KATA PENGANTAR. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. H. Suryadarma Belo, SH Nip

1

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015 – 2019 yang merupakan gambaran misi Pengadilan Tinggi Makassar ke depan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar merupakan motivasi seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Makassar karena penyusunannya partisipatif bottom-up dan merupakan hasil Rapat Kerja Daerah di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar berisikan visi, misi, tujuan, sasaran Strategis, kebijakan / program serta kegiatan lain yang disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) Pengadilan Tinggi Makassar untuk memanfaatkan peluang (opportunity) dan meminimalisir ancaman (treatment) di luar lingkungan eksternal Pengadilan Tinggi Makassar. Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan langkah policy dan kegiatan ke depan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih. Makassar,

Januari 2015

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

H. Suryadarma Belo, SH Nip. 19481215 196712 1 001

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

2

DAFTAR ISI Hal Halaman Sampul …………………………………………………….. Kata Pengantar ………………………………………………………. Daftar Isi ……………………………………………………………….

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………. B. Dasar Hukum ………………………………………... C. Maksud dan Tujuan ………………………………….

BAB II KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS A. Kondisi Trategis Pengadilan Tinggi Makassar …… 1. Gambaran kondisi Hukum ………………………. 2. Gambaran kondisi Sumber Daya Manusia ……. 3. Kompetisi Peradilan Umum ……………………... B. Analisis Kondisi Strategis …………….……………...

BAB III

i ii iii

1 2 3

5 5 6 7 8

VISI DAN MISI A. Penyataan Visi dan Penjelasan Maknanya ……….. B. Pernyataan Misi dan Penjelasannya ……………….

13 14

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN A. Faktor Keberhasilan Lingkungan Internal …………. B. Faktor Keberhasilan Lingkungan Eksternal ……….

18 19

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN ……………………………….

21

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ..

23

BAB VII

PENGUKURAN KINERJA A. Indikator Kinerja ………………………………………. B. Target Kinerja …………………………………………. C. Perhitungan Percapaian Kinerja ……………………. D. Skala Penilaian ………………………………………..

26 28 28 29

PENUTUP ………………………………………………….

31

BAB IV

BAB VIII


3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pola dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya terwujudnya

kepemerintahan

yang

baik

(good

govermance).

Pelaksanaan

kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita – cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor penegakan hukum dan peradilan. Instruksi Presiden Republik indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good govermance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategissama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Rencana Strategis (Renstra) merupakan strategis yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisa perencanaan. Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran. Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

4

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu Rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita – cita hukum. Rencana StrategisPengadilan Tinggi Makassar merupakan rumusan strategis dalam penyelengaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di propinsi sulawesi selatan dan sulawesi barat, kondisi internal dari organisasi Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di susun dengan memperhatikan hukum dan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat, kondisi internal Pengadilan Tinggi Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar serta dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar ini juga tidak terlepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan kesrasian dengan programprogram pembangunan di bidang hukum. B. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Statejik adalah : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Pemerintah yang bersih, dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 19999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


5

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. C. Maksud dan Tujuan Mahkamah Agung RI dalam cetak biru 2010 – 2035 yang di implementasikan tahap I melalui rencana strategis tahun 2010 – 2014, maka untuk tahap II Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagaimana yang diamanatkan Sekretaris Mahkamah Agung RI pada saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Peradilan di bawahnya, bahwa Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 25 tahun adalah yang kita kenal dengan sebutan Blue Print/Cetak Biru yang di mulai tahun 2010 sampai dengan 2035 dengan program dan tujuan adalah melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Sejalan dengan hal tersebut diatas dan demi kesinambungan arah dan tujuan strategis kedepan pada Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015 -2019 maka perlu menyusun kembali rencana strategis Pengadilan Tinggi Makassar dengan maksud seperti yang akan diuraikan di bawah ini. Sebelum mengulas maksud dan tujuan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015 – 2019 perlu kiranya digambarkan pencapaian (evaluasi) atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014. Apabila kita mencermati dan mengevaluasi Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 yaitu pada bulan Januari 2014 maka tingkat pencapaian yang diperoleh Pengadilan Tinggi Makassar dan jajarannya pada Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan dan Barat belum mencapai maksimal; 

Yang menarik perhatian masyarakat pencari keadilan adalah keinginan informasi perkara atau proses peradilan yang lebih cepat, biaya perkara yang masih dinilai tinggi dan susahnya mengakses informasi perkara. Sesungguhnya pada wilayah pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar telah memfungsukan CTS 2 sebagai sarana mengakses informasi perkara, meskipun masih ada hambatan jaringan internet pada Pengadilan Negeri Pasangkayu.



