hari Berkas administrasi dan disposisi

Konsep Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar Konsep Surat Pengantar


No

Kegiatan

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN yang telah di Acc 7 Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu 8 TASPEN dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar 9 Pembuatan Kartu TASPEN, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan 10 Kartu TASPEN dan meneruskan ke Pansek Menandatangani Surat 11 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN 12

Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusi kan Surat Pengantar 13 Pembuatan Kartu TASPEN (lengkap) ke PT TASPEN melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN 14 (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan

Mengarsipkan Surat 16 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN (lengkap)

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Pelaksana

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output


3 menit



8 menit



3 menit



3 menit



3 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

3 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar (lengkap)


3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan


Ket.



Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pembuatan Kartu Pegawai

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1 Tahun 1994 Tanggal 7 Januari 1994

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai

Keterkaitan


2. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Surat Tanda Peserta Prajabatan 4. Pas photo

Peringatan Setiap PNS harus memiliki Kartu Pegawai

No 1 2

3 4

5 6

Kegiatan

Menerima permohonan pembuatan kartu PEGAWAI dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor BKN Bandung

2. Memahami tata cara pembuatan kartu pegawai 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Pelaksana

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi Simpeg dan SAPK

Mutu baku

Ket. Kasub. Umum 3 menit Berkas Syarat : SK administrasi CPNS, SK PNS, dan disposisi STTPL, Photo

Kasub Kepeg.Kelengkapan Staf Kepeg. Waktu Wasek OutputPansek Berkas administrasi dan disposisi Berkas administrasi dan disposisi

5 menit Berkas administrasi dan disposisi

Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI








Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI



Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


No

7

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Pelaksana

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Mutu baku

Waktu

Output

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang



Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian



Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI, memaraf dan meneruskan kepada Wasek



Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI dan meneruskan ke Pansek



Menandatangani Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI



12

Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI

Surat Pengantar


13

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusi kan Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap) ke BKN Bandung melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar

8

9

10

11

14 15 16

Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

Memerintahkan StafKepegawaian untuk mengarsipkan

Mengarsipkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap)

Surat Pengantar

5 menit

Surat Penganta r (lengkap )


3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan


Ket.


Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/Kep.1983 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007



Nama SOP

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Permohonan pembuatan kartu istri/suami

Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pembuatan kartu istri dan kartu suami 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

Peralatan/perlengkapan 1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Buku Nikah 4. Susunan Keluarga 5. Pengantar dari instansi 6. Laporan perkawinan pertama 7. Pas photo

Peringatan Setiap istri atau suami dari seorang PNS harus memiliki Kartu Istri atau Kartu

Pencatatan dan pendataan Aplikasi Simpeg

No 1

2 3 4 5

6

Kegiatan

Menerima permohonan pembuatan kartu KARIS / KARSU dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Pelaksana

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

Ket.


3 menit Berkas Proses di BKN administrasi Bandung dan disposisi

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor BKN Bandung


5 menit Berkas administrasi dan disposisi

Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU, memaraf dan meneruskan kepada Wasek







Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU





Pelaksana

Mutu baku

No

Kegiatan

7

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang





Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU, memaraf dan meneruskan kepada Wasek







Surat Pengantar


Surat Pengantar

5 menit



3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

8

9

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan 10 Kartu KARIS / KARSU dan meneruskan ke Pansek Menandatangani Surat 11 Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU Menerima Surat Pengantar 12 Pembuatan Kartu KARIS / KARSU

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusika n Surat Pengantar Pembuatan 13 Kartu KARIS / KARSU (lengkap) ke PT KARIS / KARSU melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / 14 KARSU (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan

Mengarsipkan Surat Pengantar 16 Pembuatan Kartu KARIS / KARSU (lengkap)

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output


Ket.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

W27.A/ 239 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 28 Oktober 2014

Tanggal Efektif

28 Oktober 2014

Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN


Drs.H. Abu U,MH. mar, SH. Nip. 194803181976031004 Usulan kenaikan pangkat tenaga non teknis

Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami persyaratan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan


Peringatan 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK


NO.

AKTIVITAS

Menerima berkas usulan kenaikan 1 pangkat Tenaga Non Teknis dari Kasubag Umum

2

Memeriksa data usulan kenaikan pangkat dan berkasnya

3

Meminta nomor surat ke Kasubag Umum

Kasubag Kepeg. Kasubag Umum

1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. SPMT, SPMJ dan surat pernyataan pelantikan jabatan terakhir 7. Foto copy sah Karpeg 8. Nota usul

PELAKSANA

Staf Kepeg.

Wasek

Pansek

KPTA Banten

MUTU BAKU

Kelengkapan

menginput data dan print out nota 6 usul dari Aplikasi SAPK

1

2

Ket.

5 menit Berkas dan SOP Penerimaan Surat disposisi

Berkas dan disposisi

15 menit Berkas dan Berkas yang diperiksa disposisi : ft cp sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan terakhir, SPMT, SMPJ, SPP, karpeg, DP3 2 tahun terakhir. 5 menit

Berkas, disposisi, nomor


3 menit

Berkas, disposisi, nomor, aplikasi

60 menit Nota usul, surat pengantar


Memerintahkan kepada Staf untuk menginput data dan print out nota 5 usul , surat pegantar dalam Aplikasi SAPK

Output



Menerima nomor surat dari 4 Kasubag Umum

Waktu

3 menit

Berkas, disposisi, nomor Berkas, disposisi, nomor, aplikasi


NO. AKTIVITAS

Kasubag Kepeg.

Kasubag Umum

PELAKSANA

Staf Kepeg. 2

Wasek

Pansek

KPTA Banten

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

Memeriksa print out nota usul, Surat pengantar , input data, memaraf dan meneruskan ke Wasek

Nota usul, surat pengantar

30 menit



8 menit

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf nota usul , dan surat 10 pengantar nota usul , surat pengantar kenaikan pangkat tenaga non tenaga non teknis


8 menit


5 menit

Menerima nota usul , dan surat 12 pengantar yang dtandatangani KPTA

Nota usul, surat pengantar Nota usul, surat pengantar

5 menit


5 menit


5 menit

Arsip Nota usul, surat pengantar


3 menit


7 8

11

Memeriksa nota usul , surat pengantar, memaraf dan menyerahkan kepada Pansek.

Menandatangani nota usul , dan surat pengantar

Menggandakan nota usul , dan surat pengantar (lengkap)mengirimkan usulan 13 kenaikan pangkat tenaga non tenaga non teknis ke BKN Bandung melalui Kasubag Umum Menerima nota usul , dan surat pengantar (lengkap)kenaikan 14 pangkat tenaga non tenaga non teknis dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

Memerintahkan Staf Kepegawaian 15 untuk mengarsipkan Mengarsipkan nota usul , dan surat pengantar (lengkap)kenaikan 16 pangkat tenaga non tenaga non teknis


5 menit

Ket.

Nota usul, surat pengantar Nota usul, surat pengantar Nota usul, surat pengantar Nota usul, surat pengantar

Nota usul, surat pengantar terarsipkan


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

1 2 3 4

5 6 7

8

AKTIVITAS

Menerima nota persetujuan kenaikan pangkat gol IV/b kebawah.

Kasubag Kepeg.

Staff Kepeg.


Drs.H. Abu Umar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Tenaga non Tekni

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami kentetuan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian Peralatan/perlengkapan 1. SK CPNS 2. SK Pangkat Terakhir 3. Nota persetujuan kenaikan pangkat dari BKN

Peringatan Pencatatan dan pendataan Format penulisan Surat Keputusan telah ditentukan dalam Buku I 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK NO.

W27.A/ 240 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 28 Oktober 2014

PELAKSANA Wakil Panitera/ Sekretaris Sekretaris

KPTA Banten

Kasubag Umum

Kelengkapan

Nota persetujuan dan disposisi

MUTU BAKU Waktu

5 menit

Output

Nota persetujuan dan disposisi

Memo dan berkas

15 menit

Memo dan berkas

60 menit

Konsep SK KNP

20 menit

Memeriksa konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep SK KNP

10 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

8 menit

Konsep SK KNP

Menerima konsep SK KNP tenaga non teknis yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

15 menit

Konsep SK KNP

Memeriksa dan memerintahkan Petugas untuk membuat konsep SK KNP tenaga non teknis Membuat Konsep SK KNP tenaga non teknis

Memeriksa Konsep SK KNP tenaga non teknis , memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SK KNP tenaga non teknis

Mengetik konsep SK KNP tenaga non teknis

Memo dan berkas

Konsep SK KNP Konsep SK KNP


KET.

NO.

9 10

11

12 13

14

AKTIVITAS

Memeriksa hasil pengetikan Konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Memeriksa SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan ke Pansek Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf meneruskan ke KPTA Menandatangani SK KNP tenaga non teknis, dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Menerima SK KNP tenaga non teknis, dari KPTA Meminta nomor surat, menggandakan,mendistri busi kan SK KNP tenaga non teknis (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan melalui Kasubag Umum

15

Menerima SK KNP tenaga non teknis (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

16

Memerintahkan Staf Kepegawaian untuk mengarsipkan

17

Mengarsipkan SK KNP tenaga non teknis

Kasubag Kepeg.

Staff Kepeg.

PELAKSANA Wakil Panitera/ Sekretaris Sekretaris

KPTA Banten

Kasubag Umum

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

Konsep SK KNP

10 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

8 menit

SK KNP

SK KNP

3 menit

SK KNP

SK KNP

5 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

5 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

3 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

5 menit

SK KNP terarsipkan


KET.


Drs.H. Abu Umar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Usulan Pensiun BUP

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami kentetuan pengajuan usulan pensiun BUP 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. UU Nomor 11 Tahun 1969 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 18 Tahun 1992 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

Peringatan Satu tahun sebelum memasuki usia pensiun, usulan pensiun BUP harus No

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Memerintahkan petugas untuk mendata, menyiapkan, meleges berkas persyaratan pensiun BUP dan mengetik formulir isian serta membuat surat pengantar usulan pensiun Mendata,bup Menyiapkan, ,pangkat berkas pengabdian meleges

Kasub. Kepeg

W27.A/ 241 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 -28 Oktober 2014 28 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Staf Kepeg .

Pelaksana Pegawai

Peralatan/perlengkapan 1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan dan instansi 7. DPCP 8. Susunan keluarga 9. Foto copy sah buku nikah 10. Foto copy sah akta kelahiran anak 11. Surat permintaan pembayaran pensiun pertama 12. Foto copy sah karpeg 13. Surat keterangan telah mengembalikan barang milik negara ke instansi ybs. 14. Pas photo Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK Wasek Pansek

Kasub. Umum

persyaratan pensiun BUP , mengetik formulir isian, surat pengantar usulan pensiun bup ,pangkat Memeriksa data, berkas pengabdian dan Pensiun BUP, surat menyampaikan pengantar usulan kepada Kasubag pensiun bup ,pangkat Kepegawaiandan pengabdian menyampaikan kepada pegawai ybs. mengenai tmt. Pensiun, formulir isian dan kekurangan persyaratan yang harus Melengkapi dilengkapi. berkas , mengisi formulir persyaratan pensiun dan pangkat Menerima dan pengabdian memeriksa berkas persyaratan pensiun BUP, pangkat pengabdian dan meneruskan kepada Wasek disertai dengan Memeriksa, konsep suratmemaraf konsep Surat pengantarnya Pengantar dan meneruskan ke Pansek

Kelengkapan

Waktu

Output

Memo

60 menit

Data, berka s,kon sep surat peng Data dan antar berkas

Memo

5 menit

Data, 30 menit berkas,konse p surat pengantar Data dan berkas berkas

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pensiun BUP

Menerima konsep Surat Pengantar Pensiun BUP yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk Mengetik konsep Surat mengetik ulang Pengantar Pensiun BUP Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pensiun BUP, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Mutu baku

Laporan Tahunan Pengadilan 2

1

5 hari kerja

Ket.

Memo

berkas

10 menit berk as dan kons Berkas,konsep 5 menit ep Berka sura surat s,kons t pengantar ep pen surat gant Berkas,konsep 5 menit Berka penga ar surat s,kons ntar pengantar ep surat Berkas,konsep 5 menit Berkas, penga konsep surat ntar surat pengantar pengan Berkas,konsep 5 menit tar Berka surat s,kons pengantar ep Berkas,konsep 5 menit Berkas, surat konsep Tinggisurat Agama Banten Tahun 2015 penga| 57 surat pengantar ntar pengan tar

No

11

Kegiatan

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pensiun BUP dan meneruskan ke Pansek

12

Menandatangani Surat Pengantar Pensiun BUP

13

Menerima Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap)

14

15 16 17

Meminta nomor surat, menggandakan Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap),mengirimkan usulan Pensiun BUP ke Ditjend Badilag / BUA MARI melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf Kepegawaian untuk mengarsipkan Mengarsipkan Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap)

Kasub. Kepeg

2

Staf Kepeg.

Pelaksana

Pegawai

Wasek

1

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Mutu baku Waktu

Output

Berkas,konsep surat pengantar

5 menit



5 menit

Berkas,surat pengantar


5 menit



5 menit

surat pengantar

Surat pengantar

5 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat terarsipkan


Ket.



Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Usulan kenaikan pangkat tenaga teknis

Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami persyaratan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan


Peringatan 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK


NO. 1

AKTIVITAS Menerima usulan kenaikan pangkat tenaga teknis

2

Memeriksa data usulan kenaikan pangkat dan memerintahkan Staf untuk mengecek data dalam aplikasi SIMPEG serta membuat surat usulan KNP tenaga teknis

3

Mengecek data aplikasi SIMPEG dan surat usulan KNP tenaga teknis

4

5

1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. SPMT, SPMJ dan surat pernyataan pelantikan jabatan terakhir 7. Foto copy sah Karpeg 8. Nota usul

Kasubag Kepeg.

Staf Kepeg.

PELAKSANA Wasek

Pansek

Memeriksa laporan kelengkapan data dalam applikasi simpeg dan surat usulan KNP tenaga teknis , memaraf dan diteruskan kepada Wasek

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar dan meneruskan ke Pansek

2

Kasubag Umum

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

Surat dan disposisi

10 menit

Surat dan disposisi

Surat dan disposisi

10 menit

Aplikasi dan konsep surat pengantar

30 menit

Konsep surat Pengantar dan laporan

Konsep surat Pengantar dan laporan

30 menit

Konsep surat Pengantar


5 menit


Ket.

SOP Penerimaan Surat

Aplikasi dan Berkas yang konsep surat diperiksa : upload pengantar photo kopi sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan terakhir, SPMT, SMPJ, SPP, karpeg, DP3 2 tahun terakhir.

1


NO.

6

7

8

9

AKTIVITAS

Kasubag Kepeg.

Staf Kepeg.

PELAKSANA

Wasek

2

Pansek

1

Kasubag Umum

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

Output

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


5 menit


Menerima konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang


5 menit


Mengetik konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


8 menit


Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


5 menit



5 menit



5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Arsip surat Pengantar


3 menit



5 menit

Surat Pengantar terarsipkan

Memeriksa, memaraf konsep Surat Usulan Kenaikan 10 Pangkat Tenaga Teknis dan meneruskan ke Pansek Menandatangani Surat 11 Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis

Menerima Surat Usulan 12 Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis(lengkap)

Meminta nomor surat, menggandakan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 13 (lengkap),mengirimkan usulan kenaikan pangkat teknis ke Ditjend Badilag melalui Kasubag Umum

Menerima Arsip Surat Usulan Kenaikan Pangkat 14 Tenaga Teknis (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan

Mengarsipkan Surat Usulan 16 Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis (lengkap)


Ket.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan Nomor SOP

W27.A/ 257 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN


KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Uang Persediaan

Nama SOP Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Bendahara Pengeluaran

2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab keuangan Negara 5. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Perndapatan dan Belanja Negara Negara Keterkaitan


SOP Laporan UAKPA Bulanan

1. Komputer/laptop 2. SPTJM 3. SPP 4. SPM

Peringatan

Pencatatan dan pendataan Buku Kas Umum

No.


Pelaksana Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Mutu Baku Waktu 10 Menit

Output disposisi

2. Memerintahkan kasub.keu untuk menyusun draf konsep UM dan SPTJM

disposisi

10 Menit

disposisi

3. Memerintahkan Bendahara untuk menyusun draf konsep UM (SPP) dan SPTJM

disposisi

5 menit

disposisi

4 Menyusun draf konsep sesuai dengan rincian kebutuhan dalam dipa dan menyerahkan ke kasub. keu

konsep data,

60 menit

konsep data,

konsep data,

15 menit

konsep data,

konsep SPP ,SPTJM

15 menit

konsep SPP ,SPTJM

7. Memeriksa dan menandatangani SPTJM

konsep SPTJM

15 menit

konsep SPTJM

8. menyusun konsep SPM

Konsep SPM

15 menit

Konsep SPM

dokumen SPM

15 menit

dokumen SPM

dokumen SPM

60 menit

dokumen SPM

dokumen SPM

1 hari

dokumen SPM

dokumen SP2D

120 menit

dokumen SP2D

dokumen UM

15 menit

dokumen UM

5. Memeriksa konsep SPTJM dan membubuhkan paraf

6. Memeriksa , meneliti dan menandatangani SPP UM membubuhkan paraf pada konsep SPTJM

9 meneliti dan menanta tangani konsep SPM 10 mengirim SPM ke kas negara (KPPN) 11 memeriksa dan meneliti SPM

y a

ya

Kas Negara

Bank

Keterangan

Kelengkapan disposisi

1. Memerintahkan kepada Wasek untuk menyusun Konsep Uang Muka Kerja

Bendahara

12 melakukan penarikan UM

13 mendokumentasikan berkas pencaiaran dana UM


Nomor SOP

:

W27.A/ 258 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH.


Nip. 194803181976031004 Nama SOP Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana


Pelaksana

Perencanaan Penyusunan Program dan Anggaran

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca Bagan Akun Standar Keterkaitan


Internal

1. SPTJM

Lintas Satker

2. RENSTRA 3. RKT

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI

No.

Pelaksana


Mutu Baku

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Memerintahkan kepada Wasek untuk menyusun Konsep RKAKL

disposisi

5 Menit

disposisi

2. Memerintahkan kasub.keu untuk menyusun draf konsep RKAKL dan data dukung

disposisi

5 Menit

disposisi

disposisi

2 hari

data dukung dan konsep RKAKL

konsep RKAKL

60 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

60 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

30 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

RKAKL

RKAKL

60 menit

RKAKL

RKAKL

15 menit

RKAKL

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Operator RKAKL

3. menyusun draf konsep RKAKL dan data dukung

4 Memeriksa konsep RKAKL

5. Memeriksa konse RKAKL

6. Mengimput data dalam aplikasi RKAKL

7. Memeriksa dan memberi paraf data aplikasi RKAKL

8. Memeriksa dan memberi paraf data aplikasi RKAKL

9 Memeriksa dan menandatangani data aplikasi RKAKL

10 mengirimkan data RKAKL ke Biro Renog M A R I

11 mendokumentasikan data Usulan RKAKL


Nomor SOP

:

W27.A/ 259 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP

Laporan Rekonsiliasi

:

Dasar Hukum :



Petugas Akuntansi dan Pelaporan (Pelaksana Keuangan), pernah mengikuti

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pelatihan SAKPA

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. RKAKL 5. Dokumen Lainnya

Peringatan


Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pencairan Anggaran

No.


1. Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep rekon

Pansek/KPA

Pelaksana PPK/ Wasek Kasub. Keu

Operator LAP

KPPN

KORWIL

Kelengkapan

disposisi 2. Menyiapkan data dan Menginput data ke Aplikasi SAKPA 3. Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA 4 Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA

5. Memeriksa , meneliti dan menandatangani konsep SAKPA

Mutu Baku Waktu

Output

5 Menit disposisi

Data

1 hari

Data

Data

30 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

120 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

10 menit

Data

6. Mengirimkan data ke KPPN

7. Mengirimkan data ke Korwil

8. Mendokunentasikan data


Keterangan

Nomor SOP

:

W27.A/ 260 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan LRA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Nama SOP Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.

Pelaksana


1. Menghimpun data Rekonsiliasi dengan kantor KPPN dan menyiapkan konsep LRA PTA 2. Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan memberi paraf 3. Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan memberi paraf 4 Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan menandatanganinya 5. Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website

Operator LAP

Kasub. Keu

Wasek/PPK

Mutu Baku Pansek/KPA

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA


Nomor SOP

:

W27.A/ 261 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


Nama SOP

:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH.


Nip. 194803181976031004 Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Pelaksana

Rekon Wilayah

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Operator LAP

1.

2.

3.

4

5.

6.

Menghimpun data realisasi Anggaran PTA dan PA serta membuat konsep laporan Rekon wilayah Memeriksa , meneliti konsep data laporan LRA dan memberi paraf

Memeriksa , meneliti konsep data laporan LRA dan memberi paraf Memeriksa , meneliti konsep data LRA dan menandatanganinya

mengirimkan data laporan LRA Wilayah ke Biro Keuangan MA Via internet Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website

Kasub. Keu

Wasek/PPK


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data LRA

60 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

15 menit

Data LRA


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

: : : :

Disahkan oleh

:

W27.A/ 261 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004

KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama SOP

:

Laporan PNBP

Kualifikasi pelaksana Pelaksana

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Keterkaitan RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Internal 7. Peraturan Lintas Satker Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peralatan/perlengkapan 1. DIPA 2. SPM 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.


1.

Menginput SSBP dari Bag. Kepaniteraan dan Bag. Umum serta membuat konsep laporan PNBP

2.

3.

4

5.

Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan menandatanganinya Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website

Pelaksana Operator LAP

Kasub. Keu

Wasek/PPK


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data laporan PNBP

60 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP



: : : : :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan Laporan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar Keterkaitan Internal Lintas Satker

Pelaksana

Peringatan


Peralatan/perlengkapan 1. DIPA 2. SPM/ SP2D 3. LRA SAKPA


No.

Pelaksana


1.

2.

3.

4

5.

Menghimpun Laporan PNBP PTA dan satker P.A serta membuat konsep laporan PNBP Wilayah Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan memberi paraf Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan memberi paraf Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan menandatanganinya Mendokumentasikan data PNBP wilayah dan di tampilkan dalam website

Kasub. Keu

Wasek/PPK


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

konsep Data PNBP

60 Menit

Laporan PNBP Wilayah

konsep Data PNBP

30 Menit


konsep Data PNBP

30 Menit


konsep Data PNBP

30 menit


konsep Data PNBP

30 menit



Nomor SOP

:

W27.A/ 263 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




Penyusunan Laporan Kegiatan PP. 39




Pegawai yang memahami tentang aplikasi PP 39

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. LRA SAKPA 5. Dokumen Lainnya

Peringatan



Aplikasi PP 39

No.

Pelaksana


1. Merekap data PTA dan PA dari formulir A dan B pada aplikasi PP39 2. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PP 39 dan memberi paraf 3. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PP 39 dan menandatanganinya 4 Mengirimkan laporan PP 39 ke Badilag dan biro Keu M A via online 5. Mendokumentasikan data Laporan PP 39

Operator LAP

Kasub. Keu

Mutu Baku Wasek/PPK

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

konsep Data PP 39

60 Menit

Laporan PP 39

konsep Data PP 39

30 Menit

Laporan PP 39

konsep Data PP 39

30 Menit

Laporan PP 39

Laporan PP 39

30 menit

Laporan PP 39

Laporan PP 39

5 menit

Laporan PP 39


Nomor SOP

:

W27.A/ 335 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




Penyusunan CALK




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan Internal


Lintas Satker

2. SPM

1. DIPA 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Pansek/KPA

1. Menyusun data laporan keuangan setelah rekon dengan KPPN 2. Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf 3. Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf 4

Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf

5. Meneliti hasil laporan CaLK dan menandatangani

PPK/ Wasek

Mutu Baku

Kasub. Keu

Operator LAP

KPTA

KORWIL

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep CaLK

5 Menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

1 hari

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

60 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

5 menit

Laporan CaLK

6. Mengirimkan data CaLK ke korwil Banten

7. Pengecekan data di korwil Banten




: : : : :

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Disahkan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan Laporan PNBP

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Pelaksana

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar Keterkaitan Internal Lintas Satker

W27.A/ 336 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014

Peralatan/perlengkapan 1. DIPA 2. SPM/ SP2D 3. LRA SAKPA

Peringatan



No.

Pelaksana


1. Menginput SSBP dari Bag. Kepaniteraan dan Bag. Umum serta membuat konsep laporan PNBP 2. Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf 3. Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf 4

Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan menandatanganinya

5. Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website

Kasub. Keu

Wasek/PPK


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data laporan PNBP

60 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP


Nomor SOP

:

W27.A/ 337 /O/TO.0T1.0.31/.3 I/2I/0210414

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan Keuangan




Pelaksana



Lintas Satker

2. SPM


Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Pansek/KPA

1. Menyusun data laporan keuangan setelah rekon dengan KPPN 2. Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf 3. Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf 4 Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf 5. Meneliti hasil laporan CaLK dan menandatangani

PPK/ Wasek

Mutu Baku Kasub. Keu

Operator LAP

KPTA

KORWIL

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep CaLK

5 Menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

1 hari

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

60 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

5 menit

Laporan CaLK

6. Mengirimkan data CaLK ke korwil Banten

7. Pengecekan data di korwil Banten



Nomor SOP

:

W27.A/

339

/OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Laporan Rekonsiliasi




Pelaksana



Lintas Satker

2. SPM


Peringatan



No. 1.

2.

3.

4

5.

6.


Pelaksana Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Mutu Baku

Kasub. Keu

Operator SAKPA

Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep rekon Menyiapkan data dan Menginput data ke Aplikasi SAKPA

Ya

Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Memeriksa , meneliti dan menandatangani konsep SAKPA Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Tidak

KPPN

Kelengkapan

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

SP2D, SSBP, SSPB, BMN

1 hari

SP2D, SSBP, SSPB, BMN

Draf Laporan SAI

30 menit Draf Laporan SAI

Draf Laporan SAI


Draf Laporan SAI


ADK Sakpa, Berita ADK Sakpa, Berita Acara Rekonsiliasi Acara Rekonsiliasi 120 menit dan Laporan SAI dan Laporan SAI

Ya 7.

8.

Mengirimkan data ke Korwil dan Upload ADK ke Aplikasi Komdanas

Mendokunentasikan data

ADK Sakpa, Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan SAI

30 menit

Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan SAI

10 menit

ADK Sakpa, Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan SAI Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan SAI


Keterangan

Nomor SOP

:

W27.A/ 340

/OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan CALK Satker




Pelaksana



Lintas Satker

2. SPM


Peringatan



No. 1.

2.

4

5


Pelaksana KPTA

Mutu Baku

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep CaLK

Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

3 hari

LRA, Realisasi Pendapatan, Neraca, BMN, Rekening, Revisi, DLL

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

CaLK Satker

60 Menit

CaLK Satker

CaLK Satker

1 hari

CaLK Satker

Surat Pengantar dan CaLK Satker

10 Menit

Surat Pengantar dan CaLK Satker

CaLK Satker

10 menit

CaLK Satker

LRA, Realisasi Pendapatan, Neraca, BMN, Rekening, Revisi, Biaya Perkara, dll

Memeriksa , meneliti dan memberikan paraf konsep CaLK Satker

Ya


Tidak

Memeriksa , meneliti dan menandatangani CaLK Satker

Tidak

Tidak


Ya 7

Penyusun Laporan

Mengumpulkan data dan menyusun CaLK Satker

Ya 6

Kasub. Keu

Tidak 8

9

10

Penggandaan dan penjilidan laporan CaLK

Mengirimkan data ke Koodinator Wilayah



Keterangan

Nomor SOP

:

W27.A/

341 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




Penyusunan CALK Wilayah




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



No. 1.

2.


Pelaksana KPTA

Mutu Baku

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Penyusun Laporan

Mengumpulkan Data dan Merekap CaLK dari PA sewilyah Banten Menyusun konsep CaLK Wilayah

4

Memeriksa , meneliti dan memberikan paraf konsep CaLK Wilayah

Ya

6

7

Ya


9

10

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

CaLK PA sewilayah Banten

1 Minggu

CaLK PA sewilayah Banten


Tidak

Draf CaLK Wilayah

3 hari

Draf CaLK Wilayah

Draf CaLK Wilayah

60 menit

Draf CaLK Wilayah

Draf CaLK Wilayah

60 menit

Draf CaLK Wilayah

Draf CaLK Wilayah

60 menit

Draf CaLK Wilayah

CaLK Wilayah

60 Menit

CaLK Wilayah

CaLK Wilayah

1 Hari

CaLK Wilayah

Surat Pengantar dan CaLK Wilayah

10 Menit

Surat Pengantar dan CaLK Wilayah

CaLK Wilayah

10 menit

CaLK Wilayah

Ya Tidak Ya Tidak

Memeriksa , meneliti dan menandatangani CaLK Wilayah

Tidak 8

Kelengkapan

Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep CaLK

3

5

Umum

Penggandaan dan Penjilidan Laporan CaLK Wilayah

Mengirimkan data ke Biro Keuangan Ditjen Badilag MA-RI dan Kanwil DJPB



Keterangan

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN

W27-A/ 243 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 1 Oktober 2014 6 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs.H. Abu Amar, SH.,MH.

Nip. 194803181976031004 Pengurusan Usul Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengadilan Agama.

Nama SOP

Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Kualifikasi pelaksana : - Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 244/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan BMN.

5. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 115.A/BUA/SK/VI/2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dan Atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

Keterkaitan - SOP Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama (pengaju); Peringatan - Penetapan Status Penggunaan BMN sebagai dasar dalam penggunaan BMN untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Petugas Persuratan/Arsip

Pelaksana

Kasubbag Umum

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop; 2. Berkas usulan;

Pencatatan dan pendataan 1. Sub bagian umum; 2. Operator SIMAK BMN. Operator SIMAK BMN

Mutu Baku

No.


1

Menerima, mencatat dan memproses usul penetapan status penggunaan BMN dari Pengadilan Agama kemudian disampaikan kepada pimpinan

Tanda terima, buku agenda surat masuk, disposisi

3

Memeriksa usul penetapan status penggunaan BMN

4


Dokumen permohonan penetapan status penggunaan BMN, disposisi

30 menit Dokumen permohonan (hari ke 1) penetapan status penggunaan BMN, disposisi

5

Memeriksa usul penetapan status penggunaan BMN, memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk segera memproses permohonan usul penetapan status penggunaan BMN ke instansi / pejabat yang berwenang



Memerintahkan Kasubbag Umum untuk membuat konsep surat permohonan penetapan status penggunaan BMN Membuat konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN, memerintahkan operator BMN untuk mengetik surat permohonan penetapan status penggunaan BMN

Dokumen permohonan penetapan status penggunaan BMN, disposisi Komputer, kertas


Mengetik permohonan penetapan status penggunaan BMN, menyampaikan ke Kasubbag Umum

Komputer, kertas, printer

60 menit Konsep permohonan (hari ke 2) penetapan status penggunaan BMN

2

6 7

8 9

Wasek

Panitera/Sekretaris


Kelengkapan

Waktu


tidak ya tidak

Konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN Konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

Output

Keterangan

30 menit Tanda terima, buku agenda (hari ke 1) surat masuk, disposisi

Data dukung permohonan 30 menit penetapan status penggunaan (hari ke 1) BMN ( surat permohonan, foto copy SPM & SP2D, daftar BMN, laporan barang kuasa pengguna, laporan kondisi BMN, surat pernyataan KPB bahwa BMN tersebut mlik Satker yang bersangkutan jika SPM/SP2D tidak ada), disposisi

Memeriksa & membubuhkan paraf pada konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

10 Memeriksa & membubuhkan paraf pada konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

Ketua

Data dukung permohonan penetapan status penggunaan BMN ( surat permohonan, foto copy SPM & SP2D, daftar BMN, laporan barang kuasa pengguna, laporan kondisi BMN, surat pernyataan KPB bahwa BMN tersebut mlik Satker yang bersangkutan jika SPM/SP2D tidak ada), disposisi




Perbaikan konsep 30 menit




No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Petugas

Kasubbag Umum

Wasek

Panitera/Sekretaris

Mutu Baku Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Waktu

Keterangan Output

11 Memeriksa & membubuhkan paraf pada konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

Konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN


12 Memeriksa & menandatangani permohonan penetapan status penggunaan BMN, memerintahkan Kasubbag Umum untuk segera mengirim permohonan penetapan status penggunaan BMN

Konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

30 menit Permohonan penetapan status (hari ke 2) penggunaan BMN

14 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip permohonan usul penetapan status penggunaan BMN

Surat permohonan penetapan status penggunaan BMN, data dukung permohonan penetapan status penggunaan BMN Buku agenda surat keluar, Surat permohonan penetapan status penggunaan BMN, data dukung permohonan penetapan status penggunaan BMN

30 menit Surat permohonan penetapan (hari ke 2) status penggunaan BMN, data dukung permohonan penetapan status penggunaan BMN

13 Memerintahkan kepada petugas surat untuk memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

60 menit Bukti pengiriman surat, arsip (hari ke 3) permohonan penetapan status penggunaan BMN dan data dukungnya.


Nomor SOP

W27-A/ 2120 /OT.01.3/XI/2014


14 November 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM

JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN

3 November 2014 -

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH.

Nip. 194803181976031004 Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama (pengaju).

Nama SOP




3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 244/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan BMN.

5. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 115.A/BUA/SK/VI/2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dan Atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

Keterkaitan - SOP Pengurusan Usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Pengadilan Agama (pengaju);


Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan SK penetapan status penggunaan BMN tidak dapat diterima tepat waktu.


Petugas Persuratan/Arsip

Pelaksana

Kasubbag Umum

1. Komputer/Laptop;

2. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN. 1. Sub bagian umum;

2. Operator SIMAK BMN. Operator SIMAK BMN

Mutu Baku

No.


1

Menerima, mencatat dan memproses SK penetapan status penggunaan BMN dari instansi / pejabat yang berwenang



2

Memeriksa kebenaran SK penetapan status penggunaan BMN

SK penetapan status penggunaan BMN, disposisi

30 menit SK penetapan status (hari ke 1) penggunaan BMN, disposisi

3




4




5

Memeriksa kebenaran SK penetapan status penggunaan BMN, memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan kepada Pengadilan Agama (pengaju) dan melaporkan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI



Memerintahkan Kasubbag Umum untuk membuat surat pengantar untuk pengiriman SK penetapan status penggunaan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju) dan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI



Membuat konsep surat pengantar, memerintahkan kepada operator SIMAK BMN untuk mengetik dan mencetak

Kertas, komputer

60 menit Konsep surat pengantar (hari ke 2)

8

Mengetik dan mencetak surat pengatar

Konsep surat pengantar


9

Memeriksa & membubuhkan paraf pada surat pengantar



perbaikan konsep 30 menit



perbaikan konsep 30 menit

6

7

10 Memeriksa & membubuhkan paraf pada surat pengantar

Wasek

Panitera/Sekretaris

tidak

Ketua

Kelengkapan

ya

tidak

Waktu

Output

Keterangan

Jika terdapat kesalahan pada SK, akan dikembalikan kepada pihak yang menerbitkan SK tersebut


No.


