KATA PENGANTAR Segala Puji hanya kepunyaan Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Shalawat dan Salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kerabatnya, dengan bermodalkan petunjuk sehingga pada akhirnya tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang intinya memuat Laopran pencapaian kinerja Insyansi Pengadilan Agama Dumai Selama kurun waktu satu yaitu tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Dumai tahun 2012 merupakan gambaran hasil yang dicapai dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2012 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pihak yang telah mendukung dalam penyusunan LAKIP ini, terutama sekali Wakil Ketua Pengadilan Agama. Dumai selaku Ketua Tim, Panitera serta jajarannya. Semoga kerja keras kita semua bermanfaat bagi kemajuan peradilan Agama di masa depan. Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian laporan Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini akan memacu kinerja Pimpinan, Hakim dan seluruh aparatur Peradilan Agama dumai sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas denga lebih baik lagi.
Dumai, 04 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Dumai
Dra. Hj. HUSNI RASYID,SH. MH NIP 195809101989032002.
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................
1
Daftar Isi .........................................................................................................
2
Ringkasan Eksekutif ......................................................................................
3
Bab I. Pendahuluan .......................................................................................
5
A. Latar Belakang ..............................................................................
5
B. Tugas dan Fungsi .........................................................................
5
C. Sistematika Penyajian ..................................................................
6
D. Struktur Organisasi .......................................................................
7
Bab II Rencana dan Perjanjian Kenerja ..........................................................
8
A. Rencana Strategis .........................................................................
8
B. Rencana Kinerja ...........................................................................
10
C. Perjanjian Kinerja..........................................................................
12
Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................
14
A. Pengukuran Capaian Kinerja .......................................................
14
B. Evaluasi Pencapaian Kinerja ........................................................
20
C. Analisis Capaian Kinerja ..............................................................
26
Bab IV Penutup ................................................................................................
33
2
RINGKASAN EKSEKUTIF Pengadilan Agama Dumai termasuk salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang - undang
Nomor
48
Tahun
2009,
tentang
Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman, dan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama selaku instansi pemerintahan berkewajiban melaporkan hasil pencapaian kinerjanya kepada masyarakat. Laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam sistem birokrasi modern, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good govermance). Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini didasarkan pada landasan yuridis, visi dan misi Pengadilan Agama.
LANDASAN KERJA : a. Landasan Yuridis. 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 4. Undang-undang No.8 Tahun 1974
Junto Undang-undang No. 43 Tahun 1999
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 5. Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 6. Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 7. Surat
Direktorat
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
MARI
5112/DjA.1/HM.00/XII/2009 tentang Tindak Lanjut Rakorbin Pengawasan;
3
No
:
b. V I S I
Pimpinan Mahkamah Agung RI (MARI) pada tanggal 10 September 2009 telah merumuskan Visi dan Misi Badan Peradilan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan (blueprint) 2010 -2035. Visi Badan Peradilan adalah : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. c. M I S I
1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Dumai. 3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan aparatur Peradilan Agama Dumai yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah. 5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Dumai telah memperoleh alokasi Dana dari APBN yang dituangkan dalam DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai 2 program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Rp. 1.330.704.000,
Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
498.136.000,-
Mahkamah Agung
DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) tahun anggaran 2012, yang memiliki satu program utama dengan pagu sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Rp.48.750.000,-
Dari anggaran yang tersedia, telah dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan tepat pada waktunya dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan tinggkat pencapaian Input sebesar rata – rata 100% dan Output rata –rata 100 %.
4
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Agama Dumai sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dan tergolong instansi pemerintah berkewajiban mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Kewajiban
tersebut
dijabarkan
dengan
menyiapkan,
menyusun
dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Dumai dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Tentunya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Pengadilan Agama Dumai menemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, sehingga tidak semua target dan sasaran dapat dicapai dengan sempurna. Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Dumai ini adalah dalam rangka : Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Mengacu pada surat keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai ketentuan pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Dumai termasuk salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan
yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh
pihak manapun, dan menurut Pasal 25 ayat (3) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 49,50,,52,53,60B,60C, dan 64A
Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah : 5
Tugas Pokok : Tugas pokok lembaga Peradilan, termasuk didalamnya Pengadilan Agama adalah
Menerima, memeriksa, memutuskan
dan menyelesaikan
setiap perkara
Perdata (khusus hukum Islam) dalam Tingkat Pertama yang diajukan kepadanya. Dengan tugas pokok tersebut maka Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Dumai dituntut agar dapat melaksanakan perannya dalam menangani setiap perkara yang diterimanya, Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan aspek-aspek yang meliputi : Proses penyelesaiakan perkara, pelayanan terhadap masyarakat (pencari keadilan), pembenahan sarana dan prasarana serta ketenaga kerjaan/ personil Pegawai Pengadilan Agama.
