KATA PENGANTAR. Jakarta Pusat, 16 Januari 2014 Ketua, ttd. Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH

KATA PENGANTAR Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

mewajibkan

setiap

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak

yang

berkewenangan

untuk

meminta

keterangan

dan

pertanggungjawaban, dalam hal ini karena Pengadilan Agama Jakarta Pusat

merupakan salah satu institusi peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Mahkamah Agung demi mendorong

terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi pelayanan publik.

Di tengah era reformasi birokrasi yang sedang berusaha untuk menciptakan

paradigma pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun 2013 ini disusun dengan harapan dapat menciptakan budaya anti korupsi dan terciptanya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Akuntabilitas kinerja seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

tergambar dari LAKIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 ini bertujuan pula untuk memberikan masukan (feedback) dalam melakukan evaluasi kinerja yang diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja aparat Pengadilan Agama Jakarta

Pusat tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tak terputus sesuai dengan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah dilakukan.

Jakarta Pusat, 16 Januari 2014 Ketua, ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................................... Daftar Isi ...........................................................................................................................................

i ii

A. Latar Belakang ...................................................................................................... B. Tugas dan Pokok .................................................................................................. C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai ...................................................

1 3 4

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ........................................................................................................ PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..............................................

1 9

A. Rencana Strategis ................................................................................................ 9 B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 ........ 10 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 ........ 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 ..................................................... 22 A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 .................................................................. 22 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ............................................... 22

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 24

Pengadilan Agama Jakarta Pusat _________________________________________________

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berjalan dan melangkah dalam tahun

ke empat dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada Reformasi Birokrasi Jilid II 2010-2035.

Berlandaskan pada hasil rakernas dan beberapa hasil rapat koordinasi serta

pertemuan-pertemuan dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung (MA)

RI, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah merevieuw Rencana Strategis (Renstra)

2010-2014 dengan mewujudkan Visi dan Misi barunya yang mengacu pada visi dan misi MA RI.

Pada tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Jakarta Pusat lebih terfokus

pada peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam

percepatan penyelesaian perkara serta melanjutkan pemantapan supporting unit

untuk terlaksananya pelaksanaan kinerja (tugas pokok dan fungsi) pelayanan peradilan.

Pembinaan dan pengawasan terus diupayakan di mana hal tersebut

merupakan langkah guna merealisasikan beberapa perencanaan sasaran yang

telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, diantaranya peningkatan dan percepatan penyelesaian perkara, penataan tertib administrasi keperkaraan,

peningkatan transparansi dan informasi perkara dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan kepegawaian, administrasi tata persuratan, mekanisme

pengadaan barang dan jasa, manajemen, pelayanan publik, pengawasan internal

dan eksternal serta teknis yustisial. Implementasi perencanaan ini pun di-backup dengan

beberapa

kegiatan

pembelajaran

dan

evaluasi

kinerja

melalui

pembentukan tim perencana dan tim penyelesaian pekerjaan, tim optimalisasi

Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), tim pengelola website yang akan diuraikan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

1


Aspek penting yang menjadi kebijakan umum peradilan sebagai wujud

Reformasi Birokrasi adalah ”Judicial transparancy.” Sistem ini telah membawa

konsekuensi, publik telah mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada beberapa aturan, diantaranya: 1. 2. 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai ujung tombak pelayanan

masyarakat di daerah, tentu harus mengimplementasikan juga beberapa kebijakan ini dalam bentuk realisasi kinerja dengan tetap mengacu pada sasaran yang hendak dicapai oleh MA RI.

Pada kebijakan ”judicial policy”, pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

telah memberikan pengarahan dan instruksi kepada aparatnya agar adanya

kesamaan pijakan, pemikiran, dan langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), sehingga pada awal tahun telah dibuat program kerja

sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2011 Nomor 552/SEK/01/XII/2011.

Pembinaan dan pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Agama

Jakarta Pusat dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerapkali muncul atau

sebagai bentuk implementasi dari kebijakan MA RI dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kedudukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara organisatoris, administratif, dan finansial serta teknis

yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan MA RI. Pengadilan Agama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

2


Jakarta Pusat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana pada paparan berikut. B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) zakat, (7) infaq, (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syari'ah.