Pelaksana Petugas Surat/Arsip

Kasubbag Umum

Wasek

Panitera/Sekretaris

Mutu Baku Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Waktu

Output

11 Memeriksa & menandatangani surat pengantar, memerintahkan Kasubbag Umum untuk segera mengirim


30 menit Surat pengantar (hari ke 2)

12 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat, mengarsip dan mengirim

Surat pengantar


13 Memberi nomor surat, mengarsip dan mengirim

Buku agenda surat keluar, jasa 60 menit Surat pengantar telah tercatat, pengiriman (media (hari ke 3) bukti pengiriman, bukti arsip pengiriman) surat

Keterangan perbaikan konsep 30 menit




W27-A/ 246 /OT.01.3/I/2014 1 Januari 2014 1 Oktober 2014 6 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs.H. Abu Amar, SH.,MH.

Nip. 194803181976031004 Pengurusan Permohonan Usul Penetapan Panitia Penghapusan BMN pada Pengadilan Agama

Nama SOP




3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia 5. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara. Keterkaitan 1. SOP Pengurusan usul penghapusan BMN dari Pengadilan Agama; 2. SOP Penerimaan dan penyampaian persetujuan penghapusan BMN;

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop; 2. Permohonan penghapusan BMN; 3. Kelengkapan penghapusan.

Peringatan - Jika SOP tidak dilakukan sesuai prosedur, penghapusan tidak bisa dilaksanakan No. 1

2

Kegiatan / Aktivitas Menerima usul permohonan penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan Agama (pengaju), mencatat dalam agenda surat masuk dan memprosesnya, kemudian disampaikan kepada pimpinan


Kasubbag Umum

Wasek

Pencatatan dan pendataan -. Sub Bagian Umum

Pelaksana

Panitera/Sekretaris

Ketua

Memeriksa usul permohonan penetapan panitia penghapusan BMN

3


4


5

Memeriksa usul permohonan penetapan panitia penghapusan BMN, memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk segera memproses usul permohonan penetapan panitia penghapusan BMN.

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output



Permohonan penetapan panitia penghapusan BMN, disposisi

30 menit Permohonan penetapan (hari ke 1) panitia penghapusan BMN, disposisi




Keterangan



30 menit Permohonan penetapan (hari ke 1 ) panitia penghapusan BMN, disposisi

Memerintahkan kepada Kasubbag Umum membuat konsep surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN



8

Mengetik konsep surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN, mencetak dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum


60 menit Konsep SK penetapan panitia (hari ke 2) penghapusan BMN

9

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN

Konsep SK penetapan panitia penghapusan BMN










30 menit SK penetapan panitia (hari ke 2) penghapusan BMN

13 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

SK penetapan panitia penghapusan BMN

30 menit SK penetapan panitia (hari ke 2) penghapusan BMN

14 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

Buku agenda surat keluar, jasa 60 menit Bukti pengiriman, bukti arsip pengiriman (hari ke 3)

6 7

Membuat konsep surat surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN

10 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN 11 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN 12 Memeriksa dan menandatangani surat keputusan tentang penetapan panitia penghapusan BMN, memerintahkan Kasubbag Umum untuk segera menyampaikan ke Pengadilan Agama(pengaju)

Komputer, kertas

tidak

tidak ya

tidak

ya tidak




W27-A/ 2121 /OT.01.3/XI/2014 7 November 2014

Disahkan oleh


Tanggal Revisi Tanggal Efektif PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;


14 November 2014


Pengurusan Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Ke KPKNL.

Nama SOP


- Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara.


4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia 5. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara. Keterkaitan 1. SOP Pengurusan Usul Penetapan Panitia Penghapusan BMN dari Pengadilan Agama;


Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan proses penghapusan tidak bisa dilaksanakan.


2. SOP Penerimaan dan penyampaian persetujuan penghapusan BMN;

No. 1 2


Menerima berkas usul permohonan penghapusan BMN dari Pengadilan Agama

Petugas Persuratan Kasubbag Umum

Wasek

Pelaksana

1. Komputer/Laptop;

2. Permohonan penghapusan BMN; 3. Kelengkapan penghapusan. -. Sub Bagian Umum

Panitera/Sekretaris

Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Tanda terima

Mutu Baku Waktu

Output

15 menit Tanda terima (hari ke 1)

Mencatat dan memproses berkas usul permohonan penghapusan BMN

Buku agenda surat masuk, disposisi

4

Memeriksa berkas usul permohonan penghapusan BMN dari Pengadilan Agama (pengaju)

Disposisi, data dukung penghapusan BMN

30 menit Disposisi, data dukung (hari ke 1) penghapusan BMN

5




6

Memeriksa berkas usul permohonan penghapusan BMN dari Pengadilan Agama (pengaju) & memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk segera mengusulkan penghapusan BMN ke KPKNL.



7

Memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk membuat konsep permohonan penghapusan BMN



8

Membuat konsep usul permohonan penghapusan BMN, memerintahkan staf untuk mengetik konsep usul penghapusan

Komputer, kertas

60 menit Konsep permohonan (hari ke 2) penghapusan

9

Mengetik konsep permohonan penghapusan BMN, menyampaikan kepada Kasubbag Umum untuk diperiksa



3


Keterangan

30 menit disposisi, (hari ke 1)

Disposisi, data dukung 30 menit penghapusan BMN (hari ke 1) (permohonan penghapusan, SK Panitia Penghapusan, Berita Acara pemeriksaan fisik BMN, taksiran limit harga barang, daftar barang yang akan dihapus, SK Penetapan Status Penggunaan BMN yang akan dihapus, laporan barang kuasa pengguna, laporan kondisi barang, SPTJM limit harga, Surat Pernyataan tidak mengganggu tupoksi, foto/gambar barang yang akan dihapus)

Disposisi, data dukung penghapusan BMN (permohonan penghapusan, SK Panitia Penghapusan, Berita Acara pemeriksaan fisik BMN, taksiran limit harga barang, daftar barang yang akan dihapus, SK Penetapan Status Penggunaan BMN yang akan dihapus, laporan barang kuasa pengguna, laporan kondisi barang, SPTJM limit harga, Surat Pernyataan tidak mengganggu tupoksi, foto/gambar barang yang akan dihapus)

Apabila data dukung penghapusan terdapat kekurangan akan dikembalikan ke Pengadilan Agama (Pengaju) & harus dikirim kembali paling lambat 7 hari kerja setelah menerima surat pengembalian berkas dari PTA.


No.


10 Memeriksa dan membubuhkan paraf konsep permohonan penghapusan BMN


Wasek

Pelaksana

Panitera/Sekretaris

Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Keterangan

Konsep permohonan penghapusan










30 menit Permohonan penghapusan (hari ke 2)


14 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip usul permohonan penghapusan BMN

Permohonan penghapusan


15 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip dokumen usul permohonan penghapusan BMN.

Buku agenda surat keluar, Jasa Pengiriman (media pengiriman)

60 menit Bukti pengiriman, (hari ke 3) permohonan penghapusan BMN & data dukung telah dikirim & bukti arsip

11 Memeriksa dan membubuhkan paraf konsep permohonan penghapusan BMN

12 Memeriksa dan membubuhkan paraf konsep permohonan penghapusan BMN 13 Memeriksa dan menandatangani usul penghapusan BMN, memerintahkan usul penghapusan untuk segera dikirim

tidak

tidak

ya ya




W27-A/ 2122 /OT.01.3/XI/2014 7 November 2014 14 November 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penerimaan dan penyampaian persetujuan penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju)

Nama SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan - Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia 5. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara. Keterkaitan 1. SOP Pengurusan Usul Penetapan Panitia Penghapusan BMN dari Pengadilan Agama; 2. SOP Pengurusan Usul Penghapusan BMN;

Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, proses penghapusan tidak akan bisa dilaksanakan. No.


1

Menerima surat persetujuan usul penghapusan BMN, mencatat dalam agenda surat masuk dan memprosesnya, kemudian disampaikan kepada pimpinan

2


Wasek

Pelaksana

Panitera/Sekretaris

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop; 2. Permohonan penghapusan BMN; 3. Kelengkapan penghapusan. Pencatatan dan pendataan -. Sub Bagian Umum

Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Keterangan



Memeriksa kebenaran surat persetujuan penghapusan BMN

Surat persetujuan penghapusan BMN, disposisi

30 menit Surat persetujuan (hari ke 1) penghapusan BMN, disposisi

3




4




5

Memeriksa kebenaran surat persetujuan penghapusan BMN, memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk meneruskan ke Pengadilan Agama (pengaju) dan melaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA- RI


30 menit Surat persetujuan Apabila ada kesalahan dalam surat (hari ke 1) penghapusan BMN, disposisi persetujuan, akan dikembalikan kepada institusi penerbit SK dimaksud.

6

Memerintahkan kepada Kasubbag umum untuk membuat konsep surat pengantar



7

Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman surat persetujuan penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju) dan Kepala Badan Badan Urusan Administrasi MA-RI

Komputer, kertas













Surat pengantar, surat persetujuan penghapusan BMN

30 menit Surat pengantar, surat (hari ke 2) persetujuan penghapusan BMN

Buku agenda surat keluar, Jasa pengiriman (media pengiriman), surat persetujuan penghapusan BMN

60 menit Bukti pengiriman, arsip surat (hari ke 3) pengantar & surat persetujuan penghapusan BMN

8

9

Mengetik konsep surat pengantar, mencetak, menyampaikan kepada Kasubbag Umum

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar

10 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar

11 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar , memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk mengirim surat persetujuan penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju) dan Kepala Badan Urusan Administasi MA-RI 12 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat dan mengirim surat persetujuan penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju), Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI dan mengarsip 13 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

tidak

tidak ya

tidak


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

W27-A/ 2123 /OT.01.3/XI/2014 7 November 2014 -



KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pengurusan usul permohonan penghapusan ke Badan Urusan Administrasi MA RI

Nama SOP





4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia 5. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pengurusan Usul Penetapan Panitia Penghapusan BMN dari Pengadilan 1. Komputer/Laptop; Agama; 2. Permohonan penghapusan BMN; 2. SOP Pengurusan Usul Penghapusan BMN ke KPKNL. 3. Kelengkapan penghapusan. Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, proses penghapusan tidak bisa dilaksanakan. No.


1

Menerima usul permohonan penghapusan BMN dari Pengadilan Agama (pengaju), mencatat dalam agenda surat masuk dan memprosesnya, kemudian disampaikan kepada pimpinan

2

Memeriksa usul permohonan penghapusan BMN

3


4


5

Memeriksa usul permohonan penghapusan BMN, memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk segera memproses usul permohonan penghapusan BMN kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

6


Wasek

Pencatatan dan pendataan 1. Sub Bagian Umum 2. Operator SIMAK BMN

Pelaksana

Panitera/Sekretaris

Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output



Permohonan penghapusan BMN (data dukung : risalah lelang, SSBP), disposisi

30 menit Permohonan penghapusan (hari ke 1) BMN (data dukung : risalah lelang, SSBP), disposisi




Keterangan



30 menit Permohonan penghapusan (hari ke 1 ) BMN (data dukung : risalah lelang, SSBP), disposisi

Memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk membuat konsep usul permohonan penghapusan BMN Ke Badan Urusan Administrasi MA-RI



8

Mengetik konsep usul permohonan penghapusan BMN, mencetak, menyampaikan kepada Kasubbag Umum



8

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada usul permohonan penghapusan BMN




9

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada usul permohonan penghapusan BMN











Buku agenda surat keluar, Jasa pengiriman (media pengiriman) Surat pengantar, laporan penghapusan BMN (risalah lelang, SSBP)

60 menit Bukti pengiriman, arsip surat (hari ke 3) permohonan penghapusan BMN (risalah lelang, SSBP)

7

Membuat konsep usul permohonan penghapusan BMN

10 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada usul permohonan penghapusan BMN 11 Memeriksa dan menandatangani usul permohonan penghapusan BMN, memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk mengirim usul permohonan penghapusan BMN ke BUA MA-RI 12 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat, mengirim permohonan penghapusan BMN ke BUA MA-RI dan mengarsip 13 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

Komputer, kertas

tidak

tidak ya ya

tidak tidak ya



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

W27-A/ 2124 /OT.01.3/XI/2014 7 November 2014 14 November 2014

Nama SOP

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penerimaan dan Penyampaian SK Penghapusan BMN

Disahkan oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;





4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia 5. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara. Keterkaitan 1. SOP Pengurusan Usul Penetapan Panitia Penghapusan BMN dari Pengadilan Agama; 2. SOP Pengurusan Usul Penghapusan BMN ke KPKNL. 3. SOP Pengurusan Usul Penghapusan Ke BUA MA RI.

Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, proses penghapusan tidak bisa dilaksanakan. No. 1


Wasek

Pelaksana

Panitera/Sekretaris

1. Komputer/Laptop; 2. Permohonan penghapusan BMN; 3. Kelengkapan penghapusan. Pencatatan dan pendataan 1. Sub Bagian Umum 2. Operator SIMAK BMN Ketua

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Keterangan



Memeriksa kebenaran SK Penghapusan BMN

SK Penghapusan BMN, disposisi

30 menit SK Penghapusan BMN, (hari ke 1) disposisi

3




4




5

Memeriksa kebenaran SK Penghapusan BMN, memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan ke Pengadilan Agama (pengaju)



6

Memerintahkan kepada Kasubbag umum untuk membuat konsep surat pengantar



7

Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju).

Komputer, kertas


8

Mengetik konsep surat pengantar, mencetak, menyampaikan kepada Kasubbag Umum



9

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar










12 Memerintahkan petugas surat untuk memberi nomor surat, mengirim SK penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju), dan mengarsip

Surat pengantar, SK penghapusan BMN

30 menit Surat pengantar, SK (hari ke 2) penghapusan BMN

13 Memberi nomor surat, mengirim dan mengarsip

Buku agenda surat keluar, 60 menit Bukti pengiriman, arsip surat Jasa pengiriman (media (hari ke 3) pengantar & SK penghapusan pengiriman), SK penghapusan BMN BMN

2

Menerima SK Penghapusan BMN dari Badan Urusan Administrasi MA RI, mencatat dalam agenda surat masuk dan memprosesnya, kemudian disampaikan kepada pimpinan



10 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar

11 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar , memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk mengirim SK Persetujuan penghapusan BMN ke Pengadilan Agama (pengaju)

tidak

tidak ya

tidak

Apabila ada kesalahan dalam surat keputusan penghapusan BMN, akan segera dikembalikan kepada lembaga/institusi yang menerbitkan SK dimaksud.


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;



W27-A/ 245 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 1 Oktober 2014 6 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Nama SOP

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR)


Keterkaitan - SOP Penginputan data Barang Milik Negara.

Peralatan/perlengkapan - Komputer/Laptop;

Peringatan - Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan sulit dalam pengendalian atau pengontrolan penempatan BMN.

Pencatatan dan pendataan 1. Sub Bagian Umum 2. Operator SIMAK BMN

No.


Kuasa Pengguna Barang

Pelaksana Kasubbag Operator SIMAK Umum BMN

Penanggungjawab Ruangan

Mutu Baku

Kelengkapan Memo

Output Waktu 15 menit memo (hari ke 1)

2. Mendata barang yang terdapat dalam ruangan, memerintahkan operator SIMAK-BMN untuk membuat DBR (daftar barang ruangan)

Kertas, pulpen

30 menit Konsep daftar (hari ke 1) barang ruangan

3. Menginput hasil pendataan barang kedalam aplikasi SIMAK BMN, mencetak konsep DBR kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Umum

Komputer, kertas, 30 menit Konsep daftar printer, aplikasi (hari ke 1) barang ruangan SIMAK BMN

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk membuat DBR (daftar barang ruangan)

4. Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep DBR

Konsep daftar barang ruangan

15 menit Konsep daftar (hari ke 1) barang ruangan

Konsep daftar barang ruangan

15 menit Daftar barang (hari ke 1) ruangan

Daftar barang ruangan


7. Memerintahkan kepada operator SIMAK BMN untuk memasang DBR ke ruangan dan mengarsip



8. Memasang DBR pada ruangan dan mengarsip


30 menit Bukti arsip (hari ke 1)

tidak

tidak

Keterangan Perubahan DBR harus seizin Kuasa Pengguna Barang dan Penanggung Jawab ruangan

ya

5. Memeriksa dan menandatangani DBR, memerintahkan Kasubbag Umum untuk menyampaikan ke Penangungjawab Ruangan

6. Memeriksa dan menandatangani DBR

ya

tidak


Nomor SOP

W27-A/ 244 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Efektif

6 Oktober 2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

1 Oktober 2014

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2.


Pembuatan Kartu Identitas Barang (KIB)

Nama SOP


- Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Keterkaitan


Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan, tertib administrasi pengelolaan BMN tidak terwujud.


No.

1. Komputer/Laptop;


2. Aplikasi SIMAK_BMN.

1. Sub bagian umum; 2. Operator SIMAK BMN.

Pelaksana Kuasa Pengguna Barang

Kasubbag Umum

Mutu Baku Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Memerintahkan kasubbag umum membuat Kartu Identitas Barang (KIB)

Memo/disposisi

15 menit Memo/disposisi (hari ke 1)

2. Menyiapkan dokumen BMN yang akan dibuatkan KIB (Kartu Identitas Barang), memerintahkan operator untuk menginput kedalam aplikasi SIMAK BMN

Dokumen bukti kepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll)

30 menit Dokumen bukti (hari ke 1) kepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll)

draf Kartu Identitas Barang (KIB)

15 menit draf Kartu Identitas (hari ke 1) Barang (KIB)

draf Kartu Identitas Barang (KIB)

15 menit KIB (hari ke 1)

Kartu Identitas Barang (KIB)

15 menit Kartu Identitas (hari ke 1) Barang (KIB)

3. Menginput data Kartu Identitas Barang (KIB) pada aplikasi SIMAK-BMN, menyampaikan kepada Kasubbag Umum

4. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB)

5. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB), memerintahkan kepada operator SIMAK BMN untuk mengarsip. 6. Mengarsip Kartu Identitas Barang (KIB)

Laptop, aplikasi SIMAK BMN, dokumen bukti kepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll) tidak

ya

tidak

Keterangan

30 menit draf Kartu Identitas (hari ke 1) Barang (KIB)

Keterangan : 1. Kartu Identitas Barang (KIB) dibuat hanya pada BMN yang mempunyai bukti kepemilikan, contoh : kendaraan, bangunan, tanah dll. 2. Kartu Identitas Barang (KIB) akan dilakukan perbaikan, jika terdapat perubahan dokumen BMN; 3. Perbaikan Kartu Identitas Barang (KIB) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima dibagian umum.


Nomor SOP

W27-A/ 248 /OT.01.3/I/2014





2 Januari 2014 1 Oktober 2014

KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM

JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3.

5. 6.

Kualifikasi pelaksana : 1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menguasai pelaporan Barang Milik Negara.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Keterkaitan SOP Penyusunan CaL BMN. -


Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, tertib administrasi pengelolaan BMN tidak akan terwujud.

No.

Laporan Barang Kuasa Pengguna

Nama SOP

Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2.



Pencatatan dan pendataan 1. Sub bagian umum;

2. Operator SIMAK BMN.

Pelaksana

Operator SIMAK BMN

Kasubbag Umum

Kuasa Pengguna Barang

Wasek

1. Menyusun laporan barang kuasa pengguna, disampaikan kepada Kasubbag Umum 2. Memeriksa dan membubuhkan paraf pada draf laporan barang kuasa pengguna 3. Memeriksa dan membubuhkan paraf pada draf laporan barang kuasa pengguna 4 Memeriksa dan menandatangani draf laporan barang kuasa pengguna, memerintahkan kepada operator SIMAK BMN diarsip sebagai bahan penyusunan CaL BMN 5. Mengarsip laporan barang kuasa pengguna

Keterangan Output Waktu 60 menit Draf laporan barang Laporan dibuat pada (hari ke 1) kuasa pengguna awal bulan berikutnya paling lambat tanggal 3 pada setiap bulannya

Draf laporan barang 30 menit Draf laporan barang Perbaikan draf laporan kuasa pengguna (hari ke 1) kuasa pengguna 30 menit

ya

tidak

Kelengkapan Dokumen BMN, Aplikasi SIMAK BMN, laptop, printer

Mutu Baku

ya

tidak

tidak

Draf laporan barang 30 menit Draf laporan barang Perbaikan draf laporan kuasa pengguna (hari ke 1) kuasa pengguna 30 menit Draf laporan barang 30 menit Laporan barang kuasa pengguna (hari ke 1) kuasa pengguna

Laporan barang kuasa pengguna

Laporan barang kuasa pengguna digunakan sebagai bahan penyusunan CaL BMN

30 menit Bukti arsip laporan (hari ke 1) barang kuasa pengguna



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM

JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2.


4.


3.

5. 6.

W27-A/ 251 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 1 Oktober 2014


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penyusunan CaL BMN

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana : 1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menguasai pelaporan Barang Milik Negara.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Keterkaitan - SOP Laporan Barang Kuasa Pengguna


Peringatan Pencatatan dan pendataan - Jika SOP tidak dilaksanakan, tertib administrasi pengelolaan BMN tidak 1. Sub bagian umum; akan terwujud. 2. Operator SIMAK BMN. No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Kuasa Pengguna Barang

Kasubbag Umum

Mutu Baku

Keterangan

Output Waktu 30 menit BMN, dokumen BMN CaL BMN dibuat paling lambat bulan Juli minggu ke 1 untuk semester I dan Bulan Januari Minggu ke 60 menit BMN, dokumen BMN 2 untuk semester II atau Tahunan.

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk menyusun CaL BMN

Kelengkapan BMN, dokumen BMN

2. Memerintahkan operator untuk mengumpulkan data sebagai bahan CaL BMN

BMN, dokumen BMN

3. Mengumpulkan dan menginput data ke aplikasi Komdanas, disampaikan kepada Kasubbag Umum

BMN, dokumen BMN

120 menit

draf CaL BMN

draf CaL BMN

60 menit

draf CaL BMN

draf CaL BMN

60 menit

CaL BMN

6. Memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mengarsip

CaL BMN

30 menit

CaL BMN

7. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mengarsip

CaL BMN

30 menit

CaL BMN

8. Operator SIMAK-BMN mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mengarsip.

CaL BMN

30 menit

CaL BMN telah dikirim dan diarsip

4 Memeriksa draf CaL BMN, dan membubuhkan paraf

Operator SIMAK BMN

tidak ya

5. Memeriksa dan menandatangani CaL BMN

tidak





Nama SOP

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Permohonan usul biaya pemeliharaan BMN

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang - Menguasai pemeliharaan BMN Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2.


Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan pemeliharaan BMN; 2. SOP laporan biaya pemelihara BMN.

Peralatan/perlengkapan : 1. Komputer/Laptop;

Peringatan Pencatatan dan pendataan - Jika SOP tidak dilaksanakan pemeliharaan BMN tidak dapat berjalan 1. Sub Bagian Umum; secara maksimal. 2. Petugas Pemelihara BMN. Pelaksana

No.

Kegiatan

1.

Melaporkan kondisi kerusakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada diruangannya kepada Kasubbag Umum

2.

Memeriksa barang milik negara (BMN) yang dilaporkan dalam kondisi rusak dengan dibantu petugas yang kompeten, memerintahkan kepada petugas perawatan BMN untuk membuat permohonan rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN

3.

4.

5.

Penanggungjawab ruangan (DBR)

Kasubbag umum

Petugas Pemelihara BMN

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Waktu

Output

Keterangan

Barang Milik 30 menit (hari Barang Milik Negara (BMN) ke 1) Negara (BMN) dalam kondisi rusak dalam kondisi rusak

Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

6. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Barang Milik 30 menit (hari Barang Milik Negara (BMN) ke 1) Negara (BMN) dalam kondisi rusak dalam kondisi rusak

Membuat permohonan usul rencana anggaran biaya (RAB) perawatan Barang Milik Negara (BMN)

Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran)/Kasubbag Keuangan


tidak ya

tidak

ya

tidak

7. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyiapkan uang pemeliharaan.

ya

tidak

8. Menyiapkan uang / biaya perawatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui.

Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN

30 menit (hari Rencana anggaran ke 1) biaya (RAB) perawatan BMN










30 menit (hari Uang / biaya ke 1) perawatan (biaya service)

Keterangan : Apabila permohonan pemeliharaan BMN disampaikan pada pukul 15.00 WIB, proses usulan akan diselesaikan pada hari berikutnya.


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2.




Nama SOP

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pelaksanaan Pemeliharaan BMN

Kualifikasi pelaksana : - Menguasai pemeliharaan BMN

Keterkaitan : 1. SOP usul biaya pemeliharaan BMN; 2. SOP laporan biaya pemeliharaan BMN.

Peralatan/perlengkapan : 1. Biaya pemeliharaan; 2. Bukti pembayaran (Kuitansi/Nota)

Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan pemeliharaan BMN tidak dapat berjalan secara maksimal.

Pencatatan dan pendataan 1. Sub Bagian Umum; 2. Petugas Pemelihara BMN.

Pelaksana No.

Kegiatan


Penyedia Jasa

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Kelengkapan

Waktu

1. Membawa BMN yang akan diperbaiki ke tukang service (Penyedia Jasa)

Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak

120 menit (hari ke 1)

2. Menerima dan melakukan service atau perbaikan BMN sesuai yang diminta oleh petugas pemelihara BMN


kondisional Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak

3. Mengambil uang / biaya pemeliharaan ke bendahara pengeluaran.



4. Menyerahkan uang/biaya pemeliharaan ke petugas pemelihara BMN



5. Melakukan pemeriksaan BMN yang telah diservice atau diperbaiki, membayar biaya service/perbaikan BMN.


6. Menerima pembayaran dari petugas pemelihara BMN, menyerahkan bukti pembayaran (kuitansi/nota) kepada petugas pemelihara BMN



7. Menerima bukti pembayaran (kuitansi/nota)



120 menit (hari ke 1)

Output

Keterangan






Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Laporan Biaya Pemeliharaan BMN

Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2.


Keterkaitan : 1. SOP usul biaya perawatan; 2. SOP Pelaksanaan Pemeliharaan BMN.

Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan tertib administrasi pengeluaran anggaran tidak daat terwujud Kegiatan


Kasubbag umum


Nama SOP Kualifikasi pelaksana : - Menguasai pemeliharaan BMN

Peralatan/perlengkapan : 1. Biaya pemeliharaan; 2. Bukti pembayaran (Kuitansi/Nota) Pencatatan dan pendataan 1. Sub Bagian Umum; 2. Petugas Pemelihara BMN.

Pelaksana

No.

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Membuat laporan biaya pemeliharaan BMN, menyampaikan kepada pimpinan 2. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN 3. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN 4. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN

5. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN

6. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN, memerintahkan kepada petugas pemelihara BMN mengarsip dan menyampaikan ke bendahara pengeluaran laporan biaya pemeliharaan BMN serta bukti pengeluaran

7. Mengarsip laporan biaya pemeliharaan BMN (asli) dan foto copy bukti pengeluaran, menyerahkan bukti pengeluaran (asli) dan foto copy laporan biaya pemeliharaan kepada bendahara pengeluaran.

8. Mengarsip bukti pengeluaran (asli) dan foto copy laporan biaya pemeliharaan.

ya

tidak


tidak ya

ya

ya

tidak

tidak


Waktu

Output

Kuitansi/nota

60 menit (hari Laporan biaya ke 1) pemeliharaan BMN

Kuitansi/nota Laporan biaya pemeliharaan BMN











30 menit (hari Bukti arsip laporan ke 1) pemeliharaan dan kuitansi/nota


30 menit (hari Bukti arsip laporan ke 1) pemeliharaan dan kuitansi/nota

Keterangan


Nomor SOP

W27-A/ 2128 /OT.01.3/XI/2014





KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2.


4.


3.

5. 6.

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Penatausahaan Barang Persediaan

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana : 1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menguasai pengelolan barang persediaan.



Keterkaitan 1. SOP Opname Fisik Persedian; 2. SOP Penyusunan CaL BMN. Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan tidak akan bisa diketahui kondisi fisik persediaan sesungguhnya. Pelaksana

No.

7 November 2014 -


Petugas Belanja

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop; 2. Aplikasi persediaan. 3. Kartu persediaan.

Pencatatan dan pendataan 1. Sub bagian umum; 2. Operator aplikasi persediaan.

Operator Persediaan

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

1. Menyerahkan laporan hasil belanja barang persediaan (ATK / RTK) kepada operator persediaan

Laporan hasil belanja barang persediaan

30 menit Laporan hasil belanja barang ATK : Alat Tulis Kantor / RTK : (hari ke 1) persediaan Rumah Tangga Kantor)

2. Menginput / mencatat transaksi pembelian barang persediaan ke dalam aplikasi persediaan dan kartu persediaan.

Komputer/laptop, aplikasi persediaan, kartu persediaan

90 menit Pembelian barang (hari ke 1 persediaan telah tercatat dalam aplikasi persediaan dan kartu persediaan.

3. Menginput / mencatat transaksi pengeluaran atau pemakaian barang persediaan ke dalam aplikasi persediaan dan kartu persediaan.

Komputer/laptop, aplikasi 30 menit Pemakaian barang persediaan, kartu (hari ke 1) persediaan telah tercatat persediaan dalam aplikasi persediaan dan kartu persediaan.




KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2.


4.


3.

5. 6.

W27-A/ 247 /OT.01.3/I/2014 2 januari 2014

1 Oktober 2014 6 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Opname Fisik Persediaan Nama SOP Kualifikasi pelaksana : 1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menguasai pengelolan barang persediaan.



Keterkaitan 1. SOP Penatausahaan barang persediaan; 2. SOP Penyusunan CaL BMN.

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan tidak akan bisa diketahui kondisi fisik persediaan sesungguhnya. Pelaksana

No.


Peralatan/perlengkapan - Komputer/Laptop; - Aplikasi Persediaan;

Pencatatan dan pendataan 1. Sub bagian umum; 2. Operator aplikasi persediaan.

Mutu Baku

Tim Pelaksana

Kuasa Pengguna

Operator

Stock Opname

Barang

Persediaan

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Menyiapkan barang persediaan dan kartu persediaan untuk dilakukan opname fisik.

Barang persediaan, kartu persediaan

30 menit Barang persediaan, kartu (hari ke 1) persediaan

2. Mencocokkan fisik barang persediaan dengan laporan barang persediaan yang terdapat pada kartu persediaan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan.

Barang persediaan, kartu persediaan

90 menit berita acara pemeriksaan (hari ke 1 opname fisik persediaan

3. Memeriksa dan mendatangani berita acara pemeriksaan opname fisik barang persediaan. Memerintahkan operator persediaan untuk menginput hasil opname fisik persediaan kedalam aplikasi persediaan.

tidak

ya

4. Menginput hasil opname fisik persediaan kedalam aplikasi persediaan.

Keterangan

Barang persediaan, kartu 30 menit berita acara pemeriksaan persediaan, berita acara (hari ke 1) opname fisik persediaan pemeriksaan opname fisik persediaan berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan

60 menit Hasil opname fisik (hari ke 1) persediaan telah terinput dalam aplikasi persediaan.

Keterangan :

1. Opname fisik persediaan dilakukan paling cepat hari terakhir bulan bersangkutan atau hari pertama bulan berikutnya; 2. Opname fisik persediaan dilakukan tiap bulan, sebagai bahan pertimbangan untuk usulan belanja ATK/RTK; 3. Opname fisik persediaan dilakukan tiap semester sebagai bahan penyusunan CaL BMN.




Nama SOP Kualifikasi pelaksana : - Menguasai administrasi keuangan.



4.


3.


Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Usul Belanja Operasional Kantor


Keterkaitan - SOP Opname Fisik Persedian;


Peringatan Pencatatan dan pendataan - Jika SOP tidak dilaksanakan tertib administrasi belanja tidak akan - Sub bagian umum; terwujud. No.


1. Membagikan form/daftar kebutuhan operasional kantor (kebutuhan habis pakai berupa ATK/RTK) kepada seluruh unit kerja.

Petugas Belanja

Unit Kerja

Pelaksana

Kasubbag Umum

PPK

Kasub Keuangan/PPSPP

KPA


Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Form daftar kebutuhan

60 menit Form daftar (hari ke 1) kebutuhan

2. Mengisi daftar kebutuhan operasional kantor, menyampaikan kepada petugas belanja.


3. Merekapitulasi daftar kebutuhan dari seluruh unit kerja dan membuat rencana anggaran belanja dengan mempertimbangkan saldo barang persediaan, menyampaikan kepada kasubbag umum.


60 menit Form daftar (hari ke 1) kebutuhan telah terisi

4. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran belanja 5. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran belanja 6. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran belanja 7. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran belanja

tidak

90 menit Rekapitulasi (hari ke 1) daftar kebutuhan dan RAB

Rekapitulasi 30 menit RAB (Rencana daftar kebutuhan (hari ke 1) Anggaran Biaya) dan RAB

ya

Rekapitulasi 30 menit RAB (Rencana daftar kebutuhan (hari ke 1) Anggaran Biaya) dan RAB

ya

tidak

Keterangan

ya

tidak tidak

Rekapitulasi 30 menit RAB (Rencana daftar kebutuhan (hari ke 1) Anggaran Biaya) dan RAB Rekapitulasi 30 menit RAB (Rencana daftar kebutuhan (hari ke 1) Anggaran Biaya) dan RAB

8. Menyiapkan dan menyampaikan uang untuk biaya belanja kepada petugas belanja.

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

30 menit Uang/anggaran (hari ke 1)

9. Menerima uang untuk biaya belanja kebutuhan operasional kantor (barang habis pakai)

Uang/anggaran

15 menit Uang/anggaran (hari ke 1)




Nama SOP Kualifikasi pelaksana : - Menguasai administrasi keuangan.



4.


3.

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Laporan Belanja Operasional Kantor


Keterkaitan - SOP usul belanja operasional kantor


Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan tertib administrasi belanja tidak akan terwujud. No.



1. Membuat laporan belanja operasional kantor, menyampaikan kepada pimpinan.

Petugas Belanja

Kasubbag Umum

Pencatatan dan pendataan - Sub bagian umum;

Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen


Kasub Keuangan/PPSPP

Kuasa Pengguna Anggaran

2. Memeriksa dan menandatangani laporan belanja operasional kantor. 3. Memeriksa dan menandatangani laporan belanja operasional kantor. 4. Memeriksa dan menandatangani laporan belanja operasional kantor. 5. Memeriksa dan menandatangani laporan belanja operasional kantor. 6. Memeriksa dan menandatangani laporan belanja operasional kantor, memerintahkan kepada petugas belanja untuk mengarsip dan menyampaikan ke bendahara pengeluaran laporan belanja serta bukti pengeluaran.