Di bidang SDM di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar belum sepenuhnya dapat dicapai kebutuhan tenaga fungsional Panitera Pengganti dan Juru Sita, Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

6

seperti di ketahui pada Pengadilan Negeri kelas II idealnya Panitera Pengganti sebanyak 16 orang, tetapi masih terdapat Pengadilan Negeri yang sangat kurang tenaganya Panitera Penggantinya; seperti Pengadilan Negeri Majene, Pengadilan Negeri Bantaeng, Pengadilan Negeri Malili, dan Pengadilan Negeri Masamba yang hanya memiliki Panitera Pengganti murni 2 orang. Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu belum ada Panitera Pengganti murni. 

Di bidang sarana dan prasarana atau kebutuhan rumah dinas Hakim dan Pejabat Struktural yang dimiliki belum sepenuhnya tercapai karena usulan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Makassar terkait Rehabilitasi kantor belum terpenuhi kecuali biaya pemeliharaan, padahal yang dibutuhkan adalah Rehabilitasi karena statusnya rusak berat. Pertimbangan

penolakan

usulan

rehabilitasi

rumah

dinas

karena

keterbatasan anggaran dan prioritas rehabilitasi gedung kantor Pengadilan Negeri.


7

BAB II KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MAKASSAR A. Kondisi Strategis Pengadilan Tinggi Makassar 1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar sampai saat ini meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 22 kota/kabupaten dan Propinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 4 kabupaten. Setiap kota/kabupaten menurut ketentuan hukum yang berlaku dibentuk Pengadilan Negeri kota/kabupaten.Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat. Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 22 kota/kabupaten, yang telah dibentuk dari : 1). Satu Pengadilan Negeri Kelas I A; 2). Delapan Pengadilan Negeri Kelas I B; 3). 15 Pengadilan Negeri Kelas II, yakni : 1. Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar 2. Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I B 3. Pengadilan Negeri Maros Kelas I B 4. Pengadilan Negeri Pangkep Kelas II 5. Pengadilan Negeri Barru Kelas II 6. Pengadilan Negeri Pare Pare Kelas II 7. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang KelasII 8. Pengadilan Negeri Takalar Kelas II 9. Pengadilan Negeri Bantaeng Kelas II 10. Pengadilan Negeri Jeneponto Kelas II 11. Pengadilan Negeri Selayar Kelas II 12. Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B 13. Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II 14. Pengadilan Negeri Watampone Kelas I B 15. Pengadilan Negeri Sengkang Kelas II B 16. Pengadilan Negeri Watansoppeng Kelas II 17. Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

8

18. Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B 19. Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II 20. Pengadilan Negeri Makale Kelas I B 21. Pengadilan Negeri Masamba Kelas II 22. Pengadilan Negeri Malili Kelas II 23. Pengadilan Negeri Pasangkayu Kelas II 24. Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I B

Wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 kabupaten , yang telah terbentuk Pengadilan Negeri hanya pada 4 kabupaten terdiri dari 3 Pengadilan Negeri Kelas II dan 1 Pengadilan Negeri kelas I. Pengadilan Negeri sebagai berikut: 1. Pengadilan Negeri Polewali Kelas II 2. Pengadilan Negeri Majene Kelas II 3. Pengadilan Negeri Mamuju I B 4. Pengadilan Negeri Pasangkayu Kelas II Sedangkan kabupaten yang belum terbetuk Pengadilan Negeri adalah : 1. Kabupaten Mamasa 2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar merupakan aparat pelaksanaaan kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mmewujudkan penyelengaraan peradilan sesuai visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar, terutama para pencari keadilan ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai tenaga sumber daya manusia sebanyak 643 orang per 31 desember 2016 yang terdiri dari : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas di bidang Yudisial sebanyak 643 orang per 31 Desember 2016 terdiri dari : a. Hakim Tinggi termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Ad Hoc : 27 orang b. Hakim PN termasuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim Ad Hoc : 216 orang dan Hakim Yustisial c. Calon Hakim : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