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyeleng-

garakan fungsi: 1.

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2.

2006).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal

53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 3.

KMA/080/VIII/2006). Fungsi

pengawasan,

yakni

mengadakan

pengawasan

melekat

atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor 4. 5.

KMA/080/VIII/2006).

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan


3


6.

umum/perlengakapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). Fungsi Lainnya 

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan

instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama RI, Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52A Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/ VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari: Ketua

: Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH.

Panitera/Sekretaris

: Drs. H. Ujang, SH., MH.

Wakil Ketua

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Gugatan

Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pejabat Fungsional Hakim

: Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. : Hj. Ghizar Fau’ah, SH. : Suhendra, S.Sos. : Ruslan, SH., MH.

: H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH. : Nova Asrul Lutfi, SH. : Titi Khotimah, SH. : Haryanti, SH. :-

: 1.

Dra. Hj. Rosmida M.Noor, SH.

3.

Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.

2. 4. 5.

Dra. Hj. Saniyah Kh.

Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH. Dra. Nurroh Sunah, SH.


4


6.

Dra. Ratna Jumila

8.

Dra. Hj. Taslimah, MH.

7. 9.

Drs. H. Hafifulloh, MH. Drs. Sarnoto, MH.

10. Drs. H. Hasan Faiz Bakry

11. Bakhtiar Latif, S.Ag., MH.

12. Drs. H. Ahmad Manshur Noor 13. Drs. H. Imbalo, SH., MH. 14. Sunarto, SH., MH.

15. Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH.

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dra. Mulyahefni

Muhamad Fahat, SH. Dra. Hasbiah

Ikbal Basry, SH.

Zaelani Azis, SH.

Endang Bahtiar, SH., MH. Susilowati, SHI.

Runie Handayani, SH. M. Yasin, SH.

10. Tratna Dewy SAT., SH., MH.

11. Moh. Dudi Wahyudi Kadang., SH. Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti

12. Amrullah, SHI.

: 1. 2.

Wadinah (Jurusita) Sri Mahanum

3.

Budi Sukirno

5.

Muhammad Iqbal Yunus, SHI.

4. 6. 7. 8. 9.

Magdalena Hutagaol Etik Korniawati, SH.

Fita Alfiany ARPaputungan, S.Kom. Budy Setyo Rini, SH.

Nurhidayah Megawati, SH.


5


10. Achmad Fadli, A.Md.

11. Nyayu Asha Della Sati, A.Md. 12. Muhammad Muchram 13. Ruslani

Staf

: 1. 2. 3. 4. 5.

2. Jumlah Pegawai

Oebaydillah, S.Ag. Nurwilis, SH.

Jusriah Rieuwpasa, SHI.

Hiram Sulistio Sibarani, SH. Adi Praswara Ary, SH.

Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari dua

kelompok, yaitu :

 Teknis Yudisial

: Hakim, Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera

Muda dan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti);

 Teknis Non Yudisial : Struktural dan staf pelaksana dalam jabatan tertentu;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2013 memiliki SDM Teknis

Yudisial dan Teknis Non Yudisial sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial 1) Hakim

= 17 orang (termasuk ketua dan wakil ketua)

3) Wakil Panitera

=

2) Panitera/Sekretaris 4) Panitera Muda

5) Panitera Pengganti 6) Jurusita

7) Jurusita Pengganti Jumlah

=

1 orang

=

3 orang

1 orang

= 12 orang =

1 orang

= 12 orang

= 47 orang

b. Sumber Daya Manusia di bidang Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia di bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat dalam kurun waktu tahun 2013 sebagai berikut:


6


1) Wakil Sekretaris

=

1 orang

3) Kasubbag Umum

=

1 orang

2) Kasubbag Keuangan 4) Kasubbag Kepegawaian 5) Staf Pelaksana 6) Honorer Jumlah

= = = =

1 orang - orang 5 orang 9 orang

= 17 orang

Total Jumlah pegawai dan hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2013 adalah 64 orang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun

2013, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun mendatang.

Peraturan-peraturan yang menjadi Dasar Hukum Laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah tersebut adalah:

1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan


7


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/ 2003 Tentang Rencana Strategis (Renstra).