7. Mengarsip laporan belanja (asli) dan foto copy bukti pengeluaran, menyerahkan bukti pengeluaran (asli) dan foto copy laporan belanja kepada bendahara pengeluaran. 8. Mengarsip bukti pengeluaran (asli) dan foto copy laporan biaya pemeliharaan.

ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

Kelengkapan

Kuitansi/nota

Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor Kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor

Mutu Baku Waktu

Output

Keterangan

60 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Laporan belanja (hari ke 1) operasional kantor 30 menit Bukti arsip (hari ke 1) kuitansi/nota, laporan belanja operasional kantor




Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Keterkaitan Peringatan - Jika SOP tidak laksanakan, tertib administrasi surat tidak akan terwujud. Pelaksana


Nama SOP Kualifikasi pelaksana : - Menguasai tata persuratan

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pengurusan Surat Masuk

Peralatan/perlengkapan - Komputer/laptop. - Kertas

Pencatatan dan pendataan - Sub Bagian Umum - Petugas Surat/Arsip

Mutu Baku

No.


1.

Menerima, mencatat surat masuk dan membuat kartu kendali serta lembar disposisi

2.

Menelaah surat dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

surat masuk, lembar disposisi & kartu kendali

3.


surat masuk, lembar disposisi

4.



30 menit surat masuk, lembar (Hari ke 1) disposisi telah diperiksa dan ditelaah

5.

Menelaah surat dan mengisi lembar disposisi, disampaikan kepada Pansek


30 menit Lembar disposisi (Hari ke 1) yang telah diberikan perintah

6.

Mempelajari isi disposisi dari Ketua, memerintahkan Wapan/Wasek untuk menindaklanjuti surat dimaksud


30 menit surat masuk, lembar (Hari ke 1) disposisi


Kasubbag Umum

Wasek

Pansek

Ketua

Wapan/Wasek

Kelengkapan

Waktu

Output

Tanda terima, 30 menit surat masuk telah Buku Agenda (Hari ke 1) tercatat/teregistrasi Surat Masuk, Lembar disposisi, kartu kendali

Keterangan Lembar disposisi warna putih dan kuning, untuk kartu kendali warna merah dan putih disimpan petugas surat dan warna kuning disimpan Kasubbag Umum

15 menit surat masuk, lembar (Hari ke 1) disposisi telah diperiksa dan ditelaah 15 menit surat masuk, lembar (Hari ke 1) disposisi telah diperiksa dan ditelaah Pada tahap ini Pansek bisa memutuskan perlu tidaknya surat diteruskan kepada Ketua, apabila penyelesain cukup sampai dengan Pansek, Pansek mengisi disposisi serta menunjuk pejabat untuk menindaklanjuti surat dimaksud


No.


7. Menerima surat dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi dan buku ekspedisi


Kasubbag Umum

Pelaksana

Wasek

Pansek

8. Mengarsip surat dan lembar disposisi warna kuning

Ketua

Wapan/Wasek

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Keterangan

surat masuk, 15 menit Surat masuk siap lembar disposisi, (Hari ke 1) untuk buku ekspedisi ditindaklanjuti

Surat dan lembar 15 menit Arsip surat dan arsip disposisi (Hari ke 1) lembar disposisi

Keterangan :

1. SOP ini dibuat untuk kondisi normal (semua unsur yang terlibat dalam proses ini ada ditempat/dikantor). 2. Apabila surat masuk diterima paka pukul 15.00 WIB proses penyelesaiannya akan dilakukan hari berikutnya.




3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pemberian Nomor Surat/Pencatatan Surat Keluar

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana : - Menguasai tata persuratan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Keterkaitan Peringatan Jika SOP tidak laksanakan tertib administrasi surat tidak akan terwujud.

Peralatan/perlengkapan Buku Agenda Surat Keluar. Pencatatan dan pendataan - Sub Bagian Umum - Petugas Surat/Arsip

Pelaksana No.


Mutu Baku

Kegiatan

Ket Unit Pengolah

Petugas Surat

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Mengajukan permintaan nomor surat keluar

Surat (naskah dinas)

15 menit (hari Surat (naskah dinas) Surat keluar yang akan diberi ke 1) nomor, harus sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

2. Mencatat surat keluar kedalam buku agenda surat keluar, memberi nomor surat, surat keluar digandakan (foto copy untuk arsip, yang asli diserahkan kepada unit pengolah)

Surat (naskah 15 menit (hari Surat (naskah dinas) dinas), buku agenda ke 1) yang telah surat keluar tercatat/teregistrasi, arsip surat

3. Menindaklanjuti dan mengarsip surat

Surat (naskah dinas)

15 menit (hari Surat (naskah dinas) ke 1) yang telah tercatat/teregistrasi, arsip surat





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Pengiriman Naskah Dinas

Nama SOP Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 - Menguasai tata persuratan Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2.

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Keterkaitan - SOP Pemberian Nomor Surat

Peralatan/perlengkapan - Buku agenda surat keluar

Peringatan - Jika SOP tidak laksanakan pengiriman naskah dinas tidak terkendali / terkontrol secara baik.

Pencatatan dan pendataan - Sub Bagian Umum

No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Unit Kerja

Petugas Pengiriman

Mutu Baku Kurir

Output Waktu 30 menit Naskah dinas, buku (hari ke 1) kendali penyerahan naskah dinas

1.

Permohonan untuk mengirim naskah dinas

Kelengkapan Naskah dinas, buku kendali penyerahan naskah dinas

2.

Menerima naskah dinas, membuat pengantar untuk pengiriman naskah dinas

Naskah dinas, buku kendali penyerahan naskah dinas

30 menit Naskah dinas (hari ke 1)

3.

Mengantar naskah dinas ke Kantor Pos, menyampaikan bukti pengiriman (resi pengiriman) ke petugas pengiriman

Naskah dinas, kertas, pulpen

4

Mengarsip bukti pengiriman (resi), menyampaikan foto copy bukti pengiriman (resi pengiriman) kepada unit kerja pemohon

120 menit Naskah dinas telah (hari ke 1) terkirim, pengantar naskah dinas, bukti pengiriman (resi pengiriman)

Naskah dinas, 30 menit Bukti arsip resi pengantar naskah (hari ke 1) pengiriman dinas, jasa pengiriman

Keterangan Apabila permohonan pengiriman naskah dinas diterima oleh petugas pengiriman pada pukul 15.00 WIB, pelaksanaan pengiriman akan dilaksanakan pada hari berikutnya





Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan.

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana : - Menguasai pengelolaan perpustakan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan Buku kendali peminjaman.

Peringatan - Jika SOP tidak laksanakan peminjaman buku tidak terkendali/terkontrol.

Pencatatan dan pendataan Petugas perpustakaan.

No.

Kegiatan

Peminjam Buku

Pelaksana

Petugas Perpustakaan

Kelengkapan

Mutu Baku

Kartu anggota perpustakaan

Waktu

15 menit

Output

1.

Mengambil dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan.

Buku

2.

Mencatat buku yang akan dipinjam ke dalam buku kendali peminjaman

Buku, Buku Daftar Peminjaman

30 menit


3.

Mengembalikan buku yang dipinjam setelah jatuh tempo


15 menit


4.

Menerima dan mencatat pengembalian buku


30 menit


5.

Menyimpan buku pada lemari perpustakaan.

Buku, lemari

30 menit

Buku, lemari

Keterangan


B.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.

1

Nama

Drs. H. Abdul Hallim Syahran, S.H., M.H.

2

NIP

19580714 198403 1 005

2

NIP

1950515 197603 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama (IV/e)

3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Direktur Jenderal

4

Jabatan

Ketua

5

Unit Kerja

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

5

Unit Kerja

Pengadilan Tinggi Agama Banten. TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Melakukan Pembagian berkas perkara dan Penunjukan Majelis Hakim

35

Dok

100

7

bln

2

Menunjukan Wakil Ketua sebagai Koordinator pembinaan dan pengawasan

1

Dok

100

7

bln

3

Menetapkan SK hakim tinggi pembina dan pengawas bidang dan daerah serta humas

1

Dok

100

7

bln

4

Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas

1

Kegiatan

100

7

bln

5

Memerintahkan Wakil Ketua selaku koordinator untuk menindaklanjuti pengaduan

1

Kegiatan

100

7

bln

6

Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan PTA dan PA

7

Menetapkan Majelis Hakim

8 9

2

Kegiatan

100

7

bln

35

Dok

100

7

bln

Menetapkan SK Rencana Kinerja, SOP, Baperjakat, SKP, RKPT, IKU, PKT dan RKA

1

Dok

100

7

bln

Membaca berkas perkara yang akan disidangkan

4

Dok

100

7

bln

10 Membuat/ Menandatangani Penetapan Hari Sidang ( PHS )

1

Dok

100

7

bln

11 Melaksanakan persidangan dan Musyawarah Majelis

1

Kegiatan

100

7

bln

Mengonsep/membuat putusan dan menandatangani putusan dan meminutasi 12 berkas perkara

4

Dok

100

7

bln

13 Melakukan Pembinaan Teknis, SDM Hakim & Pegawai

3

Kegiatan

100

7

bln

14 Melakukan examinasi putusan

1

Kegiatan

100

7

bln

BIAYA

Serang, 15 Juni 2015 Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Manaf, M.H. 19580714 198403 1 005

Drs. H. Abdul Hallim Syahran, S.H., M.H. 1950515 197603 1 001

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Drs. H. Abu Amar, S.H., M.H.

1

Nama

Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19481010 197803 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama / IV/e

3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama / IV/e

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Wakil Ketua

5

Unit Kerja

Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUAL/MU TU kegiatan 100

KUANT/OUTPUT

1

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan

0

10

2

Melaksanakan Pengawasan dalam rangka pembinaan

0

2

3

Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat

0

5

4

Melakukan evaluasi hasil pengawasan bidang

0

5

Melaksanakan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan

6

WAKTU

BIAYA

10

bln

100

10

bln

100

10

bln

3

kegiatan pengadu an LHP

100

10

bln

0

3

LHP

100

10

bln

Melaksanakan persidangan perkara ditingkat banding

0

6

perkara

100

10

bln

7

Melaksanakan Bintek dilingkungan Pengadilan Agama sewilayah Banten

0

6

bintek

100

10

bln

8

Monitoring Laporan Bulanan dari 6 (enam) Pengadilan Agama

0

60

dokumen

100

10

bln

Serang, 8 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Pejabat Penilai, Ttd

Ttd

Drs. H. Abu Amar, S.H., M.H. 19480318 197603 1 004

Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H. 19481010 197803 1 001


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015

Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H. NIP. 19481010 197803 1 001 REALISASI

TARGET NO

1

I. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

2

3

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

8

9

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya 12

PENGHI TUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

10

11

13

14

1

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan

0

12 kegiatan

100

10

bln

0

12 kegiatan

100

12 bln

256

85,33

2

Melaksanakan Pengawasan dalam rangka pembinaan

0

3

kegiatan

100

10

bln

0

3

kegiatan

100

12 bln

256

85,33

3

Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat

0

6

pengaduan

100

10

bln

0

6

pengaduan

100

12 bln

256

85,33

0

4

LHP

100

10

bln

0

4

LHP

100

12 bln

256

85,33

4 Melakukan evaluasi hasil pengawasan bidang

4

Kual/ Mutu

5

Melaksanakan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan

0

3

LHP

100

10

bln

0

3

LHP

100

12 bln

256

85,33

6

Melaksanakan persidangan perkara ditingkat banding

0

6

perkara

100

10

bln

0

6

perkara

100

12 bln

256

85,33

7

Melaksanakan Bintek dilingkungan Pengadilan Agama sewilayah Banten

0

8

bintek

100

10

bln

0

8

bintek

100

12 bln

256

85,33

8

Monitoring Laporan Bulanan dari 6 (enam) Pengadilan Agama

0

72 dokumen

100

10

bln

0

72 dokumen

100

12 bln

256

85,33

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 Koordinator HUMAS PTA Banten 2 (kreatifitas)

1

86,33 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai, Ttd




NO


1 Nama


1

Nama

Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.

2 NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

195102 05 198203 1 002 Pembina Utama / (IV/e)

3 Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama / (IV/e)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja

Pengadilan Tinggi Agama Banten

5 Unit Kerja NO

Pengadilan Tinggi Agama Banten III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

AK

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

BIAYA

1 Melaksanakan persidangan perkara sampai dengan putusan

7

perkara

100

12

bln

2 Membuat Court Kalender sebagai Ketua majelis hakim.

12

dokumen

100

12

bln

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA 3 Pengadilan Agama Serang

3

kegiatan

100

12

bln

4 Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Serang

3

dokumen

100

12

bln

Serang, 8 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Ttd


Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. 195102 05 198203 1 002



Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. NIP. 195102 05 198203 1 002 REALISASI

TARGET NO

1 1 2

I. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

2 Melaksanakan persidangan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Ketua majelis hakim.

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 4 sebagai HATI WASDA Pengadilan Agama Serang Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan 5 di PA Serang

Kuant/ Output

AK

3

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Biaya

12

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHITU NGAN

5

6

9

10

11

13

14

7

perkara

100

12 bln

14 perkara

80

12 bln

356

118,67

12

dokume n

100

12 bln

12

dokume n

80

12 bln

256

85,33

3

kegiatan

100

12 bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

3

dokume n

3

dokume n

80

12 bln

256

85,33

100

12 bln

8

Waktu

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 Menyusun Program Kerja bersama Ketua 2 Diskusi Hukum

1 1 95,67 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H. 19500515.197603.1.001



NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama


1

Nama

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19550420 198003 1 006

3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama / (IV/e)

3

Pangkat/Gol.RuangPembina Utama Madya/ (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO 1


AK

Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan

TARGET KUANT/OUTPUT KUAL/M UTU 7 perkara 100

WAKTU 12

bln

100

12

bln

2

Membuat Court Kalender sebagai Ketua majelis hakim.

12

dokume n

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Tigaraksa

3

kegiatan

100

12

bln

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Tigaraksa

3

kegiatan

100

12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. 19550420 198003 1 006



Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. NIP. 19550420 198003 1 006 REALISASI

TARGET NO

1


AK

2

3

1


2


3


4


Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Biaya

12

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHIT UNGAN

4

5

6

9

10

11

13

14

7 perkara

100

12 bln

15 perkara

85

12 bln

375

125,10

dokume n

100

12 bln

12

dokume n

85

12 bln

261

87,00

3 kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

85

12 bln

261

87,00

3 kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

85

12 bln

261

87,00

12

8

Waktu



Nilai Capaian SKP






1

Nama


1

Nama

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19540409 198203 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

1


2


3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Tangerang

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Tangerang

7

perkara

100

KUAL/M UTU 12

12

dokumen

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

WAKTU bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. 19540409 198203 1 003



Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. NIP. 19540409 198203 1 003 REALISASI

TARGET NO


AK

2

3

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

7

AK

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

12

PENGHITU NGAN

NILAI CAPAIAN SKP

4

5

6

10

11

13

14

1


7 perkara

100

12 bln

14 perkara

80

12 bln

356

118,67

2


12

dokume n

100

12 bln

12 dokumen

80

12 bln

256

85,33

3


3 kegiatan

100

12 bln

3 kegiatan

80

12 bln

256

85,33

4


3 kegiatan

100

12 bln

3 kegiatan

80

12 bln

256

85,33

1

8

9

Kual/ Mutu

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1

Menyusun Program Kerja bersama Ketua

1

2

Diskusi Hukum

1

94,67

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Bandung, 31 Desember 2015 Pej abat Penilai, Ttd




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19530807 198103 1 005

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya/ (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Pengadilan Tinggi Agama Banten TARGET

NO


AK

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

12

dokumen

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

1


7

2


3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Serang

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Serang

WAKTU

BIAYA



Ttd


Drs. M. Dirwan, S.H., M.H. 19530807 198103 1 005



Drs. M. Dirwan, S.H., M.H. NIP. 19530807 198103 1 005 REALISASI

TARGET NO

1


AK

2

3

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Biaya

12

PENGHIT NILAI UNGAN CAPAIAN SKP

9

10

11

13

14

100

12

bln

12 perkara

80

12 bln

327

109,14

12

dokumen

100

12

bln

12

dokume n

80

12 bln

256

85,33

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Serang

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan 4 di PA Serang

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

2


8

Waktu

perkara


5

AK

7

1

4

Kual/ Mutu


1 1

3 93,29 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Imamuddin, S.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19551023 198203 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya/ (IV/e)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/M UTU 100

12

bln

WAKTU

BIAYA

1


7

perkara

2


12

dokumen

100

12

bln

3


3

kegiatan

100

12

bln

4


3

kegiatan

100

12

bln



Ttd


Drs. H. Imamuddin, S.H. 19551023 198203 1 001



Drs. H. Imamuddin, S.H. NIP. 19551023 198203 1 001 REALISASI

TARGET NO

1


AK

2

3

1


2


Kuant/ Output

Kual/ Mutu

4 7

Waktu

Biaya

6

7

5

perkara

12 dokumen

AK

8

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

100

12

bln

12

perkara

100

12

bln

12 dokumen

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHIT UNGAN

Waktu

Biaya

10

11

12

13

14

80

12 bln

327

109,14

80

12 bln

256

85,33

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Serang

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan 4 di PA Serang

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33



Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Ma'mur, M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19560617 198511 1 001

3


3

Pangkat/Gol.RuangPembina Utama Muda/ (IV/c)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi.

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


AK

TARGET

NO


1


2


12

dokume n

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Pandeglang

3

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Pandeglang

3

KUANT/OUTPUT KUAL/M UTU 7 perkara 100

WAKTU

BIAYA

12

bln

100

12

bln

kegiatan

100

12

bln

kegiatan

100

12

bln



Ttd


Drs. H. Ma'mur, M.H. 19560617 198511 1 001



Drs. H. Ma'mur, M.H. NIP. 19560617 198511 1 001 REALISASI

TARGET NO


1

2 Melaks anakan Proses pe nanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender s ebagai Ketua majelis 2 hakim. 1

Melaks anakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Pande glang 4

Melaporkan has il Pembinaan dan Pengawasan di PA Pandeglang

AK

Kuant/ Output

3

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual / Mut u

9

Biaya

12


10

11

13

14

12

bln

16 perkara

80

12 bln

385

128,19

12 dokumen

100

12

bln

12 dokumen

80

12 bln

256

85,33

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

perkara

8

Waktu

100

7

5

AK



Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19491201 197703 1002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya/ (IV/e)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/M UTU 100

12

bln

WAKTU

BIAYA

1


7

perkara

2

Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim.

12

dokumen

100

12

bln

3


3

kegiatan

100

12

bln

4


3

kegiatan

100

12

bln



Ttd


Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. 19491201 197703 1002



Drs . H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. NIP. 19491201 197703 1002 TARGET

NO


AK

2

3

1

Kuant/ Output

4

Kual/ Mutu

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

12

PENGHIT UNGAN

9

10

11

1


7

perkara

100

12

bln

12

perkara

82

12 bln

329

13

2


12

dokumen

100

12

bln

12

dokume n

82

12 bln

258

3


3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

82

12 bln

258

4


3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

82

12 bln

258

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2

Menyusun Program Kerja bersama Ketua Diskusi Hukum

Nilai Capaian SKP Serang, 31 Des ember 2015 Pejabat Penilai, Ttd




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19590704 198802 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET

1


7

perkara

KUAL/M UTU 100

2

Membuat Court Kalender sebagai anggota majelis hakim.

12

dokumen

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3 4

KUANT/OUTPUT

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Pandeglang Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Pandeglang

WAKTU 12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. 19590704 198802 1 001



Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. NIP. 19590704 198802 1 001 REALISASI

TARGET NO


AK

2

3

1

Kuant/ Output

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

12

PENGHITU NILAI NGAN CAPAIAN SKP

9

10

11

13

14

1


7

perkara

100

12

bln

12 perkara

80

12 bln

327

109,14

2

Membuat Court Kalender sebagai anggota majelis hakim.

12

dokumen

100

12

bln

12

dokume n

80

12 bln

256

85,33

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Pandeglang

3

kegiatan

100

12

bln

3 kegiatan

80

12 bln

256

85,33

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Pandeglang

3

kegiatan

100

12

bln

3 kegiatan

80

12 bln

256

85,33



1

2

Diskusi Hukum

1

93,29 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP




FORMU LIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19560903 198503 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/M UTU 100

12

bln

WAKTU

1


2


12

do kumen

100

12

bln

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Rangkasbitung

3

kegiatan

100

12

bln

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Rangkasbitung

3

kegiatan

100

12

bln

7

perkara

BIAYA



Ttd


Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. 19560903 198503 1 001


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 30 SEPTEMBER 2015

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. NIP. 19560903 198503 1 001 REALISASI

TARGET NO


1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Ketua majelis 2 hakim.

AK

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

8

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

8 perkara

100

9

bln

8 perkara

85

9

bln

261

87,00

9 dokumen

100

9

bln

9

dokume n

86

9

bln

262

87,33

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Rangkasbitung

2 kegiatan

100

9

bln

2 kegiatan

85

9

bln

261

87,00

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di 4 PA Rangkasbitung

2 kegiatan

100

9

bln

2 kegiatan

86

9

bln

262

87,33

1

3

Kuant/ Output

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : Tugas Tambahan 1 Melaksanakan Diskusi Hukum

1 88,17 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 1 Oktober 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H. 19500515.197603.1. 001



NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19550216 198303 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET

1


7

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

2


12

dokumen

100

12

bln

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA PA Cilegon

3

kegiatan

100

12

bln

5

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Cilego n

3

kegiatan

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

WAKTU

BIAYA



Ttd


Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. 19550216 198303 1 003



Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. NIP. 19550216 198 303 1 003 TARGET

NO


1

2 Melaks anakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalend er sebagai Ketua majelis 2 hakim. Melaks anakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA PA Cilegon Melapork an hasil Pembinaan dan P engawasan 4 di PA Cilegon 1

AK

Kuant/ Output

3

4

Kual / Mut u

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

12


9

10

11

13

14

13

perkara

100

12

bln

13

perkara

85

12 bln

261

87,00

12

dokumen

100

12

bln

12

dokumen

85

12 bln

261

87,00

3

ke giatan

100

12

bln

4

kegiatan

85

12 bln

294

98,11

3

ke giatan

100

12

bln

4

kegiatan

85

12 bln

294

98,11

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 Menyusun Program Kerja bersama Ketua 2 Melaksanakan Pengawasan Internal PTA Diskusi Hukum 3 Banten

1 1 1 95,56 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP

Serang, 31 Des ember 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H. 19500515.197603 .1.001


PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19540612 198403 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya / (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

1


2


3 4

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Pandeglang Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Pandeglang

TARGET KUAL/M WAKTU UTU 100 12 bln

KUANT/OUTPUT 7

perkara

12

perkara

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Zainal Arifin, M.H. 19540612 198403 1 004


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 Januari S/D 31 Desember 2015

Drs. H. Zainal Arifin, M.H. NIP. 19540612 198403 1 004 REALISASI

TARGET NO


1

2 Mel aksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalend er sebagai Anggota majelis 2 hakim. 1

AK

3

Kuant/ Output

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

8

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

Waktu

Biaya

12

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHIT UNGAN

10

11

13

14

7 perkara

100

12

bln

15 perkara

80

12 bln

370

123,43

12 perkara

100

12

bln

12 perkara

80

12 bln

256

85,33

Mel aksanakan pembinaan dan pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Pandeglang

3 kegiatan

100

12

bln

3 kegiatan

80

12 bln

256

85,33

Mel aporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di 4 PA Pandeglang

3 dokumen

100

12

bln

3 dokumen

80

12 bln

256

85,33



Nilai Capaian SKP


Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H. 1 9500515.197603.1.001


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI N EGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

DR. H. Ahmad Fatho ni, S.H., M .Hum.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19590303 198403 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/M UTU 100

WAKTU

1


7

perkara

12

bln

2


12

dokumen

100

12

bln

3


3

kegiatan

100

12

bln

4


3

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd


DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. 19590303 198403 1 002



DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. NIP.19590303 198403 1 002 REALISASI

TARGET NO


AK

1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota 2 majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Serang Melaporkan hasil Pembinaan dan 4 Pengawasan di PA Serang 1

3

Kuant/ Output

Kual/ Waktu Mutu

Biaya

AK

Kuant/ Output

4

5

6

7 perkara

100

12 bln

14

12 dokumen 100

12 bln

12 dokumen

3 kegiatan 100

12 bln

3

3 dokumen 100

12 bln

3

7

9

8

Kual/ Waktu Mutu

Biaya

PENGHITUN NILAI GAN CAPAIAN SKP

10

11

13

14

80

12 bln

356

118,67

80

12 bln

256

85,33

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

dokumen

80

12 bln

256

85,33

perkara

12


1 1


95,67 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19531117 198203 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

1


7

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

2


12

dokumen

100

12

bln

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Rang kasbitung

3

kegiatan

100

12

bln

4


3

dokumen

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

WAKTU

BIAYA



Ttd


Dr s. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. 19531117 198203 1 003


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJ A PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015 NO


AK

1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Rangkasbitung Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Rangkasbitung

3

1 2 3 4

TARGET Kual Waktu /

Kuant/ Output 4 7

5

perkara

Biaya

6

100 12 bln

12 dokumen 100 12 bln

7

Kuant/ Output 9

AK 8 13

perkara

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. NIP.19531117 198203 1 003 REALISASI PENGHIT NILAI CAPAIAN Kual/ Waktu Biaya UNGAN SKP Mutu 10

11

13

14

80

12 bln

342

113,90

12

12 dokumen

80

12 bln

256

85,33

kegiatan 100 12 bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

3 dokumen 100 12 bln

3

dokumen

80

12 bln

256

85,33

3


1 1

94,48 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19600803 199103 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda / (IV/c)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

1


2


3 4

KUANT/OUTPUT 7

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Rang kasbitung Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan di PA Rangkasbitung

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

WAKTU

12

dokumen

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Nur Khazim, M.H. 19600803 199103 1 002



Drs. H. Nur Khazim, M.H. NIP.19600803 199103 1 002 REALISASI

TARGET NO

I. KEGIATAN TU GAS TAMBAHAN

1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Ketua 2 majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Rangkasbitung Melaporkan hasil pembinaan dan 4 pengawasan di PA Rangkasbitung 1

AK

3

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya 7

AK

Kuant/ Output

8

Kual PENGHIT NILAI Waktu Biaya UNGAN CAPAIAN SKP / Mutu

5

6

9

10

11

13

14

7 perkara

100

12 bln

11 perkara

85

12 bln

318

106,05

12 dokumen

100

12 bln

12

85

12 bln

261

87,00

3 kegiatan

100

12 bln

85

12 bln

261

87,00

3 dokumen

100

12 bln

85

12 bln

261

87,00

dokume n kegiata 3 n dokume 3 n

12

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2 3

1 1


93,76 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP


Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H.




1 Nama


1

Nama

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

2 NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19550602 198903 1 001

3 Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4 Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5 Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan 1 putusan 2 Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim.

7

perkara

KUAL/M UTU 100

KUANT/OUTPUT

WAKTU 12

bln

12

dokumen

100

12

bln

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA 3 di PA Cilegon

3

kegiatan

100

12

bln

4 Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Cilegon

3

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. 19550602 198903 1 001


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015 TARGET NO


1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota 2 majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Cilegon Melaporkan hasil Pembinaan dan 4 Pengawasan di PA Cilegon 1

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

4

3 7 12 3 3

perkara dokume n kegiata n dokume n

Waktu

Biaya

AK

Kuant/ Output

5

6

100

12 bln

12

100

12 bln

100 100

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. NIP.19550602 198903 1 001 REALISASI NILAI PENGHIT CAPAIAN Kual/ Waktu Biaya UNGAN SKP Mutu

9

10

11

13

14

81

12 bln

328

109,48

12 dokumen

81

12 bln

257

85,67

12 bln

3

kegiatan

81

12 bln

257

85,67

12 bln

3

dokumen

81

12 bln

257

85,67

8

perkara

12



Nilai Capaian SKP





NO


1 Nama


1

Nama

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

2 NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19560307 198403 1 001

3 Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4 Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5 Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

12

dokumen

100

12

bln

3

kegiatan

100

12

bln

3

dokumen

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan 1 putusan

7

2 Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI 3 WASDA di PA Tigaraksa 4 Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Tigaraksa

WAKTU

BIAYA



Ttd


Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. 19560307 198403 1 001



Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. NIP.19560307 198403 1 001 REALISASI

TARGET NO


AK

1

2 M elaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan M embuat Court Kalender sebagai Anggota 2 majelis hakim. M elaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Tigaraksa M elaporkan hasil Pembinaan dan 4 Pengawasan di PA Tigaraksa 1

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya 7

AK

Kuant/ Output

5

6

7

perkara

100

12 bln

9

12

dokumen

100

12 bln

12

3

kegiatan

100

12 bln

3

3

dokumen

100

12 bln

3

3

8

Kual/ Waktu Biaya Mutu


9

10

11

13

14

perkara

87

12 bln

292

97,19

89

12 bln

265

88,33

87

12 bln

263

87,67

87

12 bln

263

87,67

dokume n kegiata n dokume n

12


1 1


92,21 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19520410 198103 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

1


7

perkara

KUAL/M UTU 100

12

bln

2


12

dokumen

100

12

bln

3


3

kegiatan

100

12

bln

4


3

dokumen

100

12

bln

KUANT/OUTPUT

WAKTU

BIAYA



Ttd


Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. 19520410 198103 1 003


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 28 SEPTEMBER 2015 TARGET NO


AK

2

3

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

AK

9

10

13

14

1


9

perkara

100

9

bln

9

perkara

87

9

bln

263

87,67

2


9

dokumen

100

9

bln

9

dokumen

86

9

bln

262

87,33

3


2

kegiatan

100

9

bln

2

kegiatan

87

9

bln

263

87,67

4


2

dokumen

100

9

bln

2

dokumen

85

9

bln

261

87,00

1

4

Kual/ Mutu

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. NIP.19520410 198103 1 003 REALISASI NILAI PENGHI Kual/ CAPAIAN Waktu Biaya TUNGAN SKP Mutu

5

8

11

12

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : Tugas Tambahan: 1 Melaksanakan Diskusi Hukum

1 88,42 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 28 September 2015 Pejabat Penilai, Ttd





1 Nama


1

Nama

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

2 NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19510706 197903 1 008

3 Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4 Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5 Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

7

perkara

KUAL/M UTU 100

2 Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim.

12

dokumen

100

12

bln

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI 3 WASDA di PA Cilegon

3

kegiatan

100

12

bln

4 Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Cilegon

3

dokumen

100

12

bln

1

KUANT/OUTPUT


WAKTU 12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. Oding Sopandi, S.H. 19510706 197903 1 008


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 2015

Drs. H. Odin g Sopandi, S.H. NIP.19510706 197903 1 008 REALISASI

TARGET NO


AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

3

4

5

6

7

1

2 Melaksan akan Proses penanganan perkara 1 sampai dengan putusan

AK

Kuant/ Output

8

9

10

Kual/ Waktu Mutu 11

Biaya 12

NILAI PENGHITU CAPAIAN NGAN SKP 13

14

7

perkara

100

8

bln

7

perkara

87

8

bln

263

87,67

2


8

dokumen

100

8

bln

8

dokume n

86

8

bln

262

87,33

3

Melaksan akan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Cilegon

1

kegiatan

100

8

bln

1

kegiatan

85

8

bln

261

87,00

4

Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Cilegon

1

dokumen

100

8

bln

1

dokume n

86

8

bln

262

87,33

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : Tugas Tambahan: 1 Melaksan akan Diskusi Hukum

1 88,33 (Baik )

Nilai Capaian S KP Serang, 31 Agustus 2015 Pejabat Penilai, Ttd




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19530510 198303 1 006

3


3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya/ (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUANT/OUTPU KUAL/M T UTU 7 perkara 100

1


2


12

dokume n

3

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Rangkasbitung

3

4


3

WAKTU 12

bln

100

12

bln

kegiatan

100

12

bln

dokume n

100

12

bln

BIAYA



Ttd


Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H. 19530510 198303 1 006


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Wak tu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015 TARGET NO


AK

1

2

3

1 2 3 4

Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagai HATI WASDA di PA R angkasbitung Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di PA Rangkasbitung

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

AK

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. NIP. 19530510 198303 1 006 REALISASI NILAI PENGHIT Kual/ UNGAN CAPAIAN Kuant/ Output Waktu Biaya Mutu S KP 9

10

13

14

7

perkara

100

12

bln

8

17

perk ara

80

12

11

bln

12

399

132,95

12

dokumen

100

12

bln

12

dokumen

80

12

bln

256

85,33

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12

bln

256

85,33

3

dokumen

100

12

bln

3

dokumen

80

12

bln

256

85,33


Menyusun Progra m Kerja be rsama Ketua

1

2

Diskusi Hukum

1 99,24

Nilai Capaian SKP

(San gat Baik)





NO

II. PEGAWAI NEGERI SIP IL YANG DINILAI

1

Nama


1

Nama

Drs. H. Masrum, M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19580908 198503 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Mady a/ (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

1


2


3 4

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUA L/MUTU

BIAYA

7

perkara

100

12

bln

12

dokumen

100

12

bln


3

kegiatan

100

12

bln


3

dokumen

100

12

bln

Serang, 8 Januari 2015 Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Drs. H. Masrum, M.H. 19580908 198503 1 001

Catatan : * AK B agi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


Drs. H. Masrum, M.H. NIP. 19580908 198503 1 001 REALISASI

TARGET NO


1

2 Mel aksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota 2 majelis hakim. Mel aksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Tangerang Mel aporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan 4 di PA Tangerang 1

AK

Kuant/ Output

3

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Biaya

12

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHITU NGAN

9

10

11

13

14

perkara

100

12

bln

9

perkara

87

12 bln

292

97, 19

12

dokumen

100

12

bln

12

dokume n

87

12 bln

263

87, 67

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

90

12 bln

266

88, 67

3

dokume n

90

12 bln

266

88, 67

dokumen

100

12

bln

8

Waktu

7

3

5

AK

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2 3

Menyusun Program Kerja bersama Ketua Melaksanakan Pengawasan Internal PTA Banten Diskusi Hukum

1 1 1 93,55 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP


Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H. , M.H. 19500515.197603.1.001



NO


1

Nama


1

Nama

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19501110 198003 1 006

3


3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya/ (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUAL/MU TU perkara 100

KUANT/OUTPUT

1


2


12

dokumen

3


3

4


3

7

WAKTU 12

bln

100

12

bln

kegiatan

100

12

bln

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd

Ttd


H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. 19501110 198003 1 006


PENILAIAN CAPAIAN SASA RAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D DESEMBER 2015

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. NIP. 19501110 198003 1 006 REALISASI

TARGET NO

1

I. KEGIATAN TUGA S TAMBAHAN

AK

2

3

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Biaya

12

NILAI CAPAIAN SKP

PENGHITU NGAN

9

10

11

13

14

7

perkara

100

12

bln

13

perk ara

80

12 bln

342

113,90

2


12

dokumen

100

12

bln

12

dokume n

80

12 bln

256

85,33

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

3

dokume n

80

12 bln

256

85,33

3

dokumen

100

12

bln

8

Waktu

Mel aksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan

Mel aporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan 4 di PA Tangerang

5

AK

1

Mel aksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Tangerang

4

Kual/ Mutu

II. TUGAS TAMBAHA N DAN KREATIVITAS : 1 Menyusun Program Kerja bersama Ketua 2 Diskusi Hukum


Nilai Capaian SKP





NO


1

Nama

Drs. H. Abu Amar, S. H., M. H.

