KATA PENGANTAR. Sekayu, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. NIP

0

1

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sekayu, sebagaimana Surat

Panitera/Sekretaris

Pengadilan

Tinggi

Agama

Palembang

Nomor:

W6-

A/1362/KU.01/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 625-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan

2015

dan

surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Laporan Pelaksanaan Kegiatan), dengan ini Pengadilan Agama Sekayu telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2015. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sekayu merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja tersebut

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2014 yang akan menyusul kemudian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2015 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Agama Sekayu,

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. NIP 19550831 198101 1 0013

i

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………... i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….… 1 BAB

BAB

II

III

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………………………… A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................... - Eselon III (12 SOP)..……………………………………….. ........ - Eselon IV (23 SOP)..………………………………………........ - Staf (30 SOP)..………………………………………………...... - Fungsional (10 SOP)..……………………………………… ........

6 8 12 12 13 14

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ……………………………… A. Eselon III (1 SKP)..……………………………………….......... B. Eselon IV (9 SKP)..……………………………………….......... C. Staf (9 SKP)..……………………………………………… ........ D. Fungsional (15 SKP)..……………………………………….......

14 15 16 22 29

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN…………………………………. A. Sumber Daya Manusia ...........................…………………………… 1. Profil Sumber Daya Manusia..…………………………………... 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia............................................. 3. Mutasi ........................................................................................ 4. Promosi ……………………………………………...................... 5. Pensiun …………………………………….................................. B. Keadaan Perkara ...........................…………………………….......... 1. Rekapitulasi Perkara ................................................................... 2. Rasio Perkara terhadap Majelis ................................................... 3. Putusan yang Diajukan Banding ................................................ 50 a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding 4. Putusan yang Diajukan Kasasi .................................................... a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

38 38 38 38 43 44 45 46 46 50

ii

51

3 5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) ..................... 53 a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…………………………………...

59

D. Pengelolaan Keuangan …………………………………………….... 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya ........................................................................... 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ...... 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ..............................

61

iii

61 61 63

4 E. Dukungan Teknologi Informasi…….………………………….......... 66 1. Perangkat Keras ......................................................................... 66 2. Perangkat Lunak ........................................................................ 66 F. Regulasi Tahun 2015 ………………………………………………... 68 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan .............................................................. 69 2. Perundang-undangan ................................................................. 69 3. Penataan dan Penguatan Organisasi ........................................... 70 4. Penataan Tata Laksana .............................................................. 71 5. Penataan Sistem Manajemen SDM ............................................. 71 6. Penguatan Akuntabilitas ............................................................ 72 7. Penguatan Pengawasan .............................................................. 72 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ..................................... 73 BAB IV

PENGAWASAN A. Internal …………………………………………................................ 74 B. Evaluasi …………………………………………................................ 75

BAB

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI………………………………… 119 A. Kesimpulan ………………………………………………………....... 119 B. Rekomendasi.…..…………………………………………………….. 119

V

Lampiran-lampiran 1. Rekapitulasi Perkara Putus 2. Rekapitulasi Perkara Minutasi 3. Rekapitulasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang 4. SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015

iv

1 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugastugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkahlangkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. A. Kebijakan Umum Peradilan Sebagaimana diketahui selama ini bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan financial Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1

2 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sekayu. Adapun visi dari Pengadilan Agama Sekayu, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sekayu yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sekayu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Rencana Strategis Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

3 Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sekayu adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas: a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Sekayu, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Sekayu pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Strategi Pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Sekayu, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan rumah dinas Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris dalam DIPA tahun 2014 secara berkesinambungan. 3. Strategi Efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Sekayu yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman

4 Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di lingkungan Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan yang terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. 5. Strategi Kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Sekayu ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1. Memelihara kepercayaan masyarakat Sekayu terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. 2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Agama Sekayu berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Sekayu akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Agama Sekayu kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

5 c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Sekayu. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Sekayu yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

6 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Sekayu dapat digambarkan dari struktur organisasi yang berupa bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para personilnya, serta gambaran hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan. Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Sekayu tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan di PA Sekayu seperti pada bagan struktur di bawah ini yaitu : 1. Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Sekayu dalam hal merencanakan dan melaksanakan tupoksi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu ; 3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Sekayu 4. Panitera/Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua PA Sekayu dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan tekhnis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ; 5. Wakil Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas administrasi perkara, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 6. Wakil Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris ; 7. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 6

7 8. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 9. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 10. Kaur Umum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada urusan umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. 11. Kaur Kepegawaian, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada urusan kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. 12. Kaur Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada urusan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. 13. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan pengetikan. 14. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera. 15. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera.

8

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

KELAS II A SEKAYU SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sekayu KETUA Drs. H. SHALAHUDIN H. ABBAS., M.H. MAJELIS HAKIM

WAKIL KETUA

1. Drs. H. ROMZUL FAIYAD, S.H. 2. ELDI HARPONI, S.Ag. 3. LUKMIN, S.Ag. 4. H. A. MUS’ID YAHYA QADIR, Lc., M.H.I. 5. ALFI ZUHRI, S.Ag. 6. ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I. 7. ERFANI, S.H.I, 8. MUHAMAD CHOIRUDIN, S.H.I.

PANITERA / SEKRETARIS YULI SURYADI, S.H., M.M.

WAKIL PANITERA H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H.

PANMUD. PERMOHONAN PLT. M. NAZARUDIN, S.H.

PANMUD. GUGATAN MATNUR, S.H.

STAF -

STAF

WAKIL SEKRETARIS SUDARMAN, S.Ag., M.H.

PANMUD. HUKUM Drs. SYAMSU

KAUR KEPEGAWAIAN PAISAL, S.H.

STAF

STAF

1. EDY GUNAWAN, S.H. 2. ENTIN SURYATIN, S.E., Ak. 3. DONI

KAUR KEUANGAN SUTARJA, S.Sos

STAF

1. HADI SURAHMAN, A.Md.

1. NENO RAMADHANISWARGA, S.H. 2. NUR ANWAR, S.H.I.

1. YESSI ARIANTY, S.E. 2. NUNUNG RASUM, S.H. 3. HERDI SAHPUTRA, S.H.

KAUR UMUM LUKMAN HALIM, S.H.

STAF 1. ISMAIL, S.Kom. 2. KGS. MUHAMMAD DEDI 3. APRIYATI

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

1. Dra. NYIMAS AISYAH 2. Dra. EMIDAWATI 3. MISWAH SYARQOWI, S.Ag. 4. KHOIRUL ASWADI, S.Ag. 5. HASAN BASRI, S.Ag. 6. M. NAZARUDDIN, S.H. -

JURUSITA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LUKMAN HALIM, S.H. PAISAL, S.H. EDY GUNAWAN, S.H. ISMAIL, S.Kom. NUNUNG RASUM, S.H. YESSI ARIANTY, S.E. HERDI SAHPUTRA, S.H HADI SURAHMAN, A.Md. KGS. M. DEDI APRIYATI

Keterangan : --- Garis Koordinasi __ Garis Tanggungjawab

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara Pengadilan Agama Sekayu dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen Pengadilan Agama Sekayu menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi lembaga peradilan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Sekayu secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan program kerjanya.

9 Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Tahap penting dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 1. Analisis sistem dan prosedur kerja Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 2. Analisis tugas Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat. Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu :

10 1. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus. 2. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan itu. 3. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan pekerja untuk tugas spesifik. 4. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain. 5. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan. Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis. 3. Analisis prosedur kerja Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkahlangkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam bentuk prosedurprosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi. Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuanorganisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan. Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : 1) Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan; 2) Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya; 3) Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu; 4) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya; 5) Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan; 6) Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunnya terhadap peraturan;

11 7) Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu; 8) Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah; 9) Pembagian tugas tepat; 10) Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan; 11) Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya; 12) Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan memperhatikan tujuan; 13) Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum; 14) Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya Hasil dari penyusunan prosedur kerja ini dapat ditulis dalam “buku pedoman organisasi” atau “daftar tugas”yang memuat lima hal penting, yaitu : 1) Garis-garis besar organisasi (tugas-tugas tiap jabatan); 2) Sistem-sistem atau metode-metode yang berhubungan dengan pekerjaan; 3) Formulir-formulir yang dipergunakan dan bagaimana menggunakannya; 4) Tanggal dikeluarkannya dan di bawah kekuasaan siapa buku pedoman tersebut diterbitkan; 5) Informasi tentang bagaimana menggunakan buku pedoman tersebut. Penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses kegiatan utama yaitu Requirement discovery berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem; Data modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan system data; dan Process modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem. Dilihat dari ruang lingkupnya, penyusuan SOP dilakukan di setiap satuan unit kerja dan menyajikan langkah-langkah serta prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tupoksi masing-masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkah-langkah, tahapan, mekanisme maupun alur kegiatan. SOP kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah : 1) Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta alur dokumen; 2) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi; 3) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi; 4) SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku; 5) SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan/ penyimpangan; 6) SOP tidak terlalu rinci; 7) SOP dibuat sesederhana mungkin; 8) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain; 9) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada prinsip penyusunan SOP di atas, penyusunan SOP didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan SOP dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Setiap satuan unit kerja memiliki SOP sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya, karena itu setiap satuan unit kerja memiliki lebih dari satu SOP. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

12 ada pada Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staf serta Fungsinonal Pengadilan Agama Sekayu sebagai berikut : - Eselon III (12 SOP) Ketua dan Wakil Ketua 1. SOP Penetapan Majelis Hakim 2. SOP Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 3. SOP Rencana Kerja Tahunan (Renja) 4. SOP Penyusunan IKU 5. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)/Tapkin 6. SOP Penyusunan LAKIP 7. SOP Perencanaan Anggaran 8. SOP Laporan Tahunan 9. SOP Penegakan Disiplin dalam rangka Remunerasi 10. SOP Penegakan Disiplin Pegawai 11. SOP Sita Eksekusi 12. SOP Pelelangan -

Eselon IV (23 SOP) 1. Panitera/Sekretaris a. SOP Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) b. SOP Penetapan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti c. SOP Pengadaan Barang/Jasa d. SOP Pengelolaan Anggaran 2. Wakil Sekretaris a. SOP Realisasi Anggaran b. SOP Pembuatan SPM UP c. SOP Pembuatan SPM GUP d. SOP Pembuatan SPM GTUP e. SOP Pembuatan SPM LS f. SOP Penghapusan 3. Wakil Panitera : SOP Persiapan Persidangan 4. Kepala Urusan Umum a. SOP Pengolaan BMN Penatausahaan Persediaan b. SOP Pengelolaan Surat Menyurat Penataan Surat Keluar c. SOP Pengadaan Kebutuhan Sehari-hari 1) Pelaksanaan Belanja Rutin 2) Penyusunan Kebutuhan Barang 5. Kepala Urusan Kepegawaian a. SOP Penataan Surat Keputusan 1) Penerbitan SK Ketua Pengadilan 2) Penerbitan SK Kuasa Pengguna Anggaran

13 3) Kenaikan Gaji Berkala b. SOP Pengelolaan Absensi 1) Pencatatan/Rekapitulasi 2) Pengaturan Cuti, Izin, Dinas Luar 3) Penerbitan Surat Perintah Lembur c. SOP Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen d. SOP Penilaian DP3 e. SOP Promosi dan Mutasi 1) Penyelenggaraan Rapat Baperjakat/TPM 2) Prosesi Pelantikan 3) Pengusulan Pensiun 4) Kenaikan Pangkat f. SOP Peningkatan SDM 1) Proses Pengajuan Izin Belajar 2) Proses Pengajuan Pendidikan dan Latihan 3) Proses Pengajuan Bimbingan Teknis 4) Proses DDTK (Diklat di Tempat Kerja) 6. Kepala Urusan Keuangan 1) SOP Pelaksanaan Realisasi Anggaran 2) SOP Pengajuan Remunerasi 3) SOP Revisi Anggaran 7. Panitera Muda Hukum (1 SOP) SOP Pelaporan Perkara 8. Panitera Muda Gugatan (1 SOP) SOP Penerimaan Perkara 9. Panitera Muda Permohonan (1 SOP) SOP Penerimaan Perkara -

Staf (30 SOP) 1. Staf Kaur Umum (5 SOP) 1) SOP Distribusi 1) SOP Pengelolaan Arsip 2) SOP Pemeliharaan 3) SOP Pelaporan BMN 4) SOP Penataan Surat Masuk 5) SOP Pengelolaan Perpustakaan 2. Staf Kaur Kepegawaian (3 SOP) 1) SOP Penyelenggaraan Rapat 2) SOP Pengajuan Remunerasi 3) SOP Pengelolaan SPD 3. Staf Kaur Keuangan (9 SOP) 1) SOP Perencanaan Kas

14 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

SOP Pembuatan SPP UP SOP Pembuatan SPP TUP SOP Pembuatan SPP GTUP SOP Pembuatan SPP LS SOP Pengajuan Gaji Induk SOP Pengajuan Gaji Susulan SOP Pengajuan Uang Lembur SOP Penyusunan LRA dan Neraca Bulanan

4. Staf Kepaniteraan (13 SOP) 1) SOP Penerimaan Perkara 2) SOP Pelaksanaan SIADPA Plus 3) SOP Pencatatan pada Register 4) SOP Pengisian Buku Jurnal 5) SOP Pengelolaan Biaya Proses 6) SOP Pelaporan Keuangan Perkara 7) SOP Pengembalian Sisa Panjar 8) SOP Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara 9) SOP Penyampaian Salinan Putusan kepada KUA 10) SOP Pembuatan Akta Cerai 11) SOP Pengarsipan Berkas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap 12) SOP Penerimaan Verzet 13) SOP Perkara Banding, Kasasi dan PK. -

Fungsional (10 SOP) 1. Hakim (5 SOP) 1) SOP Mediasi 2) SOP Pembuatan Putusan/Penetapan 3) SOP Pelaksanan Sita Jaminan 4) SOP Penyampaian Putusan/PBT 5) SOP Publikasi Putusan di Website 2. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Pengganti (4 SOP) 1) SOP Pembuatan Berita Acara Sidang 2) SOP Minutasi 3) SOP Pemberkasan 4) SOP Persiapan Persidangan 3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1 SOP) SOP Penyampaian Putusan/PBT

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja Pengadilan Agama Sekayu. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Sekayu, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (end result) secara nyata dan terukur yaitu :

15 -

Eselon III (1 SKP) Pada Pengadilan Agama Sekayu untuk melihat kegiatan tugas jabatan/kegiatan pada SKP yang akan dilakukan harus mengacu kepada pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sekayu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon II dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Umum eselon III yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon III, dalam rangka mencapai SKU eselon II, kemudian SKP yang ada di Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari SKP Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu yaitu : 1. SKP Ketua Pengadilan Agama Sekayu : No

I. Pejabat Penilai

1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH. 195008171976031006 Pembina Utama (IV/e) Hakim Utama/Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

No

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai

1 2 3


Drs.H.Shalahuddin Haji Abbas, MH 195507181982031003 Pembina Tk. I (IV/b)

4

Jabatan

Hakim Madya Muda/Wakil Ketua

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III. Kegiatan Tugas Jabatan

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

71 82 1 1 12 80 71 71 71 71 71 71 71 71 4

TH Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Berkas Kegiatan Dokumen Naskah Dokumen Berkas Dokumen Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

16

Membuat RKT Membuat SOP Membuat AKIP Membuat LAKIP Menunjuk Hakim Mediator Membuat PMH Membuat PHS Menyidangkan perkara Mengoreksi Berita Acara Menandatangani Berita Acara Membuat/Mengkoreksi Konsep Putusan Menandatangani Putusan Meminutasi Berkas Perkara Menganonim Putusan Membuat Program Kerja Pengawasan Melakukan evaluasi dan melaporkan hasl pengawasan

4

Dokumen

100 %

12

bulan

17 18

Melakukan sidang Baperjakat Membuat Laporan Kegiatan Hakim

2 12

Dokumen Dokumen

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai

Sekayu, 2 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Drs. H. ABDURRAHMAN HAR, SH. NIP. 195008171976031006

Drs. H. SHALAHUDDIN HAJI ABBAS, MH. NIP. 195507181982031003

16

-

Eselon IV (9 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon III (Sasaran Kerja Umum) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon IV/a yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV/a, dalam rangka mencapai SKU eselon IV/a yang terdiri dari SKP Panitera/Sekretaris yaitu : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH

1

Nama

Yuli Suryadi, SH., MM.

2 3

NIP Pangkat/Gol.Ruang

195507181982031003 Pembina Tk. I (IV/b)

2 3

NIP Pangkat/Gol.Ruang

196706081999031002 Pembina (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera /Sekretaris

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Sekayu

5

Unit Kerja


No


Angka Kredit

Kuant/Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menyusun program kerja Membuat rencana anggaran biaya proses Menyusun laporan keadaan perkara Menyusun laporan keuangan perkara Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti Membuat surat penunjukan Jurusita dan JSP Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan Membuat laporan pengaduan Menandatangani akta cerai Menandatangani akta Banding Menandatangani akta Kasasi Menandatangani akta PK

13

Menandatangani laporan perkara

17

14 15

124

16

Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat berita acara sita/eksekusi Membuat instrumen PGL/PBT/Amar Putus/Tunda

17 18 19 20 21 22 23 24

Membuat penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Melaksanakan eksekusi Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Menyusun laporan tahunan Menyusun LAKIP Menyusun RKA-KL

6 50

1 1 12 12 884 884

1 12 695

5 1 0

1 1

124

2 12 1 1 1

Dokumen Dokumen Laporan Laporan Surat Surat

Kual/ Mutu

Waktu

Akta

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Laporan

100 %

12

bulan

Dokumen Dokumen Dokumen

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

100 %

12

bulan

Dokumen Berkas Dokumen Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

SK Laporan Akta Akta Akta


Biaya

Pejabat Penilai


Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH. NIP. 195507181982031003

YULI SURYADI, SH., MM. NIP. 196706081999031002

Kemudian mencapai SKU eselon IV/b bidang Kesekretariatan yang terdiri dari SKP Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Bidang Kepaniteraan Panmud Hukum, Gugatan dan Permohonan yaitu :

17 Eselon IV/b 1. SKP Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Yuli Suryadi, S.H., M.M. NIP 196706081999031002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan Panitera/Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5

II. Pegawai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Negeri Sipil Yang Dinilai Sudarman, S.Ag., MH. 197503212002121003 Penata (III/c) Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

WAKIL SEKRETARIS 1

Menyusun renstra dan rencana kerja tahunan PA Sekayu

1

Kegiatan

100

12

bulan

2

Menyusun LAKIP PA Sekayu

1

Kegiatan

100

12

bulan

3

Menyusun Laporan Tahunan PA Sekayu

1

Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membantu membina dan mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan (urusan kepegawaian, keuangan dan umum) Mengkoodinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk tugas bawahan Menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat keluar Meneruskan surat masuk dan memberi paraf pada lembar disposisi Memeriksa surat dan memberikan disposisi bila diperlukan Memberi petunjuk dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan Mengkoordinir penyusunan laporan bidang kesekretariatan Membantu pengawasan pelaksanaan tugas bidang Kesekretariatan Meneliti dan memaraf draft Surat Keputusan Ketua Pengadilan Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK – kan Memeriksa hasil opname kondisi fisik BMN. Jika tidak dikembalikan kepada pengurus barang untuk diperbaiki

Kegiatan 12 12 1290 1290 1290 12

bulan

35

Kegiatan

100

12

bulan

16

Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

1 12

Melaksanakan dan menandatangani sidang baperjakat Melaksanakan tugas Tim Pengawas dan Penanganan Pengaduan Koordinator Meja Informasi bidang Kesekretariatan

2

20 21 22

Melaksanakan sebagai Ketua TIM Penghapusan BMN

23

Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di-SK-kan

Kegiatan

12

16

19

Kegiatan

100

1

Koordinator Pelayanan Publik dan Teknologi Informasi PA Sekayu Menandatangani rapat sidang tim Baperjakat Memeriksa hasil opname kondisi fisik BMN. Jika tidak dikembalikan kepada pengurus barang untuk diperbaiki

Kegiatan

Kegiatan

Melaksanakan sebagai Ketua TIM Penghapusan BMN

18

Kegiatan

1

15 17

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100

12

bulan

2

Kegiatan

1

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

2

Kegiatan Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

12 1 1

Kegiatan

Kegiatan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1 2 3

Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan realisasi anggaran Menentukan kegiatan yang bersifat kontraktual dan non-kontraktual Menetapkan jumlah belanja barang yang akan diswakelola

1 3 12

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Biaya

18

4 5 6 7 8

PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Kegiatan

3

Membuat dan menandatangani kontrak/SPK Menandatangani SPP melalui Aplikasi SPP yang kemudian diserahkan ke PPSPM untuk dilakukan pengujian Melaksanakan pengawasan terhadap pembukuan SPM dan SP2D Membuat dokumen dan menyerahkan hasil pekerjaan ke KPA