8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada

visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun, yaitu: Visi

Misi

: “Terwujudnya Pelayanan Peradilan Agama yang Prima” : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama. 3. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian upaya mediasi.

2. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkara sesuai pola Bindalmin. 4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 5. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan.

6. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dari program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu

kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu:


9


1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakan untuk:

a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai.

b. Untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran  Perawatan sarana gedung.  Langganan daya dan jasa.

 Operasional perkantoran dan pimpinan.

 Perawatan/pemeliharaan gedung kantor.  Jasa pos/giro.

 Perawatan kendaraan roda empat.  Perawatan kendaraan roda dua.

 Pengadaan pakaian dinas pegawai.

 Pengadaan pakaian kerja sopir, satpam, dan cleaning service.

c. Kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan

 Pertemuan/jamuan/delegasi/misi/tamu.  Rapat-rapat kerja/dinas pimpinan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi. Uraian: server, dan mesin antrian sidang.

b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Uraian: Meubelair.

c. Pengadaan gedung/bangunan Uraian: Interior kantor.

3. Program peningkatan manajemen peradilan agama. a. Perkara prodeo.

B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun ke empat rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2014, seiring dengan blueprint MA RI.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai sepuluh sasaran kinerja pada


10


Rencana Strategis 2010-2014, maka uraian Rencana Kinerja Tahunan 2013 diuraikan sebagai berikut: NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan

Prosentase mediasi yang diselesaikan

1.

TARGET 35

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui:

Program optimalisasi PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan indikator output:  Penyusunan standar opersional pelaksanaan mediasi.

 Diskusi internal mengenai permasalahan-permasalahan mediasi.

 Penggandaan pedoman-pedoman mediasi bagi mediator yang belum bersertifikasi.

 Pelaksanaan mediasi diupayakan minimal 2 kali pertemuan. 2.

 Pengiriman pelatihan bagi calon mediator bersertifikasi.

StrategiOptimalisasiMajelisHakimdalamupayaperdamaianterhadappara pihak, dengan indikator output:

 Jumlah perkara yang layak dimediasi.

 Jumlah jenis perkara yang layak dimediasikan.  Jumlah laporan hasil upaya mediasi.

Sasaran di atas dicanangkan program optimalisasi perdamaian majelis

hakim dengan kebijakan optimalisasi perdamaian/mediasi, yang melahirkan kegiatan: 1.

Persidangan perdamaian dengan upaya maksimal untuk mendamaikan/

2.

Upaya maksimal untuk memanggil pihak principal pada setiap tahapan

menasehati para pihak. persidangan.

NO. 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terselesaikannya produk pengadilan tepat waktu

Prosentase perkara yang diselesaikan



TARGET 2400

11


1.

Program implementasi sistem administrasi modern yang dikembangkan Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI/SIADPA Plus, dengan indikator output:

 SK Tim SIADPA Plus.

 Rencana Kerja Tim SIADPA Plus.

 Scedultime revisi blangko dan pembuatan blanko-blangko SIADPA Plus Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan standar Dirjen BADILAG dan

buku pedoman PTA Jakarta serta hasil pelatihan dan bimbingan teknis hakim dan panitera pengganti.

 Rapat evaluasi tim SIADPA Plus secara berkala.  Pelaporan hasil evaluasi.

 Jumlah berkas perkara maksimal tujuh hari pada petugas Meja III.  Jumlah berkas yang minutasi diselesaikan maksimal tujuh hari. 2.

 Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIADPA Plus.

Penempatan tenaga pengelola berbasis keahlian (the right man on the right place), dengan indikator output:  SK tim perencana satker.

 SK tim admin berbasis keahlian aplikasi dan bindalmin.  SK operator SIADPA Plus.

 Tim teknisi perangkat server dan client SIADPA Plus.  SK tim pengawas SIADPA Plus.  Program kerja tim pengawas.  Schedultime pengawasan.

 Jumlah uraian tugas, fungsi pada alur kerja, dan standar penyelesaian 3.

tugasnya terhadap setiap pegawai.