1

Nama

Drs. Ahmad Dimyati, A.R.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19570505 198403 1 007

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MU TU 100

12

bln

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Proses penanganan perkara s ampai dengan putusan

2


12

dokumen

100

12

bln

3

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Cilegon

3

kegiatan

100

12

bln

4


3

dokumen

100

12

bln

7

perkara


Pe gawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ttd

Ttd


Drs. Ahmad Dimyati, A.R. 19570505 198403 1 007



Drs. Ahmad Dimyati, A.R. NIP. 19570505 198403 1 007 REALISASI

TARGET NO


AK

2

3

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

4

5

7 perkara

100

12

bln

dokume n

100

12

bln

3

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai HATI WASDA di PA Cilegon

3 kegiatan

100

12

4


dokume 3 n

1 1


2


12

100

12

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

11

13

14

9 perkara

85

12 bln

290

96,52

dokume n

85

12 bln

261

87,00

bln

3 kegiatan

85

12 bln

261

87,00

bln

dokume 3 n

85

12 bln

261

87,00

8

12



1

2

Diskusi Hukum

1

3 91,38

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Serang, 3 1 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H. , M.H. 1950 0515.197603.1.001



NO


1

Nama

Drs. H. Abd. Halim Syahran, S.H., M.H.

1

Nama

Dra. Ida Hamidah, M.H.

2

NIP

19500515.197603.1.001

2

NIP

19500904 197903 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya (IV/d)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

1


2

perkara

100

2

bln

2


2

dokumen

100

2

bln

BIAYA

Serang, 1 November 2015 Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Dra. Ida Hamidah, M.H. 19500904 197903 2 002

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 November s.d. 31 Desember 2015

Dra. Ida Hamidah, M.H. NIP. 19500904 197903 2 002 REALISASI

TARGET NO


1

2 Mel aks anakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender s ebagai Anggota 2 majelis hakim. 1

AK

Kuant/ Output

3

4 2

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

perkara

2 dokumen

AK

8

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

100

2

bln

2

perkara

89

2

bln

265

88,33

100

2

bln

2

dokumen

89

2

bln

265

88,33

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2 88,33 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd




NO


1

Nama

Drs. H. Abu Amar, S.H., M .H.

1

Nama

H. Sunarto, S.H., M.H.

2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19580505 197803 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda (IV/c)

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Hakim Tinggi

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Pengadilan Tinggi Agama Banten TARGE T

NO


AK

1


2


3 4

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

7

perkara

100

12

bln

12

dokumen

100

12

bln


3

kegiatan

100

12

bln


3

dokumen

100

12

bln

BIAYA



Ttd

Ttd


H. Sunarto, S.H., M.H. 19580505 197803 1 002

PENILAIAN CAPAIAN SASARA N KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015

H. Sunarto, S.H., M.H. NIP. 19580 505 197803 1 002 REALISASI

TARGET NO

I. KE GIA TAN TUGAS TAMB AHAN

1

2 Melaksanakan Proses penanganan perkara sampai dengan putusan Membuat Court Kalender sebagai Anggota 2 majelis hakim. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 3 sebagai HATI WASDA di PA Tigaraksa Melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan di 4 PA Tigaraksa 1

Kuant/ Output

AK

3

Kual/ Mutu

4 7

Waktu

Biaya

6

7

5

perkara

AK

8

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9 perkara

NILAI CA PAIA N SKP

PENGHITU NGAN

Waktu

Biaya

10

11

12

13

14

80

12 bln

356

118,67

80

12 bln

256

85,33

100

12

bln

14

12 dokumen

100

12

bln

12 dokumen

3

kegiatan

100

12

bln

3

kegiatan

80

12 bln

256

85,33

3 dokumen

100

12

bln

3

dokumen

80

12 bln

256

85,33


1 1 95,67 (Sangat B aik)

Nilai Capaian SKP

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, T td




NO


1

Nama


1

Nama

Dra. Hj. Siti Maryam

2

NIP

19480318 1976 1 004

2

NIP

19531111 198003 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama / IV e

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya IV/d

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET AK KUANT/OUTPUT

1

Membuat draf rencana rumusan program kerja

0

2

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan

3

Memimpin dan menyelenggarakan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan

4

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Dokumen

100

12

bln

0

4

Dokumen

100

12

bln

0

12

Kegiatan

100

12

bln

Bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara

0

65

Perkara

100

12

bln

5

Mengatur pembagian tugas Panitera Pengganti

0

65

Perkara

100

12

bln

6

Membuat salinan putusan

0

65

Perkara

100

12

bln

7

Menandatangani akta-akta, penunjukan Panitera Pengganti dan salinan putusan

0

60

Perkara

100

12

bln

8

Melegalisir surat-surat dan photo copy surat putusan

0

130

Dokumen

100

12

bln

9

Mengolah anggaran dan mengetahui semua penerimaan dan realisasi anggaran

0

2

DIPA

100

12

bln

Membuat penetapan tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat 10 Penandatangan SPM, Petugas Pengelola Administrasi Pegawai

0

9

Dokumen

100

12

bln

11 Menandatangani surat dan surat keputusan

0

860

Dokumen

100

12

bln

12 Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

0

4

Kegiatan

100

12

bln

13 Melakukan evaluasi program kerja

0

1

Kegiatan

100

12

bln

14 Membuat laporan bulanan, 3 bulanan, semesteran dan tahunan

0

31

Dokumen

100

12

bln

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd



19480318 197603 1 004

19531111 198003 2 003

BIAYA




NO


1

Nama


1

Nama


2

NIP

19480318 197603 1 004

2

NIP

19531111 198003 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama / IV e

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya IV/d

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

1

Membuat draf rencana rumusan program kerja

0

2

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan

3

Memimpin dan menyelenggarakan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan

4

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Dokumen

100

12

bln

0

4

Dokumen

100

12

bln

0

12

Kegiatan

100

12

bln

Bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara

0

86

Perkara

100

12

bln

5

Mengatur pembagian tugas Panitera Pengganti

0

86

Perkara

100

12

bln

6

Membuat salinan putusan

0

86

Perkara

100

12

bln

7

Menandatangani akta-akta, penunjukan Panitera Pengganti dan salinan putusan

0

86

Perkara

100

12

bln

8

Melegalisir surat-surat dan photo copy surat putusan

0

130

Dokumen

100

12

bln

9

Mengolah anggaran dan mengetahui semua penerimaan dan realisasi anggaran

0

2

DIPA

100

12

bln

10

Membuat penetapan tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Petugas Pengelola Administrasi Pegawai

0

9

Dokumen

100

12

bln

11

Menandatangani surat dan surat keputusan

0

860

Dokumen

100

12

bln

12

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

0

4

Kegiatan

100

12

bln

13

Melakukan evaluasi program kerja

0

1

Kegiatan

100

12

bln

14

Membuat laporan bulanan, 3 bulanan, semesteran dan tahunan

0

31

Dokumen

100

12

bln

Pejabat Penilai,

Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Ttd

Ttd



19480318 197603 1 004

19531111 198003 2 003

BIAYA



NO


1

Nama


1

Nama

Rifki., S.H., M.Hum

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19610503 199303 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya/ IV d

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I / IV b

4

Jabatan

Panitera /Sekretaris

4

Jabatan

Wakil Panitera

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menggantikan tugas Panitera jika berhalangan

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

2

Menyusun dan menyiapkan Program Kerja Kepaniteraan

0

1

kegiatan

100

12

bl

-

3

Mengkordinasikan tugas-tugas Panitera Muda tentang pelaksanaan pola BINDALMIN

0

12 kegiatan

100

12

bl

-

4

Melakukan kordinasi dan konsultasi tugas kepaniteraan kepada Panitera

0

24 kegiatan

100

12

bl

-

5

Melakukan evaluasi/monitoring persidangan

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

6

Membantu majelis hakim dalam persidangan

0

1

berkas

100

12

bl

-

7

Memeriksa kelengkapan berkas-berkas perkara banding

0

65 berkas

100

12

bl

-

8

Memeriksa laporan bulanan perkara

0

12 dokumen

100

12

bl

-

9

Meneliti pengetikan salinan putusan

0

65 berkas

100

12

bl

-

10 Melakukan Monitoring Implementasi SIADPTA

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

11 Membantu tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

12 Membantu Panitera dalam penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP

0

2

dokumen

100

12

bl

-


Serang, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd


Rifki., S.H., M.Hum

19531111 198003 2 003

19610503 199303 1 001





BACK MENU UTAMA

1

Nama


1

Nama

H. Rifki., S.H., M.Hum

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19610503 199303 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya / IV d

3

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I / IV b

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Wakil Panitera

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

4

kegiatan

100

12 bl

-

2

Menyusun dan menyiapkan Program Kerja Kepaniteraan

0

1

kegiatan

100

12 bl

-

3


0

12 kegiatan

100

12 bl

-

4


0

24 kegiatan

100

12 bl

-

5


0

4

kegiatan

100

12 bl

-

6


0

1

berkas

100

12 bl

-

7


0

86 berkas

100

12 bl

-

8


0

12 dokumen

100

12 bl

-

9


0

86 berkas

100

12 bl

-

10 Melakukan Monitoring Implementasi SIADPTA

0

4

kegiatan

100

12 bl

-

11 Membantu tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah

0

4

kegiatan

100

12 bl

-

12 Membantu Panitera dalam penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP

0

2

dokumen

100

12 bl

-

Pejabat Penilai, Ttd Dra. Hj. Siti Maryam 19531111 198003 2 003

Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd H. Rifki., S.H., M.Hum 19610503 199303 1 001



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari - Desember 2015 TARGET NO


AK

2

3

1 1


0

2

Menyusun dan menyiapkan Program Kerja Kepanitraan

3


4

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

REALISASI Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output 9

8

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

4

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

0

1

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

0

12

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

-

0

24

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

bl

-

0

4

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

12

bl

-

0

1

berkas

100

12

bl

276

92.00

100

12

bl

-

0

99

berkas

100

12

bl

291

97.04

dokumen

100

12

bl

-

0

36

dokumen

100

12

bl

476

158.67

4

kegiatan

100

12

bl

-

0

0

1

kegiatan

100

12

bl

-

0

12

kegiatan

100

12

bl

-


0

24

kegiatan

100

12

bl

5


0

4

kegiatan

100

12

6


0

1

berkas

100

7


0

86

berkas

8


0

12

10

PENGHIT UNGAN

9


0

86

berkas

100

12

bl

-

0

95

berkas

100

12

bl

286

95.49

10

Melakukan Monitoring Implementasi SIADPTA

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

0

4

kegiatan

100

12

bl

276

92.00

11

Membantu tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

0

4

kegiatan

90

12

bl

266

88.67

12

Membantu Panitera dalam penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP

0

2

dokumen

100

12

bl

-

0

2

dokumen

100

12

bl

276

92.00


Tugas Tambahan

1

Pemeriksaan & Pengawasan Keuangan pada PA sewilayah Banten

98.99

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Drs. H. M. Nawawi 19500515 198203 1 005



NO


1

Nama

Rifki., S.H., M.Hum

1

Nama

Dra.Hj. Fauziah Sy Anasi

2

NIP

19610503 199303 1 001

2

NIP

19541116 197703 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/III d

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

1

Membantu Panitera Sekretaris membuat Program Kerja Tahunan

0

1

2

Meneliti kelengkapan berkas perkara banding

0

3

Mengkoordinir pencatatan administrasi keuangan perkara banding

4

Mengawasi pencatatan perkara banding ke dalam register

WAKTU

KUAL/MUTU

dokumen

BIAYA

100

12

bl

-

65 perkara

100

12

bl

-

0

65 biaya perkara

100

12

bl

-

0

65 perkara

100

12

bl

-

5

Memeriksa pemberitahuan registrasi perkara banding kepada Pengadilan Agama pengaju, Pembanding dan Terbanding

0

65 surat

100

12

bl

-

6

Menyerahkan berkas perkara banding kepada Ketua dan Panitera untuk ditunjuk Majelis Hakim dan Panitera Sidang

0

65 berkas

100

12

bl

-

7

Memeriksa salinan putusan dan Bundel A yang akan dikirim kepada Pengadilan Agama Pengaju, Pembanding, dan Terbanding

0

65 berkas

100

12

bl

-

8

Memeriksa laporan perkara banding mingguan, bulanan dan tahunan serta laporan keuangan perkara banding

0

73 data

100

12

bl

-

9

Mendampingi majelis hakim dalam persidangan

0

2

100

12

bl

-

berkas

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Rifki., S.H., M.Hum


19610503 199303 1 001

19541116 197703 2 001




NO


1

Nama


1

Nama


2

NIP

19610503 199303 1 001

2

NIP

19541116 197703 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/III d

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

1


0

1

2


0

3


4


WAKTU

KUAL/MUTU

dokumen

BIAYA

100

12

bl

-

86 perkara

100

12

bl

-

0

86 biaya perkara

100

12

bl

-

0

86 perkara

100

12

bl

-

5


0

86 surat

100

12

bl

-

6


0

86 berkas

100

12

bl

-

7


0

86 berkas

100

12

bl

-

8


0

73 data

100

12

bl

-

9


0

2

100

12

bl

-

berkas

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd



19610503 199303 1 001

19541116 197703 2 001





AK

2

3

1

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

REALISASI Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

10

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

90

12

bl

266

88.67

99 perkara

100

12

bl

291

97.04

biaya perkara

90

12

bl

281

93.71

0

99 perkara

90

12

bl

281

93.71

-

0

99 surat

100

12

bl

291

97.04

-

0

99 berkas

90

12

bl

281

93.71

bl

-

0

95 berkas

100

12

bl

286

95.49

12

bl

-

0

73 data

90

12

bl

266

88.67

12

bl

-

0

2

100

12

bl

276

92.00

1


0

1

dokumen

100

12

bl

-

0

1

2


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

3


0

86

biaya perkara

100

12

bl

-

0

99

4


0

86

perkara

100

12

bl

-

5


0

86

surat

100

12

bl

6


0

86

berkas

100

12

bl

7


0

86

berkas

100

12

8


0

73

data

100

9


0

2

berkas

100

dokumen

berkas


Tugas Tambahan

Pengawasan Reguler pada PA Serang

2

Tugas Tambahan

Pengawasan Reguler pada PA Sewilayah PTA Banten

1 1 95.34

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd H. Rifki., S.H., M.Hum 19610503 199303 1 001



NO


1

Nama

Rifki., S.H., M.Hum

1

Nama

H. Naisan, S.H., M. Hum.

2

NIP

19610503 199303 1 001

2

NIP

19550506 197803 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I/ IV b

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Hukum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membantu Panitera menyusun program kerja

0

1

dokumen

100

12

bl

2

Mengkoordinir penyelesaian berkas perkara banding untuk diarsipkan

0

65

perkara

100

12

bl

3

Mengarsipkan berkas perkara banding yang telah diminutasi

0

65

perkara

100

12

bl

-

4

Mempublikasikan putusan perkara banding

0

65

putusan

100

12

bl

-

5

Membuat laporan perkara

0

12

dokumen

100

12

bl

-

6

Melaksanakan administrasi penanganan pengaduan masyarakat

0

7

dokumen

100

12

bl

-

7

Melaksanakan tugas pelayanan meja informasi dan dokumentasi

0

12

dokumen

100

12

bl

-

8

Mengkoordinir tugas administrasi kepanitraan hukum

0

180

surat

100

12

bl

-

9


0

2

perkara

100

12

bl

-

10 Menyusun & memvisualisasikan data statistik perkara

0

5

data

100

12

bl

-

11 Menerima dan mengarsipkan Salinan Putusan Kasasi & PK

0

6

dokumen

100

12

bl

12 Melakukan monitoring implementasi IT bidang laporan perkara

0

4

kegiatan

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Rifki., S.H., M.Hum


19610503 199303 1 001

19550506 197803 1 001

-

-




NO


1

Nama

Rifki., S.H., M.Hum

1

Nama


2

NIP

19610503 199303 1 001

2

NIP

19550506 197803 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I/ IV b

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Hukum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

1

dokumen

100

12

bl

2


0

86

perkara

100

12

bl

3


0

86

perkara

100

12

bl

-

4


0

86

putusan

100

12

bl

-

5


0

12

dokumen

100

12

bl

-

6


0

12

dokumen

100

12

bl

-

7


0

12

dokumen

100

12

bl

-

8


0

240

surat

100

12

bl

-

9


0

2

perkara

100

12

bl

-

10 Menyusun & memvisualisasikan data statistik perkara

0

5

data

100

12

bl

-

11 Menerima dan mengarsipkan Salinan Putusan Kasasi & PK

0

4

dokumen

100

12

bl

12 Melakukan monitoring implementasi IT bidang laporan perkara

0

4

kegiatan

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Rifki., S.H., M.Hum


19610503 199303 1 001

19550506 197803 1 001

-

-





AK

2

3

Kuant/ Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

1

perkara

100

12

bl

-

0

1

perkara

80

12

bl

256

85.33

2


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

95

perkara

85

12

bl

271

90.49

3


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

95

perkara

80

12

bl

266

88.82

4


0

86

putusan

100

12

bl

-

0

95

putusan

80

12

bl

266

88.82

5


0

12

dokumen

100

12

bl

-

0

12 dokumen

80

12

bl

256

85.33

6


0

12

dokumen

100

12

bl

-

0

12 dokumen

80

12

bl

256

85.33

7


0

12

dokumen

100

12

bl

-

0

12 dokumen

85

12

bl

261

87.00

8


0

240

surat

100

12

bl

-

0

240

surat

80

12

bl

256

85.33

9


0

2

perkara

100

12

bl

-

0

2

perkara

85

12

bl

261

87.00

10

Menyusun & memvisualisasikan data statistik perkara

0

5

data

100

12

bl

-

0

5

data

80

12

bl

256

85.33

11

Melakukan monitoring implementasi IT bidang laporan perkara

0

4

kegiatan

100

12

bl

-

0

4

kegiatan

80

12

bl

256

85.33

1

4

Kual/ Mutu 5

8


Tugas Tambahan

Pengawasan Reguler pada Pengadilan Agama Pandeglang

1

2

Tugas Tambahan

Pengawasan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten

1 88.74

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd H. Rifki., S.H., M.Hum 19610503 199303 1 001



NO


1

Nama

Dra. Hj. Siti Maryam.

1

Nama

Drs. Asmawi H. Rawi

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

150216764

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I/III d

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menerima berkas perkara dari sub banding untuk disampaikan kepada majelis hakim

0

8

perkara

100

12

bl

-

2

Menyiapkan persidangan

0

8

perkara

100

12

bl

-

3

Membantu majelis hakim di dalam dan setelah persidangan

0

8

perkara

100

12

bl

-

4

Melaporkan perkembangan perkara kepada Petugas Meja I & Meja II untuk dicatat di dalam register & buku keuangan perkara

0

8

putusan

100

12

bl

-

5

Menandatangani Berita Acara Sidang

0

16

dokumen

100

12

bl

6

Menganonimisasi putusan

0

8

dokumen

100

12

bl

7

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Banding

0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai, Ttd Dra. Hj. Siti Maryam. 19531111 198003 2 003

Serang, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Drs. Asmawi H. Rawi 150216764



NO


1

Nama


1

Nama

Drs. Asmawi H. Rawi

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

150216764

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I/III d

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO



KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl


Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd


Drs. Asmawi H. Rawi

19531111 198003 2 003

150216764





AK

2

3

1

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

10

putusan

70

12

bl

246

82.00

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

20

dokumen

75

12

bl

251

83.67

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

75

12

bl

251

83.67

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

70

12

bl

246

82.00


(tugas tambahan) (tugas tambahan)

2

(kreatifitas) (kreatifitas)

82.48

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Drs. H. M. Nawawi, M.H. 19500515 198203 1 005



NO


1

Nama


1

Nama

Achmad Sofwan, SH

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19590708 198503 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.RuangPenata /III c

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

2

Menerima berkas perkara dari sub banding untuk disampaikan kepada majelis hakim Menyiapkan persidangan

0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Banding 0

8

dokumen

100

12

bl

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

Serang, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Achmad Sofwan, SH 19590708 198503 1 004




NO


1

Nama


1

Nama

Achmad Sofwan, SH

2

NIP

19531111 198003 2 002

2

NIP

19590708 198503 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya / IV e

3

Pangkat/Gol.RuangPenata /III c

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

2

Menerima berkas perkara dari sub banding untuk disampaikan kepada majelis hakim Menyiapkan persidangan

0

11

perkara

100

12

bl

-

3


0

11

perkara

100

12

bl

-

4


0

11

putusan

100

12

bl

-

5


0

22

dokumen

100

12

bl

6


0

11

dokumen

100

12

bl

7

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Banding 0

11

dokumen

100

12

bl

1


0

11

perkara

100

12

bl

-

Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Achmad Sofwan, SH 19590708 198503 1 004





AK

2

3

Kuant/Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

11

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

264

88.06

2


0

11

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

264

88.06

3


0

11

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

264

88.06

4


0

11

putusan

100

12

bl

-

0

13

putusan

70

12

bl

264

88.06

5


0

22

dokumen

100

12

bl

-

0

26

dokumen

75

12

bl

269

89.73

6


0

11

dokumen

100

12

bl

-

0

13

dokumen

75

12

bl

269

89.73

7


0

11

dokumen

100

12

bl

-

0

13

dokumen

70

12

bl

264

88.06

1

(tugas tambahan)

Pengawasan Reguler bulan April 2015

1

2

(tugas tambahan)

Pengawasan Reguler bulan September 2015

1

1

4

Kual/ Mutu 5

8

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

90.54

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Hulaesi, SH., MH.

2

NIP

19501111 198003 2 003

2

NIP

19570503 199303 1 006

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO



KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5

Menandatangani Berita Acara Sidang & Putusan

0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Hulaesi, SH., MH.

19531111 198003 2 003

19570503 199303 1 006




NO


1

Nama


1

Nama

Hulaesi, SH., MH.

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19570503 199303 1 006

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya / IVd

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO



KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Hulaesi, SH., MH.

19531111 198003 2 003

19570503 199303 1 006





AK

2

3

Kuant/ Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

276

92.00

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

276

92.00

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

13

perkara

70

12

bl

276

92.00

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

13

putusan

70

12

bl

276

92.00

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

26

dokumen

75

12

bl

281

93.67

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

13

dokumen

75

12

bl

281

93.67

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

13

dokumen

70

12

bl

276

92.00

1

4

Kual/ Mutu 5

8


(tugas tambahan)


1

2

(tugas tambahan)


1 94.48

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. Usman, MS., SH.

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19560610 198503 1 022

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I/III d

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl


Serang, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Drs. Usman, MS., SH. 19560610 198503 1 022



PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama


2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19560610 198503 1 022

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I/III d

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl


Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd



19531111 198003 2 003

19560610 198503 1 022





AK

2

3

Kuant/Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

2


0

10

perkara

100

12

bl

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

3


0

10

perkara

100

12

bl

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

4


0

10

putusan

100

12

bl

0

11

putusan

70

12

bl

256

85.33

5


0

20

dokumen

100

12

bl

0

22

dokumen

75

12

bl

261

87.00

6


0

10

dokumen

100

12

bl

0

11

dokumen

75

12

bl

261

87.00

7


0

10

dokumen

100

12

bl

0

11

dokumen

70

12

bl

256

85.33

1

(tugas tambahan)


1

2

(tugas tambahan)


1

1

4

Kual/ Mutu 5

8


87.81

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Aswadi, S.Ag.

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

1955111 198403 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina /IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Dra. Hj. Siti Maryam 19531111 198003 2 003

Aswadi, S.Ag. 1955111 198403 1 003




NO


1

Nama


1

Nama

Aswadi, S.Ag.

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

1955111 198403 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina /IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Aswadi, S.Ag. 1955111 198403 1 003





AK

2

3

Kuant/ Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

11

putusan

70

12

bl

256

85.33

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

22

dokumen

75

12

bl

261

87.00

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

11

dokumen

75

12

bl

261

87.00

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

11

dokumen

70

12

bl

256

85.33

1

4

Kual/ Mutu 5

8


(tugas tambahan)

2

(tugas tambahan)


1 86.81

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Akhmad Fauzi, S.H.

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19580212 198603 1004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Akhmad Fauzi, S.H. 19580212 198603 1004




NO


1

Nama


1

Nama

Akhmad Fauzi, S.H.

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19580212 198603 1004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Akhmad Fauzi, S.H. 19580212 198603 1004





AK

2

3

Kuant/ Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

11

perkara

70

12

bl

256

85.33

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

11

putusan

70

12

bl

256

85.33

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

22

dokumen

75

12

bl

261

87.00

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

11

dokumen

75

12

bl

261

87.00

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

11

dokumen

70

12

bl

256

85.33

1

4

Kual/ Mutu 5

8


(tugas tambahan)

2

(tugas tambahan)


1

86.81

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Abdullah Sahim

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19551009 198303 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Drs. H. Abdullah Sahim 19551009 198303 1 002




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Abdullah Sahim

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19551009 198303 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Drs. H. Abdullah Sahim 19551009 198303 1 002



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian September- Desember 2015 TARGET NO


AK

2

3

Kuant/ Output

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

10

putusan

70

12

bl

246

82.00

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

20

dokumen

75

12

bl

251

83.67

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

75

12

bl

251

83.67

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

70

12

bl

246

82.00

1

4

Kual/ Mutu 5

8


(tugas tambahan)


1

(tugas tambahan)


1 83.48

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. E. Ali Mansur

2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19550604 198203 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bl

-

2


0

8

perkara

100

12

bl

-

3


0

8

perkara

100

12

bl

-

4


0

8

putusan

100

12

bl

-

5


0

16

dokumen

100

12

bl

6


0

8

dokumen

100

12

bl

7


0

8

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd



19531111 198003 2 003

19550604 198203 1 004



NO


1

Nama


1

Nama


2

NIP

195311111980 2 003

2

NIP

19550604 198203 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

5


0

20

dokumen

100

12

bl

6


0

10

dokumen

100

12

bl

7


0

10

dokumen

100

12

bl

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd


Drs. H. E. Ali Mansur 19550604 198203 1 004





AK

2

3

1

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

1


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

2


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

3


0

10

perkara

100

12

bl

-

0

10

perkara

70

12

bl

246

82.00

4


0

10

putusan

100

12

bl

-

0

10

putusan

70

12

bl

246

82.00

5


0

20

dokumen

100

12

bl

-

0

20

dokumen

75

12

bl

251

83.67

6


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

75

12

bl

251

83.67

7


0

10

dokumen

100

12

bl

-

0

10

dokumen

70

12

bl

246

82.00



2

(kreatifitas) (kreatifitas)

82.48

Nilai Capaian SKP

(Baik)




NO


1

Nama


1

Nama

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

2

NIP

19531111 198003 2 003

2

NIP

19650325.199203.1.002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya (IV/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

4

perkara

100

5

bl

2


0

4

perkara

100

5

bl

3


0

4

perkara

100

5

bl

4


0

4

putusan

100

5

bl

5


0

8

dokumen

100

5

bl

6


0

4

dokumen

100

5

bl

7


0

4

dokumen

100

5

bl


BIAYA

Serang, 3 Agustus 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd


Drs. H. Baehaki, M.Sy.

19531111 198003 2 003

19650325.199203.1.002


Jangka Waktu Penilaian Agustus - Desember 2015 NO


1

2

AK

Kuant/ Output

3

4

TARGET Kual/ Waktu Mutu 5

6

Biaya 7

AK

Kuant/ Output

8

9

REALISASI Kual/ Waktu Mutu 10

11

Biaya 12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

1


0

4

perkara

100

5

bl

0

4

perkara

70

5

bl

246

82.00

2


0

4

perkara

100

5

bl

0

4

perkara

70

5

bl

246

82.00

3


0

4

perkara

100

5

bl

0

4

perkara

70

5

bl

246

82.00

4


0

4

putusan

100

5

bl

0

4

putusan

70

5

bl

246

82.00

5


0

8

dokumen

100

5

bl

0

8

dok.

75

5

bl

251

83.67

6


0

4

dokumen

100

5

bl

0

4

dok.

75

5

bl

251

83.67

7


0

4

dokumen

100

5

bl

0

4

dok.

70

5

bl

246

82.00


(tugas tambahan)

2

(tugas tambahan) 82.48

Nilai Capaian SKP

(Baik) Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Drs. H. M. Nawawi, M.H. 19550515 198203 1 005





NO


1

Nama

Dra. HJ.SITI MARYAM

1

Nama

MIRZA, S.H., M.H.

2

NIP

195311111980032003

2

NIP

197404061994031001

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA TK.I (III/d)

4

Jabatan

PANITERA/SEKRETARIS

4

Jabatan

WAKIL SEKRETARIS

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TARGET

NO


AK

1

Meneliti Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanan Kegiatan

0

2

dok

KUAL/ MUTU 100

2

Meneliti menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

0

150

dok

100

12

bln

3

Meneliti Daftar Rincian Permintaan Pembarayan ( DRPP )

0

30

dok

100

12

bln

4

Meneliti usulan Anggaran ke Mahkamah Agung RI

0

3

dok

100

12

bln

5

Meneliti Laporan Keuangan Monev Anggaran, Bapenas dan DJA

0

16

dok

100

12

bln

6

Meneliti Laporan ke uangan Negara

0

12

dok

100

12

bln

7

Meneliti Surat Usulan Promosi/Mutasi/rotasi hasil s idang baperjakat

0

4

dok

100

12

bln

8

Meneliti surat Permohonan Promosi/mutasi/pegawai baik pribadi atau pengadilan Agama

0

2

dok

100

12

bln

9

Meneliti Konsep SK sebelum ditanda tangani Pimpinan

KUANT/OUTPUT

WAKTU 12

bln

0

30

dok

100

12

bln

10 Meneliti Surat Usulan Pembuatan KP4,SPMJ,SPMT,SPP, karis dan karsu

0

50

dok

100

12

bln

11 Meneliti Surat Usulan Cuti Pegawai

0

50

dok

100

12

bln

12 Meneliti Usulan Rencana Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pegawai

0

2

dok

100

12

bln

13 Meneliti Usulan Izin Belajar Bagi Pegawai

0

5

dok

100

12

bln

14 Meneliti Usulan Penggunanan Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran (ATK)

0

12

dok

100

12

bln

15 Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pe meliharaan Gedung Kantor

0

12

dok

100

12

bln

16 Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pemeliharaan Barang Infentaris kantor

0

12

dok

100

12

bln

17 Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Roda 2 dan 4)

0

12

dok

100

12

bln

18 Meneliti Laporan Pe rtanggung Jawaban Pemeliharaan BMN

0

12

dok

100

12

bln

19 Meneliti surat masuk dan mendistribusikanya ke unit pelaksana

0

1800

dok

100

12

bln

20 Meneliti surat keluar Bag. Kesekretriat se belum ditanda tangani pimpinan

0

1000

dok

100

12

bln

21 Membantu Panitera menyusun Laporan Tahunan dan Lakip

0

2

dok

100

12

bln

Pejabat Pe nilai, Ttd

Dra. HJ.SITI MARYAM 195311111980032003

BIAYA

Serang, 2 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd

MIRZA, S.H., M.H. 197404061994031001



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2015

MIRZA, S.H., M.H. NIP. 197404061994031001 REALISASI

TARGET NO


AK

2

3

1

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

10

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

1

Meneliti Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanan Kegiatan

0

2

dok

100

12

bln

-

0

2

dok

85

12

bln

261

87.00

2

Meneliti menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

0

150

dok

100

12

bln

-

0

148

dok

85

12

bln

260

86.56

3

Meneliti Daftar Rincian Permintaan Pembarayan ( DRPP )

0

30

dok

100

12

bln

-

0

30

dok

85

12

bln

261

87.00

4

Meneliti usulan Anggaran ke Mahkamah Agung RI

0

3

dok

100

12

bln

-

0

3

dok

85

12

bln

261

87.00

5

Meneliti Laporan Keuangan Monev Anggaran, Bapenas dan DJA

0

16

dok

100

12

bln

-

0

16

dok

85

12

bln

261

87.00

6

Meneliti Laporan keuangan Negara

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

7

Meneliti Surat Usulan Promosi/Mutasi/rotasi hasil sidang baperjakat

0

4

dok

100

12

bln

-

0

3

dok

85

12

bln

236

78.67

8

Meneliti surat Permohonan Promosi/mutasi/pegawai baik pribadi atau pengadilan Agama

0

2

dok

100

12

bln

-

0

6

dok

85

12

bln

461

153.67 89.22

9

Meneliti Konsep SK sebelum ditanda tangani Pimpinan

0

30

dok

100

12

bln

-

0

32

dok

85

12

bln

268

10

Meneliti Surat Usulan Pembuatan KP4,SPMJ,SPMT,SPP, karis dan karsu

0

50

dok

100

12

bln

-

0

49

dok

85

12

bln

259

86.33

11

Meneliti Surat Usulan Cuti Pegawai

0

50

dok

100

12

bln

-

0

78

dok

85

12

bln

317

105.67

12

Meneliti Usulan Rencana Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pegawai

0

2

dok

100

12

bln

-

0

6

dok

85

12

bln

461

153.67

13

Meneliti Usulan Izin Belajar Bagi Pegawai

0

5

dok

100

12

bln

-

0

4

dok

85

12

bln

241

80.33

14

Meneliti Usulan Penggunanan Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran (ATK)

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

15

Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

16

Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pemeliharaan Barang Infentaris kantor

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

17

Meneliti Usulan Penggunaan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Roda 2 dan 4)

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

18

Meneliti Laporan Pertanggung Jawaban Pemeliharaan BMN

0

12

dok

100

12

bln

-

0

12

dok

85

12

bln

261

87.00

19

Meneliti surat masuk dan mendistribusikanya ke unit pelaksana

0

1800

dok

100

12

bln

-

0

2036

dok

85

12

bln

274

91.37

20

Meneliti surat keluar Bag. Kesekretriat sebelum ditanda tangani pimpinan

0

1000

dok

100

12

Bln

-

0

1765

dok

85

12

bln

338

112.50

21

Membantu Panitera menyusun Laporan Tahunan dan Lakip

0

2

dok

100

12

bln

-

0

2

dok

85

12

bln

261

87.00


Tugas Tambahan

2

Kreatifitas

Menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung RI wilayah Banten

Nilai Capaian SKP

1

96.00 (Sangat Baik)



NO


1

Nama

Mirza, S.H., M.H.

