KATA PENGANTAR. Sekayu, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Drs. Cik Basir, S.H., M.H. NIP

1

2

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sekayu, sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016 dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Laporan Pelaksanaan Kegiatan), dengan ini Pengadilan Agama Sekayu telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2016. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sekayu merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja tersebut

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016 yang akan menyusul kemudian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2016 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Sekayu,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H. NIP 19680307.199303.1.003

i

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….............. DAFTAR ISI ............................................................................................................. ....... BAB I PENDAHULUAN…………………………………….…........................

i ii 1

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................. A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................................ - Eselon IV (23 SOP)................................................................... - Staf (30 SOP)..………………………………………………....... - Fungsional (10 SOP)..……………………………………............ B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ………………………........... - Eselon IV (4 SKP)..………………………………………........... - Staf (9 SKP)..……………………………………………............. - Fungsional (15 SKP)......………………………………………....

6 8 11 13 13 14 14 18 24

BAB

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN……………………………….... A. Sumber Daya Manusia ...........................……………………………. 1. Rekrutmen ................................................................................... 2. Mutasi ......................................................................................... 3. Promosi …………………………………………….................... 4. Pensiun …………………………………….................................. B. Keadaan Perkara ...........................…………………………….......... 1. Rekapitulasi Perkara ..................................................................... 2. Rasio Perkara terhadap Majelis .................................................... 3. Putusan yang Diajukan Banding ................................................. 4. Putusan yang Diajukan Kasasi ................................................... 5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) ....................... C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…………………………………... D. Pengelolaan Keuangan …………………………………………….... 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung................................................ 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ....... 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ............................... D. Dukungan Teknologi Informasi…….………………………….......... 1. Perangkat Keras ........................................................................... 2. Perangkat Lunak ........................................................................ E. Regulasi Tahun 2016 …………………………………………..........

41 41 41 46 47 48 49 49 53 53 54 56 62 65

III

BAB IV

PENGAWASAN A. Internal ………………………………………….............................. B. Evaluasi …………………………………………..............................

ii

65 66 68 69 71 71 71

79 80

4

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ….......................................... A. Kesimpulan ………………………………………………………..... B. Rekomendasi.…..…………………………………………….............

Lampiran-lampiran 1. Rekapitulasi Perkara Putus 2. Rekapitulasi Perkara Minutasi 3. Rekapitulasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang 4. SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016

iii

125 125 125

5

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugastugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkahlangkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. A. Kebijakan Umum Peradilan Sebagaimana diketahui selama ini bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan financial Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1

2

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sekayu. Adapun visi dari Pengadilan Agama Sekayu, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sekayu yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sekayu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Rencana Strategis Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

3

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sekayu adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas: a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Sekayu, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Sekayu pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Strategi Pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Sekayu, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran belanja modal untuk pembangunan gedung berupa renovasi dan perluasan gedung kantor Pengadilan Agama Sekayu Tahun Anggaran 2016 dan 2017 serta pembangunan rumah dinas Hakim, Panitera dan Sekretaris dalam DIPA tahun 2018 secara berkesinambungan. 3. Strategi Efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Sekayu yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-

4

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di lingkungan Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan yang terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. 5. Strategi Kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Sekayu ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1. Memelihara kepercayaan masyarakat Sekayu terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nevotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. 2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Agama Sekayu berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Sekayu akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Agama Sekayu kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

5

1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Sekayu. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Sekayu yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Sekayu dapat digambarkan dari struktur organisasi yang berupa bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para personilnya, serta gambaran hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan. Hal ini sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi berikut ini :

Keterangan : --- Garis Koordinasi __ Garis Tanggungjawab

6

7

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan di Pengadilan Agama Sekayu seperti pada uraian berikut ini yaitu : 1. Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Sekayu dalam hal merencanakan dan melaksanakan tupoksi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu ; 3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Sekayu 4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua PA Sekayu dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan tekhnis di bidang administrasi perkara yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ; 5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua PA Sekayu melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu; 6. Wakil Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas administrasi perkara, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 7. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 8. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 9. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 10. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan umum (rumah tangga) dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris. 11. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

8

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris. 12. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, mengawasi dan mengkoordinir seluruh aktivitas perencanaan, teknologi informasi, statistik dan pelaporan, menyusun renstra dan program kerja Pengadilan Agama Sekayu, mengevaluasi dan mendokumentasikan serta pelaporan kegiatan Pengadilan Agama Sekayu, menyusun LAKjIP Pengadilan Agama Sekayu dan menyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Sekayu serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris. 13. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan pengetikan. 14. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera. 15. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera. Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Sekayu tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Oleh karena itu pada tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu telah melakukan perubahan manajemen yang lebih terstandarisasi dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap aktivitas sehari-hari, sehingga penerapan prinsip-prinsip corporate governance berdampak pada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi oleh Pengadilan Agama Sekayu. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Sekayu secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), oleh karena itu dalam rangka mengimlementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (end result) secara nyata dan terukur yaitu diantaranya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai pada Pengadilan Agama Sekayu sebagai berikut : A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dari

9

pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Tahap penting dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 1. Analisis sistem dan prosedur kerja Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 2. Analisis tugas Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat. Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu : 1. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus. 2. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan itu.

10

3. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan pekerja untuk tugas spesifik. 4. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain. 5. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan. Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis. 3. Analisis prosedur kerja Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkahlangkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam bentuk prosedurprosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi. Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuanorganisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan. Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : 1) Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan; 2) Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya; 3) Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu; 4) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya; 5) Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan; 6) Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunnya terhadap peraturan; 7) Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu; 8) Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah; 9) Pembagian tugas tepat; 10) Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan; 11) Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya; 12) Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan memperhatikan tujuan; 13) Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum; 14) Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya

11 Hasil dari penyusunan prosedur kerja ini dapat ditulis dalam “buku pedoman organisasi” atau “daftar tugas”yang memuat lima hal penting, yaitu : 1) Garis-garis besar organisasi (tugas-tugas tiap jabatan); 2) Sistem-sistem atau metode-metode yang berhubungan dengan pekerjaan; 3) Formulir-formulir yang dipergunakan dan bagaimana menggunakannya; 4) Tanggal dikeluarkannya dan di bawah kekuasaan siapa buku pedoman tersebut diterbitkan; 5) Informasi tentang bagaimana menggunakan buku pedoman tersebut. Penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses kegiatan utama yaitu Requirement discovery berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem; Data modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan system data; dan Process modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem. Dilihat dari ruang lingkupnya, penyusuan SOP dilakukan di setiap satuan unit kerja dan menyajikan langkah-langkah serta prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tupoksi masing-masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkah-langkah, tahapan, mekanisme maupun alur kegiatan. SOP kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah : 1) Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta alur dokumen; 2) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi; 3) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi; 4) SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku; 5) SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan/ penyimpangan; 6) SOP tidak terlalu rinci; 7) SOP dibuat sesederhana mungkin; 8) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain; 9) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada prinsip penyusunan SOP di atas, penyusunan SOP didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan SOP dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Setiap satuan unit kerja memiliki SOP sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya, karena itu setiap satuan unit kerja memiliki lebih dari satu SOP. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Eselon IV dan Staf serta Fungsional Pengadilan Agama Sekayu sebagai berikut: - Eselon IV 1. Sekretaris (4 SOP) a. SOP Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) b. SOP Rencana Kerja Tahunan (Renja) c. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) d. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)/Tapkin

12

2. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan (13 SOP) a. SOP Pengolaan BMN Penatausahaan Persediaan b. SOP Pengelolaan Surat Menyurat Penataan Surat Keluar c. SOP Pengadaan Kebutuhan Sehari-hari 1) Pelaksanaan Belanja Rutin 2) Penyusunan Kebutuhan Barang d. SOP Pengelolaan Anggaran e. SOP Realisasi Anggaran f. SOP Revisi Anggaran g. SOP Pembuatan SPM UP h. SOP Pembuatan SPM GUP i. SOP Pembuatan SPM GTUP j. SOP Pembuatan SPM LS k. SOP Pengajuan Remunerasi l. SOP Pengadaan Barang/Jasa m. SOP Penghapusan 3. Kepala Urusan Kepegawaian, TI dan Tata Laksana (8 SOP) a. SOP Penataan Surat Keputusan 1) Penerbitan SK Ketua Pengadilan 2) Penerbitan SK Kuasa Pengguna Anggaran 3) Kenaikan Gaji Berkala b. SOP Pengelolaan Absensi 1) Pencatatan/Rekapitulasi 2) Pengaturan Cuti, Izin, Dinas Luar 3) Penerbitan Surat Perintah Lembur c. SOP Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen d. SOP Penilaian DP3 e. SOP Promosi dan Mutasi 1) Penyelenggaraan Rapat Baperjakat/TPM 2) Prosesi Pelantikan 3) Pengusulan Pensiun 4) Kenaikan Pangkat f. SOP Peningkatan SDM 1) Proses Pengajuan Izin Belajar 2) Proses Pengajuan Pendidikan dan Latihan 3) Proses Pengajuan Bimbingan Teknis 4) Proses DDTK (Diklat di Tempat Kerja) g. SOP Penegakan Disiplin dalam rangka Remunerasi h. SOP Penegakan Disiplin Pegawai 4. Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (3 SOP) a. SOP Perencanaan Anggaran b. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) c. SOP Laporan Tahunan

13

-

Staf Kesekretariatan dan Kepaniteraan (40 SOP) a. Staf Kesekretariatan : 1. Staf Kasubbag Umum dan Keuangan (13 SOP) 1) SOP Distribusi 1) SOP Pengelolaan Arsip 2) SOP Pemeliharaan 3) SOP Pelaporan BMN 4) SOP Penataan Surat Masuk 5) SOP Pengelolaan Perpustakaan 6) SOP Perencanaan Kas 7) SOP Pembuatan SPP UP 8) SOP Pembuatan SPP TUP 9) SOP Pembuatan SPP GTUP 10) SOP Pembuatan SPP LS 11) SOP Pengajuan Gaji Induk 12) SOP Pengajuan Gaji Susulan 13) SOP Pengajuan Uang Lembur 2. Staf Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (3 SOP) 1) SOP Penyelenggaraan Rapat 2) SOP Pengajuan Remunerasi 3) SOP Pengelolaan SPD 3. Staf Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (9 SOP) 1) SOP Penyusunan LRA dan Neraca Bulanan b. Staf Kepaniteraan (15 SOP) 1) SOP Penerimaan Perkara 2) SOP Pelaksanaan SIADPA Plus 3) SOP Pencatatan pada Register 4) SOP Pengisian Buku Jurnal 5) SOP Pengelolaan Biaya Proses 6) SOP Pelaporan Keuangan Perkara 7) SOP Pengembalian Sisa Panjar 8) SOP Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara 9) SOP Penyampaian Salinan Putusan kepada KUA 10) SOP Pembuatan Akta Cerai 11) SOP Pengarsipan Berkas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap 12) SOP Penerimaan Verzet 13) SOP Perkara Banding, Kasasi dan PK. 14) SOP Sita Eksekusi 15) SOP Pelelangan

-

Fungsional (12 SOP) 1. Hakim (5 SOP) 1) SOP Mediasi 2) SOP Pembuatan Putusan/Penetapan

14

3) SOP Pelaksanan Sita Jaminan 4) SOP Penyampaian Putusan/PBT 5) SOP Publikasi Putusan di Website 2. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti (6 SOP) 1) SOP Pembuatan Berita Acara Sidang 2) SOP Minutasi 3) SOP Pemberkasan 4) SOP Persiapan Persidangan 5) SOP Penetapan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti 6) SOP Pelaporan Perkara 3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1 SOP) SOP Penyampaian Putusan/PBT

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja Pengadilan Agama Sekayu. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Sekayu, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (end result) secara nyata dan terukur. Pada Pengadilan Agama Sekayu untuk melihat kegiatan tugas jabatan/kegiatan pada SKP yang akan dilakukan harus mengacu kepada pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sekayu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/a (Sasaran Kerja Umum) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon IV/a yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV/a dalam rangka mencapai SKU eselon IV/a yang terdiri dari SKP Sekretaris yaitu : - Eselon IV/a (1 SKP) No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I NIP 196803071993031003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Hakim Madya Muda/Ketua Unit Kerja

Pengadilan Agama Sekayu

No

III. Kegiatan Tugas Jabatan

1

Sekretaris Menyusun renstra dan rencana kerja tahunan PA Sekayu Menyusun LKjIP PA Sekayu

2

No 1 2 3 4 5 Angka Kredit

II. Pegawai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Negeri Sipil Yang Dinilai SUDARMAN, S.Ag., M.H. 197503212002121003 Penata Tk. I (III/d) Sekretaris

Unit Kerja

Pengadilan Agama Sekayu Target

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

15

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

Menyusun Laporan Tahunan PA Sekayu Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan (Subbagian kepegawaian, ortala, umum dan keuangan serta perencanaan, TI dan pelaporan) Mengkoodinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk tugas bawahan Menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat keluar Meneruskan surat masuk dan memberi paraf pada lembar disposisi Memeriksa surat dan memberikan disposisi bila diperlukan Mengadakan rapat dinas, menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan Meneliti dan memaraf draft Surat Keputusan Ketua Pengadilan Melaksanakan dan menandatangani sidang baperjakat Melaksanakan tugas Tim Pengawas dan Penanganan Pengaduan Koordinator Meja Informasi bidang Kesekretariatan Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK-kan Menyiapan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK – kan Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadlilan Agama Sekayu Membuat dan menandatangani serta mengevaluasi SKP Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Subbgaian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Mengadakan konsultasi dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan

Kegiatan Kegiatan

100

12

bulan

12

1

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

1350

Berkas

100

12

1350

Berkas

100

12

1350

Berkas

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

85

Berkas

100

12

bulan

4

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

12 1

Kegiatan Kegiatan

100 100

12 12

bulan

12

Kegiatan

100

12

2

Kegiatan

100

12

12

Kegiatan

1

12

3

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

12

Bulan

100

12

bulan

12

Bulan

100

12

bulan

12

Bulan

100

12

bulan

2

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

bulan bulan

bulan bulan bulan bulan

Kuasa Pengguna Anggaran 1

2 3

4

5 6

7 8

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (PPSPM), dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Melaporkan hasil pelaksanaan pogram yang berada dibawah koordinasinya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan startegis Mahkamah Agung RI. Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca setiap bulan kepada Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Eselon I dan Kantor Wilayah Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Melaksanakan tindak lanjuti hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Menetapkan rencana kerja tahunan dalam pedoman operasional kegiatan sesuai dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Melaksanakan pengawasan terhadap pembukuan SPM dan SP2D Bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan rencana strategis Mahkamah Agung RI dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan.

16

9

10 11 12 13

Secara formal dan material bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam penguasaannya. Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran. Menandatangani berita acara rekonsiliasi sistem akuntansi instansi. Menandatangani Surat Keputusan tentang lembur/honor/vakasi. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

4

Kegiatan

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

Pejabat Penilai

Sekayu, 4 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I. NIP 196803071993031003

SUDARMAN, S.Ag., M.H. NIP 197503212002121003

-

Eselon IV/b (3 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/a dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Umum eselon IV/b yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV/b, dalam rangka mencapai SKU eselon IV/a, kemudian mencapai SKU eselon IV/b bidang Kesekretariatan yang terdiri dari SKP Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan yaitu : 1. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Sudarman, S.Ag.,MH. 197503212002121003 Penata Tk. I (III/d) Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Sutarja, S.Sos. 197804052006041003 Penata (III/c) Kasubbag Urusan dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Menyusun rencana dan program kerja unit kerja

2

Dokumen

100 %

12

bulan

2

Menerima SPP, memeriksa kelengkapan berkas SPP dan menandatangani SPP

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

48

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

24

Berkas

100 %

12

bulan

8

Berkas

100 %

12

bulan

12

Berkas

100 %

12

bulan

3 4 5 6 7 8 9 10

Memeriksa dan menandatangani SPM Menyusun telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam melaksanakan tugas Mengarsipkan SP2D, SPM, SPP dan kuitansi bukti belanja setelah lengkap dipertanggungjawabkan Membuat laporan realisasi anggaran manual DIPA 01 dan DIPA 04 Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap bulan dan disampaikan kepada tingkat banding Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan Membuat laporan PP 39 tentang realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Membuat laporan realisasi kinerja DIPA 04 setiap bulan

Biaya

17

11 12 13 14 15 16 17

Menerima dan membuat jawaban setiap surat masuk yang ditujukan ke bagian keuangan Membuat CALK dan data pendukungnya setiap akhir semester Mengupdate data realisasi keuangan pada aplikasi MONEV dan Website PA Sekayu serta aplikasi SIRUP Membuat RKAKL untuk anggaran tahun berikutnya Membuat TOR dan RAB untuk anggaran tahun berikutnya Membuat perbaikan RKAKL untuk anggaran tahun berikutnya Membuat Revisi DIPA untuk anggaran tahun berjalan

36

Berkas

100 %

12

bulan

4

Dokumen

100 %

12

bulan

24

Kegiatan

100 %

12

bulan

1

Berkas

100 %

12

bulan

1

Berkas

100 %

12

bulan

3

Berkas

100 %

12

bulan

4

Berkas

100 %

12

bulan

Pejabat Penilai


SUDARMAN, S.Ag.,MH. NIP. 197503212002121003

SUTARJA, S.Sos. NIP. 197804052006041003

2. SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Sudarman, S.Ag.,MH. NIP 197503212002121003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No


1

Membagi tugas sub Bagian Kepegawaian Membuat usul kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah ke PTA Palembang dan Dirjen Badilag MARI Membuat permohonan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Pengadilan Agama Sekayu Membuat konsep Surat Keputusan Mencatat pegawai mutasi dari satker pusat dan daerah Membuat surat tugas untuk pelaksana perjalanan dinas Membuat konsep Surat Keputusan KGB Membuat konsep surat Pengantar Karis, Karsu, Karpeg, pensiun dan Taspen Memeriksa penyusunan DUK BEZETING dan kendali kepegawaian Mengelola absensi pegawai PA Sekayu Membuat surat keputusan cuti tahunan pegawai Membuat surat keputusan cuti alasan penting pegawai Mengkonsep surat pengusulan satya lencana Mengikuti rapat baperjakat Membuat surat KP4 Mengkonsep surat pernyataan masih menduduki jabatan Menulis register induk pegawai Pengimputan data pegawai ke dalam SIKEP Online

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


II. Pegawai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Kuant/Output 1 7

kegiatan kegiatan

3

kegiatan

16 8 20 6 4

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

1

kegiatan

256 28 28 4 2 28 24 28 28

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

Negeri Sipil yang Dinilai Paisal, S.H. 196608181998031003 Penata Muda Tk. I (III/c) Kasubbag Kepegawaian, Ortala Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100 100 100 100

12 12 12 12


100

12

bulan

100

12

bulan

100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai


SUDARMAN, S.Ag.,MH. NIP. 197503212002121003

PAISAL, S.H. NIP. 196608181998031003

18

3. SKP Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Sekayu : = tidak kasubbag yang menduduki jabatan tersebut= -

Staf/Pelaksana (9 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV/b (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKU eselon IV/b yang terdiri dari SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan, SKP Staf Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Staf Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf Panmud Hukum, Staf Panmud Gugatan dan Staf Panmud Permohonan yaitu : 1. SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu an. Apriyati : No

I. Pejabat Penilai

No

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai

1

Nama

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

1

Nama

Apriyati

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198104092009122002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jurusita Pengganti/Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

30

Dokumen

100

12

bulan

2

Melaksanakan pemberitahuan

8

Dokumen

100

12

bulan

3

Melaksanakan penyitaan

1

Kegiatan

100

12

bulan

4

Membuat berita acara penyitaan

1

Dokumen

100

12

bulan

5 6 7

Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait Membuat relaas panggilan Memasukkan daftar nama-nama barang kedalam aplikasi persediaan (operator persediaan) Mengelola aplikasi SIMAK BMN Membuat laporan SIMAK BMN dan Persediaan