Program pengembangan manajeman perkara (case management) dan manajemen informasi (workflow management), dengan indikator output:  Program manajemen perkara.  Integrasi

manajemen

penerima,

transparansi informasi perkara.

pengelolaan,

dan


penyelenggaraan 12


4.

Optimalisasi

penerapan

Standar

Operasional

manajemen keperkaraan, dengan indikator output:

Prosedur

(SOP)

pada

 Jumlah SOP yang telah diimplementasikan.

 Jumlah SOP yang belum diimplementasikan.

 Jumlah SOP yang belum diakomodir/direncanakan.

 Evaluasi/monitoring SOP/alur kerja penyelesaian perkara secara berkala (perempat bulan).

Sasaran di atas dicanangkan program implementasi SKMA Nomor 1 Tahun

2011 dengan kebijakan optimalisasi penyelesaian draft putusan majelis hakim maksimal 14 hari setelah dibacakan, yang melahirkan kegiatan: 1.

Restrukturisasi tim SIADPA Plus.

3.

Evaluasi/monitoring SOP dan alur kerja yang telah ditetapkan.

2. 4. 5. 6.

Implementasi Aplikasi SIADPAPlus.

Pemberian uraian pekerjaan disertai alur pekerjaan dan standar operasional prosedur pada setiap aparatur yang terlibat.

Optimalisasi Tim Pemberkasan/Tim Evaluasi Kinerja Keperkaraan.

Pembuatan BAP tepat waktu dan telah selesai dan ditandatangani 1 hari sebelum persidangan.

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara

Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

1.

TARGET 80


Penyusunan dan pemantapan rencana pelaksanaan penyelesaian perkara, dengan indikator output:

 Pembentukan tim penyusunan rencana penyelesaian perkara.  Jadwal Waktu Penyelesaian Perkara. 2.

 Evaluasi Rencana Penyelesaian Perkara.

Efektifitas LKH tiap Majelis Hakim dengan indikator output:  Evaluasi/pengawasan pimpinan secara berkala.


13


 Laporan penyelesaian perkara per 3 bulan tiap majelis hakim.

 Jumlah perkara yang lebih dari 4 bulan (PNS, TNI, Tabayun luar wilayah).  Jumlah perkara yang telah diminutasi.  Jumlah tunggakan perkara.

Sasaran di atas dicanangkan program percepatan penyelesaian perkara

dengan kebijakan pengikisan tunggakan perkara, yang melahirkan kegiatan: 1.

Pemantapan SOP penyelesaian perkara.

3.

Evaluasi berkas perkara secara berkala.

2. 4. 5.

Optimalisasi peran mediator.

Pelaporan atas perkara-perkara krusial (PNS, TNI, Tabayun luar wilayah) sebelum masa 4-5 bulan.

Rapat Evaluasi majelis hakim oleh koordinator pengawasan sekaligus pelaporan kepada pimpinan.

NO. 4

1. 2.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya proasentase kelengkapan buku register, buku jurnal, dan buku induk.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis

2400


Perancangan implementasi SIADPA Register, LIPA, KIPA, Akta Cerai

Penyediaan sarana dan prasarana kerja petugas meja I, meja II dan meja

III (buku-buku register, buku bantu, dan buku kendali), dengan indikator output:

 Seluruh perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal, dan induk keuangan.

 Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan.

 Seluruh perkara bantuan dari pengadilan agama lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan.

 Tersedianya buku-buku register, buku bantu dan buku kendali.


14


3.

Program pemantapan arah strategis pemanfaatan teknologi (efisiensi proses kerja), dengan indikator output:

 Terbentuknya tim terpadu SIADPA Plus. 4. 5. 6. 7.

 Terinputnya seluruh data perkara pada aplikasi SIADPA Plus.

Optimalisasi penerapan instrumen perkara, dengan indikator output:  Tersedianya instrumen perjalanan perkara/berkas persidangan. Pemantapan scedul time pelaksanaan instrumen. Penyusunan dan penerapan SOP keperkaraan.

Penyusunan dan penerapan alur kerja tiap aparatur yang terlibat.

Sasaran di atas dicanangkan Optimalisasi Manajemen Perkara (case

management) dengan kebijakan Pembentukan Tim Terpadu manajemen keperkaraan, yang melahirkan kegiatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka implementasi SIADPA Plus.