1

Nama

Asriningsih, S.E.

2

NIP

19740406 199403 1 001

2

NIP

19751003 200604 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

4

Jabatan

Wakil Sekretaris

4

Jabatan

Kasubbag Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Memeriksa dan menandatangani penerbitan SPM

0

80

dok

100

9

bln

2

Meneliti usulan Gaji dan Tunjangan kinerja

0

18

dok

100

9

bln

3

Meneliti surat masuk dan keluar di bagian keuangan

0

36

dok

100

9

bln

4

Memeriksa Laporan LRA

0

9

dok

100

9

bln

5

Memeriksa pemotongan gaji dan tunjangan kinerja

0

18

dok

100

9

bln

6

Memeriksa revisi anggaran

0

4

dok

100

9

bln

Serang, Pejabat Penilai,

BIAYA

Januari 2015


Ttd

Ttd

Mirza, S.H., M.H. 19740406 199403 1 001

Asriningsih, S.E. 19751003 200604 2 001


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NE GERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari s.d. Desember 2015 NO 1

I. KEGIATAN TUGA S TAMBA HAN

AK

2

3

TARGET Kual/ Waktu Mutu 5 6

Kuant/ Output 4

Biaya

AK

Kuant/ Output 9

Asriningsih, S.E. NIP. 19751003 200604 2 001 REA LISA SI NILAI PENGHI CAPAIAN Kual/ TUNGAN Waktu Biaya SKP Mutu 10 11 12 13 14

7

8

Memeriksa dan menandatangani penerbitan SPM

0

80

dok

100

9

bln

-

0

82

dok

85

9

bln

264

87,83

2 Meneliti usulan Gaji dan Tunjangan kinerja

0

18

dok

100

9

bln

-

0

18

dok

85

9

bln

261

87,00

Meneliti surat masuk dan keluar di bagian 3 keuangan

0

36

dok

100

9

bln

-

0

40

dok

85

9

bln

272

90,70

4 Memeriksa Laporan LR A

0

9

dok

100

9

bln

-

0

9

dok

85

9

bln

261

87,00

Memeriksa pemotongan gaji dan tunjangan 5 kinerja

0

18

dok

100

9

bln

-

0

8

dok

85

9

bln

205

68,48

6 Memeriksa revisi anggaran

0

4

dok

100

9

bln

-

0

5

dok

85

9

bln

286

95,33

1


0

2

0

86,06 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang,

Desember 2015


Mirza, S.H., M.H. 19740406 199403 1 001



NO


1

Nama

Mirza, S.H., M.H.

1

Nama

Hadi Sunarso, S.E.

2

NIP

19740406.199403.1.001

2

NIP

19810528 200604 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

4

Jabatan

Wakil Sekretaris

4

Jabatan

Kasubbag Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO 1


AK

Membantu Panitera/Sekretaris menyusun program kerja

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MU TU 100

WAKTU

0

1 dokumen

0

10 dokumen

100

12 bulan

24 dokumen

100

12 bulan

100

12 bulan

3

Membuat usulan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggung jawaban belanja k ebutuhan sehari - hari perkantoran (ATK dan Rumah Tangga Kantor) Membuat laporan pemeriksaan hasil opname fisik barang persediaan

4

Memeriksa surat masuk sebelum disampaikan kepada pimpinan

0

5

Memeriksa hasil rekonsiliasi internal antara data SIMAK-BMN dengan SAKPA

0

24 dokumen

100

12 bulan

6

Memeriksa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL BMN)

0

6 dokumen

100

12 bulan

7

Mengevaluasi hasil kebersihan gedung dan halaman kantor

0

24 dokumen

100

12 bulan

8

Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan kendaraan dinas (mobil & motor) 0

32 dokumen

100

12 bulan

9

Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan sarana gedung kantor

0

60 dokumen

100

12 bulan

10 Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan gedung & halaman kantor

0

12 dokumen

100

12 bulan

11 Membuat laporan pertanggung jawaban pemeliharaan BMN

0

104 dokumen

100

12 bulan

12 Membuat konsep surat untuk sub bagian umum

0

180 surat

100

12 bulan

13 Memeriksa laporan data peminjaman buku perpustakaan

0

12 dokumen

100

12 bulan

15 Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan

0

2 kegiatan

100

12 bulan

16 Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan materi laporan tahunan & LAKIP

0

1 dokumen

100

12 bulan

2

0

1800 surat

BIAYA

12 bulan

Serang, 2 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd Mirza, S.H., M.H. 19740406.19 9403.1.001

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Hadi Sunarso, S.E. 1 9810528 200604 1 001



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2015

Hadi Sunarso, S.E. NIP. 19810528 200604 1 001 REALISASI

TARGET NO

1


AK

2

3

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

Biaya

12

PENGHITU NGAN

10

11

100

12

bulan

-

1

dokumen

90

12 bulan

266

Membuat usulan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggung jawaban belanja kebutuhan sehari - hari perkantoran (ATK dan Rumah Tangga Kantor)

10

dokumen

100

12

bulan

-

12

dokumen

95

12 bulan

291

3

Membuat laporan pemeriksaan hasil opname fisik barang persediaan

24

dokumen

100

12

bulan

-

24

dokumen

95

12 bulan

271

4

Memeriksa surat masuk sebelum disampaikan kepada pimpinan

1800

surat

100

12

bulan

-

2048

surat

95

12 bulan

285

5

Memeriksa hasil rekonsiliasi internal antara data SIMAK-BMN dengan SAKPA

24

dokumen

100

12

bulan

-

24

dokumen

95

12 bulan

271

6

dokumen

100

12

bulan

-

6

dokumen

95

12 bulan

271

24

dokumen

100

12

bulan

-

24

dokumen

95

12 bulan

271

2

Memeriksa Catatan atas Laporan Barang Milik 6 Negara (CaL BMN) Mengevaluasi hasil kebers ihan gedung dan 7 halaman kantor

8

Waktu

dokumen

Membantu Panitera/Sekretaris menyusun program kerja

5

AK

1

1

4

Kual/ Mutu

13

8

Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan kendaraan dinas (mobil & motor)

32

dokumen

100

12

bulan

-

36

dokumen

95

12 bulan

284

9

Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan sarana gedung kantor

60

dokumen

100

12

bulan

-

61

dokumen

95

12 bulan

273

10

Membuat usul permohonan belanja pemeliharaan gedung & halaman kantor

12

dokumen

100

12

bulan

-

14

dokumen

95

12 bulan

288

11 Membuat laporan pertanggung jawaban BMN 12 pemeliharaan Membuat konsep surat untuk sub bagian umum

104

dokumen

100

12

bulan

-

111

dokumen

95

12 bulan

278

180

surat

100

12

bulan

-

183

surat

95

12 bulan

273

13 Memeriksa laporan data peminjaman buku perpustakaan 15 Mel aksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan materi 16 laporan tahunan & LAKIP

12

dokumen

100

12

bulan

-

12

dokumen

95

12 bulan

271

2

kegiatan

100

12

bulan

-

4

kegiatan

95

12 bulan

371

1

dokumen

100

12

bulan

-

2

dokumen

90

12 bulan

366


Nilai Capaian SKP Serang, Desembe r 2015 Pejabat Pe nilai, Ttd M irza, S.H., M.H. 19740406.199403.1.001 Keterangan : Apabila realisasi lebih kecil daripada targe t prosentas e dihitung dengan rumus sbb : Realisasi Output X 100% Target Output



NO


1

Nama

Mirza, S.H., M.H.

1

Nama

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.

2

NIP

19740406 199403 1 001

2

NIP

19811229.200604.2.015

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata TK.I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk.I (III/b)

4

Jabatan

Wakil Sekretaris

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

1

Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Kepegawaian

2

Memeriksa konsep serta mengkaji Surat Keputusan Ketua PTA Banten

3

Memeriksa Pemberkasan dan Pengusulan pegawai untuk Kenaikan pangkat periode Oktober 2015

4

Memeriksa bahan sidang Baperj akat dan membuat usulan dari hasil sidang baperjakat

5 6 7 8 9

Memeriksa konsep KP4, SPMJ, SPMT, dan SPP Memeriksa usulan pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/KPE/TASPEN Memeriksa Usulan permohonan izin belajar Memeriksa konsep surat tugas

Memeriksa rekapitulasi daftar hadir pegawai 10 Memeriksa konsep surat p emanggilan diklat 11 Memeriksa dan mengkoordinir dokumen penilaian SKP pegawai tahun 2015 12 Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan Laporan Tahunan, SAKIP dan LAKIP. 13 Memeriksa konsep surat izin cuti pegawai 14 Memeriksa konsep usulan pensi un pegawai 15 Memeriksa konsep KGB dan impassing gaji 16

Memeriksa konsep naskah pelantikan/pengambilan sumpah jabatan serta pelepasan

17 Memeriksa dan mengkoordinir naskah Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai 18 Memeriksa Usulan Biaya Pindah Pejabat Penilai, Ttd

Mirza, S.H., M.H. 19740406 199403 1 001

1

Dokumen

KUAL/MU TU 100

50

Dokumen

100

6

bulan

4

Dokumen

100

6

bulan

KUANT/OUTPUT

WAKTU 6

bulan

1

Dokumen

100

6

bulan

40 5 4

Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100

6 6 6

bulan bulan bulan

60 6

Dokumen Dokumen

100 100

6 6

bulan bulan

3 52

Dokumen Dokumen

100 100

6 6

bulan bulan

1 40

Dokumen Dokumen

100 100

6 6

bulan bulan

3 50

Dokumen Dokumen

100 100

6 6

bulan bulan

4

Kegiatan

100

6

bulan

50

Dokumen

100

6

bulan

4

Dokumen

100 6 bulan Serang, Juli 2015

BIAYA

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 19811229.200604.2.015



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Juli s.d Desember 2015

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. NIP. 19811229.200604.2.015 REALISASI

TARGET NO

I. KEGIATA N TUGAS TAMBAHAN

1 2 1 Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Kepegawaian Memeriksa konsep serta mengkaji Surat 2 Keputusan Ketua PTA Banten

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

3 0

1

4 Dokumen

5 100

6

6 bulan

0

50

Dokumen

100

6

0

4

Dokumen

100

0

1

Dokumen

5 Memeriksa konsep KP4, SPMJ, SPMT, dan SPP

0

40

6 Memeriksa usulan pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/KPE/TASPEN 7 Memeriksa Usulan permohonan izin belajar

0

5

0

8 Memeriksa konsep surat tugas

Biaya

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

NILAI CAPA IAN SKP

13 261

14 87,00

9 Dokumen

10 85

6

11 bulan

bulan

-

45

Dokumen

85

6

bulan

251

83,67

6

bulan

-

4

Dokumen

85

6

bulan

261

87,00

100

6

bulan

-

2

Dokumen

85

6

bulan

361

120,33

Dokumen

100

6

bulan

-

43

Dokumen

85

6

bulan

269

89,50

Dokumen

100

6

bulan

-

4

Dokumen

85

6

bulan

241

80,33

4

Dokumen

100

6

bulan

-

3

Dokumen

85

6

bulan

236

78,67

0

60

Dokumen

100

6

bulan

-

71

Dokumen

85

6

bulan

279

93,11

9 Memeriksa rekapitulasi daftar hadir pegawai

0

6

Dokumen

100

6

bulan

-

6

Dokumen

85

6

bulan

261

87,00

10 Memeriksa konsep surat pemanggilan diklat

0

3

Dokumen

100

6

bulan

-

4

Dokumen

85

6

bulan

294

98,11

Memeriksa dan mengkoordinir dokumen penilaian SKP pegawai tahun 2015

0

52

Dokumen

100

6

bulan

-

55

Dokumen

85

6

bulan

267

88,92

Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan 12 Laporan Tahunan, SAKIP dan LAKIP.

11

Memeriksa bahan sidang Baperjakat dan membuat usulan dari hasil sidang baperjakat

12

PENGHITUN GAN

1

4

8

Kual / Mut u

-

Memeriksa Pemberkasan dan Pengusulan 3 pegawai untuk Kenaikan pangkat periode Oktober 2015

7

AK

0

1

Dokumen

100

6

bulan

-

1

Dokumen

85

6

bulan

261

87,00

13 Memeriksa konsep surat izin cuti pegawai 14 Memeriksa konsep usulan pensiun pegawai 15 Memeriksa konsep KGB dan impassing gaji Memeriksa konsep naskah 16 pelantikan/pengambilan sumpah jabatan serta pelepasan Memeriksa dan mengkoordinir naskah Uraian 17 Tugas/Pekerjaan Pegawai

0 0 0

40 3 50


100 100 100

6 6 6

bulan bulan bulan

-

36 2 53


85 85 85

6 6 6

bulan bulan bulan

251 228 267

83,67 75,89 89,00

0

4

Kegiatan

100

6

bulan

-

4

Kegiatan

85

6

bulan

261

87,00

0

50

Dokumen

100

6

bulan

-

49

Dokumen

85

6

bulan

259

86,33

18 Memeriksa Usulan Biaya Pindah II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

0

4

Dokumen

100

6

bulan

-

4

Dokumen

85

6

bulan

261

87,00

88,31 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Mirza, S.H., M.H. 19740406 199403 1 001



NO

II. PEGA WAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Mirza, S.H., M.H.

1

Nama

Rizki Rantaperkasa, S.H.

2

NIP

1974040 6 199403 1 001

2

NIP

19811014 200604 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata TK .I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

Wakil Sekretaris

4

Jabatan

Staf Sub Bagian K epegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit K erja


NO

III. KEGIA TAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WA KTU

1

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan

0

1

dok.

100

12

bl

2

Pemberkasan dan p engusulan Pegawai untuk mendapatk an penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Penghargaan Satya Karya Sewindu dan Dwiwindu

0

175

berkas

100

12

bl

3

Pengusulan peserta Ujian Dinas

0

1

dok.

100

12

bl

4

Pemberkasan dan P engusulan pegawai untuk Kenaikan pangkat periode April 2015

0

27

berkas

100

12

bl

5

Pemberkasan dan P engusulan pegawai untuk Kenaikan pangkat periode Oktober 2015

0

4

berkas

100

12

bl

6

Membuat folder klasifikasi pengarsipan surat kepe gawaian

0

10

folder

100

12

bl

7

Mempersiapkan bahan sidang baperjakat dan membuat usulan dari hasil sidang baperjakat

0

1

dok.

100

12

bl

8

Mendistribusikan SK KNP dan SK Mutasi kepada yang berkep entingan

0

30

kegiatan

100

12

bl

9

Mengkonsep KP4, SP MJ, SPMT, dan SPP

0

60

dok.

100

12

bl

10 Mengkonsep SK yang d itandatangani pimpinan

0

5

dok.

100

12

bl

11 Membuat usulan pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/KPE/TASPEN

0

3

dok.

100

12

bl

12 Membuat dan mengusulkan permohonan izi n belajar

0

2

dok.

100

12

bl

13 Mengkonsep surat tugas

0

100

dok.

100

12

bl

14 Mere kap itulasi daftar hadir pegawai

0

12

dok.

100

12

bl

15 Mengkonsep surat pemanggilan diklat

0

5

dok.

100

12

bl

16 Menghimpun dokumen penilaian SKP pegawai tahun 201 5

0

50

dok.

100

12

bl

17 Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan Laporan Tahunan, SAKIP dan LAKIP.

0

1

dok.

100

12

bl

BIAYA

Serang, 2 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd Mirza, S.H., M.H. 197 40406 199403 1 001

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Rizki Rantaperkasa, S.H. 198 11014 200604 1 003



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2015

Rizki Rantaperkasa, S. H. NIP. 19811014 200604 1 003 REALISASI

TARGET NO


1 2 1 Menyusun Daftar Urut Kepangkatan Pemberkasan dan pengusulan Pegawai untuk 2 mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Penghargaan Satya Karya Sewindu dan Dwiwindu 3 Pengusulan peserta Ujian Dinas

AK

Kuant/ Output

4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

AK

Kuant/ Output

9

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13 261

14 87,00

3 0

1

dok.

5 100

12

bl

-

8 0

1

dok.

10 85

11 12 bl

0

175

berkas

100

12

bl

-

0

175

berkas

85

12

bl

261

87,00

0

1

dok.

100

12

bl

-

0

2

dok.

85

12

bl

361

120,33

Pemberkasan dan Pengusulan pegawai untuk Kenaikan pangkat periode April 2015

0

27

berkas

100

12

bl

-

0

27

berkas

85

12

bl

261

87,00

Pemberkasan dan Pengusulan pegawai untuk 5 Kenaikan pangkat periode Oktober 2015

0

4

berkas

100

12

bl

-

0

5

berkas

85

12

bl

286

95,33

0

10

folder

100

12

bl

-

0

14

folder

85

12

bl

301

100,33

0

1

dok.

100

12

bl

-

0

1

dok.

85

12

bl

261

87,00

0

30

kegiatan

100

12

bl

-

0

52

kegiatan

85

12

bl

334

111,44

0 0 0 0 0

60 5 3 2 100

dok. dok. dok. dok. dok.

100 100 100 100 100

12 12 12 12 12

bl bl bl bl bl

-

0 0 0 0 0

60 6 3 2 130

dok. dok. dok. dok. dok.

85 85 85 85 85

12 12 12 12 12

bl bl bl bl bl

261 281 261 261 291

87,00 93,67 87,00 87,00 97,00

0 0

12 5

dok. dok.

100 100

12 12

bl bl

-

0 0

12 7

dok. dok.

85 85

12 12

bl bl

261 301

87,00 100,33

0

50

dok.

100

12

bl

-

0

59

dok.

85

12

bl

279

93,00

0

1

dok.

100

12

bl

-

0

1

dok.

85

12

bl

261

87,00

4

6 Membuat folder klasifikasi pengarsipan surat kepegawaian Mempersiapkan bahan sidang baperjakat dan 7 membuat usulan dari hasil sidang baperjakat 8 9 10 11 12 13

Mendistribusikan SK KNP dan SK Mutasi kepada yang berkepentingan Mengkonsep KP4, SPMJ, SPMT, dan SPP Mengkonsep SK yang ditandatangani pimpinan Membuat usulan pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/KPE/TASPEN Membuat dan mengusulkan permohonan izin Mengkonsep surat tugas

14 Merekapitulasi daftar hadir pegawai 15 Mengkonsep surat pemanggilan diklat 16 Menghimpun dokumen penilaian SKP pegawai 17

Membantu Wakil Sekretaris menyiapkan Laporan Tahunan, SAKIP dan LAKIP. II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1 Tugas Tambahan

Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Nilai Capaian SKP

1

94,79 (Sangat Baik) Bandung, Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Dora Natalia Singarimbun, S.E., M. M. 19811229 200604 2 015



NO


1

Nama

Mirza, S.H., M.H.

1

Nama

Widiawaty, S.E., M.H.

2

NIP

19740406 199403 1 001

2

NIP

19870222 200912 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang Penata TK.I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk.I (III/b)

4

Jabatan

Wakil Sekretaris

4

Jabatan

Staf Sub Bagian Kepegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO

III. KEGIATAN TUGAS JA BATAN

AK

1

Memproses permohonan cuti pegawai

2

Memproses usulan pensiun pegawai

3

Membuat KP4 dan impassing gaji

4 5

Mengetik naskah pelantikan/pengambilan sumpah jabatan serta pelepasan Membuat usulan izin belajar S2/S3

6

KUAL/MU TU

KUANT/OUTPUT

WAKTU

78

dokumen

100

10

bl

7

dokumen

100

10

bl

100

dokumen

100

10

bl

8

kegiatan

100

10

bl

4

dokumen

100

10

bl

Membuat SPP, SPMT dan SPMJ

12

dokumen

100

10

bl

7

Membuat konsep SK dan Surat Penunjukan

50

dokumen

100

10

bl

8

Membuat usulan KARIS, KARSU, dan KARPEG

10

dokumen

100

10

bl

9

Membuat Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai

65

dokumen

100

10

bl

6

dokumen

100

10

bl

10 Membuat Usulan Biaya Pindah

BIAYA

Serang, 1 Maret 2015 Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Mirza, S.H., M.H. 19740406 199403 1 001

Widiawaty, S.E ., M.H. 19870222 200912 2 001

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 1 Maret s.d. 31 Desember 2015

Widiawaty, S.E., M.H. NIP. 19870222 200912 2 001 REALISASI

TARGET NO


AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

1 2 1 Memproses permohonan cuti pegawai 2 Memproses usulan pensiun pegawai

3 0 0

78 7

4 dokumen dokumen

5 100 100

10 10

bl bl

-

3 Membuat KP4 dan impassing gaji

0

100

dokumen

100

10

bl

-

4

Mengetik naskah pelantikan/pengambilan sumpah jabatan serta pelepasan

0

8

ke giatan

100

10

bl

-

5 6 7 8 9 10

Membuat Membuat Membuat Membuat Membuat Membuat

0 0 0 0 0 0

4 12 50 10 65 6

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10

bl bl bl bl bl bl

-

usulan izin belajar S2/S3 SPP, SPMT dan SPMJ konsep SK dan Surat Penunjukan usulan KARIS, KARSU, dan KARPEG Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Usulan Biaya Pindah

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

8

9 72 dokum en 7 dokum 98 dokum en kegiat 8 an

10 80 80

11 10 bl 10 bl

12

80

10

80

10

dokum en dokum dokum en dokum

80 80 80 80 80 80

10 10 10 10 10 10

4 21 45 10 65 6

dokum en dokum

NILAI PENGHIT CAPAIAN UNGAN SKP 13 248 256

14 82,77 85,33

bl

254

84,67

bl

256

85,33

bl bl bl bl bl bl

256 331 246 256 256 256

85,33 110,33 82,00 85,33 85,33 85,33


87,18 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, 31 Desember 2015 Pe jabat Penilai, Ttd

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 19811229 200604 2 015



NO


1

Nama

Asriningsih, S.E.

1

Nama

Yulinah Tusriati, S.H.

2

NIP

19751003 200604 2 001

2

NIP

19860111 200604 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan

4

Jabatan

Bendahara / Staf Sub Bagian K euangan

5

Unit Kerja


5

Unit K erja

Pengadilan Tinggi Agama Banten TA RGET

NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan

0

1

Dok

100

12

Bulan

2

Mengambil uang di bank dan menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh pimpinan

0

50

Keg

100

12

Bulan

3

Melakukan pembayaran atas tagihan yang telah disetujui PPK

0

12

Keg

100

12

Bulan

4

Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke bank yang ditunjuk

0

100

Dok

100

12

Bulan

5

Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk SPJ GU

0

12

Dok

100

12

Bulan

6

Melakukan tugas-tugas bendaharawan rutin untuk pemotongan gaji dan tunjangan khusus kinerja sebagai setoran ke koperasi dll.

0

12

Dok

100

12

Bulan

7

Melakukan penatausahaan pembukuan yaitu: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Tambahan Lainnya

0

12

Dok

100

12

Bulan

8

Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran dan melaporkan ke KPPN

0

12

Dok

100

12

Bulan

9

Membayarkan uang tunjangan khusus kinerja sesuai dengan daftar yang telah disahkan pimpinan ke rekening masing-masing pegawai

0

13

Dok

100

12

Bulan

0

1

Keg

100

12

Bulan

10 Menyiapkan data laporan tahunan

BIAYA

Serang, 02 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd Asriningsih, S.E . 19751003 200604 2 001

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Yulinah Tusriati, S.H. 19860111 200604 2 001



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d 31 Desember 2015

Yulinah Tusriati, S.H. NIP. 19860111 200604 2 001 REALISASI

TARGET NO

1


AK

2

3

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

10

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHITUN GAN

NILAI CAPAIAN SKP

5

6

13

14

1

Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan

0

1

Dok

100

12 Bulan

-

0

1

Dok

90

12 Bulan

266

88,67

2

Mengambil uang di bank dan menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh pimpinan

0

50

Keg

100

12 Bulan

-

0

42

Keg

90

12 Bulan

250

83,33

Melakukan pembayaran atas tagihan yang telah 3 disetujui PPK

0

12

Keg

100

12 Bulan

-

0

12

Keg

90

12 Bulan

266

88,67

Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan 4 yang berlaku dan menyetorkannya ke bank yang ditunjuk

0

100

Dok

100

12 Bulan

-

0

100 Dok

90

12 Bulan

266

88,67

Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk SPJ GU

0

12

Dok

100

12 Bulan

-

0

14

Dok

90

12 Bulan

283

94,22

Melakukan tugas-tugas bendaharawan rutin untuk 6 pemotongan gaji dan tunjangan khusus kinerja sebagai setoran ke koperasi dll.

0

12

Dok

100

12 Bulan

-

0

12

Dok

90

12 Bulan

266

88,67

Melakukan penatausahaan pembukuan yaitu: Buku 7 Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Tambahan Lainnya

0

12

Dok

100

12 Bulan

-

0

12

Dok

90

12 Bulan

266

88,67

0

12

Dok

100

12 Bulan

-

0

12

Dok

90

12 Bulan

266

88,67

Membayarkan uang tunjangan khusus kinerja sesuai 9 dengan daftar yang telah disahkan pimpinan ke rekening masing-masing pegawai

0

13

Dok

100

12 Bulan

-

0

13

Dok

90

12 Bulan

266

88,67


0

1

Keg

100

12 Bulan

-

0

1

Keg

90

12 Bulan

266

88,67

5

8

Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran dan melaporkan ke KPPN


88,69 (Baik)

Nilai Capaian SKP Serang, Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Asriningsih, S.E. 19751003 200604 2 001



NO


1

Nama

ASRININGSIH, S.E.

1

Nama

NURI RAHMADI, S.Akt.

2

NIP

197510032006042001

2

NIP

198111262006041002

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENGATUR (II/c)

4

Jabatan

Kasubbag Keuangan

4

Jabatan

STAF SUB BAGIAN KEUANGAN

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TARGET

NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menghimpun Usulan manual tunjangan kinerja dari Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten

0

91

Dok

100

12

bulan

2

Mengolah dan menabulasikan usulan tunjangan kinerja pada aplikasi komdanas semua satker sewilayah PTA Banten

0

13

Keg

100

12

bulan

3

Membuat dan menyusun daftar gaji, uang makan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk seluruh pegawai yang telah disahkan oleh pimpinan

0

42

Dok

100

12

bulan

4

Menjalankan aplikasi gaji pegawai PTA Banten dan menginput data pendukungnya

0

12

Keg

100

12

bulan

5

Menyimpan arsip data/berkas pegawai yang berkaitan dengan perubahan gaji/tunjangan pegawai PTA Banten

0

12

Keg

100

12

bulan

6

Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji dan uang makan untuk mendapatkan SP2D

0

30

Dok

100

12

bulan

-

7

Membuat dan mengisi RUP dan jadwal pelaksanaan DIPA

0

2

Dok

100

12

bulan

-

8

Membuat usulan revisi DIPA / POK ke Kanwil DJPBN Serang

0

6

Dok

100

12

bulan

-

-

Serang, 2 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd ASRININGSIH, S.E. 197510032006042001

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd NURI RAHMADI, S.Akt. 198111262006041002



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2015

NURI RAHMADI, S.Akt. NIP. 198111262006041002 REALISASI

TARGET NO

I. KE GIATAN TUGAS TAMB AHAN

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

1

2

3

4

5

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

8

9

10

11

12

PENGH I NILA I TUNGA N CAPAIAN SKP

13

14

12 bulan

268

89,40

90

12 bulan

274

91,23

Menghimpun Usulan manual tunjangan kinerja 1 dari Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten

0

91

Dok

100

12

bulan

0

93

Dok

90

Mengolah dan menabulasikan usulan tunjangan 2 kinerja pada aplikasi komdanas semua satker sewilayah PTA Banten

0

13

Keg

100

12

bulan

0

14

Keg

3

Membuat dan menyusun daftar gaji, uang makan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk seluruh pegawai yang telah disahkan oleh pimpinan

0

42

Dok

100

12

bulan

0

41

Dok

90

12 bulan

264

87,87

4

Menjalankan aplikasi gaji pegawai PTA Banten dan menginput data pendukungnya

0

12

Keg

100

12

bulan

0

12

Keg

90

12 bulan

266

88,67

0

12

Keg

100

12

bulan

0

12

Keg

90

12 bulan

266

88,67

Menyimpan arsip data/berkas pegawai yang 5 berkaitan dengan perubahan gaji/tunjangan pegawai PTA Banten

6

Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji dan uang makan untuk mendapatkan SP2D

0

30

Dok

100

12

bulan

0

41

Dok

90

12 bulan

303

1 00,89

7

Membuat dan mengisi RUP dan jadwal pelaksanaan DIPA

0

2

Dok

100

12

bulan

0

4

Dok

90

12 bulan

366

1 22,00

8

Membuat usulan revisi DIPA / POK k e Kanwil DJPBN Serang

0

6

Dok

100

12

bulan

0

8

Dok

90

12 bulan

299

99,78

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 Tugas Tambahan

0

2

0

96,06 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP


ASRININGSIH, S.E. 197510032006042001



NO


1

Nama

Asriningsih, S.E.

1

Nama

Neneng Fachriah, A.Md .

2

NIP

197510 032006042001

2

NIP

19851228 200904 2 009

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Tk. I (II/d)

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan

4

Jabatan

Staf Sub Bagian Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Mengumpulkan data untuk bahan p enyusunan RKA-KL 2016

0

1

Dok

100

9

Bulan

2

Menyiapkan data pendukung (TOR) dan RAB untuk kelengkapan RKA-KL Tahun 2016

0

1

Dok

100

9

Bulan

3

Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK-BMN dan SAIBA

0

8

Dok

100

9

Bulan

4

Melaksanakan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN dan Korwil

0

8

Dok

100

9

Bulan

5

Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan menginput ke aplikasi Komd anas

0

8

Dok

100

9

Bulan

6

Membuat Laporan CaLK UAPP A

0

2

Dok

100

9

Bulan

7

Mengumpulkan data Rekonsiliasi DIP A 04 untuk k elengkapan Rekonsiliasi tingkat Korwil

0

4

Dok

100

9

Bulan

8

Melaksanakan Rekonsiliasi SAIBA-W ke KANWIL DJPBn

0

4

Dok

100

9

Bulan

9

Membuat Laporan CaLK UAPP A-W

0

2

Dok

100

9

Bulan

10

Menyiapkan data laporan tahunan

0

1

Dok

100

9

Bulan

BIAYA

Serang, 02 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd Asriningsih, S.E. 1975100320060420 01

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Neneng Fachriah, A.Md. 19851228 200904 2 009



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d 31 Desember 2015

Neneng Fachriah, A.Md. NIP 19851228 200904 2 009 REALISASI

TARGET NO


AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

1

2

3

4

5

6

7

Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan 1 RKA-KL 2016

AK

Kuant/ Output

Kual / Mut u

Waktu

Biaya

PENGHIT UNGA N

NILAI CA PAIA N SKP

8

9

10

11

12

13

14

0

1

Dok

100

9

Bulan

-

0

1

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

2

Menyiapkan data pendukung (TOR) dan RAB untuk kelengkapan R KA-K L Tahun 2016

0

1

Dok

100

9

Bulan

-

0

1

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

3

Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK-BMN dan SAIBA

0

8

Dok

100

9

Bulan

-

0

8

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

0

8

Dok

100

9

Bulan

-

0

8

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

0

8

Dok

100

9

Bulan

-

0

8

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

0

2

Dok

100

9

Bulan

-

0

3

Dok

90

9

Bulan

316

105,33

Melaksanakan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN dan 4 Korwil 5

Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan menginput ke aplikasi Komdanas

6 Membuat Laporan CaLK UAPPA 7

Mengumpulkan data Rekonsiliasi DIPA 04 untuk kelengkapan R ekonsiliasi tingkat Korwil

0

4

Dok

100

9

Bulan

-

0

4

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

8

Melaksanakan Rekonsiliasi SAIBA-W ke KANWIL DJPBn

0

4

Dok

100

9

Bulan

-

0

4

Dok

90

9

Bulan

266

88,6 7

9 Membuat Laporan CaLK UAPPA-W

0

2

Dok

100

9

Bulan

-

0

3

Dok

90

9

Bulan

316

105,33


1

1

Dok

100

9

Bulan

-

0

1

Dok

90

9

Bulan

276

92,0 0


92,33 Nilai Capaian SKP (Sangat Baik) Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Asriningsih, S.E. 197510032006042001



NO


1

Nama

Hadi Sunarso, S.E.

1

Nama

Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E.

2

NIP

19810528 200604 1 001

2

NIP

19860610 200604 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum

4

Jabatan

Staf Sub Bagian Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/MU TU

WAKTU

1

Membuat rekapitulasi usulan dan laporan pertanggungjawaban belanja barang persediaan

0

10 dokumen

100

12 bulan

2

Membuat usulan dan laporan pertanggungjawaban belanja operasional kantor

0

24 dokumen

100

12 bulan

3

Membuat perbaikan DBR (Daftar Barang Ruangan)

0

70 dokumen

100

12 bulan

4

Membuat laporan BMN Semester & Tahunan

0

9 dokumen

100

12 bulan

5

Mengetik konsep surat sub bagian umum

0

100

12 bulan

6

Membuat / memperbaharui Kartu Identitas Barang (KIB)

0

5 dokumen

100

12 bulan

7

Mengetik konsep surat keputusan perubahan kondisi BMN

0

1 dokumen

100

12 bulan

8

Mengetik konsep usul permohonan penetapan status penggunaan BMN

0

10 dokumen

100

12 bulan

9

Mengupload data laporan belanja operasional kantor setiap bulan pada website PTA Banten

150 surat

0

10 dokumen

100

12 bulan

Mengupload rekapitulasi penetapan status penggunaan BMN pada website PTA 10 Banten

0

10 dokumen

100

12 bulan

11 Melaksanakan penataan arsip umum

0

100

12 bulan

12 Membuat berita acara piket

0

100

12 bulan

Pejabat Penilai, Ttd Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001

105 Box 52 dokumen

BIAYA

Serang, 2 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E. 19860610 200604 2 002




Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E. NIP 19860610 200604 2 002 REALISASI

TARGET NO


AK

1

2

3

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

11

12

13

14

8

Membuat rekapitulasi usulan dan laporan 1 pertanggungjawaban belanja barang persediaan

0

10

dokumen

100

12

bulan

-

0

12

dokumen

80

12 bulan

276

92,00

2

Membuat usulan dan laporan pertanggungjawaban belanja operasional kantor

0

24

dokumen

100

12

bulan

-

0

29

dokumen

80

12 bulan

277

92,28

3

Membuat perbaikan DBR (Daftar Barang Ruangan)

0

70

dokumen

100

12

bulan

-

0

12

dokumen

80

12 bulan

173

57,71

4 Membuat laporan BMN Semester & Tahunan

0

9

dokumen

100

12

bulan

-

0

6

dokumen

86

12 bulan

229

76,22

5 Mengetik konsep surat sub bagian umum

0

150

surat

100

12

bulan

-

0

183

surat

90

12 bulan

288

96,00

0

5

dokumen

100

12

bulan

-

0

6

dokumen

85

12 bulan

281

93,67

0

1

dokumen

100

12

bulan

-

0

5

dokumen

85

12 bulan

661

220,33

0

10

dokumen

100

12

bulan

-

0

12

dokumen

85

12 bulan

281

93,67

0

10

dokumen

100

12

bulan

-

0

10

dokumen

85

12 bulan

261

87,00

0

10

dokumen

100

12

bulan

-

0

8

dokumen

85

12 bulan

241

80,33

11 Mel aksanakan penataan arsip umum

0

105

Box

100

12

bulan

-

0

88

Box

85

1 bulan

177

59,05

12 Membuat berita acara piket II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2 3

0

52

dokumen

100

12

bulan

-

0

52

dokumen

85

12 bulan

261

87,00

Membuat / memperbaharui Kartu Identitas Barang (KIB) 7 Mengetik konsep surat keputusan perubahan kondisi BMN Mengetik konsep usul permohonan penetapan 8 status penggunaan BMN 6

Mengupload data laporan belanja operasional 9 kantor setiap bulan pada website PTA Banten 10

Mengupload rekapitulasi penetapan status penggunaan BMN pada website PTA Banten

94,61 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP

Serang, Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001



NO


1

Nama

Hadi Sunarso, S.E.