1 1 30

Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

2

kegiatan Kegiatan

100

12

bulan

100

12

bulan

8 8 10

2

Biaya

Pejabat Penilai


YULI SURYADI, S.H., M.M. NIP. 196706081999031002

APRIYATI NIP. 198104092009122002

2. SKP Staf Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Sekayu an. Hadi Surahman, A.Md. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Hadi Surahman, A.Md.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198605312011011008

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Pengatur (II/c) Jurusita Pengganti/Staf Kasubbag Kepegawaian, Ortala Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

19

1 2 3 4 5 6

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

310 80 1 1 3 1

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

7

Membuat relaas panggilan

310

Dokumen

100

12

bulan

8

Mengetik dokumen kenaikan pangkat, KGB, SPMT dan SPMJ

6

Dokumen

100

12

bulan

9

Mengetik dokumen pengusulan pensiun pegawai

1

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

12

Kegiatan

100

12

bulan

12

Melakukan input dan verifikasi database kepegawaian dalam aplikasi SIMKEP Melengkapi dan upload dokumen elektronik kepegawaian dalam aplikasi SIMKEP Mengetik DUK, Bezeting dan Statistik Kepegawaian

3

Dokumen

100

12

bulan

13

Mengetik dokumen pelaksanaan cuti pegawai

10

Dokumen

100

12

bulan

14 15

Membuat dan menyiapkan daftar hadir dan pulang

240 26

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

26

Dokumen

100

12

bulan

26

Dokumen

100

12

bulan

100

12

bulan

10 11

16 17 18

Mengetik SK yang dikeluarkan oleh Ketua Mengetik dokumen uraian tugas Memeriksa dan melengkapi dokumen arsip kepegawaian Melaporkan tugas-tugas urusan kepegawaian kepada atasan

12

Kegiatan

Pejabat Penilai



HADI SURAHMAN, A.Md. NIP. 198605312011011008

3. SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu a. SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan an. Nunung Rasum, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Nunung Rasum, S.H.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198501302007042001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/b)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Jurusita Pengganti/Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1 2

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan

32 10

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

3 4 5

Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran

1 1 1

Kegiatan Dokumen Dokumen

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

7 8


9

Membuat laporan pertanggungjawaban DIPA Membuat pengajuan SPM GU Mengantar SPM dan mengambil SP2D di KPPN Sekayu

10 11 12

Membuat pembukuan keuangan DIPA

Penarikan uang DIPA ke Bank

1

Dokumen

100

12

bulan

32 144

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

24

Dokumen

100

12

bulan

21

Dokumen

100

12

bulan

24 33

Kegiatan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

Biaya

20

Pejabat Penilai



NUNUNG RASUM, S.H. NIP. 198501302007042001

b. SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan an. Yessi Arianty, S.E. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Yessi Arianty, S.E.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197701102009122001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti/Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6


7 8 9 10 11 12 13 14 15

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

30 10 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12



30

Dokumen

100

12

bulan

Melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan (PNBP) Menyetorkan dan mencatat PNBP dalam aplikasi Simphony Membuat daftar remunerasi Menjalankan aplikasi Komdanas keuangan dan perkara

168

Dokumen

100

12

bulan

192

Dokumen

100

12

bulan

13

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

168

Kegiatan

100

12

bulan

12 24 36


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

Menjalankan aplikasi Silabi untuk BKU dan Buku Pembantu Melaporkan LPJ setiap bulan ke KPPN Sekayu Melaporkan PNBP ke KPPN Sekayu Membuat laporan PNBP

Biaya

Pejabat Penilai



YESSI ARIANTY, S.E. NIP. 197701102009122001

c. SKP Staf Kasubbag Umum dan Keuangan an. Herdi Saputra, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Herdi Saputra, S.H.

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

198407012003121004

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Penata Muda (III/a) Jurusita Pengganti/Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9


14

Membuat relaas panggilan Menguji setiap SPM Menggunakan Aplikasi Pin PPSPM Mengajukan SPM Belanja Pegawai gaji dan uang makan Menanda tangani daftar Uang Lembur, gaji, uang makan, SPT dan SSP Menginput data SP2D ke dalam Aplikasi SAKPA Menginput data PNBP ke dalam Aplikasi SAKPA Melakukan Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN Sekayu Mengambil SP2D di KPPN Sekayu

15

Membuat SKPP bagi pegawai yang mutasi

10 11 12 13

340 80 1 1 27 1 340 56 12

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen kegiatan kegiatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

12 12 12

kegiatan kegiatan berkas

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

12

kegiatan

100

12

bulan

6

kegiatan

100

12

bulan

Pejabat Penilai



HERDI SAPUTRA, S.H. NIP. 198407012003121004

4. SKP Staf Panmud Hukum Pengadilan Agama Sekayu : a. SKP Staf Panmud Hukum an. Nur Anwar, SHI. No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Hasan Basri, S.Ag. NIP 195907061988031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5

No


Angka Kredit

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12 13

Mencatat nomor akte cerai dalam buku register akta cerai Mencatat Tanda terima akta Cerai kedalam Buku Tanda terima Membuat Akta Cerai pada hari putusan BHT dan Ikrar Talak Mencatat Akta cerai ke dalam register akta cerai Menyampaikan Akta Cerai kepada para pihak Menyimpan lembar ketiga akte cerai dalam arsip berkas perkara Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak Membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Melegalisir akta cerai yang di minta oleh para pihak Mengonsep dan mengetik surat keterangan akte cerai hilang Membuat surat pengantar bantuan pengambilan Akta Cerai ke Pengadilan Agama Lain dan juga Menerima surat bantuan Pengambilan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Lain Membuat laporan akta cerai Membuat laporan mediasi

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama Nur Anwar, S.H.I. NIP 198303042011011010 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725 900

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

725

Kegiatan

100 %

12

bulan

725

Perkara

100 %

12

bulan

Kegiatan

100 %

12

bulan

Perkara

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

13

Kegiatan

100 %

12

bulan

12 12

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

110

60 13

Biaya

22

Pejabat Penilai


HASAN BASRI, S.Ag. NIP. 195907061988031003

NUR ANWAR, S.H.I. NIP. 198303042011011010

b. SKP Staf Panmud Hukum an. Neno Ramadhaniswarga, S.H. No 1 2 3 4 5


No

Hasan Basri, S.Ag. 195907061988031003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sekayu


No


1 2 3 4 5

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Angka Kredit

Kuant/Output

Neno Ramadhaniswarga, S.H. 1984060820121002 Penata Muda (III/a) Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

1

Mengimput Laporan LIPA 7

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

2

Menyiapkan Label Box dan Daftar isi arsip berkas

884

Perkara

100 %

12

bulan

50

perkara

100 %

12

bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

360 12

kegiatan kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

884

Kegiatan

100 %

12

bulan

590

Putusan

100 %

12

bulan

50

Perkara

100 %

12

bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

12 50

Kegiatan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

50

Kegiatan

100 %

12

bulan

3

4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Mencatat Peristiwa Persidangan Minutasi di SIADPA Plus Mencatat nomor perkara, jenis perkara, tanggal putus, minutasi, kode majelis hakim dan tanggal masuk box ke dalam buku kontrol box Menyiapkan Label Box dan Daftar isi kelengkapan arsip berkas Mengkoreksi Kelengkapan isi Berkas Perkara yang akan Masuk Arsip Box Mengarsipkan Segala Jenis Putusan Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak Membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan menerangkan bahwa salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak tanggal serta berkekuatan hukum tetap Mengimput laporan penggunaan Akta Cerai Mengimput laporan perkara yang di mediasi Membuat laporan LIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Sidang Keliling, Prodeo, perkara yang belum putus lebih dari 6 bulan dan data base perkara

Biaya

Pejabat Penilai


HASAN BASRI, S.Ag. NIP. 195907061988031003

NENO RAMDHANISWARGA, S.H. NIP 1984060820121002

5. SKP Staf Panmud Permohonan == Tidak ada==

23

6. SKP Staf Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sekayu : a. SKP Staf Panmud Gugatan an. Entin Suryatin, S.E., Ak. No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama M. Nazarudin, S.H. NIP 196506081992031006 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Panitera Muda Gugatan Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No


1

Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara Mencatat dan pembukuan keuangan perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara Melakukan penginputan kegiatan keuangan perkara ke dalam aplikasi SIADPA-KIPA Memberi nomor SKUM sesuai nomor urut jurnal Menandatangani SKUM, memberikan cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM Membuat buku bantu dan penginputan harian keuangan perkara Melaksanakan kegiatan penarikan keuangan perkara ke Bank Melakukan pembukuan dan pencairan uang rellas JSP Melaksanakan pengembalian sisa panjar Membuat laporan keuangan sidang dan prodeo berupa data manual dan elektronik Menerima transaksi pembayaran akta cerai dan lain sebagainya Mengarsipkan bukti-bukti pembayaran setoran bank panjar biaya perkara Menyetorkan biaya pendapatan HHK I, biaya redaksi HHK 2 kepada Bendahara PNBP dan biaya proses ke Bendahara Biaya Proses

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama Entin Suryatin, S.E., Ak. NIP 197805152009042003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Staf Panitera Muda Gugatan Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

940

Kegiatan

100 %

12

bulan

8

Kegiatan

100 %

12

bulan

11520

Kegiatan

100 %

12

bulan

940

Putusan

100 %

12

bulan

940

Berkas

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

11200

Perkara

100 %

12

bulan

11200 50

25

Perkara Dokumen

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

940

Dokumen

100 %

12

bulan

940

Dokumen

100 %

12

bulan

940

Kegiatan

100 %

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai


M. NAZARUDIN, S.H. NIP 196506081992031006

ENTIN SURYATIN, S.E., Ak. NIP. 197805152009042003

b. SKP Staf Panmud Gugatan an. Miftahul Jannah, S.H. No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama M. Nazarudin, S.H. NIP 196506081992031006 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Panitera Muda Gugatan Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No


1

Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara Mencatat dan pembukuan keuangan perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara Melakukan penginputan kegiatan keuangan perkara ke dalam aplikasi SIADPA-KIPA Memberi nomor SKUM sesuai nomor urut jurnal Menandatangani SKUM, memberikan cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM Membuat buku bantu dan penginputan harian keuangan perkara

2 3 4 5 6


II. Pegawai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Kuant/Output

Negeri Sipil yang Dinilai Miftahul Jannah, S.H. 198704012011012019 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Panitera Muda Gugatan/Kasir Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

927

Kegiatan

100 %

12

bulan

8

Kegiatan

100 %

12

bulan

11520

Kegiatan

100 %

12

bulan

927

Putusan

100 %

12

bulan

927

Berkas

100 %

12

bulan

Berkas

100 %

12

bulan

11200

Biaya

24

7 8 9 10 11 12 13

Melaksanakan kegiatan penarikan keuangan perkara ke Bank Melakukan pembukuan dan pencairan uang rellas JSP Melaksanakan pengembalian sisa panjar Membuat laporan keuangan sidang dan prodeo berupa data manual dan elektronik Menerima transaksi pembayaran akta cerai dan lain sebagainya Mengarsipkan bukti-bukti pembayaran setoran bank panjar biaya perkara Menyetorkan biaya pendapatan HHK I, biaya redaksi HHK 2 kepada Bendahara PNBP dan biaya proses ke Bendahara Biaya Proses

25

Perkara

100 %

12

bulan

11200

Perkara

100 %

12

bulan

50

Dokumen

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

927

Dokumen

100 %

12

bulan

927

Dokumen

100 %

12

bulan

927

Kegiatan

100 %

12

bulan

Pejabat Penilai



MIFTAHUL JANNAH, S.H. NIP. 198704012011012019

c. SKP Staf Panmud Gugatan an. Doni No 1 2 3 4 5


M. Nazarudin, S.H. 196506081992031006 Penata (III/c) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu

No 1 2 3 4 5


Doni 198405212014051001 Pengatur Muda (II/a) Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


3

Mencatat dan pembukuan keuangan perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara Membuat sampul register keuangan Menginput data aplikasi perpustakaan

4

Mencatat buku masuk dan buku keluar perpustakaan

1 2

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

12

Dokumen

100 %

12

bulan

12

Kegiatan

100 %

12

bulan

Waktu

Biaya

Pejabat Penilai



DONI NIP 198405212014051001

-

Fungsional (15 SKP) Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Sekayu dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Fungsional, dalam rangka mencapai SKU yang terdiri dari SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti yaitu : 1. SKP Ketua PA Sekayu an. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.: No 1 2 3

I. Pejabat Penilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

Drs. H. Abdurrahman HAR, SH. 195008171976031006 Pembina Utama (IV/e)

No 1 2 3

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. 196803071993031003 Pembina Tk. I (IV/b)

25

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Hakim Utama/Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

4

Jabatan

Hakim Madya Muda/Ketua

5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Membuat Penetapan Perkara Prodeo Menunjuk Hakim membuat cacatan gugatan bagi yang buta Menunjuk Hakim Mediator Membuat PMH Membuat PHS Menyidangkan Perkara Mengoreksi Berita Acara Menandatangani Berita Acara Membuat dan Mengoreksi Putusan Menandatangani putusan Meminutasi Berkas Perkara Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan Hakim Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan Hakim Menganonim putusan Membuat penetapan aanmaning Membuat penetapan perintah eksekusi Membuat surat izin Kuasa Insidentil Membuat surat bantuan panggilan tabayun Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara Menandatangani dan memaraf Buku Keuangan Perkara Menandatangani dan memaraf Buku Register Pengaduan Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Keuangan Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan Memeriksa dan menandatangani laporan perkara Memeriksa dan menandatangani laporan pengaduan Membuat SK yang berkaitan dengan proses Perkara Mengevaluasi pelaksanaan SOP Melakukan rapat Menetapkan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan Program Kerja Membuat Kontrak Penetepan Kerja Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian Menandatangani SK yang berhubungan naskah keuangan Mendisposisi surat masuk Mengoreksi surat-surat Menandatangani surat-surat Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja (LKjIP) Membuat dokumen SAKIP Membuat Penilaian Sasaran Kerja Pegawai

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

3 4

Dokumen Dokumen

100 %

12

bulan

100 %

12

bulan

70 980 980 70 70

Dokumen Berkas Berkas Kegiatan Kegiatan Dokumen Naskah Dokumen Berkas Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Dokumen

100 %

12

bulan

Dokumen

100 %

12

bulan

Dokumen

100 %

12

bulan

4 4 70 82 12

Dokumen Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan

1

Dokumen

100 %

12

bulan

1

Dokumen

100 %

12

bulan

27

Dokumen

100 %

12

bulan

27 1350 1442 1442 1 1 27

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

70 70 70 70 4 4 70 4 4 30 50 12 1 1 1 1 70 70

Pejabat Penilai


Drs. H. ABDURRAHMAN HAR, SH. NIP. 195008171976031006

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I. NIP. 196803071993031003

Biaya

26

2. SKP Wakil Ketua PA Sekayu an. Yunadi, S.Ag.: No 1 2 3 4 5


No

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. 196803071993031003 Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda/Ketua Pengadilan Agama Sekayu

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Membuat RKT Membuat SOP Membuat AKIP Membuat LKjIP Menunjuk Hakim Mediator Membuat PMH Membuat PHS Menyidangkan perkara Mengoreksi Berita Acara Menandatangani Berita Acara Membuat/Mengkoreksi Konsep Putusan Menandatangani Putusan Meminutasi Berkas Perkara Menganonim Putusan Membuat Program Kerja Pengawasan Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pengawasan Melakukan sidang Baperjakat Membuat Laporan Kegiatan Hakim


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 71 82 1 1 12 80 71 71 71 71 71 71 71 71 4 4 2 12

TH Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Berkas Kegiatan Dokumen Naskah Dokumen Berkas Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Yunadi, S.Ag. 197409092003121003 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama/Wakil Ketua

Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai

Sekayu, 4 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai


YUNADI, S.Ag. NIP. 197409092003121003

3. SKP Hakim PA Sekayu an. Lukmin, S.Ag. : No

I. Pejabat Penilai

No


1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang


1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

Lukmin, S.Ag. 197410102005021001 Penata (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Pratama Madya

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan

Angka Kredit

Kuant/Output 1 225 450 450 200 70 200 200 70 4 4 450

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan

Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Biaya

27

13 14

Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

2 16

Laporan Kegiatan

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Pejabat Penilai



LUKMIN, S.Ag. NIP.197410102005021001

4. SKP Hakim PA Sekayu an. H. A. Mus’id Yahya Qodir, Lc., MHI.: No 1 2 3 4 5


No



1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

H. A. Mus’id YQ, Lc., MHI. 197601062001121002 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan

1 340 725 725 350 95 345

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12


100 90 4

Berkas Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 %

12 12 12

bulan bulan bulan

Membuat laporan hasil Pengawas

4 630 2 12

Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


8 9 10 11 12 13 14

Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

Kual/ Mutu

Waktu

Biaya

Pejabat Penilai



H. A. MUS'ID YAHYA QODIR, Lc., MHI. NIP. 197601062001121002

5. SKP Hakim PA Sekayu an. Alfi Zuhri, S.Ag.: No 1 2 3 4 5



No 1 2 3 4 5


Alfi Zuhri, S.Ag. 197302202001121002 Penata TK. I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1 2 3 4


Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang

Angka Kredit

Kuant/Output 2 358 357 140

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan

Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12


Biaya

28

5 6 7 8 9 10

Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan

11 12 13 14


336 140 336 336 123 4 4


560 2 6

Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12



100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


Pejabat Penilai



ALFI ZUHRI, S.Ag. NIP. 197302202001121002

6. SKP Hakim PA Sekayu an. Amiramza, S.H.I: No 1 2 3 4 5



No 1 2 3 4 5


Amiramza, S.H.I. 19770609 2006041001 Penata (III/c) Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sekayu Target

No


Angka Kredit

Kuant/Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan

2 280 590 590

11 12 13 14


278 100 278 100 70 4 4


490 2 12

Kual/ Mutu

Waktu

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan


100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


Biaya

Pejabat Penilai



AMIRAMZA, S.H.I. NIP. 19770609 2006041001

7. SKP Hakim PA Sekayu an. Zulfahmi Mulyo Santoso, SEI. : No 1 2 3

I. Pejabat Penilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang


No 1 2 3

II. Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

Zulfahmi Mulyo Santoso, SEI. 198104032007041001 Penata Muda Tk. I (III/b)

29

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Madya Muda/Ketua Pengadilan Agama Sekayu

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas

4 5

Jabatan Unit Kerja

Angka Kredit

Kuant/Output 1 210 440 440 220 60 210 210 60 4 4 500 2 10


Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen Berkas Dokumen Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Pejabat Penilai



ZULFAHMI MULYO SANTOSO, SEI. NIP. 198104032007041001

8. SKP Hakim PA Sekayu an. Dwi Husna Sari, S.H.I. : No 1 2 3 4 5



No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Melakukan Pengawasan Membuat laporan hasil Pengawas Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 1 240 460 460 240 60 240 240 60 4 4 240 1 5


Dwi Husna Sari, S.H.I. 198408122008052001 Penata Tk. I (III/c) Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


Pejabat Penilai



Dwi Husna Sari, S.H.I. NIP. 198408122008052001

Biaya

30

9. SKP Hakim PA Sekayu an. Asyrof Syarifuddin, S.H.I. : No 1 2 3 4 5



No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 1 240 460 460 240 60 240 240 60 4 4 240 1 5


Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 198006272009041006 Penata Muda Tk. I (III/b) Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Biaya


Pejabat Penilai



Asyrof Syarifuddin, S.H.I. NIP. 198006272009041006

10. SKP Hakim PA Sekayu an. Erfani, S.H.I : No

I. Pejabat Penilai

No


1 2

Nama NIP

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. 196803071993031003

1 2

Nama NIP

Erfani, SHI. 198510202009121005

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I (III/b)

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Madya Muda/Ketua Pengadilan Agama Sekayu

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Angka Kredit

Kuant/Output 1 275 575 575 255 92 255 255 90 4 4 580 2 9


Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


Biaya

31

Pejabat Penilai



ERFANI, SHI. NIP. 198510202009121005

11. SKP Hakim PA Sekayu an. Muhamad Choirudin, S.H.I : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

1

Nama

Muhamad Choirudin, SHI.