9

d. Panitera/Sekretaris (PT dan PN) : 51 orang e. Wakil Panitera (PT dan PN) : 17 orang f. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Tipikor dan PHI : 80 orang g. Panitera Pengganti PT : 28 orang h. Panitera Pengganti PN : 176 orang i. Juru Sita : 48 orang j. Juru Sita Pengganti : 46 orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebagai tenaga penunjang dalam melaksanakan tugas pokok peradilan umum sebanyak 221 orang per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut : a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (PT dan PN) b. Tenaga Staf (PT dan PN)

:

73 orang

:

149 orang

2. Kompetisi Peradilan Umum Kompetisi Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 51 menyebutkan : 1). Pengadilan Tinggi Makassar bertugas dan berwenang mengaadili perkara Pidana dan perkara perdata ditingkat banding; 2). Pengadilan Tinggi Makassar bertugas dan berwenang mengadili do perkara Pilkada di tingkat Kabupaten. Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di samping itu Pengadilan Tinggi Makassar dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara hukum(rechtstaats).


10

B. Analisis Kondisi StrategisPengadilan Tinggi Makassar Analisis kondisi stratejik sangat urgent dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen). Analisis kondisi stratejik menggunakan metode analisis SWOT, ( strengths, weaknesses, oppotuneties and threats) terhadap kondisi real Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar . Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang di miliki, dan melakukan analisis peluang /kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat di rumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana stratejikPengadilan Tinggi Makassar ke depan. Analisis SWOT (strengths = kekuatan; weaknesses = kelemahan; oppotuneties = kesempatan; and threats = ancaman) tersebut dibagi dalam bentuk :

1. Analisa Lingkungan Internal Lingkungan internal memiliki dua sisi. Sisi pertama, kondisi internal Pengadilan Tinggi Makassar yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan.Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan. Kekuatan dan kelemahan Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut : a. Kekuatan (Strenghts) 1) Yuridiksi Pengadilan Tinggi Makassar Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai yurisdiksi yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hampir seluruh kota/ kabupaten pada kedua propinsi tersebut telah terbentuk Pengadilan Negeri. Keberadaan lembaga Pengadilan Negeri secara instansional pada sebagian besar kota dan kabupaten dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makassarmerupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi pokok Pengadilan Tinggi Makassar. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

11

2) Penerapan Sistem Satu Atap (One Root System) Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Hakim, penyelenggaraan kekuasaan hakim mengalami perkembangan yang baik. Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknik non yustisial yang menyangkut oraganisasi, administrasi dan keekuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sebelum Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut,untuk pembinaan teknis yustisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sedangkan teknis non yustisial menjadi kewenangan

departemen

masing-masing.Terhadap

Peradilan

Negeri

menjadi kewenangan Departemen Kehakiman pada saat itu. Di samping itu empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara keseluruhan masuk dalam satu atap Mahkamah Agung RI. One Roof System merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian hukum.Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada campur tangan/intervasi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaan bila telah dinodai pengaruh unsur di luar hukum itu sendiri. b. Kelemahan ( weaknesses ) 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Tinggi Makassar harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai pelaksaan dalam lembaga pengadilan. Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif idealn dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat.Hal ini mengharushan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, panitera/panitera pengganti, juru sita/juru sita Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

12

pengganti dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait pengetahuan, keahlian ndan keterampilan dalam menerapkan hukum. Pada Pengadilan

Tinggi

Makassar

terdapat

berbagai

bidangyang kualitas

aparaturnyamasih perlu di tingkatkan seperti bidang tugas pokok dan fungsi (kekuasaan

kehakiman),

bidang kepanitraan,

bidang kesekretariatan

khususnya masalah perencanaan dan pengelolaan dan inventaris. 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai Dalam Melaksanakan Tugas Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efesiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efesiensi penyelesaian suatu pekerjaan.Dengan mengunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah degan waktu yang lebih cepat. Di bidang lain terdapat teknologi konversional yang masih fisien untuk digunakan. Pengunaan