Kegiatan

2

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

Kegiatan 75 Kegiatan

75

Kegiatan

3

Sekayu, 7 Januari 2015 Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

YULI SURYADI, SH., M.M. NIP. 196706081999031002

SUDARMAN, S.Ag., M.H. NIP. 197503212002121003

2. SKP Wakil Panitera Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Yuli Suryadi, S.H., M.M. 196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

No


1 2 3 4 5

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja Menyiapkan bahan program kerja di bidang kepaniteraan Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran) Mengawasi tugas meja I, meja II, meja III Membuat dan menandatangani SKP Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum Membantu Panitera secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam penulisan dan pengisian buku-buku register, laporan perkara Memimpin pelaksanaan Eksekusi putusan Mengkoordinasikan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali Meneliti dan memaraf konsep surat-surat, laporan keperkaraan yang akan ditandatangani oleh Panitera Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila berhalangan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 1 2 3 4 5 Angka Kredit

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Kuant/Output

H. Khairuddin, S.Ag.,S.H.,M.H.I. 197305181994031004 Penata Tk. I (III/d) Wakil Panitera Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

120 120 5 60 840

Naskah Dokumen Dokumen Dokumen Berkas

100 100 100 100 100

12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan

840

Berkas

100

12

bulan

1 12 17 12

Dokumen Dokumen Laporan Laporan

100 100 100 100

12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan

17

Laporan

100

12

bulan

12 12

Laporan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

6

Dokumen

100

12

bulan

200

Dokumen

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai


YULI SURYADI, S.H., M.M. NIP 196706081999031002

H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP 197305181994031004

19 3. SKP Kaur Umum Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15

Sudarman, S.Ag., MH. 197503212002121003 Penata (III/c) Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu


No

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

1 2 3 4 5

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Angka Kredit

Kuant/Output

Menerima dan menaikkan surat beserta lembar disposisinya sesuai dgn hirarkhinya Memeriksa dan menandatangani laporan surat masuk Memuat catatan perubahan dipapan pengumuman Memonitor pekerjaan tenaga honor Mengonsep, memeriksa dan memaraf SK penunjukan rumah dinas ( SIP) dan lainnya Memeriksa dan memaraf surat - surat hibah, sewa menyewa, tukar guling, dan peminjaman BMN Memeriksa dan memaraf surat masuk dan keluar sesuai dengan sifatnya setiap bulan Memeriksa dan memaraf rekap data biaya pengiriman surat Menyusun dan memaraf jadwal pelelangan penghapusan BMN dan menyerahkan kepada KPB Memeriksa dan memaraf laporan hasil kegiatan penghapusan BMN yang akan diserahkan kepada KPB Memaraf CALK-BMN, Laporan BMN dipa 01 dan dipa 04 serta laporan SIMAK BMN Wilayah korwil 04, untuk dikirim ke KPKNL, DJKN, dan Pengadilan Tinggi Palembang Menyeleksi dan merekapitulasi barang inventaris negara yg rusak dan membuat pengajuan untuk dihapuskan Melakukan pengawasan atas perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Menyerahkan buku ke perpustakaan Memaraf laporan kegiatan perpustakaan

1350

kegiatan

12 12 8 12

dokumen kegiatan kegiatan kegiatan

4

kegiatan

12

laporan

12

laporan

1 1 1

21 6 30 12

Lukman Halim, S.H. 197608202000121001 Penata (III/c) Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

100

12

bulan

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

dokumen

100

12

bulan

dokumen

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

kegiatan

100

12

bulan

laporan laporan

100 100

12 12

bulan bulan

Biaya

berkas

ruangan

Sekayu, 7 Januari 2015 Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SUDARMAN, S.Ag., MH. NIP. 197503212002121003

LUKMAN HALIM, S.H. NIP. 197608202000121001

4. SKP Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Sudarman, S.Ag.,MH. NIP 197503212002121003 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Wakil Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No


1

Membagi tugas sub Bagian Kepegawaian Membuat usul kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah ke PTA Palembang dan Dirjen Badilag MARI Membuat permohonan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Pengadilan Agama Sekayu Membuat konsep Surat Keputusan

2 3 4

No 1 2 3 4 5 Angka Kredit

II. Pegawai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Kuant/Output 1 7

kegiatan kegiatan

3

kegiatan

16

kegiatan

Negeri Sipil yang Dinilai Paisal, S.H. 196608181998031003 Penata Muda Tk. I (III/b) Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

Biaya

20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mencatat pegawai mutasi dari satker pusat dan daerah Membuat surat tugas untuk pelaksana perjalanan dinas Membuat konsep Surat Keputusan KGB Membuat konsep surat Pengantar Karis, Karsu, Karpeg, pensiun dan Taspen Memeriksa penyusunan DUK BEZETING dan kendali kepegawaian Mengelola absensi pegawai PA Sekayu

8 20 6 4

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

1

kegiatan

256

kegiatan

Membuat surat keputusan cuti tahunan pegawai Membuat surat keputusan cuti alasan penting pegawai Mengkonsep surat pengusulan satya lencana Mengikuti rapat baperjakat

28 28 4 2


Membuat surat KP4 Mengkonsep surat pernyataan masih menduduki jabatan Menulis register induk pegawai Pengimputan data pegawai ke dalam SIKEP Online

28 24 28 28


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12


Pejabat Penilai


SUDARMAN, S.Ag.,MH. NIP. 197503212002121003

PAISAL, S.H. NIP. 196608181998031003

5. SKP Kaur Keuangan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5


Sudarman, S.Ag.,MH. 197503212002121003 Penata (III/c) Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Sutarja, S.Sos. 197804052006041003 Penata (III/c) Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Menyusun rencana dan program kerja unit kerja

2

Dokumen

100 %

12

bulan

2

Menerima SPP, memeriksa kelengkapan berkas SPP dan menandatangani SPP

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

8

Berkas

100 %

12

bulan

12

Berkas

100 %

12

bulan

36

Berkas

100 %

12

bulan

4

Dokumen

100 %

12

bulan

24

Kegiatan

100 %

12

bulan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Memeriksa dan menandatangani SPM Menyusun telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam melaksanakan tugas Mengarsipkan SP2D, SPM, SPP dan kuitansi bukti belanja setelah lengkap dipertanggungjawabkan Membuat laporan realisasi anggaran manual DIPA 01 dan DIPA 04 Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap bulan dan disampaikan kepada tingkat banding Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan Membuat laporan PP 39 tentang realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Membuat laporan realisasi kinerja DIPA 04 setiap bulan Menerima dan membuat jawaban setiap surat masuk yang ditujukan ke bagian keuangan Membuat CALK dan data pendukungnya setiap akhir semester Mengupdate data realisasi keuangan pada aplikasi MONEV dan Website PA Sekayu serta aplikasi SIRUP

Biaya

21 14 15 16 17

Membuat RKAKL untuk anggaran tahun berikutnya Membuat TOR dan RAB untuk anggaran tahun berikutnya Membuat perbaikan RKAKL untuk anggaran tahun berikutnya Membuat Revisi DIPA untuk anggaran tahun berjalan

1

Berkas

100 %

12

bulan

1

Berkas

100 %

12

bulan

3

Berkas

100 %

12

bulan

4

Berkas

100 %

12

bulan

Pejabat Penilai


SUDARMAN, S.Ag.,MH. NIP. 197503212002121003

SUTARJA, S.Sos. NIP. 197804052006041003

6. SKP Panmud Hukum Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Yuli Suryadi, S.H., M.M. NIP 196706081999031002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan Panitera/Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


No 1 2 3 4 5

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama Drs. Syamsu NIP 196504171993031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target

Angka Kredit

Kuant/Output

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Mengumpulkan dan mengelola data perkara

180 180 12 84 840

Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara Menyajikan statistik perkara

17 12

Mengarsipkan berkas perkara in aktif Mengirimkan salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA Menyusun bundel B Menerbitkan akta cerai

Kual/ Mutu

Waktu

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


100 %

12

bulan

100 %

12

bulan

100 %

12

bulan

756

Naskah Dokumen Dokumen Berkas Naskah Laporan Laporan Naskah Laporan Berkas

100 %

12

bulan

1344

Putusan

100 %

12

bulan

6 550

Berkas Akta

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai


YULI SURYADI, S.H., M.M. NIP. 196706081999031002

Drs. SYAMSU NIP. 196504171993031003

7. SKP Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5 No 1 2



III. Kegiatan Tugas Jabatan Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

No

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 172 172

Naskah Dokumen

Matnur, S.H. 196302041987031001 Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 %

Waktu 12 12

bulan bulan

Biaya

22 3 4 5 6 7 8 9

Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan Mengisi buku register perkara gugatan Menaksir panjar biaya Merekap perkara gugatan

344 24 75 884 884 884 884

Dokumen Dokumen Berkas Berkas Perkara Skum Perkara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai



MATNUR, S.H. NIP. 196302041987031001

8. SKP Panmud Permohonan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5



No


1 2 3 4 5

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Menerima/memeriksa berkas pernohonan yang diajukan Mengisi buku register perkara permohonan dan registerregister lainnya Menaksir panjar biaya Merekap perkara permohonan

6 7 8

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

M. Nazarudin, S.H. 196506081992031006 Penata (III/c) Plt. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

170 170 15 80 65 65

Naskah Dokumen Dokumen Berkas Berkas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan

Perkara

100 %

12

bulan

65 65

Skum Perkara

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai



M, NAZARUDIN, S.H. NIP. 196506081992031006

Staf/Pelaksana (9 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/B (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKU eselon IV/B yang terdiri dari SKP Staf Kaur Umum, SKP Staf Kaur Kepegawaian, Staf Kaur Keuangan dan Bidang Kepaniteraan Staf Panmud Hukum dan Gugatan yaitu : 1. SKP Staf Kaur Umum Pengadilan Agama Sekayu an. Apriyati : -

No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

1

Nama

Apriyati

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198104092009122002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jurusita Pengganti/Staf Kaur Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


23

Target No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

30

Dokumen

100

12

bulan

2

Melaksanakan pemberitahuan

8

Dokumen

100

12

bulan

3

Melaksanakan penyitaan

1

Kegiatan

100

12

bulan

4

Membuat berita acara penyitaan

1

Dokumen

100

12

bulan

5 6

Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait Membuat relaas panggilan

1 1

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

30

Dokumen

100

12

bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

2

kegiatan Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

7 8 8 10

Memasukkan daftar nama-nama barang kedalam aplikasi persediaan (operator persediaan) Mengelola aplikasi SIMAK BMN Membuat laporan SIMAK BMN dan Persediaan

2

Biaya

Pejabat Penilai



APRIYATI NIP. 198104092009122002

2. SKP Staf Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Sekayu an. Hadi Surahman, A.Md. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Hadi Surahman, A.Md.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198605312011011008

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Pengatur (II/c) Jurusita Pengganti/Staf Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Sekayu Target

Angka Kredit

No


1 2 3 4 5 6

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

300 90 1 1 13 1

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

7

Membuat relaas panggilan

300

Dokumen

100

12

bulan

8

Mengetik dokumen kenaikan pangkat, KGB, SPMT dan SPMJ

6

Dokumen

100

12

bulan

9

Mengetik dokumen pengusulan pensiun pegawai

1

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

12

Melakukan input dan verifikasi database kepegawaian dalam aplikasi SIMKEP Melengkapi dan upload dokumen elektronik kepegawaian dalam aplikasi SIMKEP Mengetik DUK, Bezeting dan Statistik Kepegawaian

3

Dokumen

100

12

bulan

13

Mengetik dokumen pelaksanaan cuti pegawai

10

Dokumen

100

12

bulan

14 15

Membuat dan menyiapkan daftar hadir dan pulang

240 26

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

26

Dokumen

100

12

bulan

26

Dokumen

100

12

bulan

100

12

bulan

10 11

16 17 18

Mengetik SK yang dikeluarkan oleh Ketua Mengetik dokumen uraian tugas Memeriksa dan melengkapi dokumen arsip kepegawaian Melaporkan tugas-tugas urusan kepegawaian kepada atasan

12

Kegiatan

Biaya

24

Pejabat Penilai



HADI SURAHMAN, A.Md. NIP. 198605312011011008

3. SKP Staf Kaur Keuangan Pengadilan Agama Sekayu a. SKP Staf Kaur Keuangan Nunung Rasum, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Nunung Rasum, S.H.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198501302007042001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Jurusita Pengganti/Staf Kaur Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1 2

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan

32 10

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

3 4 5

Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran

1 1 1

Kegiatan Dokumen Dokumen

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

7 8


9

Membuat laporan pertanggungjawaban DIPA Membuat pengajuan SPM GU Mengantar SPM dan mengambil SP2D di KPPN Sekayu

10 11 12

Membuat pembukuan keuangan DIPA

Penarikan uang DIPA ke Bank

1

Dokumen

100

12

bulan

32 144

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

24

Dokumen

100

12

bulan

21

Dokumen

100

12

bulan

24 33

Kegiatan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai



NUNUNG RASUM, S.H. NIP. 198501302007042001

b. SKP Staf Kaur Keuangan Yessi Arianty, S.E. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Yessi Arianty, S.E.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197701102009122001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti/Staf Kaur Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1 2 3

III. Kegiatan Tugas Jabatan Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan

Angka Kredit

Kuant/Output 30 10 1

Dokumen Dokumen Kegiatan

Kual/ Mutu 100 100 100

Waktu 12 12 12

bulan bulan bulan

Biaya

25

4 5 6

Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan


30

Dokumen

100

12

bulan

Melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan (PNBP) Menyetorkan dan mencatat PNBP dalam aplikasi Simphony Membuat daftar remunerasi Menjalankan aplikasi Komdanas keuangan dan perkara

168

Dokumen

100

12

bulan

192

Dokumen

100

12

bulan

13

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

168

Kegiatan

100

12

bulan

12 24 36


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

Menjalankan aplikasi Silabi untuk BKU dan Buku Pembantu Melaporkan LPJ setiap bulan ke KPPN Sekayu Melaporkan PNBP ke KPPN Sekayu Membuat laporan PNBP

Pejabat Penilai



YESSI ARIANTY, S.E. NIP. 197701102009122001

c. SKP Staf Kaur Keuangan Herdi Saputra, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Herdi Saputra, S.H.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198407012003121004

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4 5

Jabatan Unit Kerja

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

4 5

Jabatan Unit Kerja

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III. Kegiatan Tugas Jabatan Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

14

Membuat relaas panggilan Menguji setiap SPM Menggunakan Aplikasi Pin PPSPM Mengajukan SPM Belanja Pegawai gaji dan uang makan Menanda tangani daftar Uang Lembur, gaji, uang makan, SPT dan SSP Menginput data SP2D ke dalam Aplikasi SAKPA Menginput data PNBP ke dalam Aplikasi SAKPA Melakukan Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN Sekayu Mengambil SP2D di KPPN Sekayu

15

Membuat SKPP bagi pegawai yang mutasi

10 11 12 13

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

340 80 1 1 27 1 340 56 12

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen kegiatan kegiatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

12 12 12

kegiatan kegiatan berkas

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

6

kegiatan

100

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai



HERDI SAPUTRA, S.H. NIP. 198407012003121004

26 4. SKP Staf Panmud Hukum Pengadilan Agama Sekayu : a. SKP Staf Panmud Hukum an. Nur Anwar, SHI. No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Drs. Syamsu NIP 196504171993031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5

No


Angka Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama Nur Anwar, S.H.I. NIP 198303042011011010 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Kuant/Output

Mencatat nomor akte cerai dalam buku register akta cerai Mencatat Tanda terima akta Cerai kedalam Buku Tanda terima Membuat Akta Cerai pada hari putusan BHT dan Ikrar Talak Mencatat Akta cerai ke dalam register akta cerai Menyampaikan Akta Cerai kepada para pihak Menyimpan lembar ketiga akte cerai dalam arsip berkas perkara Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak Membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Melegalisir akta cerai yang di minta oleh para pihak Mengonsep dan mengetik surat keterangan akte cerai hilang Membuat surat pengantar bantuan pengambilan Akta Cerai ke Pengadilan Agama Lain dan juga Menerima surat bantuan Pengambilan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Lain

Waktu

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725 900

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Perkara

100 %

12

bulan

Kegiatan

100 %

12

bulan

Perkara

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

13

Kegiatan

100 %

12

bulan

12 12

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

110

60 13

Membuat laporan akta cerai Membuat laporan mediasi

Pejabat Penilai


Drs. SYAMSU NIP. 196504171993031003

NUR ANWAR, S.H.I. NIP. 198303042011011010

b. SKP Staf Panmud Hukum an. Neno Ramadhaniswarga, S.H. No 1 2 3 4 5 No


Drs. Syamsu 196504171993031003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sekayu


No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

Neno Ramadhaniswarga, S.H. 1984060820121002 Penata Muda (III/a) Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

1

Mengimput Laporan LIPA 7

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

2

Menyiapkan Label Box dan Daftar isi arsip berkas

884

Perkara

100 %

12

bulan

Biaya

27

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Mencatat Peristiwa Persidangan Minutasi di SIADPA Plus Mencatat nomor perkara, jenis perkara, tanggal putus, minutasi, kode majelis hakim dan tanggal masuk box ke dalam buku kontrol box Menyiapkan Label Box dan Daftar isi kelengkapan arsip berkas Mengkoreksi Kelengkapan isi Berkas Perkara yang akan Masuk Arsip Box Mengarsipkan Segala Jenis Putusan Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak Membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Mengimput laporan penggunaan Akta Cerai Mengimput laporan perkara yang di mediasi Membuat laporan LIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Sidang Keliling, Prodeo, perkara yang belum putus lebih dari 6 bulan dan data base perkara

50

perkara

100 %

12

bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

360 12

kegiatan kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

590

Putusan

100 %

12

bulan

50

Perkara

100 %

12

bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

12 50

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

Pejabat Penilai


Drs. SYAMSU NIP 196504171993031003

NENO RAMDHANISWARGA, S.H. NIP 1984060820121002

5. SKP Staf Panmud Permohonan == Tidak ada== 6. SKP Staf Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sekayu : a. SKP Staf Panmud Gugatan an. Entin Suryatin, S.E., Ak. No 1 2

Nama NIP

I. Pejabat Penilai Matnur, S.H. 196706081999031002

No 1 2

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

4 5

Jabatan Unit Kerja

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu

4 5

No


1

Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara Mencatat dan pembukuan keuangan perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara Melakukan penginputan kegiatan keuangan perkara ke dalam aplikasi SIADPA-KIPA Memberi nomor SKUM sesuai nomor urut jurnal Menandatangani SKUM, memberikan cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM Membuat buku bantu dan penginputan harian keuangan perkara Melaksanakan kegiatan penarikan keuangan perkara ke Bank

2 3 4 5 6 7

Angka Kredit

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama Entin Suryatin, S.E., Ak. NIP 197805152009042003 Pangkat/Gol.Ruan Penata Muda Tk. I (III/b) g Jabatan Staf Panitera Muda Gugatan/Kasir Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

980 8

Kegiatan

100 %

12

bulan

Kegiatan

100 %

12

bulan

11520

Kegiatan

100 %

12

bulan

980 980

Putusan

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

Perkara

100 %

12

bulan

11520 25

Biaya

28

8

Melakukan pembukuan dan pencairan uang rellas JSP

11520

Perkara

100 %

12

bulan

9

Melaksanakan pengembalian sisa panjar Membuat laporan keuangan sidang dan prodeo berupa data manual dan elektronik Mengirim semua laporan KIPA1 s.d KIPA 11 ke Website PTA Palembang Menerima transaksi pembayaran akta cerai dan lain sebagainya Melakukan pencatatan map berkas perkara masuk dan kelengkapan lainnya Memberikan materai kepada PP sesuai perkara putus Mengarsipkan bukti-bukti pembayaran setoran bank panjar biaya perkara Menyetorkan biaya pendapatan HHK I, biaya redaksi HHK 2 kepada Bendahara PNBP dan biaya proses ke Bendahara Biaya Proses Menyusun dokumen-dokumen berkas perkara PMH, PHS, PPP dan BAP Membuat sampul berkas perkara Menjadi PP lokal Mengikuti persidangan Mencatat peristiwa persidangan Mengimput berita acara persidangan ke SIADPA Plus

50

Dokumen

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Dokumen

100 %

12

bulan

980

Dokumen

100 %

12

bulan

980

Laporan

100 %

12

bulan

980

Kegiatan

100 %

12

bulan

980

Dokumen

100 %

12

bulan

980

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12 12 12 12

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Membuat dan mencetak berita acara sidang pada setiap tahapan persidangan

Pejabat Penilai


MATNUR, S.H. NIP. 196706081999031002

ENTIN SURYATIN, S.E., Ak. NIP. 197805152009042003

b. SKP Staf Panmud Gugatan an. Doni No 1 2 3 4 5


Matnur, S.H. 196302041987031001 Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5


Doni 198405212014051001 Pengatur Muda (II/a) Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

3

Membuat sampul register keuangan Menginput data aplikasi perpustakaan

12

Dokumen

100 %

12

bulan

4

Mencatat buku masuk dan buku keluar perpustakaan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

1 2

Mencatat dan pembukuan keuangan perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara

Waktu

Biaya

Pejabat Penilai


MATNUR, S.H. NIP 196302041987031001

DONI NIP 198405212014051001

29 Fungsional (15 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Sekayu dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKU yang terdiri dari SKP Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti yaitu : 1. SKP Hakim PA Sekayu an. Drs. H. Romzul Faiyad, SH.: -

No 1 2 3 4 5


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH. 19550718182931003 Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu



1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi Melakukan Rapat Baperjakat

3 167 167 167 167 90 154 167 154 4 4 167 2 30 4

Drs. H. Romzul Faiyad, SH. 195501181982031001 Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai

Sekayu, 2 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai


Drs. H. ROMZUL FAIYAD, SH. NIP. 195501181982031001

2. SKP Hakim PA Sekayu an. Eldi Harponi, S.Ag. : No 1 2 3 4 5


Drs. H.Shalahuddin Haji Abbas,MH 19550718182931003 Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 3 150 460 350 160 80 160 120 80 4

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan

Eldi Haponi, S.Ag. 197301112000031002 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Biaya

30

11 12 13 14 15 16

Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi Memberikan Informasi (Humas) Melakukan Rapat Baperjakat

4 460 2 8 10 4

Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai



ELDI HARPONI, S.Ag. NIP. 197301112000031002

3. SKP Hakim PA Sekayu an. Lukmin, S.Ag. : No

I. Pejabat Penilai

No


1 2 3


Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas,MH 195507181982031003 Pembina Tk. I (IV/b)

1 2 3


Lukmin, S.Ag. 197410102005021001 Penata (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Pratama Madya

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


Angka Kredit

No


1

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim

2

Dokumen

100 %

12

bulan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

304 608 608 282 120 282 106 120 4 4 494 2

Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

14

Melakukan Mediasi

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

Pejabat Penilai



LUKMIN, S.Ag. NIP.197410102005021001

4. SKP Hakim PA Sekayu an. H. A. Mus’id Yahya Qodir, Lc., MHI.: No 1 2 3 4 5 No


Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas,MH 195507181982031003 Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda /Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu


No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

H. A. Mus’id YQ, Lc., MHI. 197601062001121002 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/

Waktu

Biaya

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1 370 740 740 358 100 358

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen

Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12


110 100 4

Berkas Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 %

12 12 12

bulan bulan bulan

Membuat laporan hasil Pengawas

4 645 2 12

Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

Pejabat Penilai



H. A. MUS'ID YAHYA QODIR, Lc., MHI. NIP. 197601062001121002

5. SKP Hakim PA Sekayu an. Alfi Zuhri, S.Ag.: No 1 2 3 4 5



No 1 2 3 4 5


Alfi Zuhri, S.Ag. 197302202001121002 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


11 12 13 14

Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

Angka Kredit

Kuant/Output 2 370 370 150 370 150 370 150 140 4 4 570 2 8

Kual/ Mutu

Waktu

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


Biaya

Pejabat Penilai



ALFI ZUHRI, S.Ag. NIP. 197302202001121002

32 6. SKP Hakim PA Sekayu an. Zulfahmi Mulyo Santoso, SEI. : No 1 2 3 4 5



No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 1 230 460 460 230 60 230 230 60 4 4 460 1 10

Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

Zulfahmi Mulyo Santoso, SEI. 198104032007041001 Penata Muda Tk. I (III/b) Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai



ZULFAHMI MULYO SANTOSO, SEI. NIP. 198104032007041001

7. SKP Hakim PA Sekayu an. Erfani, S.H.I : No

I. Pejabat Penilai

No


1 2

Nama NIP

Drs. H.Shalahuddin Haji Abbas,MH 195507181982031003

1 2

Nama NIP

Erfani, SHI. 198510202009121005

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I (III/b)

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Madya Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

Angka Kredit

Kuant/Output 1 297 594 594 277 92 277 277 92 4 4 594 2 9

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Biaya

33

Pejabat Penilai



ERFANI, SHI. NIP. 198510202009121005

8. SKP Hakim PA Sekayu an. Muhamad Choirudin, S.H.I : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH

1

Nama

Muhamad Choirudin, SHI.

2

NIP

195507181982031003

2

NIP

198412072011011009

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Pratama

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


1 2 3 4 5 6 7

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan

8 9 10 11

Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim

12

Melakukan Mediasi

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1 103 184 103 103 25 103

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12


103 25 160 1

Berkas Dokumen Kegiatan Laporan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


2

Kegiatan

100 %

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai


Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH. NIP. 195507181982031003

Muhamad Choirudin, SHI. NIP. 198412072011011009

9. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Dra. Nyimas Aisyah: No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Dra. Nyimas Aisyah

2 3 4 5

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

2 3 4 5


195912311983032023 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target

No 1 2


4

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

5

Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang

3

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

188 188

Naskah Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

376

Dokumen

100

12

bulan

376

Naskah

100

12

bulan

Biaya

34 akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 6 7

Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

188

Kegiatan

100

12

bulan

188

Kegiatan

100

12

bulan

8

Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

188

Dokumen

100

12

bulan

9 10

Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara

12 84

Dokumen Berkas

100 100

12 12

bulan bulan

11

Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan

188

Kegiatan

100

12

bulan

188

Kegiatan

100

12

bulan

84

Berkas

100

12

bulan

12 13

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum

Pejabat Penilai



Dra. NYIMAS AISYAH NIP. 195912311983032023

10. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Dra. Emidawati : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Dra. Emidawati

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

195812311992032010

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

190

Naskah

100

12

bulan

2

Membuat berita acara sidang (BAS)

190

Dokumen

100

12

bulan

3

Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

3

Dokumen

100

12

bulan

380

Dokumen

100

12

bulan

380

Naskah

100

12

bulan

190

Kegiatan

100

12

bulan

190

Kegiatan

100

12

bulan

8


190

Dokumen

100

12

bulan

9 10 11 12

Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan

12 84 190 190

Dokumen Berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100 100

12 12 12 12


13


84

Berkas

100

12

bulan

4 5 6 7

Biaya

Pejabat Penilai



Dra. EMIDAWATI NIP. 195812311992032010

35 11. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Khoirul Aswadi, S.Ag. : No 1 2 3 4 5



No


1 2

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

Khoirul Aswadi, S.Ag. 195609071986031003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

168 168

Naskah Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

336

Dokumen

100

12

bulan

336

Naskah

100

12

bulan

168 168

Kegiatan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

168

Dokumen

100

12

bulan

12 75 168 168

Dokumen Berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100 100

12 12 12 12


75

Berkas

100

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai



KHOIRUL ASWADI, S.Ag. NIP. 195609071986031003

12. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Hasan Basri, S.Ag. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Hasan Basri, S.Ag.

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera/Sekretaris

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

195907061988031003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6 7

III. Kegiatan Tugas Jabatan Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

Angka Kredit

Kuant/Output 160 160

Naskah

Kual/ Mutu

Waktu

Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

3

Dokumen

100

12

bulan

240

Dokumen

100

12

bulan

240

Naskah

100

12

bulan

160

Kegiatan

100

12

bulan

160

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

36

8 9 10 11 12 13


160

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan

75 160 160

Berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan


75

Berkas

100

12

bulan

Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara

Pejabat Penilai



HASAN BASRI, S.Ag. NIP. 195907061988031003

13. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Edy Gunawan, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Edy Gunawan, S.H.

2 3 4 5


196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

2 3 4 5


198607042006041001 Penata Muda (III/a) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7 8

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait Membuat relaas panggilan Mengisi Buku Induk Keuangan Perkara

Angka Kredit

Kuant/Output 340 80 1 1 25 1 340 12

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kegiatan

Kual/ Mutu 100 100 100 100 100 100 100 100

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya


Pejabat Penilai



EDY GUNAWAN, S.H. NIP. 198607042006041001

14. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Ismail, S.Kom. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Ismail, S.Kom

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197810312009041002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti/Staf Kaur Umum Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1

III. Kegiatan Tugas Jabatan Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

Angka Kredit

Kuant/Output 366

Dokum en

Kual/ Mutu 100

Waktu 12

bulan

Biaya

37

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Melaksanakan pemberitahuan

90

Melaksanakan penyitaan

Dokum en Kegiat an Dokum en Dokum en Dokum en Dokum en kegiata n

5

Membuat berita acara penyitaan

5

Menyampaikan surat pengumuman/teguran

4

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

1


366

Menerima dan menaikkan surat masuk serta memberikan lembar disposisi Mengelola dan mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai yang membutuhkan

712

Mengelola aplikasi SIMAS

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

38

Pegaw ai

100

12

bulan

12

Kegiat an

100

12

bulan

Pejabat Penilai



ISMAIL, S.Kom NIP. 197810312009041002

15. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Kiagus Muhammad Dedi : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Kiagus Muhammad Dedi

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197301252006041002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur (II/c)

4

Jabatan

Panitera/Sekretaris

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No 1 2 3 4 5

III. Kegiatan Tugas Jabatan Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan

6

Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

7


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

165 165

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1 6 1

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

Dokumen

100

12

bulan

320

Dokumen

100

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai



KIAGUS MUHAMMAD DEDI NIP. 197301252006041002

38 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan terhadap sumber daya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan, perlu ditingkatan sumber daya manusia melalui rekuitmen, pelaporan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi dan regulasi. A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme aparat peradilan baik itu hakim dan panitera serta pejabat lainnya dalam pelaksanaan tugas dalam menangani perkara dan pelayanan publik. Tuntutan terhadap profesionalisme aparat peradilan disebabkan oleh peranannya yang sangat strategis sebagai motor penggerak jalannya peradilan dan sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan peran dan posisinya yang sangat strategis, aparat peradilan diharapkan mampu terus berkembang dengan meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparat peradilan penting dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen aparat peradilan. Untuk mendapatkan aparat peradilan yang kompeten salah satu caranya dengan cara merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara profesional dan transparan. Selama ini proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah dipandang belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai publik cenderung diwarnai oleh praktik-praktik spoil system, yang masih cenderung mengedepankan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas aparat peradilan. Kualitas aparat peradilan akan sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen yang merupakan bagian dari pada proses aktivitas untuk mencari dan menemukan aparat peradilan yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Rekrutmen sebagai perencanaan strategis dan langkah awal untuk mendapatkan aparat peradilan yang handal harus dilaksanakan secara terprogram dan komprehensif. Hal ini untuk memprediksi kebutuhan aparat peradilan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Secara teoritis, banyak metode dan teknik seleksi untuk mengevaluasi pelamar sesuai jabatan yang lowong dalam organisasi. Fenomena yang terjadi pada jajaran birokrasi pemerintah menunjukkan bahwa aparat peradilan saat ini belum memiliki kualitas yang sebanding dengan tuntutan perubahan strategis dan dinamika dinamika yang berkembang guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan langkahlangkah strategis sebagai upaya perbaikan untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Untuk memenuhi dan melaksanakan tuntutan masyarakat pencari keadilan dan profesionalismne kinerja aparat peradilan khususnya tenaga tekhnis yustisial, maka Pengadilan Agama Sekayu telah menempuh langkah-langkah dengan meningkatkan Sumber Daya manusia melalui pengikutsertaan para Hakim dan Panitera yang diselenggarakan oleh 38

39 Mahkamah Agung dengan pembinaan dari pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang selain itu juga pembinaan eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim baik yang dilakukan di dalam kantor maupun berkerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kemudian untuk peningkatan wawasan keilmuan dalam rangka menunjang tugastugas pokok pada satuan kerja masing-masing aparat peradilan telah diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mulai S.1, S.2 dan S.3, sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut : a) Data Pelatihan Pejabat Teknis Yudicial 2015 No

Jenis Pelatihan

Jumlah Peserta

Tempat

1

2

3

4

Bimbingan Teknis Ekonomi Syari’ah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang an. Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H., Drs. H. Romzul Faiyad, S.H., Alfi Zuhri, S.Ag., dan H. A. Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. Bimbingan Teknis SIADPA PLUS di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang an. Lukmin, S.Ag., Yuli Suryadi, S.H., M.M.., Drs. Syamsu, dan Neno Ramadhaniswarga, S.H. Diklat Sertifikasi Mediator di Megamendung Bogor an. Lukmin, S.Ag.

4 OranG

Hotel Grand Duta Syari’ah Palembang pada tanggal 16 s/d 18 September 2015

4 Orang

Hotel Grand Duta Syari’ah Palembang pada tanggal 16 s/d 18 September 2015

1 Orang

Diklat Teknis Fungsional Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah di Megamendung Bogor an. Alfi Zuhri, S.Ag. Diklat Hakim Berkelanjutan (CJE II) di Megamendung Bogor an. H. A. Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, an. Nur Anwar, S.H.I., dan Neno Ramadhaniswarga, S.H.

1 Orang

Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 s/d 23 Mei 2015 Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Juni s/d 04 Juli 2015 Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Agustus s/d 08 Agustus 2015 Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 10 s.d. 12 Nopember 2015

1.

2.

3 4. 5. 6.

1 Orang 1 Orang

b) Data Peserta Pendidikan Program S1 Pendidikan No

Nama/NIP

Program Studi/ Magister/Konsenterasi

Nama Perguruan Tinggi

1 1.

2 Doni NIP 198405212014051001 Kiagus Muhammad Dedi NIP 197301252006041002

3 Ilmu Hukum

4 STIH Rahmaniyah Sekayu STIHPADA Palembang

2.

Ilmu Hukum

Unit Kerja

Ket

5 PA Sekayu

6 Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

40 3.

Ismail, S.Kom NIP 197810312009041002

Ilmu Hukum

4.

Hadi Surahman, A.Md. NIP 198605312011011008

Ilmu Hukum

5.

Apriyati NIP 198104092009122002

Universitas Sjakhyakirti Palembang Universitas Sjakhyakirti Palembang Universitas Sjakhyakirti Palembang

Ilmu Hukum

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

c) Data Peserta Pendidikan Program S2 Pendidikan No 1 1. 2. 3.

Nama/NIP


2 H. Khairuddin, S.Ag., S.H., MHI. NIP 197305181994031004 Lukmin, S.Ag. NIP 197410102005021001

3 Hukum Islam

Erfani, S.H.I. NIP 198510202009121005

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah


Unit Kerja

4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

5 PA Sekayu

6 Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

Ket

d) Data Peserta Pendidikan Program S3 Pendidikan No

Nama/NIP

1

2 -

-

Program Studi/ Magister/ Konsenterasi 3 -


Unit Kerja

Ket

4 -

5 -

6 -

Adapun data Hakim dan Panitera serta Jurusita sebagai berikut : a) Data Hakim N o 1.

Nama

Pangkat Golongan Ruang Pembina TK.I

IV/b

2.

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. Drs. Romzul Faiyad, S.H.

Pembina TK.I

IV/b

3.

Eldi Harponi, S.Ag.

Penata Tk. I

III/d

4.

Penata Tk. I

III/d

5.

H. A. Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. Alfi Zuhri, S.Ag.

Penata Tk. I

III/d

6.

Lukmin, S.Ag.

Penata

III/c

7.

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.

Penata

III/c

Jabatan Jabatan TMT Ketua/Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya

16-09-2015 01-08-2010 29-12-2011 21-11-2012

Pendidikan S2 Hukum S1 Syari’ah S1 Syari’ah S1 Hukum S1 Syari’ah

30-08-2013

S1 Syari’ah S2 Hukum S1 Syari’ah

28-03-2014

S1 Syari’ah

06-02-2014

S1 Syari’ah

41 8.

Erfani, S.H.I.

9.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Penata Muda Tk. I Penata Muda TK.I

III/b III/b

Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Muda

23-10-2013

S1 Syari’ah

01-10-2014

S1 Syari’ah

b). Data Panitera dan Jurusita N o 1

Nama

Pangkat Golongan Ruang

Jabatan Jabatan

TMT

Pendidikan


Pembina

IV/a

Panitera/Sekretaris

09-04-2013

Penata Tk.I

III/d

Wakil Panitera

02-03-2014

3

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., MHI. Abu Tolib, S.H.

Penata Tk.I

III/d

08-09-2011

4

Matnur, S.H.

Penata Tk.I

III/d

13-05-2014

S1 Hukum

5

Drs. Syamsu

Penata Tk.I

III/d

28-09-2010

S1 Syari’ah

6

Khoirul Aswadi, S.Ag.

Penata Tk.I

III/d

Panmud Permohonan Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti

S1 Hukum S2 MM S1 Syari’ah S2. MHI S1 Hukum

22-07-2009

S1 Syari’ah

7

Hasan Basri, S.Ag.

Penata Tk.I

III/d

Panitera Pengganti

24-03-2014

S1 Syari’ah

9

Dra. Nyimas Aisyah

Penata Tk.I

III/d

Panitera Pengganti

06-12-2007

S1 Syari’ah

10

Dra. Emidawati

Penata Tk.I

III/d

Panitera Pengganti

07-11-2007

S1 Syari’ah

11

Miswah Syarqowi, S.Ag.

Penata Tk.I

III/d

Panitera Pengganti

07-11-2007

S1 Syari’ah

12 13

M. Nazarudin, S.H. Ismail, S.Kom

III/c III/b

Panitera Pengganti Jurusita Pengganti

31-12-2006 04-11-2010

14

Edy Gunawan, S.H.

III/b

Jurusita Pengganti

04-11-2010

S1 Hukum S1 Komputer S1 Hukum

15 16

Herdi Saputra, S.H. Yessi Arianty, S.E.

III/a III/b

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

07-06-2007 21-01-2013

S1 Hukum S1 Ekonomi

17 18

Nunung Rasum, S.H. Hadi Surahman, A.Md.

III/a II/d


21-01-2013 19-02-2013

19 20

Kiagus Muhammad Dedi Apriyati

Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Tk. I Penata Muda Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I

II/c II/b


04-11-2010 21-01-2013

S1 Hukum DIII Komputer SMA SMA

2

Untuk mendukung pelaksana tugas tekhnis yudicial sebagai tugas pokok Pengadilan Agama maka beberapa langkah telah ditempuh dengan berbagai macam langkah antara lain : a) Aktif mengikutsertakan para pejabat struktural maupun pegawai lainnya untuk mengikuti diklat-diklat yang diadakan berbagai pihak seperti Mahkamah Agung RI sendiri, Pengadilan Tinggi Agama maupun Instansi luar seperti Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Daerah. b) Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menambah pegawai khususnya pada bagian sekretariatan dan kepaniteraan karena sampai dengan akhir 2014 masih ada Kepala Urusan dan Panitera Muda yang tidak memiliki staf.

42 c) Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk melaksanakan pendidikan dan latihan penjenjangan bagi pejabat Struktural karena hingga saat ini pejabat stuktural Pengadilan Agama Sekayu belum ada yang mengikuti Diklat Penjenjangan. d) Dalam rangka memenuhi kehendak Pepres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pengadilan Agama Sekayu telah mengikutsertakan pejabat Stuktural dan staf untuk mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Tahun 2013 yang telah lulus sertifikasi 1 orang lagi, kedepan diharapkan lebih banyak lagi yang mengikuti ujian sertifikasi serupa sehingga kehendak Pepres Nomor 54 tersebut terpenuhi. e) Mendorong para pegawai yang belum memiliki Ijazah S1 agar melakukan pendidikan sampai kejenjang minimal S1 dan sampai saat ini 95% Pegawai Pengadilan Agama Sekayu telah mempunyai gelar sarjana. Sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis admnistrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut : a) Data Pelatihan Pejabat Non Teknis Yudisial 2014 Jumlah Peserta

No

Jenis Pelatihan

1 1.

2 Diklat Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) di KPPN Sekayu an. Sutarja, S.Sos., dan Herdi Saputra, S.H. Diklat Prajabatan Gol II di Lampung an. Doni

2.

3.

4.

Tempat

3 2 Orang

4 KPPN Sekayu pada tanggal 13 s.d 16 April 2015

1 Orang

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 5 s.d 10 April 2015

Sosialisasi Rancangan RKA-KL Pagu 3 Orang Indikatif Daerah DIPA 04 Tahun Anggaran 2016. an. Yuli Suryadi, S.H., M.M., Sudarman,

Di Hotel Sintesa Peninsula Palembang pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2015

S.Ag., M.H. dan Nunung Rasum, S.H. Diklat Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Berbasis Akrual Wilayah Sumatera Selatan dan Jambi Tahun Anggaran 2015 di Palembang an. Yessi Arianty, S.E.

Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 s.d. 07 Nopember 2015

1 Orang

b) Data Peserta Pendidikan Program S1 Pendidikan No 1 1.

Nama/NIP 2 Herdi Saputra, S.H. NIP 198407012003121004

Program Studi/ Magister/Konsentera si 3 Ilmu Hukum

Nama Perguruan Tinggi 4 Universitas Sjakhyakirti Palembang

Unit Kerja 5 PA Sekayu

Ket 6 Selesai

43 c) Data Peserta Pendidikan Program S2 Pendidikan No

Nama/NIP



Unit Kerja

Ket

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Adapun data Pejabat Struktural dan Pegawai sebagai berikut : a) Data Pejabat Struktural No

Nama

1

Sudarman, S.Ag., M.H.