Penunjukkan petugas Meja I, Meja II, Petugas Keuangan, dan Meja III serta

pengelola perkara bantuan.

Penggandaan Instrumen perkara secara lengkap termasuk scheduletime. Evaluasi dan monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan. Pencatatan setiap perkara yang diterima berdasarkan instrumen. Penginputan data secara berkala dan berkelanjutan.

NO. 5

1.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya pemanggilan dan persidangan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Prosentase penyampaian relaas , PBT, dan penyitaan tepat waktu

TARGET 2300


Optimalisasi penggunaan instrument perkara, dengan indikator output:  Pembuatan blangko PMH.  Pembuatan blangko PHS.

2.

 Terkontrolnya relaas oleh jurusita/jurusita Pengganti.

Pembinaan intensif kepada jurusita/jurusita pengganti agar panggilan dilaksanakan secara tepat waktu.


15


NO. 6

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terselesaikannya laporan tepat waktu dan akurat

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

28


1.

Pemantapan Standar Operasional Prosedur.

3.

Pemantapan Standar Pelayanan Peradilan.

2.

Koordinasi antar bagian dalam pembuatan laporan.

NO. 7

1. 2. 3. 4. 5.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas keilmuan dan profesionalisme kerja

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

1500


Optimalisasi kinerja melalui media teknologi.

Program transparansi penyelenggaraan penyelesaian perkara, dengan indikator output:

 Terselesaikannya laporan perkara setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Optimalisasi Tim Transparansi Informasi perkara dan arsip perkara.

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikator output:

 Terinputnya data perkara dan keuangan perkara secara berkesinambungan. OptimalisasiTransparansiPutusanmelaluimediaelektronik,dengan output:

indikator

 Jumlah putusan yang telah dianonimisasi. 6.

 Prosentase perkara yang terinput dalam website.

Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan APBN.

 Tersedianya aplikasi perencanaan dan pelaporan keuangan perkara dan APBN.

Sasaran di atas dicanangkan program transparansi dan informasi dengan

kebijakan pemanfaatan media elektronik sebagai media penilaian akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

16


lembaga peradilan yang melahirkan kegiatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terbentuknya tim terpadu pengelola transparan dan informasi peradilan.

Pembuatan database arsip perkara berbasis teknologi (Klasifikasi, input data, perancangan desain arsip perkara).

Penginputan data perkara dan keuangan perkara. Melaksanakan anonimisasi putusan.

Updating seputar kegiatan peradilan.

Membuat pelaporan perkara secara berkala.

NO. 8

1. 2.

SASARAN STRATEGIS

Terselesaikannya kendala dan hambatan serta meminimalisir kesalahan sehingga adanya peningkatan hasil kerja

INDIKATOR KINERJA

Prosentase jumlah kesalahan , kendala, dan hambatan

TARGET 7

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: Pembinaan manajemen birokrasi organisasi.

Pembentukan hakim pengawas bidang, dengan indikator output:  SK Hakim Pengawas Bidang.

 Rencana dan Jadwal dilaksanakannya pengawasan. 3. 4. 5.

 Laporan Hasil Penegawasan.

Penguatan sistem pengawasan, dengan indikator output:

 Evaluasi target kinerja secara berkala (progress report).

Sosialisasi Buku I, II dan Buku IV, dengan indikator output:  Daftar hadir peserta sosialisasi.  Catatan hasil sosialisasi.

Sosialisasi hasil pengawasan manajemen peradilan

Sasaran di atas dicanangkan program pembinaan dan pengawasan melekat

dengan kebijakan memperpendek jalur birokrasi, yang melahirkan kegiatan:

1. 2.

Pembinaan berjenjang.

Penguatan perencanaan dan evaluasi akhir tahun (Permenpan Nomor 29


17


tahun 2010).

3.

Pengawasan bidang secara berkala.

4.

Implementasi tndak lanjut hasil pengawasan.

5.

Pelaksanaan kinerja berdasarkan pedoman yang telah disediakan.

6.

Pembuatan laporan kinerja akhir tahun (LAKIP).

7.

Ditindaklanjuti adanya pengaduan pelanggaran PP 53 Tahun 2010.