teknologi

modern dapat dan tepat guna masih belum optimal digunakan di Pengadilan Tinggi Makassar. Peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan. Di sisi sarana dan prasarana, Pengadilan Tinggi Makassar telah memiliki berbagai sarana dan prasarana baik berupa gedung, tanah, peraltan, mesin dan sarana lainya. Berbagai sarana yang dimiliki tersebut belum seluruhnya

dimanfaatkan secara optimal misalnya perpustakaan, mesin

faximile dan sarana perumahan Pengadilan Tinggi Makassar yang sampai inimasih ada dalam keadaan rusak berat. 3. Sistem Informasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar Sistem informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.Sistem informasi sangat dibutuhkan baik ditingkat operasional, manajerial maupun stratejik. Sistem infoemasi yang baik akan mmbantuorganisasi baik di tingkat bawah, menengah maupun atasuntuk mengambil keputusan yang tepat.


13

Kondisi sistem informasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar sudah dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Sebagai contoh antara lain kondisi sistem informasi keperkaraan sudah terkomputerisasi. Masyarakat sudah dapat mengakses putusan-putusan.Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Makassar melalui website. 4. Klasifikasi Pengadilan Negeri Kondisi objektif tentang klasifikasi Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sampai saat ini belum memenuhi standar ideal kaderisasi kepemimpinan peradilan karena hanya terdiri dari satu pengadilan kelas I Atau, 5 (lima) Pengadilan kelas I B selebihnya adalah klasifikasi kelas II. Perubahan klasifikasi Pengadilan Negeri memberi pengaruh terhadap perubahan penjenjangan karier aparat terutama para pimpinan Pengadilan Negeri . 5. Belum Meratanya Ratio Tenaga Teknis dengan volume perkara Salah satu kelemahan selama ini dalam penempatan dan mutasi pegawai terutama tenaga teknis yang belum merata di Pengadilan Negeri dengan ratio perbandingan volume perkara. Pada satu Pengadilan Negeri terdapat jumlah pegawai yang lebih banyak dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lainnya yang jumlah perkaranya lebih baik. 6. Hambatan (Strenghts) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan

oleh

sejauh

mana

aparatur

pengadilan

mampu

meminimalisasikan hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak di jumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar di wilayah hukumnya untuk mewujudkan supermasi hukum. 1) Masih Lemah Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

14

itu mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ada empat unsur yanag mendukung peningkatan kesadarandan ketaatan hukum masyarakat yakni : 1). Pengetahuan tentang hukum; 2). Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; 4). Pola perilaku hukum. Pengetahuan mengenai hkum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. 2) Krisis Multimedimensi Yang Masih Belum Berakhir Berbagai krisis yang muncul sejak bergulirnya reformasi masih mewarnai kehidupan bangsa indonesia. Berbagai gejolak yang muncul secara umum dapat diatasi.Meskipun demikian, dampak krisis tersebut masih dirasakan masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar. krisis

kewibawaan hukum menjadi

hambatan seerius yang perlu mendapt tindakan antisipatif. Hukum aka dapat ditegakkan apabila laembaga peradilan berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum. Saat ini, terkadang eufora politik memberikan tekanan terhadap lembaga peradilan. Kondisi-kondisi ini menjadi hanbatan yang cukup besar dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar .


15

BAB III VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri merupakan lingkungan peradilan di merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Tinggi Makassar adalah bagiandari lingkungan Pengadilan Negeri sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagimana yang diatur dalamUndang – Undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan Rencana Stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hokum Pengadilan Tinggi Makassar akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif inovatif dan neede(dibutuhkan) oleh masyarakat stakeholder / justitiabelen. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Makassar yang telah ditetapkan. Visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistic Pengadilan Negeri dan kondisi eksternal yang ada. A. PERNYATAAN VISI DAN PENJELASAN MAKNANYA Visi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :


16

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar sebagai badan peradilan yang agung. Ini sejalan dengan misi badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009. Untuk memujudkan visi dari Pengadilan Tinggi Makassar sebagai badan peradilan yang agung, secara ideal dapat di wujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biayaringan, dan proposional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegrasi dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang sama. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis IT terpadu.

B. PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah : 1. Menjaga Kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepad pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

17

Penjelasan Maknamisi : 1. MenjagaKemandirianBadanPeradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim

dalam

menjalankan

fungsinya

(kemandirian

individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan financial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah – masalah hukum yang berkembang. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

18

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan public dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hokum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu subtansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal siding secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan – kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya – upaya tersebut, MA menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan factor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

19

pengawasan, serta publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.