2

Paisal, S.H.

3

Lukman Halim, S.H.

4

Sutarja, S.Sos.

Pangkat Golongan Ruang Penata TK. III/d I Penata III/c Penata Muda Tk.I Penata Muda Tk. I

III/c III/c

Jabatan Jabatan TMT Wakil 07-01-2015 Sekretaris Kepala Urusan 07-01-2015 Kepegawaian Kepala Urusan 01-04-2010 Umum Kepala Urusan 28-09-2010 Keuangan

Pendidikan S1 Syari’ah S2 Hukum S1 Hukum S1 Hukum S1 Sosial

b) Data Pegawai No 1.

Nama

2

Entin Suryatin, S.E., Ak. Doni

3.

Nur Anwar, S.H.I.

4.

Neno Ramadhaniswarga, S.H

Pangkat Golongan Ruang Penata Muda III/b TK.I Pengatur II/b Muda Penata Muda III/b TK.I Penata Muda III/a

Jabatan Jabatan TMT Staf Panmud 02-01-2014 Gugatan Staf Panmud 20-10-2015 Gugatan Staf Panmud 02-05-2011 Hukum/CPP Staf Panmud 22-01-2015 Hukum/CPP

Pendidikan S1 Syari’ah SMA S1 Syari’ah S1 Hukum

3. Mutasi Dalam dunia birokrasi mutasi berbeda dengan promosi, mutasi sering diartikan sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status kerja. Dalam dunia Birokrasi Mutasi berbeda dengan Promosi, Mutasi sering diartikan sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status kerja ke situasi (daerah) tertentu dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada lembaga. Mutasi memberikan kesempatan bagi pegawai untuk untuk menyegarkan kembali dari rutinitas sehari-hari yang dikerjakan dan memberikan kesempatan untuk belajar hal baru ditempat yang baru. Dengan demikian seorang pegawai senantiasa berada dalam kondisi kerja yang dinamis. Dengan adanya mutasi ini diharapkan mental seluruh aparatur dan penyelenggara negara akan lebih segar dan mampu membuka cakrawala berfikir yang masih terkungkung dengan pola fikir kedaerahan, etnis dan budaya dia sendiri, berusaha untuk memahami

44 karakter di tempat barunya dan menggali nilai-nilai dasar yang ada ditempat kerjanya tersebut. Adapun data-data pegawai yang mutasi pada Pengadilan Agama Sekayu tahun 2014 sebagai berikut : 1. Data Mutasi Pejabat Teknis Yustisial No

Nama/NIP

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Ket 5

1

2

3

4

1.

Drs. H. Romzul Faiyad, S.H. NIP 19550118 1982031001 Eldi Harponi, S.Ag. NIP 197301112000031002

Hakim Madya Muda PA Sekayu Kelas II Hakim Pratama Utama PA Sekayu Kelas II

Hakim Madya Muda PA Baturaja Kelas I.B Hakim Pratama Utama PA Kebumen Kelas II

2.

2. Data Mutasi Pejabat Non Teknis Yustisial No 1 1.

Nama/NIP 2 Andi Fajaryani, S.H. NIP 19850321 2009042004

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

Staf Panmud Hukum PA Sekayu Kelas II

Staf Panmud Hukum PA Jakarta Selatan Kelas IA

Ket 5

4. Promosi Adapun Promosi merupakan sebuah mekanisme untuk mengganti para pemimpin yang sudah berhenti, baik karena pensiun atau sudah tidak cakap lagi dengan digantikan oleh pegawai baru yang diharapkan mampu menjadi leader-leader handal dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga. Sedangkan Promosi memiliki arti yang lebih mendalam bagi sebuah lembaga sebab dengan kegiatan promosi itu berarti kelangsungan sebuah lembaga akan terjaga. Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan konpensasi bagi yang bersangkutan. Memang Promosi dalam sebuah kelembagaan adalah sebuah keharusan. Tanpa dua hal ini, kinerja aparat sebuah lembaga akan menjadi statis dan stgnan dan diharapkan dengan adanya pola ini akan selalu menambah motivasi dan peningkatan kinerja. Di samping itu Promosi juga bertujuan untuk penyegaran terhadap sebuah instansi, dimana seorang pegawai yang terlalu lama bertugas disebuah instansi cenderung akan bosan dan memiliki sikap possesif yang berlebihan terhadap tempat kerjanya, sehingga sering dijumpai dalam banyak instansi contohnya banyak pegawai yang membuat onar dan sering bermasalah baik dengan bawahan, kolega maupun pimpinannya dikantor. Di samping itu ada juga pegawai yang bersikap semauanya dan mau mengatur semua orang dikantor padahal dia sendiri bukan pimpinan di instansi tersebut. Oleh karena itu untuk menjaga efektifitas kerja dan penyelenggara telah diupayakan melalui langkah-langkah pengusulan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau melalui Tim Promosi dan Mutasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI untuk melakukan promosi kepada Pejabat yang telah memenuhi syarat untuk dipromosikan ditempat lain maupun untuk dipromosikan pada institusi ini sendiri pada tahun 2014 telah terealisasi di antaranya:

45 1. Data Promosi Pejabat Teknis Yustisial No 1

Nama/NIP 2

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

1.

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. NIP 195507181982031003

2.

Yuli Suryadi, S.H., M.M. NIP 196706081999031002

Wakil Ketua PA Sekayu/Hakim Madya Muda Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

Ket 5

Ketua PA Sekayu Kelas II/Hakim Madya Muda Panitera Pengadilan Agama Sekayu

2. Data Promosi Pejabat Non Teknis Yustisial No 1 1. 2. 3. 4.

Nama/NIP 2

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

Sudarman, S.Ag., M.H. NIP 197503212002121003 Paisal, S.H. NIP 196608181998031003

Wakil Sekretaris PA Sekayu Kaur Kepegawaian PA Sekayu

Sutarja, S.Sos. NIP 197804052006041003 Lukman Halim, S.H. NIP 19760820 2000121001

Kaur Keuangan PA Sekayu Kaur Umum PA Sekayu

Ket 5

Sekretaris PA Sekayu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana PA Sekayu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Sekayu Kepala Sub Bagian Perencanaan Informasi dan Teknologi PA Sekayu

5. Pensiun Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Latar belakang adanya pensiun dikarenakan batas usia pensiun, kemauan sendiri, takdir (sakit dan meninggal dunia), rekturisasi/dinas dan diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Kemudian juga karena unsur sifatnya pensiun seperti penghargaan, diberhentikan dengan hormat, jaminan hari tua dan jasa terhadap negara atau pemerintah. Adapun data pegawai Pengadilan Agama Sekayu yang pengajuan pensiun untuk tahun 2015 sebagai berikut: No

Nama/NIP

1

2

1.

Drs. Ruslan NIP 196101011990121001 Abu Tolib, S.H.

2.

Jabatan 3 Staf Umum PA Sekayu Panitera Muda

TMT Pensiun

Ket

4

5

1 Februari 2015 22 September

Sekarang

dalam

proses

46

3.

NIP 196004071987031008

Permohonan

2015

Miswah Syarqowi, S.Ag. NIP 195704111982032002

Panitera Pengganti

02 Nopember 2015

pengusulan ke BKN Palembang melalui PTA Palembang Sekarang dalam proses pengusulan ke BKN Palembang melalui PTA Palembang

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Secara umum perkara yang diterima Pengadilan Agama Sekayu mengalami peningkatan karena pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 884 perkara sedangkan pada tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak 987 perkara dengan keadaan sebagai berikut: 1) Keadaan Perkara No

Jenis Perkara

Sisa Akhir 2014

Keadaan Perkara Perkara Jumlah Diterima 2015

Perkara Putus

Sisa

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Dispensasi Nikah Harta Bersama Penguasaan Anak Isbat Nikah Kewarisan P3 HP/Penetapan Ahli Waris Lain-lain/Pengangkatan Anak Hadhonah Hak-hak Bekas Isteri Wali Adhol Ekonomi Syariah Hibah JUMLAH

13 52 3 1 69

221 734 1 11 13 4 3 987

234 786 1 14 13 4 3 1 1056

215 730 1 10 11 3 3 1 974

19 56 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 82

2) Penyelesaian Perkara Tahun 2015 No

Jenis Perkara

Yang Diterima

Yang Diputus

Sisa

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Dispensasi Nikah Harta Bersama Penguasaan Anak Isbat Nikah Kewarisan P3 HP/Penetapan Ahli Waris Lain-lain/Pengangkatan Anak Hadhonah Hak-hak Bekas Isteri Wali Adhol

3 221 734 1 11 13 4 3 -

4 202 678 1 7 11 3 3 -

5 19 56 4 2 1 -

Ekonomi Syariah Hibah JUMLAH

987

905

82

14 15

47 3) Jumlah Perkara Banding, Kasasi, PK dan Ekseskusi No

Jumlah Perkara

1 1 2 3 4

2

Sisa Akhir 2014 3 -

Banding Kasasi PK Eksekusi JUMLAH

Penanganan Perkara Tahun Jumlah Selesai 2015 4 5 6 6 6 4 2 2 0 1 1 1 9 9 5

Sisa 7 2 2 4

4) Pelaksanaan Perkara Prodeo No Satker 1. PA Sekayu

Jumlah Perkara 5 Perkara

Pagu Rp.2.500.000,-

Realisasi Rp. 2.340.000,-

Sisa Rp. 160.000,-

5) Pelaksanaan Sidang Keliling No Satker 1 PA Sekayu

Jumlah Perkara 143 Perkara

Pagu 24.000.000

Realisasi 24.000.000

Sisa 0

6) Pelaksanaan Perkara Posbakum No 1.

Satker PA Sekayu

Jumlah Perkara -

Pagu

Realisasi -

Sisa -

-

7) Perkara Khusus yang Menyangkut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 No

Jenis Perkara

Sisa 2014

Diterima 2015

Jumlah

Ada Izin Atasan

Tdk Ada Izin Atasan

1

Cerai Talak

-

12

12

9

3

2

Cerai Gugat

1

22

23

7

13

8) Kegiatan Hakim tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Majelis A A A A A C1 C1 C1 C1 C2

C2 C1 C1 C1 C4 C2 C3 C3 C3 C5

Putus C5 C2 C7 C4 C8 C3 C7 C4 C6 C7

1 84 14 1 15 1 5 135 38 157

Jumlah Perkara Minutasi Masuk Arsip 1 84 14 1 15 1 5 129 38 155

1 81 14 1 15 1 5 118 38 147

Keterangan A : Drs. H. Shalahudin Haji Abbas,M.H. C1 : Drs. H. Romzul Faiyad, SH C2 : Eldi Harponi,S.Ag C3 : Lukmin,S.Ag C4 : H.A.Mus'id Yahya, LC,MHI C5 : Alfi Zuhri, S.Ag. C6 : Zulfahmi Mulyo Santoso, S.EI C7 : Erfani,S.H.I. C8 : Muhamad Choirudin,S.H.I.

48 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C2 C2 C3 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6

C4 C3 C7 C6 C6 C5 C6 C7 C6 C7

C7 C4 C8 C7 C8 C6 C8 C8 C7 C8

3 1 1 6 119 3 133 123 2 132 974

3 1 1 6 119 3 128 116 2 129 947

3 1 1 6 110 3 90 107 2 114 845

9) Keuangan Perkara (LIPA.7) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

Jumlah

Uraian

Penerimaan (Rp)

Saldo awal tahun 2015 Penerimaan tahun 2015 Biaya Panggilan Biaya pemeriksaan setempat Biaya Sita Biaya pemberitahuan Pengiriman biaya perkara Materai Pendaftaran ATK Lain-lain atas perintah Pengadilan Pengembalian sisa panjar Jumlah Pengeluaran Saldo Akhir Tahun 2015 JUMLAH

Pengeluaran (Rp)

60.303.000,1.097.370.000,-

1.157.673.000,-

600.930.000,20.320.000,162.240.000,6.576.000,5.844.000,29.860.000,49.150.000,4.870.000,214.565.000,1.094.354.000,63.319.000,1.157.673.000,-

10) Biaya Eksekusi Pengadilan Agama Sekayu tidak menerima uang biaya eksekusi pada tahun 2015. 11) Uang Konsinyasi (Titipan Pihak Ketiga) Pengadilan Agama Sekayu tidak menerima uang konsinyasi pada tahun 2015. 12) Jumlah Perkara yang sudah Diminutasi No 1 1

Kegiatan 2 Perkara yang sudah diminutasi JUMLAH

Sisa Akhir 2014 3 69

Penanganan Perkara Tahun Jumlah Selesai 2015 4 5 6 878

947

845

Sisa 7 102

49 13) Jumlah Perkara yang di Mediasi

2

Perkara Berhasil di Mediator 3

Perkara Berlanjut Kesidang Pengadilan 4

Perkara Dalam Proses 5

Penyelesaian Mediasi

3

130

-

No

Nama Kegiatan

1 1

Jumlah 6 133

14) Penyelesaian Akte Cerai No

Nama Kegiatan

Diserahkan Ke (P)

Diserahkan Ke (T)

Belum Diserahkan Jumlah

1

2

3

4

5

6

1

Akta Cerai

692

257

767

1.716

15) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian a). b). c). d). e). f). g). h). i). j). k). l). m). n). o).

Poligami tidak sehat Krisis akhlak Cemburu Kawin Paksa Ekonomi Tidak Ada Tanggung Jawab Kawin Dibawah Umur Kekejaman Jasmani Kekejaman Mental Dihukum Cacat Biologis Politis Gangguan Pihak Ketiga Tidak Ada Keharmonisan Lain – lain

= = = = = = = = = = = = = = =

1 105 18 4 32 245 0 31 0 0 0 0 121 292 125

pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr

16) Penataan Arsip Berkas Arsip berkas perkara setelah diminutasi ditata dalam file box dan diletakan pada lemari/rak khusus berkas perkara berdasarkan tahun berkas perkara. 17) Perkara yang Dimohon Sita Pada tahun 2014 ada 1 perkara yang dimohonkan sita pada Pengadilan Agama Sekayu yaitu: 0804/Pdt.G/2014/PA.Sky 18) Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar Pengadilan Pada tahun 2015 tidak ada perkara permohonan pembagian harta peninggalan di luar Pengadilan Agama Sekayu.

50 2. Rasio Perkara terhadap Majelis Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah 1.056 perkara (perkara tahun 2015 sebanyak 987 dan sisa akhir tahun 2014 sebanyak 69 perkara) dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara dari 1.056 perkara menjadi 974 perkara putus, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 102%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap 90% 92,23% 102% perkara Ukuran capaian indikator kinerja persentase ratio majelis hakim terhadap perkara adalah 92,23/90 x 100% = 102%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 102% dari target yang ditetapkan 90%. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu untuk ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 907 perkara putus dari jumlah perkara yang diterima 987 perkara dan diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut : 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Jenis Perkara Diterima

No

1.

Cerai Gugat

416

356

515

437

536

470

609

542

606

623

734

678

2.

Cerai Talak

141

116

154

138

202

166

198

181

187

189

221

202

3.

Perkara lain

38

31

28

24

98

87

44

36

91

95

32

25

595

503

697

599

836

723

851

759

884

907

987

905

3. Putusan yang diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara 2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Kewarisan JUMLAH

Sisa Akhir 2014 3 -

Banding 2015 4 1 1 2

Jumlah

Selesai

Sisa

5 1 1 2

6 1 1 2

7 -

51 b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2014 3 1 1

Banding 2015 4 2 2

Jumlah

Selesai

Sisa

5 3 3

6 3 3

7 -

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara

2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Kewarisan JUMLAH

Sisa Akhir 2014 3 -

Banding 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

4. Putusan yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

Kasasi 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

Ctt : Ada 2 (dua) perkara yang mengajukan Tk.Kasasi,tapi belum ada putusan di Tk.Kasasi tersebut, antara lain perkara Nomor : 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky ( Harta Bersama ) dan Nomor: 0777/Pdt.G/2014/PA.Sky ( Cerai Gugat )

52 b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi Sisa Akhir 2014 3 -

Kasasi 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

Kasasi 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Sisa Akhir 2014 3 -

Kasasi 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

53 e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Sisa Akhir 2014 3 -

Kasasi 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

54 c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No Jenis Perkara

1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

55 f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No Jenis Perkara

1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

56 i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

j.

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

57 l.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No

Jenis Perkara

1

2

1 2 3 4 5 6

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Kewarisan JUMLAH

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Sisa Akhir PK Jumlah Selesai Sisa 2014 2015 3 4 5 6 7 -

-

-

-

-

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

58 o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

59 r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 -

PK 2015 4 -

Jumlah

Selesai

Sisa

5 -

6 -

7 -

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Keadaan Gedung Pengadilan Agama Sekayu menempati gedung lama yang belum proto type standar Mahkamah Agung RI dengan luas tanah seluas 3.700 M2 dan untuk bangunan 760 M2 dan tanah kosong 2.940 M2 yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 497 Sekayu Telepon 0714-331170 Faksimile 0714-331062. Ada 4 (empat) bangunan yang ada di Pengadilan Agama Sekayu yaitu gedung utama Pengadilan Agama Sekayu dibangun tahun 1983 dengan luas bangunan 225 M2, gedung ruang pelayanan dibangun tahun 1992 dengan luas bangunan 100 M2, gedung ruang sidang dibangun tahun 2006 dengan luas bangunan 100M2 dan gedung ruang hakim dibangun tahun 2007 dengan luas bangunan 100 M2. Dari keempat gedung tersebut sudah banyak mengalami kerusakan antara lain: kerusakan pada kerangka dan platfon, dinding retak, lantai ruang sidang turun dan keramik pecah serta instalasi listriknya tidak teratur/rapi. b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap gedung kantor dan halaman kantor antara lain perbaikan dan pengecatan dinding ruang pelayanan publik, perbaikan kerangka dan plafon, perbaikan ruang perpustakaan, perbaikan ruang panmud, pintu masuk dan halaman parkir dan penataan/pemeliharaan taman kantor serta lain sebagainya. c) Penghapusan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sekayu telah mendapat dana tahun anggaran 2016 pembangunan gedung baru tahap pertama sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di tanah gedung lama Pengadilan Agama Sekayu tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Agama Sekayu mengajukan penilaian kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 Nopember 2015 dengan surat Nomor: W6-A7/2211/PL.01/XI/2015 dengan nilai taksiran keempat gedung tersebut sebesar Rp. 43.643.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Nomor: W6-

60 A7/2366/PL.04/XII/2015 Pengadilan Agama Sekayu telah mengajukan izin penghapusan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Palembang untuk memberikan penilaian harga dan memberikan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan penghapusan gedung lama tersebut. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Sekayu memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut : a. Keadaan Fasilitas Kantor 1) Portable Water Pump 2 unit. 2) Lemari Besi/Metal sebanyak 1 buah. 3) Lemari Kayu sebanyak 23 buah. 4) Rak Besi 1 unit. 5) Rak Kayu 1 unit. 6) Filling Cabinet Besi sebanyak 2 buah. 7) Brangkas sebanyak 2 buah. 8) Papan Visual/Papan Nama sebanyak 6 buah. 9) Mesin Absensi sebanyak 1 buah. 10) Perkakas Kantor lainnya 69 buah. 11) Meja Kayu Kerja 43 buah. 12) Kursi Kerja Kayu 76 buah. 13) Kursi Kayu 4 buah. 14) Sice 4 buah. 15) Bangku Panjang Kayu 3 buah. 16) Meja Komputer 15 buah. 17) Control Clock 1 buah. 18) Kipas Angin 24 buah. 19) Treng Air/Tandon Air 2 buah. 20) Televisi 3 buah. 21) Amplifier 2 buah. 22) Loudspeaker 8 buah. 23) Sound System 1 buah. 24) Karaoke 1 buah. 25) Wireless 1 buah. 26) Step Up/Down 7 buah. 27) Stabilisator 7 buah. 28) Lambang Garuda Pancasila 2 buah. 29) Tiang Bendera 7 buah. 30) Kaca Hias 3 buah. 31) Dispencer 1 buah 32) Palu Sidang 1 buah. 33) Lambang instansi 2 unit. 34) Karpet 2 buah. 35) LCD Monitor 2 buah. 36) Telephone (PABX) 10 buah. 37) Pesawat Telephone 1 buah. 38) Facsimile 1 buah.

