KATA PENGANTAR. Wassalam, Jakarta, Januari H. Achmad Zainullah, SH., MH. Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2015 ini; Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman; Maksud penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja selama tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Kinerja ini meliputi Latar Belakang, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2015,

Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Kesimpulan dan saran; Selain itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang; Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kinerja ini; Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang;

Wassalam, Jakarta,

Januari 2016

H. Achmad Zainullah, SH., MH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page i

JUDICIAL SUMMARY Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 sesuai dengan Inpres No. 7 th 1999 tanggal LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara yang

akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan; LAKIP ini disusun berdasarkan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja terhadap kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara selama Januari s/d Desember 2015 yang kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2015 dengan rencana kerja tersebut mengacu pada RENSTRA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2010 – 2015. Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015, berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya; Penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah 84,8%. dari perkara yang diterima atau 80,1 % dari total perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2015 . Jumlah sisa perkara gugatan pada tahun 2013 adalah 435 perkara, jumlah perkara gugatan yang diterima pada tahun 2015 adalah 1734 perkara. Jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2015 melebihi target rencana kerja tahun 2015 yang mencapai 79 %. Dimana perkara yang berhasil diputus mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaia perkara tahun 2013 sebesar 1,1 %; Pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2015 setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133% (sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen). Dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 99,34 % lalu mengalami penurunan. Dikarenakan pada tahun 2015 ada kelebihan pada belanja pegawai; Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua lima persen).Dibandingkan dengan tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page ii

2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.090.000,(dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen);


Page iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...................................................................................................... JUDICIAL SUMMARY (IKHTISAR YUDIKATIF)......................................................

ii

DAFTAR ISI.....................................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................

1

1. Latar Belakang.......................................................................................................

1

2. Tugas dan Fungsi...................................................................................................

2

3. Sistematika Penyajian...........................................................................................

4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...........................................

6

A.

Rencana Strategis 2015 – 2019..............................................................................

6

1. Visi dan Misi..........................................................................................................

6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................................

7

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok...................................................................

7

B.

Rencana Kinerja Tahunan 2016 (Matrik)............................................................

C.

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 (Matrik)............

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA......................................................................... A.

Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)............

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja................................................................................................................... Aspek Keuangan.....................................................................................................

C.

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun2017 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Review RENSTRA dan SK. Tim Review RENSTRA PA.Jakarta Utara tahun 2016


Page iv

38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta mewujudkan opini public melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan , mahkamah agung melakukan langkah langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan peradilan tingkat pertama juga melakukan langkah langkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung. Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins , Justice for All dan Justice for the poor . Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang telah disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan peradilan. 2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan diputus dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana ,cepat,dan biaya ringan 3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan ,para pejabat structural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka peningkatan kinerja. 5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

telah

diamandemen

dikatakan

bahwa

“Kekuasaan

kehakiman

dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 5

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Kekuasan

pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Kehakiman disebutkan

administrasi dan

finansial

bahwa “Ketentuan

Tahun

2009

mengenai

tentang

organisasi,

badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-

masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuaidengan

kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai

penyempurnaan

dari

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,

menyusun

dan

menyampaikan

laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya;


Page 6

Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-Prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 7

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian

permohonan

pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.


Page 8

. Sistematika Penyajian Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : • BAB I

: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

• BAB II

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 1. Visi Misi 2. Tujuan dan sasaran Stategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 D. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015

- BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

- BAB IV

: PENUTUP Berisikan Kesimpulan dan Saran.

- BAB V

: LAMPIRAN lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Page 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 1. Visi Dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Utara Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara;

2.

Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan keada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

4.

Meningkatkan kredibilitas sarana dan transparasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;


Page 10

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Utara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan;

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Utara di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara;

2.

Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim;

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan;

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai

sasaran

strategis

dalam

hal

penyelesaian

perkara,

tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan

Agama Jakarta Utara dalam

pelaksanaan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 11

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian administrasi perkara. 2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan. 3. Penanganan perkara ekonomi syariah. 4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1.

Pembayaran gaji dan tunjangan.

2.

Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama;


Page 12

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Pengadilan Agama Jakarta Utara telah

menetapkan

Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Nomor: W9-A5/ 35/ OT.00/ I/ SK/ 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan pada tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi diselesaikan

Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara gugatan yang masuk Catatan : Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentang perkara yang diterima harus melalui mediasi

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Ketua majelis, Hakim Mediator dan Panitera

Laporan Bulanan, Laporan Semester danLaporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/ menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Dicabutnya Gugatan

Hakim Mediasi, Panitera/Sekreta ris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan. d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan.

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera


Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)




yang

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

Page 13

2.

3.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 Majelis Hakim dan Panitera bulan X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan.

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Majelis Hakim Panitera


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim


Jml berkas perkara yang diajukan verzet secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan verzet

Ketua majlis Hakim dan Panitera


Jml berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas perkara efektifitas yang diajukan verzet yang pengelolaan disampaikan secara lengkap tepat waktu penyelesaian perkara b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu


Page 14

c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera


f. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera dan Juru Sita


Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim



h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan hasil survey independen


Page 15

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling Persentase permohonan Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang eksekusi atas putusan perkara ditindaklanjuti X 100% tertentu yang Jml permohonan eksekusi perkara tertentu berkekuatan hukum tetap yang Catatan: Perkara tertentu : ditindaklanjuti - Warisan - Gono-gini - eksekusi anak a. Persentase pengaduan Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah masyarakat yang pengaduan yang diterima ditindaklanjuti Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase temuan hasil Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100% pemeriksaan internal yang Jumlah temuan internal ditindaklanjuti. c. Persentase hasil temuan Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100% eksternal yang Jumlah hasil temuan eksternal ditindaklanjuti.










Ketua Pengadilan & Panitera Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Page 16

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 1.

2.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )



INDIKATOR KINERJA

TARGET %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

20 %

b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan

70 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

100 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

85 % 99 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

80 % 99 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

20 % 0%

a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Permohonan Kembali

tidak 99,5 % 99,9 % 99,9 %

Page 17

3.

4.

5.

6.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.



a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja diputus a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

80 % 10 : 2300 97 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Page 18

D. PENETAPAN KINERJA 2015

Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Utara menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagai berikut:

NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan

10 %


5% 99,5 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan: 1. Gugatan 2. Permohonan

93 % 100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

7% 0%

81 % 92 %

Page 19

2.

3.


Peningkatan efektifitas pengelolaan penye perkara

b. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Permohonan Kembali

tidak 99,5 % 99,9 % 99,9 %

a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %


100 %

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100 % 12 : 1734

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

90 %

a. Persentase diselesaikan

100 %

perkara

prodeo

yang

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

100 %

Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %


100 %

Page 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun

2015,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


Page 21

TABEL PENGUKURAN KINERJA 2015 NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara ( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Gugatan 2. Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 1. Gugatan 2. Permohonan

10 %

19 %

190 %

5%

68,3 %

136,6 %

99,5 % 100 %

99,5 % 100 %

100 % 100 %

81 % 92 %

80,1 % 100 %

96,11 % 100 %

93 % 100 %

78,4 % 100 %

84,3 % 100 %

7% 0%

21,6% 0%

308 % 0%


Page 22

2.

3.

Peningkatan Akseptabiltas putusan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

99,5 % 99,9 % 99,9 %

99,5 % 99,98 % 100 %

100 % 100.08 % 100,5%

100 %

100 %

100 %

b. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

100 %

100 %

c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

100 %

100 %

d. Persentase berkas yang didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

100 %

100 %

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat

100 %

95 %

95 %

12 : 1734

11 : 2325

84,30 %

90 %

96.5 %

107,22 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap

diregister

dan

siap

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan


Page 23

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice)

100 %

100 %

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

100 %

100 %

100 %

c. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja diputus

100 %

90 %

90 %

Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara putusan pengadilan. tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %


Page 24

B. Analisis Pengukuran Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator kinerja); Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Jakarta Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : SASARAN 1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