2

NIP

196803071993031003

2

NIP

198412072011011009

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Pratama

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


1 2 3 4 5 6 7

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara Menyidangkan perkara Mengkoreksi Berita Acara Sidang Mengadakan musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan

8 9 10 11

Menandatangani Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Menganonim putusan Membuat instrument persidangan Membuat Laporan Kegiatan Hakim

12

Melakukan Mediasi

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1 103 184 103 103 25 103

Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Naskah Dokumen

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12


103 25 160 1

Berkas Dokumen Kegiatan Laporan

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


2

Kegiatan

100 %

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai



Muhamad Choirudin, SHI. NIP. 198412072011011009

4. SKP Panitera Pengadilan Agama Sekayu : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Yuli Suryadi, SH., MM.

2 3

NIP Pangkat/Gol.Ruang

196803071993031003 Pembina Tk. I (IV/b)

2 3

NIP Pangkat/Gol.Ruang

196706081999031002 Pembina (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6


Menyusun program kerja Membuat rencana anggaran biaya proses Menyusun laporan keadaan perkara Menyusun laporan keuangan perkara Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti Membuat surat penunjukan Jurusita dan JSP

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Dokumen Dokumen Laporan Laporan Surat Surat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 1 12 12 835 835

Waktu 12 12 12 12 12 12


Biaya

32

7 8 9 10 11 12

Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan Membuat laporan pengaduan Menandatangani akta cerai Menandatangani akta Banding Menandatangani akta Kasasi Menandatangani akta PK

13

Menandatangani laporan perkara

17

14 15

100

16

Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat berita acara sita/eksekusi Membuat instrumen PGL/PBT/Amar Putus/Tunda

17 18 19 20 21 22 23

Membuat penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Melaksanakan eksekusi Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Menyusun laporan tahunan Menyusun LKjIP

6 45

1 12 635

5 1 1

1 108

100

2 12 1 1

SK Laporan Akta Akta Akta Akta

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12


Laporan

100 %

12

bulan


100 % 100 %

12 12

bulan bulan

100 %

12

bulan

Dokumen Berkas Dokumen Dokumen Kegiatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12 12 12


Dokumen Dokumen

Pejabat Penilai


Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH. NIP. 195507181982031003

YULI SURYADI, SH., MM. NIP. 196706081999031002

5. SKP Wakil Panitera Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5


Yuli Suryadi, S.H., M.M. 196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera Pengadilan Agama Sekayu

No


1 2 3 4 5

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja Menyiapkan bahan program kerja di bidang kepaniteraan Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran) Mengawasi tugas meja I, meja II, meja III Membuat dan menandatangani SKP Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum Membantu Panitera secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam penulisan dan pengisian buku-buku register, laporan perkara Memimpin pelaksanaan Eksekusi putusan Mengkoordinasikan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali Meneliti dan memaraf konsep surat-surat, laporan

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18


II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Kuant/Output

H. Khairuddin, S.Ag.,S.H.,M.H.I. 197305181994031004 Penata Tk. I (III/d) Wakil Panitera Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

110 110 5 50 810

Naskah Dokumen Dokumen Dokumen Berkas

100 100 100 100 100

12 12 12 12 12


740

Berkas

100

12

bulan

1 12 17 12

Dokumen Dokumen Laporan Laporan

100 100 100 100

12 12 12 12


17

Laporan

100

12

bulan

12 12

Laporan Kegiatan

100 100

12 12

bulan bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

6

Dokumen

100

12

bulan

130

Dokumen

100

12

bulan

Biaya

33

keperkaraan yang akan ditandatangani oleh Panitera 19

Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila berhalangan

1

Kegiatan

100

12

bulan

Pejabat Penilai


YULI SURYADI, S.H., M.M. NIP 196706081999031002

H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP 197305181994031004

6. SKP Panmud Hukum Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5

I. Pejabat Penilai Nama Yuli Suryadi, S.H., M.M. NIP 196706081999031002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan Panitera/Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


No 1 2 3 4 5

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama Hasan Basri, S.Ag. NIP 195907061988031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Sekayu Target

Angka Kredit

Kuant/Output

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Mengumpulkan dan mengelola data perkara

180 180 12 84 840

Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara Menyajikan statistik perkara

17 12

Mengarsipkan berkas perkara in aktif Mengirimkan salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA Menyusun bundel B Menerbitkan akta cerai

Kual/ Mutu

Waktu

100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12


100 %

12

bulan

100 %

12

bulan

100 %

12

bulan

756

Naskah Dokumen Dokumen Berkas Naskah Laporan Laporan Naskah Laporan Berkas

100 %

12

bulan

1344

Putusan

100 %

12

bulan

6 550

Berkas Akta

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai



Drs. SYAMSU NIP. 196504171993031003

7. SKP Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5 No 1 2 3 4 5 6



III. Kegiatan Tugas Jabatan Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan

No

II. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output 170 170 340 23 73 882

Naskah Dokumen Dokumen Dokumen Berkas Berkas

M. Nazarudin, S.H. 196506081992031006 Penata (III/c) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Waktu 12 12 12 12 12 12


Biaya

34

7 8 9

Mengisi buku register perkara gugatan Menaksir panjar biaya Merekap perkara gugatan

882 882 882

Perkara Skum Perkara

100 % 100 % 100 %

12 12 12

bulan bulan bulan

Pejabat Penilai



M. Nazarudin, S.H. NIP. 196506081992031006

8. SKP Panmud Permohonan Pengadilan Agama Sekayu : No 1 2 3 4 5



No


1 2 3 4 5

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat Berita Acara Sidang (BAS) Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Menerima/memeriksa berkas pernohonan yang diajukan Mengisi buku register perkara permohonan dan registerregister lainnya Menaksir panjar biaya Merekap perkara permohonan

6 7 8

No


1 2 3 4 5


Angka Kredit

Kuant/Output

Drs. Syamsu 196504171993031003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sekayu Target Kual/ Mutu

Waktu

170 170 15 80 65 65

Naskah Dokumen Dokumen Berkas Berkas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 12 12 12 12


Perkara

100 %

12

bulan

65 65

Skum Perkara

100 % 100 %

12 12

bulan bulan

Biaya

Pejabat Penilai



Drs. Syamsu NIP. 196504171993031003

12. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Dra. Nyimas Aisyah: No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Dra. Nyimas Aisyah

2 3 4 5

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera Pengadilan Agama Sekayu

2 3 4 5


195912311983032023 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target

No

1 2 3 4 5 6


Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

185 185

Naskah Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

3

Dokumen

100

12

bulan

370

Dokumen

100

12

bulan

370

Naskah

100

12

bulan

185

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

35

7 8 9 10 11 12 13

Mengikuti sidang perkara yang ditentukan Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum

185

Kegiatan

100

12

bulan

185

Dokumen

100

12

bulan

12 83

Dokumen Berkas

100 100

12 12

bulan bulan

185

Kegiatan

100

12

bulan

185

Kegiatan

100

12

bulan

83

Berkas

100

12

bulan

Pejabat Penilai



Dra. NYIMAS AISYAH NIP. 195912311983032023

13. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Dra. Emidawati : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Dra. Emidawati

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

195812311992032010

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No


Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

180

Naskah

100

12

bulan

2

Membuat berita acara sidang (BAS)

180

Dokumen

100

12

bulan

3

Dokumen

100

12

bulan

370

Dokumen

100

12

bulan

370

Naskah

100

12

bulan

180

Kegiatan

100

12

bulan

180

Kegiatan

100

12

bulan

180

Dokumen

100

12

bulan

12 84 180 180

Dokumen Berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100 100

12 12 12 12


84

Berkas

100

12

bulan

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum

Biaya

Pejabat Penilai



Dra. EMIDAWATI NIP. 195812311992032010

36

14. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Nurani, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Nurani, S.H.

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera

2 3 4


196907152003122003 Penata (III/c) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Angka Kredit


Kuant/Output 102 102

Naskah

Kual/ Mutu

Waktu

Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

306

Dokumen

100

12

bulan

306

Naskah

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan

Melapor kepada petugas register Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan

75 102 102

Berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum

75

Berkas

100

12

bulan

Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara

Biaya

Pejabat Penilai



Nurani, S.H. NIP. 196907152003122003

15. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Fakhrul Jamil, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Fakhrul Jamil, S.H.

2 3 4



2 3 4


198203052011011011 Penata Muda Tk. I (III/b) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6


Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membuat berita acara sidang (BAS) Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan

Angka Kredit


Naskah

Kual/ Mutu

Waktu

Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

306

Dokumen

100

12

bulan

306

Naskah

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

37

7 8 9 10 11 12 13

sidang Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan


75 102 102


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan


75

Berkas

100

12

bulan

Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya Mengetik penetapan (Sita/Ikrar) Melaksanakan pemberkasan perkara

Pejabat Penilai



Fakhrul Jamil, S.H. NIP. 198203052011011011

16. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Nur Anwar, S.H.I. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Nur Anwar, S.H.I.

2 3 4



2 3 4



5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Angka Kredit

Kuant/Output Naskah

Waktu

Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

306

Dokumen

100

12

bulan

306

Naskah

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan


75 102 102


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan


75

Berkas

100

12

bulan


102 102

Kual/ Mutu

Biaya

Pejabat Penilai



Nur Anwar, S.H.I. NIP. 198303042011011010

38

17. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu an. Zarbani, S.H.: No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Zarbani, S.H.

2 3 4



2 3 4



5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Angka Kredit



Kual/ Mutu

Naskah

Waktu

Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Dokumen

100

12

bulan

306

Dokumen

100

12

bulan

306

Naskah

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Kegiatan

100

12

bulan

102

Dokumen

100

12

bulan

12

Dokumen

100

12

bulan


75 102 102


100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan


75

Berkas

100

12

bulan


Biaya

Pejabat Penilai



Zarbani, S.H. NIP. 198012262006041011

18. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Edy Gunawan, S.H. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Edy Gunawan, S.H.

2 3 4 5


196706081999031002 Pembina (IV/a) Panitera Pengadilan Agama Sekayu

2 3 4 5


198607042006041001 Penata Muda (III/a) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2 3 4 5 6 7 8

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan Melaksanakan penyitaan Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait Membuat relaas panggilan Mengisi Buku Induk Keuangan Perkara

Angka Kredit

Kuant/Output 310 80 1 1 3 1 310 12

Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kegiatan

Kual/ Mutu 100 100 100 100 100 100 100 100

Waktu 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Biaya

39

Pejabat Penilai



EDY GUNAWAN, S.H. NIP. 198607042006041001

19. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Ismail, S.Kom. : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Ismail, S.Kom

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197810312009041002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti/Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Sekayu Target

No


1 2

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Melaksanakan pemberitahuan

3 4 5

Melaksanakan penyitaan

Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

330 80

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

Membuat berita acara penyitaan Menyampaikan surat pengumuman/teguran

2 1 4

Kegiatan Dokumen Dokumen

100 100 100

12 12 12

bulan bulan bulan

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

1

Dokumen

100

12

bulan

7 8 9 10

Membuat relaas panggilan Mengupdate data base SIAPDA Plus dan SIPP PA Sekayu Mengelola laporan pada Website PA Sekayu Membuat laporan tahunan

330 34

Dokumen kegiatan

12 1

Bulan Kegiatan

100 100 100 100

12 12 12 12


11

Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1

Kegiatan

100

12

bulan

Biaya

Pejabat Penilai



ISMAIL, S.Kom NIP. 197810312009041002

20. SKP Jurusita Pengadilan Agama Sekayu an. Kiagus Muhammad Dedi : No

I. Pejabat Penilai

No


1

Nama


1

Nama

Kiagus Muhammad Dedi

2

NIP

196706081999031002

2

NIP

197301252006041002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur (II/c)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


No

1 2 3 4 5 6



Angka Kredit

Kuant/Output

Kual/ Mutu

Waktu

213 213

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

1

Kegiatan

100

12

bulan

1 6 1

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bulan bulan

Dokumen

100

12

bulan

Biaya

40

7


320

Dokumen

100

12

bulan

8

Melaksanakan scan surat masuk dan keluar ke aplikasi

250

Dokumen

100

12

bulan

9

Mencatat buku masuk dan buku keluar

12

Kegiatan

100

12

bulan

10

Mencatat buku masuk dan buku keluar perpustakaan

12

Kegiatan

100

12

bulan

Pejabat Penilai



KIAGUS MUHAMMAD DEDI NIP. 197301252006041002

41

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan terhadap sumber daya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan, perlu ditingkatan sumber daya manusia melalui rekuitmen, pelaporan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi dan regulasi. A. Sumber Daya Manusia 1. Rekrutmen Penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme aparat peradilan baik itu hakim dan panitera serta pejabat lainnya dalam pelaksanaan tugas dalam menangani perkara dan pelayanan publik. Tuntutan terhadap profesionalisme aparat peradilan disebabkan oleh peranannya yang sangat strategis sebagai motor penggerak jalannya peradilan dan sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan peran dan posisinya yang sangat strategis, aparat peradilan diharapkan mampu terus berkembang dengan meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparat peradilan penting dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen aparat peradilan. Untuk mendapatkan aparat peradilan yang kompeten salah satu caranya dengan cara merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara profesional dan transparan. Selama ini proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah dipandang belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai publik cenderung diwarnai oleh praktik-praktik spoil system, yang masih cenderung mengedepankan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas aparat peradilan. Kualitas aparat peradilan akan sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen yang merupakan bagian dari pada proses aktivitas untuk mencari dan menemukan aparat peradilan yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Rekrutmen sebagai perencanaan strategis dan langkah awal untuk mendapatkan aparat peradilan yang handal harus dilaksanakan secara terprogram dan komprehensif. Hal ini untuk memprediksi kebutuhan aparat peradilan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Secara teoritis, banyak metode dan teknik seleksi untuk mengevaluasi pelamar sesuai jabatan yang lowong dalam organisasi. Fenomena yang terjadi pada jajaran birokrasi pemerintah menunjukkan bahwa aparat peradilan saat ini belum memiliki kualitas yang sebanding dengan tuntutan perubahan strategis dan dinamika dinamika yang berkembang guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan langkahlangkah strategis sebagai upaya perbaikan untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Untuk memenuhi dan melaksanakan tuntutan masyarakat pencari keadilan dan profesionalismne kinerja aparat peradilan khususnya tenaga tekhnis yustisial, maka Pengadilan Agama Sekayu telah menempuh langkah-langkah dengan meningkatkan Sumber Daya manusia melalui pengikutsertaan para Hakim dan Panitera yang diselenggarakan oleh

41

42

Mahkamah Agung dengan pembinaan dari pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang selain itu juga pembinaan eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim baik yang dilakukan di dalam kantor maupun berkerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kemudian untuk peningkatan wawasan keilmuan dalam rangka menunjang tugastugas pokok pada satuan kerja masing-masing aparat peradilan telah diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mulai S.1, S.2 dan S.3, sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut : a) Data Pelatihan Pejabat Teknis Yudicial 2016 No

Jenis Pelatihan

Jumlah Peserta

Tempat

1

2

3

4

Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Megamendung Bogor an. Yunadi, S.Ag.

1 Orang

2.

Diklat Hakim Akad Syariah di Megamendung Bogor an. H. A. Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

1 Orang

2.

Diklat Hakim Berkelanjutan (CJE II) di Megamendung Bogor an. Dwi Husna Sari, S.H.I.

1 Orang

4.

Diklat Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Braja Mustika Bogor an. Dwi Husna Sari, S.H.I.

1 Orang

5.

Diklat Sekretaris Tingkat Pertama Angkatan XII Tahun 2016 di Megamendung Bogor an. Sudarman, S.Ag., M.H.

1 Orang

1.

Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 s/d 23 Nopember 2016 Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Nopember s/d 03 Desember 2016 Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 s/d 20 Februari 2016 Komisi Yudisial Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 s/d 14 Mei 2016 Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Agustus s/d 10 September 2016

b) Data Peserta Pendidikan Program S1 Pendidikan No

Nama/NIP

Program Studi/ Magister/Konsenterasi

1 1.

2 Kiagus Muhammad Dedi NIP 197301252006041002 Ismail, S.Kom NIP 197810312009041002

3 Ilmu Hukum

2.

3.

Hadi Surahman, A.Md. NIP 198605312011011008

4.

Apriyati NIP 198104092009122002

Ilmu Hukum

Ilmu Hukum Ilmu Hukum

Nama Perguruan Tinggi 4 STIHPADA Palembang Universitas Sjakhyakirti Palembang Universitas Sjakhyakirti Palembang Universitas Sjakhyakirti Palembang

Unit Kerja

Ket

5 PA Sekayu

6 Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

43

c) Data Peserta Pendidikan Program S2 Pendidikan No

Nama/NIP

Program Studi/ Magister/Konsenteras i 3 Ekonomi Syariah

1 1.

2 Lukmin, S.Ag. NIP 19741010 200502 1 001

2.

Erfani, S.H.I. NIP 19851020 200912 1 005

Ekonomi Syariah

3.

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I. NIP 19810403 200704 1 001

Magister Hukum

Edy Gunawan, S.H. NIP 19860704 200604 1 001

4.

Magister Hukum

Nama Perguruan Tinggi

Unit Kerja

Ket

4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Universitas Muhamadiyah Palembang Universitas Muhamadiyah Palembang

5 PA Sekayu

6 Belum Selesai

PA Sekayu

Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

PA Sekayu

Belum Selesai

d) Data Peserta Pendidikan Program S3 Pendidikan No

Nama/NIP

1

2 -

-

Program Studi/ Magister/ Konsenterasi 3 -


Unit Kerja

Ket

4 -

5 -

6 -

Adapun data Hakim dan Panitera serta Jurusita sebagai berikut : a) Data Hakim No 1.

Nama

Pangkat Ruang Golongan


Pembina TK.I

IV/b

2.

Yunadi, S.Ag.

Penata TK.I

III/d

3.

Lukmin, S.Ag.

Penata

III/c

4.

H. Ahmad Mus’id YQ, Lc., M.H.I.

Penata Tk. I

III/d

5.

Alfi Zuhri, S.Ag.

Penata Tk. I

III/d

6.

Amiramza, S.H.I.

Penata

III/c

7.

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.

Penata

III/c

8

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Penata

III/c

9

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Penata Muda TK.I Penata Muda Tk. I Penata Muda TK.I

III/b

10.

Erfani, S.H.I.

11.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

III/b III/b

Jabatan Jabatan TMT Ketua/Hakim Madya Muda Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Utama Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Muda

Pendidikan

07-09-2016

S2 Hukum S1 Syari’ah

21-09-2016

S1 Syari’ah

28-03-2014

S1 Syari’ah

21-11-2012 30-08-2013

S1 Syari’ah S2 Hukum S1 Syari’ah

26-01-2016

S1 Syari’ah

06-02-2014

S1 Syari’ah

26-01-2016

S1 Syari’ah

26-01-2016

S1 Syari’ah

23-10-2013

S1 Syari’ah

01-10-2014

S1 Syari’ah

44

b). Data Panitera dan Jurusita No 1.

Nama

Pangkat Ruang Golongan

Jabatan Jabatan

TMT

Yuli Suryadi, S.H.,

Pendidikan S1 Hukum S2 MM

Pembina

IV/a

Panitera

29-12-2015

Penata Tk.I

III/d

Wakil Panitera

02-03-2014

3.

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., MHI. Drs. Syamsu

Penata Tk.I

III/d

19-02-2016

4.

M. Nazarudin, S.H.

Penata Tk.I

III/d

19-02-2016

S1 Hukum

5.

Hasan Basri, S.Ag.

Penata Tk.I

III/d

19-02-2016

S1 Syari’ah

6.

Dra. Nyimas Aisyah

Penata Tk.I

III/d

Panmud Permohonan Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti

S1 Syari’ah S2. MHI S1 Hukum

06-12-2007

S1 Syari’ah

7.