8.

Diselenggarakannya rapat kerja per triwulan.

9.

Ditindaklanjutinya temuan hasil pengawasan.

NO. 9

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

INDIKATOR KINERJA

Prosentase penerimaan pengaduan masyarakat Prosentase proses penyelesaikan perkara dapat dipublikasikan

TARGET 15

750


1.

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan informasi

2.

Penyelenggaraan layanan pengaduan melalui media elektronik.

3.

dan pengaduan masyarakat.

Optimalisasi struktur organisasi Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Sasaran di atas dicanangkan Program Layanan Informasi dan Pengaduan

Publik kebijakan optimalasi pelayanan publik, yang melahirkan kegiatan:  SK Tim Pelayanan Informasi dan pengaduan.

 Program kerja layanan meja informasi dan pengaduan.

 Pencatatan setiap permintaan layanan informasi peradilan.  Updating Layanan Informasi persidangan perkara.

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

10


Prosentase Pelaksanaan sidang keliling

250

Prosentase pembuatan

700

Prosentase penerimaan perkara prodeo


TARGET

45

18


surat gugatan, advokasi, advis.

1.

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui :

Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan, dengan indikator output:

 Sosialisasi kegiatan sidang keliling.

 Koordinasi pihak pengadilan dengan pemerintahan terkait. 2.

 Tersedianya jadwal kegiatan sidang keliling.

b. Melakukan pengkajian data atas perkara-perkara yang berlokasi jauh dari pengadilan, dengan indikator output:

 Adanya survei berdasarkan data lokasi yang jauh dari akses peradilan. 3.

 Adanya standarisasi jumlah perkara dalam pelaksanaan sidang keliling. Optimalisasi Tim Pengelola Keuangan

 Rencana pengajuan anggaran pelaksanaan sidang keliling oleh Tim Pengelola Keuangan.

Sasaran di atas dicanangkan Program Justice for All dengan kebijakan

Pelaksanaan Sidang Keliling, yang melahirkan kegiatan:  Membuat jadwal kegiatan sidang keliling.

 Pelaksanaan persidangan di lokasi masyarakat yang jauh dari akses peradilan.

 Pelaksanaan sidang telah disesuaikan dengan jumlah perkara disidangkan.

yang

akan

 Pelaksanaan persidangan berazaskan efektifitas dan efisiensi serta tepat sasaran.

 Membuat laporan kegiatan sidang keliling.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

19


akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini

didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja, tidak terlepas dari Rencana StrategisLima Tahunan, Rencana Kerja Tahun 2013 dan

Kebijakan Umum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2013.

Sasaran-sasaranyang akan dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2013 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2013, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta

Pusat. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaransasaran yang menjadi program unggulan pada tahun 2013, maka dapat diperinci sebagai berikut: NO. 1

2

3

4

5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Menurunnya prosentase upaya hukum lanjutan

 Prosentase mediasi yang diselesaikan


 Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

100%

 Prosentase penyampaian relaas , PBT, dan penyitaan tepat waktu

2300

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi/ penasehat/perdamaian

Meningkatnya proasentase kelengkapan buku register, buku jurnal, dan buku induk. Terlaksananya pemanggilan dan persidangan tepat waktu

 Prosentase penyelesaian melalui mediasi

 Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis


35 2%

2400

20


6

Terselesaikannya laporan tepat waktu dan akurat

7

Meningkatnya kualitas keilmuan dan profesionalisme kerja

8

9

10

Terselesaikannya kendala dan hambatan serta meminimalisir kesalahan sehingga adanya peningkatan hasil kerja

 Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

 Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu

28

1500

 Prosentase jumlah kesalahan , kendala, dan hambatan

7

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

 Prosentase penerimaan pengaduan masyarakat

15


 Prosentase Pelaksanaan sidang keliling

250

 Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi, advis.

700

 Prosentase proses penyelesaikan perkara dapat dipublikasikan

750

 Prosentase penerimaan perkara prodeo

45


21


BAB III AKUNTABILITAS KERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun ke empat Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2014,

seiring dengan blueprint Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai 10 Sasaran Kinerja pada Rencana Strategis 2010-2014, maka

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 akan diuraikan pada uraian berikut.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

disajikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan

untuk mengukur secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Darihasilpengukurankinerjatersebut,dapatdisimpulkanbahwadalam

tahun

2013 secara umum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari

pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang

ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun yang akan datang secara berkesinambungan.