10 %

19 %

190 %

5%

68,3 %

1. Gugatan

99,5 %

99,5 %

100 %

2. Permohonan

100 %

100 %

100 %

1. Gugatan

81 %

80,1 %

96,11 %

2. Permohonan

92 %

100 %

100 %

1. Gugatan

93 %

78,4 %

84,3 %

2. Permohonan

100 %

100 %

100 %

1. Gugatan

7%

21,6%

308 %

2. Permohonan

0%

0%

0%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan

136,6 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

e. Persentase

perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

f. Persentase

perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


Page 25

A. Persentase mediasi yang diselesaikan

Sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2008 setiap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama wajib melaksanakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.Pengadilan Agama Jakarta Utara selama tahun 2015 menerima

2348

perkara, dengan perincian sebagai berikut : -

Cerai gugat

: 1885 perkara

-

Cerai talak

: 463 perkara.

Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 445 perkara atau 19 % dari perkara yang diterima pada tahun 2015. Pencapaian tahun 2015 mencapai 190 % atau meningkat lebih dari 90 % dari target yang direncanakan. Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat untuk hadir dalam persidangan dan mengikuti persidangan telah sangat baik.

DATA PERKARA MEDIASI PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015 Perkara Yang Tahun

Perkara yang

Perkara Yang

Melakukan

Persentase Mediasi

diterima

Tidak Mediasi

Mediasi

(%)

2348

1903

445

19%

2015

B. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan Pada tahun 2015 pengadilan Agama Jakarta Utara menerima perkara gugatan sebanyak 1885 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi Akta Perdamaian.. Dalam kaitan dengan keberhasilan adalah 68,3% dari mediasi yang dilakukan. Tingkat keberhasilan perkara yang berhasil memang lebih dari target yang dicanangkan.Dan ini memperlihatkan keberhasilan mediasi dan niat baik para pihak yang berperkara. Sebagai bahan perbandingan keberhasilan mediasi seperti terlihat :


Page 26

Capaian Tahun Berhasil

2015 Gagal

Persentase

304

141

68,3

Berhasil

2014 Gagal

Persentase

11

404

2,72 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja mediasi pada perkara Gugatan yang berhasil dari capaian 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 68,3 %;

C. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perkara Gugatan Sisa perkara gugatan tahun 2014 yang harus diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 440. Pencapaiannya dapat diselesaikan 438 perkara atau 99,5 % dari target target yang dicanangkan sebanyak 100 %; Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Sisa Tahun

Diselesaikan

2014

Tahun 2015

440

438

2014 Sisa Tahun

Diselesaikan

Persentase

2013

Tahun 2014

Persentase

99,54

445

435

97,7

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yg diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capai tahun 2015 sebanyak 1,84 % -

Perkara Permohonan Sisa perkara permohonan tahun 2014 adalah 13 perkara. Pada tahun 2015 dapat diselesaikan 13 perkara atau 100 persen dan telah mencapat target yang diberikan dalam rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara.Sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2015 Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut :


Page 27

Capaian Tahun 2015 Sisa Tahun

Diselesaikan

2014

Tahun 2015

13

13

2014 Sisa Tahun

Diselesaikan

Persentase

2013

Tahun 2014

Persentase

100

6

6

100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa permohonan yang diselesaikan pada tahun 2015 sama dengan 2014 sebanyak 100 %. D. Persentase perkara yang diselesaikan: Perkara Gugatan Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara. Pada tahun 2015 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1810 perkara atau 96,02 % dari perkara yang diterima pada tahun 2015 atau 77,85 % dari perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2015. Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015. Capaian Tahun 2015 Sisa Tahun Yang Diterima 2014

440

Tahun 2015

1885

Yang

Total perkara Persentase Terhadap

Diselesaikan

yang harus

perkara yang harus

Tahun 2015

diselesaikan

diselesaikan

1810

2325

77,85 %

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 28

Jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2015 kurang dari yang terdapat dalam rencana kerja yang berkisar 89,1 %.Dimana perkara

yang berhasil diputus dan

diselesaikan mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaian perkara pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan pada persentase perkara Gugatan yang diselesaikan dari capaian capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak .2,25 %. Belum dapatnya peningkatan penyelesaian perakara secara signifikan dikarenakan : 1. Adanya perkara tabayun yang masuk pada bulan Oktober dan Nopember 2015. 2. Adanya perkara ghoib yang masuk sejak bulan September sebanyak 99 perkara 3. Perkara - perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 berjumlah 131 perkara; Rincian Perkara sisa tahun 2015 sebanyak 503 perkara : Cerai gugat