Dra. Emidawati

Penata Tk.I

III/d

Panitera Pengganti

07-11-2007

S1 Syari’ah

8.

Nurani, S.H.

Penata

III/c

Panitera Pengganti

19-02-2016

S1 Hukum

9.

Fakhrul Jamil, S.H.

III/b

Panitera Pengganti

19-02-2016

S1 Hukum

10.

Nur Anwar, S.H.I.

III/b

Panitera Pengganti

19-02-2016

S1 Hukum

11. 12. 13

Zarbani, S.H. Lukman Halim, S.H. Ismail, S.Kom

III/c III/c III/b

Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti

19-02-2016 19-02-2016 04-11-2010

14

Edy Gunawan, S.H.

III/b

Jurusita Pengganti

04-11-2010

S1 Hukum S1 Hukum S1 Komputer S1 Hukum

15 16

Herdi Saputra, S.H. Yessi Arianty, S.E.

III/a III/b

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

07-06-2007 21-01-2013

S1 Hukum S1 Ekonomi

17 18

Nunung Rasum, S.H. Hadi Surahman, A.Md.

Penata Muda Tk. I Penata Muda Tk. I Penata Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Tk. I Penata Muda Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I

III/b II/d


21-01-2013 19-02-2013

19 20

Kiagus M. Dedi Apriyati

Pengatur Pengatur Muda Tk. I

II/c II/b


04-11-2010 21-01-2013

S1 Hukum DIII Komputer SMA SMA

2.

M.M.

Untuk mendukung pelaksana tugas tekhnis yudicial sebagai tugas pokok Pengadilan Agama maka beberapa langkah telah ditempuh dengan berbagai macam langkah antara lain : a) Aktif mengikutsertakan para pejabat struktural maupun pegawai lainnya untuk mengikuti diklat-diklat yang diadakan berbagai pihak seperti Mahkamah Agung RI sendiri, Pengadilan Tinggi Agama maupun Instansi luar seperti Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Daerah. b) Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menambah pegawai khususnya pada bagian sekretariatan dan kepaniteraan karena sampai dengan akhir 2016 masih ada Kasubbag dan Panitera Muda yang tidak memiliki staf. c) Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk melaksanakan pendidikan dan latihan penjenjangan bagi pejabat Struktural karena hingga saat ini pejabat stuktural Pengadilan Agama Sekayu belum ada yang mengikuti Diklat Penjenjangan.

45

d) Mendorong para pegawai yang belum memiliki Ijazah S1 dan S2 agar melakukan pendidikan sampai kejenjang minimal S1 dan S2 serta sampai saat ini 97% Pegawai Pengadilan Agama Sekayu telah mempunyai gelar sarjana. Sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis admnistrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut : a) Data Pelatihan Pejabat Non Teknis Yudisial 2016 No

Jenis Pelatihan

Jumlah Peserta

Tempat

1

2

3

4

1.

Diklat Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) di KPPN Sekayu an. Sutarja, S.Sos., dan Herdi Saputra, S.H. Diklat Prajabatan Gol II di Lampung an. Doni

2 Orang

KPPN Sekayu pada tanggal 13 s.d 16 April 2015

1 Orang

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 5 s.d 10 April 2015 Di Hotel Sintesa Peninsula Palembang pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2015

2.

3.

4.

Sosialisasi Rancangan RKA-KL Pagu Indikatif Daerah DIPA 04 Tahun Anggaran 2016. an. Yuli Suryadi, S.H., M.M., Sudarman, S.Ag., M.H. dan Nunung Rasum, S.H. Diklat Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Berbasis Akrual Wilayah Sumatera Selatan dan Jambi Tahun Anggaran 2015 di Palembang an. Yessi Arianty, S.E.

3 Orang

1 Orang

Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 s.d. 07 Nopember 2015

b) Data Peserta Pendidikan Program S1 Pendidikan No 1 1.

Nama/NIP 2 Herdi Saputra, S.H. NIP 198407012003121004

Program Studi/ Magister/Konsentera si 3 Ilmu Hukum

Nama Perguruan Tinggi 4 Universitas Sjakhyakirti Palembang

Unit Kerja 5 PA Sekayu

Ket 6 Selesai

c) Data Peserta Pendidikan Program S2 Pendidikan No

Nama/NIP

Program Studi/ Magister/Konsenterasi


Unit Kerja

Ket

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

46

Adapun data Pejabat Struktural dan Pegawai sebagai berikut : a) Data Pejabat Struktural No 1.

Nama Sudarman, M.H. Paisal, S.H.

S.Ag.,

Pangkat Ruang Golongan Penata TK. I III/d Penata

III/c

Sutarja, S.Sos.

Penata

III/c

Ismail, S.Kom.

Penata Muda Tk. I

III/b

2.

3.

4.

Jabatan

Pendidikan

Jabatan Sekretaris

TMT 29-12-2015

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

29-12-2015

S1 Syari’ah S2 Hukum S1 Hukum

29-12-2015

S1 Hukum

29-12-2015

S1 Komputer

b) Data Pegawai No

Nama

1.

Entin Suryatin, S.E., Ak.

2

Miftahul Jannah, S.H.

3.

Doni, S.H.

4.

Neno S.H

Ramadhaniswarga,

Pangkat Ruang Golongan Penata Muda III/b TK.I Penata Muda III/b TK.I Penata Muda III/a Penata Muda

III/a

Jabatan Jabatan TMT Staf Panmud 02-01-2014 Gugatan Staf Panmud 29-08-2016 Gugatan Staf Panmud 20-10-2015 Gugatan Staf Panmud 22-01-2015 Hukum/CPP

Pendidikan S1 Syari’ah S1 Hukum S1 Hukum S1 Hukum

2. Mutasi Dalam dunia birokrasi mutasi berbeda dengan promosi, mutasi sering diartikan sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status kerja. Dalam dunia Birokrasi Mutasi berbeda dengan Promosi, Mutasi sering diartikan sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status kerja ke situasi (daerah) tertentu dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada lembaga. Mutasi memberikan kesempatan bagi pegawai untuk untuk menyegarkan kembali dari rutinitas sehari-hari yang dikerjakan dan memberikan kesempatan untuk belajar hal baru ditempat yang baru. Dengan demikian seorang pegawai senantiasa berada dalam kondisi kerja yang dinamis. Dengan adanya mutasi ini diharapkan mental seluruh aparatur dan penyelenggara negara akan lebih segar dan mampu membuka cakrawala berfikir yang masih terkungkung dengan pola fikir kedaerahan, etnis dan budaya dia sendiri, berusaha untuk memahami karakter di tempat barunya dan menggali nilai-nilai dasar yang ada ditempat kerjanya tersebut. Adapun data-data pegawai yang mutasi pada Pengadilan Agama Sekayu tahun 2016 sebagai berikut :

47

1. Data Mutasi Pejabat Teknis Yustisial No

Nama/NIP

1

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Ket 5

2

3

4

1.

Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, M.H. NIP 19550718 198203 1 003

Hakim Madya Muda PA Baturaja Kelas I.B

2.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. NIP 19751213 200312 1 002

Ketua / Hakim Madya Muda PA Sekayu Kelas II Hakim Pratama Utama PA Sekayu Kelas II

Wakil Ketua PA Ujung Tanjung Kelas II

2. Data Mutasi Pejabat Non Teknis Yustisial No 1

Nama/NIP 2

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

-

-

-

-

Ket 5 -

3. Promosi Adapun Promosi merupakan sebuah mekanisme untuk mengganti para pemimpin yang sudah berhenti, baik karena pensiun atau sudah tidak cakap lagi dengan digantikan oleh pegawai baru yang diharapkan mampu menjadi leader-leader handal dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga. Sedangkan Promosi memiliki arti yang lebih mendalam bagi sebuah lembaga sebab dengan kegiatan promosi itu berarti kelangsungan sebuah lembaga akan terjaga. Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan konpensasi bagi yang bersangkutan. Memang Promosi dalam sebuah kelembagaan adalah sebuah keharusan. Tanpa dua hal ini, kinerja aparat sebuah lembaga akan menjadi statis dan stgnan dan diharapkan dengan adanya pola ini akan selalu menambah motivasi dan peningkatan kinerja. Di samping itu Promosi juga bertujuan untuk penyegaran terhadap sebuah instansi, dimana seorang pegawai yang terlalu lama bertugas disebuah instansi cenderung akan bosan dan memiliki sikap possesif yang berlebihan terhadap tempat kerjanya, sehingga sering dijumpai dalam banyak instansi contohnya banyak pegawai yang membuat onar dan sering bermasalah baik dengan bawahan, kolega maupun pimpinannya dikantor. Di samping itu ada juga pegawai yang bersikap semauanya dan mau mengatur semua orang dikantor padahal dia sendiri bukan pimpinan di instansi tersebut. Oleh karena itu untuk menjaga efektifitas kerja dan penyelenggara telah diupayakan melalui langkah-langkah pengusulan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau melalui Tim Promosi dan Mutasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI untuk melakukan promosi kepada Pejabat yang telah memenuhi syarat untuk dipromosikan ditempat lain maupun untuk dipromosikan pada institusi ini sendiri pada tahun 2016 telah terealisasi di antaranya:

48

1. Data Promosi Pejabat Teknis Yustisial No 1

Nama/NIP 2

1.

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I NIP 19680307 199303 1 003

2.

Yuli Suryadi, S.H., M.M. NIP 196706081999031002

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

Wakil Ketua PA Sekayu/Hakim Madya Muda Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu

Ketua PA Sekayu Kelas II/Hakim Madya Muda Panitera Pengadilan Agama Sekayu

Ket 5

2. Data Promosi Pejabat Non Teknis Yustisial No 1 1. 2.

3. 4.

Nama/NIP 2

Jabatan Lama 3

Jabatan Baru 4

Sudarman, S.Ag., M.H. NIP 197503212002121003 Paisal, S.H. NIP 196608181998031003

Wakil Sekretaris PA Sekayu Kaur Kepegawaian PA Sekayu

Sutarja, S.Sos. NIP 197804052006041003 Lukman Halim, S.H. NIP 19760820 2000121001

Kaur Keuangan Sekayu Kaur Umum Sekayu

Ket 5

Sekretaris PA Sekayu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana PA Sekayu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Sekayu Kepala Sub Bagian Perencanaan Informasi dan Teknologi PA Sekayu

PA PA

4. Pensiun Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Latar belakang adanya pensiun dikarenakan batas usia pensiun, kemauan sendiri, takdir (sakit dan meninggal dunia), rekturisasi/dinas dan diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Kemudian juga karena unsur sifatnya pensiun seperti penghargaan, diberhentikan dengan hormat, jaminan hari tua dan jasa terhadap negara atau pemerintah. Adapun data pegawai Pengadilan Agama Sekayu yang pengajuan pensiun untuk tahun 2016 sebagai berikut: No

Nama/NIP

1

2

1.

Khoirul Aswadi, S.Ag. NIP 196101011990121001

Jabatan 3 Panitera Pengganti

TMT Pensiun

Ket

4

5

1 Oktober 2016

49

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Secara umum perkara yang diterima Pengadilan Agama Sekayu mengalami penurunan karena pada tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak 987 perkara sedangkan pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 940 perkara dengan keadaan sebagai berikut: 1) Keadaan Perkara No

Jenis Perkara

Sisa Akhir 2015

Keadaan Perkara Perkara Jumlah Diterima 2016

Perkara Putus

Sisa

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Pembatalan Perkawinan Dispensasi Nikah Harta Bersama Penguasaan Anak Isbat Nikah Kewarisan P3 HP/Penetapan Ahli Waris Lain-lain/Pengangkatan Anak Hadhonah Hak-hak Bekas Isteri Wali Adhol Ekonomi Syariah Hibah JUMLAH

19 56 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 82

223 686 0 1 3 9 2 8 1 4 3 0 0 0 0 0 940

242 742 0 1 3 13 2 10 2 4 3 0 0 0 0 0 1022

224 680 0 1 3 12 2 7 2 4 3 0 0 0 0 0 938

18 62 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0

2) Penyelesaian Perkara Tahun 2016 No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jenis Perkara 2 Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Pembatalan Perkawinan Dispensasi Nikah Harta Bersama Penguasaan Anak Isbat Nikah Kewarisan P3 HP/Penetapan Ahli Waris Lain-lain/Pengangkatan Anak Hadhonah Hak-hak Bekas Isteri Wali Adhol Ekonomi Syariah Hibah JUMLAH

Yang Diterima

Yang Diputus

Sisa

3 223 686 0 1 3 9 2 8 1 4 3 0 0 0 0 0 940

4 205 624 0 1 3 8 2 5 1 4 3 0 0

5 18 62 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0

0 0 0 856

0 0 0 84

0 0 0 84

50

3) Jumlah Perkara Banding, Kasasi, PK dan Ekseskusi No

Jumlah Perkara

1 1 2 3 4

2

Penanganan Perkara Tahun Jumlah Selesai 2016 4 5 6 8 8 5 3 3 1 1 1 1 13 13 8

Sisa Akhir 2015 3 -

Banding Kasasi PK Eksekusi JUMLAH

Sisa 7 3 2 5

4) Pelaksanaan Perkara Prodeo No Satker 1. PA Sekayu

Jumlah Perkara 9 Perkara

Pagu Rp.3.500.000,-

Realisasi Rp. 3.500.000,-

Sisa Rp. 0,-

5) Pelaksanaan Sidang Keliling No Satker 1 PA Sekayu

Jumlah Perkara 180 Perkara

Pagu 30.000.000

Realisasi 30.000.000

Sisa

Realisasi -

Sisa -

0

6) Pelaksanaan Perkara Posbakum No 1.

Satker PA Sekayu

Jumlah Perkara -

Pagu -

7) Perkara Khusus yang Menyangkut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 No

Jenis Perkara

Sisa 2015

Diterima 2016

Jumlah

Ada Izin Atasan

Tdk Ada Izin Atasan

1

Cerai Talak

-

3

3

1

2

2

Cerai Gugat

3

25

28

21

7

8) Kegiatan Hakim tahun 2016 No

Majelis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A A1 B C1 C1a C1b C2 C2a C3

Putus 55 35 15 145 12 51 131 9 132

Jumlah Perkara Minutasi Masuk Arsip 55 35 15 145 12 51 131 9 132

45 35 5 132 12 51 111 9 118

Keterangan A : Drs. Cik Basir, S.H.,M.H.I A1 : Drs. H. Shalahudin Haji Abbas,M.H. B : Yunadi, S.Ag. C1 : Lukmin, S.Ag. C1a : Drs. H. Romzul Faiyad, SH C1b : Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H C2 : H. A. Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I. C2a : Eldi Harponi, S.Ag C3 : Alfi Zuhri, S,Ag.

51

10

C4

126

126

108

11

C5

145

145

125

12

C6

55

55

39

13

C7

27

27

27

938

938

817

C4 C5 C6 C7

: Amiramza, S.H.I. : Zulfahmi Mulyo Santoso, S.EI : Dwi Husna Sari, S.H.I. : Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

9) Keuangan Perkara (LIPA.7) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

Jumlah

Uraian

Penerimaan (Rp)

Saldo awal tahun 2016 Penerimaan tahun 2016 Biaya Panggilan Biaya pemeriksaan setempat Biaya Sita Biaya pemberitahuan Pengiriman biaya perkara Materai Pendaftaran ATK Lain-lain atas perintah Pengadilan Pengembalian sisa panjar Jumlah Pengeluaran Saldo Akhir Tahun 2016 JUMLAH

Pengeluaran (Rp)

63.319.000,1.105.620.000,-

1.168.939.000,-

581.645.000,33.780.000,8.350.000,161.145.000,4.750.000,5.622.000,28.400.000,46.500.000,4.685.000,213.154.000,1.088.031.000,80.908.000,1.168.939.000,-

10) Biaya Eksekusi Pengadilan Agama Sekayu menerima uang biaya eksekusi pada tahun 2016 untuk Nomor Perkara 0137/Pdt.G/2015/PA.SKY 11) Uang Konsinyasi (Titipan Pihak Ketiga) Pengadilan Agama Sekayu tidak menerima uang konsinyasi pada tahun 2016. 12) Jumlah Perkara yang sudah Diminutasi No 1 1

Kegiatan 2 Perkara yang sudah diminutasi JUMLAH

Sisa Akhir 2015 3 82

Penanganan Perkara Tahun Jumlah Selesai 2016 4 5 6 856

938

938

Sisa 7 0

52

13) Jumlah Perkara yang di Mediasi

2

Perkara Berhasil di Mediator 3

Perkara Berlanjut Kesidang Pengadilan 4

Perkara Dalam Proses 5

Penyelesaian Mediasi

3

105

0

No

Nama Kegiatan

1 1

Jumlah 6 108

14) Penyelesaian Akte Cerai No

Nama Kegiatan

Diserahkan Ke (P)

Diserahkan Ke (T)

Belum Diserahkan Jumlah

1

2

3

4

5

6

1

Akta Cerai

807

329

3454

4590

15) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian a). Zina b). Mabuk c). Madat d). Judi e). Meninggalkan Salah Satu Pihak f). Dihukum Penjara g). Poligami h). KDRT i). Cacat Badan j). Perselisihan Terus Menerus k). Kawin Paksa l). Murtad m). Ekonomi n). Lain – lain

= = = = = = = = = = = = = =

3 13 7 7 222 0 0 18 0 554 0 0 8 106

pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr pkr

16) Penataan Arsip Berkas Arsip berkas perkara setelah diminutasi ditata dalam file box dan diletakan pada lemari/rak khusus berkas perkara berdasarkan tahun berkas perkara.

17) Perkara yang Dimohon Sita Pada tahun 2016 ada 2 perkara yang dimohonkan sita pada Pengadilan Agama Sekayu yaitu: 1. 0225/Pdt.G/2016/PA.SKY 2. 0678/Pdt.G/2016/PA.SKY 18) Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar Pengadilan Pada tahun 2016 tidak ada perkara permohonan pembagian harta peninggalan di luar Pengadilan Agama Sekayu.

53

2. Rasio Perkara terhadap Majelis Persentase ratio majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah 1.022 perkara (perkara tahun 2016 sebanyak 940 dan sisa akhir tahun 2015 sebanyak 82 perkara) dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara dari 1.022 perkara menjadi 938 perkara putus, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap 92% 92% 100% perkara Ukuran capaian indikator kinerja persentase ratio majelis hakim terhadap perkara adalah 92/92 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 92%. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu untuk ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 856 perkara putus dari jumlah perkara yang diterima 940 perkara dan diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut : 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Diterima

Diputus

Jenis Perkara Diterima

No

1.

Cerai Gugat

515

437

536

470

609

542

606

623

734

678

686

624

2.

Cerai Talak

154

138

202

166

198

181

187

189

221

202

223

205

3.