61 39) Genset 1 buah. 40) Stabilizer/UPS 2 buah. 41) Kamera Digital 1 buah. 42) Stavol 8 buta 43) Local Area Network (LAN) 2 buah. 44) Internet 1 buah. 45) Komputer Jaringan Lainnya 2 buah. 46) PC Unit sebanyak 25 unit. 47) Laptop 13 unit. 48) Printer 14 unit. 49) Scanner 1 buah. 50) Kabel UTP 1 buah. b. Pemeliharaan 1) Kendaraan roda empat 2 unit (milik Pengadilan Agama Sekayu) 2) Kendaraan roda empat 2 unit (milik Pemda Sekayu) 3) Kendaraan roda dua 6 unit 51) AC Split sebanyak 14 unit 52) AC Sentral 1 buah. 4) Printer sebanyak 14 unit 5) Laptop sebanyak 15 unit 6) P.C Unit sebanyak 25 unit. 7) Panel Genset 1 buah. 8) Meja sidang sebanyak 1 buah. c. Penghapusan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu telah mengajukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan motor roda dua dengan nomor polisi BG 5099 BZ Merk Suzuki/Type A.100-IX tahun 1994 dan BG 5877 BZ Merk Honda GL Max II/Type GL-MAX II tahun 1997 telah dilaksanakan lelang oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang pada tanggal 16 Desember 2015. D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Adapun pengelolaan keuangan yang bersumber dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.402638/2015 tanggal 14 November 2014 sebagai berikut : a. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Non Operasional Perkantoran No 1. 2. 3.

Kegiatan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Konsultasi dan Koordinasi Perpustkaan/Kearsipan/

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp. 2.700.000,-

Rp. 2.700.000,-

Rp.

0,-

Rp.22.000.000,Rp. 1.239.000,-

Rp.22.000.000,Rp. 1.239.000,-

Rp. Rp.

0,0,-

62

4.

Dokumentasi Jamuan Delegasi/Misi/Tamu JUMLAH

Rp 10.080.000,- Rp. 10.074.750,Rp.36.019.000,-

Rp. 5.250,-

Rp. 36.013.750,- Rp. 5.250,-

b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kegiatan

Pagu

Gaji Pokok PNS Rp.1.556.835.000,Pembulatan Gaji PNS Rp. 48.000,Tunjangan Suami/Istri Rp. 143.880.000,PNS Tunjangan Anak PNS Rp. 45.824.000,Tunjangan Struktural Rp. 21.050.000,PNS Tunjangan Fungsional Rp.1.332.175.000,PNS Tunjangan PPh PNS Rp. 192.693.000,Tunjangan Beras PNS Rp. 112.560.000,Uang Makan PNS Rp. 261.893.000,Tunjangan Umum Rp. 39.746.000,PNS JUMLAH Rp.3.706.704.000,-

Realisasi

Sisa

Rp.1.555.546.200,Rp. 43.793,-

Rp.1.288.800,Rp. 4.207,-

Rp. 143.050.700,-

Rp. 829.300,-

Rp.

44.863.914,-

Rp. 960.086,-

Rp.

20.050.000,-

Rp.1.000.000,-

Rp.1.331.975.000,-

Rp

200.000,-

Rp. 191.055.246,Rp. 110.848.160,Rp. 238.409.000,-

Rp 1.637.754,Rp.1.711.840,Rp.23.484.000,-

Rp.

10.295.000,-

Rp.29.451.000,-

Rp. 3.646.137.013,-

Rp.60.566.987,-

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kegiatan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Dinas Perawatan Sarana Gedung Operasional Perkantoran dan Pimpinan Langganan Daya dan Jasa Jasa Pengiriman Surat Perawatan Invetaris Kantor JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp. 165.420.000,-

Rp. 165.361.850,-

Rp. 58.150,-

Rp. 29.475.000,-

Rp. 29.467.000,-

Rp.

8.000,-

Rp. 61.200.000,-

Rp. 61.198.559,-

Rp.

1.441,-

Rp. 4.000.000,-

Rp.

Rp.

0,-

Rp. 40.600.000,-

Rp . 40.400.000,-

Rp. 52.260.000,-

Rp. 52.016.807,- Rp. 243.193,-

Rp. 1.200.000,-

Rp.

1.197.770,- Rp.

2.828,-

Rp. 41.530.000,-

Rp. 41.530.000,- Rp.

0,-

Rp.395.685.000,-

4.000.000,-

Rp.200.000,-

Rp. 395.171.388,- Rp. 13.612,-

63 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Teknologi Informasi No 1.

Kegiatan

Pagu

Realisasi

Sisa

Pengadaan Server

Rp. 40.000.000,-

Rp. 40.000.000,-

Rp.

0,-

JUMLAH

Rp. 40.000.000,-

Rp. 40.000.000,-

Rp.

0,-

DIPA Pengadilan Agama Sekayu Nomor: SP DIPA-005.01.2.402638/2015 tanggal 14 November 2014 mengalami revisi DIPA sebanyak 3 kali dan revisi POK sebanyak 3 kali yaitu : REVISI DIPA : 1. Revisi ke 1 DIPA dari Eselon I, menghilangkan tanda blokir pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Kenaikan/ (Penurunan)

Pengadaan Server 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH

40.000.000,00 *

40.000.000

-

40.000.000,00 *

40.000.000,00

-

2. Revisi ke 2 DIPA, menambah Estimasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi


Perkiraan Penerimaan 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

-

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non 423921 Bendahara

-

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji JUMLAH

-

247.800

247.800

4.950.000

4.950.000

11.785.720

11.785.720

16.983.520,00

16.983.520,00

3. Revisi ke 3 DIPA dari Eselon I, Pengurangan dan Pergeseran Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

64

(dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

Sesudah Revisi

1.283.201.000,00

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS


1.556.835.000,00

273.634.000,00

25.000,00

48.000,00

23.000,00

119.834.000,00

143.880.000,00

24.046.000,00

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS

37.860.000,00

45.824.000,00

7.964.000,00

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS

15.730.000,00

21.050.000,00

1.433.185.000,00

1.332.175.000,00

(101.010.000,00)

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS

309.747.000,00

192.693.000,00

(117.054.000,00)

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS

112.560.000,00

112.560.000,00

511129 Belanja Uang Makan PNS

364.056.000,00

261.893.000,00

39.746.000,00

39.746.000,00

-

-

-

-

3.715.944.000,00

3.706.704.000,00

511121 Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja Uang Lembur JUMLAH

5.320.000,00

(102.163.000,00)

(9.240.000,00)

REVISI POK : 1. Revisi POK Bulan Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

521115 523121

Sesudah Revisi


Honor Operasional Satuan Kerja

46.680.000

43.200.000,00

(3.480.000)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor)

27.660.000

31.140.000,00

3.480.000

74.340.000,00

74.340.000,00

-

JUMLAH

2. Revisi POK Bulan Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi


521111

Belanja Keperluan Perkantoran

154.300.000,00

159.720.000,00

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

27.555.000,00

29.475.000,00

1.920.000

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

43.200.000,00

40.600.000,00

(2.600.000)

522111

Belanja Langganan Listrik

60.000.000,00

55.200.000,00

(4.800.000)

522113

Belanja Langganan Air

10.740.000,00

6.600.000,00

(4.140.000)

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2.400.000,00

1.200.000,00

(1.200.000)

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor) JUMLAH

5.420.000

31.140.000,00

36.540.000,00

5.400.000

329.335.000,00

329.335.000,00

-

3. Revisi POK Bulan November 2015 dengan rincian sebagai berikut :

65

(dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

521211

Belanja Bahan (Pelantikan dan Sumpah Jabatan)

521211

Belanja Bahan (Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi)

521211

Belanja Bahan (Jamuan Delegasi/Misi/Tamu)

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Sarana Gedung) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)

522111

Belanja Langganan Listrik

522112 522113 523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor)

523121 523121

Sesudah Revisi


1.500.000,00

2.700.000,00

519.000,00

1.239.000,00

12.000.000,00

10.080.000,00

(1.920.000)

159.720.000,00

135.864.000,00

(23.856.000)

-

29.556.000,00

29.556.000

2.750.000,00

4.000.000,00

1.250.000

57.000.000,00

61.200.000,00

55.200.000,00

42.360.000,00

(12.840.000)

Belanja Langganan Telepon

6.600.000,00

5.460.000,00

(1.140.000)

Belanja Langganan Air

6.600.000,00

4.440.000,00

(2.160.000)

JUMLAH

1.200.000 720.000

4.200.000

36.540.000,00

41.530.000,00

4.990.000

338.429.000,00

338.429.000,00

-

Adapun rekapitulasi realisasi belanja melalui pagu DIPA Pengadilan Agama Sekayu tersebut yaitu : No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

1.

Belanja Pegawai

Rp.3.706.704.000,-

Rp.3.646.137.013,- Rp. 60.566.987,-

2.

Belanja Barang

Rp. 431.704.000,-

Rp. 431.185.138,-

Rp.

518.862,-

3.

Belanja Modal

Rp.

Rp.

Rp.

0,-

JUMLAH

40.000.000,-

Rp.4.178.408.000,-

40.000.000,-

Rp.4.117.322.151,- Rp. 61.085.849,-

Adapun pengelolaan keuangan yang bersumber dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA.005.04.2.402639/2015 tanggal 14 November 2014 sebagai berikut : Program Peningkatan Manajemen Peradilan a. Penyelesaian Administrasi Perkara No 1.

Kegiatan Penyelesaian Perkara

Administrasi

JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp. 405.000,-

Rp. 405.000,-

Rp.

0,-

Rp. 405.000,-

Rp. 405.000,-

Rp.

0,-

b. Pembebasan Biaya Perkara No 1.

Kegiatan Pembebasan Biaya Perkara JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp.2.500.000,-

Rp.2.340.000,-

Rp. 160.000,-

Rp.2.500.000,-

Rp.2.340.000,-

Rp.

0,-

66 c. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan No 1.

Kegiatan

Pagu

Realisasi

Penyelenggaraan Sidang Rp.24.000.000,- Rp.24.000.000,Diluar Gedung Pengadilan JUMLAH Rp.24.000.000,- Rp.24.000.000,-

Sisa Rp.

0,-

Rp.

0,-

DIPA Pengadilan Agama Sekayu Nomor: SP DIPA.005.04.2.402639/2015 tanggal 14 November 2014 mengalami revisi DIPA sebanyak 1 kali yaitu : 1. Revisi ke 1 DIPA, menambah Estimasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

Sesudah Revisi


Perkiraan Penerimaan 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

-

423413 Pendapatan Uang Meja (Leges)

720.000

720.000

-

2.550.000

2.550.000

423415 Pendapatan Ongkos Perkara

-

25.850.000

25.850.000

423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

-

17.095.500

17.095.500

46.215.500,00

46.215.500,00

JUMLAH

Adapun rekapitulasi realisasi belanja melalui pagu DIPA Pengadilan Agama Sekayu tersebut yaitu : No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

1.

Belanja Barang

26.905.000,-

26.745.000,-

160.000,-

JUMLAH

26.905.000,-

26.745.000,-

160.000,-

E. Dukungan Teknologi Informasi Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, menyampaikan informasi, urusan bisnis, dll. Dengan demikian internet merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam me-reform sistem informasi, struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi (pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dll), tanpa terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama Sekayu yang berbasiskan pelayanan publik. Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama Sekayu memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta inpra struktur dan pengawasan serta sanksi. Penerapan TI di badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga, perlu ada usaha serius untuk mengatasi

67 inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi TI sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan. Selain itu, MA merasa perlu untuk melakukan sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam badan Peradilan. Adapun penerapan TI di Pengadilan Agama Sekayu dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini: a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya. b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian. c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer. d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja. e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan berusaha menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh hal ini sudah dimulai di tingkat pusat/eselon 1. Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Untuk mencapai efisiensi pembiayaan maupun efektivitas pengelolaan fasilitas TI yang terintegrasi, penyediaan dukungan TI bagi seluruh lini organisasi peradilan akan diberikan secara terpusat. Semua unit organisasi di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada dua aplikasi di setiap peradilan yaitu aplikasi manajemen perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (court management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case management) akan membantu antara lain: pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para hakim dan panitera, serta perubahan status putusan. Sementara itu, aplikasi untuk manajemen pengadilan (court management) meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Sumber daya tersebut antara lain mencakup panitera, ruang sidang, maupun penghadiran saksi dan penyediaan akses ke pengadilan. Dukungan TI untuk manajemen SDM akan mencakup manajemen personalia, aktivitas promosi-mutasi-rotasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning dan modul belajar mandiri untuk topik-topik tertentu sehingga pengetahuan hakim dan aparatur peradilan lebih merata, sampai penilaian kinerja serta pengenaan tindakan dan pemberian sanksi. Beberapa aspek yang mempunyai kaitan dengan dukungan TI bagi manajemen SDM akan bersifat lintas satuan kerja, seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kinerja. Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal relevan lainnya. Saat ini, aplikasi untuk keperluan tersebut di atas, disediakan oleh Departemen Keuangan RI. Hal ini sangat revelan sekali dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah

68 diganti dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Sekayu sejak tahun 2013 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang ada di Pengadilan Agama Sekayu yaitu: 1. Perangkat Keras a. PC server 1 Unit b. PC Anjungan Informasi 1 Unit c. PC Antrian Sidang 1 Unit dan Jaringan Panggilan 2 Unit. d. TV Informasi Perkara 2 Unit e. Laptop Jaringan Antrian Sidang 2 Unit f. PC Client 10 Unit g. Switch hub 24 Port 2 Unit h. Hub 16 Port 4 Unit i. Hub 8 Port 2 Unit j. Finger Print 1 Buah k. LAN Network 1 Paket l. UPS 5 Unit m. Website dengan domain name http://pa-sekayu.go.id 2. Perangkat Lunak a. Website/situs Pengadilan Agama Sekayu yaitu: http://www.pa-sekayu.go.id b. Aplikasi Jaringan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). c. Aplikasi Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama (SIADPA Plus). d. Aplikasi Sistem Akuntasi Kuasa Penggguna Anggaran (SAKPA). e. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). f. Aplikasi Antrian Sidang (Sidang, Pendaftaran/Mengajukan Perkara Baru, Kasir dan Akta Cerai) g. Aplikasi Pengolalaan Surat Masuk dan Keluar F. Regulasi Tahun 2015 Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau peraturan hukum berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). Tindakan hukum administrasi atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus pelanggaran disiplin.

69 Oleh karena itu pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : Pengadilan Agama Sekayu sudah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 8 area perubahan. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokan pada masing-masing area 1 sampai area 8 yaitu : 1. Manajemen Perubahan Dokumen-dokumen yang disediakan : 1. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Tim Pengelola Meja Informasi 2. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. 3. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Hari Persidangan. 4. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Petugas Pelayanan Terpadu (Meja I, Meja II, dan Meja III). 5. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Agama Sekayu. 6. SK Ketua PASekayu tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik 7. SK Wakil Ketua Penunjukan Surat Kabar Atau Mass Media untuk Panggilan pihak yang tidak Diketahui Kediamannya (Ghoib). 8. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Sekayu. 9. SK Wakil Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) serta Bendahara PNBP. 10. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: a. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik d. SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu e. SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035 h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag 2. Perundang-undangan Dokumen-dokumen yang disediakan 1. SK Ketua PA Sekayu tentang SOP, yang terdiri dari : a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelasaian Perkara b. SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III c. SOP Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum d. SOP Hakim dan Juru sita 2. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi : a. Bagan Mekanisme Pengaduan b. Register Pengaduan c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua d. Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti

70 3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari : a. SK Ketua MARI Nomor: 076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan Pengaduan b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan lewat SMS. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Dokumen-dokumen yang disediakan. 1. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Sekayu. 2. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Sekayu. 3. Profil Pejabat Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 4. Data Riwayat Jabatan Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sekayu yang dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya. 6. Statistik Pegawai Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 7. SK Wakil Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 8. SK Wakil Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Panitera Pengganti Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 9. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 10. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 11. Data Pensiun Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 12. Formulir Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 13. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 14. Data Bezetting Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 15. Rekapitulasi Cuti Tahunan Pegawai PA Sekayu Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 16. Rekapitulasi Cuti Sakit Pegawai PA Sekayu Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 17. Rekapitulasi Dinas Luar Pakai SPPD Pegawai PA Sekayu Tahun 2015 Pengadilan Agama Sekayu. 18. SK Wakil Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai dan Petugas Absensi Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2015. 19. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Job Descriptions yang disertai Uraian Tugas masing-masing Pegawai. 20. SK Ketua PA Sekayu tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2010-2014 Pengadilan Agama Sekayu. 21. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sekayu. 22. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 bagi Pejabat Pengadilan Agama Sekayu 23. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Tim Penyusun LAKIP Tahun 2014. 24. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sekayu. 25. Rencana Startegis 2010-2014 dan 2015-2019 Pengadilan Agama Sekayu. 26. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Juru Bicara/Hubungan Masyarakat. 27. SK Wakil Ketua PA tentang Penunjukan Protokol Pengadilan Agama Sekayu. 28. Laporan Humas Tahun 2015 29. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Sekayu 30. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan 31. Dokumen Alur Koordinasi 32. Laporan Kendala Koordinasi

71 4. Penataan Tata Laksana Dokumen-dokumen yang Disediakan. 1. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi. 2. SK Wakil Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan Petugas Absensi. 3. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Petugas SIADPA 4. SK Wakil Ketua tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama PA Sekayu. 5. SK Wakil Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LAKIP 2014-2015 6. LAKIP 2014 7. Rencana Kerja Tahunan 2014, 2015 dan 2016 8. Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan 2015 9. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2015. 10. SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2015 dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) 11. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA. 12. SK Pengelola SIMAK BMN dari KPA. 13. SK Panitera/Sekretaris tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 14. SK Pengeluaran Keuangan dari KPA. 15. SK Panitera/Sekretaris tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa. 16. SK Panitera/Sekretaris tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Pemegang ATK Pengadaan Barang/Jasa. 17. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2015 18. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Pengelola Biaya Proses 19. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses. 20. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses. 21. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja 22. Pengelolaan Surat Menyurat. 23. Pengelolaan Asset Barang Milik Negara 5. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Dokumen-dokumen yang disediakan. 1. SK Ketua PA Sekayu tentang Susunan Tim Panitia Seleksi dan Penguji Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2016, meliputi: Pengumuman Penerimaan Pegawai Honorer 2. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Pengangkatan Pegawai Honorer 3. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Sekayu. 4. SK Panitera/Sekretaris PA Sekayu tentang Penghuni Rumah Dinas. 5. Resume dan Rumusan Rapat Bulanan 2015 6. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan. 7. SK Ketua PA Sekayu tentang Penanggung Jawab 8. Absensi/Daftar Hadir. 9. Dokumen Absensi Pegawai 10. Dokumen Surat-surat Cuti 11. DP3 Pegawai PA Sekayu dari tahun 2014 – 2015 12. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun 13. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Sekayu meliputi : a. Profil Pejabat Fungsional

72 b. Profil Pejabat Struktural c. Profil Hakim 14. Staffing Assesmen (Uraian Beban Kerja) 15. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 16. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai 6. Program Penguatan Pengawasan Dokumen-dokumen yang disediakan. a. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor PNBP b. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang. c. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadl (PNBP) tahun 2015 sampai sekarang d. Laporan Tahunan PA Sekayu Tahun 2015 e. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015 sampai sekarang f. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran g. Dokumen RKA-KL dan DIPA h. SK Pembentukan Pejabat Pengadaan i. Dokumen Pengumuman Lelang j. SK Panitera/Sekretaris PA Sekayu tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor k. Peraturan Perundang-Undangan meliputi : a. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi PNBP c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI Nomor: 08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA d. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK 7. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja Dokumen-dokumen yang disediakan a. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang. b. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA Sekayu. c. SK Panjar Biaya Perkara dari Wakil Ketua PA Sekayu. d. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2015 e. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan f. Jadwal Waktu Pelayanan g. Penyajian Informasi di Website PA Sekayu h. Transparansi Putusan di website. i. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur j. Tersedianya Meja Informasi k. Tersedianya Register Informasi l. Dokumen adanya Permohonan Informasi m. Informasi Penting yang disajikan meliputi : 1. Prosedur Berperkara 2. Prosedur Pengaduan 3. Prosedur untuk memperoleh informasi

73 4. Tata Cara berperkara secara Prodeo 5. Transparansi Biaya Panggilan 6. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Sekayu, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 7. Tersedianya Kotak Saran 8. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 9. Daftar Hakim Mediator 10. Hak-hak Pencari Keadilan 11. Jadwal Sidang 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dokumen-dokumen yang disediakan. 1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis Elektronik seperti : a. Perangkat Komputer b. Televisi c. Touch Screen d. Antrian Sidang. 2. SK Wakil Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2015 yang dilengkapi dengan : a. Jadwal Sidang b. Dokumen Sidang Keliling. c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video. 3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo 4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang 5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang 6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 7. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.