: 331

perkara Cerai talak

: 142

perkara Harta bersama

:

perkara Itsbat nikah

: 12

perkara Kewarisan

:

8

perkara Dispensasi kawin

:

2

Hibah

:

1

Lain-lain

:

3 +

Jumlah

: 503 perkara

4

Perkara Permohonan Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah sisa perkara permohonan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 505 perkara. Pada tahun 2015 permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 489 perkara atau 96,83 % dari perkara permohonan yang diterima pada tahun 2015 atau 3,17 % dari perkara permohonan yang harus diselesaikan pada tahun 2016. Dalam penyelesaian sisa perkara permohonan dibandingkan dengan tahun 2014 penyelesaian perkara memang terjadi sedikit peningkatan , hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja.


Page 29

Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 Capaian Tahun 2015 Total perkara

Persentase Terhadap

Sisa Tahun

Yang Diterima

Yang

yang harus

perkara yang harus

2014

Tahun 2015

Diselesaikan

diselesaikan

diselesaikan

505

96,83 %

Tahun 2015

30

475

489

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase penyelesaian sisa perkara Permohonan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 53,3 %. E. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor 2 tahun 2015 tentang percepatan penyelesaian perkara dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Perkara Gugatan Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara. Selama tahun 2015 perkara Gugatan yang dapat diselesaikan maksimal 5 bulan adalah 1810 perkara atau 77,84 % dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut :


Page 30

Capaian Tahun 2015 Total perkara Sisa Tahun Yang Diterima yang harus

Perkara yang selesai

Persentase terhadap

diselesaikan

kurang dari 5 bulan

perkara yang harus

2014

Tahun 2015

diselesaikan

440

1885

2325

1822

78,4

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 503 perkara atau 114% Hal ini dikarenakan banyak perkara yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah perkara Tabayun, diamana para pihak yang berperkara salah satunya bertempat tinggal di luar Jakarta Utara Perkara Permohonan Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 505 perkara. Jadi total Perkara Permohonan yang harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 505 perkara. Selama tahun 2015 perkara Permohonan dapat diselesaikan kurang dari atau maximal 5 bulan sebanyak 487/505 X 100 % = 97 ,4% atau lebih dari target pencapaian rencana kinerja 97 %. Capaian Tahun 2015 Sisa Tahun Yang Diterima 2014

30

Tahun 2015

475


Total

Persentase

Yang

perkara yang

Terhadap perkara

Diselesaikan

harus

yang harus

Tahun 2015

diselesaikan

diselesaikan

487

505

97,4%

Page 31

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Perkara Gugatan Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara. Selama tahun 2015 ada 124 perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian diatas 5 bulan ,atau 5,3% dari penerimaan perkara. Penyelesaian perkara yang harus diatas 5 bulan lebih banyak disebabkan oleh faktor para pencari keadilan . Penyebabnya antara lain : 1. Pihak pencari keadilan yang bersidang tidak mematuhi jadwal acara persidangan dimana mereka terkadang tidak hadir pada tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh ketua majelis Selain itu mereka belum siap dengan acara tahapan persidangan . 2. Tempat tinggal pencari keadilan yang tidak hadir pada saat persidangan wilayah hukumnya di luar wilayah Jakarta Utara, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memanggil para pihak. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut: Capaian Tahun 2015 Total perkara Sisa Tahun Yang Diterima yang harus 2014

Tahun 2015

diselesaikan

Perkara yang selesai

Persentase terhadap

diatas 5 bulan

perkara yang harus diselesaikan

440

1885

2325

124

5,3%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya sedikit penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 21,6 %. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat tersebut diatas yang tidak dapat dihindarkan oleh Pengadilan.