Perkara lain

28

24

98

87

44

36

91

95

32

25

31

27

697

599

836

723

851

759

884

907

987

905

940

856

3. Putusan yang diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara 2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Perwalian JUMLAH

Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Banding 2016 4 2 2 3 0 0 1 8

Jumlah

Selesai

Sisa

5 2 2 3 0 0 1 8

6 0 2 0 0 0 0 0

7 2 0 3 0 0 1 6

54

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Banding 2016 4 2 0 3 0 0 1 6

Jumlah

Selesai

Sisa

5 2 0 3 0 0 1 6

6 1 0 1 0 0 0 0

7 1 0 2 0 0 1 4

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara

2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Perwalian JUMLAH

Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Banding 2016 4 1 0 2 0 0 1 4

Jumlah

Selesai

Sisa

5 1 0 2 0 0 1 4

6 0 0 0 0 0 1 0

7 1 0 2 0 0 0 3

4. Putusan yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Kasasi 2016 4 0 1 0 0 0 1 2

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 1 0 0 0 1 2

6 0 1 0 0 0 0 1

7 0 0 0 0 0 1 1

Ctt : Ada 2 (dua) perkara yang mengajukan Tk.Kasasi,tapi belum ada putusan di Tk.Kasasi tersebut, antara lain perkara Nomor : 0105/Pdt.G/2014/PA.Sky ( Harta Bersama ) dan Nomor: 0777/Pdt.G/2014/PA.Sky ( Cerai Gugat )

55

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Kasasi 2016 4 0 0 0 0 0 1 1

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 1

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Kasasi 2016 4 0 0 0 0 0 1 1

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 1

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Kasasi 2016 4 0 0 0 0 0 1 1

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 1

56

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

No 1 1 2 3 4 5 6


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

Kasasi 2016 4 0 0 0 0 0 1 1

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 1

5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara

2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Kewarisan JUMLAH

Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

57

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No Jenis Perkara

1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

58

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No Jenis Perkara

1 1 2 3 4 5 6


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

59

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2014 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2015 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

60

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No

Jenis Perkara

1

2

1 2 3 4 5 6

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Isbat Nikah Kewarisan JUMLAH

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Sisa Akhir PK Jumlah Selesai Sisa 2015 2016 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

61

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

62

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Perkara


Sisa Akhir 2015 3 0 0 0 0 0 0 0

PK 2016 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Selesai

Sisa

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Keadaan Gedung Pengadilan Agama Sekayu telah melakukan renovasi dan perluasan gedung kantor sesuai proto type standar Mahkamah Agung RI selama 2 tahap dengan luas tanah seluas 3.700 M2. Adapun tahap I dibangun pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya finishing tahap II Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) Renovasi dan perluasan gedung kantor Pengadilan Agama Sekayu dalam rangka memaksimalkan pelayanan masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, dimana sebelumnya Pengadilan Agama Sekayu menempati gedung lama yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 497 Sekayu Telepon 0714-331170 Faksimile 0714-331062 dan kondisi gedungnya rusak berat antara lain: kerusakan pada kerangka dan platfon, dinding retak, lantai ruang sidang turun dan keramik pecah serta instalasi listriknya tidak teratur/rapi, dimana beberapa gedung tersebut dibangun dengan tahun berbeda seperti bangunan gedung utama dibangun tahun 1983 dengan luas bangunan 225 M2, gedung ruang pelayanan dibangun tahun 1992 dengan luas bangunan 100 M2, gedung ruang sidang dibangun tahun 2006 dengan luas bangunan 100M2 dan gedung ruang hakim dibangun tahun 2007 dengan luas bangunan 100 M2. b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap gedung dan halaman kantor pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain memaksimalkan dan menata bidang sarana dan prasarana sebagai berikut: 1. Menyediakan papan pelayanan publik dan meja 1, 2 dan 3 serta kasir. 2. Menata ruang tunggu pelayanan publik. 3. Menata meja resepsionis, informasi dan pengaduan.

63

4. Menata ruang tunggu sidang dan kursi panjang para pencari keadilan yang sudah kusam dan warnanya pudar. 5. Menyediakan papan ruang sidang. 6. Menyediakan papan ruang mediasi dan perpustakaan. 7. Menyediakan ruang bermain dan menyusui/laktasi. 8. Menyediakan papan ruang pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional serta staf dilingkungan Pengadilan Agama Sekayu. 9. Menyediakan petunjuk ruangan, pintu masuk/keluar dan tanda-tanda/simbolsimbol. 10. Menata tempat parkir tamu dan pegawai Pengadilan Agama Sekayu. 11. Menata taman diluar dan di dalam belum maksimal sehingga kesannya tidak terawat dan terabaikan. c) Penghapusan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan renovasi dan perluasan gedung kantor tahap I tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di tanah gedung lama Pengadilan Agama Sekayu tersebut dan pada tahun 2016 juga telah melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dengan risalah lelang nomor: 193/2016 tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Sekayu Nomor: W6-A7/1185/PL.01/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal mohon penjualan/pelelangan berupa bongkaran gedung Pengadilan Agama Sekayu terhadap 1 (satu) paket bongkaran eks bongkaran dari 3 (tiga) unit bangunan yaitu bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sekayu type 225 dibangun tahun 1983, bangunan gedung informasi type 100 dibangun tahun 1992 dan bangunan gedung sidang type 100 dibangun tahun 2006. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Sekayu memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut : a. Keadaan Fasilitas Kantor 1) Portable Water Pump 2 unit. 2) Lemari Besi/Metal sebanyak 6 buah. 3) Lemari Kayu sebanyak 23 buah. 4) Rak Besi 1 unit. 5) Rak Kayu 1 unit. 6) Filling Cabinet Besi sebanyak 2 buah. 7) Brangkas sebanyak 2 buah. 8) Papan Visual/Papan Nama sebanyak 6 buah. 9) Mesin Absensi sebanyak 1 buah. 10) Perkakas Kantor lainnya 58 buah. 11) Meja Kayu Kerja 45 buah. 12) Kursi Kerja Kayu 74 buah. 13) Kursi Kayu 4 buah. 14) Sice 7 buah. 15) Bangku Panjang Kayu 3 buah. 16) Meja Komputer 9 buah. 17) Control Clock 1 buah.

64

18) Kipas Angin 21 buah. 19) Treng Air/Tandon Air 2 buah. 20) Televisi 3 buah. 21) Amplifier 2 buah. 22) Loudspeaker 1 buah. 23) Sound System 1 buah. 24) Karaoke 1 buah. 25) Wireless 1 buah. 26) Step Up/Down 7 buah. 27) Stabilisator 4 buah. 28) Lambang Garuda Pancasila 2 buah. 29) Tiang Bendera 7 buah. 30) Kaca Hias 3 buah. 31) Dispencer 1 buah 32) Palu Sidang 1 buah. 33) Lambang instansi 2 unit. 34) Karpet 2 buah. 35) LCD Monitor 2 buah. 36) Telephone (PABX) 10 buah. 37) Pesawat Telephone 1 buah. 38) Facsimile 1 buah. 39) Genset 1 buah. 40) Stabilizer/UPS 2 buah. 41) Kamera Digital 1 buah. 42) Stavol 8 buah 43) Local Area Network (LAN) 2 buah. 44) Internet 1 buah. 45) Komputer Jaringan Lainnya 2 buah. 46) PC Unit sebanyak 24 unit. 47) Laptop 17 unit. 48) Printer 17 unit. 49) Scanner 3 buah. 50) Kabel UTP 1 buah. b. Pemeliharaan 1) Kendaraan roda empat 2 unit (milik Pengadilan Agama Sekayu) 2) Kendaraan roda empat 2 unit (1 milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 hibah Pemerintah Kabupaten Banyuasin) 3) Kendaraan roda dua 4 unit (milik Pengadilan Agama Sekayu ) 4) Kendaraan roda dua 2 unit (milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) 5) AC Split sebanyak 19 unit 6) AC Sentral 1 buah. 7) Printer sebanyak 17 unit 8) Laptop sebanyak 17 unit 9) P.C Unit sebanyak 24 unit. 10) Panel Genset 1 buah. 11) Meja sidang sebanyak 1 buah.

65

c. Penghapusan Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu telah mendata tentang kondisi barang milik negara (BMN) berupa peralatan dan mesin yang sudah rusak ringan dan rusak berat serta akan diajukan proses penghapusan pada tahun 2017 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.

D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Adapun pengelolaan keuangan yang bersumber dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-005.01.2.402638/2016 tanggal 7 November 2016 sebagai berikut : a. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Non Operasional Perkantoran No 1. 2. 3. 4.

Kegiatan

Pagu

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Konsultasi dan Koordinasi Perpustkaan/Kearsipan/ Dokumentasi Jamuan Delegasi/Misi/Tamu JUMLAH

Realisasi

Sisa

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.

0,-

Rp.24.100.000,-

Rp.24.100.000,-

Rp.

0,-

Rp. 1.519.000,-

Rp. 1.519.000,-

Rp.

0,-

Rp 8.400.000,-

Rp. 8.396.700,-

Rp. 3.300,-

Rp.36.019.000,-

Rp. 36.015.700,- Rp. 3.300,-

b. Layanan Perkantoran 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan No

Kegiatan

1.

Gaji Pokok PNS Pembulatan Gaji PNS

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tunjangan Suami/Istri PNS Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan PPh PNS Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp.1.716.441.000,-

Rp.1.713.494.200,-

Rp. 2.946.800,-

Rp.

Rp.

26.910,-

Rp.

3.090,-

Rp. 149.369.000,-

Rp. 149.285.190,-

Rp.

83.810,-

Rp.

50.271.000,-

Rp.

48.459.382,-

Rp. 1.811.618,-

Rp.

21.230.000,-

Rp.

21.230.000,-

0,-

Rp.1.646.650.000,-

Rp.1.632.150.000,-

Rp.14.500.000,-

Rp. 196.742.000,Rp. 115.048.000,Rp. 275.540.000,-

Rp. 196.357.544,Rp. 113.337.300,Rp. 264.723.800,-

Rp. 384.456,Rp. 1.710.700,Rp.10.816.200,-

Rp.

30.000,-

8.840.000,-

Rp. 43.824.000,Rp. 4.223.985.000,-

Rp.

8.275.000,-

Rp. 43.822.000,Rp.4.191.161.326,-

Rp.

565.000,-

Rp. 2.000,Rp.32.823.674,-

66

2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No 1. 2. 3. 4. 7.

Kegiatan

Pagu

Realisasi

Sisa

Kebutuhan Sehari-hari Rp.220.998.000,- Rp.220.997.200,Perkantoran Langganan Daya dan Jasa Rp. 85.374.000,Rp. 84.652.822. Pemeliharaan Kantor Rp. 97.625.000,- Rp. 97.624.322,Biaya Operasional Rp.107.458.000,- Rp.107.458.000,Lainnya Jasa Pengiriman Surat Rp. 2.400.000,Rp. 2.399.630,JUMLAH Rp. 513.855.000,- Rp.513.128.474,-

Rp.

800,-

Rp. 724.678,Rp. 678,Rp.

0,-

Rp. 370,Rp. 726.526,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung No 1.

2.

3.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Percepatan Penyelesaian Perkara (11 Unit) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (15 Unit) Pengadaan Gedung/ Bangunan (500 M2) JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp.

90.000.000,-

Rp.

90.000.000,-

Rp.

0,-

Rp.

55.000.000,-

Rp.

55.000.000,-

Rp.

0,-

Rp.2.500.000.000,-

Rp.2.457.730.000,-

Rp.42.270.000,-

Rp.2.645.000.000,-

Rp.2.602.730.000,-

Rp.42.270.000,-

DIPA Pengadilan Agama Sekayu Nomor: SP DIPA-005.01.2.402638/2016 tanggal 7 Desember 2015 mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali dan revisi POK sebanyak 2 kali yaitu: REVISI DIPA : c) Revisi ke 1 DIPA dari Eselon I, perubahan nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Perubahan Akun dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

Sesudah Revisi

Kenaikan/ (Penurunan)

Perubahan Pejabat Perbendaharaan Kuasa Pengguna Anggaran

Yuli Suryadi, S.H., M.M

Sudarman, S.Ag., M.H.

-

2. Revisi ke 2 DIPA, Perubahan pada halaman III DIPA dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi


Perkiraan Penerimaan 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

-

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non 423921 Bendahara

-

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji JUMLAH

-

950.000

950.000

825.000

825.000

11.387.000

11.387.000

13.162.000,00

13.162.000,00

67

d) Revisi ke 3 DIPA, Pergeseran dalam satu keluaran satu ke kegiatan satu satker dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

Sesudah Revisi


521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

53.020.000

60.020.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

17.040.000

16.128.000,00

(912.000)

522111 Belanja Langganan Listrik

50.400.000

61.200.000

10.800.000

522112 Belanja Langganan Telepon

5.400.000

6.000.000

600.000

522113 Belanja Langganan Air

4.500.000

2.424.000

(2.076.000)

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH

7.000.000

11.125.000,00

16.625.000

5.500.000

143.880.000,00

122.968.000

(20.912.000)

285.365.000,00

285.365.000,00

-

e) Revisi ke 4 DIPA dari Eselon I, Penambahan dan Pergeseran Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut : Sebelum Revisi

Uraian

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

Sesudah Revisi


1.523.201.000,00

1.716.441.000,00

28.000,00

30.000,00

2.000,00

123.834.000,00

149.369.000,00

25.535.000,00

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS

41.860.000,00

50.271.000,00

8.411.000,00

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS

42.250.000,00

21.230.000,00

(21.020.000,00)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

193.240.000,00

1.433.185.000,00

1.646.650.000,00

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS

313.747.000,00

196.742.000,00

213.465.000,00

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS

115.560.000,00

115.048.000,00

(512.000,00)

511129 Belanja Uang Makan PNS

373.296.000,00

275.540.000,00

(97.756.000,00) (30.914.000,00)

(117.005.000,00)

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

39.754.000,00

8.840.000,00

512211 Belanja Uang Lembur

43.824.000,00

43.824.000,00

-

4.050.539.000,00

4.223.985.000,00

173.446.000,00

JUMLAH

REVISI POK : 1. Revisi POK Bulan Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521811

Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

JUMLAH

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi


153,600,000

160,600,000

60,020,000

53,020,000.00

213,620,000.00

213,620,000.00

7,000,000 (7,000,000)

-

2. Revisi POK Bulan November 2016 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Uraian

A. 521111

Belanja Keperluan Perkantoran

A. 521811

Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

B. 521111

Belanja Keperluan Perkantoran JUMLAH

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi


160,600,000.00

162,498,000.00

60,020,000.00

58,500,000.00

(1,520,000)

1,898,000

16,128,000.00

15,750,000.00

(378,000)

236,748,000.00

236,748,000.00

-

68

Adapun rekapitulasi realisasi belanja melalui pagu DIPA 01 Pengadilan Agama Sekayu tersebut yaitu : No

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

Rp. 4.223.985.000,-

2.

Belanja Barang

Rp. 549.874.000,-

Rp. 549.144.174,-

Rp.

3.

Belanja Modal

Rp. 2.645.000.000,-

Rp. 2.602.730.000,-

Rp. 42.270.000,-

Rp. 7.418.859.000,-

Rp.7.343.035.500,-

Rp. 75.823.500,-

JUMLAH

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp.4.191.161.326,- Rp. 32.823.674,729.826,-

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Adapun pengelolaan keuangan yang bersumber dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA.005.04.2.402639/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut : a. Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan No 1.

Kegiatan Transport (1 laporan) JUMLAH

Pagu

Realisasi

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Sisa Rp.

0,-

Rp. 0,-

b. Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara No 1.

Kegiatan

Pagu

Pembebasan Biaya Perkara (9 Rp.3.500.000,perkara) JUMLAH Rp.3.500.000,-

Realisasi

Sisa

Rp.3.500.000,-

Rp. 0,-

Rp.3.500.000,-

Rp. 0,-

c. Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan Malalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan No 1.

Kegiatan

Pagu

Realisasi

Penyelenggaraan Sidang Rp.30.000.000,- Rp.30.000.000,Diluar Gedung Pengadilan (15 kegiatan) JUMLAH Rp.30.000.000,- Rp.30.000.000,-

Sisa Rp.

0,-

Rp.

0,-

DIPA Pengadilan Agama Sekayu Nomor: SP DIPA.005.04.2.402639/2016 tanggal 7 November 2015 mengalami revisi DIPA sebanyak 2 kali yaitu :

69

1. Revisi ke 1 DIPA dari Eselon I, perubahan nama Kuasa Pengguna Anggaran dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

Sesudah Revisi


Perubahan Pejabat Perbendaharaan Kuasa Pengguna Anggaran

Yuli Suryadi, S.H., M.M

Sudarman, S.Ag., M.H.

-

2. Revisi ke 2 DIPA, menambah Estimasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)

Sebelum Revisi

Uraian

Sesudah Revisi


Perkiraan Penerimaan 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

-

195.000

423413 Pendapatan Uang Meja (Leges)

-

180.000

180.000

423415 Pendapatan Ongkos Perkara

-

2.519.000

2.519.000

423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

-

1.250.000

1.250.000

4.144.000,00

4.144.000,00

JUMLAH

195.000

Adapun rekapitulasi realisasi belanja melalui pagu DIPA 04 Pengadilan Agama Sekayu tersebut yaitu : No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

1.

Belanja Barang

35.000.000,-

35.000.000,-

0,-

JUMLAH

35.000.000,-

35.000.000,-

0,-

E. Dukungan Teknologi Informasi Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, menyampaikan informasi, urusan bisnis, dll. Dengan demikian internet merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam me-reform sistem informasi, struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi (pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dll), tanpa terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama Sekayu yang berbasiskan pelayanan publik. Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama Sekayu memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta inpra struktur dan pengawasan serta sanksi. Penerapan TI di badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga, perlu ada usaha serius untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi TI sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan. Selain

70

itu, MA merasa perlu untuk melakukan sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam badan Peradilan. Adapun penerapan TI di Pengadilan Agama Sekayu dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini: a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya. b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian. c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer. d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja. e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan berusaha menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh hal ini sudah dimulai di tingkat pusat/eselon 1. Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Untuk mencapai efisiensi pembiayaan maupun efektivitas pengelolaan fasilitas TI yang terintegrasi, penyediaan dukungan TI bagi seluruh lini organisasi peradilan akan diberikan secara terpusat. Semua unit organisasi di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada dua aplikasi di setiap peradilan yaitu aplikasi manajemen perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (court management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case management) akan membantu antara lain: pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para hakim dan panitera, serta perubahan status putusan. Sementara itu, aplikasi untuk manajemen pengadilan (court management) meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Sumber daya tersebut antara lain mencakup panitera, ruang sidang, maupun penghadiran saksi dan penyediaan akses ke pengadilan. Dukungan TI untuk manajemen SDM akan mencakup manajemen personalia, aktivitas promosi-mutasi-rotasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning dan modul belajar mandiri untuk topik-topik tertentu sehingga pengetahuan hakim dan aparatur peradilan lebih merata, sampai penilaian kinerja serta pengenaan tindakan dan pemberian sanksi. Beberapa aspek yang mempunyai kaitan dengan dukungan TI bagi manajemen SDM akan bersifat lintas satuan kerja, seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kinerja. Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal relevan lainnya. Saat ini, aplikasi untuk keperluan tersebut di atas, disediakan oleh Departemen Keuangan RI. Hal ini sangat revelan sekali dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

71

merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Sekayu sejak tahun 2013 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang ada di Pengadilan Agama Sekayu yaitu: 1. Perangkat Keras a. PC Server 1 Unit b. Router 1 Unit c. Scanner 2 Unit d. PC Anjungan Informasi 1 Unit e. PC Antrian Sidang 1 Unit dan Jaringan Panggilan 2 Unit. f. TV Informasi Perkara 2 Unit g. Laptop Jaringan Antrian Sidang 2 Unit h. Laptop Penunjang Sistem Akuntasi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Operator Sistem Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (BMN) 2 Unit i. PC Client 13 Unit j. Switch hub 24 Port 2 Unit k. Hub 16 Port 4 Unit l. Hub 8 Port 2 Unit m. Finger Print 1 Buah n. LAN Network 1 Paket o. UPS 5 Unit p. Website dengan domain name http://pa-sekayu.go.id 2. Perangkat Lunak a. Website/situs Pengadilan Agama Sekayu yaitu: http://www.pa-sekayu.go.id b. Aplikasi Jaringan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). c. Aplikasi Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama (SIADPA Plus). d. Aplikasi Sistem Akuntasi Kuasa Penggguna Anggaran (SAKPA). e. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). f. Aplikasi Antrian Sidang (Sidang, Pendaftaran/Mengajukan Perkara Baru, Kasir dan Akta Cerai) g. Aplikasi Pengolalaan Surat Masuk dan Keluar

F. Regulasi Tahun 2016 Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau peraturan hukum berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). Tindakan hukum administrasi atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus pelanggaran disiplin.