74 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. Internal Fungsi managerial pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : 1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan. 4. Menilai kinerja. Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

74

75 Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu : 1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Sekayu, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu : a. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya. c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik. 4. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi : a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin. b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca. 5. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap : a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan. b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, c. Kinerja lembaga peradilan. d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. B. Evaluasi Pemeriksaan reguler yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 23-27 Maret 2015 berdasarkan dengan surat tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 72/BP/ST/III/2015 tentang pemeriksaan reguler dengan menunjuk tim yang terdiri dari Ketua, Drs. H. Ahmad Yunus, S.H, M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Bawas Mahkamah Agung RI) Sekretaris, Dra. Any Dyah Wijayanti (Kabag Ortala pada Sekretariat Bawas Mahkamah Agung RI), Margono, S.H., M.H., (Hakim Tinggi Pengawas pada Bawas Mahkamah Agung RI) Auditor Muhammad Adzkiya, SE,Ak, M.Acc dan Dwi Wulan Indriani, S.Psi. Pelaksanan pemeriksaan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi umum, manajemen peradilan dan teknik yustisial, sedangkan Pelaksanaan Pengawasan Insidentil (Kasus) dilakukan

76 berdasarkan hasil temuan saat pengawasan reguler maupun dari pengaduan atau laporan pihak ketiga. Tujuan pemeriksaan reguler adalah mengacu kepada tujuan pengawasan sebagai berikut : 1. Pengawasan dan Pembinaan bertujuan untuk memantau manajemen peradilan dalam hal program kerja, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen peradilan. 2. Memantau tertib pelaksanaan administrasi perkara dalam hal prosedur penerimaan perkara, regiter perkara, keuangan perkara, laporan perkara dan arsip perkara. 3. Memantau tertib administrasi persidangan dalam hal tahap persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan kinerja pelayanan publik yang mencakup putusan dan minutasi. 4. Memantau pelaksanaan SIADPA Plus, SIMKEP dan Penataan BMN. Hasil Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan pada Pengadilan agama Sekayu adalah sebagai berikut :

77 No I.

Bidang Pengawasan MANAJEMEN PERADILAN

Hasil Temuan

Hasil Perbaikan

1.1. Kondisi: Pada Pengadilan Agama Sekayu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah disusun dengan baik dengan dokumen yang lengkap dan telah terdapat: a. Dokumen Renstra tahun 2010-2014 b. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) c. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) d. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) e. Dokumen LAKIP namun dokumen RKT belum lengkap yaitu RKT belum dibuat dalam kurun waktu 3 tahun, Kriteria: Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M-PAN/2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013. Sebab: Kurang memahaminya petugas dan pejabat terkait dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dokumen tersebut. Akibat: Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dibuat belum lengkap. Rekomendasi: seharusnya dokumen RKT dibuat dalam kurun waktu 3 Dokumen RKT telah dibuat untuk tahun yaitu RKT tahun 2014,RKT tahun 2015 dan RKT 3 tahun yaitu RKT tahun 2014, tahun 2016. RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016. 1.2.Kondisi:

Ket

78 Dokumen Renstra tahun 2010-2014 telah memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah, namun dalam Renstra belum dilampirkan SK Tim penyusunan Renstra. Kriteria: Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M-PAN/2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013. Sebab: Kurang memahaminya petugas dan pejabat terkait dalam penyusunan Renstra. Akibat: Renstra yang dibuat tidak lengkap. Rekomendasi : Seharusnya dalam dokumen Renstra dilampirkan SK Tim Dokumen Renstra telah penyusunan Renstra. dilampirkan SK Tim penyusunan Renstra. 1.3.Kondisi : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) belum melampirkan SK penyusunan IKU. Kriteria: Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M-PAN/2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013. Sebab: Kurang memahaminya petugas dan pejabat terkait dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Akibat: Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibuat belum lengkap.

79 Rekomendasi: Seharusnya dalam dokumen IKU dilampirkan SK penyusunan IKU. 1.4.Kondisi: Dalam dokumen LAKIP bagian Bab II pada perencanaan dan penetapan kinerja salah mencantumkan Renstra tahun 2015-2019. Kriteria: Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M-PAN/2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013. Sebab: Kurang memahaminya petugas dan pejabat terkait dalam penyusunan LAKIP. Akibat: LAKIP yang dibuat dan disusun tidak ada kesesuaian dengan Renstra tahun 2010-2014. Rekomendasi: Seharusnya Renstra tahun 2010-2014 (bukan Renstra tahun 2015-2019) karena penyusunan LAKIP periode saat ini pada tahun 2015 adalah pelaksanaan LAKIP tahun 2014. 1.5.Kondisi: Dokumen LAKIP tahun 2014 dalam bagian lampiran, pada Pengadilan Agama Sekayu melampirkan : Matrik Renstra tahun 2015-2019,RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016,serta PK tahun 2015. Kriteria: Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M-PAN/2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013.

Dokumen IKU telah dilampirkan SK penyusunan IKU.

Renstra tahun 2010-2014 telah dibuat untuk pelaporan LAKIP tahun 2014.

80 Sebab : Kurang memahaminya petugas/ pejabat terkait dalam penyusunan LAKIP. Akibat: Lakip yang dibuat dan disusun tidak lengkap atau salah dalam melampirkan dokumen tersebut. Rekomendasi: seharusnya dalam LAKIP tahun 2014 dilampirkan PK tahun 2014 dan RKT tahun 2014 sedangkan RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016 dibuatkan dalam dokumen tersendiri, karena periode saat ini penyusunan LAKIP tahun 2014. 1.6.Kondisi : Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan rapat pembinaan rutin selama tahun 2015 sebanyak 6 kali rapat yang diikuti seluruh aparat, dan telah membahas program kerja serta melaksanakan Pendidikan dan Latihan di Tempat Kerja (DDTK) SIADPA Plus, serta semua kegiatan rapat tercatat dalam nomortulen rapat, tetapi tidak nampak dalam rapat pembinaan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja dan kinerja untuk mengetahui kendala atau hambatan dan faktor yang mendukung serta target yang telah dicapai, dan berdasarkan buku notulen rapat, Pimpinan Pengadilan belum mensosialisasikan Prosedur Penanganan Pengaduan, Prosedur Pelayanan Informasi kepada seluruh Aparat Pengadilan Agama, walaupun telah diterbitkan SK Pengelola/ Petugas Informasi dan SK Penanganan Pengaduan. Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi

LAKIP tahun 2014 telah dilampirkan PK tahun 2014 dan RKT tahun 2014 sedangkan RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016 dibuatkan dalam dokumen tersendiri.

81 2009 Sebab : Pimpinan Pengadilan kurang memahami Pengawasan dan Pembinaan peradilan berdasarkan buku IV. Akibat : Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan personil Pengadilan Agama Sekayu dan evaluasi kinerja dalam rapat bulanan tidak dapat dilaksanakan secara periodik. Rekomendasi : Seharusnya rapat secara periodik dilakukan, sekurangkurangnya sekali dalam 1 bulan dengan seluruh aparat pengadilan dan setiap rapat didokumentasikan dalam notulen rapat serta di antaranya Ketua Pengadilan Agama mensosialisasikan Prosedur Penanganan Pengaduan berdasarkan SK KMA Nomor 076 Tahun 2009, Prosedur Pelayanan Informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 dan memberikan bimbingan yang bersifat nasehat dan petunjuk umum kepada Hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat atau sukar, serta selalu melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dan kegiatannya didokumentasikan dalam notulen rapat secara lengkap setelah diresume dan diketik rapi notulen rapat ditandatangani oleh Petugas Notulen rapat dan Ketua Pengadilan Agama.

1.7.Kondisi : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang untuk tahun 2015

Telah dilaksanakan rapat secara periodik minimal dalam 1 bulan dengan seluruh aparat pengadilan dan telah didokumentasikan dalam notulen rapat serta di antaranya Wakil Ketua Pengadilan Agama mensosialisasikan Prosedur Penanganan Pengaduan berdasarkan SK KMA Nomor 076 Tahun 2009, Prosedur Pelayanan Informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 dan memberikan bimbingan yang bersifat nasehat dan petunjuk umum kepada Hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat atau sukar, serta mengevaluasinya.

82 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu dan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan dan telah menyusun laporan hasil pengawasan tetapi LHP yang dibuat tidak menyajikan temuan berupa fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan, namun menyajikan fakta yang sesuai dengan ketentuan atau keberhasilan yang dicapai. Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009 hal 20. Sebab : Hakim Pengawas Bidang kurang memahami pelaksanaan pengawasan dan cara menuangkan hasil pengawasan. Akibat : Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan personil Pengadilan Agama Sekayu yang dilaksanakan Hakim Pengawas Bidang tidak berjalan efektif. Rekomendasi : Seharusnya Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan pengawasan harus menemukan temuan berupa fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau kekurangan bahkan kesalahan yang tidak sesuai dengan seharusnya dan Wakil Ketua sebagai kordinator pengawasan harus meneliti dan menelaah LHP yang diterima dari Hakim Pengawas Bidang untuk kemudian melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan, sehingga temuan hasil pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang segera dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dan LHP disimpan sebagai arsip sehingga dapat digunakan ketika diperlukan.

Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan mengenai temuan berupa fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau kekurangan bahkan kesalahan yang tidak sesuai dengan seharusnya dan Wakil Ketua sebagai kordinator pengawasan telah meneliti dan menelaah LHP yang diterima dari Hakim Pengawas Bidang untuk segera dievaluasi dan ditindaklanjuti dan diarsipkan.

83 1.8.Kondisi : Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu belum melakukan pemeriksaan mendadak baik pada keuangan perkara maupun keuangan DIPA dengan cara memerintahkan menutup buku induk keuangan. Kriteria : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Tahun 2013. Sebab : Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu lupa Akibat : Pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tidak berjalan efektif. Rekomendasi : Seharusnya Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap administrasi/ pengelolaan keuangan perkara dan keuangan DIPA sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan cara menutup buku keuangan. II.

KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1.1. Kondisi : Pengadilan Agama Sekayu telah membentuk meja pengaduan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama tetapi belum terdapat meja pengaduan, register pengaduan, petugas meja pengaduan yang selalu siap di meja pengaduan. Kriteria : SK. KMA. Nomor 076 tahun 2009 Sebab : Selama ini belum ada masyarakat yang mengajukan pengaduan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu telah melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap administrasi/ pengelolaan keuangan perkara dan keuangan DIPA.

84 Akibat : Bila ada yang mengajukan pengaduan tidak dapat diproses sebagaimana prosedur yang berlaku. Rekomendasi : Seharusnya meja pengaduan yang telah dibentuk dengan SK Ketua Pengadilan Agama Sekayu berdasarkan SK KMA Nomor 076 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan telah siap dengan segala sarananya untuk melayani pengaduan.

1.2.Kondisi : Pada Pengadilan Agama Sekayu belum terdapat pengumuman/ sosialisasi, petunjuk baik berupa pamplet maupun digital printing yang memuat prosedur dan syarat mengajukan pengaduan, walaupun telah terdapat power point yang menayangkan tentang penanganan pengaduan pada TV media yang diletakkan di ruang tamu/ loby bukan di ruang tunggu yang banyak pengunjungnya. Kriteria : SK KMA Nomor 076 Tahun 2009. Sebab : Aparat Pengadilan dan Pimpinan Pengadilan belum mengetahui isi SK KMA. Nomor 076 tahun 2009 secara utuh. Akibat : Masyarakat tidak mendapat informasi yang benar dan akurat

Meja pengaduan telah dibentuk dengan SK Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu berdasarkan SK KMA Nomor 076 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan telah siap dengan segala sarananya untuk melayani pengaduan para pihak.

85 tentang penanganan pengaduan, sehingga pencari keadilan yang kurang puas atas pelayanan pengadilan mendapat kesulitan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan. Rekomendasi : Seharusnya Ketua Pengadilan Agama Sekayu membentuk Meja Pengaduan dengan menunjuk Petugas Meja Pengaduan berdasarkan KMA Nomor 076 Tahun 2009 dengan SK Ketua Pengadilan dan dibuat pamplet maupun digital printing yang mengumumkan tentang prosedur, mengajukan pengaduan dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu, dengan design yang bagus sehingga menarik perhatian dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga dimuat dalam website Pengadilan Agama Sekayu.

1.3.Kondisi: Pengadilan Agama Sekayu belum membuat prosedur pengajuan permohonan informasi, prosedur mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan, dan berperkara secara prodeo, walaupun telah membuat dalam bentuk power point yang ditayangkan pada TV Media tetapi tidak diletakkan ditempat yang mudah diakses seperti di ruang tunggu yang banyak pengunjungnya. Kriteria : SK. KMA. Nomor 1-144 Tahun 2011. Sebab : Belum terealisasikan walaupun telah direncanakan dan penempatan TV media di Ruang Tamu/Lobi, karena Ruang tunggu masih berupa ruang terbuka.

Wakil Ketua PA Sekayu telah mengeluarkan SK Petugas Meja Pengaduan berdasarkan KMA Nomor 076 Tahun 2009 dengan SK Wakil Ketua Pengadilan dan tekah dibuat pamplet maupun digital printing yang mengumumkan tentang prosedur, mengajukan pengaduan dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan juga telah dimuat dalam website Pengadilan Agama Sekayu.

86 Akibat : Masyarakat pencari keadilan tidak mendapat informasi secara mudah dan lengkap. Rekomendasi : Seharusnya dibuat pamplet maupun digital printing yang mengumumkan tentang prosedur mengajukan informasi dan prosedur mengajukan perkara gugatan maupun permohonan dan beracara secara prodeo dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu, dengan design yang bagus sehingga menarik perhatian dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga dimuat dalam website Pengadilan Agama Sekayu serta penempatan TV Media di ruang yang mudah diakses dan banyak pengunjungnya.

Telah dibuat pamplet maupun digital printing yang mengumumkan tentang prosedur mengajukan informasi dan prosedur mengajukan perkara gugatan maupun permohonan dan beracara secara prodeo dengan mencantumkan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan dimuat dalam website PA Sekayu serta ditempatkan yang mudah diakses para pencari keadilan.

1.4.Kondisi : Website Pengadilan Agama Sekayu belum dapat diakses secara utuh yaitu walaupun menu telah tersedia tetapi isinya masih ada yang kosong dan belum lengkap. Kriteria : SK KMA Nomor: 1-144 Tahun 2011. Sebab : Karena masih dalam proses migrasi dari data base yang lama ke data base baru. Akibat : Website Pengadilan Agama Sekayu belum dapat menyajikan informasi yang lengkap. Rekomendasi : Seharusnya pelayanan informasi dilaksanakan sesuai Pelayanan

informasi

telah

87 dengan petunjuk SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, dengan menyediakan sarana layanan informasi yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun manual.

1.5. Kondisi : Kebersihan lingkungan kantor belum optimal masih terdapat rumput yang tumbuh liar di halaman yang belum disiangi atau belum dicabut. Kriteria : Lingkungan kantor harus selalu bersih dan asri sehingga nyaman bagi pegawai maupun pengunjung yang datang. Sebab : Masing-masing pegawai lebih fokus membersihkan ruangannya, sedangkan membersihkan halaman dibebankan kepada pegawai honor dan bagian umum setiap kerjabakti pada hari Jum’at. Akibat : Halaman lingkungan kantor terkesan kurang asri. Rekomendasi : Seharusnya lingkungan kantor dibersihkan setiap waktu secara periodik, dan dilakukan kerjabakti setiap hari Jumat disamping untuk memelihara kebersihan lingkungan juga untuk memupuk kebersamaan.

III. ADMINISTRASI 1. Register perkara PERKARA 1.2.Kondisi :

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 dengan menyediakan sarana layanan informasi yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun manual.

Telah dilaksanakan pembersihan lingkungan kantor setiap mingggu 3 dan telah dilaksanakan kerja bakti setiap hari Jumat disamping untuk memelihara kebersihan lingkungan juga untuk memupuk kebersamaan.

88 Perkara Nomor 0027Pdt.G/2015/PA.Sky, pada kolom 7 A (penetapan hari sidang) masih kosong, sedang sidang telah berlanggsung masing-masing pada tanggal 26 Januari, 16 Pebruari dan 2 Maret 2015, Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Sky, pada kolom 6 A terdapat penulisan yang salah dibetulkan dengan cara ditimpa pada kata yang salah sehingga tulisan menjadi tebal. Kriteria : Catatan atau perintah pada sampul Buku Register Induk Perkara Gugatan. Sebab : Petugas Register lalai. Akibat : Penulisan Buku Register menjadi tidak tertib dan tidak memuat salah satu data sesuai jalannya perkara. Rekomendasi : Penulisan register dilakukan secara tertib dan diperintahkan yang masih kosong supaya segera diisi, apabila terjadi kesalahan penulisan dibetulkan dengan cara dicoret akan tetapi masih terbaca dan diparaf. 1.2.Kondisi : Ada beberapa perkara yang telah diputus Verstek, namun kolom 9 B (pemberitahuan isi putusan) masih kosong. Kriteria : Catatan atau perintah pada sampul Buku Register Induk Perkara Gugatan. Sebab : Juru sita pengganti sebenarnya telah memberitahukan isi putusan, namun relaas pemberitahuan isi putusan oleh Juru

Telah dilakukan penulisan register secara tertib dan mengisi yang masih kosong untuk memperbaiki kesalahan masih terbaca dan diparaf.

89 sita pengganti diserahkan kepada petugas Akta cerai, tidak diberitahukan kepada petugas register sehingga kolom pada register pemberitahuan isi putusan tersebut masih kosong. Akibat : Minutasi perkara menjadi terhambat. Rekomendasi : Putusan Verstek harus segera diberitahukan kepada pihak Tergugat, agar pihak Tergugat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Verzet dilain pihak dengan segera diberitahukan isi putusan akan mempercepat penyelesaian perkara dan setiap perkembangan keadaan perkara harus selalu tercatat dalam register. 2. Keuangan Perkara. 2.1.Kondisi : Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Sky, dinyatakan gugur sesuai buku register perkara tersebut diputus pada tanggal 3 Maret 2015, namun pada buku jurnal biaya meterai dan redaksi belum dikeluarkan, sehingga pada buku jurnal keuangan perkara tersebut belum bisa ditutup, ternyata biaya meterai dan redaksi telah masuk dalam Buku Induk Keuangan. Kriteria : Buku Jurnal Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara yang dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal perkara diputus (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal. 19). Sebab : Petugas pencatat Buku Jurnal sedang cuti yang kemudian diganti oleh petugas yang lain dan oleh karena pengeluaran

Putusan Verstek sudah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan telah dilakukan pencatatan dalam register terhadap setiap perkembangan perkara.

90 biaya meterai dan redaksi sudah masuk dalam aplikasi sehingga petugas lupa mencatat dalam Buku Jurnal. Akibat : Buku Jurnal Keuangan perkara tersebut belum ditutup. Rekomendasi : Buku Jurnal perkara Nomor. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sky, Buku Jurnal perkara Nomor. supaya segera diisi biaya meterai dan redaksi kemudian 0010/Pdt.G/2015/PA.Sky, telah ditutup. dilakukan pengisian mengenai biaya meterai dan redaksi serta sudah ditutup. 2.2.Kondisi. Penyerahan uang panggilan/ pemberitahuan putusan kepada Juru sita pengganti menggunakan instrumen yang hanya ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim tanpa ditanda tangani oleh Juru sita pengganti. Kriteria. Karena instrument tersebut berlaku seolah-olah sebagai kwitansi (bukti penerimaan uang) seharusnya juga ditanda tangani oleh yang menerima uang yaitu Juru sita pengganti. Sebab. Panitera tidak memahami sejauh itu. Akibat. Apabila ada yang menyangkal dikemudian hari tidak mempunyai bukti. Rekomendasi. Untuk selanjutnya instrument tersebut harus ditanda tangani Instrument uang panggilan/ oleh Juru sita pengganti sebagai penerima uang. pemberitahuan telah ditandatangani oleh Juru sita pengganti sebagai penerima uang dan dibuatkan cap/stempel. 2.3.Kondisi :

91 PNBP/ HHK berupa Leges Rp.3000,- tiap Putusan/ Penetapan, sejak bulan Januari 2014 tidak dipungut lagi. Kriteria : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008. Sebab : Terdapat perbedaan pemahaman tentang Leges dan Legalisasi. Akibat : Berkurangnya penerimaan negara. Rekomendasi : PNBP/ HHK berupa Leges Rp.3000,- per Putusan/Penetapan, harus dipungut bersama PNBP/ HHK. Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan per lembar Rp.300,- dan biaya HHK yang telah dipungut/ dibukukan pada Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya oleh Kasir dan disetorkan kepada Bendahara Penerima selambat-lambatnya seminggu sekali dan setelah diterima oleh Bendahara Penerima segera disetorkan ke Kas Negara. IV. ADMINISTRASI Dalam pemeriksaan reguler ini Tim Pemeriksa Mahkamah PERSIDANGAN Agung RI mengambil sampel 12 berkas perkara yang terdiri dari Gugatan 12 berkas, yaitu perkara Cerai Gugat Ghaib Nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Sky, perkara Cerai Gugat Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sky Nomor 0796/Pdt.G/2014.PA.Sky. Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Sky. Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Sky. Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Sky. Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Sky. Nomor 0058/Pdt.G/2015/PA.Sky. perkara Cerai Talak Nomor 0700/Pdt.G/2014/PA.Sky. Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sky. dan

Telah dilaksanakan pungutan PNBP/ HHK berupa Leges Rp.3000,- per Putusan/Penetapan dan telah dibukukan pada Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya oleh Kasir dan Bendahara Penerima telah menyetorkan ke Kas Negara.