Sedangkan Fungsinya adalah : 1. Memberikan pelayanan hukum terhadap pencari keadilan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan; 2. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; 3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita dan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; 4. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu; 5. Memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan putusan dan biaya perkara, dan menyampaikan salinan putusan selambatlambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan; 6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama; 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya; Terkait dengan kedua aspek diatas, sebagai penunjang diperlukan pula sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
6
C. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekuti Daftar Isi Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi serta Sistematika Penulisan. Bab II Rencana Strategic, dijelaskan menganai rencana strategic dan rencana kinerja. Disini akan dielaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Dumai tahun 2010 – 2014 Bab III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitaas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhailan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang diambil. Bab IV Penutup, mengemukankan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Dumai serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN – LAMPIRAN o Keadaan Pegawai o Keadaan Perkara o Laporan Realisasi Anggaran o Laporan SIMAK (Neraca BMN Tk. Satker)
D. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Agama tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Dumai.
7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam Perencanaan strategis disusun Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, sasaran yang disesuai dengan TUPOKSI dengan memperhitungkan kemampuan unit pelaksana. Penyelenggaraan kegiatan di Pengadilan Agama Dumai tidak bisa dipisahkan dari 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, yang sasarannya adalah mewujudkan Lembaga Penegak Hukum yang Transparan, akuntabel, dan Berkualitas serta Memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat serta untuk mewujukan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan di Pengadilan Agama Dumai dimaksudkan untuk mendukung kebijakan dan untuk menjamin manajemen sumberdaya yang efektif dan efisien bagi pembangunan hukum. Berdasarkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai maka disusun Rencana Stratejik Pengadilan Agama Dumai sebagai berikut : a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai. 1. Visi “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. 2. Misi a. Menjaga kemandirian badan peradilan b. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Dumai. c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan aparatur Peradilan Agama Dumai yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah. e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 8
b. Tujuan Dan Sasaran Tujuan 1. Terlaksananya tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan
pengelolaan administrasi peradilan agar dikelola secara
terkendali sebagaimana mestinya dan aparat peradilaan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya; 3. Meningkatkan kualitas manegemen peradilan sehingga terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan meliputi : kualitas putusan, transparansi, akuntabilitas dan penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan; Sasaran a. Meningkatnya secara nyata pelayanan yang baik dalam administrasi perkantoran dan administrasi perkara; b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam penyelesaian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; c. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan;
c. Kebijakan Dan Program
Untuk meningkatkan akselarasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, kebijakan yang dilakukan adalah : 1. Meningkatkan sistem dan prosedur pengadilan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana institusi Peradilan; 3. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan professionalitas tenaga administrasi Pengadilan; 4. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yustisial; 5. Pembinaan
dan
pengawasan
yang
dilaksanakan
secara
terprogram
dan
berkesinambungan bagi aparat Pengadilan Agama Dumai; Pelaksanaan dari Kebijakan tersebut di atas, akan diimplementasikan melalui program: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Melalui kebijakan dan program tersebut diatas dan setelah diimplementasikan ke dalam program Pengadilan Agama Dumai, maka Pengadilan Agama Dumai membuat rencana kinerja tahun 2013 untuk mencapai tujuan dan sasaran serta tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Sasaran : A. Melakukan pembayaran Gaji B. Menyelenggarakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1. Pemeliharaan Gedung kantor 2. Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2 3. Pemeliharaan dan Perawatan peralatan dan mesin, antara lain : Pemeliharaan dan operasional personal komputer dan AC Split 4. Melakukan pembayaran langganan Daya dan Jasa ( listrik ) 5. Melakukan pembayaran untuk kegiatan pengiriman surat ataupun berkas lewat jasa pos/giro/sertifikat C. Menyelenggarakan kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1. Melakukan pembayaran Honorarium Tim Pengelola Anggaran: a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen c. Penguji Tagihan/Penandatangan SPM d. Bendahara Pengeluaran e. Staf 2 orang 2. Melaksanakan pembayaran honorarium Tenaga Honorer 3. Melaksanaakan
kegiatan
Rapat-rapat
koordinasi
kerja/Dinas/Pimpinan
kolompok kerja/konsultasi. 4. Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaran (KPPN) Dumai dan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran ke Koordinator Wilayah (Korwil). 5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Sasaran :
10
a. Melaksanakan pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Dana yang tersedia dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari mata Anggaran kegiatan yang bersangkutan serta mendistribusikan kesetiap bagian pada kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Agama Dumai yaitu: 1. Pengadaan Sepeda Motor 2. Pengadaan AC 3. Pengadaan Brandkas 4. Pengadaan PABX 5. Pengerasan Jalan 6. Pemasangan Terali
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Sasaran : Program ini berasal dari DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) merupakan Anggaran yang diamanatkan kepada Satuan Kerja Pengadilan Agama dengan tujuan membantu para pencari keadilan yang ingin berperkara tetapi mempunyai keterbatasan ekonomi. Dengan adanya DIPA 04 ini diharapkan akan mampu untuk membantu
masyarakat
yang
mempunyai
keterbatasan
ekonomi.
Dalam
pelaksanaannya, Program Peningatan Manajemen Peradilan Agama ini mempunyai 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1. Pelaksanaan sidang keliling di daerah sulit ; Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya dana dalam DIPA untuk kegiatan tersebut b. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang mendukung 2. Bantuan Penyelesaian Perkara Prodeo untuk masyarakat tidak mampu (miskin) Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya dana dalam DIPA untuk kegiatan tersebut
Penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat digunakan dan diketahui oleh masyarakat agar memahami tata cara dan prosedur berperkara. Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya dana dalam DIPA untuk kegiatan tersebut b. Tersedianya petugas yang dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan c. Adanya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Dumai.