72 Oleh karena itu pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : Pengadilan Agama Sekayu sudah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 8 area perubahan. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokan pada masing-masing area 1 sampai area 8 yaitu : 1. Manajemen Perubahan Dokumen-dokumen yang disediakan : 1. SK Ketua PA Sekayu tentang Tim Pengelola Meja Informasi 2. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2016. 3. SK Ketua PA Sekayu tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Hari Persidangan. 4. SK Ketua PA Sekayu tentang Petugas Pelayanan Terpadu (Meja I, Meja II, dan Meja III). 5. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Agama Sekayu. 6. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik 7. SK Ketua Penunjukan Surat Kabar Atau Mass Media untuk Panggilan pihak yang tidak Diketahui Kediamannya (Ghoib). 8. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Sekayu. 9. SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) serta Bendahara PNBP. 10. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: a. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik d. SE MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu e. SK Ketua MARI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035 h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag 2. Perundang-undangan Dokumen-dokumen yang disediakan 1. SK Ketua PA Sekayu tentang SOP, yang terdiri dari : a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelasaian Perkara b. SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III c. SOP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, serta Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. d. SOP Hakim dan Juru sita 2. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi : a. Bagan Mekanisme Pengaduan b. Register Pengaduan c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua d. Dokumen Pengaduan yang ditindaklanjuti

73

3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari : a. SK Ketua MARI Nomor: 076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan Pengaduan b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan lewat SMS. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Dokumen-dokumen yang disediakan. 1. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Sekayu. 2. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Sekayu. 3. Profil Pejabat Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 4. Data Riwayat Jabatan Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sekayu yang dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya. 6. Statistik Pegawai Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 7. SK Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 8. SK Ketua tentang Daftar Urut Senioritas (DUS) Panitera Pengganti Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 9. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 10. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 11. Data Pensiun Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 12. Formulir Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 13. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 14. Data Bezetting Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 15. Rekapitulasi Cuti Tahunan Pegawai PA Sekayu Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 16. Rekapitulasi Cuti Sakit Pegawai PA Sekayu Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 17. Rekapitulasi Dinas Luar Pakai SPPD Pegawai PA Sekayu Tahun 2016 Pengadilan Agama Sekayu. 18. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai dan Petugas Absensi Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2015. 19. SK Ketua PA Sekayu tentang Job Descriptions yang disertai Uraian Tugas masingmasing Pegawai. 20. SK Ketua PA Sekayu tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Sekayu. 21. SK Ketua PA Sekayu tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sekayu. 22. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 bagi Pejabat Pengadilan Agama Sekayu 23. SK Ketua PA Sekayu tentang Tim Penyusun LAKIP Tahun 2015. 24. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sekayu. 25. Rencana Startegis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Sekayu. 26. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Juru Bicara/Hubungan Masyarakat. 27. SK Ketua PA tentang Penunjukan Protokol Pengadilan Agama Sekayu. 28. Laporan Humas Tahun 2016 29. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Sekayu 30. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan 31. Dokumen Alur Koordinasi 32. Laporan Kendala Koordinasi

74

4. Penataan Tata Laksana Dokumen-dokumen yang Disediakan. 1. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi. 2. SK Ketua tentang Penujukan Tim Pengawas Displin Pegawai dan Petugas Absensi. 3. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Petugas SIADPA. 4. SK Ketua tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama PA Sekayu. 5. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LKjIP 2016. 6. LKjIP 2016 7. Rencana Kerja Tahunan 2015, 2016 dan 2017 8. Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan 2016 9. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2016. 10. SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sekayu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 11. SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sekayu tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 12. SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sekayu tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Satpam, Sopir dan Pramubakti pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 13. SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sekayu tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 14. SK Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 15. SK Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016. 16. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Sekayu milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 17. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu hibah Pemda Musi Banyuasin pada Pengadilan Agama Sekayu. 18. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat BG 1188 BZ Pinjam Pakai Milik Pemda Musi Banyuasin pada Pengadilan Agama Sekayu. 19. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat BG 1177 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 20. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat BG 8 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 21. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat BG 1246 JZ Hibah Pemda Banyuasin pada Pengadilan Agama Sekayu. 22. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 3070 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu.

75

23. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 4454 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 24. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 3054 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 25. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 3055 BZ Milik MA-RI pada Pengadilan Agama Sekayu. 26. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 3280 BZ Milik Pemda Musi Banyuasin pada Pengadilan Agama Sekayu. 27. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Dua BG 3299 BZ Milik Pemda Musi Banyuasin pada Pengadilan Agama Sekayu. 28. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Toshiba L735. 29. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4736. 30. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4740. 31. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4736. 32. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Toshiba C840-1029. 33. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire V5-4. 34. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Ascer Aspire 2920. 35. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire V5-4. 36. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Toshiba L735. 37. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4736. 38. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4750. 39. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4750. 40. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Fujitsu seri Lifebook E546. 41. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Fujitsu seri Lifebook E546. 42. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4740. 43. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Acer Aspire 4740.

76

44. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pemakaian/Pemegang Laptop Merk Toshiba C840-1029. 45. SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Tim Analisis Tingkat Kerusakan dan Kebutuhan Ruangan untuk Kegiatan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sekayu Tahun Anggaran 2016. 46. SK Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sekayu Tentang Penunjukan Pengelola dan Pemeliharaan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Dua Milik Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Daerah pada Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2016 47. SK Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sekayu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Pemegang ATK Pengadaan Barang/Jasa. 48. SK Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sekayu tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 49. SK Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sekayu tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa. 50. SK Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sekayu tentang Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis Belanja Modal Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pengadilan Agama Sekayu Tahun Anggaran 2016. 51. SK Ketua Pengadilan Agama Sekayu tentang Pengangkatan Tenaga Honorer TA 2016 52. Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Pengadilan Agama Sekayu 53. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2016 54. SK Ketua PA Sekayu tentang Pengelola Biaya Proses 55. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses. 56. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses. 57. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja 58. Pengelolaan Surat Menyurat. Pada tahun 2016 surat masuk berjumlah 1.023 buah dan surat keluar berjumlah 2.683 buah dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Surat No Kode Surat Masuk Keluar 1. OT (Organisasi dan Tata Laksana) 29 37 2. HM (Kehumasan) 26 69 3. KP (Kepegawaian) 110 401 4. KU (Keuangan) 102 403 5. KS (Kesekretariatan 2 6. PL (Perlengkapan) 45 212 7. HK (Hukum) 590 1.544 8. PP (Pendidikan dan Pelatihan) 7 10 9. PB (Penelitian dan Pengembangan) 2 1 10. PS (Pengawasan) 3 3 11. Lain-lain 109 1 Jumlah 1.023 2.683 59. Pengelolaan Asset Barang Milik Negara 5. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Dokumen-dokumen yang disediakan.

77

1. SK Ketua PA Sekayu tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Sekayu. 2. SK Kuasa Pengguna Barang PA Sekayu tentang Penghuni Rumah Dinas. 3. Resume dan Rumusan Rapat Bulanan 2016 4. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan. 5. SK Ketua PA Sekayu tentang Penanggung Jawab 6. Absensi/Daftar Hadir. 7. Dokumen Absensi Pegawai 8. Dokumen Surat-surat Cuti 9. SKP Pegawai PA Sekayu dari tahun 2015 – 2016 10. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun 11. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA Sekayu meliputi : a. Profil Pejabat Fungsional b. Profil Pejabat Struktural c. Profil Hakim 12. Staffing Assesmen (Uraian Beban Kerja) 13. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 14. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai 6. Program Penguatan Pengawasan Dokumen-dokumen yang disediakan. a. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor PNBP b. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang. c. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadl (PNBP) tahun 2016 sampai sekarang d. Laporan Tahunan PA Sekayu Tahun 2016 e. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2016 sampai sekarang f. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi/Monitoring terhadap Laporan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran g. Dokumen RKA-KL dan DIPA h. SK Pembentukan Pejabat Pengadaan i. Dokumen Pengumuman Lelang j. SK Panitera/Sekretaris PA Sekayu tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor k. Peraturan Perundang-Undangan meliputi : a. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi PNBP c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI Nomor: 08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA d. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK 7. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja Dokumen-dokumen yang disediakan a. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang. b. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA Sekayu. c. SK Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA Sekayu. d. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2016

78

e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan Jadwal Waktu Pelayanan Penyajian Informasi di Website PA Sekayu Transparansi Putusan di website. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur Tersedianya Meja Informasi Tersedianya Register Informasi Dokumen adanya Permohonan Informasi Informasi Penting yang disajikan meliputi : 1. Prosedur Berperkara 2. Prosedur Pengaduan 3. Prosedur untuk memperoleh informasi 4. Tata Cara berperkara secara Prodeo 5. Transparansi Biaya Panggilan 6. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Sekayu, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 7. Tersedianya Kotak Saran 8. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 9. Daftar Hakim Mediator 10. Hak-hak Pencari Keadilan 11. Jadwal Sidang

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dokumen-dokumen yang disediakan. 1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis Elektronik seperti : a. Perangkat Komputer b. Televisi c. Touch Screen d. Antrian Sidang. 2. SK Ketua PA Sekayu tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2016 yang dilengkapi dengan : a. Jadwal Sidang b. Dokumen Sidang Keliling. c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video. 3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo 4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang 5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang 6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 7. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.

79

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

A. Internal Fungsi managerial pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : 1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan. 4. Menilai kinerja. Adapun tujuan pengawasan pada Pengadilan Agama Sekayu yaitu : 1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan Management Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

79

80

2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan tugas-tugas Management Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan. 3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu : 1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Sekayu, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu : 1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya. c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik. 2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi : a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin. b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca. 3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap : a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan. b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, c. Kinerja lembaga peradilan. d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. B. Evaluasi Pemeriksaan pengawasan reguler yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/ 699/Ps.01/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Palembang dan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : W6-A/748/ Ps.01/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 jangka waktu pelaksanaan pengawasan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 20 Mei 2016 dengan susunan Tim sebagai berikut :

81

a. b. c. d. e.

Drs. H. Taufiq Ismail, SH. sebagai Pemeriksa/Ketua. Sulhan, SH., M.Hum. sebagai Pemeriksa/Anggota. Drs. Enas Nasai, SH. sebagai Pemeriksa/Anggota. Sahlanudin, SAg., SH., MH. sebagai Pemeriksa/Anggota. Maskur Kaswi, SH. sebagai Pemeriksa/Sekretaris.

Adapun ruang lingkup pengawasan pemeriksaan pengawasan reguler pada Pengadilan Agama Sekayu meliputi: Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan serta Administrasi Umum. Kemudian hasil Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan pada Pengadilan agama Sekayu adalah sebagai berikut :

82

No I.

Bidang Pengawasan MANAJEMEN PERADILAN

Hasil Temuan 1. Pelayanan Publik Kondisi. Petugas meja informai dan pengaduan, serta resepsionis sering meninggalkan tempat sehingga meja nampak kosong/tidak ada petugas. Kriteria Seharusnya petugas meja informasi dan pengaduan, serta resepsionis selalu berada di tempat sebab sebagai pelayanan pertama para masyarakat, hal tersebut sesuai makna KMA 1-144/2011. Sebab. Petugas lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas informasi dan pengaduan, serta resepsionis. Akibat. Pelayanan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Rekomendasi. Supaya petugas meja informasi dan pengaduan, serta resepsionis menjalankam tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kondisi. Blangko permohonan informasi dan pengaduan belum tersedia di meja informasi dan pengaduan. Kriteria Seharusnya blangko permohonan informasi dan pengaduan tersedia di meja informasi dan pengaduan sesuai dengan makna KMA 1-144/2011.

Hasil Perbaikan

Telah ditunjuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi berdasarkan SK Ketua PA Sekayu Nomor: W6-A7/1428/HM.02.3/VII/ 2016 tanggal 20 Juli 2016 dan W6A7/1974/HM.00/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Meja Pengaduan dan Petugas Resepsionis Pengadilan Agama Sekayu berdasarkan SK Ketua PA Sekayu Nomor: W6A7/1008/HM.02.3/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.

Telah disiapkan blangko permohonan informasi dan pengaduan pada Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Sekayu.

Ket

83 Sebab. PPID lalai dalam melanjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Akibat. Pelayanan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Rekomendasi. PPID segera menyiapkan blanko permohonan informasi dan pengaduan di meja informasi dan pengaduan. 2. Direktori Putusan : Kondisi : Dari Laporan bulan Januari hingga April 2016 yaitu sisa 2015 sebanyak 82 perkara; terima dari Januari hingga April 2016 sebanyak 250 perkara dengan jumlah keseluruhan sebanyak 332 perkara, perkara yang telah diputus selama tahun 2016 sebanyak 218 perkara, sedangkan putusan yang telah diupload di direktori putusan sebanyak 197 perkara sehingga terdapat perkara yang belum diupload sebanyak 21 perkara: Kriteria : Berdasarkan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1997 pasal 64 A ayat (2) bahwa Pengadilan Wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. hasil Rakor dan Bimtek Pimpinan MA, bahwa diharapkan pada hari pembacaan putusan, putusan telah selesai dan ditanda

Telah diupayakan agar semua putusan yang akan dibacakan telah siap ditanda tangani pada hari dan tanggal pembacaan putusan tersebut.

84 tangani oleh Majelis dan Panitera sesaat setelah membacakan putusan dan pada hari itu juga putusan di publikasikan (one day public). Sebab : Saat baca putusan, putusan belum siap ditanda tangani dan diupload Akibat : Keterlambatan publikasi putusan melebihi 14 hari Rekomendasi : Agar putusan yang dibacakan telah siap ditanda tangani pada hari dan tanggal pembacaan putusan 3. SIPP. a. Aplikasi : Kondisi : Pada saat pengawasan hari pertama tanggal 18 Mei Telah dilakukan memperbaiki dan 2016, SIPP PA sekayu yang ada pada server lokal telah disinkronkan terhadap SIPP PA berjalan dengan baik, SIPP pada web satker sudah Sekayu dengan SIPP MA. dapat dibuka tetapi datanya belum ada. Akan tetapi ketika dilihat pada tangggal 19 Mei 2016 data perkara si SIPP web PA sudah ada namun belum lengkap di mana pada server lokal terdaftar 327 perkara tetapi di web lokal sebanyak 299 perkara. Sedangkan SIPP di web MA belum ada sama sekali. Kriteria : Mengingat batas waktu yang ditentukan MA dan Badilag agar akhir bulan Juni seluruh SIPP satker telah sinkron ke SIPP MA. Sebab : SIPP pada web semula terjadi eror pada server tempat hosting sehingga SIPP satker tidak dapat disinkronkan

85 dengan SIPP web MA. Akibat : Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik. Rekomendasi : Segera mencari jalan keluar dengan memperbaiki atau dengan pindah tempat hosting web agar SIPP PA Sekayu dapat disinkronkan dengan SIPP MA. b.. Perkara Banding, Eksekusi Kondisi : Perkara Banding dan Eksekusi tidak ada datanya di Telah dikordinasikan pada bagian SIPP server lokal sedangkan dalam laporan bulan terkait dan sudah diinput data pada Februari ada 3 perkara banding ; dan pada bulan aplikasi SIPP. Januari dan Maret masing-masing ada 1 perkara eksekusi. Kriteria : Seharusnya baik itu perkara biasa, Banding, Kasasi, PK, Eksekusi dll data perkaranya selain dibuat di manual / Register dibuat / ada juga pada aplikasi terutama di SIPP. Sebab : Ketidak tahuan dan kelalaian dalam bekerja termasuk juga dalam pengawasannya. Akibat : Data yang dilapor tidak sinkron dengan aplikasi. Dan administrasi perkara tidak berjalan dengan baik. Rekomendasi : Segera kordinasi pada bagian terkait dan segera input data pada aplikasi SIPP

86 c. Input data pada Aplikasi. Kondisi : Masih ada data yang kosong pada aplikasi, seperti amar putusan Kriteria : Data di input pada aplikasi sesuai dengan kronologis jalannya perkara dan di input oleh user yang terkait segera setelah berkas / instrumen diterima. Sebab : Ada user atau aparat terkait tidak konsisten memasukkan data. Akibat : Data perkara yang di input/dimasukkan oleh user tidak dapat tersimpan pada aplikasi SIPP apabila user sebelumnya tidak input/memasukkan data terlebih dahulu. Rekomendasi : Semua aparat peradilan (dari Ketua sampai Staf) yang terkait dengan penyelesaian perkara yang ditangani menjadi user dan berkewajiban menginput/memasukkan data pada aplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

II.

Telah dilaksanakan oleh semua aparat peradilan (dari Ketua sampai Staf) mengenai penyelesaian perkara yang ditangani menjadi user dan telah menjadi kewajiban untuk menginput/memasukkan data pada aplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

ADMINISTRASI 1. Register PERKARA a. Panggilan Tabayun Kondisi : Register panggilan tabayun ke luar yurisdiksi PA Telah dilakukan pembukuan melalui Sekayu sejak agustus 2015 sampai dengan sekarang register panggilan tabayun ke luar tidak dibukukan yurisdiksi PA Sekayu.

87 Kriteria : Seluruh panggilan tabayun ke luar dibukukan sesuai SEMA 6 tahun 2014. Sebab : Petugas lalai melaksanakan Akibat : Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik. Rekomendasi : Segera seluruh panggilan tabayun keluar harus tercatat. b. Register Gugatan Kondisi. Pada umumnya administrasi perkara di Pengadilan Agama Sekayu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak ditemukan dalam pengisian buku register baik tahun 2015 maupun tahun 2016 yang bermasalah yaitu : 1. pada register halaman pertama tidak ti tanda tangan oleh Ketua hanya di paraf saja, pada hal tersebut merupakan hasil temuan pada tahun 2015. 2. masih ditemukan kolom di register yang dibiarkan kosong tidak di isi, contoh: a. Dalam perkara nomor 021, kolom mediasi tidak di isi dan begitu pula minutasi dan PBT; b. Dalam perkara nomor 132, kolom mediasi, minutasi dan BHT masih kosong; c. Dalam perkara nomor 0230, kolom mediasi dan ikrar talak masih kosong; d. Dalam perkara nomor 0236, kolom mediasi,

Telah dilakukan perbaikan dengan dimonitori oleh Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sekayu.

88 tanggal putusan, amar putusan, minutasi dan PBT semuanya kosong; 3. Ada dua perkara yang penulisan petitum dalam gugatan dan petitum dalam register tidak sama yaitu pada perkara nomor 0102/2016. Dalam register di tulis petitum ” Cerai Gugat” sedangkan dalam petitum gugatan adalah ”Pemeliharaan Anak” dan pada perkara nomor 0247/2016 dalam petitum dan register tertulis ”Cerai Gugat” sedangkan dalam gugatan ”Taklik Talak” Kriteria : Seharusnya buku register itu di isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Buku II Edisi refisi 2014. Sebab. Pemegang register tidak teliti dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Akibat . Administrasi perkara kurang berjalan dengan baik. Rekomendasi : Segera lakukan perbaikan dan intensifkan pengawasan oleh Hawasbid. 2. Laporan a. Laporan Online : Kondisi : Terdapat keterlambatan input data pada laporan perkara online PTA Palembang. Kriteria : Berdasarkan kesepakatan pada Rakerda tahun 2013 bahwa Laporan Online telah diupload pada tanggal 3 bulan berjalan sedangkan laporan manual tanggal 5

Telah dilaksanakan pelaporan sesuai tanggal yang ditetapkan setiap tanggal 3 setiap bulan, kecuali tanggal 1 dan 2 hari libur dan laporan manual telah terkirim pada tanggal 5 setiap bulannya.

89 telah dikirim ke PTA Palembang; Sebab : Kelalaian dan kurang teliti Akibat : Keterlambatan dalam evaluasi dan rekap laporan yang akan segera dilaporkan ke Badilag tanggal 10 bulan berjalan. Rekomendasi : Agar Laporan Online baik yang di PTA maupun di badilag dan MA telah dilaporkan pada tanggal 3 setiap bulan, kecuali tanggal 1 dan 2 hari libur; Laporan Manual telah terkirim pada tanggal 5 setiap bulannya b. Laporan Perkara manual : Kondisi : Terdapat perbedaan pada Laporan L1PA8 dengan LIPA2 (laporan Perkara Banding), dimana pada LIPA2 bulan Februari 2016 ada perkara banding 3 perkara tetapi di kolom perkara banding LIPA8 kosong. Kriteria : Seharusnya setiap laporan dan berkaitan satu sama lain datanya sama. Sebab : Kurang teliti dan cermat terhadap setiap data yang di lapor. Akibat : Terjadi kesalahan dan perbedaan dalam laporan yang masalahnya sama dan administrasi perkara kurang baik.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan mengoreksi secara cermat oleh Panmud, Wapan dan Panitera terhadap laporan aplikasi dan manual.