1

Nama

Mochamad Gilang Nugraha

2

NIP

19810528 200604 1 001

2

NIP

19850223.200604.1.0 04

3

Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)

3

Pangkat/Gol.RuangPengatur Muda Tk.I (II/b)

4

Jabatan

Kepal a Sub Bagian Umum

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

1

Membuat laporan evaluasi kebersihan gedung & halaman kantor (2 Minggu sekali )

0

24 dokumen

100

12 bulan

2

Melaksanakan service rutin motor dinas (3 bulan sek ali)

0

16 kegiatan

100

12 bulan

3

Melaksanakan pemeliharaan gedung dan halaman kantor

0

24 kegiatan

100

12 bulan

4

Melaksanakan tugas - tugas dokumentasi

0

20 kegiatan

100

12 bulan

5

Membuat jadwal piket jaga

0

12 dokumen

100

12 bulan

6

Mencatat transaksi barang persediaan pada buku persediaan

0

500 transaksi

100

12 bulan

7

Membuat laporan mutasi barang persediaan

0

6 dokumen

100

12 bulan

8

Menyiapkan bahan untuk laporan hasil opname fisik barang persediaan

0

24 dokumen

100

12 bulan

9

Melaksanakan pemeliharaan rutin mobil dinas (3 bulan sekali)

0

20 kegiatan

100

12 bulan

10 Melaksanakan pemeliharaan sarana gedung

0

30 kegiatan

100

12 bulan

11 Mengupload rekapitulasi data biaya pemeliharaan setiap bulan sekali pada website PTA Banten

0

48 dokumen

100

12 bulan

12 Mengupload hasil opname fisik persediaan setiap bulan sekali pada website PT A Banten

0

12 dokumen

100

12 bulan

13 Membundel/menjilid pertanggungjawaban biaya pemeliharaan

0

4 dokumen

100

1 bulan

WAKTU

BIAYA

Serang, 2 Januari 2015 Pejabat Penilai, Ttd Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Mochamad Gilang Nugraha 19850223.200604.1.004

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jab atan fungsional tertentu


PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2015

Mochamad Gilang Nugraha NIP. 19850 223.200604.1.004 REALISASI

TARGET NO


AK

1

2

3

1

Membuat laporan evaluasi kebersihan gedung & halaman kantor (2 Minggu sekali )

0

24

dokumen

2

Mel aksanakan service rutin motor dinas (3 bulan sekali)

Kuant/ Output

4

Kual / Mut u

AK

Kuant/ Output

Kual / Mut u

9

Waktu

Biaya

5

6

7

100

12 bulan

-

0

14

dokumen

8

PENG HITUN GAN

NILAI CAPAIAN SKP

Waktu

Biaya

10

11

12

13

14

70

12 bulan

204

68,11

0

16

kegiatan

100

12 bulan

-

0

17

kegiatan

75

12 bulan

257

85,75

Mel aksanakan p emeliharaan gedung dan 3 halaman kantor

0

24

kegiatan

100

12 bulan

-

0

42

kegiatan

80

12 bulan

331

110,33

4 Mel aksanakan tugas - tugas dokumentasi

0

20

kegiatan

100

12 bulan

-

0

57

kegiatan

75

12 bulan

436

145,33

5 Membuat jadwal piket jaga

0

12

dokumen

100

12 bulan

-

0

12

dokumen

80

12 bulan

256

85,33

Mencatat trans aksi barang persediaan pada buku persediaan

0

500

transaksi

100

12 bulan

-

0

###

transaksi

70

12 bulan

507

169,07

7 Membuat laporan mutasi barang persediaan

0

6

dokumen

100

12 bulan

-

0

6

dokumen

70

12 bulan

246

82,00

0

24

dokumen

100

12 bulan

-

0

24

dokumen

80

12 bulan

256

85,33

0

20

kegiatan

100

12 bulan

-

0

39

kegiatan

80

12 bulan

351

117,00

0

30

kegiatan

100

12 bulan

-

0

51

kegiatan

70

12 bulan

316

105,33

0

48

dokumen

100

12 bulan

-

0

11

dokumen

80

12 bulan

179

59,64

0

12

dokumen

100

12 bulan

-

0

11

dokumen

80

12 bulan

248

82,56

0

4

dokumen

100

-

0

4

dokumen

80

1

256

85,33

6

Menyiapk an bahan untuk laporan has il opname fisik barang persediaan 9 Mel aksanakan p emeliharaan rutin mobil dinas (3 bulan sekali) 10 Mel aksanakan p emeliharaan sarana gedung 8

Mengupload rekapitulasi data biaya 11 pemeliharaan setiap bulan sek ali pad a website PTA Banten Mengupload hasil opname fisik p ersediaan 12 setiap bulan sekali p ad a website PTA Banten Membundel/menjilid pertanggungjawaban biaya 13 pemeliharaan

1

bulan

bulan

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 2 98,55 (Sangat Baik)

Nilai Capaian SKP

Bandung, 31 Desember 2015 Pejabat P enilai, Ttd Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001



NO


1

Nama

Hadi Sunarso, S.E.

1

Nama

Wahyu Triyantoro

2

NIP

19810528 200604 1 001

2

NIP

19810402 200904 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b)

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUA NT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

1

Menerima, mencatat dan membuat lembar disposisi surat masuk

0

1500 surat

100

12 bulan

2

Mendistribusikan surat yang telah diberi disposisi oleh pimpinan kepada pejabat yang dituju

0

1500 surat

100

12 bulan

3

Mencatat dan memberi nomor surat keluar

0

2000 surat

100

12 bulan

4

Mengarsip surat keluar dan surat masuk

0

3500 surat

100

12 bulan

5

Mencatat, mengirim dan menyimpan bukti pengiriman surat

0

1200 surat

100

12 bulan

6

Melaksanakan penataan arsip umum

0

105 Box

100

12 bulan

7

Membuat back up data (soft copy) surat masuk dan surat keluar

0

3500 surat

100

12 bulan

8

Mengupload data surat masuk dan surat keluar setip bulan sekali pada website PTA Banten

0

100

12 bulan

24 dokumen

BIAYA



Ttd

Ttd

Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001

Wahyu Triyantoro 19810402 200904 1 003



Wahyu Triyantoro NIP. 19810402 200904 1 003 REALISASI

TARGET NO


AK

2

3

1

Kuant/ Output

Waktu

Biaya

6

7

Kuant/ Output

Kual / Mut u

9

10

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIA N SKP

13

14

1500

surat

100

12

bulan

-

0

2048

surat

80

12

bulan

293

97,51

Mendistribusikan surat yang telah diberi 2 disposisi oleh pimpinan kepada pejabat yang dituju

0

1500

surat

100

12

bulan

-

0

2048

surat

80

12

bulan

293

97,51

3 Mencatat dan memberi nomor surat keluar

0

2000

surat

100

12

bulan

-

0

2686

surat

80

12

bulan

290

96,77

4 Mengarsip surat keluar dan surat masuk

0

3500

surat

100

12

bulan

-

0

4397

surat

80

12

bulan

282

93,88

0

1200

surat

100

12

bulan

-

0

756

surat

75

12

bulan

214

71,33

Mencatat, mengirim dan menyimpan bukti pengiriman surat

6 Melaksanakan penataan arsip umum

8

Waktu

0

5

5

AK

Menerima, mencatat dan membuat lembar disposisi surat masuk

1

4

Kual / Mut u

0

105

Box

100

12

bulan

-

0

88

Box

85

12

bulan

245

81,60

7

Membuat back up data (soft copy) surat masuk dan surat keluar

0

3500

surat

100

12

bulan

-

0

3134

surat

80

12

bulan

246

81,85

8

Mengupload data surat masuk dan surat keluar setip bulan sekali pada website PT A Banten

0

24

dokumen

100

12

bulan

-

0

0

dokum en

0

0

bulan

0

0,00

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : 1 Diklat kearsipan (tugas tambahan) 2 (kreatifitas) (kreatifitas) 77,56 (Baik)

Nilai Capaian SKP Bandung, Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd

Hadi Sunarso, S.E. 19810528 200604 1 001




NO

1

Nama


1

Nama

Ahmad Rifa'i., A.Md

2

NIP

19550506 197803 1 001

2

NIP

19780415200805 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina/IV a

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Tk. I/IId

4

Jabatan

Panitera Muda Hukum

4

Jabatan

Staf Panitera Muda Hukum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

BIAYA

1

Membuat konsep laporan perkara banding

0

24

dokumen

100

12

bl

-

2

Membuat konsep rekapitulasi data laporan perkara tingkat pertama

0

12

dokumen

100

12

bl

-

3

Melaksanakan pengurusan surat kepaniteraan hukum

0

180

dokumen

100

12

bl

-

0

14

data

100

12

bl

-

0

12

dokumen

100

12

bl

5

Membuat grafik, statistik dan monografi data laporan untuk ditampilkan melalui papan visual dan media informasi (IT) Mengupload laporan perkara ke dalam portal website Ditjen Badilag

6

Mengelola ATK perkara

0

12

kegiatan

100

12

bl

7

Mengecek dan melakukan pemeliharaan perangkat/sistem SIADPTA

0

6

kegiatan

100

12

bl

8

Menghimpun salinan putusan perkara banding

0

12

kegiatan

100

12

bl

9

Membantu Panitera Muda Hukum menyiapkan bahan laporan tahunan

0

1

kegiatan

100

12

bl

0

6

dokumen

100

12

bl

4

11 Membantu mengarsipkan Salinan Putusan Kasasi & PK



Ttd

Ttd

H. Naisan, S.H., M. Hum. 19550506 197803 1 001

Ahmad Rifa'i., A.Md 19780415200805 1 001




AK

2

3

1 1

Membuat konsep laporan perkara banding

0

2

Membuat konsep rekapitulasi data laporan perkara tingkat pertama

3

Melaksanakan pengurusan surat kepaniteraan hukum

4

Kual/ Mutu

Kuant/ Output 4

REALISASI

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

9

10

13

14

24

dokumen

90

12

bl

266

88.67

0

12

dokumen

95

12

bl

271

90.33

0

180

dokumen

100

12

bl

276

92.00

-

0

14

data

95

12

bl

271

90.33

bl

-

0

12

dokumen

100

12

bl

276

92.00

bl

-

0

12

kegiatan

90

12

bl

266

88.67

12

bl

-

0

12

kegiatan

90

12

bl

266

88.67

100

12

bl

-

0

12

kegiatan

95

12

bl

271

90.33

kegiatan

100

12

bl

-

0

1

kegiatan

95

12

bl

271

90.33

dokumen

100

12

bl

-

0

6

dokumen

95

12

bl

271

90.33

24

dokumen

100

12

bl

-

0

0

12

dokumen

100

12

bl

-

0

180

dokumen

100

12

bl

-

Membuat grafik, statistik dan monografi untuk ditampilkan melalui papan visual dan media informasi (IT)

0

14

data

100

12

bl

5

Mengupload laporan perkara ke dalam portal website Ditjen Badilag

0

12

dokumen

100

12

6

Mengelola ATK perkara

0

12

kegiatan

100

12

7

Mengecek dan melakukan pemeliharaan perangkat/sistem SIADPTA

0

12

kegiatan

100

8

Menghimpun salinan putusan perkara banding baik hardcopy maupun softcopy

0

12

kegiatan

9

Membantu Panitera Muda Hukum menyiapkan bahan laporan tahunan

0

1

10

Membantu mengarsipkan Salinan Putusan Kasasi & PK

0

6



2

(kreatifitas) (kreatifitas) 90.17

Nilai Capaian SKP

(Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd H. Naisan, S.H., M. Hum. 19550506 197803 1 001



NO


1

Nama


1

Nama

Fetty Fatihatun Najihah, S.HI

2

NIP

19541116 197703 002

2

NIP

19861203 201101 2 014

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I / III d

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda/III a

4

Jabatan


4

Jabatan

Staf Panitera Muda Banding

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menginput & mencatat data perkara banding ke dalam Buku Register

0

65

perkara

100

12

bl

-

2

Menatausahakan administrasi keuangan biaya proses banding

0

65

biaya perkara

100

12

bl

-

3

Mencatat PMH dan PP ke dalam register

0

65

perkara

100

12

bl

-

4

Menyerahkan salinan putusan dan Bundel A kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama Pengaju

0

65

perkara

100

12

bl

-

5

Menatausahakan & mengarsipkan surat masuk dan surat keluar Panitera Muda Banding

0

24

surat

100

12

bl

6

Membuat laporan biaya proses untuk WEBSITE tiap bulan

0

12

data

100

12

bl

-



Ttd

Ttd



19541116 197703 002

19861203 201101 2 014



NO


1

Nama


1

Nama


2

NIP

19541116 197703 002

2

NIP

19861203 201101 2 014

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I / III d

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I/III b

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

1


0

86

perkara

100

12

bl

-

2


0

86

biaya perkara

100

12

bl

-

3


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

86

perkara

100

12

bl

-

0

24

surat

100

12

bl

0

12

data

100

12

bl

4 5 6

Menyerahkan salinan putusan dan Bundel A kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama Pengaju Menatausahakan & mengarsipkan surat masuk dan surat keluar Panitera Muda Banding Membuat laporan biaya proses untuk WEBSITE tiap bulan

KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

Pejabat Penilai,


Ttd

Ttd

Dra.Hj. Fauziah Sy Anasi 19541116 197703 002

Fetty Fatihatun Najihah, S.HI 19861203 201101 2 014

BIAYA

-




REALISASI


AK

1

2

3

1


0

86

perkara

100

12

bl

0

99

perkara

2


0

86

biaya perkara

100

12

bl

0

99

3


0

86

perkara

100

12

bl

0

99

4

Menyerahkan salinan putusan dan Bundel A kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama Pengaju

0

86

perkara

100

12

bl

0

5

Menatausahakan & mengarsipkan surat masuk & surat keluar Panitera Muda Banding

0

24

surat

100

12

bl

0

6

Membuat laporan biaya proses untuk WEBSITE tiap bulan

0

12

data

100

12

bl

0

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

Waktu

Biaya

10

11

12

13

14

90

12 bl

281

93.71

biaya perkara

100

12 bl

291

97.04

perkara

90

12 bl

281

93.71

95

perkara

100

12 bl

286

95.49

24

surat

100

12 bl

276

92.00

12

data

90

12 bl

266

88.67

8


93.43

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Dra.Hj. Fauziah Sy Anasi 19541116 197703 002



NO


1

Nama


1

Nama

Mila Novita

2

NIP

195411161977 3 002

2

NIP

1981120 200904 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I/IIId

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Muda Tk. I/II b

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

WAKTU

KUAL/MUTU

BIAYA

1

Mencatat biaya perkara banding ke buku jurnal dan buku induk

0

65

perkara

100

12

bl

-

2

Mengentry data perkara banding ke dalam SIADPTA

0

65

perkara

100

12

bl

-

0

65

perkara

100

12

bl

-

0

65

perkara

100

12

bl

-

0

73

data

100

12

bl

-

3 4 5

Menyiapkan berkas perkara untuk Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penunjukan Panitera Sidang Menyerahkan berkas perkara pada Panitera Sidang untuk diteruskan kepada Majelis Hakim Membuat laporan mingguan, bulanan, semester, dan tahunan serta laporan keuangan perkara banding



Ttd

Ttd

Dra.Hj. Fauziah Sy Anasi 195411161977 3 002

Mila Novita 1981120 200904 2 002



NO

BACK MENU UTAMA


1

Nama

Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi

1

Nama

Mila Novita, SE

2

NIP

195411161977 3 002

2

NIP

1981120 200904 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I/IIId

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Muda Tk. I/III a

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

86

perkara

100

12

bl

-

2


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

86

perkara

100

12

bl

-

0

86

perkara

100

12

bl

-

0

73

data

100

12

bl

-

3 4 5

Menyiapkan berkas perkara untuk Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penunjukan Panitera Sidang Menyerahkan berkas perkara pada Panitera Sidang untuk diteruskan kepada Majelis Hakim Membuat laporan mingguan, bulanan, semester, dan tahunan serta laporan keuangan perkara banding Pejabat Penilai, Ttd Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi 195411161977 3 002

Serang, 30 September 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd Mila Novita, SE 1981120 200904 2 002



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari - Desember 2015 TARGET NO 1


AK

2

3

Kuant/ Output 4

Kual/ Mutu

REALISASI Waktu

Biaya

6

7

5

AK

Kuant/ Output

Kual/ Mutu

9

10

8

Waktu

Biaya

11

12

PENGHIT UNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

1


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

99

perkara

95

12

bl

286

95.37

2


0

86

perkara

100

12

bl

-

0

99

perkara

100

12

bl

291

97.04

3

Menyiapkan berkas perkara untuk Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penunjukan Panitera Sidang

0

86

perkara

100

12

bl

-

0

99

perkara

100

12

bl

291

97.04

4

Menyerahkan berkas perkara pada Panitera Sidang untuk diteruskan kepada Majelis Hakim

0

86

perkara

100

12

bl

-

0

99

perkara

90

12

bl

281

93.71

5

Membuat laporan mingguan, bulanan, semester dan tahunan serta laporan keuangan perkara banding

0

73

data

100

12

bl

-

0

73

data

100

12

bl

276

92.00


95.03

Nilai Capaian SKP

(Sangat Baik)

Serang, 31 Desember 2015 Pejabat Penilai, Ttd Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi 195411161977 3 002


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia Secara umum kondisi sumber daya manusia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, meliputi tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, berikut adalah tabel kondisi tenaga teknis peradilan per satker per tanggal 31 Desember 2015 : Tabel Jumlah Tenaga Teknis Wilayah Hukum PTA Banten Tahun 2015 No

Satker

Hakim

PP

JS

JSP

22

9

0

0

8

9

1

12

1

PTA Banten

2

PA Serang

3

PA Tangerang

8 + 2 yustisial

9

3

6

4

PA Tigaraksa

13 + 1 yustisial

7

2

9

5

PA Pandeglang

3

0

2

2

6

PA Cilegon

10

3

0

6

7

PA Rangkasbitung

8

0

2

3

72 + 3 yustisial

3 7

10

38

Jumlah

Keterangan: - Hakim adalah Hakim murni diluar Ketua dan Wakil Ketua. - PP adalah PP murni diluar Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda. - JSP adalah JSP murni diluar yang rangkap dengan jabatan struktural.


Ketua

Wk. Ketua

Pansek

Wapan

Wasek

Panmud

Kasub/Ur

Staf

Tabel Pengisian Jabatan Struktural dan Staf/Pelaksana Tahun 2015

1

PTA Banten

1

0

0

1

1

2

3

11

2

PA Serang

1

1

1

1

1

3

3

0

3

PA Tangerang

1

1

1

1

1

3

3

8

4

PA Tigaraksa

1

1

1

1

1

3

3

1

5

PA Pandeglang

1

1

1

1

1

3

3

6

6

PA Cilegon

0

1

1

1

0

2

3

1

7

PA Rangkasbitung

1

0

1

1

1

3

3

2

6

5

6

7

6

19

21

29

No

Satker

Jumlah

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bahwa ternyata terdapat dua satker yang tidak memiliki PP murni sama sekali yaitu Pengadilan Agama Pandeglang dan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Proses pengisian jabatan PP tersebut sedikit dilematis karena akan melalui proses usul pengangkatan staf/pelaksana yang telah lulus seleksi PP sedangkan saat ini posisi staf/pelaksana juga masih sangat dibutuhkan di satker karena jumlahnya sangat sedikit, bahkan ada satker yang tidak memiliki staf/pelaksana sama sekali. Berikut adalah tabel kondisi pengisian jabatan struktural beserta kekuatan staf/pelaksana masing-masing satker per tanggal 31 Desember 2015. Terlihat bahwa PA Serang tidak memiliki staf/pelaksana. Jika jumlah staf yang seluruhnya sebanyak 29 orang dibagi banyaknya unit

pengolah

dari

seluruh

satker sebanyak 41 unit pengolah (tiga

Panmud dan tiga Kasub/Ur untuk PA, serta dua Panmud dan tiga Kasub untuk PTA), maka didapatkan indeks 0,7 artinya bahwa diilustrasikan untuk setiap jabatan Kasubag/Kaur/Panmud di wilayah hukum PTA Banten memiliki tidak sampai 1 orang staf / pelaksana


3. Mutasi Selama tahun 2015 PTA Banten mengusulkan mutasi sebagai berikut: a) Mutasi Masuk Wilayah PTA Banten PTA Banten pada tahun 2014 memproses pengusulan mutasi Staf/Pelaksana atas permohonan sendiri dari luar wilayah PTA Banten ke wilayah PTA Banten sejumlah 1 orang. SK sudah terbit dan sudah dilaksanakan. Selain memproses usulan mutasi atas permohonan sendiri, ada juga mutasi masuk ke satuan kerja PTA Banten tanpa proses usulan atas 2 orang yaitu terdiri dari 1 orang Hakim Tinggi dan jabatan Ketua PTA dikarenakan hal ini menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Mutasi masuk wilayah PTA Banten yang sudah terlaksana tahun 2015

berdasarkan

proses

usul/pertimbangan tahun

2015

dapat

dirincikan sebagai berikut : PTA

: 1 orang KPTA, 1 orang Hakim Tinggi, 1 orang staf

PA Serang

:-

PA Pandeglang

: 1 orang Hakim

PA Tangerang

: 1 orang Hakim

PA Tigaraksa

: 1 orang KPA, 1 orang WKPA, 1 orang Pansek, 1 CPNS

PA Cilegon

: 3 orang Hakim

PA Rangkasbitung

: 2 orang Hakim

Total pegawai yang sudah mutasi masuk ke PTA Banten di tahun 2015 ini adalah sebanyak 14 (empat belas). b) Mutasi Keluar Wilayah PTA Banten: Mutasi keluar PTA Banten pada tahun 2015 meliputi beberapa formasi jabatan yaitu Hakim Tinggi, Ketua PA, Wakil PA, dengan total keseluruhan mencapai orang dengan rincian sebagai berikut: Hakim Tinggi

:

3 orang

Ketua PA

:

2 orang Hakim

Wakil KPA

:

2 orang Hakim


c) Mutasi Internal Antar satker Wilayah PTA Banten Mutasi internal antar satker di wilayah PTA Banten pada tahun 2015 untuk jabatan yang setara (rolling), promosi, maupun untuk penurunan jabatan (demosi) adalah sebagai berikut: PTA Banten

: Masuk sebanyak 4 pejabat kepaniteraan yang terdiri dari 1 Panitera Muda dan 3 Panitera Pengganti, serta 1 orang staf/pelaksana. Seluruhnya ada 5 pegawai yang masuk PTA Banten yang berasal dari PA di wilayah PTA Banten.

PA Serang

: Masuk 1 Wakil Ketua PA, 1 Panitera/ Sekretaris, 1 Wakil Panitera, 1 Panitera Muda, 2 Panitera Pengganti, dan 1 Jurusita. Seluruhnya meliputi 7pegawai.

PA Pandeglang

: Masuk 1 Panitera/Sekretaris, 1 Wakil Panitera, 1 Panitera Muda, 1 Jurusita, dan 1 staf/ pelaksana. Seluruhnya 5 pegawai.

PA Rangkasbitung : Masuk 1 Panitera/Sekretaris, 1 Panitera Muda, dan 1 Jurusita. PA Tangerang

: Masuk 1 Hakim dan 1 Jurusita.

PA Tigaraksa

: Masuk 1 Panitera Muda, 1 Jurusita, dan 2 staf/pelaksana.

PA Cilegon

: Masuk 1 Panitera/Sekretaris.

Mutasi internal antar satker di wilayah PTA Banten tahun 2015 seluruhnya meliputi 27 orang pegawai baik berupa rotasi, promosi, dan demosi dengan rincian per jabatan sebagai berikut :


PTA Banten

PA Serang

PA Pandeglang

PA Rangkasbitung

PA Tangerang

PA Tigaraksa

PA Cilegon

Jumlah

WKPA

-

1

-

-

-

-

-

1

Hakim

-

-

-

-

1

-

-

1

Pansek

-

1

1

1

-

-

1

4

Wapan

-

1

1

-

-

-

-

2

Panmud

1

1

1

1

-

1

-

5

PP

3

2

-

-

-

-

-

5

Jurusita

-

1

1

1

1

1

-

5

Staf

1

-

1

-

-

2

-

4

5

7

5

3

2

4

1

27

Jabatan\Satker

Jumlah


4.

Promosi Pegawai yang mendapat promosi di wilayah PTA Banten pada tahun 2015 dapat di gambarkan sebagai berikut : PTA Banten : -

Kasubag Keuangan PTA Banten promosi menjadi Wakil Sekretaris PTA Banten.

PA Serang : -

Ketua PA Pandeglang kls.II promosi menjadi Wakil Ketua PA Serang kls.IB;

-

Panitera Muda Hukum PTA Banten menjadi Panitera/Sekretaris PA Serang;

-

Panitera Muda Gugatan PA Pandeglang menjadi Wakil Panitera PA Serang.

PA Pandeglang : -

Panitera Muda PA Serang menjadi Wakil Panitera PA Pandeglang;

-

Panitera

Pengganti

PA

Pandeglang

menjadi

PA

Rangkasbitung

Panitera

Muda

PA

Pandeglang; -

Jurusita

Pengganti

promosi

menjadi

Jurusita

PA Pandeglang; -

Dua orang staf/pelaksana diangkat menjadi Jurusita Pengganti.

PA Rangkasbitung : -

Wakil Panitera

PA

Cilegon

menjadi

Panitera/Sekretaris

PA

Rangkasbitung; -

Panitera Muda PA Rangkasbitung menjadi Wakil Panitera;

-

Panitera Pengganti PA Rangkasbitung menjadi Panitera Muda;

-

Panitera

Pengganti

PA

Cilegon

menjadi

Panitera

Muda

PA

Rangkasbitung; -

Jurusita Pengganti PA Pandeglang menjadi Jurusita PA Rangkasbitung.

PA Tigaraksa : 

Panitera Pengganti PA Tangerang menjadi Panitera Muda PA Tigaraksa;



Staf/pelaksana diangkat menjadi Jurusita Pengganti PA Cilegon



Wakil Panitera PA Serang menjadi Panitera/Sekretaris PA Cilegon;



Panitera Pengganti PA Cilegon menjadi Wakil Panitera PA Cilegon,



Staf/pelaksana diangkat menjadi Jurusita Pengganti PA Cilegon

:

Jumlah keseluruhan pegawai yang mendapat promosi di tahun 2015 ini sebanyak 18 pegawai.


5. Pensiun Pada tahun 2015 terdapat beberapa pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten serta Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengalami pensiun yaitu sebagai berikut :


REKAPITULASI DATA PENSIUN PEGAWAI TEKNIS DAN NON TEKNIS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2015

NO

NIP LAMA / BARU

NAMA

JABATAN

UNIT KERJA

1

19530512.198203.1.004

Drs. H. A. Bakhri Syams

Hakim

PA Tangerang

2

19550327 198403 2 002

Nadlroh Hasun, S.Ag

Panitera Muda Hukum

PA Tangerang

3

19480318.197603.1.004

Drs. H. Abu Amar S.H., M.H.

Ketua

PTA Banten

4

19500402 197710 1 001

Drs. H. E. Mudjaidi Amin, SH,.MH

Hakim

5

19550525 199303 2 001

Fathiyah Sadim, S,Ag

6

19780511.200604.1.003

7

TMT PENSIUN 31/01/ 2015

NO SK PENSIUN

KET

135/P Tahun 2015

Pensiun Janda

000200/KEP/AV/ 14004/14

BUP dan KNP Pengabdian (IV/a)

01/04/ 2015

18/PENS TAHUN 2014

BUP

PA Serang

01/05/ 2015

NOMOR 97/P TAHUN 2014

BUP dan KNP Pengabdian (IV/c)

Panitera Pengganti

PA Tigaraksa

01/05/ 2015

000185/KEP/AV/ 14004/14

BUP dan KNP Pengabdian (IV/a)

Ni'matulloh, SH

Staf

PA Cilegon

01/10/ 2015

05/SEK/Ps.06/11 /2015

Pensiun Dini karena Sakit

19481010 197803 1 001

Drs. H. Humaidi Husen, SH,.MH

BUP

19551008 198803 1 001

A. Hanafi, BA

PA Cilegon

01/11/ 2015 01/11/ 2015

000018/KEPKA/A V/13001/15

8

Wakil Ketua Panitera Muda Hukum

000170/KEP/AV/ 14004/14

BUP dan KNP Pengabdian (III/d)

9

19531111 198003 2 003


PTA Banten

01/12/ 2015

000030/KEPKA/K PP/13001/15

BUP dan KNP Pengabdian (IV/e)


PTA Banten

01/04/ 2015

*BUP : Batas UsiaPensiun


Sehingga berdasarkan jenis pensiun dapat digambarkan sebagai berikut :

Rekapitulasi Pensiun Berdasarkan Jenis Pensiun Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 NO

Satker

Pensiun BUP 3

Pensiun MD -

PensiunDini

Jumlah

-

3

1.

PTA Banten

2.

PA Serang

1

-

-

1

3.

PA Tigaraksa

1

-

-

1

4.

PA Tangerang

1

1

-

2

5.

PA Pandeglang

-

-

-

-

6.

PA Rangkasbitung

-

-

-

-

7.

PA Cilegon

1

1

2

1

9

JUMLAH

7

1

Keterangan : - Pensiun BUP : pensiun karena Batas Usia Pensiun - Pensiun MD : pensiun karena Meninggal Dunia - Pensiun Dini : pensiun karena sakit atau permintaan sendiri Rekap Pensiun berdasarkan jabatan dapat digambarkan sebagai berikut : Rekapitulasi Pensiun Berdasarkan Jabatan Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 No

Jabatan

Jumlah

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A.Teknis Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera/Sekretaris Panitera Muda Panitera Pengganti Juru Sita

1 1 2 1 2 1 -

PTA Banten PTA Banten PA Tangerang & PA Serang PTA Banten PA Tangerang & PA Cilegon PA Tigaraksa

1. 2. 3.

B.Non Teknis Wakil Sekretaris Kepala Sub Bagian Staf

1

JUMLAH

PA Cilegon

9

Berdasarkan kondisi kedua tabel diatas bahwa akan terdapat kekurangan pegawai baik teknis maupun non teknis. Kekurangan pegawai terjadi terutama bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural yang mengalami pensiun karena Batas Usia Pensiun.


Penambahan tenaga teknis serta pengisian jabatan yang kosong karena pensiun, masih tergantung kepada kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk melakukan penyebaran dan pengisian jabatan.

B. KEADAAN PERKARA 1. PENGADILAN TINGKAT BANDING KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No.

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Cabut

Sisa Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

1 2

Gugatan Permohonan Jumlah

2 2

99 99

90 90

10 10

1 1

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS Perkara No.

Majelis Hakim

1

Putus

2

Sisa

Masuk

3

Rasio Majelis*

Sisa

Jml

%

Jml

%

4

5

6

7

8

9

Ket.

10

Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH., MH Drs. H. Humaidi Husen, SH., MH. Drs. H. Maraenda Harahap, SH., MH.

-

4

4

100

-

0

100

A

1

7

8

100

-

0

100

B

-

13

13

100

-

0

100

C1

4

Drs. H. Zulkifli, SH., MH.

-

14

14

100

-

0

100

C2

5

Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH

1

13

14

100

-

0

100

C3

6

Drs. M. Dirwan, SH., MH.

-

12

12

100

-

0

100

C4

7

Drs. H. Imamuddin, SH.

-

12

12

100

-

0

100

C5

8

Drs. H. Ma’mur, MH.

-

10

9

90

1

10

90

C6

9

Drs. H. Maftuh Abubakar, SH., MH.

-

12

12

100

-

0

100

C7

Drs. H. M. Chanif, SH., MH.

-

2

2

100

-

0

100

C9

2

99

100

-

1

1

-

-

1 2 3

10

Jumlah

*Rasio Majelis : Perkara putus berbanding dengan perkara yang harus diputus x 100 %

2. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 1. PENGADILAN AGAMA SERANG KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No. 1

Jenis Perkara 2

Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Cabut

Sisa Tahun 2015

3

4

5

6

7

227

1836

1745

-

318

Permohonan

4

625

605

-

24

Jumlah

231

2461

2350

-

342

1

Gugatan

2



Majelis Hakim

1

Putus

Rasio Majelis

Ket

8

9

10

13

86,2

Sisa

Sisa

Masuk

Jml

%

Jml

2

3

4

5

6

7

1

A

6

139

125

87

20

2

B

22

245

214

81

53

19

80,15

3

C1

44

379

364

86

59

14

86,05

4

C2

31

420

409

90

42

10

90,69

5

C3

34

440

412

87

62

13

86,92

6

C4

31

397

379

90

49

10

88,55

7

C5

33

426

402

88

57

12

87,58

8

C1 Lama

30

15

45

100

0

0

100

Jumlah

231

2461

2350

-

342

-

-

%

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING No.

Uraian

Jml

Nomor Perkara Tk. Banding

Tk. I

Ket.