Page 32

SASARAN 2. PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

1 Peningkatan

INDIKATOR KINERJA Persentase

Akseptabiltas

tidak

putusan Hakim

hukum:

perkara

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

yang

mengajukan upaya

- Banding

99,5 %

99,5 %

- Kasasi

99,9 %

99,98 %

99,9 %

100 %

- Peninjauan Kembali

100 % 100.08 % 100,5%

SASARAN 3 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA A. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap: Perkara Banding pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara dan dicabut 2 perkara jadi perkara yang sedang di proses sebanyak 10 perkara, dan 9 perkara yang dikirim dengan lengkap dan tepat waktu, sedangkan 1 perkara belum dapat dikimkan dikarenakan salah satu pihak berada di luar Jakarta Utara; B. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Ada 6 (enam) berkas kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu : 1. Nomor : 93/Pdt.G/2014/PAJU 2. Nomor : 53/Pdt.G/2014/PAJU 3. Nomor : 67/Pdt.G/2014/PAJU 4. Nomor : 743/Pdt.G/2014/PAJU 5. Nomor : 1727/Ptd.G/2014/PAJU 6. Nomor : 1500/Pdt.G/2014/PAJU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 33

C. Persentase

berkas perkara

yang diajukan

Peninjauan

Kembali yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Pada tahun 2015 tidak ada permohonan PK sehingga Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak mengirimkan berkas PK ke Mahkamah agung RI. D. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis Dari 2788 perkara yang diterima baik gugatan maupun permohonan telah diregister dan didistribusikan kepada Majelis Hakim. Target kinerja pada tahun 2015 adalah 100% dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim 100% E. Persentase Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada para pihak Penyampaian Relaan sudah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal sidang; F. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat G. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ketentuan Mahkamah agung mengenai rasio majelis terdapat dalam Buku I, berjudul Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, edisi 2007 halaman 5758 yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung menyatakan bahwa untuk Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA terdiri maksimum 8 majelis hakim atau maksimum 24 orang majelis hakim termasuk wakil ketua. Dan setiap majelis dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.5 Orang jurusita dan maksimal 10 Juru Sita pengganti. Kondisi kekuatan majelis di Pengadilan Agama Jakarta Utara terdiri dari 12 Majelis Hakim, termasuk Ketua dan wakil ketua serta 11 orang Hakim, 12 Panitera Pengganti,1 Juru Sita serta 14 Jurusita Pengganti Pada Tahun 2015 perkara yang diterima 2788 yang dibagi kepada 12 majelis, sehingga setiap majelis hakim mendapat rata rata 232 perkara atau dalam satu bulan menerima 19 sampai 20 perkara. Secara rasio komposisi ini ideal di majelis hakim namun kurang ideal pada komposisi Panitera Pengganti. Sehingga realisasi pada tahun 2015 belum terpenuhi komposisi untuk Panitera Pengganti. Untuk itu masih dibutuhkan Panitera Pengganti 12 orang. Dengan perhitungan : 12 majelis hakim x 2 = 24 (orang) -12 orang =12 (orang) Panitera Pengganti;


Page 34

H. Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan Pengadilan Agama Jakarta Utara mensurvey kepada responden pencari keadilan yang telah selesai dalam proses berperkara.

Survey

dilakukan ketika para pihak

mengambil salinan putusan dan akta cerai. Survey dilakukan dari 896 orang pihak berperkara dan 96,5 % dari respoonden menyatakan puas terhadap pelayanan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

SASARAN

4.

PENINGKATAN AKSEBILITAS

MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

(ACCES TO JUSTICE)

A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara DIPA 04 dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama khususnya kegiatan pemberian anggaran pihak penyelesaian administrasi perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial ( prodeo ) sebesar Rp.14.560.000,-. Dari anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp. 14.436.000,- ( 99.15%) . Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan PERMA No.1 tahun 2015 yang disesuaikan dengan jenis perkaranya. Adapun penyelesaian berkas perkara prodeo mencapai 23 perkara.

B. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Anggaran Sidang Keliling yang diterima oleh Pengadilan

Agama Jakarta Utara

sebesar Rp. 72.000.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.450.000,- atau sebesar 99,24 %. Dari target sidang keliling 4 kegiatan dalam setahun terealisasi sebanyak 4 kegiatan pada tahun 2015. Sedangkan Penyelesaian Perkara sebanyak 15 perkara telah terselesaikan semua atau mencapai 100%.

C. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu maximal 1 hari kerja sejak diputus; Untuk Putusan Perkara yang menarik perhatian yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 35

SASARAN

5.

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN A. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Selama tahun 2015 ada 4 ( e m p a t ) permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yaitu : 1. Perkara Nomor : 1478/Pdt.G/2013/PAJU 2. Perkara Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU 3. Perkara Nomor : 02/Eks/PAJU/2015 4. Perkara Nomor : 03/Eks/PAJU/2015 5. Adapun penyelesaian perkara eksekusi tahun 2015 sebanyak 1 (satu) perkara yaitu Perkara Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU Kendala dari belum terselesaikannya Eksekusi untuk keseluruhan : 1. Salah satu pemilik berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara 2. Adanya permintaan untuk berdamai dari kedua belah pihak

SASARAN 6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti 1.

Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;

2.

Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3.

Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.

4.

Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif. efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan. Pada tahun 2015 jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak ada.Hal ini dapat dilihat pada pengaduan on -line yang telah dijalankan di Pengadilan Agama Jakarta Utara ternyata banyak yang berisikan pertanyaan tentang informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 36

prosedur

berperkara

dan

status

perkara. Sehingga

semua

informasi tersebut dapat

ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Fasilitas yang sudah kita sediakan untuk memenuhi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut: 1. Kotak Pengaduan 2. Email [email protected] 3. Penyediaan Meja Pengaduan On-line Target Realisasi Capaian Kinerja Utama

Indikator Kinerja

2015

2015

%

Meningkatnya

Persentase Pengaduan

100%

100%

100%

kualitas

Masyarakat Yang

pengawasan

Ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang diterima = 5 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 5 Realisasi = 5/5 x 100% = 100% Realisasi indikator kinerja untuk

kegiatan pengaduan pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti

100% karena tidak ada pengaduan yang diterima; Sifat dari pengaduan ini adalah pengaduan pelayanan pengadilan dalam proses berperkara seperti akta cerai yg belum terselesaikan;

B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti Pada tahun 2015 jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan itu meliputi : Register, Pelayanan dan manajemen Peradilan. Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Jakarta dan Badan Pengawas.Hasil temuan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi belum ditutupnya Buku Register dan Buku Keuangan Perkara.Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penutupan Buku Register dan Buku Keuangan Induk Perkara. Sedangkan untuk pemeriksaan dari Badan Pengawas MA-RI sudah dilakukan ekspos dan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2015 - 2019 4. RKT 2016, 5. PKT 2015 6. SK Tim Penyusun LAKIP 7. Lampiran-lampiran lainnya.


Page 38


Page 39

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (sebutkan jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB Perbandingan antara mediasi yang Hakim Mediasi disepakati dengan jumlah mediasi Panitera/Sekretaris yang diterima dan menjadi perkara

Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara Perbandingan sisa perkarayang yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan d. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) e. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)


SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


Hakim Majelis Panitera/Sekretaris

dan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Page 40

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

f. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka diselesaikan lebih dari 5 bulan waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.



Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus. Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan dan PKantara berkas perkara b. Persentase berkas yang Kasasi Perbandingan diregister dan telah yang diterima Kepaniteraan dengan didistribusikan ke Majelis berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perbandingan ratio Majelis Hakim perkara dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/Sekretaris


d.Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yangdiserahkan penggugat/pemohon)

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



Perbandingan antara berkas putusan dengan relasputusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Page 41

pelaksanaan Perbandingan antara permohonan waktu dan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


a.Persentase perkara prodeo yang Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

Majelis Hakim/ Panitera


b. Persentase perkara yang dapat Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang dibawa ke lokasi zetting plaatz keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera

Laporan Bulanandan Laporan Tahunan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Majelis Hakim/Panitera


Kepaniteraan/Kesekret ariatan


e. Persentase Penyitaan tepat tempat 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum d. Persentase (amar) putusan Perbandingan amar putusan perkara putusan perkara (yang menarik perceraian selebritis, poligami yang perhatian masyarakat) yang ditayangkan di web site dengan dapat diakses secara on line jumlah perkara yang tidak dalam waktu maksimal 1 hari ditayangkan kerja sejak diputus.