20

BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Faktor penentu/kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam usaha mencapai visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan stratejik seta kondisi yang ada. Dari hasil analisis kondisi lingkungan, factor kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut : A. Faktor Keberhasilan Lingkungan Internal 1. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan AparaturPeradilan Salah satu permasalahan dalam penyelengaraan peradilan khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar adalah keterbatasan kemampuan para aparatur di dalam menjalankan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Keterbatasan kemampuan aparatur meliputi keterbatasan kuantitas (jumlah) juga keterbatasan kualitas (kemampuan) apartur peradilan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tidak efektif dan efesien. Untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penambahan jumlah aparatur menjadi hal yang penting. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan penjejangan formal dan atau mengikuti serta apartur pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, seminar hokum dan lain – lainnya. Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan profesional yang akan dapat diberikan oleh aparatur yang handal dan berpendidikan dan terampil. Hasil dari semuanya akan bermuara pada kewibawaan lembaga peradilan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum yang Memadai. Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan. Kondisi lembaga peradilan dari segi sarana dan prasarana menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Masih ada beberapa Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

21

Pengadilan Tinggi Makassar yang belum memiliki kendaraan yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan. Sarana keuangan peradilan juga perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang perlu ada.

3. Pengawasan yang Terencana dan Efektif Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan merupakan solusi penyelesaian masalah lembaga peradilan yang selama ini selalu cidera. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat dengan bermuara terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Faktor Keberhasilan Lingkungan Eksternal 1. Terwujudnya Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kesadaran

dan

ketaatan

hukum

yang

dimaksud

adalah

meliputi

kesadarandan ketaatana paratur peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Kesadaran hukum dan memiliki aparatur peradilan belum menjamin bahwa aparat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, yang belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya. Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat maupun aparatur peradilan, maka kesadaran hukum dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 1).KesadaranHukum yang Baik; 2). KesadaranHukum yang TidakBaik. Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan penemuan hukum tetapi tidak dilakukannya. Akan tetapi kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan dalam pelaksanaan hukum tersebut.


22

Uraian fenomena tersebut tergambar betapa kesadaran hukum aparatur peradilan dan masyarakat menjadi factor penentu keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi PengadilanTinggi Makassar. 2. TerwujudnyaSupremasiHukum Supremasi hukum merupakan sasaran tujuan visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar. Supremasi hukum merupakan kondisi dimana hukum sudah menjadi landasan hidup masyarakat, terutama dalam bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Apabila di dalam masyarakat telah terwujud kesadaran dan ketaatan hukum dan hubungan kerjasama antar instansi penegak hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya, makake depan diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan mutu pelayanan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya akan semakin baik dan berkualitas.


23

BAB V TUJUAN DAN SASARAN Rencana Stratejik Pengadilan Tinggi Makassar menetapkan kondisi jangka menengah atau jangka lima tahunan dan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan stratejik dan faktor – factor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

MISI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan Terselenggaranya Proses Peradilan yang obyektif dan tidak memihak kepada siapapun juga

a.

b. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum ;Hukum Formal, Hukum Materiil, dan Masalah Hukum yang berkembang dalam Masyarakat.

a.

b.

Sasaran Terwujudnya Kemandirian Hakim dalam Menjalankan Fungsinya yang professional Terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan. Terselenggaranya putusan peradilan yang bekualitas da ndapat di pertanggungjawabkan secara institusi maupun non institusi. Terselenggaranya Bimtek bagi para hakim dan panitera.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan Terselenggaranya pelayanan public pencari keadilan dengan baik

Sasaran a. Terwujudnya kepuasanpara pencarikeadilan dalam hal pelayanan. b. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi sebagai penunjang proses pencari keadilan

a. Terwujudnya Informasi hukum yang cepat, Akurat, dan efisien bagi pencari Keadilan.


24

b. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagaiberikut : Tujuan Meningkatnya Tingkat Pendidikan Aparatur Peradilan

Sasaran a. Tersedianya Tingkat Pendidikan Aparatur yang Memadai b. Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional.