11
Melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Pembagian tugas pengawasan bidang b. Pengawasan dan pembinaan bidang c. Setiap pengawas yang ditunjuk telah melakukan bimbingan kepada pejabat dan petugas terkait.
Peningkatan penyelesaian perkara melalui pola mediasi Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya SDM yang profesional b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
Melaksanakan penyuluhan hukum di setiap kecamatan dalam rangka memberikan penerangan dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya dana untuk penyuluhan hukum b. Tersedianya SDM yang dapat memberikan materi penyuluhan c. Adanya kerjasama antar pemerintah setempat dan instansi terkait.
Peningkatan administrasi perkara dan administrasi persidangan Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Tersedianya SDM sebagai pelayanan masyarakat b. Penyusunan laporan – laporan perkara yang dikerjakan tepat waktu c. Penerapan sistem meja yang berlaku d. Pemberkasan perkara yang sesuai dengan ketentuan
Peningkatan Penyelesaian Perkara Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Penyelesaian perkara secara tepat waktu b. Persentase sisa perkara tahun lalu Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Untuk tercapainya kinerja ini dapat diberikan indikator : a. Mengadakan diskusi rutin secara berkala b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis c. Melakukan pengawasan dengan metode reward mekanisme
12
C. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA/PK)
Perjanjian Kinerja adalah target-target penting yang sudah diperjanjikan dan penjelasan dari perbedaan antara target kinerja pada rencana kerja dengan yang diperjanjian kinerja pada Pengadilan Agama Dumai tahun 2013 atau rata-rata telah mencapai 100% perjanjian kinerja telah dilaksanakan. Namun begitu masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terlambatnya atau bahkan gagalnya rencana kinerja yang telah ditetapkan.adapun perjanjian kinerja (penetapan kinerja /PK) pada Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama a. Pelaksanaan sidang keliling didaerah sulit - Memudahkan akses masyarakat untuk dapat berperkara tanpa harus dating secara langsung ke Pengadilan Agama Dumai b. Penyedian anggaran untuk masyarakat tidak mampu (miskin) untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai (prodeo) - Membantu dan meringankan masyarakat yang tidak mampu (miskin) untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai secara Cuma-Cuma (prodeo) c. Penyedian sarana dan prasarana untuk dapat digunakan dan diketahui oleh masyarakat agar memahami tata cara dan prosedur berperkara - Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat - Pemahaman perkara yang benar d. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal - Meningkatnya keserasian dan keharmonisan kerja e. Peningkatan penyelesaian perkara melalui pola mediasi - Menciptakan perdamian para pihak berperkara f. Melaksanakan penyuluhan hukum disetiap kecamatan dalam rangka member penerangan dan kesadaran hukum bagi masyarakat - Menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum g. Peningkatan administrasi perkara dan administrasi persidangan - Terciptanya prosedur berperkara yang benar dan sesuai dengan system meja h. Peningkatan penyelesaian perkara - Meminimalisir sisa perkara tahun lalu i. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) - Menciptakan aparat peradilan yang professional dan bertanggung jawab
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Dumai ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dari dana APBN sebesar Rp 2.128.825.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). terdiri dari 3 ( tiga ) Program yaitu : Belanja Pegawai sebesar Rp 1.330.704.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp 498.136.000,- ( empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah). A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini . Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2012 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Agama Dumai telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.
BIDANG KEPANITERAAN 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Dumai selama tahun 2012 berjumlah 851 perkara, sisa tahun 2011 berjumlah 188 Perkara, jumlah perkara Yng di selesaikan pada tahun 2012 sebanyak 1039 perkara dan diselesaikan sebanyak 851 perkara dan sisa tahun 2012 berjumlah 188 perkara. Capaian prosentase yang diperoleh dalam peningkatan penyelesaian perkara telah mencapai 83.11 %, hal ini merupakan peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Tidak tercapainya prosentase 100%, karena banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagai contoh adanya perkara gaib yang masuk bulan November dan Desember , menurut aturan yang berlaku penyelesaian perkara gaib baru bisa disidangkan 4 bulan kemudian. 14
2. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan sidang keliling pada 2 (dua) tempat,yaitu dikecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dari dua lokasi sidang keliling tersebut,perkara yang diterima berjumlah 59 perkara, diputus 57 perkara, dan sisa perkara berjumlah 2 perkara. Capaian prosentase dalam pelaksanaan sidang keliling telah mencapai 96,06%. Sasaran tersebut dapat dicapai dengan jumlah Hakim yang cukup dan tenaga teknis yang memadai. Tidak tercapainya prosentase 100% disebabkan karena adanya perkara prodeo,namun para pihak belum melengkapi syarat-syarat untuk diberikan prodeo.