1

2

3

4

5

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding

8

0391/Pdt.G/2014/PA.Srg 0764/Pdt.G/2014/PA.Srg 1006/Pdt.G/2014/PA.Srg 1329/Pdt.G/2014/PA.Srg 1109/Pdt.G/2014/PA.Srg 1137/Pdt.G/2014/PA.Srg 1026/Pdt.G/2014/PA.Srg 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg

06/Pdt.G/2015/PTA.Btn 28/Pdt.G/2015/PTA.Btn 34/Pdt.G/2015/PTA.Btn 46/Pdt.G/2015/PTA.Btn 64/Pdt.G/2015/PTA.Btn 65/Pdt.G/2015/PTA.Btn 68/Pdt.G/2015/PTA.Btn 74/Pdt.G/2015/PTA.Btn

6

2

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding

7

0536/Pdt.G/2014/PA.Srg 0921/Pdt.G/2013/PA.Srg 2534/Pdt.G/2014/PA.Srg 1340/Pdt.G/2014/PA.Srg 0031/Pdt.G/2015/PA.Srg 0271/Pdt.G/2015/PA.Srg 0145/Pdt.G/2015/PA.Srg

15/Pdt.G/2015/PTA.Btn 19/Pdt.G/2015/PTA.Btn 20/Pdt.G/2015/PTA.Btn 47/Pdt.G/2015/PTA.Btn 49/Pdt.G/2015/PTA.Btn 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn 78/Pdt.G/2015/PTA.Btn

3

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding

1

0624/Pdt.G/2014/PA.Srg

52/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Jumlah

16

-

-

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

No. 1

1

2

3

Uraian

Jml

2

Putusan Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. Banding dikuatkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. Banding dibatalkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. Banding dan dapat diterima Tk. Kasasi

Nomor Perkara Tk. Tk. Tk. I Banding Kasasi

Ket.

3

4

5

6

7

yang dan

-

-

-

-

-

yang dan

-

-

-

-

-

yang tidak

-

-

-

-

-


4

5

Putusan Pengadilan Tk. I dibatalkan Tk. Banding dikutakan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I dibatalkan Tk. Banding dibatalkan Tk. Kasasi Jumlah

yang dan

-

-

-

-

-

yang dan

-

-

-

-

-

Nihil

-

-

-

-

PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) Nomor Perkara No.

Uraian

Jml

Ket.

Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi

Tk. PK

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

Nihil

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


2. PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No.

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Cabut

Sisa Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

85

832

766

30

121

1

Gugatan

2

Permohonan

2

76

73

3

2

Jumlah

87

908

839

33

123


Majelis Hakim

1

Putus

2

Rasio Majelis

Sisa

Sisa

Masuk

Jml

%

Jml

%

3

4

5

6

7

8

9

7

72

68

86

11

14

86%

1

Auzar Nawawi, S.Ag. SH.

2

Drs. Musifin, M.H.

17

157

158

91

16

9

91%

3

Drs. Jaenudin

18

226

214

88

30

12

88%

4

Drs.H.A.Syuyut, M.Sy.

17

237

218

86

36

14

86%

5

Drs. Hasan Hariri

28

216

214

88

30

12

88%

87

908

872

88

123

12

88%

Jumlah

Ket.

10

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING Nomor Perkara No.

Uraian

Jml

Ket. Tk. I

1

2

1


3

Tk. Banding

4

5

6

366/Pdt.G/2014/PA.Pdlg










No. 453/Pdt. G/2015/ PA.Pdlg belum dikirim ke PTA







8

2

3


1


-

Jumlah

9



-

-

-

-

-

-

-


PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI Nomor Perkara No.

Uraian

Jml Tk. I

1

1

2

3

4

5

2

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

Tk. Banding

Tk. Kasasi 6

3

4

5

1

125/Pdt.G/2014/ PA.Pdlg.

60/Pdt.G/2015/ PTA.Btn.

-

-

1

366/Pdt.G/2014 /PA.Pdlg

1

/PA.Pdlg

/PTA.Btn.

tingkat kasasi masih dalam proses

522/K/AG /2015

/PTA.Btn.

23/Pdt.G/2015

7

-

01/Pdt.G/2015

161/Pdt.G/2014

Ket.

-

TMS Formil -

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

Jumlah

3

-

-

-

-


Uraian

Jml Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi

Tk. PK

Ket.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nihil

-

-

-

-

-

Cabut

Sisa Tahun 2015

3. PENGADILAN AGAMA TANGERANG KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No. 1

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

2

Masuk Tahun 2015

Putus

3

4

5

6

7

656

2.426

2.162

221

699

Permohonan

31

266

240

25

32

Jumlah

687

2.692

2.402

246

731

1

Gugatan

2


1

Majelis Hakim

2

Putus Sisa

Masuk

3

4

Rasio Majelis*

Sisa

Jml

%

Jml

%

5

6

7

8

9

1

Drs. Nasiruddin, SH,MH

61

127

171

90,95

17

9,05

10,06 %

2

Drs. Sahlan, SH,MH

81

197

236

84,89

42

15,11

5,62 %

3

Drs. Haryadi Hasan, SH, MH

136

414

445

77,12

105

19,09

4,24 %

4

Drs. Mansyur

107

433

405

75

135

25

3%

5

Dra. Hj. Absari

100

450

454

82,54

96

17,45

4,73 %

6

Drs. Arwendi

117

474

454

76,81

137

23,18

3,31 %

7

Drs. Dudih Mulyadi

85

425

404

79,21

106

20,78

3,81 %

8

Drs. Bustanudin Jamal

0

156

72

46,15

84

53,85

0,86 %

9

Dra. Hj. Muhayah, SH, MH

0

16

7

43,75

9

56,25

0,78 %

687

2.692

2.648

-

731

-

-

JUMLAH

Ket.

10 Sisa perkara dilimpahkan kepada Majelis Lain.



Uraian

Jml

Ket. Tk. I

1

2

1


3

9

2

3


3


-

Jumlah

12

Tk. Banding

4

5

6

1276/Pdt.G/2014/PA.Tng 0922/Pdt.G/2014/PA.Tng 1237/Pdt.G/2013/PA.Tng 0276/Pdt.G/2014/PA.Tng 1682/Pdt.G/2015/PA.Tng 0862/Pdt.G/2015/PA.Tng 1718/Pdt.G/2015/PA.Tng 0048/Pdt.G/2015/PA.Tng 0048/Pdt.G/2015/PA.Tng

25/Pdt.G/2015/PTA 26/Pdt.G/2015/PTA 29/Pdt.G/2015/PTA 39/Pdt.G/2015/PTA 48/Pdt.G/2015/PTA 61/Pdt.G/2015/PTA 81/Pdt.G/2015/PTA 91/Pdt.G/2015/PTA 99/Pdt.G/2015/PTA

Btn Btn Btn Btn Btn Btn Btn Btn Btn

1401/Pdt.G/2013/PA/Tng

27/Pdt.G/2015/PTA Btn

1181/Pdt.G/2015/PA Tng


0602/Pdt.G/2014/PA/Tng


-

-

-

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI NomorPerkara No.

1

1

2

3

4

5

Uraian

Jml

Ket.

Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi 6

2

3

4

5

7


-

-

-

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Jumlah

Nihil

-

-

-

-

-


PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) NomorPerkara No.

Uraian

Jml Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi

Tk. PK

1

2

3

4

5

6

7

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang BerkekuatanHukumTetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Jumlah

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ket. 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nihil

4. PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No.

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Cabut

Sisa Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

102

772

722

29

123

1

Gugatan

2

Permohonan

4

50

48

2

4

Jumlah

106

822

770

31

127


RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

No.

Majelis Hakim

Sisa

Perkara Putus Jml %

Masuk

Sisa Jml %

Rasio Majelis

Ket. 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Drs. H. Fajri Hidayat, M.H. (A) Drs. H. Muhamad Umar, M.H. (B) Agus Faisal Yusuf, S.Ag (C1) Drs. Sayuti, M.H. (C2) Fatullah, S.Ag (C3) H. Soleh, Lc, M.H. (C4) Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. (C5) Jumlah

11

87

98

100

0

0

100

13

129

125

88,03

17

11,97

88,03

45

233

251

90,29

27

9,71

90,29

37 0 0 0

225 43 54 51

231 31 31 34

88,17 72,09 57,41 66,66

31 12 23 17

11,83 27,91 42,59 33,34

88,17 72,09 57,41 66,66

106

822

801

-

127

-

-

2 3 4 5 6 7

Ket : 

Majelis B mutasi pada bulan Agustus 2015 Sisa perkara Majelis B dilimpahkan ke Majelis C3 Sisa perkara C3 = 12 (C3) + 17 (B) = 29 (39,87 %)


Uraian

Jml

1

2

3

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

3

2

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding

-

Jumlah

3

Tk. I


4

Ket.

5

6

063/Pdt.G/ 2015/PTA. Btn 067/Pdt.G/ 2015/PTA. Btn 096/Pdt.G/ 2015/PTA. Btn

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

157/Pdt.G/2015/PA.Rks 596/Pdt.G/2015/PA.Rks 0148/Pdt.G/2015/PA.Rks

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI No.

Uraian

Jml

1

2

3

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

2

3

4

5

Tk. I


Tk. Kasasi

Ket.

-

4 -

5 -

6 -

7 -

-

-

-

-

-

1

430/Pdt.G/2012/PA.Rks


539 K/AG/2014

Pts. Kasasi 10-122014 Diterima PA : 29-102015 -

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

1

-

-

-

-



Uraian

Jml

2 Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

3 -

4 -

Tk. Banding 5 -

-

-

-

-

-

-

Jumlah

Tk. I 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tk. Kasasi 6 -

Ket. Tk. PK 7 -

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nihil

-

-

-

-

-


5. PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 No. 1

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

2

Masuk Tahun 2015

Putus

Sisa Tahun 2015

Cabut

3

4

5

6

7

827

3982

3602

233

974

Permohonan

33

720

707

17

29

Jumlah

860

4702

4309

250

1003

1

Gugatan

2

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS PERKARA No.

Majelis Hakim

1

2

1

2

3

Drs. H. Uyun Kamiluddun, SH., MH Drs. Hendi Rustandi, SH Dra. Hj. Aprin Astuti Dra. Hj. Muhayah, SH., MH Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag Dra. Hj. Aprin Astuti Drs. H. Mamat Ruhimat, SH., MH Drs. Supyan Maulani, M.Sy Drs. H. Saifullah, MH

Rasio Majelis

Ket.

8

9

10

0

0,00 %

100,00%

Sudah Mutasi

100,0 0%

0

0,00 %

100,00%

Sudah Mutasi

10

66,67 %

5

33,3 3%

66,67%

Putus

Sisa

Sisa

Masuk

Jml

%

Jml

%

3

4

5

6

7

5

6

11

100,0 0%

39

108

147

0

15

Drs. Suhardi, SH., MH 4

Drs. Muhyar, SH., MH

0

23

0

0,00 %

23

100, 00%

0,00%

5

Dra. Hj. Ai Jamilah, MH Dra. Hj. Erawati, SH., MH Drs. Muhyar, SH., MH

5

254

175

67,57 %

84

32,4 3%

67,57%

88

500

501

85,20 %

87

14,8 0%

85,20%

93

467

458

41,04 %

102

18,2 1%

41,04%

96

460

455

81,83 %

101

18,1 7%

81,83%

88

174

262

100,0 0%

0

0,00 %

100,00%

71

478

427

38,71 %

122

22,2 2%

38,71%

89

465

439

79,24 %

115

20,7 6%

79,24%

Dra. Hj. Aprin Astuti Drs. Sopyan Maulani 6

Dra. Nurhayati Dra. Hj. Aprin Astuti

7

8

Dra. Nurhayati Drs. Supyan Maulani, M.Sy Hj. Musidah, S.Ag., M.HI Drs. Saifullah, MH Dra. Nurhayati Dra. Hj. Aprin Astuti Drs. Hendi Rustandi, SH

9

Drs. Muhyar, SH, MH

Sudah Mutasi

Dra. Hj. Aprin Astuti

10

Drs. Muhyar, SH, MH Dra. Hj. Erawati, SH., MH Dra. Hj. Ai Jamilah, MH Dra. Hj. Ai Jamilah, MH

11

Drs. Muhyar, SH., MH H. Antung Jumberi, SH., MH


Zainul Arifin, SH 12

13

14

15

16

H. Rosmani Daud, S.Ag H. Antung Jumberi, SH., MH H. Antung Jumberi, SH., MH Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag Hj. Musidah, S.Ag., M.HI Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag H. Antung Jumberi, SH., MH Hj. Musidah, S.Ag., M.HI Dra. Hj. Aprin Astuti Dra. Hj. Erawati, SH., MH Drs. H. Saifullah, MH Hj. Musidah, S.Ag., M.HI Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag H. Antung Jumberi, SH., MH JUMLAH

53

209

262

100,0 0%

0

0,00 %

100,00%

96

503

489

41,72 %

110

18,3 6%

0,00%

106

467

477

83,25 %

96

16,7 5%

83,25%

31

339

301

81,35 %

69

18,6 5%

81,35%

0

234

145

61,97 %

89

38,0 3%

61,97%

860

4702

4559

81,97 %

1003

18,0 3%

Sudah Mutasi


Uraian

Jml

1

2

3

1


23

Ket. Tk. I

Tk. Banding

4

5

0737/Pdt.G/2014/PA.Tgrs












































6


2

3


19


1

Jumlah

46

















































Keterangan : Perkara Tk. Pertama No. 0369/Pdt.G/2014/PA.Tgrs dan pada Tingkat Banding No. 76/Pdt.G/2015/PTA. Btn belum di putus (sisa perkara banding Tahun 2015)

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI Nomor Perkara No. 1

1

2

3

4

Uraian

Jml

Ket. Tk. I

Tk. Banding

1

4 0263/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

5 09/Pdt.G/2014/PTA.Btn

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-

-

-

-

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

3



233 K/AG/2015



625 K/AG/2015



057 K/AG/2015

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikutakan

3



673 K/AG/2015



137 K/AG/2015

2


3

Tk. Kasasi 6

7

02 K/AG/2015


Tk. Kasasi 5



385 K/AG/2015


1



229 K/AG/2015

Jumlah

8

-

-

-


Uraian

Jml

1

2

3

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Ket.

Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi

4 1286/Pdt.G/20 13/PA.Tgrs

5 80/Pdt.G/201 3/PTA.Btn

6 021 K/AG/2014

7 52 PK/AG/2015

-

-

-

-

Tk. PK 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1511/Pdt.G/20 12/PA.Tgrs

47/Pdt.G/201 3/PTA.Btn

714 K/AG/2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76 PK/AG/2015


10

11

12

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6. PENGADILAN AGAMA CILEGON REKAPITULASI PERKARA No. 1

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2014

2

Masuk Tahun 2015

Putus

Cabut

Sisa Tahun 2015

3

4

5

6

7

1

Gugatan

125

832

830

73

127

2

Permohonan

12

437

439

18

10

Jumlah

137

1269

1269

91

137

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

No.

Majelis Hakim

Sisa

Masuk

Perkara Putus Jml %

Sisa Jml

%

Rasio Majelis

Ket. 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

5 13 26 20 12 14 17 15 15 -

101 179 161 145 234 172 86 89 78 9 15 -

106 180 169 150 228 170 83 82 77 9 15 -

8 14 13 12 18 13 7 6 6 1 1 -

12 18 15 18 16 20 22 16 -

9 13 11 13 12 15 16 12 -

8 14 13 12 18 13 7 6 6 1 1 -

Jumlah

137

1269

1269

100

137

100

100

-


Uraian

Jml

Tk. I


Ket.

1

2

3

4

5

6

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

9

482/Pdt.g/2014/PA.Clg 518/Pdt.g/2014/PA.Clg 635/Pdt.G/2014/PA.Clg 716/Pdt.G/2014/PA.Clg 747/Pdt.G/2014/PA.Clg 283/Pdt.G/2015/PA.Clg 276/Pdt.G/2015/PA.Clg 189/Pdt.G/2015/PA.Clg 506/Pdt.G/2015/PA.Clg

16/Pdt.G/2015/PTA.Btn 22/Pdt.G/2015/PTA.Btn 51/Pdt.G/2015/PTA.Btn 62/Pdt.G/2015/PTA.Btn 79/Pdt.G/2015/PTA.Btn 69/Pdt.G/2015/PTA.Btn 80/Pdt.G/2015/PTA.Btn 92/Pdt.G/2015/PTA.Btn 97/Pdt.G/2015/PTA.Btn

9


2

3

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding

3

492/Pdt.g/2014/PA.Clg 711/Pdt.g/2015/PA.Clg 431/Pdt.G/2015/PA.Clg

35/Pdt.G/2015/PTA.Btn 40/Pdt.G/2015/PTA.Btn 98/Pdt.G/2015/PTA.Btn

3

-

-

-

-

Jumlah

12

-

-

-

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI No.

Uraian

1

1

2

3

4

5

2

Putusan yang Banding Kasasi Putusan yang Banding Kasasi Putusan yang Banding diterima Putusan yang Banding Kasasi Putusan yang Banding Kasasi

Jml 3

Tk. I


Ket. Tk. Kasasi

Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. dan dikuatkan Tk.

1

4 737/Pdt.G/2013 /PA. Clg

5 52/Pdt.G/2014/PTA. Btn

6 590.K/Ag/2015

Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. dan dibatalkan Tk.

-

-

-

-

Pengadilan Tk. I dikuatkan Tk. dan tidak dapat Tk. Kasasi Pengadilan Tk. I dibatalkan Tk. dan dikutakan Tk.

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengadilan Tk. I dibatalkan Tk. dan dibatalkan Tk.

-

-

-

-

1

-

-

-

Jumlah

7 28/08/20 15


Uraian

Jml

1

2

1

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

2

3

4

5

Ket.

Tk. I

Tk. Banding

Tk. Kasasi

Tk. PK

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6

7

8

9

10

11

12

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikutakan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

Nihil

-

-

-

-

-

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Keberadaan sarana dan prasarana pada sebuah institusi merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana selalu diupayakan dengan berbagai cara antara

lain

dengan

pengadaan

maupun

perawatan/pemeliharaan

agar

dapat

memenuhi kebutuhan secara ideal. Pengelolaan sarana dan prasarana atau yang biasa juga disebut sebagai Barang Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara meliputi : a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. Pengamanan dan pemeliharaan; Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 217

f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten pada Tahun 2015 melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain : 1.

Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

2.

Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;

3.

Pemeliharaan adalah kegiatan dalam mengupayakan barang milik Negara agar dalam kondisi seperti sediakala/siap pakai;

4.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Negara dari daftar barang dengan

mengajukan usul

permohonan

penghapusan

kepada pejabat

yang

berwenang untuk membebaskan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dalam penguasaannya. 5.

Penatausahaan

adalah

rangkaian

kegiatan

yang

meliputi

pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku meliputi :

Berikut tabel kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten. a. Pengadaan Barang/Jasa di PTA Banten & Pengadilan Agama Se Wilayah Banten 1. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

1.

Tempat Parkir

125 M2

Harga Perolehan (Rp.) 58.500.000,-

2.

a. Meubelair :

85 buah

49.412.000,-

Uraian Pengadaan Barang/Jasa

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Volume

Meja Sidang (Ruang Sidang Utama) Meja Sidang (Ruang Sidang Lt.I) Meja Sidang Panitera Backdrof Laci Box Kursi Kerja Meja Makan Karpet Ruang Kerja Rak Arsip Figura (bingkai) Filling Cabinet

Keterangan

1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 7 buah 66 buah 1 buah

11 M2

14 M


3.

b. Meubelair (Anggaran Biaya Tambahan) :

50 buah

1. Meja Kerja 2. Kursi Kerja 3. Filling Cabinet 4. Lemari Besi 5. Meja Rapat Besi Metal 6. Kursi Meja Informasi 7. Meja Informasi 8. Papan Nama 9. Rak Arsip 10. Meja Infocus

7 buah 7 buah 3 buah 3 buah 10 buah 1 buah 1 buah 1 buah 9 buah 2 buah

Alat Pengolah Data :

10 unit

139.700.000,-

49.900.000,-

1. Personal Computer (PC) 2. Laptop 3. Printer

3 buah 3 buah 4 buah

4.

Sewa Rumah (Rumah Dinas Pansek)

1 unit

17.250.000,-

5.

Alat Tulis Kantor & Rumah Tangga Kantor

12 bulan

31.531.616,-

2. PENGADILAN AGAMA SERANG No. 1. 2.

3.

4.


Volume

Alat Pengolah Data Meubelair (Anggaran Biaya Tambahan) : 1. Lemari Besi/Metal 2. Kursi Besi/Metal 3. Lemari Kayu 4. AC Split 5. AC Split

1 buah 15 buah 3 6 1 3 2

Alat Pengolah Data (Anggaran Biaya Tambahan) : 1. Laptop 2. Scanner Alat Tulis Kantor & Rumah Tangga Kantor

Harga Peroleha (Rp.) 40.000.000,74.910.000,-

buah buah buah buah buah

Keterangan

2 PK 1 PK

5 buah

49.830.000,-

4 buah 1 buah 12 bulan

16.425.300,-

3. PENGADILAN AGAMA TANGERANG No. 1

Uraian Pengadaan Barang/Jasa Alat Pengolah Data :

Volume 1 Buah

1. Server

Harga Perolehan (Rp.) 39.800.000

Keterangan

1 Buah

4. PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No.


Volume

Harga Perolehan (Rp.)

Keterangan


Interior dan Meubelair 1. Interior a. Plafond dan list b. Instalasi Listrik 2. Meubelair a. Lemari Data b. Pek. Back Drop c. Pek. Bupet d. Pek. Wallpaper e. Kursi Pimpinan f. Sofa g. Pek. Karpet + Underlayer h. Kursi Rapat i. pek. Meja Receptionist j. Kursi Receptionist k. Meja Mediasi l. Kursi Mediasi m. Pek. Meja Petugas Sidang n. Kursi Petugas Sidang o. Kursi Pengunjung Sidang

415.300.000

1 Buah 2 Unit 12 Buah 3 Buah 2 Buah 6 Buah 4 Buah 4 Buah 20 Buah

Alat Pengolah Data : 1. Server ACP dan Plafond : Rehab Atap Gedung dan Plafond

1 Buah

39.000.000

1 Paket

178.365.000

5. PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No. 1


Volume

Alat Pengolah Data :

1 Buah

1.

1 Buah

Server


Keterangan

6. PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG No.


Volume

1

Pengadaan Air Conditioner (AC)

10 Buah

1. Air Conditioner


Keterangan

10 Buah

2

Pengadaan Gorden dan Teralis

1 Buah

96.919.500

3

1. Gordyn 2. Teralis Pengadaan Server

1 Buah

40.000.000

1. Server

1 Buah

7. PENGADILAN AGAMA CILEGON No. 1

Uraian Pengadaan Barang/Jasa Alat Pengolah Data : 1. Server

Volume 1 Buah


Keterangan

1 Buah Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 220

b. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pada PTA Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten 1. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No.

Klasifikasi Pemeliharaan

Volume

1.

Kendaraan Roda 4 (empat)

5 unit

Biaya (Rp.) 80.168.500,-

-

2.

Kendaraan Roda 2 (dua)

3.

Sarana Gedung Kantor

4 unit

44 unit

3.717.000,-

-

Service Rutin Penggantian Sparepart

25.360.000,-

-

Perbaikan sarana gedung Service rutin Penggantian sparepart

-

4.

Halaman dan Bagunan Gedung Kantor

8.000 M2

Halaman Gedung

5.311M2 2.689 M2

Kegiatan Pemeliharaan Service Rutin Penggantian Sparepart Cat Body

74.812.900,-

Halaman Kantor : - Pembersihan rumput liar - Pembelian tanaman - Pembelian media tanam - Pembelian pestisida - Pembelian pupuk Gedung : - Perbaikan kebocoran - Perbaikan plafon - Pengecatan - Perbaikan toilet - Penataan/perbaika n istalasi listrik & PABX

2. PENGADILAN AGAMA SERANG No.


Volume

1.


2 unit

Biaya (Rp.) 42.492.300,-

2.


4 unit

5.996.300,-

3.


58 unit

9.775.000,-

4.


500 M2

9.967.000,-

Kegiatan Pemeliharaan - Pembelian Pertamax - Servis Rutin - Penggantian Sparepart - Pembayaran Pajak - Steam - Pembelian Pertamax - Servis Rutin - Penggantian Sparepart - Pembayaran Pajak - Service rutin - Penggantian sparepart - Pengisian Freon


3. PENGADILAN AGAMA TANGERANG No.


Volume

1.


3 unit

Biaya (Rp.) 52.999.671,-

2.


2 unit

-

3.


28 unit

12.782.800,-

4.


2.912 M2

12.024.500,-

Kegiatan Pemeliharaan -

Service Rutin Penggantian Sparepart - BBM Tidak tersedia anggaran dalam DIPA 2015 - Perbaikan sarana gedung - Service rutin - Penggantian sparepart Halaman : Perbaikan saluran drainase Gedung : Pengecatan Perbaikan pintu Perbaikan lantai Perbaikan kamar mandi

4. PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No.


Volume

1.


5 Unit

Biaya (Rp.) 30.580.000,-

2.


2 Unit

5.000.000,-

3.


4.


10.850.000,-

1.440 M2

34.000.000,-

Kegiatan Pemeliharaan - Pembelian Pertamax - Servis Rutin - Penggantian Sparepart - Pembayaran Pajak - Steam - Pembelian Pertamax - Servis Rutin - Penggantian Sparepart - Pembayaran Pajak - Service rutin - Penggantian sparepart - Pengisian Freon - pengecatan pos jaga - pengecatan gedung - perbaikan kamar mandi - Perbaikan pintu

5. PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No.


Volume

1.


1

Biaya (Rp.) 26.390.196

Kegiatan Pemeliharaan -

2.


4

9.193.668

-

Service Rutin Penggantian Sparepart Cat Body Service Rutin Penggantian Sparepart


3.

Halaman dan Bangunan Gedung Kantor

1000 M2

Halaman Kantor : - Pengecatan dan perbaikan Pot - Perbaikan Halaman Kantor - Penggatian Keramik teras

13.999.000

Gedung : - Perbaikan kebocoran - Perbaikan plafon - Pengecatan - Perbaikan toilet



Volume

1.


1 Unit

Biaya (Rp.) 13.578.000

2.


6 Unit

13.755.110

3.

Sarana Gedung Kantor a. AC b. Printer c. Laptop d. PC Unit e. Inventaris Kantor

18 unit 9 unit 4 unit 12 unit 25 PEG

4.945.000 3.250.000 1.180.000 6.759.000 1.145.000

Halaman dan Bangunan Gedung Kantor

1000 M²

14.812.000

4.

Kegiatan Pemeliharaan Service, Bahan bakar, Pajak Service, Bahan bakar, Pajak Servic, Sparepart, Instalasi Service, Sparepart, Jasa Service, Sparepart, Jasa Service, Sparepart, Jasa Service Kursi Hakim Pembelian Bahan Material, Penggantian Lampu, Jasa / Ongkos Tukang dan Kernet.

7. PENGADILAN AGAMA CILEGON No.


Volume

1.


2 unit

Biaya (Rp.) 34.571.500

2.


6 unit

5.399.700

3.


2.400.000

4.


15.596.000

Kegiatan Pemeliharaan Pembelian BBM Service Pembelian Sparepart Pembelian BBM Service Perbaikan lampu gedung kantor  Instalasi listrik gedung kantor  Pembelian pupuk dan tanah halaman  Pengecatan gedung      

c. Penetapan Status Penggunaan BMN Pada PTA Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten


1. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No. 1

2

Klasifikasi BMN

Uraian BMN

BMN dengan nilai sampai dengan Rp. 100 Juta

Lambang instansi


1. 2. 3. 4.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


Tahun Perolehan

1

2006

Harga Satuan (Rp.) 1.500.000

Instansi/Le mbaga Penerbit SK MA RI

a. b.

No. Tanggal SK

a.

202/BUA/S K/9/2015 18 September 2015

b.

5. 6.

3

NUP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Rak server Scaner Server PC.Workstat ion UPS Alat rumah tangga Alat rumah tangga Lemari kayu Teralis Mebelair lainnya Stabilisato Toolkit set Tempat tidur kayu Kasur Mebelair lainnya Mebelair lainnya Mebelair lainnya Mebelir lainnya Bingkai foto Bingkai foto Bracket standing peralatan Server HUB Wireless acess point Software Software UPS UPS

Meja kerja kayu Meja kerja kayu Meja kerja kayu Meja kerja kayu Meja kerja kayu Meja rapat Laci box Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Meja makan kayu Mebelair lainnya Karpet Bingkai foto Bingkai foto Filling cabinet

1 1 7 1

2014 2014 2014 2014

3.672.000 4.435.000 18.885.000 7.885.000

7 1-3

2014 2014

768.600 220.000

4-6

2014

220.000

48

2014

4.125.000

2 4

2014 2014

22.000.000 4.125.000

1 1 3

2014 2014 2014

2.700.000 2.970.000 1.650.000

2 5

2014 2014

1.650.000 2.420.000

6

2014

3.080.000

7

2014

1.650.000

8

2014

687.000

1-9

2014

18.000

10-19

2014

165.000

1-2

2014

341.000

6 1 1-4

2014 2014 2014

25.150.000 2.475.000 495.000

1 2 1-5 6

2014 2014 2014 2014

13.000.000 7.000.000 550.000 550.000

81

2015

7.700.000

82

2015

4.620.000

83-84

2015

1.265.000

85-91

2015

4.400.000

92

2015

9.020.000

11-20 1 353

2015 2015 2015

2.805.000 3.025.000 2.420.000

354-360

2015

2.530.000

361-364

2015

1.650.000

4-6

2015

605.000

1

2015

7.623.000

16 20-24

2015 2015

5.313.000 55.000

25-85

2015

22.000

MA RI

a. b.

MA RI

132/BUA/S K/6/2015 18 Juni 2015

Dalam proses pengusulan ke BUA Mahkamah Agung RI, dengan usulan nomor : W27A/2558/PL.07/X II/2015 tanggal 17 Desember 2015


17. Filling cabinet 18. Lemari besi 19. Papan visual 20. Rak besi 21. Rak besi 22. Bracket standing peralatan 23. PC unit 24. PC unit 25. Lap top 26. Lap top 27. Printer 28. Printer

4

Tanah dan bangunan s.d Rp. 2,5 M

Bangunan Parkir terbuka permanen

9

2015

1.815.000

10-12

2015

3.960.000

14-16

2015

2.860.000

93

2015

4.180.000

1-7 8-16 3-4

2015 2015 2015

1.562.000 1.650.000 1.540.000

25 26-27 16 17-18 24-26 27

2015 2015 2015 2015 2015 2015

9.740.000 6.730.000 7.950.000 6.500.000 1.100.000 2.450.000

1

2014

48.881.831

KPKNL Serang

a.

b. 5


Bangunan Parkir terbuka pemanen

2

2015

58.500.000

KPKNL Serang

a.

b. 6


Jalan khusu lainnya

1

2009

525.801.862

KPKNL Serang

a.

b. 7

8

Tanah dan Bangunan S.d 2, 5 M

BMN yang mempunyai bukti kepemilikan s.d Rp. 2,5 M

1.

Rumah Negara Gol I type B permanen 2. Bak kolam ikan 3. Bangunan lainnya 4. Taman permanen Sedan

1

2012

478.541.612

1

2013

7.539.000

1

2010

493.404.00

1 3

2011 2015

325.627.223 327.600.000

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

c.

KPKNL Serang

a.

d.

b.

13/KM6/W KN.06/KNL. 01/2015 20 Maret 2015 48/KM.6/W KN.06/KNL. 01/2015 4 September 2015 39/KM.6/W KN06/KNL.0 1/2015 26 Juni 2015 526/KM.6/2 015 3 November 2015

28/KM.6/W KN.06/KNL. 01/2015 8 Mei 2015


Klasifikasi BMN

1.


Uraian BMN 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lemari Besi/ Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Cabinet Besi Locker Papan Visual/Pa pan Nama White Board LCD Projector Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metl Meja Komputer A.C Split A.C Split

N.U.P

Tahun Perolehan

Harga Satuan (Rp.)

9-12

2013

2.585.000

11

2013

4.840.000

7-8 1 15-16

2013 1995 2013

1.595.000 124.000 2.530.000

1 13-15 5-6

2001 2013 1995

24.000 4.400.000 107.000

1

2012

10.515.000

64-65

2013

3.960.000

66-69

2014

990.000

149-153

2013

2.365.000

1-12

2006

323.285

11 12

2013 2013

3.850.000 3.850.000


No./Tanggal SK a. b.

243/BUA/S K/11/2015 16 November 2015


16. Camera Digital 17. Faxsimile 18. Finger Print 19. LAN 20. LAN 21. P.C. Unit 22. P.C. Unit 23. Laptop 24. Laptop 25. Laptop 26. Laptop 27. Printer 28. Printer 29. Printer 30. Printer 31. Printer 32. Printer 33. Printer 34. Printer 35. Printer 36. Printer 37. Monografi 38. Monografi 39. Monografi 40. Monografi 41. Monografi 42. Monografi 43. Monografi 44. Monografi 45. Monografi 46. Monografi 47. Monografi 48. Monografi 49. Monografi 50. Monografi 51. Monografi 52. Monografi 53. Monografi 54. Monografi 55. Monografi 56. Monografi 57. Monografi 58. Monografi 59. Monografi 60. Monografi 61. Monografi 62. Monografi 63. Monografi 64. Monografi 65. Monografi 66. Monografi 67. Monografi 68. Monografi 69. White Board 70. CPU 71. Monitor 72. Laptop 2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.


1. 2.

3.

Lemari Besi/Metal Kursi Besi/Metal Lemari Kayu A.C. Split A.C. Split Laptop Scanner

Mesin Antrian Peralatan Jaringan Lainnya Server

1

2013

5.260.000

3 1

2013 2008

3.190.000 9.350.000

1-12 13-15 21-22 23-24 2-3 5 6-8 9 4 5-11 12 13 14 15 20 26 27 28 361 362 363 364 365 19 20 21 22-26 27-31 32 33-37 38-39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53-55 56 57 58 59 60 7

2006 2007 2012 2013 2008 2009 2012 2013 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2010 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 1995

4.696.692 5.683.392 6.930.000 8.800.000 6.500.000 12.950.000 8.800.000 8.800.000 600.000 1.407.175 1.151.325 1.151.325 2.287.478 334.400 1.444.375 764.500 1.004.850 2.035.000 75.000 84.000 84.000 119.000 82.000 75.950 46.550 73.500 41.900 46.400 126.175 46.400 41.900 94.930 98.890 75.500 67.500 75.000 114.500 58.000 54.300 109.800 57.300 184.200 91.450 97.600 120.000 54.400 57.300 45.300 40.400 60.500 107.000

1 1 1

1995 1995 2007

74.000 74.000 10.000.000

13-15

2015

4.950.000

154-159

2015

2.640.000

12

2015

7.920.000

13-15 16-17 10-13 1

2015 2015 2015 2015

8.800.000 4.950.000 11.990.00 1.870.000

1

2012

44.835.000

1

2012

96.150.000

2

2015

40.000.000

MA RI

Dalam proses pengusulan ke BUA Mahkamah Agung RI melalui PTA Banten, dengan nomor : W27A/3290/PL.04/X II/2015 tanggal 15 Desember 2015

MA RI

Dalam proses pengusulan melalui PTA Banten, dengan nomor : W27A/2685/PL.00/X /2015 tanggal 9 Oktober 2015


4.


