IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2012. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Madiun, 13 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, TTD Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH. NIP. 19670716 199303 1 009.
LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Halaman v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
iii
BAB I
PENDAHULUAN
2
A.
LATAR BELAKANG
2
B.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3
1. KEDUDUKAN
3
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4
C.
STRUKTUR ORGANISASI
6
D.
SISTEMATIKA PENYAJIAN
7
BAB I I
BAB III
BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
9
A.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 s/d 2014
10
1. VISI DAN MISI
10
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
11
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
21
B.
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012
24
C.
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013
29
AKUNTABILITAS KINERJA
32
A.
PENGUKURAN KINERJA
33
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
36
PENUTUP
45
A. KESIMPULAN
46
B.
47
SARAN
LAMPIRAN: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 SK. Tim Penyusun LAKIP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2012 LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Halaman iv
RINGKASAN EKSEKUTIF Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
N O 1.
INDIKATOR KINERJA SASARAN Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi
80 %
77 %
96,25
27
17
63
-
-
-
LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Halaman v
4.
5. 6. 7. 2.
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
1. 2. 3. 4.
5. 6. 3.
Tersedianya 1. Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan 2. 3. 4. 5.
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Jumlah Tersedianya Operasional/
LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
2
2
100
95 %
39,3 %
41,4
100 %
0%
0
100 %
98,36 %
98,36
100 %
100%
100
80 %
96,2%
120,2
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100 %
100 %
100
12
12
100
100 %
100 %
100
90.000.000
85.626.300
95,1
100 %
100 %
100
486.757.000
486.757.000
100
Halaman iv
4.
5.
6.
Pemeliharaan Perkantoran. Tersedianya Sarana 1. Jumlah Pengadaan dan Prasarana Perlengkapan Sarana Aparatur Gedung Pengadilan Agama Lamongan SDM 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra yang Profesional dan Jabatan memiliki integritas 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang tinggi. mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. 1. Jumlah Pengawasan Terwujudnya terhadap Keuangan pelaksanaan perkara oleh Ketua 2. Jumlah Pengawasan Pengawasan terhadap Keuangan internal yang Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna efektif dan efisien Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Terwujudnya
1
1
100
1
1
100
6
6
100
3
3
100
3
3
100
4
4
100
4
4
100
2
2
100
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.
LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Halaman v