90 Rekomendasi : Agar setiap bagian baik dari Aplikasi, Konsep, Panmud, Wapan dan Panitera agar lebih teliti dan cermat sehingga tidak terjadi kesalahan berulang. c. Laporan Keuangan : 1. Selisih Saldo Kondisi : Terdapat perbedaan saldo keuangan perkara pada Telah lakukan perbaikan terhadap laporan manual bulan Maret 2016 dengan Keuangan data pada jurnal dan buku Induk perkara pada KOMDANAS dimana pada laporan keuangan perkara. manual sisa bulan Maret sebesar Rp. 95.463.000,sedangkan pada KOMDANAS sebesar Rp. 95.728.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 265.000,Kriteria : Seharusnya Laporan Keuangan manual dengan elektronik di KOMDANAS jumlahnya sama Sebab : Kurang koordinasi , ketelitian dan kontrol Akibat : Terjadi perbedaan pengeluaran pada biaya panggilan terlapor pada manual sebesar Rp. 56.860.000,sedangkan pada KOMDANAS sebesar Rp. 56.595.000,Rekomendasi : Segera dicari letak kesalahannya dan diperbaiki sesuai dengan kebenaran data pada jurnal dan buku Induk keuangan perkara. 2. Beda Laporan Biaya Eksekusi : Kondisi :

91 Terdapat perbedaan laporan yang ada di Telah lakukan perbaikan terhadap KOMDANAS dengan yang dilaporkan manual data pada jurnal dan buku Induk terhadap biaya Eksekusi yang ada di Laporan Manual keuangan perkara. dimana pada KOMDANAS biaya eksekusi Rp.0 sedangkan pada Laporan Manual terdapat biaya Eksekusi bulan Maret sisa awal R. 2.045.000,- terima bulan Maret sebesar Rp. 2.000.000,Kriteria : Setiap Laporan yang sama maka datanya pun sama Sebab : Kurang koordinasi , ketelitian dan kontrol Akibat : Data yang dilapor berbeda atau salah dan Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik. Rekomendasi : Segera dicari letak kesalahannya dan diperbaiki sesuai dengan kebenaran data pada jurnal dan buku Induk keuangan perkara. 3. Perbedaan nama laporan LIPA 7.b Kondisi : Terdapat perbedaan nama pada laporan keuangan Telah dilakukan perbaikan terhadap LIPA 7.b bulan Februari, Maret dan April dimana di data perbedaan sesuai dengan bulan Februari disebutkan LAPORAN KEUANGAN petunjuk yang ada. PERKARA KASASI sedangkan pada bulan Maret dan April disebut LAPORAN KEUANGAN PERKARA EKSEKUSI : Kriteria: Seharusnya judul dan nama-nama laporan sama setiap bulannya guna mengetahui data dalam setahun.

92 Sebab : Kurang teliti dalam pembuatan dokumen Akibat : Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik. Rekomendasi : Disesuaikan denga petunjuk yang ada; d. Pengembalian Sisa Panjar : Kondisi : Terdapat 28 perkara yang telah putus dan belum dikembalikan sisa panjar kepada Penggugat/Pemohon bahkan ada 1 perkara yang telah 6 bulan putus belum dikembalikan sisa panjar. Kriteria : Sisa panjar segera dikembalikan atau diserahkan kepada Penggugat / Pemohon pada hari pembacaan putusan, apabila belum diambil, maka dibuat surat pemberitahuan oleh Panitera agar Penggugat/Pemohon segera mengambil sisa panjar biaya perkaranya. Dan apabila telah melampaui 6 bulan sisa panjar belum diambil, maka sisa panjar dimaksud distor ke kas negara SEMA O4 Tahun 2008 Sebab : Pada saat Penggugat / Pemohon mau mengambil sisa panjar biaya perkara Lisrik mati sedangkan pengembalian sisa panjar juga menggunakan aplikasi. Akibat : Terjadi penumpukan sisa panjar perkara yang belum diambil/ dikembalikan. Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik.

Telah dicarikan solusi terhadap terkendala listrik mati ketika persidangan sedang berjalan untuk pembacaan putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dan pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar oleh Penggugat/Pemohon.

93 Rekomendasi : Segera setelah dibacakan putusan sisa panjar perkara segera dikembalikan. Bila terkendala Lisrik mati maka dicari solusi dengan menggunakan kwitansi manual yang ditanda tangan oleh Penggugat/Pemohon dan petugas, setelah Listrik nyala maka masukkan pada aplikasi dan pastikan agar segera memberitahukan kepada Penggugat tersebut untuk mengambil sisa panjar.

III. ADMINISTRASI 1. Obrik Pertkara No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Sky PERSIDANGAN Kondisi. Penerima relas panggilan tanggal 15-02-2016 adalah Kepala Desa, namun tidak ada nama terangnya. Kriteria Penerima relas panggilan harus ditulis dengan jelas nama terang penerimanya sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima. Sebab. Jurusita pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya selalu memahami dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Telah dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Panitera kepada jurusita pengganti untuk selalu memahami dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

94 Kondisi. Mediasi yang dilakukan oleh mediator pada tanggal 8 Semua mediator Pengadilan Agama Maret 2016 kurang maksimal sebab dilakukan hanya telah mempedomani Perma 1 tahun sekali yang bersamaan dengan hari penetapan 2016. mediator. Kriteria Mediator seharusnya melaksanakan mediasi dengan maksimal yang sekurang-kurangnya dua kali, hal tersebut sesuai dengan jiwa Perma 1 tahun 2016 tangtal 3 Pebruari 2016. Sebab. Mediator kurang memahami dan melaksanakan jiwa Perma 1 tahun 2016. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya mediator dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Perma 1 tahun 2016. Kondisi. BAS tanggal 29 Maret 2016 tertulis ….”Sesuai dengan agenda persidangan lalu agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan laporan Mediasi akan tetapi laporan mediasi oleh mediator tertanggal 8 Maret 2016 tidak dibacakan. Kriteria Majelis seharusnya membacakan laporan hasil mediasi dimaksud walaupun pihak Termohon tidak hadir. Sebab. Ketua majelis dan panitera pengganti kurang

Semua majelis hakim telah mempedomani teknis pembuatan BAS yang baik dan Perma 1 tahun 2016.

95 memahami tehnis pembuatan BAS yang baik dan jiwa Perma 1 tahun 2016. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada teknis pembuatan BAS yang baik dan Perma 1 tahun 2016. Kondisi. BAS tanggal 12 April 2016 tertulis….”Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka ketua majelis menyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi”. Kriteria Kalimat tsb dalam BAS seharusnya tidak perlu dicantumkan sebab Termohon pada sidang pertama dan kedua pernah datang menghadap kepersidangan. Sebab. Ketua majelis dan panitera penggani kurang teliti dalam membuat BAS dimaksud. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis dan panitera pengganti dalam membuat BAS lebih teliti dan cermat lagi, dan supaya BAS tersebut diperbaiki.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh ketua majelis dan panitera pengganti dalam pembuatan BAS.

96 Kondisi. Bukti surat Pemohon (bukti P) pada sisi kanan atas tidak diberi tanggal, dan ada pernyataan sesuai dengan aslinya, serta tidak diparaf oleh ketua majelis. Kriteria Bukti surat tersebut seharusnya diberi tanggal, pernyataan sesuai aslinya dan diparaf oleh Ketua majelis. Sebab. Ketua majelis kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan supara bukti surat tsb disempurnakan. 2. Obrik Perkara Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Sky. Kondisi. Judul BAS tangal 19 januari 2016 tertulis… Sidang Lanjutan…. Kriteria Judul BAS tersebut seharusnya …Sidang Pertama… sesuai dengan hasil bintek dan buku II. Sebab. Ketua Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh ketua majelis dalam melaksanalan tugas dan mencari bukti dalam persidangan.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh ketua majelis dalam pembuatan BAS.

97 dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan supaya BAS dimaksud diperbaiki. Kondisi. BAS tangal 19 januari 2016 susunan majelis tidak ditulis sesuai PMH. Kriteria BAS sidang pertama tersebut seharusnya ditulis susunan majelisnya sesuai PMH. Sebab. Ketua Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis dan panitera pengganti lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan supaya BAS dimaksud diperbaiki. Kondisi. Alinea terakhir BAS tangal 19 januari 2016 tertulis… sesuai PERMA 1 tahun 2016 . Kriteria BAS tersebut seharusnya …sesuai PERMA 1 tahun 2008, sebab Perma 1 tahun 2016 berlaku sejak di undangkan tanggal 4 Pebruari 2016.



98 Sebab. Ketua Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis dan panitera pengganti lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan supaya BAS dimaksud diperbaiki. Kondisi. BAS tangal 19 Januari 2016 alenia pertama halaman 3 tertulis… “Kemudian Ketua Majalis meyatakan sidang terbuka untuk umum”. Kriteria Kalimat tersebut seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam BAS sebab sidang belum pernah dinyatakan tertutup untuk umum. Sebab. Ketua Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan supaya BAS dimaksud diperbaiki.


99 Kondisi. BAS tangal 26 April 2016 ada penggantian anggota majleis namun tidak ada PHM penggantian anggota majelis. Kriteria Setiap penggantian anggota majelis seharusnya didasarkan kepada PMH penggantian anggota majelis yang dibuat oleh Ketua. Sebab. Ketua Majelis kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas, dan dibuatkan PHM penggantian anggota majelis. Kondisi. Amar dalam BAS gugatan Penggugat ddatang dinyatakan gugur, padahal Penggugat dan Tergugat pernah datang menghadap dipersidangan. Kriteria Seharusnya gugatan tidak dapat digugurkan sebab Penggugat dan Tergugat pernah dating menghadap dipersidangan, vide Pasal 148 RBg/124 HIR. Sebab. Ketua Majelis kurang cermat dan memahami hukum acara.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh ketua majelis dalam pembuatan PMH pergantian anggota majelis.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh majelis dalam melaksanakan tugasnya sesuai hukum acara.

100 Akibat. Administrasi persidangan dan teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas dengan mendasarkan kepada hukum acara. Kondisi. Pertimbangan hukum majelis dalam putusannya yang menggugurkan gugatan Penggugat adalah Pasal 148 RBg. Kriteria Pasal 148 RBg itu berkaitan dengan suatu perkara apabila ternyata Penggugat tidak pernah datang sama sekaili di persidangan. Sebab. Majelis kurang cermat dalam memahami dan melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan dan teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas dengan berpedoman kepada hukum acara.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti lebih mendalam oleh majelis dalam melaksanakan tugasnya sesuai hukum acara.

Kondisi. Putusan perkara tersebut diucapkan diluar hadirnya Telah dilakukan pemeriksaan ulang

101 Penggugat dan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan PBT karena biaya habis. Kriteria Seharusnya bila biaya perkara untuk PBT habis majelis tidak memetus perkara tersebut namun menundanya untuk menegur Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara. Sebab. Majelis kurang cermat dan memahami hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis lebih teliti dan cermat lagi dalam melaksanalan tugas.

dan meneliti lebih mendalam oleh ketua majelis dalam melaksanakan tugasnya seuai peraturan yang berlaku.

3. Obrik Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Sky Kondisi. Berkas tersebut putus tanggal 27 April 2016 namun Ketua majelis telah menyelesaikan belum dimunitasi sampai dengan tanggal 18 Mei minutasi perkara tersebut sesuai 2016. petunjuk yang diberikan. Kriteria Seharusnya berkas tersebut sudah diminutasi pada tanggal 12 Mei 2016. Sebab. Ketua majelis tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya.

102 Rekomendasi. Ketua majelis segera menyelesaikan minutasi perkara tersebut. Kondisi. Putusan perkara tersebut belum selesai dibuat dan Ketua majelis telah menyelesaikan ditandatangani oleh majelis hakim sampai dengan putusan perkara tersebut sesuai tanggal 18 Mei 2016. petunjuk yang diberikan. Kriteria Seharusnya putusan berkas tersebut pada waktu diucapkan pada tanggal 27 Mei 2016 sudah selesai dan siap ditandatangani. Sebab. Ketua majelis tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis segera menyelesaikan putusan perkara tersebut. 4. Obrik Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Sky. Kondisi. Keterangan saksi pertama Penggugat tidak sampai Majelis telah meneliti dan kepada sebab-sebab pengetahuan saksi, mis. mengoreksi terhadap hukum acara Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat dalam memeriksa perkara. selingkuh, main judi dan mabuk-mabukan, serta Tergugat tidak member nafkah. Kriteria Seharusnya keterangan saksi itu seharusnya

103 menjangkau pada sebab-sebab pengetahuan saksi sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis harus cermat dan melaksanakan hukum acara dengan baik dalam memeriksa perkara. Kondisi. Keterangan saksi kedua Penggugat tidak sampai Majelis telah meneliti dan kepada sebab-sebab pengetahuan saksi, mis. mengoreksi terhadap hukum acara Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat dalam memeriksa perkara. selingkuh, main judi dan mabuk-mabukan. Tergugat sudah tidak member nafkah lagi, dan keluarga sudah menasehati Penggugat. Kriteria Seharusnya keterangan saksi itu seharusnya menjangkau pada sebab-sebab pengetahuan saksi sesuai maksud Pasal 308 RBg. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis harus cermat dan melaksanakan hukum acara

104 dengan baik dalam memeriksa perkara. Kondisi. Relas pemberitahuan putusan verstek kepada Tergugat Telah disampaikan pemberitahuan belum ada dalam berkas. putusan verstek sesuai petunjuk. Kriteria Seharusnya putusan verstek tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat sebab putusan dijatuhkan pada tanggal 28 April 2016. Sebab. Majelis dan panitera kurang cermat dan lalai dalam mengkontrol pelaksanaan pemberitahuan dimaksud. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Putusan verstek tersebut segera di beritahukan kepada Tergugat. Kondisi. Keterangan saksi kedua dalam putusan halaman 8., Majelis telah meneliti dan saksi menerangkan bahwa saksi telah menasehati mengoreksi terhadap hukum acara pihak Penggugat, padahal dalam BAS saksi tidak dalam memeriksa perkara. pernah menerangkan hal tersebut. Kriteria Seharusnya keterangan saksi dalam putusan sama dengan keterangan saksi dalam BAS. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara.

105 Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan hukum acara. 5. Obrik Perkara Nomor 0247/Pdt.G/2016/PA.Sky. Kondisi. Foto Copy bukti surat (bukti P) tidak diberi kode P Ketua majelis sudah memperbaiki dan tidak diberi tanggal, serta tidakm diparaf oleh dan menyesuaikan dengan petunjuk ketua majelis. yang berlaku. Kriteria Seharusnya foto copi bukti surat tersebut diberi kode P, diberi tanggal, ada pernyataan sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh ketua majelis, sesuai petunuk buku II. Sebab. Ketua majelis lalai dan kurang cermat dalam melaksanakan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis supaya segera memperbaikinya dan menyesuaikan dengan petunjuk yang berlaku. Kondisi. Keterangan sakai pertama Penggugat tidak Majelis telah melaksanakan prosedur menjangkau sebeb-sebab pengetahuan saksi, mis. dan petunjuk hukum acara dalam Tergugat tidak member nafkah lahir dan bathin, pihak memeriksa saksi dan memperbaiki

106 keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan BAS tersebut. Tergugat. Kriteria Sebab-sebab pengetahuan saksi seharusnya diterangkan oleh saksi sesuai dengan hukum acara yang berlaku, vide Pasal 308 RBg. Sebab. Majelis lalai dan kurang cermat dalam memahami dan melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis dalam memeriksa saksi memperhatikan hukum acara yang berlaku dan BAS dimaksud harus diperbaiki. Kondisi. Relas pemberitahuan putusan verstek kepada Tergugat belum ada dalam berkas. Kriteria Seharusnya putusan verstek tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat sebab putusan dijatuhkan pada tanggal 20 April 2016. Sebab. Majelis dan panitera kurang cermat dan lalai dalam mengkontrol pelaksanaan tugas jurusita pengganti. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya.

Telah disampaikan putusan verstek kepada Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu.

107 Rekomendasi. Putusan verstek tersebut segera di beritahukan kepada Tergugat. Kondisi. Dalam putusan halaman 7 tertulis…proses mediasi Majelis telah melakukan tugasnya sesuai dengan Perma 1 tahun 2008 padahal perkara sesuai hukum acara yang berlaku. tersebut terdaftar pada tanggal 29 Maret 2016. Kriteria Seharusnya tertulis… sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, sebab Perma 1 tahun 2008 dihapus oleh Perma 1 tahun 2016. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan Perma 1 tahun 2016. Akibat. Teknis yustisisal tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan hukum acara yang berlaku. Kondisi. Dalam putusan tersebut majelis mengabulkan gugatan Majelis telah melakukan tugasnya Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat melanggar sesuai hukum acara yang berlaku. sighot ta’lik talak dengan mendasarkan pada keterangan saksi dan sumpah saksi, padahal dalam surat nikah Tergugat tidak mengucapkan sighot ta’lik talak. Kriteria Seharusnya majelis dalam menentukan apakah

108 Tergugat (suami) mengucapkan sighot ta’lik talak atau tidak, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam kutipan akta nikah (buki P) yang merupakan akta otentik. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan hukum acara. 6. Obrik Perkara 0230/Pdt.G/2016/PA.Sky. Panitera telah melakukan pembinaan Kondisi. Jurusita Pengganti tidak memanggil Termohon untuk dan memberi efek jerah terhadap menghadap dipersidangan. Jurusita Pengganti yang bermasalah. Kriteria Seharusnya Jurusita Pengganti memanggil Termohon untuk menghadap dipersidangan. Sebab. Jurusita Pengganti kurang bertanggung jawab dan lalai dengan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Panitera supaya menegur Jurusita Pengganti dimaksud, dan bila diulangi lagi perlu diberi sanksi.

109 Kondisi. BAS halaman 11 tertulis Penggugat dan Tergugat. BAS telah diperbaiki. Kriteria Seharusnya tertulis Pemohon dan Termohon. Sebab. Ketua majelis dan panitera pengganti kurang jeli dan cermat dalam meneliti kebenaran BAS. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya BAS tersebut diperbaiki. Kondisi. Putusan halaman 5 tertulis …….. PERMA 1 tahun Majelis telah jeli dan cermat dalam 2008. menerapkan peraturan. Kriteria Seharusnya tertulis…..PERMA 1 tahun 2016 tertanggal 3 Pebruari 2016 yang mulai berlaku tanggal 4 Pebruari 2016. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam menerapkan petunjuk dan peraturan yang berlaku. Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya Majelis lebih jeli dan cermat lagi dalam menerapkan peraturan.

110 3. Obrik Perkara Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Sky. Kondisi. Majelis dalam menggali keterangan dari saksi Majelis telah menggali keterangan Penggugat masih bersifat abstak dan tidak tuntas. saksi lebih jelas dan kongkrit. Kriteria Seharusnya majelis dalam menggali keterangan saksi bersifat kongkrit dan tuntas menyebutkan bulan tertangkapnya Tergugat supaya dapat diukur sejak kapan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah. Sebab. Kekurang cermatan majelis dalam bertanya kepada saksi. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis supaya dalam menggali keterangan saksi lebih jelas dan kongkrit lagi. Kondisi. Keterangan saksi pertama Penggugat dalam putusan halaman 5 point 1 dan 2 tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam BAS. Kriteria Seharusnya keterangan saksi dalam putusan sesuai dengan keterangan saksi dalam BAS, dimana dalam BAS keterangan saksi berdasarkan cerita Penggugat dan bukan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Majelis telah membuat putusan lebih baik dengan berdasarkan berdasarkan BAS yang dibuat oleh Panitera Pengganti.