Page 42

5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti

KetuaPengadilan Pan/Sek

&


6.


a. Persentase pengaduan Perbandinganjumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) denganjumlah pengaduan yang dilaporkan

KetuaPengadilan Pan/Sek

&


b. Persentase temuan hasil Perbandinganjumlah pengaduan pemeriksaaneksternal yang yang ditindaklanjuti mengenai ditindaklanjuti. perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


Page 43

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

: .

1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan : • Gugatan • Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan • Gugatan • Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan • Gugatan • Permohonan

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

10 % 5%

20 % 6%

21 % 6,5 %

22 % 6,5 %

23 % 7%

99,5 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

81 % 92 %

85 % 97 %

86 % 97 %

86% 97 %

87 % 98 %

93 % 100 %

93 % 100 %

94 % 100 %

94 % 100 %

95 % 100 %

7% 0%

7% 0%

6% 0%

6% 0%

5% 0%

Page 44

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.



a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara g. Prosentase Responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkarayang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99.5%

99,5% 99,5% 99,5%

99,5% 99,5% 99,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100% 12:1734 100%

100% 15:1800 100 %

100% 16:1900 100%

100% 17:2000 100%

100% 18:2100 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100 %

100%

100%

100%

Page 45

Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page 46

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Menimbang

: a. b. c.

Mengingat

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;--------------------------------------------------------------------------------------------Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-----------------------------------------------------------------------Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;---------------------------------

: 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;---------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010;----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------


Page 47

:

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim

KEDUA

:

KETIGA

:

Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;--------------------------------------------------------------Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;------------------------------------------------------------------Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-------------------------------------------------------Ditetapkan di : Jakarta Utara Pada tanggal : 26 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH NIP. 19671025 199203 1 002


Page 48

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015 PEMBINA

:

1. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH

KETUA TIM

:

Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH,

KOORDINATOR PELAKSANA

:

1. WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos

ANGGOTA TIM KEPANITERAAN

:

1. Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SH

WAKIL

2. Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, MA

H. IMANUDIN TIFLEN, SH, MH

2. YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.Md

2. RAHYUNI, SH

3. HERNASARI, SHI

4. KIKI MUHAMMAD ZIKRI, S.HI 5. RONA HANDAYANI, SH 6. HARRIYONO, SHI ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN

:

7. RIFAI, SH, MH

1. AGUS TRIYOGO, SE 2. SITI FAJRIAH, SE

3. PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE 4. ANDI RISMAN, SE.,MH Jakarta, 26 Januari 2015

KETUA,

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH.,MH NIP. 19671025 199203 1 002 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Jakarta Utara

Page 49

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2016 NO 1.

2.

3.

KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

aksepbilitas

efektifitas penyelesaian


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Gugatan - Permohonan f. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan - Gugatan - Permohonan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. c. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat. f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 20 % 6%

100% 100%

85% 97%

93% 100%

7% 0%

99,5% 99,5% 99,5% 100%

100%

100% 100 %

100% 12:1734

Page 50

4.

5.

6.

g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

100%

100%

100% 100%

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Jakarta, Januari 2015 Panitera

( H.Achmad Zainullah,SH,MH )

(Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)


Page 51

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

penyelesaian

perkara ( jenis perkara )

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

10%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan

99,5 %

- Permohonan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan - Gugatan

81 %

- Permohonan

92%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Gugatan

93%

- Permohonan

100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


Page 52

2.

3.

- Gugatan

7%

- Permohonan

0%

Peningkatan aksepbilitas putusan

Persentase tidak mengajukan upaya hukum:

Hakim

- Banding

99,5%

- Kasasi

99,5%

- Peninjauan Kembali

99,5%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat atau pemohon ) e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat.

100%

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan masyarakat

aksesibilitas terhadap


100% 12:1734

g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

(acces to justice)

100%

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100% 100%

Page 53

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

putusan pengadilan.

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

pengawasan

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

Jakarta, Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

( H.Achmad Zainullah,SH,MH )


Panitera,

( Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)

Page 54

KATA PENGANTAR. Wassalam, Jakarta, Januari H. Achmad Zainullah, SH., MH. Page i

Recommend Documents