Meningkatnya Moralitas dan Integritas Aparatur Peradilan

a. Tersedianya Aparatur yang bersih dan beribawa b. Terwujudnya peradilan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

4. Meningkatkan Kredibilitas, dan Transparansi Badan Peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Serta publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran a. Terwujudnya pengelolaan organisasi yang terbuka yaitu keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil peradilan. b. Terwujudnya system pengawasan yang akurat.


25

BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Strategi Pembangunan Pengadilan Tinggi Makassar disusun secara cermat dan teliti agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Strategi

pembangunan

Pengadilan

Tinggi

Makassar

disusun

dengan

mempertimbangkan setiap tujuan dan sasaran yang akan di capai. Untuk itu, kebijakan dan program akan diklarifikasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Misi Pertama – tujuan 1 Sasaran Terwujudnya

Kebijakan

Program

Kemandirian Kemandirian dari lembaga o Pemenuhan

Hakim dalam Menjalankan peradilan

Hakim

Fungsinya yang professional

melaksanakan

kebutuhan dalam tugas

mengadili. o Memahami, malaksanakan kode etik Hakim dengan konsisten melalui

pelatihan

atau

BIMTEK. Terwujudnya rasa keadilan Terbitnya

putusan

yang Peningkatan mutu pelayanan

dan kepastian hukum yang cepat, tepat, dan memenuhi dalam berperkara diharapkan.

rasa keadilan

Misi Pertama – tujuan 2 Sasaran Terselenggaranya putusan

Kebijakan Terciptanya

Program lembaga Pembangunan pemahaman


26

peradilan yang bekualitas

pengadilan yang menjamin dan kemapuan yang setara

dan dapat di pertanggung

kepastian hukum yang adil di

jawabkan secara institusi

bagi setiap pencari kadilan

maupun non institusi.

antara

para

mengenai

Hakim

masalah

masalah

hukum

– yang

berkembang.

Terselenggaranya Bintek bagi Tersedianya para hakim dan panitera.

pelaksanaan

anggaran Peningkatan bintek

platform

bagi anggaran DIPA

Hakim dan panitera

Misi Kedua – tujuan 1 Sasaran

Kebijakan

Program

Terwujudnya kepuasan para

Keterbukaan informasi bagi Peningkatan

pencari keadilan dalam hal

pencari keadilan

sarana

dan

prasarana peradilan

pelayanan.

Terwujudnya

kinerja Peningkatan jumlah, kualitas Peningkatan

peradilan yang memadai.

dan kesejahteraan pegawai

SDM

bagi

aparat peradilan

Misi Kedua – tujuan 2 Sasaran

Kebijakan

Terwujudnya Informasi hukum yang cepat, Akurat, dan efisien bagi pencari Keadilan Terpenuhinya

sarana

Menyidangkan

perkara Peningkatan mutu pelayanan

selambat – lambatnya satu dalam persidangan bulan

dan Mewujudkan

prasarana yang memadai.

Program

prima

pelayanan Memamfaatkan

dalam

rangka Informasi

menerima perkara

Teknologi

dalam

hal

pelayanan berperkara

Misi Ketiga – tujuan 1 Sasaran Tersedianya Tingkat Pendidikan Aparatur yang

Kebijakan Terlaksananya

Program

manajemen Penataan kelembagaan dan


27

peradilan yang baik

Memadai

Terwujudnya

aparatur Tersedianya

peradilan yang profesional.

prasarana

pengendalian manajemen

sarana

dan Peningkatan

mutu,

peradilan

yang pelayananan

dan

baik.

kesejahteraan pegawai

Misi Ketiga – tujuan 2 Sasaran

Kebijakan

Tersedianya Aparatur yang bersih dan beribawa

Peningkatan teknis

yudisial

Program

Kompetensi Menyelenggarakan orientasi dan

non tenaga teknis yustisi dan

yudisial

tenaga teknis administrasi

Terwujudnya peradilan yang Terwujudnya Kesejahteraan Terselenggaranya bebas Korupsi, Kolusi, dan Hakim dan aparat peradilan

pengawasan dan pembinaan

nepotisme.

bagi aparat peradilan

Misi Keempat Sasaran

Kebijakan

Peningkatan Terwujudnya pengelolaan organisasi yang terbuka yaitu administrasi keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil peradilan. Terwujudnya