3. Penyedia anggran untuk masyarakat tidak mampu (miskin) untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai ( prodeo ) Perkara prodeo yang diterima ditahun 2011 berjumlah 2 perkara, dan keduanya telah diputus,capian prosentase yang diperoleh berjumlah 100%. Meskipun pada tahun 20011 capian prosentase telah sempurna, namun kedepannya akan lebih dioptimalkan agar capian kenerja dapat lebih ditingkatkan. 4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat digunakan dan diketahui oleh masyarakat agar memahami tata cara dan prosedur berperkara Sarana dan prasarana merupakan bentuk pelayanan pengadilan agama dumai kepada masyarakat luas untuk mengakses informasi tentang tata cara dan prosedur berperkara. Ditahun 2011 penyedian saran dan Prasarana telah mencapai 100%, Pengadilan Agama Dumai telah menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat luas diantaranya berupa : adanya meja informasi (front office), touch screen (layar sentuh), hingga melalui website Pengadilan Agama Dumai. Capian kinerja untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut telah mencapai 100%.
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal Selain pengadaan sarana dan prasarana untuk masyarakat luas, Pengadilan Agama Dumai juga melakukan pengawasan dan pembinaan internal secara berkala, kegiatan ini telah lama dilakukan pengawasan oleh segenap pimpinan Pengadilan Agama Dumai agar setiap kinerja para personil lebih terjaga dan terarah, hingga dapat meminimalisir kesalahan. Capian kinerja yang diipeoleh dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal telah mencapai 100%. Capian tersebut dapat diraih karena unsur Pimpinan Pengadilan Agama Dumai memiliki rasa peduli yang tinggi, sehingga kekompakan tiap personil dapat terjaga dan semakin solid.
15
6. Peningkatan penyelesaian perkara melalui pla mediasi Sesuai dengan amanat perma No. 1 Th. 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dalam setiap penyelesain perkara di Pengadilan Agama Dumai telah menupayakan mediasi kepada para pihak.n tahun 2011 Pengadilan Agama Dumai telah mengupayakan mediasi kepada para pihak berjumlah 70 perkara, tingkat keberhasilan mediasi dengan hasil damai berjumlah 6 perkara. Sehingga diperoleh prosentase capian kinerja 8,57%. Rendahnya tingkat prosentase capian kinerja dalam mediasi yang sulit untuk didamaikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan masih banyaknya SDM yang belum menggikuti pelatihan mediator.
7. Melaksanakan penyuluhan hukum di setiap kecamatan dalam rangka memberikan penerangan dan kesadaran hukum bagi masyarakat Penyuluhan hokum merupakan salah satu agenda kegiatan dari Pengadilan Agama Dumai yang bertujuan adanya penerangan dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dalam tahun 2011, Pengadilan Agama Dumai tidak dapat melaksanakan kegitan penyuluhan hukum dikarenakan tidak adanya dana yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana, sehinga capian kinerja untuk penyuluhan hukum tersebut diperoleh 0%.
8. Peningkatan administrasi perkara dan administrasi persidangan Dalam menjalankan setiap kinerja tidak akan terlepas dari sebuah administrasi, begitu juga di Pengadilan Agama Dumai. Arti pentingnya dari sebuah administrasi adalah agar setiap kinerja lebih tertib dan terarah, sehingga adanya kerapian kinerja tersebut. Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Dumai melakukan peningkatan administrasi perkara dan administrasi persidangan menurut aturan yang berlaku. Capaian kinerja untuk administrasi perkara dan administrasi persidangan diperoleh 100%.
9. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Peningkatan Sumber Daya Manusia sangat perlu dilakukan oleh setiap instansi agar setiap capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai target. Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Dumai melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengadakan diskusi-diskusi baik dibidang yustisial maupun dibidang administrasi perkara, dan pembahasan- pembahasan dengan rencana setiap bulan dengan jumlah 12 kali. Dari 12 kali yang telah diagendakan terealisasi sebanyak 10 kali. Maka, prosentase capaian kinerja telah tercapai sebanyak 83,03%. Kendala
16
yang dihadapi dalam kegiatan tersebut karena tidak adanya dana yang tersedia, meningkatnya volume kerja sehingga waktu untuk diskusi sangat terbatas.
BIDANG KESEKRETARIATAN Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapain keberhasilan pencapain sasaran strategis berikut indicator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2012 ini. Terhadap sasaran maupun target indicator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Agama Dumai telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.
SASARAN YANG AKAN DICAPAI 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELASANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG 1. Pengelolaan Gaji, Uang Makan dan Lembur 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, berupa : Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Roda 4 Perawatan Kendaraan Roda 2 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa Jasa Pos / Giro Belanja Keperluan Perkantoran Melakukan pembayaran Honorarium Tim Pengelola Anggaran Melaksanakan pembayaran honorarium Tenaga Honorer Rapat-rapat koordinasi / dinas / pimpinan / kelompok kerja / konsultasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Pembinaan dan Konsultasi
17
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama : Perlengkapan Sarana Gedung Kendaraan Dinas Roda 2 Sarana dan Prasarana Lingkungan
3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama Dumai berjumlah sebesar Rp.48.750.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan tepat waktu, mempunyai beberapa pelaksanaan, yaitu : a. Pelaksanaan Sidang Keliling ; b. Bantuan Penyelesaian Perkara Prodeo
INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN a. Terpenuhinya Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji/honorarium/Tunjangan Pegawai b. Tersedianya Operasional Perkantoran 1. Perawatan Gedung Kantor Terlaksananya perawatan gedung kantor 2. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Terlaksananya perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 3. Perawatan sarana gedung Terpeliharanya peralatan dan mesin dan komputer 4. Langganan Daya dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan operasinal daya dan jasa listrik 5. Jasa Pos / Giro Terpenuhinya kebutuhan biaya pos 6. Belanja Keperluan Perkantoran Tersedianya keperluan sehari – hari perkantoran 7. Melakukan pembayaran Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja Terbayarnya honorarium Tim Pengelola Anggaran 18
8. Rapat-rapat koordinasi/dinas/pimpinan/kelompok/konsultasi Terlaksananya Rakernas Akbar di Jakarta 9. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Terlaksananya rekonsiliasi anggaran ke KPPN Dumai dan Koordinator Wilayah (KORWIL) 10. Pembinaan dan Konsultasi Terlaksananya pembinaan dan Konsultasi ke PTA Pekanbaru.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersediaanya AC, Brandkas dan PABX 2. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Tersedianya Jaringan Listrik yang memadai dan sesuai standard 3. Sarana dan Prasarana Lingkungan - Tersedianya pengerukan dan pengerasan jalan - Pemasangan terali - Pengadaan sepeda motor roda 2, dan - Meja informasi (front office).
d. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama a. Pelaksanaan Sidang Keliling Terlaksananya pelaksanaan sidang keliling di dua daerah yang tergolong daerah sulit, yaitu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. b. Bantuan Penyelesaian Perkara Prodeo Terselesaikannya bantuan biaya panggilan untuk perkara prodeo
19
B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
BIDANG KEPANITERAAN 1.
Peningkatan penyelesaian perkara
MATRIK PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
: 2012
Sasaran strategis
Indicator kinerja
a. Meningkatnya secara nyata pelayanan yang baik
dalam
administrasi perkara
1. Tersedia dana yang cukup
Target
Realisasi
%
%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Tersedianya informasi yang 100%
100%
100%
2. Tersedianya
sarana
dan
prasarana yang memadai 3. Tersedianya
tenaga
teknis
yang professional dan handal b. Meningkatnya sarana 1. Tersedianya dana dan prasarana dalam 2. Tersedianya ruang lingkup penyelesaian tugas 3. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan tugas yang memadai pokok dan fungsi c. Meningkatnyan kepuasan
dan
kenyamanan masyarakat
pencari
dibutuhkan 2. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
keadilan
Dari keberhasilan tercapainya kinerja tersebut masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi. Adpunkendala dan hambatan yang sering dihadapi, yaitu bentuk perkara yang ghaib, perkara tabayun, atau perkara bagi PNS yang memerlukan izin dari atasan. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara perkara ghaib dengan sekali sidang,untuk perkara tabayun perlu adanya komunikasi langsung dengan Pengadilan yang dimintai bantuan
20
2. Pelaksanaan Sidang Keliling
MATRIK PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
: 2012
Sasaran strategis
Target
Realisasi
%
%
100%
100%
Indicator kinerja
a. Membantu masyarakat di daerah sulit
1. Tersedianya dana 2. Tersedianya
% 100%
sarana
transportasi 3. Tersedianya
SDM
yang memadai
Dari keberhasilan capian kinerja yang telah dicapai, Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan sidang keliling dibeberapa kecamatan di daerah sulit. Namun karena kurangnya dana yang disediakan untuk sidang keliling, maka Pengadilan Agama Dumai berupaya untuk mengoptimalkan penerima perkara di daerah sulit tersebut.
3. Penyediaan anggaran untuk masyarakat tidak mampu (miskin) untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai (prodeo).
MATRIK PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
:
Sasaran strategis a. membantu masyarakat tidak mampu (miskin)
2012
Indicator kinerja 1. Tersedianya Dana 2. Tersedianya Informasi Prosedur Berperkara Secara Cuma-Cuma Yang Telah Disediakan Di Pengadilan Agama Dumai seperti ; Brosur,pamphlet,dan informasi melalui petugas Front office dan website 21
Target
Realisasi
Jml
%
%
%
100%
41,82%
100 %
Dari capaian hasil kinerja tersebut diatas masih terdapat hambatan dan kendala, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan perkara prodeo. Namun begitu, Pengadilan Agama Dumai akan terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perekara prodeo sangat membantu msyarakat yang tidak mampu (miskin). 4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat digunakan dan diketahui oleh masyarakat agar memahami tata cara dan prosedur berperkara
MATRIKS PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
:
2012
Sasaran strategis
a. Masyarakat
Indikator Kinerja
pencari 1. Tersedianya Dana
keadilan
Target
Realisasi
%
%
100%
100%
%
100%
2. Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai 3. Tersedianya tenaga teknis yang professional dan handal.
Dari capaian Kinerja tersebut diatas, masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain : masih kurngnya dana untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut, untuk itu sangat perlu diajukan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana demi menunjangnya capaian kinerja tersebut.
5. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan secara Internal.
MATRIKS PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
:
Sasaran strategis
a.
a. Pejabat Struktural dan Fungsional
2.
2012
Indikator Kinerja
1. Tersedianya dana 2. Adanya Koordinasi antar Instansi terkait.
3. 22
Target
Realisasi
%
%
100%
100%
%
100%
Dari capaian Kinerja tersebut diatas, masih juga terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya : semakin banyaknya volume kerja tiap personil sehingga waktu untuk pengawasan dan pembinaan secara internal terkadang mengalami keterlambatan. untuk itu sangat diperlukannya penambahan personil yang memadai dilingkungan Pengadilan Agama Dumai.