22


Tahun 2010 Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan 9 (sembilan)

sasaran, tahun 2011 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran, tahun 2012 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran dan selanjutnya tahun anggaran 2013 tetap 10 (sepuluh)

sasaran yang akan dicapai. Kesepuluh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30 indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2013 sebagai berikut:

1. Sasaran yang telah dicapai 100% a. Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu;

b. Prosentase jumlah kesalahan, kendala dan hambatan yang ditemukan pada

saat pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menunjukan adanya kesalahan yang selalu berulang dilaksanakan, hal ini perlu adayan evaluasi dan kebulatan tekad dari pimpinan didukung oleh seluruh aparat pengadilan agar bekerja lebih baik di tahun yang akan datang;

2. Sasaran yang melebihi 100 % (2 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja) a. Prosentasemediasi yang diselesaikan ditargetkan 35 perkara terealisasi 1271 %.

b. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim ditargetkan 2400 perkara terealisasi 103 %;

c. Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (transparansi) ditargetkan 750 perkara, terealisasi 1690 perkara berarti 225,33 %;

3. Sasaran yang belum tercapai 100%

a. Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 2400 perkara, realisasi

2345 perkara, kendalanya karena perkara bulan November dan Desember belum dapat diputus;

b. Prosentase penyampaian relaas, pbt dan penyitaan tepat waktu ditargetkan 2300 perkara tetapi realisasi hanya 1500 perkara;

c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap ditargetkan 28 perkara, relisasi 26 perkara;

d. Prosentase pelaksanaan sidang keliling ditargetkan 250 perkara, realisasi 141 perkara (56,40%);


23


4. Sasaran yang realisasinya meningkat tetapi berarti penurunan Prosentase tunggakan perkara ditargetkan menurun, yaitu 80 perkara tetapi pada realisasinya meningkat menjadi 602 (752,50%);

5. Sasaran yang realisasinya nol persen (0%)

Prosentase pembuatan surat gugatan, advokasi dan advis bagi masyarakat tidak mampu, hal ini karena tidak ada anggaran posbakum dalam DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013.

Analisis keberhasilan dan kegagalan pada dasarnya diarahkan untuk

mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam

misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2013, Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diperoleh kesimpulan

sementara bahwa pada Tahun 2013 semua Program dan Kegiatan telah

memberikan Kontribusi kepada Visidan Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi

danmisinya

menyusun

mengalokasikan

dana

perencanaan

kepada

yang

kegiatan

lebih

yang

matang

sangat

dan

prioritas

terpadu dengan

pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan

profesionalisme kerja terus menerus yang dilakukan, sehingga mampu mencapai

suatu keberhasilan yang antara lain meningkatnya kualitas SDM, sarana prasarana penunjang operasional kantor.

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan yang dicapai maka, masih

diperlukannya dukungan dari semua pihak yang diharapkan kedepannya kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat meningkat.


24


BAB IV PENUTUP

Pada akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 ini semoga dapat

memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian rencana kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

LAKIP ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan

Agama Jakarta Pusat dalam melakukan langkah-langkah strategis seluruh

aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Berbagai upaya akan dilakukan dalam

rangka mewujudkan reformasi birokrasi sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI, di mana Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah akan berusaha lebih baik lagi dari

tahun sebelumnya dengan berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang

efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada jaminan kepastian dalam menyelenggarakan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang belum selesai dilakukan atau adanya perencanaan baru dalam

Tahun 2013 ini, di mana keseluruhan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan lima tahunan (2010-2014). Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh

seluruh aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang

efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas,

penerapan sistem pengawasan integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun 2013 Pengadilan Agama

Jakarta Pusat akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai

instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan program prioritas peradilan agama dalam

pelaksanaan justice for all dan penguatan area perubahan bagi tegaknya Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.


24

KATA PENGANTAR. Jakarta Pusat, 16 Januari 2014 Ketua, ttd. Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH

Recommend Documents