1.

Pagar Permanen

1

2008

44.850.000

5.

Tanah dan bangunan Rp, 2,5 M s.d Rp, 5 M

1.

Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Bangunan Gedung Perpustak aan Permanen Rumah Negara Gol I Tipe A Permanen Bangunan Lantai Jemur Permanen

1

1998

665.342.000

1

2000

64.000.000

1

2003

61.000.000

1

1983

133.000.000

1

2008

96.593.818

2.

3.

4.

5.

KPKNL Serang


a.

52/KM.6/W KN.06/KNL. 01/2015 b. 28 Oktober 2015 a. 526/KM.6/2 015 b. 3 November 2015

3. PENGADILAN AGAMA TANGERANG No.

Klasifikasi BMN

1.


Uraian BMN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Lemari Besi Lemari Besi Lemari Kayu Lemari Kayu Cctv Papan Visual/pa pan Nama Meja Kerja Kayu Sice A.C. Split Televisi Lambang Garuda Tiang Bendera Telephone (PABX) Pesawat Telephone Facsimile Finger Printer Time and Attandanc e Acces Control System P.C. Unit P.C. Unit P.C. Unit P.C. Unit P.C. Unit P.C. Unit Decoder Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi

N.U.P

Tahun Perolehan

Harga Satuan (Rp.)

7-8

2012

4.510.000

9-11

2013

8.910.000

18-21

2012

19.800.000

22-23

2013

7.865.000

2-11 14-39

2013 2013

7.370.000 8.580.000

66-89

2011

23.760.000

10 22 2 5-6

2013 2012 2013 2012

7.040.000 4.207.500 4.675.000 3.080.000

7

2012

2.640.000

4-5

2012

4.400.000

6

2012

1.100.000

3 4-15

2012 2012

10.890.000 1.683.000

2 18-19 20 21-24 25 26 27-30 1 11-15 16-17 18 19 20 21 22 23 24

2012 2012 2012 2012 2002 2004 2004 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

1.859.000 4.873.000 29.744.000 10.340.000 3.796.000 889.000 1.748.000 27.588.000 8.745.000 232.000 83.800 94.930 98.890 75.500 67.500 75.000 114.500


No./Tanggal SK a. b.

138/BUA/S K/6/2015 22 Juni 2015


34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi Monografi

25 26 27 28 29 30 31-33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44-47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

58.000 54.300 109.800 57.300 184.200 91.450 97.600 360.000 54.400 57.300 45.300 40.400 60.500 75.000 84.000 48.000 82.000 119.000 20.400.000 12.300 38.750 32.000 243.500 39.975 46.125 32.000 61.500 34.450 50.450 68.900 24.000

1.

Meja Kerja Kayu

66-89

2011

990.000 a. b.

2.

3.

2 BMN yang mempunyai bukti kepemilikan s.d Rp. 2,5 M

Tanah dan bangunan Rp, 5 M s.d Rp, 10 M

1

2011

171.705.600

Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah) 1.

2.

Bangunan gedung kantor permanen Gedung pertokoan /koperasi /pasar permanen

KPKNL Tangerang

a.

b.

1

1

2009

2009

4.505.713.791

71.026.376


a. b.

147/BUA/S K.6/2015 30 Juni 2015 08/KM.6/W KN.6/KNL.0 2/2015 6 Juli 20152. 526/KM.6/2 015 3 Nov 2015

4. PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No. 1.

Klasifikasi BMN Tanah dan bangunan Rp, 5 M s.d Rp, 10 M

Uraian BMN 1.

2.

Bangunan gedung kantor pemerinta h Bangunan gedung kantor pemerinta h

N.U.P

Tahun Perolehan

Harga Satuan (Rp.)

1

2001

917.004.000

3

2011

5.440.803.400

Instansi/Le mbaga Penerbit SK Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

No./Tanggal SK c. d.

526/KM.6/2 015 3 Nov 2015


5. PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No.

Klasifikasi BMN

1.


Uraian BMN - P.C Unit - LCD Monitor - Printer - UPS - PABX - Finger Print - Sound System - Lemari Besi - Rak Arsip Besi - A.C Split - Teralis

N.U.P

Tahun Perolehan

14-17 1-2 18-21 1 1 2 4 3-4 1-8 15 1-10

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Harga Satuan (Rp.) 8.250.000 1.045.000 1.100.000 6.850.000 8.600.000 5.060.000 10.120.000 3.666.000 1.540.000 4.400.000 550.000

Instansi/Le mbaga Penerbit SK MA-RI

No./Tanggal SK a. 105/BUA/SK/ 4/ 2015 b. 30 April 2015


Klasifikasi BMN

1.

BMN yang mempunyai bukti kepemilikan s.d Rp. 2,5 M

Uraian BMN

NUP

Tahun Perolehan

1

1998

Minibus (penumpang 14 orang kebawah)

Harga Satuan (Rp.) 26.900.000

Instansi/Le mbaga Penerbit SK KPKNL Serang

No./Tanggal SK a.

b. 2.

Tanah dan bangunan s.d Rp. 10 M

1. 2.

3.

4.

5.

Bangunan gedung Tanah bangunan kantor permanen Tanah bangunan mes/wism a/asrama Rumah negara gol 1 Type B Bangunan gedung kantor permanen

1

1986

2

1986

38.100.000 23.100.00

1

1986

21.800.000

2

2013

305.400.000

6

2011

3.532.389.000

Harga Satuan (Rp.)


e.

S1006/WKN. 06/KNL.01/ 2012 23 Juni 2015 526/KM.6/2 015

f.

3 Nov 2015

7. PENGADILAN AGAMA CILEGON No.

Klasifikasi BMN

1.


1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

1

Tahun Perolehan 2006

2. Bangunan Pos Jaga Permanen

1

2011

15.943.378

3. Gedung garasi/pool permanen

1

2008

10.665.600

4. Bangunan lainnya

1

2008

14.176.800

Uraian BMN

N.U.P

2.446.044.230

Instansi/Lembaga Penerbit SK Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

No./Tanggal SK a. 526/KM.6 /2015 b. 3 Nov 2015


d. Pemanfaatan BMN pada PTA Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten 1. PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No. 1.

Uraian BMN Tanah bangunan kantor pemerintah

N.U.P

Tahun Perolehan

Volume pemanfaatan

Peruntukan

Keterangan

2

2003

25 M2

Kantin

Dalam proses penilaian KPKNL Serang berdasarkan surat tanggal 17 November 2015 nomor : s2073/WKN.06/KNL.01/2015 perihal Penilaian Barang Milik Negara Dalam Rangka Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa Tanah pada Pengadilan Agama Pandeglang.

e. Penghapusan BMN pada PTA Banten dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten 1. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Nilai (Rp)

No.

Uraian BMN

NUP

Tahun Perolehan

Perolehan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

CCTV CCTV Papan Visual Papan Visual Papan Visual Metal detector Perkakas lainnya Meja kerja kayu Meja kerja kayu Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Jam mekanis Jam mekanis Wireless Wireless UPS UPS Pesawat telepon Printer Printer Printer Mesin hitung Stemple Pot bunga

2 5-7 1 6-12 25-69 1 38-52 26 33 9 205 6-7 10-11 23 25-27 54 210 44-52 4-5 7 1 4-5 1-4 6 1 1 15 16 1 1 1-6

2009 2012 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2008 2006 2010 2006 2006 2006 2006 2006 2010 2006 2007 2006 2006 2012 2009 2009 2006 2008 2008 2006 2007 2006 2006

660.000 4.207.500 1.500.000 35.000 72.600 450.000 198.000 1.250.000 620.000 50.000 1.900.000 550.000 550.000 550.000 950.000 1.750.000 650.000 55.000 35.000 35.000 350.000 5.032.500 550.000 550.000 90.000 605.000 802.662 650.000 50.000 25.000 250.000

Limit

Jual

10.000 10.000 50.000 5.000 5.000 25.000 5.000 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 10.000 10.000 20.000 50.000 50.000 50.000 10.000 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000

Dok. Penghapusan Dalam proses persetujuan penghapusan di mahkamah agung berdasarkan surat usulan Nomor : W27A/1739/PL.05/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015


1

Uraian BMN

Minibus

Nilai

N.U.P

Tahun Perolehan

Perolehan

Limit

1

1998

34.100.000

4.553.760

Jual

Dok. Penghapusan

Dalam proses persetujuan penghapusan di KPKNL Serang melalui PTA Banten


3. PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.

Uraian BMN Sepeda Motor Mesin Ketik Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Perkakas Lainnya Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kipas Angin P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit Laptop

Minibus

Perolehan 4.400.000 1.850.000 105.000

Nilai Limit 227.500 10.000 2.000

1 5 2

Tahun Perolehan 1998 2008 1998

3

1998

105.000

2.000

4

1998

105.000

2.000

5

1998

105.000

2.000

6

1998

171.000

2.000

7

2000

246.000

2.000

8

2000

246.000

2.000

28 29 30 42 49 50 51 61 62 63 7 3 4 6 7 8 3

1976 1976 1999 2003 2001 2001 2001 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2008

11.000 11.000 128.000 408.000 47.000 47.000 35.000 130.000 130.000 130.000 216.000 6.499.900 6.499.900 12.845.000 9.605.000 9.605.000 13.895.000

2.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000

N.U.P

2

1988

26.900.000

0

Jual 300.000 400.000

Hilang

Dok. Penghapusan Telah dihapuskan berdasaraksan SK Penghapusan Nomor 87.c/BUA/SK/03/2 015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara Berupa Kendaraan dinas roda 2 (dua) dan peralatan kantor (meubelair) pada Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Dalam proses penerbitan SK penghapusan berdasarkan permohonan tanggal 10 Desember 2015 nomor W27A/2514/PL.06/XII/ 2015

D. PENGELOLAAN KEUANGAN Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten mengelola APBN dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 52.185.725.000,- yang terbagi menjadi 3 Program dengan rincian alokasi anggaran perubahan per program sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten Tahun 2015 No. 1. 2. 3.

Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah

Pagu (Rp.) 46.556.558.000 5.005.000.000 624.167.000 52.185.725.000


Penggunaan alokasi anggaran dari masing-masing program sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.556.558.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 43.318.260.000,- dan Belanja Barang sebesar Rp. 3.238.298.000,- untuk alokasi masing-masing satker yaitu A. Belanja Pegawai No.

Nama Satker Pengadilan Tinggi Agama Banten Pengadilan Agama Serang Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Pandeglang Pengadilan Agama Rangkasbitung Pengadilan Agama Cilegon

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Jumlah

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

%

16.446.616.000

16.027.468.435

419.147.565

97.45

4.857.492.000

4.325.773.200

531.718.800

89,05

5.477.764.000

4.784.186.022

693.577.978

87,34

6.361.282.000

6.148.961.000

212.320.812

96.66

3.147.138.000

3.047.198.906

99.939.094

96.82

3.057.016.000

2.920.883.024

136.132.976

95,55

3.970.952.000

3.759.575.700

211.376.300

94,68

43.318.260.000

41.014.046.287

2.304.213.525

94.68

B. Belanja Barang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Satker Pengadilan Tinggi Agama Banten Pengadilan Agama Serang Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Pandeglang Pengadilan Agama Rangkasbitung Pengadilan Agama Cilegon Jumlah

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

%

1.015.716.000

995.676.113

20.039.887

98.03

368.180.000

356.452.900

11.727.100

96.81

405.290.000

402.390.189

2.899.811

99.28

418.085.000

402.390.189

13.847.099

96.69

365.912.000

321.966.945

43.944.955

87.99

336.015.000

316.833.553

19.181.447

94.29

329.100.000

328.404.500

695.500

99.79

3.238.298.000

3.125.962.101

112.335.799

94.29

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.005.000.000,- yang seluruhnya berupa Belanja Modal, untuk alokasi masing – masing satker yaitu Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 232

No. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Nama Satker Pengadilan Tinggi Agama Banten Pengadilan Agama Serang Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Pandeglang Pengadilan Agama Rangkasbitung Pengadilan Agama Cilegon

Jumlah

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

%

300.000.000

298.762.000

1.238.000

99.59

165.000.000

164.740.000

260.000

99,84

40.000.000

39.800.000

200.000

99,50

720.000.000

686.495.000

33.505.000

95.35

40.000.000

40.000.000

0

100.00

200.000.000

195.509.500

4.490.500

97,75

3.540.000.000

3.421.574.800

118.425.200

96.65

5.005.000.000

4.846.881.300

158.118.700

96.65

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.167.000,- yang seluruhnya berupa Belanja Barang, untuk alokasi masing – masing satker yaitu No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Satker Pengadilan Tinggi Agama Banten Pengadilan Agama Serang Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Pandeglang Pengadilan Agama Rangkasbitung Pengadilan Agama Cilegon Jumlah

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

%

202.582.000

197.932.000

4.650.000

97.70

59.830.000

59.830.000

0

100.00

126.565.000

126.432.000

133.000

99.89

140.885.000

140.756.000

129.000

99.91

22.375.000

22.375.000

0

100.00

29.175.000

29.175.000

0

100.00

42.755.000

42.750.000

5.000

99.99

624.167.000

619.250.000

4.917,000

99.21


E.

Dukungan Teknologi Informasi 

Perangkat Keras Sarana IT (hardware)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Laptop P.C Unit Mesin Ketik Printer Server Touchscreen TV/LED UPS Scanner Infocus

11. 12. 13.

CCTV Soundsyste m Mesin Fotocopy

 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

PTA. Banten

PA. Serang

15 25 2 14 2 1 8 2 1 2

12 15 14 2 1 2 2 1

PA. Pandeg lang 5 17 12 2 1 1 1 1 -

5 2 1

1 -

3 -

5 28 9 2 1 2 2 -

PA. Rangkas bitung 4 12 1 7 1 1 1 2 -

11 1 -

1 -

PA. Tangerang

PA. Tigaraksa

PA. Cilegon

16 20 25 2 1 2 3 1

8 13 9 2 1 2 1 1

1 -

1 -

Perangkat Lunak Sarana IT (Software)

PTA. Banten

PA. Serang

PA. Pandegla ng

PA. Tangerang

PA. Rangka sbitung

PA. Tigaraksa

PA. Cilegon

Web Site dan Email SIADPTA SIADPA Plus Sistem Antrian Sidang SMS Gateways KOMDANAS SAPK SIMAK BMN SIMAK BMN – Wilayah Persediaan SIMANTAP SAKPA SPM Aplikasi GPP SILABI SIMPEG Finger Scan E- Doc Pegawai Aplikasi Satya Lencana Validasi Data Pegawai Perpustakaan Online

√ √ -

√ -

√ -

√ √ -

√ -

√ √ -

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ -

√ √ √ √ -

√ √ √ √ -

√ √ √ √ -

√ √ √ -

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √ √ -

√

-

-

√

-

√

-

-

√

-

√ -

√ -

√


F.

REGULASI TAHUN 2016 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten yang merupakan regulasi pada tahun 2015 berkaitan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : 1.

Manajemen Perubahan Pembenahan di lingkungan internal Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan upaya yang tak kalah pentingnya dan menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi. Perubahan ke arah yang lebih baik selalu dilakukan. Beberapa kebijakan pun dibuat agar dapat meningkatkan kinerja peradilan.

2.

Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan dan penguatan organisasi dilakukan melalui penetapan sebagai

berikut : a. Surat keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1/KP.04.1/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Urutan Senioritas Hakim dan Susunan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; b. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/3/KP.00.1/1/2015 tanggal 02 Januari 15 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/ TIM Promosi dan Mutasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; c. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/18/KP.04.6/I/2015 tanggal

02 Januari

2015 Urutan

Senioritas

Panitera Pengganti

pada

Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015.

3.

Penataan Tata Laksana Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan peradilan yang efekif dan efisien,maka perlu dilakukan penataan dalam pelaksanaan organisasi. Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, penetapan tata laksana ini dituangkan dalam regulasi yang ditetapkan sebagai berikut : a. Penetapan tugas (job description) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

nomor

:

W27-A/9/OT.01.3/I/2015

tanggal 02 Januari 2015 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pada PTA Banten Tahun 2015 b. SOP (Standar Operational Procedure) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/2063/OT.01.3/X/2015 tanggal 28 Oktober 15 tentang Perubahan atas Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada PTA Banten; c. Penetapan struktur organisasi


4.

Penataan Sistem Manajemen SDM Upaya peningkatan manajemen sumber daya manusia, telah dilakukan beberapa kegiatan pelatihan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag maupun instansi lain seperti, Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kantor Regional III BKN Bandung, KPPN Wilayah Serang dan KPKNL Wilayah Serang, dapat membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan aparatur Peradilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5.

Penguatan Akuntabilitas Dalam rangka pelaksanaan organisasi yang akuntable, Pengadilan Tinggi Agama Banten megeluarkan kebijakan sebagai berikut : a. Surat

Keputusan

Kuasa

Pengguna

Anggaran

nomor

:

W27-

A/59/KU.01/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran, PPABP serta Staf Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten TA. 2015; b. Surat

Keputusan

Panitera/Sekretaris nomor : W27-A/78/KU.01/I/2015

tanggal 07 Januari 2015 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Banten; c. Surat

Keputusan Panitera/Sekretaris nomor : W27-A/16/HK.05/I/2015

tanggal 02 Januari 15 tentang Penunjukan Bendahara Biaya Proses untuk melaksanakan Penatausahaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada PTA Banten Tahun 2015; d. Surat

Keputusan Panitera/Sekretaris nomor : W27-A/17/HK.05/I/2015

tanggal 02 Januari 15 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan PTA Banten Tahun 2015; e. Surat Keputusan

nomor : W27-A/1020/KU.01/IV/2015 tanggal 27 April15

tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran, PPABP serta Staf Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten TA. 2015;

6.

Penguatan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banten baik secara reguler maupun insidentil serta pengawasan melekat dilakukan dengan lebih intensif. Hal inisebagai langkah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Hal ini tertuang dalam regulasi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2015 sebagai berikut : Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 236

a. Dibuatnya

Surat

Keputusan

Ketua

PTA

Banten

nomor

:

W27-

A/2/PS/SK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Agama; b. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/11/OT.01.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan TIM Pengawas Tunjangan Khusus Kinerja Pada PTA Banten Tahun 2015; c. Surat

Keputusan

Wakil

A/860/PS.01/SK/IV/2015

Ketua tanggal

PTA 06

April

Banten 15

nomor tentang

:

W27-

Pelaksanaan

Pembinaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten di Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; d. Surat

Keputusan

Wakil

Ketua

PTA

Banten

nomor

:

W27-

A/861/PS/SK/IV/2015 tanggal 06 April 15 tentang Pembentukan TIM Pengawasan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; e. Surat Keputusan Wakil Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1213/PS/V/2015 tanggal 20-Mei-15 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; f. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1755/PS.01/SK/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten di Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; g. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1765/PS.01/SK/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembentukan TIM Pengawasan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; h. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1766/PS.01/SK/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembentukan TIM Pengawasan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; i. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/1767/PS.01/SK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembentukan TIM dan Pelaksanaan Pembinaan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; j. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/2453/PS/11/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten; k. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor : W271/7/OT.01.3/I/2015

tanggal

02

Januari

2015

tentang

Penunjukan

Pengelolaan Administrasi Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015


7.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Dalam hal meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam regulasi sebagai berikut : a. Guna peningkatan kinerja peradilan maka dibentuk beberapa tim untuk mempercepat pelayanan perkara, seperti Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor : W27-A/4/PS.01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan TIM Implementasi Aplikasi SIADPA PLUS dan SIADPTA Banten Tahun 2015; b. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/5/HM.02.3/I/2015 tanggal 02-Jan-15Pengelolaan Situs WEB PTA Banten Tahun 2015; c. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/6/HK.05/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan HUMAS Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015; d. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/8/HM.02.3/I/2015 tanggal 02- Januari 2015

tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PID) PTA. Banten Tahun 2015; e. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/7/OT.01.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015

tentang

Pengelola

Administrasi

Penanganan

Pengaduan Pada PTA. Banten Tahun 2015; f.

Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor W27-A/15/HK.05/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Petugas Meja I, Petugas Meja II, dan Petugas Meja III Pada PTA Banten Tahun 2015;

g. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor : W27-A/47/HK.05/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik dan Meja Informasi pada PTA Banten Tahun 2015; h. Surat Keputusan Ketua PTA Banten nomor :1069/KP.00.3/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Penunjukan TIM Penyelesaian Administrasi Perkara Banding Pada PTA Banten.


BAB IV PENGAWASAN A.

Internal Pengawasan Internal Pengadilan Tinggi Agama Banten saat ini meliputi 3 (tiga) bagian : 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi MARI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya adalah Pengawasan melekat

dalam

suatu

organisasi

secara

struktural

sebagaimana

tertuang

yang dalam

pedoman umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

dalam

hal

pengawasan mikro dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang didelegasikan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui

Wakil

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

selaku

Koordinator Pengawasan. Pengadilan Ketua

Agama

Pengadilan

Pengadilan

Agama

dalam

Agama selaku

pengawasannya

dilaksanakan

oleh

yang didelegasikan kepada Wakil Ketua koordinator

pengawasan.

Wakil

Ketua

Pengadilan Agama kemudian membagi habis tugas tersebut kepada Hakim

Pengawas

Bidang.

Secara

keseluruhan

hasil

pengawasan

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten (Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18

Februari 1988

tentang Pedoman Pembagian Tugas antara KPT/Negeri dengan Wakil Ketua

PT/Negeri dimana

pengawasan (kontrol)

terhadap

masalah-


masalah keuangan, kepegawaian dan persuratan didelegasikan kepada Wakil Ketua). Pengawasan regular telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari Hakim Tinggi didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Asisten Administrasi, dengan bidang pengawasan Manajemen Peradilan & Pelayanan Publik, Administrasi Umum & Website,

Administrasi

Persidangan

&

Penyelesaian

Perkara,

Administrasi Perkara serta SIADPA. Pengawasan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara dilakukan oleh Panitera/Sekretaris didampingi oleh Pejabat Sruktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

2.

Pengawasan Fungsional Berdasarkan

Surat

Keputusan

MA

RI

Nomor

KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atau Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama , menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya. Pengawasan meliputi : pelayanan publik, manajemen peradilan, teknis peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, dan meja informasi dan pelayanan pengaduan. Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan Surat Edaran tersebut dengan membentuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. No

Hakim Tinggi Pengawas Bidang

1.

Nam a Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

2.


3.

Drs. H. Masrum, M.H.

Jabatan Asisten Koordinasi Merangkap Anggota Anggota Anggota

Pengawas Bidang Manajemen & Pelayanan Publik Administrasi Umum & Website Administrasi Persidangan & Penyelesaian Perkara


4.


Anggota

Administrasi Perkara

5.

H. Sunarto

Anggota

SIADPTA

b. NO

Hakim Tinggi Pengawas Daerah : NAMA

JABATAN

1


Asisten Koordinator merangkap Anggota

2 3 4

Drs. H. Imamuddin, S.H. Drs. H. M. Dirwan, S.H., M.H. DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Anggota Anggota Anggota

1

Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H.

2 3 4

H. Asril Nasution, S.H., M. Hum. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. Drs. H. Masrum, M.H.

1


Asisten Koordinator merangkap Anggota

H. Sunarto, S.H., M.H. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H.,M.H. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

1


2 3 4

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. Drs. H. Nur Khazim, M.H. Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

1


2 3 4

Pengadilan Agama Serang

Asisten Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

2 3 4

DAERAH PENGAWASAN


Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tigaraksa

Asisten Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

Pengadilan Agama Rangkasbitung

Asisten Koordinator merangkap anggota

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Drs. Ahmad Dimyati. AR Drs. H. Oding Sopandi, S.H.


Pengadilan Agama Cilegon


1

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

2 3

Asisten Koordinator merangkap anggota

Drs. H. Ma’mur, M.H. Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Anggota Anggota

Pengadilan Agama Pandeglang

Kegiatan Pengawasan Bulan April 2015 No 1

Nama

Uraian

Tanggal

1. Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. 2. H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. 3. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Pengawasan di PA Serang

4. Drs. H. Masrum, M.H.

27 – 28 April 2015

5. Drs. H. Abdullah Sahim. 2

1. Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. 2. H. Sunarto, S.H., M.H.

Pengawasan di

3. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H.,M.H.

PA Tigaraksa

27 – 28 April 2015

4. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. 5. Hulaesi, S.H., M.H. 3

1. Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. 2. Drs. H. Ma’mur, M.H.

Pengawasan di

3. Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

PA Pandeglang

27 – 28 April 2015

4. H. Naisan, S.H., M.H. 4

1. Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. 2. Drs. H. Imamuddin, S.H. 3. Drs. H. M. Dirwan, S.H., M.H. 4. DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Pengawasan di PA Serang

29 – 30 April 2015

5. Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi 5

1. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. 2. Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. 3. Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Pengawasan di PA Cilegon

4. Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

29 – 30 April 2015

5. Drs. Usman MS, S.H.


6

1. Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. 2. Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Pengawasan di PA Tigaraksa

3. Drs. Ahmad Dimyati AR

29 – 30 April 2015

4. Drs. H. Oding Sopandi, S.H. 5. Achmad Sofwan, S.H.

Kegiatan Pengawasan Bulan September 2015 No

Nama

1

2

1

Uraian 3

Tanggal 4

1. Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H. M.H. 2. H. Asril Nasution, S.H., M.H. 3. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Pengawasan di PA. Tangerang

07 – 08 September 2015

Pengawasan di PA. Tigaraksa


Pengawasan di PA. Pandeglang


Pengawasan di PA. Serang


Pengawasan di PA. Cilegon


4. Drs. H. Masrum, M.H. 5. Hulaesi, S.H., M.H

2

1. Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. 2. H. Sunarto, S.H., M.H. 3. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H 4. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H 5. Achmad Sofwan, S.H.

3

1. Drs. H. U. Wanuddin, S.H. M.H. 2. Drs. H. Ma’mur, M.H. 3. Drs. H. Zainal Arifin, M.H. 4. Akhmad Fauzi, S.H.

4

1. Drs. H. Maraenda Harahap, SH. MH. 2. Drs. H. Imamuddin, S.H. 3. Drs. M. Dirwan, S.H., M.H. 4. DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum 5. Aswadi, S. Ag.

5

1. Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. 2. Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H. M.H. 3. Drs. Ahmad Dimyati. AR. 4. Drs. H. Oding Sopandi, S.H. 5. D rs. U sman MS , S .H .


6

1. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. 2. Drs. H. Endang Muchlish, S.H. M.H. 3. Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Pengawasan di PA. Rangkasbitung


4. Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH., M.H 5. D rs. H . A bdu ll ah S ahi m Kegiatan Pengawasan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara Bulan Mei 2015 Tim

Satker

Tanggal

1. Dra. Hj. Siti Maryam

Pengadilan Agama Tangerang 12 Mei 2015

2. Rifki, S.H., M.Hum

Pengadilan Agama Serang

13 Mei 2015

Pengadilan Agama Pandeglang

19 Mei 2015

Pengadilan Agama Rangkasbitung

20 Mei 2015

Pengadilan Agama Cilegon

21 Mei 2015

Pengadilan Agama Tigaraksa

25 Mei 2015

3. Mirza, S.H., M.H. 4. Asriningsih, S.E. 5. Hadi Sunarso, S.E. 6. Rizki Rantaperkasa, S.H.

Kegiatan Pengawasan Keuangan DIPA dan Keuangan Perkara Bulan September 2015 No

Nama

1

2

1

Uraian 3

Tanggal 4

1. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Siti Maryam Pengawasan di PA. Tangerang

3. Mirza, S.H., M.H.

14 September 2015

4. Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi. 5. H. Naisan, S.H., M.Hum. 6. Asriningsih, S.E 7. Hadi Sunarso, S.E. 8. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 9. Yulinah Tusriati, S.H.


2

1. Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Siti Maryam 3. Mirza, S.H., M.H.

Pengawasan di PA. Tigaraksa

15 September 2015

Pengawasan di PA. Pandeglang

16 September 2015

Pengawasan di PA. Serang

17 September 2015

Pengawasan di PA. Cilegon

18 September 2015

4. Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi. 5. H. Naisan, S.H., M.Hum. 6. Asriningsih, S.E 7. Hadi Sunarso, S.E. 8. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 9. Nuri Rahmadi, S. Akt. 3

1. Drs. H. U. Wanuddin, S.H. M.H. 2. Dra. Hj. Siti Maryam 3. Mirza, S.H., M.H. 4. Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi. 5. H. Naisan, S.H., M.Hum. 6. Asriningsih, S.E 7. Hadi Sunarso, S.E. 8. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 9. Neneng Fachriah, A. Md

4

5

1.


2.


3.

Mirza, S.H., M.H.

4.

Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi.

5.

H. Naisan, S.H., M.Hum.

6.

Asriningsih, S.E

7.

Hadi Sunarso, S.E.

8.


1.


2.


3.

Mirza, S.H., M.H.

4.


5.


6.

Asriningsih, S.E

7.

Hadi Sunarso, S.E.

8.


9.

Nuri Rahmadi, S. Akt.


6

1.


2.


3.

Mirza, S.H., M.H.

4.


5.


6.

Asriningsih, S.E

7.

Hadi Sunarso, S.E.

8.

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M

9.

Neneng Fachriah, A. Md

Pengawasan di PA. Rangkasbitung

21 September 2015

Kegiatan Pembinaan Bulan April 2015

Pembina Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.

Satker

Tanggal

PA Tangerang

13 April 2015

PA Serang

14 April 2015

PA Cilegon

15 April 2015

PA Tigaraksa

16 April 2015

PA Pandeglang

20 April 2015

PA Rangkasbitung

21 April 2015


Kegiatan Pembinaan Bulan Agustus 2015

Pembina

Satker

Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H.

Tanggal

PA Tangerang

24 Agustus 2015

PA Tigaraksa

25 Agustus 2015

PA Pandeglang PA Rangkasbitung PA Cilegon PA Tangerang

26 Agustus 2015 27 Agustus 2015 28 Agustus 2015 24 gustus 2015

3. Pengawasan Insidentil No 1

2

3

Nama 1. 2. 3. 4.

Uraian

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. H. Sunarto, S.H., M.H. Rifki, S.H., M. Hum.

Pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat pada PA Tigaraksa atas perkara No. 21/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

1. Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. 2. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. 3. H. Asril Nasution, S.H., M. Hum.

Memeriksa/klarifikasi terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara pada PA Tangerang

1. Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H. 2. Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.

Inspeksi Mendadak pada Pengadilan Agama sewilayah Banten

Tanggal

10 – 11 Maret 2015

06 – 07 Juli 2015

22 – 24 Juli 2015


Eksternal 

Pemeriksaan Eksternal oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Telah dilakukan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Prov. Banten pada Pengadilan

Tinggi

Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten, sebanyak 1 kali pada tanggal 06 s/d 19 November 2015, tentang Evaluasi Penyerapan Anggaran terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (MAK 53) pada Satker di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten Periode 1 Januari s/d 30 September 2015 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor : ST-

1097/PW30/2/2015 tanggal 04 November 2015.

B.

Evaluasi 1.

Internal Tahun

2015

Pengadilan

Tinggi

Agama Banten

setelah

mengadakan

Pengawasan reguler pada Pengadilan Agama sewilayah Banten dan hasil temuan telah ditindak lanjuti sesuai dengan hasil temuan.

2.

Eksternal Hasil

temuan

pengawasan

Pembangunan Perwakilan

dari

Badan

Pemeriksa

Keuangan

dan

Prov. Banten pada Pengadilan Agama Tigaraksa

sudah ditindak lanjuti sesuai temuan.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I.

KESIMPULAN Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2015 secara garis besar telah dapat dilaksanakan dengan baik : a. Penyelesaian sisa perkara tahun 2014 untuk tingkat banding sebanyak 2 perkara, dan perkara permohonan banding yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 99 perkara, sehingga jumlah perkara permohonan banding yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 101 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 100 perkara (99 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 1 perkara (1 % ). b. Pembinaan terhadap para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, serta seluruh jajaran karyawan Pengadilan Agama telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pembinaan, pelatihan, pengarahan, pengawasan rutin dan insidentil baik oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten; c. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dilaksanakan melalui pengawasan teknis

yustisial,

manajemen

peradilan,

administrasi

peradilan, administrasi umum, pelayanan publik, SIADPA, SIADPTA, website dan meja informasi/ pengaduan; d. Anggaran rutin untuk tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun anggaran yang diterima belum sesuai dengan yang diharapkan; e. Penempatan tenaga hakim pada tingkat pertama masih belum merata dan belum signifikan sehubungan semakin bertambahnya jumlah perkara yang diterima, bahkan jumlah Hakim dimutasikan diluar wilayah PTA Banten tanpa mendapat ganti serta adanya kebijakan pemerintah tentang moratorium penerimaan PNS, sehingga belum berimbangnya antara jumlah hakim dengan perkara yang diterima sedangkan untuk tenaga fungsional kepaniteraan dan tenaga administrasi lainnya justru semakin berkurang sehubungan dengan mutasi dan pensiun; f.

Sarana dan prasarana perkantoran berupa pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Cilegon Tahap III telah

dilaksanakan

penyerapannya

96,62

hanya

sebesar

pada

tahun

2015,

namun

% , Pengadilan Agama Tigaraksa berupa

renovasi Penggantian ACP & Plafond dengan penyerapan sebesar 99,09 % serta Bangunan Parkir Terbuka & Permanenda pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan penyerapan sebesar 98,75% . Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | 249

2.

REKOMENDASI a.

Perlu

penambahan

personil

hakim

tingkat

pertama,

tenaga

fungsional

kepaniteraan dan tenaga administrasi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi. b.

Perlu dilanjutkan dan kepaniteraan dan

ditingkatkan frekuensi

pelatihan hakim, pejabat

kesekretariatan dalam rangka meningkatkan ketrampilan

dan tertib administrasi Peradilan, administrasi umum yang ditunjang dengan dana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia guna tercapainya pelayanan publik yang prima; c.

Pembinaan ditingkatkan

dan

pengawasan

dalam

terhadap

jalannya

peradilan

perlu

lebih

rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi peradilan; d.

Penambahan anggaran dalam DIPA masih diperlukan karena selama ini belum seimbang antara dana yang tersedia dengan kebutuhan.

e.

Sarana dan prasarana kantor masih perlu ditingkatkan, pengadaan tanah Pengadilan Agama Pandeglang dan pembangunan gedung pada Pengadilan Agama Pandeglang dan Pengadilan Agama Serang belum prototype, sedangkan sarana rumah dinas perlu ditambah untuk Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris dan para hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

f.

Sarana operasional berupa kendaraan dinas roda empat perlu ditambahkan.


KATA PENGANTAR. Serang, 14 Januari 2016 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH,. MH

Recommend Documents