92 3 perkara permohonan terdiri dari Istbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Sky. Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Sky. Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Sky. a. Nomor Perkara: 4.1.Kondisi : Nomor pada sampul map berkas perkara, tertulis Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Sky pada SKUM tertulis 0017/Pdt.G/2013/PA.Sky. sedangkan pada Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang, pada putusan, tertulis Nomor 0012/ Pdt.G/2015/PA.Sky. juga Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Sky. pada sampul map berkas perkara ditulis dua digit sedangkan pada lainnya ditulis 4 digit. Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan hal 63 no 13 Sebab : Tidak cermat dan kurang teliti dalam membuat produk pengadilan. Akibat : Akibatnya terdapat kesalahan penomoran. Rekomendasi : Agar penulisan nomor dalam semua produk pengadilan Telah dilaksanakan penulisan sama sebagaimana yang tercantum dalam SKUM. sama tentang nomor dan produk pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam SKUM. 4.2.Kondisi : Penulisan Nomor perkara masih menggunakan titik dua ( : ) pada map sampul berkas perkara dan pada sampul map Putusan/Penetapan. Kriteria :

93 Buku II Revisi tahun 2013, halaman 30. Sebab : Karena kurang teliti dalam penulisan Akibat : Terdapat perbedaan dalam pemberian nomor. Rekomendasi : Seharusnya pada sampul berkas perkara dan sampul Putusan/Penetapan setelah kata nomor tidak mencantumkan titik dua ( : ) sebagaimana nomor pada SKUM, PMH, PHS, Relaas, BAS, Putusan/Penetapan. 4.3.Kondisi : Penetapan Hari Sidang dalam perkara yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya/ ghaib belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk atau contoh resmi dan belum lengkap memuat sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak memuat perintah penempelan surat gugatan pada papan pengumuman. Kriteria : Standarisasi formulir yang diterbitkan Badilag sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebab : Penggunaan formulir peradilan belum disosialisasikan kepada seluruh aparat. Akibat : Belum semua aparat pengadilan mengetahui standarisasi formulir peradilan.

Penulisan titik dua tidak digunakan lagi pada sampul berkas perkara dan sampul Putusan/Penetapan.

Rekomendasi : Seharusnya PHS dalam perkara yang Tergugatnya tidak Telah dibuat PHS tersendiri dalam diketahui tempat tinggalnya dibuat tersendiri sesuai dengan perkara yang Tergugatnya tidak

94 contoh dalam standarisasi formulir yang diterbitkan Badilag diketahui tempat tinggalnya sesuai sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 Peraturan standarisasi formulir yang Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. diterbitkan Badilag sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. b. Berita Acara Sidang. 4.4.Kondisi : Penyusunan Berita Acara Sidang belum semua sesuai dengan petunjuk dalam pembinaan teknis, penyusunan dan pembuatannya belum sama antara lain, relaas panggilan lanjutan tidak diberi nomor halaman dan bukti surat/ tertulis belum semua menjadi kesatuan bagian dalam berita acara dan belum diberi nomor halaman. Kriteria : Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama (Buku II) halaman 30 dan 31. dan contoh Berita Acara Sidang yang diterbitkan Badilag dalam Website. Sebab : Belum semua Hakim dan Panitera Pengganti membaca Berita Acara Sidang telah dibuat contoh BAS yang diterbitkan Badilag dan Buku II. sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Revisi yang diterbitkan Akibat : Tidak samanya Berita Acara Sidang yang dibuat. Badilag tahun 2013, halaman 30 dan 31, dan contoh BAS yang Rekomendasi : Seharusnya, Berita Acara Sidang dibuat sesuai dengan dimuat dalam Website Badilag. petunjuk dalam Buku II Revisi yang diterbitkan Badilag tahun 2013, halaman 30 dan 31, dan contoh BAS yang dimuat dalam Website Badilag. 4.5.Kondisi : Perkara Nomor. 0796/Pdt.G/2014/PA.Sky, sesuai Berita

95 Acara Sidang tanggal 12 Januari 2015 pada waktu pembacaan surat gugatan sidang masih dinyatakan terbuka untuk umum. Kriteria : Acara pembacaan surat gugatan sudah masuk pemeriksaan perkara, dalam pemeriksaan Perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum (Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974). Sebab : Majelis Hakim tidak teliti waktu mengoreksi Berita Acara Sidang. Akibat : Berita Acara Sidang tidak sesuai fakta persidangan. Rekomendasi : Majelis Hakim untuk lebih teliti pada waktu koreksi Berita Acara Sidang dan Putusan, sebelum menanda tanganinya. 4.6.Kondisi : Perkara Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sky, fotokopi surat bukti yang diterima dipersidangan tidak dicocokkan sesuai aslinya (dilegalisir) oleh Majelis Hakim. Kriteria : Seharusnya fotokopi yang dipakai sebagai surat bukti yang diterima dipersidangan dicocokkan dengan aslinya dengan dibubuhkan tulisan tangan dan diberi tanda bukti oleh Majelis Hakim. Sebab : Majelis Hakim tidak teliti. Akibat : Surat bukti menjadi tidak memenuhi nilai pembuktian. Majelis Hakim telah hati-hati

96 dalam memeriksa perkara Rekomendasi : Majelis Hakim agar lebih hati-hati dalam memeriksa dipersidangan dan meningkatkan perkara dipesidangan dan meningkatkan profesionalnya. profesionalnya sebagaimana telah mengikuti pendalaman materi hukum antara peradilan agama di wilayah PTA Palembang tanggal 7-8 April 2015. 4.8.Kondisi : Surat pemberitahuan beserta alasan-alasan perkara belum diputus lebih dari 5 bulan dibuat oleh Wakil Panitera/Panitera, sebagai contoh perkara Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.Sky dan Nomor 0189/Pdt.G/2014/PA.Sky. Kriteria : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Sebab : Majelis Hakim tidak memahami Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014. Akibat : Alasan-alasan yang disampaikan pada Surat pemberitahuan perkara belum diputus lebih dari 5 bulan bisa menjadi tidak tepat karena dibuat oleh Wakil Panitera/Panitera, bukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Rekomendasi : Surat pemberitahuan beserta alasan-alasan perkara belum Telah dibuat surat pemberitahuan diputus lebih dari 5 bulan dibuat oleh Ketua Majelis yang beserta alasan-alasan perkara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan belum diputus lebih dari 5 bulan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dibuat oleh Ketua Majelis yang Agama dan Ketua Mahkamah Agung. Untuk selanjutnya ditujukan kepada Wakil Ketua Majelis Hakim agar membuat sendiri surat pemberitahuan Pengadilan Agama Sekayu beserta alasannya apabila perkaranya lebih dari 5 bulan dengan tembusan ditujukan

97 belum putus.

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Ketua Mahkamah Agung RI.

4.9.Kondisi : Pada formulir relaas pemberitahuan isi putusan terdapat kesalahan penulisan pada alinea terakhir dengan kata-kata “Demikianlah, relaas panggilan……dstnya” Kriteria : Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama pada formulir pemberitahuan isi putusan Sebab : Panitera/ Panitera Pengganti lalai. Akibat : Formulir pemberitahuan isi putusan tidak sesuai dengan Standar Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama. Rekomendasi : Formulir pemberitahuan isi putusan pada alinea terakhir Formulir pemberitahuan isi supaya diganti dengan kata-kata “Demikianlah, relaas putusan pada alinea terakhir telah pemberitahuan isi putusan ……dstnya.” diganti dengan kata-kata “Demikianlah, relaas pemberitahuan isi putusan ……dstnya.” 4.10.Kondisi : Keterangan Saksi baik dalam Berita Acara Sidang maupun Putusan masih berupa pendapat/kesimpulan, misalnya dengan keterangan Saksi yang menyatakan “bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi pertengkaran.” Kriteria : Pendapat/Kesimpulan Saksi tidak mempunyai nilai pembuktian kecuali keterangan Ahli, Saksi menerangkan

98 sesuai apa yang dilihat didengar dan dirasakan (pasal 308 Rbg/pasal 171 HIR). Sebab : Majelis Hakim tidak memahami pasal 308 Rbg/pasal 171HIR. Akibat : Keterangan Saksi tidak mempunyai nilai pembuktian. Rekomendasi : Majelis Hakim pada waktu memeriksa Saksi yang menyimpulkan telah terjadi “pertengkaran” perlu diperjelas lagi fakta pertengkaran seperti apa yang Saksi lihat. Keterangan Saksi yang termasuk masih merupakan pendapat/kesimpulan, misalnya kata “mabuk”, “berpisah tempat tinggal” dan sebagainya. c. Putusan/Penetapan 4.11.Kondisi : Dalam Putusan izin ikrar talak pertimbangan hukum atas amar perintah menyampaikan salinan putusan kepada KUA tempat nikah dan KUA tempat tinggal hanya mendasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Kriteria : Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebab : Belum dipahami secara utuh ketentuan yang mengatur hal tersebut. Akibat : Tidak lengkapnya pertimbangan hukum hakim. Rekomendasi : Seharusnya pertimbangan hukum atas amar perintah

Majelis Hakim pada waktu memeriksa Saksi yang menyimpulkan telah terjadi “pertengkaran” telah diperjelas ...

Pertimbangan hukum atas amar

99 menyampaikan salinan putusan kepada KUA tempat Nikah dan KUA tempat tinggal yang dimuat dalam Putusan izin ikrar talak, tidak hanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi harus didahului oleh Pasal 72, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

perintah menyampaikan salinan putusan kepada KUA tempat Nikah dan KUA tempat tinggal yang dimuat dalam Putusan izin ikrar talak, tidak hanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi didahului oleh Pasal 72, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

4.12.Kondisi : Panitera belum membuat catatan kaki dalam halaman terakhir putusan tentang keadaan/kondisi putusan. Kriteria : Pasal 149 ayat (4) RBg. /125 ayat 4 HIR. dan Buku II Revisi yang diterbitkan Badilag tahun 2013, halaman 32 s/d 34. Sebab : Panitera belum memahami secara utuh ketentuan yang mengatur hal tersebut. Akibat : Tidak mudah untuk mengetahui hal yang terjadi setelah putusan dijatuhkan, baik mengenai pemberitahuan putusan verstek atau diluar hadir dan kapan putusan BHT. Rekomendasi : Seharusnya pada halaman terakhir putusan dibuat catatan Telah dibuat pada halaman oleh Panitera ten tang kondisi/status Putusan, terakhir putusan tentang catatan sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (4) RBg. /125 oleh Panitera tentang

100 ayat 4 HIR. dan Buku II Revisi yang diterbitkan Badilag tahun 2013, halaman 32 s/d 34. contoh: Dicatat di sini: Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti ................................ pada tanggal ..........................

kondisi/status Putusan, sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (4) RBg. /125 ayat 4 HIR. dan Buku II Revisi yang diterbitkan Badilag tahun 2013, halaman 32 s/d 34. contoh: Dicatat di sini: (tanda tangan Panitera) Putusan ini telah diberitahukan Dicatat disini : kepada Tergugat oleh Jurusita Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Pengganti ........................ pada putusan ini tanggal.......................... tanggal .......................... (tanda tangan Panitera) Dicatat di sini : (tanda tangan Panitera) Salinan Putusan ini telah diberikan kepada Tergugat atas Dicatat di sini : permintaannya pada tanggal ........................... Salinan Putusan ini telah diberikan kepada Tergugat atas (tanda tangan Panitera) permintaannya pada tanggal ........................... (tanda tangan Panitera) V.

ADMINISTRASI 1. KEPEGAWAIAN 1.1.Kondisi :O UMUM Buku bantu sakit pada Pengadilan Agama Sekayu belum dibuat. Kriteria : SE.BAKN Nomor 08/SE/1993 dan juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980 dan peraturan KMA Nomor 69/KMA/2009 yang lamanya 5 hari kerja dalam 1 tahun. Sebab : Bagian kepegawaian kurang mengetahui tentang pentingnya

101 buku bantu sakit untuk pendataan bagi pegawai yang mengajukan surat sakit/surat dokter. Akibat : Tidak lengkapnya sarana Tata Usaha Kepegawaian PA.Sekayu yang sesuai dengan ketentuan SE.BAKN Nomor 08/SE/1983 dan KMA Nomor 69/KMA/2009 yang memberlakukan surat sakit/surat dokter lamanya 5 hari kerja dalam 1 tahun. Rekomendasi : Dibuatkan buku bantu sakit secara tersendiri,hal ini untuk memudahkan rekap pengajuan remunerasi, dimana dalam waktu 1 tahun setiap pegawai hanya diberi ijin sakit selama 5 hari kerja dan untuk selebihnya terdapat pemotongan remunerasi.

1.2.Kondisi : Buku catatan penilaian bagi PNS yang harus dimiliki oleh setiap pejabat /atasan langsung belum dibuat. Kriteria : PP Nomor 10 tahun 1979 jo SE BKN Nomor 02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980. Sebab : Bagian Kepegawaian dalam menjalankan tugas kurang memahami secara keseluruhan mengenai penatausahaan di bidang kepegawaian. Akibat : Penilaian yang dilakukan terhadap kinerja bawahan belum dilakukan secara optimal. Rekomendasi :

Telah dibuatkan buku bantu sakit secara tersendiri, hal ini untuk memudahkan rekap pengajuan remunerasi, dimana dalam waktu 1 tahun setiap pegawai hanya diberi ijin sakit selama 5 hari kerja dan untuk selebihnya terdapat pemotongan remunerasi.

102 Seharusnya setiap pejabat penilai/ atasan langsung memiliki buku catatan penilaian PNS, yang berupa sebuah buku untuk dipergunakan sebagai sarana penilaian kepegawaian yang dipergunakan untuk mencatat/ menilai bawahan secara langsung sebagai pengawasan melekat.

1.3.Kondisi : Data statistik pegawai dan hakim belum dibuat. Kriteria : SE. BAKN Nomor 08/SE/1983 dan juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. Sebab : Kurang memahami tentang ketentuan dalam SE. BAKN. Nomor 08/SE/1983 dan juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. Akibat : Tidak tergambar data statistik pegawai dan hakim yang mencakup mengenai pendidikan, usia, jabatan, jenis kelamin, golangan dan status kepegawaian. Rekomendasi : Agar segera dibuat data statistik pegawai dan hakim baik berdasarkan jenis kelamin, pangkat dan golongan, pendidikan dll. sebagai data untuk mempermudah mengetahui kondisi aparat peradilan dari berbagai bidang mengenai status kepegawaian dan riwayat jabatan/ riwayat pendidikannya. 1.4.Kondisi :

Setiap pejabat penilai/atasan langsung telah memiliki buku catatan penilaian PNS, yang berupa sebuah buku untuk dipergunakan sebagai sarana penilaian kepegawaian yang dipergunakan untuk mencatat/menilai bawahan secara langsung sebagai pengawasan melekat.

Telah dibuat data statistik pegawai dan hakim baik berdasarkan jenis kelamin, pangkat dan golongan, pendidikan dll.

103 Daftar hadir dan pulang kantor telah digaris bawahi dengan tinta merah, namun petugas absensi belum melengkapi keterangan bagi pegawai yang sakit atau sedang dinas luar. Kriteria : SK. KMA. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja. Sebab : Petugas penanggung jawab absen tidak teliti dalam merekap absensi. Akibat : Pelaksanaan absen hakim dan pegawai pada Pengadilan Agama Sekayu belum sesuai dengan ketentuan SK. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja. Rekomendasi : Petugas absensi agar segera mematuhi ketentuan penegakan disiplin kerja sesuai SK. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dengan melaksanakan pengisian daftar hadir dan pulang secara tertib.

1.5.Kondisi : Pada PA. Sekayu setiap pegawai belum pernah membuat surat penangguhan cuti. Kriteria: Sesuai dengan SK.BKN Nomor 24 tahun 1976 pasal 6 tanggal 23 Desember 1976. Sebab:

Petugas absensi telah mematuhi ketentuan penegakan disiplin kerja sesuai SK. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dengan melaksanakan pengisian daftar hadir dan pulang secara tertib beserta keterangannya.

104 Petugas kurang memahami SK.BKN Nomor 24 tahun 1976 pasal 6 tanggal 23 Desember 1976. Akibat: SK.BKN Nomor 24 tahun 1976 pasal 6 tanggal 23 Desember 1976 belum sepenuhnya dilaksanakan. Rekomendasi: Seharusnya pegawai PA. Sekayu yang masih mempunyai sisa cuti ditahun lalu dapat mengajukan surat penangguhan cuti yang ditandatangani oleh atasan masing-masing, sehingga cuti yang tersisa ditahun lalu dapat diambil pada tahun berikutnya. (mohon untuk menjadi perhatian bagi pegawai, dikarenakan adanya pembatasan jumlah pegawai yang mengambil cuti tahunan hanya 5% maka diharapkan untuk saling bergantian/ berbagi dalam pengambilan cuti). 1.6.Kondisi: Para pejabat pada PA. Sekayu yang menduduki jabatan struktural seperti: Panitera Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera sudah dilantik tetapi belum mengikuti Diklat Penjenjangan (Diklat PIM/Diklat Kepemimpinan). Kriteria: Buku IV tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan. Sebab: Bagian kepegawaian belum secara berkelanjutan (terusmenerus) mengusulkan setiap pejabat untuk mengikuti Diklat Penjenjangan (Diklat PIM/ Diklat Kepemimpinan). Akibat: Pengetahuan setiap pejabat belum memadai dalam hal kepemimpinan, administrasi, dan manajemen yang baik. Rekomendasi: Segera diusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar para pejabat struktural dapat mengikuti

Pegawai PA Sekayu yang masih mempunyai sisa cuti ditahun lalu telah mengajukan surat penangguhan cuti yang ditandatangani oleh atasan masing-masing, sehingga cuti yang tersisa ditahun lalu dapat diambil pada tahun berikutnya.

Telah diusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama

105 Diklat kepemimpinan (Diklat PIM), karena setiap pejabat Palembang agar para pejabat yang telah menduduki jabatan maka sudah sewajarnya struktural dapat mengikuti Diklat untuk mengikuti Diklat penjenjangan (Diklat PIM). kepemimpinan (Diklat PIM) seperti Panitera/Sekretaris diusulkan mengikuti Diklatpim III dan Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera diusulkan mengikuti Diklatpim IV. 1.7.Kondisi: Formulir peringatan tertulis berwarna kuning, biru muda dan merah muda belum dibuat. Kriteria: SK.KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 dalam pasal 14 alinea 1 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja. Sebab: Bagian kepegawaian kurang memahami secara keseluruhan peraturan SK. KMA tersebut dan mengenai penatausahaan dibidang kepegawaian. Akibat: Pelaksanaan SK.KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 belum dilaksanakan secara optimal terutama untuk kelengkapan penatausahaan dibidang kepegawaian. Rekomendasi: Disarankan agar dibuatkan formulir untuk pencatatan bagi Telah dibuat formulir untuk pegawai yang terkena pelanggaran berupa peringatan pencatatan bagi pegawai yang tertulis. terkena pelanggaran berupa peringatan tertulis. 1.8.Kondisi: Pada PA. Sekayu belum terdapat formulir surat izin keluar

106 kantor. Kriteria: Sesuai dengan peraturan SK. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Sebab: Petugas kurang memahami peraturan SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akibat: Penggunaan formulir surat ijin keluar kantor belum berjalan sebagaimana mestinya (belum tertib). Rekomendasi: Seharusnya formulir surat ijin keluar kantor dibuat sesuai dengan peraturan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dipergunakan untuk pencatatan bagi pegawai yang ijin keluar kantor sehingga jelas keperluannya.

Formulir surat ijin keluar kantor telah dibuat sesuai dengan peraturan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dipergunakan untuk pencatatan bagi pegawai yang ijin keluar kantor sehingga CATATAN: 1. Bagi pegawai yang mendapatkan surat tugas tanpa SPPD jelas keperluannya. dalam menyelesaika npekerjaan ditempat semula, tetap tidak mendapatkan uang makan, tetapi hanya mendapatkan remunerasi yang tanpa pemotongan. 2. Hal ini dikarenakan penggunaan uang makan dikeluarkan apabila terdapat penandatanganan daftar hadir, apabila tidak ada daftar hadir maka uang makan tidak dapat dibayarkan/ dikeluarkan, sebab untuk pertanggungjawaban uang makan harus menggunakan daftar hadir. 2. KEUANGAN 2.1.Kondisi : Dokumen perencanaan (RKAKL) disusun belum sepenuhnya memenuhi kaidah penganggaran yang

107 seharusnya untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 (perjalanan dinas dan alokasi operasional satuan kerja). Kriteria : PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Sebab : Tim Perencana kurang cermat dan belum sepenuhnya memahami peraturan/ konsep anggaran berbasis kinerja Akibat : Kualitas dokumen perencanaan berkurang dan berakibat dalam pelaksanaannya output tidak terukur/ rawan penyimpangan. Rekomendasi : Seharusnya memperhatikan kaidah penganggaran. Dalam merencanakan sebuah belanja barang/ modal didukung dengan TOR/ RAB dilevel output serta sesuai dengan indikator volume dan harga satuan dan segera melaksanakan revisi POK. 2.2.Kondisi : Terdapat kuitansi belanja jasa web hosting tanggal 15 desember 2014 belum dipungut PPN serta belum lapor SPT Masa selama 3 bulan. Kriteria : UU Nomor 16 tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan dan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab : Bendahara kurang cermat dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan PPN.