Program tertib Penertiban administrasi dan manajemen peradilan

sistem Tercapainya laporan kinerja Pengukuran

pengawasan yang akurat.

yang maksimal.

pencapaian

kinerja setiap tahun melaluli LAKIP di setiap Pengadilan Negeri


28

BAB VII PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Stratejik ini dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban pimpinan. Demikian juga Rencana Stratejik ini menjadi landasan dalam penyusuanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Makassar. Dengan demikian materi Rencana Stratejik ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Tinggi Makassar dimasa mendatang. Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggung jawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pengukuran kerja setiap tahunnya. Pengukuran kerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana stratejik dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat pencapaian kinerja setiap program beserta tindakan apa yang harusdilakukan untuk memperbaiki kinerja dimasamasa berikutnya. Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan meliputi pencapaian kinerja atas indicator utama Pengadilan Tinggi Makassar, pencapaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Statejik dan pencapaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas pencapaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja baik untuk tingkat Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Makassar.

A. INDIKATOR KINERJA 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015 - 2019

29

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Makassar menggunakan indicator asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variable penentu yaitu ketepatan

dan kecepatan

penyelesaian perkara dan kemapanan/efektifitas dan efesiensi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Makassar sebagai alat ukur tingkat keberhasialan kemajuan dalam mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Makassar.

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN Indikator Kinerja Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2007 2011, yang tertuang dalam Rencana Stategis Pengadilan Tinggi Makassar 2006 – 2010, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun). Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah kebijakan serta stratejik dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan kinerja atas setiap indicator sasaran, melalui penyusuan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

(LKjIP),

sebagai

pertanggung

jawaban

atas

pelaksanaan/ penggunaan anggaran. Indikator Kinerja Sasaran disusun dengan melihat visi, misi, tujuan serta yang akan dicapai PengadilanTinggi Makassar.

3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Setiap kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Makassar akan diukur tingkat pencapaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dar indikator kinerja masukan (input),


30

keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Tingkat rencana pencapaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun melalui penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. TARGET KINERJA Target kinerja utama Pengadilan Tinggi Makassar mengacu kepada perkiraan indicator

Penyelesaian

perkara.

Indikator

penyelesaian

perkara

pada

PengadilanTinggi Makassar pada tahun-tahun sebelumnya menyisakan perkara lebih dari 10% darijumlah perkara yang diterima. Sedangkan target kinerja setiap indicator sasaran, diuraikan pada formulir RS sebagaimana terlampir pada dokumen ini. Metode penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Metodeanalisis trend,metoderata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu direkomendasikan untuk digunakan, sepanjang dipandang sebagai metode yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. C. PERHITUNGAN PENCAPAIAN KINERJA Perhitungan pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana pencapaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat pencapian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat CapaianKinerja =

Realisasi Rencana

X 100%


31

Sedangkan dalam kondisi khusus (Indikatorkinerja yang digunakan memilik karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna kinerja “semakin tidak baik ” atau sebaliknya, maka rumus yang di gunakan sebagai berikut :

Realisasi (Realisasi - rencana) Tingkat CapaianKinerja =

Rencana

X 100%

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat pencapaian kinerja semakin rendah dan sebakinya, semkin rendah nilai realisasi, maka tingkat pencapain kinerja semakin tinggi. Dari kedua rumus tersebut, tingkat pencapaian kinerja semakin tinggi akan menunjukan semakin baik yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan pencapaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi criteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. D. SKALA PENILAIAN Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut : 0 – 55

: Sangat Kurang

56 – 70

: Kurang

71 – 85

: Cukup


32

86 – 100

: Baik

Lebihdari 100 : Sangat Baik Dengan skala pengeukuran kinerja, Pengadilan Tinggi Makassar melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal – hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.


33

BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015 – 2019 merupakan acuan bagi segenap Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar dalam tugas penyelenggaraan hokum dan keadilan. Rencana Strategis ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Tinggi Makassar. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Rencana Strategis ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan Hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Makassar, Januari 2015 Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

H. SURYADARMA BELO, SH Nip. 19481215 196712 1 001


34


KATA PENGANTAR. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. H. Suryadarma Belo, SH Nip

Recommend Documents