111 Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis supaya dalam membuat putusan lebih jelas dan cermat lagi, serta dalam membuat putusan berdasarkan BAS . Kondisi. Keterangan saksi kedua Penggugat dalam putusan halaman 5 point terakhir tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam BAS. Kriteria Seharusnya keterangan saksi dalam putusan sesuai dengan keterangan saksi dalam BAS, dimana dalam BAS saksi hanya menasehati Penggugat saja. Sebab. Majelis kurang cermat dalam melaksanakan petnjuk dan kekentuan yang berlaku. Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis supaya dalam membuat putusan lebih jelas dan cermat lagi, serta dalam membuat putusan berdasarkan BAS .

Majelis telah membuat putusan lebih baik dengan berdasarkan berdasarkan BAS yang dibuat oleh Panitera Pengganti.

Kondisi. Putusan perkara tersebut belum dilakukan PBT oleh Telah dilaksanakan oleh Jurusita jurusita pengganti walaupun telah diputus pada Pengganti untuk melakukan PBT tanggal 25 April 2016. kepada Tergugat.

112 Kriteria Seharusnya jurusita pengganti segera melakukan PBT kepada Tergugat. Sebab. Majelis dan panitera kurang cermat dan lalai dalam mengkontrol tugas jurusita pengganti , serta Jurusita pengganti kurang tanggng jawab terhadap tugastugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya jurusita pengganti segera melakukan PBT kepada Tergugat. 4. Obrik Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Sky. Ketua majelis dan panitera pengganti Kondisi. BAS sidang pertama belum ditanda tangani oleh telah menandatangani BAS Ketua majelis dan panitera pengganti. dimaksud. Kriteria Seharusnya ketua majelis dan panitera pengganti sudah menandatangani BAS, vide Pasal 62 UU Peradila Agama. Sebab. Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis dan panitera pengganti segera

113 menandatangani BAS dimaksud Kondisi. Bukti surat (bukti P) tidak diberi beri tanggal dan keterangan sesuai dengan aslinya, serta tidak di paraf. Kriteria Seharusnya bukti surat dimaksud diberi tanggal, keterangan sesuai dengan aslinya dan diparaf ketua majelis. Sebab. Ketua majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis segera memperbaiki dan melengkapi bukti surat dengan diberi tanggal, keterangan sesuai dengan aslinya dan diparaf. Kondisi. Keterangan saksi pertama Penggugat dalam BAS halaman 7 point pertama tidak sampai menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi. Kriteria Seharusnya keterangan saksi dalam BAS menjangkau sampai sebab-sebab pengetahuan saksi, vide Pasal 308 RBg. Sebab. Majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara.

Ketua majelis telah memperbaiki dan melengkapi bukti surat dengan diberi tanggal, keterangan sesuai dengan aslinya dan diparaf.

Majelis telah melaksanakan pemeriksaan saksi supaya lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan hukum acara.

114 Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis dalam melaksanakan pemeriksaan saksi supaya lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan hukum acara. Kondisi. Keterangan saksi kedua Penggugat dalam BAS Majelis telah melaksanakan tugas halaman 8 point tiga tidak menjangkau sebab-sebab dengan memperhatikan hukum acara pengetahuan saksi. yang berlaku. Kriteria Seharusnya keterangan saksi dalam BAS menjangkau sampai sebab-sebab pengetahuan saksi, vide Pasal 308 RBg. Sebab. Majelis majelis kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis dalam melaksanakan tugas supaya memperhatikan hukum acara. Kondisi. BAS sidang kedua belum ditanda tangani oleh Ketua Ketua majelis dan panitera pengganti majelis dan panitera pengganti. telah menandatangani BAS dimaksud. Kriteria Seharusnya ketua majelis dan panitera pengganti

115 sudah menandatangani BAS. Sebab. Kekurang cermatan ketua majelis dan panitera pengganti. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis dan panitera pengganti segera menandatangani BAS dimaksud. Kondisi. Putusan perkara tersebut diucapkan pada tanggal 27 Ketua majelis dan panitera pengganti April 2016 namun belum ditandatangani oleh majelis telah menandatangani BAS hakim dan panitera pengganti. dimaksud. Kriteria Seharusnya majelis hakim dan panitera pengganti sesudah putusan diucapkan langsung di tandatangani. Sebab. Kekurang cermatan dan kelalaian majelis hakim dan panitera pengganti dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis majelis dan panitera pengganti segera menandatangani putusan dimaksud. Kondisi. Putusan perkara tersebut belum dilakukan PBT oleh Jurusita pengganti jurusita pengganti walaupun telah diputus pada menyampaikan PBT

telah kepada

116 tanggal 27 April 2016. Tergugat. Kriteria Seharusnya jurusita pengganti segera melakukan BT kepada Tergugat. Sebab. Majelis dan panitera kurang mengkontrol tugas jurusita penganti, serta jurusita pengganti kurang tanggng jawab terhadap tugas-tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya jurusita pengganti segera melakukan PBT kepada Tergugat. Kondisi. Penetapan Majelis Hakim (PMH) tertanggal 20 April Ketua majelis dan panitera pengganti 2016 tidak distempel. telah menstempel PMH dimaksud. Kriteria Seharusnya PMH tersebut distempel. Sebab. Kekurang cermatan dan kelalaian ketua majelis dan panitera pengganti. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis dan panitera pengganti segera menstempel PMH dimaksud.

117 Kondisi. Keterangan saksi pertama Penggugat dalam BAS Majelis hakim telah cermat dalam halaman 8 point pertama tidak tuntas dan juga tidak menggali keterangan dari saksi menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi. sesuai dengan hukum acara. Kriteria. Seharusnya keterangan saksi tersebut tuntas dan menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi. Misalnya, siapa nama perempuan tersebut dan dimana saksi mengetahui Tergugat bersama perempuan tersebut, apa pekerjaan saksi dsb. Sebab. Kekurang cermatan majelis hakim dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis hakim harus lebih cermat dalam menggali keterangan dari saksi sesuai dengan hukum acara. Kondisi. Keterangan saksi pertama Penggugat dalam BAS Majelis hakim telah cermat dalam halaman 9 point kedua dan jawaban saksi kedua menggali keterangan dari saksi Penggugat dalam BAS halaman 12 point lima tidak sesuai dengan hukum acara. menjangkau sebab –sebab pengetahuan saksi. Kriteria. Seharusnya keterangan saksi tersebut tuntas dan menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi. Misalnya, apakah saksi ikut hadir ketika keluarga mendamaikan Penggugat ddan Tergugat dst. Sebab.

118 Kekurang cermatan majelis hakim dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Majelis hakim harus lebih cermat dalam menggali keterangan dari saksi sesuai dengan hukum acara. Kondisi. Putusan tersebut belum di beritahukan (PBT) kepada Panitera telah menyampaikan Tergugat padahal putusan dijatuhkan pda tanggal 25 pemberitahuan (PBT) kepada April 2016. Tergugat via PA Bantul. Kriteria Seharusnya putusan sudah diberitahukan (PBT) kepada Tergugat. Sebab. Kekurang cermatan dan kelalaian panitera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Panitera segera melakukan pemberitahuan (PBT) kepada Tergugat via PA Bantul. Kondisi. Majelis hakim dalam putusan tersebut tidak Majelis hakim dalam putusan telah mempertimbangkan kompetensi obsolut dan legal mempertimbangkan kewenangan standing para pihak. obsolut dan legal standing dari para pihak. Kriteria

119 Seharusnya dalam putusan tersebut dipertimbangkan mengenai kewenangan obsolut dan legal standing dari pihak-pihak. Sebab. Kekurang cermatan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Akibat. Terknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis hakim dalam putusan selalu mempertimbangkan kewenangan obsolut dan legal standing dari para pihak. 10. Obrik Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Sky. Kondisi. Penetapan Hari Sidang (PHS) tidak ada. Ketua majelis telah membuat PHS perkara tersebut. Kriteria Seharusnya PHS ada sebagai dasar melakukan pemanggilan. Sebab. Kekurang cermatan ketua majelis dalam melaksanakan tugasnya. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Ketua majelis segera membuat PHS perkara tersebut. Kondisi. Pelaksanaan mediasi dilakukan sekali pada tanggal 18 Mediator menjalankan tugas mediasi

120 Maret 2016. berdasarkan Perma 1 tahun 2016. Kriteria Seharusnya mediasi dilakukan dengan maksimal sekurang-kurangnya 2 kali. Sebab. Kekurang cermatan mediator dalam memahami Perma 1 tahun 2016. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Mediator dalam menjalankan tugas mediasi harus secara maksimal dengan memperhatikan Perma 1 tahun 2016. Kondisi. Dalam BAS halaman 15 tertulis Pemohon dan Ketua majelis dan panitera pengganti Termohon. telah memperbaiki BAS tersebut. Kriteria Seharusnya tertulis Penggugat dan Tergugat sebab perkara tersebut gugatan hak asuh/hadlonah anak. Sebab. Kekurang cermatan ketua majelis dan panitera pengganti dalam menulis kedudukan para pihak. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya ketua majelis dan panitera pengganti segera memperbaiki BAS tersebut.

121 Kondisi. Dalam BAS perkara tersebut, majelis hakim tidak Majelis hakim telah melaksanakan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk hukum acara dengan baik. mengajukan pertanyaan kepada saksi, juga tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kriteria Seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bertanya kepada saksi sesuai Pasal 178 RBg. Sebab. Majelis hakim kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan hukum acara. Akibat. Administrasi persidangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis hakim melaksanakan hukum acara dengan baik. Kondisi. Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan kewenangan obsolut dan legal standing dari para pihak. Kriteria Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kewenangan obsolut dan legal standing para pihak. Sebab. Majelis hakim kurang cermat dan kurang memperhatikan hal-hal yang mesti ditimbang dalam putusan.

Majelis hakim dalam putusannya selalu mempertimbangkan kewenangan obsolut dan legal standing para pihak.

122 Akibat. Teknik yustisial tidak berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sebenarnya. Rekomendasi. Supaya majelis hakim dalam putusannya selalu mempertimbangkan kewenangan obsolut dan legal standing para pihak.

IV. ADMINISTRASI 1. Kepegawaian UMUM Kondisi. Buku register induk Pegawai Pengadilan Agama Sekayu sudah dibuatkan akan tetapi belum lengkap. Kriteria. Seluruh data Pegawai harus ditulis lengkap di dalam buku Register Induk Pegawai sesuai dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sebab. Petugas lupa mengisi Buku Induk Register Pegawai. Akibat. Buku Induk Register Pegawai belum lengkap. Rekomendasi. Agar segera diisi dan diberi foto setiap pegawai.

Telah dilakukan pengisian dan diberi foto setiap pegawai pada Buku Indujk Pegawai Pengadilan Agama Sekayu.

Kondisi. Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) belum Telah diupayakan agar semua dilaksanakan. pegawai untuk mendapatkan Kartu ID Card. Kriteria. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian

123 Dinas, dan Bendera dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI Tahun 2004. Sebab : Kelalaian Akibat : Keteralambatan dalam pengusulan usul untuk pembuatan ID Card. Rekomendasi : Agar segera dibuatkan usul untuk pembuatan Kartu ID Card. 2. Umum Kondisi : Pengadilan Agama Sekayu untuk DBR (Daftar Barang Telah dibuat dan ditempel setiap Ruangan) belum dipasang dan ditempel perruangan. ruangan. Kriteria : Seharusnya DBR (Daftar Barang Ruangan) dibuat dan ditempel setiap ruangan. Sebab : Kelalaian Petugas. Akibat : Tidak terkontrolnya barang-barang inventaris. Rekomendasi : Agar segera dibuat dan ditempel setiap ruangan. 3. Keuangan Kondisi : Pada Pengadilan Agama Sekayu untuk pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan Dinas Roda 4 terdapat Nota yang belum dicap dan ditandatangani. Kriteria :

Telah diperbaiki nota yang belum dicap dan ditandatangani oleh petugas serta telah mempelajari petunjuk dari Mahkamah Agung RI

124 Berdasarkan hasil pengawasan dan petunjuk dari dalam pengelolaan keuangan negara. Mahakamah Agung RI Nota harus dicap dan ditandatangani oleh petugas tersebut. Sebab : Pegawai lupa memberi cap dan tandatangan Nota. Akibat : Rawan Penyimpangan. Rekomendasi : Seharusnya memperhatikan hasil pengawasan dan petunjuk dari Mahkamah Agung RI. 4. Perpustakaan Kondisi : Buku-buku Perpustakaan belum dikelola dan ditempatkan pada tempatnya dengan baik. Kriteria : Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Sebab : Masih kekurangan petugas untuk menangani perpusatakaan serta tempat tidak memadai. Akibat : Banyak buku-buku Perpustakaan yang masih belum dikelola dan ditempatkan dengan baik. Rekomendasi : Agar segera dikelola dan ditempatkan dengan baik (ruangan tersendiri)

Telah diupayakan ruangan perpustakaan tersendiri dan telah dikelola oleh petugas Pengadilan Agama Sekayu dibawah koordinasi oleh Kasubbag Umum dan Keungan.

125

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugastugas tersebut. 2. Pengelolaan administrasi perkara pada tahun 2016 sejumlah 1022 perkara yang terdiri dari penerimaan sebanyak 938 perkara dan sisa tahun 2015 sebanyak 82 perkara. Adapun penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sekayu berjalan dengan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2016 dapat diselesaikan 938 dan sisa yang belum diputus sebanyak 84 perkara. 3. Pengelolaan administrasi umum berupa pengelolaan keuangan DIPA 01 TA 2016 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada sehingga penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.418.859.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.343.035.500,- (98,98%) serta sisa anggaran sebesar Rp. 75.823.500,- (1,02%) dan pengelolaan DIPA 04 TA 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (100%) serta sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0,00%). 4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Sekayu telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik sekali diantaranya Aplikasi SIPP dan aplikasi SIADPA Plus serta aplikasi pendukungnya yang tersambung dari ruang server ke ruangan pelayanan publik, sidang, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara. 5. Pembinaan reguler yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan Biro Perencananaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan objek pembinaan reguler sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI yaitu bidang Manajemen Perkara, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum (Umum, Keuangan dan Kepegawaian). B. Rekomendasi 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Sekayu dapat mewujudkan visi dan misinya.

125

126

2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan pegawai yang cukup berimbang dengan beban kerja (SKP) yang ada, seperti untuk pengelolaan aplikasi SIKEP dan pengelolaan absensi/KOMDANAS), Aplikasi SIPP, Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA untuk itu perlu sekali adanya penambahan pegawai pada Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan sert staf untuk tahun 2016. 3. Dalam memacu dan memaksimalkannya kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (Meja I, II dan III), pengelolaan SIPP, SIADPA Plus dan upload putusan serta pelaporan perkara diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan. 4. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya.

127

Lampiran Bab III.B.1 Lampiran Surat Nomor:

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING Propinsi Sumatera Selatan No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAKTER 2 Pengadilan Agama Sekayu Sisa Tahun 2015 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

Perkara Perdata Masuk Putus Sisa 3 4 5 82 80 79 91 76 85 57 79 108 72 72 84 57 1022

63 65 90 93 57 105 31 114 80 77 61 102 938

99 113 114 97 125 77 125 119 111 106 129 84 84

Jumlah Hakim Keterangan 6 9 11 12 13 12 12 12 12 12 11 11 11

128

Lampiran Bab.III.B.12 Lampiran Surat Nomor:

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANDING Propinsi Sumatera Selatan

No

SAKTER

1

2 Pengadilan Agama Sekayu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERKARA PERDATA Masuk Selesai Minutasi Minutasi Sisa 3 4 5

63 65 90 93 57 105 31 114 80 77 61 102 938

63 65 90 93 57 105 31 114 80 77 61 102 938

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Panitera 6

8 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11

Keterangan 7

129

Lampiran Bab III.D.1 Lampiran Surat Nomor :

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING

Propinsi : Sumatera Selatan N o

Satker

Pagu

Realisasi

Sisa

Ket

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Agama Sekayu (402638)

Rp.4.223.985.000,-

Rp.4.191.161.326,-

Rp.32.823.674.,-

SP DIPA005.01.2. 402638/20 16

130

Lampiran Bab III.D.2-3 Lampiran Surat Nomor :

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING

Propinsi : Sumatera Selatan No

Satker

Pagu

Realisasi

Sisa

Ket

1

2

3

4

5

6

1.


2.


Rp.549.874.000,-

Rp.549.144.174,-

Rp.729.826,-

Rp. 35.000.000,-

Rp. 35.000.000,-

Rp. 0,-

SP DIPA005.01.2. 402638/2016

SP DIPA005.04.2. 402639/2016

131

PENGADILAN AGAMA SEKAYU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU NOMOR : W6-A7/2322/OT.01.2/XII/2016 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN AGAMA SEKAYU KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan menyusun langkahlangkah kinerja pada tahun berikutnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sekayu. b. Bahwa Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sekayu dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sekayu.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dan diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 5. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016.

Menetapkan Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN : : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sekayu. : Kepada yang nama-namanya ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab.

132

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sekayu Pada tanggal : 5 Desember 2016 Ketua,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 196803071993031003 Tembusan : 1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

133

PENGADILAN AGAMA SEKAYU Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sekayu Nomor: W6-A7/2322/OT.01.2/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sekayu No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Nama 2 Yunadi, S.Ag. Yuli Suryadi, S.H., M.M. H.Khairuddin, S.Ag, SH, MHI Sudarman, S.Ag., MH. H.A. Mus’id YQ, Lc, MHI Dwi Husna Sari, S.H.I. Alfi Zuhri, S.Ag. Erfani, S.H.I. Zulfahmi Mulyo S, S.E.I. Asrof Syarifuddin, S.H.I. M. Choirudin, S.H.I. Lukmin, S.Ag. Amiramza, S.H.I. Hasan Basri, S.Ag. M. Nazarudin, S.H. Drs. Syamsu

Jabatan Dinas 3 Wakil Ketua Panitera Wakil Panitera Sekretaris Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Panitera Muda Hukum Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan

17.

Paisal, S.H.

18.

Sutarja, S.Sos.

19.

Ismail, S.Kom

20. 21. 22. 23.

Neno R, S.H. Nur Anwar, SHI. Miftahul Jannah, S.H. Hadi Surahman, A.Md.

24.

Nunung Rasum, S.H.

25.

Yessi Arianty, S.E.

26.

Herdi Saputra, S.H.

27.

Kgs. Muhammad Dedi

28.

Apriyati

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kasubbag Umum dan Keuangan Plt. Kasubbag Perencanan, IT dan Pelaporan Staf Panmud Hukum Staf Panmud Hukum Staf Panmud Gugatan/Kasir Staf Kasubbag Kepegawaian, Ortala Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Staf Kasubbag Umum dan Keuangan

Jabatan Tim 4 Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota/Hawasbid Manajemen Peradilan Anggota/Hawasbid Manajemen Peradilan Anggota/Hawasbid Kinerja Pelayanan Publik Anggota/Hawasbid Kinerja Pelayanan Publik Anggota/Hawasbid Administrasi Persidangan Anggota/Hawasbid Administrasi Perkara Anggota/Hawasbid Administrasi Perkara Anggota/Hawasbid Administrasi Umum Anggota/Hawasbid Administrasi Umum Anggota/Penanggungjawab Lapbid Hukum Anggota/Penanggungjawab Lapbid Gugatan Anggota/Penanggungjawab Lapbid Permohonan Anggota/Penanggungjawab Lapbid Kepegawaian, Ortala Anggota/Penanggungjawab Lapbid Umum dan Keuangan Anggota/Penanggungjawab Lapbid Perencanaan, TI dan Pelaporan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ketua,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 196803071993031003

KATA PENGANTAR. Sekayu, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Drs. Cik Basir, S.H., M.H. NIP

Recommend Documents