Telah dilakukan revisi POK pada belanja barang/modal didukung dengan TOR/ RAB dilevel output serta sesuai dengan indikator volume dan harga satuan.

108 Akibat : PPN belum disetor sebesar Rp. 136.364,- namun karena terlambat penyampaian SPT masa selama 3 bulan beresiko terkena denda Rp. 1.000.000,- per bulan. Rekomendasi : Seharusnya bendahara lebih cermat dalam menatausahakan transaksi pemungutan dan pemotongan atas pajak agar terhindar dari resiko penyimpangan dan sebaiknya segera setor dan lapor SPT masa atas PPN tersebut. 2.3.Kondisi : Terdapat pekerjaan borongan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 8.900.000,- belum disertai berita acara serah terima pekerjaan/ pengujian. Kriteria : PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab : Pelaksana anggaran belum meminimalisir resiko melakukan perikatan antara penyedia dan individu secara langsung sehingga terkesan kurang akuntabilitas pertanggungjawabannya. Akibat : Pertanggunggjawaban atas pekerjaan tersebut belum memenuhi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana dalam prakteknya atas pembelian barang ATK kantor sudah berjalan sesuai peraturan di PA Sekayu. Rekomendasi : Seharusnya perikatan dengan individu dihindari karena beresiko penyimpangan dan markup harga, meskipun nilainya kecil dan hanya butuh pertanggungjawaban bon

Telah dilakukan penyetoran belanja jasa web hosting tanggal 15 Desember 2014.

Telah dibuat berita acara serah terima pekerjaan/pengujian pekerjaan borongan pemeliharaan

109 pembelian namun uraian pekerjaan yang akan diselesaikan dan diserahterimakan kepada kantor sebaiknya dilengkapi. Atas transaksi tersebut kemungkinan terutang PPh Psl 22, PPh Psl 23 dan PPh Psl 21 serta PPN. 2.4.Kondisi : PA Sekayu belum mencatat piutang perskot gaji dengan tepat. Kriteria : Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang Bab IV, Poin A.1. Pemberian Pinjaman. Sebab : Petugas belum memahami peraturan pengungkapan informasi akrual pada akhir tahun pelaporan untuk akun piutang. Akibat : Belum tercatat pada neraca per 31 Desember 2014 an Muhammad Chairudin (272.530 x 6 = 1.635.180) dan an Hasan Basri S.Ag. ( 409.470 x 3= 1.228.410) Piutang jangka panjang lainnya pada akun diinvestasikan dalam sset lainnya. Rekomendasi : Atas permasalahan pengakuan piutang perskot gaji sebaiknya segera dilakukan perbaikan jurnal neraca dan menunggu saldo audited BPK atas pemeriksaan LK MA RI Tahun Anggaran 2014. 2.5.Kondisi : Terdapat jasa giro rekening perkara yang belum disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan dari tahun 2010 sd 2015. Kriteria : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor

gedung dan bangunan.

Telah dibuat pengakuan piutang perskot gaji berupa rincian perhitungan belanja pegawai dibayar dimuka.

110 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara Sebab : Petugas dan Panitera baru dan belum tahu perihal surat sekretaris tersebut. Akibat : Potensi penerimaan negara atas jasa giro tahun 2010 (Rp.103.039) tahun 2011 (Rp.426.318) tahun 2012(Rp. 818.395), tahun 2013(Rp.219.091) tahun 2014(Rp. 46.183) dan tahun 2015 jasa giro tidak ada. Total jasa giro belum disetor ke kas negara sebesar Rp. 1.613.026,Rekomendasi : Segera menyetor sejumlah Rp. 1.613.026 melalui mekanisme SSBP dengan akun (423419) Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dan dicatat dalam aplikasi SAKPA DIPA 04 untuk dilaporkan dalam laporan keuangan bulan Maret 2015. 3.. ADMINISTRASI UMUM 3.1.Kondisi : Dari Bulan Januari s.d Bulan Maret Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar tidak ditutup setiap bulan serta tidak diklasifikasikan sesuai tujuan surat,dan setiap bulan nomor urut surat bersambung sampai dengan akhir tahun. Kriteria : Sesuai dengan Buku IV Pedoman Pengawasan MA RI. Sebab : Pegawai bagian surat masuk dan keluar belum memahami tata cara persuratan. Akibat : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar belum tertib administrasinya.

Telah dilakukan penyetoran bulan Januari s.d. Maret 2015 karena berdasarkan perhitungan ulang terdapat selisih sejumlah Rp. 15.348.

111 Rekomendasi : Pengisian Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Telah dilakukan pengisian Buku segera dibuat sesuai petunjuk Buku VI Pedoman Agenda Surat Masuk dan Surat Pengawasan sehingga bulan berikutnya sudah rapi. Keluar sesuai petunjuk Buku VI Pedoman Pengawasan. 3.2.Kondisi : Buku agenda klasifikasi surat keluar dan dan masuk belum ada Kriteria : Sesuai dengan Buku IV Pedoman Pengawasan tahun 2009 tentang pemeriksaan Administrasi Umum Sebab : Pegawai bagian surat masuk dan keluar belum memahami tata cara persuratan. Akibat : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar belum tertib administrasinya. Rekomendasi : Pembuatan Buku Agenda klasifikasi Surat Masuk dan Surat Telah dibuat Buku Agenda Keluar segera dibuat sesuai petunjuk Buku IV Pedoman klasifikasi Surat Masuk dan Surat Pengawasan tahun 2009 tentang pemeriksaan Administrasi Keluar sesuai petunjuk Buku IV Umum sehingga bulan berikutnya sudah rapi. Pedoman Pengawasan tahun 2009 tentang pemeriksaan Administrasi Umum. 3.3.Kondisi : Kontrol distribusi ATK belum dibuat. Kriteria : Sesuai dengan Buku IV Pedoman Pengawasan tahun 2009 tentang Pemeriksaan Administrasi Umum Sebab : Petugas belum mengetahui dan memahami distribusi ATK.

112 Akibat : Distribusi ATK belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Rekomendasi : Seharusnya buku kontrol distribusi ATK segera dibuat agar Telah dibuat buku kontrol sesuai dengan Buku IV Pedoman Pengawasan tentang distribusi ATK sesuai dengan Administrasi Umum. Buku IV Pedoman Pengawasan tentang Administrasi Umum. 4.. INVENTARIS DAN BMN 4.1.Kondisi : Buku Perpustakaan belum masuk ke dalam SIMAK-BMN. Kriteria : Buku perpustakaan harus segera masuk ke dalam SIMAKBMN sesuai dengan Peraturan Kemenkeu Nomor 53 tahun 2009. Sebab : Operator SIMAK-BMN belum memahami penatausahaan BMN. Akibat : Dalam SIMAK-BMN tidak ada akun monograf sehingga tidak ada nilai nominalnya. Rekomendasi : Buku perpustakaan merupakan salah satu aset negara jika Telah dibuat pengajuan penetapan terjadi kehilangan maka akan terkena sanksi TGR. status terhadap Buku perpustakaan ke KPKNL Palembang. 4.2.Kondisi : Dalam berita acara serah terima kendaraan Dinas Nomor 024/98/X/2012 dalam kententuan nomor 1. ada kalimat yang menyatakan…”Status pinjam pakai selama 1 (satu) tahun” dan Nomor 3, ada kalimat “apabila yang

113 bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sekayu Banyuasin Cq. Bagian Umum dan Pengadaan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.” Sebab : Berita Acara serah terima kendaraan tersebut tidak dibaca oleh bagian umum secara seksama. Akibat : Berdasarkan bunyi Berita Acara Serah terima mobil dinas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke Pengadilan Agama Sekayu sudah tidak bisa mengeluarkan anggaran biaya perawatan dan menggunakan mobil tersebut untuk mobil dinas PA Sekayu. Rekomendasi : Bagian Umum harus datang ke Bagian Umum Pemerintah Pengadilan Agama Sekayu telah Dinas Musi Banyuasin untuk mengurus status Mobil Dinas. mengajukan perpanjangan permohonan izin pinjam pakai mobil dinas BG 1188 BZ ke Bupati Musi Banyuasin. 4.3.Kondisi : Pengadilan Agama Sekayu sudah melaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset BMN bangunan gedung kantor, rumah negara, minibus dan sepeda motor per 2 Juli 2012 sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 10/KM.6/WKN.O4/KNL.02/2012, namun masih ada beberapa aset yang lain belum dilakukan PSP sehingga atas beberapa aset yang akan dihapus menjadi terhambat menunggu proses PSP terlebih dahulu. Kriteria : PMK 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status penggunaan BMN dan PMK 250/PMK.06/2011 tentang tatacara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk

114 Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Sebab : Petugas dan Kaur Umum belum memahami sepenuhnya tata cara pengelolaan BMN. Akibat : Pengelolaan BMN belum tertib dan belum memenuhi peraturan sehingga banyak aset yang sudah tidak memiliki manfaat namun masih diakui dan negara lebih untung apabila barang dapat segera dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh namun hal ini terkendala sebelum dihapus harus ditetapkan statusnya terlebih dahulu. Rekomendasi : Segera untuk melaksanakan penetapan status, selanjutnya penghapusan BMN agar dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya dapat diusulkan aset yang lebih baru sesuai kebutuhan disertai dengan data dukung yang valid. 4.4.Kondisi : Hasil Cek Fisik kendaraan dinas (mobil dan sepeda motor) menunjukkan kondisi fisik kendaraan lengkap mobil dua buah dan sepeda motor 6 buah. Dokumen kepemilikan berupa BPKP atas aset Supra X 125 BG 3070 BZ tidak ada dan Surat Pinjam Pakai Suzuki Thunder BG 3299 BZ tahun 2005 dari Pemda Banyuasin tidak ada namun semuanya ada alokasi pemeliharaan dalam DIPA PA Sekayu Tahun 2014 dan 2015.

Pengadilan Agama Sekayu telah mengajukan penetapan status BMN berupa tanah dan meubelair melalui PTA Palembang ke KPKNL Palembang.

115 Kriteria : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara. Sebab : Petugas dan atasan langsung kurang memahami aturan dan resiko pengamanan aset negara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Akibat : Dokumen asli berupa BPKB dan SK Pinjam Pakai tidak ada sehingga beresiko alpanya pengamanan dokumen sejak barang diterima dan seharusnya tidak bisa diakui dalam SIMAK BMN dan atas alokasi anggaran sebaiknya menunggu kelengkapan dokumen sebagai dasar pengusulan dalam RKAKL sehingga dapat meminimalisir penyimpangan realisasi anggaran. Rekomendasi : Seharusnya segera mengupayakan BPKB asli dan SK Pinjam Pakai sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk mengamankan dokumen asli/fotokopi/salinan atas aset yang diakui sebagai barang milik negara.

5. PERPUSTAKAAN 5.1.Kondisi : Buku Register Klarifikasi (Pengelompokan) belum dibuat. Kriteria : Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Sebab :

Telah mengupayakan BPKB asli dan SK Pinjam Pakai sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk mengamankan dokumen asli/fotokopi/salinan atas aset yang diakui sebagai barang milik negara.

116 Petugas Belum memahami ketentuan terkait pembuatan buku register klarifikasi (pengelompokan). Akibat : Buku-buku koleksi perpustakaan tidak tercatat dalam buku register klarifikasi Pengelompokan. Rekomendasi : Agar segera dibuat Buku Klarifikasi (Pengelompokan) perpustakaan agar koleksi buku perpustakaan tercatat dan sesuai dengan pengelompokannya. 5.2.Kondisi : Belum ada ruangan untuk perpustakaan Kriteria : Sesuai dengan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tentang Administrasi Umum. Sebab : Tidak ada lagi ruangan yang bisa dipakai untuk dijadikan ruang perpustakaan karena keterbatasan ruangan. Akibat : Buku perpustakaan menjadi tidak rapi. Rekomendasi : Seharusnya ruangan perpustakaan disediakan satu ruangan khusus dilengkapi dengan lemari meja dan kursi agar pengunjung lebih nyaman dalam membaca buku-buku perpustakaan. 5.3.Kondisi : Kartu peminjaman dan aturan lamanya peminjaman untuk mengembalikan buku yang dipinjam belum dibuat. Kriteria : Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

Telah dibuat Buku Klasifikasi (Pengelompokan) perpustakaan.

Telah diupayakan ruangan perpustakaan dengan dilengkapi lemari, meja dan kursi.

117 Sebab : Kurang pemahaman pentingnya kartu peminjaman dan aturan peminjaman. Akibat : Pengecekan peminjaman dan pengembalian buku yang dipinjam tidak teradministrasikan dengan baik. Rekomendasi : Agar segera diibuat kartu peminjaman dan aturan lamanya peminjaman sehingga buku yang sudah dipinjam dan dikembalikan tercatat dikartu peminjaman. 5.4.Kondisi : Terdapat buku – buku yang belum dibuatkan kartu Katalog pada buku lama maupun buku yang baru. Kriteria : Sesuai dengan Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Sebab : Kurang pemahaman pentingnya kartu Katalog pada buku perpustakaan. Akibat : Tidak teradministrasikan dengan baik. Rekomendasi : Seharusnya kartu katalog tersebut itu dibuat secara keseluruhan sebagai kelengkapan/kontrol pada bagian perpustakaan. 5.5.Kondisi : Terdapat buku – buku yang belum diberi kode baik pada buku lama maupun buku yang baru. Kriteria : Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Sebab :

Telah diibuat kartu peminjaman dan aturan lamanya peminjaman.

Kartu katalog telah dibuat sebagai kelengkapan/kontrol pada bagian perpustakaan.

118 Petugas kurang memahami tentang pengkodean jenis buku. Akibat : Pengkodean jenis buku tidak teradministrasikan dengan baik. Rekomendasi : Seharusnya buku – buku perpustakaan seluruhnya diberi kode jenis buku. Buku-buku perpustakaan telah diupayakan diberi kode jenis buku. 5.6.Kondisi : Buku induk perpustakaan pencatatannya belum dikelola dengan baik. Kriteria : Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Sebab : Masih kekurangan Petugas untuk menangani perpustakaan. Akibat : Banyak buku-buku perpustakaan yang masih belum di kelola dengan baik. Rekomendasi : Seharusnya segera dikelola dengan baik ditunjuk petugas perpustakaan. Pengadilan Agama Sekayu telah menunjuk petugas untuk mengelola perpustakaan.

119 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2015. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 2. Pengelolaan administrasi perkara pada tahun 2015 sejumlah 1056 perkara yang terdiri dari penerimaan sebanyak 987 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 69 perkara. Adapun penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sekayu berjalan dengan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2015 dapat diselesaikan 974 dan sisa yang belum diputus sebanyak 82 perkara. 3. Pengelolaan administrasi umum berupa pengelolaan keuangan DIPA 01 TA 2015 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada sehingga penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.178.408.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.117.322.151,- (98,54%) serta sisa anggaran sebesar Rp. 61.085.849,- (1,46%) dan pengelolaan DIPA 04 TA 2015 sebesar Rp. 26.905.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.745.000,- (99,41%) serta sisa anggaran sebesar Rp. 160.000,- (0,59%). 4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Sekayu telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik sekali diantaranya aplikasi SIADPA Plus dan aplikasi pendukungnya yang tersambung dari ruang server ke ruangan pelayanan publik, siding, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara. 5. Pembinaan reguler yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Muara dengan objek pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI yaitu bidang Manajemen Perkara, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum (Umum, Keuangan dan Kepegawaian). B. Rekomendasi 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Sekayu dapat mewujudkan visi dan misinya. 2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan pegawai yang cukup berimbang dengan beban kerja (SKP) yang ada, seperti untuk pengelolaan aplikasi SIMKEP dan pengelolaan absensi/KOMDANAS), untuk itu perlu sekali adanya penambahan pegawai/tenaga IT untuk tahun 2016. 119

120 3. Dalam memacu dan memaksimalkannya kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (Meja I, II dan III), pengelolaan SIADPA Plus dan upload putusan serta pelaporan perkara melalui SIADPA Online diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan. 4. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya.

121 Lampiran Bab III.B.1 Lampiran Surat Nomor:

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING Propinsi Sumatera Selatan No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAKTER 2 Pengadilan Agama Sekayu Sisa Tahun 2014 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

Perkara Perdata Masuk Putus Sisa 3 4 5 69 85 79 84 74 93 69 67 93 96 107 87 53 1056

52 68 99 75 84 77 58 61 79 106 115 100 974

102 113 98 97 106 98 107 139 156 157 129 82 82

Jumlah Hakim Keterangan 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

122 Lampiran Bab.III.B.8 Lampiran Surat Nomor:

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING Propinsi Sumatera Selatan

No

SAKTER

1

2 Pengadilan Agama Sekayu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERKARA PERDATA Masuk Selesai Minutasi Minutasi Sisa 3 4 5

44 59 109 74 61 91 50 76 76 94 110 107 951

44 59 109 74 61 90 50 76 75 86 88 46 858

0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 22 61 93

Jumlah Panitera 6

Keterangan 7

9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Untuk 93 perkara diselesaikan pada bulan berjalan tahun 2016

123 Lampiran Bab III.D.1 Lampiran Surat Nomor :

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING

Propinsi : Sumatera Selatan No

Satker

Pagu

Realisasi

Sisa

Ket

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Agama Sekayu (402638)

Rp.3.706.704.000,-

Rp.3.646.137.013,-

Rp.60.566.987.,-

SP DIPA005.01.2. 402638/2015

124 Lampiran Bab III.D.2-3 Lampiran Surat Nomor :

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING

Propinsi : Sumatera Selatan No

Satker

Pagu

Realisasi

Sisa

Ket

1

2

3

4

5

6

1.


2.


Rp.431.704.000,-

Rp.431.079.099,-

Rp.624.901,-

Rp. 26.905.000,-

Rp. 26.745.000,-

Rp. 160.000,-

SP DIPA005.01.2. 402638/2015 SP DIPA005.04.2. 402639/2015

125

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU NOMOR : W6-A7/2431/Ku.01/XII/2015 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA SEKAYU KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan menyusun langkahlangkah kinerja pada tahun berikutnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Sekayu. b. Bahwa Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Sekayu dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Sekayu.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dan diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 6251/SEK/KU.01/XII/20145 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015.

Menetapkan Pertama

MEMUTUSKAN : : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Sekayu.

Kedua

: Kepada yang nama-namanya ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

126 Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sekayu Pada tanggal : 21 Desember 2015 Ketua,

Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, M.H. NIP. 195507181982031003 Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang; 2. Arsip.

127 Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sekayu Nomor : W6-A7/2431/KU.01/XII/2015 Tanggal: 21 Desember 2015 TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA SEKAYU No

Nama

Jabatan Dinas

Jabatan Tim

1 1.

2 Drs. H. Romzul Faiyad, S.H.

3 Hakim Madya Muda

4 Penanggungjawab

2.


Panitera/Sekretaris

Ketua

3.

H. Khairuddin, S.Ag.,S.H.,MHI. Wakil Panitera

Wakil Ketua

4.

Sudarman, S.Ag., MH.

Wakil Sekretaris

Sekretaris

5.

Drs. Syamsu

Panitera Muda Hukum

6.

Matnur, S.H.

Panitera Muda Gugatan

7.

M. Nazarudin, S.H.

8.

Paisal, S.H.

Plt. Panitera Muda Permohonan Kepala Urusan Kepegawaian

9.

Lukman Halim, SH.

Kepala Urusan Umum

10.

Sutarja, S.Sos.

Kepala Urusan Keuangan

11.

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Staf Panmud Hukum

Penanggungjawab Laporan Bidang Hukum Penanggungjawab Laporan Bidang Gugatan Penanggungjawab Laporan Bidang Permohonan Penanggungjawab Laporan Bidang Kepegawaian Penanggungjawab Laporan Bidang Umum Penanggungjawab Laporan Bidang Keuangan Anggota

12.

Nur Anwar, SHI.

Staf Panmud Hukum

Anggota

13.

Entin Suryatin, S.E.

Staf Panmud Gugatan/Kasir

Anggota

14.

Hadi Surahman, A.Md.

Staf Kaur Kepegawaian

Anggota

15.

Nunung Rasum, S.H.

Staf Kaur Keuangan

Anggota

16.

Yessi Arianty, S.E.

Staf Kaur Keuangan

Anggota

17.

Herdi Saputra, S.H.

Staf Kaur Keuangan

Anggota

18.

Ismail, S.Kom.

Staf Kaur Umum

Anggota

19.

Apriyati

Staf Kaur Umum

Anggota

Ketua,

Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, M.H. NIP. 195507181982031003

128

KATA PENGANTAR. Sekayu, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. NIP

Recommend Documents