6. Melaksanakan Penyuluhan Hukum disetiap kecamatan dalam rangka memberikan penerangan dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
MATRIKS PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
:
2012
Sasaran strategis
b.
a. Meningkatnya
4.
kesadaran Hukum 5. c.
masyarakat.
Indikator Kinerja
1. Tersedianya Dana 2.
Adanya
Target
Realisasi
%
%
100%
0%
%
100%
Koordinasi
antarInstansi terkait 6.
3. Tersedianya narasumber yang memadai.
7.
Tidak terlaksananya penyuluhan Hukum tersebut dikarenakan tidak adanya dana yang tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyuluhan Hukum.
7. Peningkatan Administrasi perkara dan Administrasi persidangan.
MATRIKS PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi
: Pengadilan Agama Dumai
Tahun anggaran
: 2012
23
Sasaran strategis
d.
a. Tertib administrasi8.
Indikator Kinerja
1. Tersedianya sarana Dan
perkara e.
Target
Realisasi
%
%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
prasarana yang memadai
.
9.
2.
Tersedianya tenaga teknis yang professional dan handal
10. f.
a. Tertib administrasi11.
1. Tersedianya sarana Dan
persidangan g.
prasarana yang memadai
.
12.
2.
Tersedianya tenaga teknis yang professional dan handal
13.
Dari capaian Kinerja tersebut diatas, masih ada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh personil didalam menjalankan kinerja yaitu diantaranya : masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja tersebut, masih kurngnya pemahaman dan pengetahuan personil, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan terhadap personil tersebut.
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia MATRIKS PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Agama Dumai Tahun anggaran : 2012
Sasaran strategis
h.
a. pejabat fungsional14. dan pejabat struktural15.
Indikator Kinerja
1. Tersedianya Dana 2.Tersedianya
sarana
dan
prasarana yang memadai 16.
3. Tersedianya tenaga teknis yang professional dan handal
17.
24
Target
Realisasi
%
%
100%
83,03%
%
100%
Dari pencapaian Kinerja tersebut diatas, masih ada sedikit hambatan dan kendala diantaranya adalah : meningkatnya volume kerja tiap personil sehingga waktu yang ada tidak lagi cukup untuk peningkatan SDM yang ada. Untuk itu diperlukan adanya penambahan personil yang handal dilingkungan Pengadilan Agama Dumai.
BIDANG SEKRETARIATAN 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Terbayarnya Gaji/uang makan/lembur Pegawai dengan input 89.67 % dan output 29 orang (100%). a. Telaksananya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1. Terlakasananya perawatan gedung kantor dengan input 100% dan output 100% 2. Terlaksanan Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 2 dengan input 100 % dan output 100 % 3. Terlaksananya Perawatan sarana Gedung Kantor dengan input 100% dan output 100 %. 4. Lancarnya pembayaran langganan Daya dan Jasa, dengan input 89,26% dan output 100 % 5. Lancarnya pembayaran langganan jasa pos/giro/sertifikat dengan input 100 % dan output 100 % 6. Terlaksananya keperluan sehari-hari perkantoran dengan input 100 % dan output 100 %. 7. Terlaksananya Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja dengan input 98,68% dan output 12 bulan (100 %). 8. Terlaksananya
Rapat-rapat
Kordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan
Kelompok
Kerja/Konsultasi dengan input 100 % dan output 100% 9. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan input 99,00 % dan output 100% 10. Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi dengan input 99,99% dan output 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung a. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin dengan input
99,58 %
dan
output 100 % b. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Kantor dengan input 100% dan output 100 % c. Terlaksananya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan input 100% dan output 100% 25
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama a. Terlaksananya pelaksanaan sidang keliling dengan input 99 % dan output 100% b. Terselesaikannya bantuan perkara prodeo dengan input 41,82% dan output 100%
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Penghitungan evaluasi kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kegiatan/program. Lakip tahun 2012 di susun berdasarkan klasifikasi Program sesuai format Rencana Stratejik, dan memperhatikan pembiayaan kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional dan petunjuk penggunaan anggaran. Lebih lanjut tentang capaian kinerja dipaparkan sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Indikator Kinerja, Target Realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : NO
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
1 Tahun
1 Tahun
89,67
1
Tersedianya Gaji, uang makan, dan lembur
2
Perawatan Gedung Kantor
884M2
884M2
100
3
5 Unit
5 Unit
100
4
Perawatan Kendaraan bermotor roda 4 dan 2 Perawatan sarana Gedung Kantor
8 Unit
8 Unit
100
5
Langganan Daya dan Jasa Listrik
12 bln
12 bln
89,26
6
Jasa Pos dan Giro
12 bln
12 bln
100
7
Operasional perkantoran dan pimpinan
1 Tahun
1 Tahun
100
8
Terlaksananya pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja
12 OB
12 OB
98,17
9
Rapat-rapat koordinasi/dinas/ pimpinan/ kelompok kerja/ konsultasi
10 OH
10 OH
100
10
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
28 OH
28 OH
99,00
11
Pembinaan dan Konsultasi
45 OH
45 OH
99,99
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Indikator Kinerja, Target Realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : 26
NO
INDIKATOR SASARAN
1 2 3 4 5 6
TARGET
REALISASI
4 unit 4 unit 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket
4 unit 4 unit 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan Sepeda Motor Pengadaan AC Pengadaan Brandkas Pengadaan PABX Pengerasan jalan Pemasangan terali
PERSENTASE PENCAPAIAN 100 100 100 100 100 100
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam rangka mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Pengadilan Agama Dumai sebagai pengejawantahan dari Visi, Misi, dan TUPOKSI, yaitu terwujudnya peradilan Indonesia yang agung, berbagai kegiatan telah dilakukan dan dilaksanakan sebagai berikut : Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi terjadinya kebocoran pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan dapat terlaksananya pengelolaan anggaran dengan efektif, efisien, tepat guna dan memperhatikan azas manfaat adalah dengan diberinya honor untuk pengelola kegiatan tersebut. Bahwa dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah dapat mencapai hasil yang maksimal dari kegiatan yang direncanakan. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas adalah dalam rangka dan bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
No
INDIKATOR SASARAN
1 2
TARGET
REALISASI
Sidang Keliling
1 paket
1 paket
Bantuan penyelesaian perkara prodeo
25 pkr
25 pkr
PERSENTASE PENCAPAIAN 99 41,82
Bahwa untuk terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dumai dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, harus ditunjang oleh tersedianya Saranan dan prasarana yang memadai. Secara keseluruhan dari 3 progam kegiatan tersebut di atas baik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, maupun Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, telah dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut tentu membawa dampak yang baik dan cukup 27
signifikan terhadap peningkatan kinerja Pengadilan Agama Dumai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya atau tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk lebih jelas Pengalokasian Penganggaran Berdasarkan Mata Anggaran dapat dilihat pada table sebagai berikut : DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) 1. Belanja Pegawai
RKA – KL Pengadilan Agama Dumai mendapatkan Anggaran Belanja Untuk Belanja Pegawai sebanyak Rp 1.330.704.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk seluruh keperluan belanja gaji, tunjangan, lembur pegawai.
Pelaksanaan Dari anggaran sebesar Rp 1.330.704.000,- telah dialokasikan untuk :
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjagan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
795.564.000,17.000,69.990.000,21.846.000,18.720.000,154.765.000,34.168.000,37.099.000,158.400.000,15.723.000,24.412.000,1.330.704.000,-
Sisa Anggaran Pelaksanaan Dari Anggaran belanja pegawai yang berjumlah Rp 1.330.704.000,- tersebut telah di gunakan untuk keperluan belanja gaji dan tunjangan pegawai, namun masih ada tersisa sebanyak Rp -290.516.296,- . Kelebihan tersebut berasal dari :
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja pembulatan gaji PNS Belanja Tunjangan suami/istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan struktural PNS Belanja Tunjangan fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur JUMLAH 28
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
170.627.200,3.107,16.333.110,4.012.520,3.780.000,63.700.000,6.117.309,33.210.050,100,7.233.000,33.000,-290.516.296,-
2. Belanja Barang
RKA – KL Demi kelancaran tugas – tugas pokok yang telah diamanatkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012, maka Pengadilan Agama Dumai setiap tahunnya diberikan Anggaran Belanja yang digunakan untuk mendukung operasional kantor. Dalam Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Dumai memperoleh anggaran belanja yang digunakan untuk belanja rutin perkantoran sebesar Rp 498.136.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Pelaksanaan Dari Anggaran belanja tersebut diatas dialokasikan ke dalam pos – pos yang telah ditentukan dalam DIPA Pengadilan Agama Dumai dan pelaksanaannya telah tertuang dalam kertas kerja rkakl (POK) sesuai dengan Mata Anggaran Kegiatannya, yaitu sebagai berikut :
Perawatan Gedung Kantor Keperluan perkantoran Pengiriman Surat Dinas pos Honor terkait satuan kerja Belanja barang operasional lainnya Langganan listrik Langganan telepon Jasa Pos / Giro Pemeliharaan peralatan dan mesin Perjalanan lainnya JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp Rp
90.800.000,194.500.000,5.700.000,31.500.000,3.280.000,21.600.000,2.796.000,300.000,49.736.000,97.924.000,498.136.000,-
Sisa Anggaran Pelaksanaan Dari seluruh anggaran yang digunakan untuk keperluan kantor telah di belanjakan sesuai dengan pos – pos yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Dumai Tahun Anggaran 2012, namun masih terdapat kelebihan – kelebihan yang berasal dari :
Perawatan Gedung Kantor Keperluan perkantoran Pengiriman Surat Dinas pos Honor terkait satuan kerja Belanja barang operasional lainnya Langganan listrik Langganan telepon Jasa Pos / Giro Pemeliharaan peralatan dan mesin Perjalanan lainnya JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp Rp
4.952.835,197.787,5.700.000,0,4,537.940,460.377,0,2.206.000,3.735.065,3.735.065,-
(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh lima rupiah)
29
3. Belanja Modal
RKA – KL Dalam Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Dumai memperoleh anggaran untuk belanja modal yang digunakan untuk keperluan pengadaan alat pengolah data, Perlengkapan Sarana Gedung dan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang berjumlah Rp 299.985.000,- (Dua ratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).
Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya, pagu yang berjumlah Rp 299.985.000,- di atas telah dialokasikan sesuai mata anggaran kegiatan yang telah ditentukan dalam DIPA dan POK Pengadilan Agama Dumai, dan anggaran tesebut telah di gunakan untuk pengadaan:
Belanja modal kendaraan dinas roda 2 Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal pengurukan dan Pematangan tanah JUMLAH Sisa Anggaran Pelaksanaan
Rp Rp Rp Rp
48.000.000,33.000.000,53.785.000.165.200.000,-
Rp
299.985.000,-
Dari seluruh anggaran yang digunakan untuk belanja modal diatas masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.451.500,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah). kelebihan anggaran tersebut berasal dari Pengadaan kendaraan dinas roda 2, pengadaan AC, Brandkas, pengadaan PABX, dan pemasangan terali serta pengerasan jalan. Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2012 untuk DIPA 01
Kd
Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
Sisa
Bobot
51
Belanja Pegawai
Rp 1.330.704.000
Rp 1.621.220.296
Rp -290.516.296
121.83 %
52
Belanja Barang
Rp
498.136.000
Rp
53
Belanja Modal
Rp
299.985.000
RP 292.533.500
Rp
Rp 2.128.825.000
Rp 2.398.434.578
Jumlah
30
484.680.782
3.735.065
97.30 %
7.451.500
99.31%
Rp 269.609.578
112.66%
Rp
DIPA 04 (BADAN PERADILAN AGAMA) Di dalam tingkatan kehidupan masyarakat yang majemuk, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini mengakibatkan banyaknya berbagai masalah timbul didalam masyarakat, namun terkadang butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mahkamah Agung melalui unit organisasinya Badan Peradilan Agama menyusun suatu program untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan. Maka melalui DIPA 04 ini, masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi untuk takut mencari keadilan di Pengadilan karena tidak ada biaya, karena semua biaya akan dibebankan dalam DIPA 04. Dalam Tahun Anggaran 2012, Pengadilan Agama Dumai mengelola DIPA 04 yang mempunyai anggaran senilai Rp 48.750.000,- , anggaran tersebut telah di alokasikan untuk kegiatan Sidang keliling dan penyelesaian perkara prodeo. 1. Sidang Keliling Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan dari Pengadilan Agama Dumai untuk membantu para pencari keadilan yang lokasinya sangat jauh dan terpencil, kegiatan ini mendapat respon dari masyarakat dan perangkat daerah setempat karena sangat membantu masyarakat untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai, karena selama ini banyak masyarakat ingin berperkara di Pengadilan Agama Dumai namun batal karena tidak adanya biaya. Kegiatan sidang keliling hanya diadakan di dua tempat, yaitu di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Rupat. Hal ini karena terbatasnya anggaran untuk sidang keliling, dan akhirnya Pengadilan Agama Dumai melaksanakan kegiatan sidang keliling hanya didua kecamatan tersebut, karena kedua kecamatan tersebut yang paling jauh dan termasuk dalam kategori daerah sulit. Kegiatan tersebut telah diamanatkan dalam DIPA 04 sebesar Rp 48.750.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dumai telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut masih ada sisa anggaran sebesar Rp 5.458.000,- (Lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
31
2. Penyelesaian Perkara Prodeo Penyelesaian perkara prodeo merupakan bantuan dari negara untuk Masyarakat miskin yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai. Untuk bantuan perkara prodeo ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 5.584.000,- (Lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 3.166.000 ,- (Tiga juta seratus enem puluh enam ribu rupiah).
Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2012 untuk DIPA 04
Kd
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
SISA
52
Belanja Barang
Rp. 48.750.000,-
Rp. 40.126.000,- Rp.8.624.000,-
521119
Bel.barang
Rp.
Rp.
940.000,-
366.000,-
Rp.2.099.000,-
operasional lainnya 524119
Bel.Perjalanan
Rp. 8.750.000,-
Rp. 39.760.000,- Rp.6.525.000,-
Rp.48.750.000,-
Rp.40.126.000,-
lainnya Jumlah
32
Rp.8.624.000,-
BOBOT
45%
100%
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 memuat laporan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi tujuan dan sasaran.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Dumai , dan LAKIP ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.
3. Penyerapan anggaran semaksimal mungkin telah dialokasikan sesuai kebutuhan dan aturan yang telah ditetapkan. Kalaupun ada anggaran yang belum terserap hal tersebut lebih disebabkan persoalan teknis yang tidak mungkin dilanggar sesuai prinsip akuntabilitas. Penyerapan anggaran pada prinsipnya telah mencapai rata-rata 100 persen. Dengan tersedianya anggaran sangat menunjang lancarnya pelaksaan tugas dan fungsi peradilan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
B. REKOMENDASI Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Mahkamah Agung Cq. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, kiranya : 1. Menambah volume sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, karena masih banyak kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karenanya penambahan dan peningkatan anggaran dari tahun berjalan sangat diharapkan untuk tahun berikutnya.
2. Mewujudkan Pengadilan Agama Dumai yang Agung, harus didukung infrastruktur dalam anggaran yang memadai sesuai dengan usulan (skala prioritas).
33
