KATA PENGANTAR Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
mewajibkan
setiap
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak
yang
berkewenangan
untuk
meminta
keterangan
dan
pertanggungjawaban, dalam hal ini karena Pengadilan Agama Jakarta Pusat
merupakan salah satu institusi peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Mahkamah Agung demi mendorong
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi pelayanan publik.
Di tengah era reformasi birokrasi yang sedang berusaha untuk menciptakan
paradigma pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Tahun 2013 ini disusun dengan harapan dapat menciptakan budaya anti korupsi dan terciptanya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Akuntabilitas kinerja seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang
tergambar dari LAKIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 ini bertujuan pula untuk memberikan masukan (feedback) dalam melakukan evaluasi kinerja yang diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja aparat Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tak terputus sesuai dengan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah dilakukan.
Jakarta Pusat, 16 Januari 2014 Ketua,
Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berjalan dan melangkah dalam
tahun ke empat dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada Reformasi Birokrasi Jilid II 2010-2035.
Berlandaskan pada hasil Rakernas Jakarta dan beberapa hasil Rapat
Koordinasi serta pertemuan-pertemuan dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah merevieuw Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan mewujudkan Visi dan Misi barunya yang mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
Pada tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Jakarta Pusat lebih
terfokus pada peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam percepatan penyelesaian perkara serta melanjutkan pemantapan supporting unit untuk terlaksananya pelaksanaan kinerja TUPOKSI pelayanan peradilan.
Pembinaan dan pengawasan akan terus diupayakan yang merupakan
langkah guna merealisasikan beberapa perencanaan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, diantaranya peningkatan dan percepatan
penyelesaian perkara, penataan tertib administrasi keperkaraan, peningkatan
transparansi dan informasi perkara dengan pemanfaatan teknologi informasi,
pengelolaan kepegawaian, administrasi tata persuratan, mekanisme pengadaan barang dan jasa, manajemen, pelayanan publik, pengawasan internal dan eksternal serta teknis yustisial. Implementasi perencanaan ini pun di-backup dengan beberapa kegiatan pembelajaran dan
evaluasi
kinerja
melalui
pembentukan tim perencana dan tim penyelesaian pekerjaan, tim optimalisasi
dan validasi SIADPA, tim pengelola website, yang akan diuraikan pada Rencana Kerja Tahunan 2013.
Aspek penting yang menjadi kebijakan umum peradilan sebagai wujud
Reformasi Birokrasi adalah ”Judicial transparancy” .Sistem ini telah membawa
konsekuensi, publik telah mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada beberapa aturan, diantaranya: 1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat
di daerah, tentu harus mengimplementasikan juga beberapa kebijakan ini dalam bentuk realisasi kinerja dengan tetap mengacu pada sasaran yang hendak dicapai oleh Mahkamah Agung.
Pada kebijakan ”judicial policy”, Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
telah memberikan pengarahan dan instruksi kepada aparatnya agar adanya
kesamaan berpijak, berfikir, dan melangkah dalam pelaksanaan TUPOKSI,
sehingga pada awal tahun telah dibuatnya Program Kerja sebagaimana Surat Sekretaris
Mahkamah
552/SEK/01/XII/2011.
Agung
tanggal
19
Desember
2011
Nomor
Pembinaan dan pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Agama
Jakarta Pusat dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerapkali muncul
atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman Jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah
pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
B.
Tugas dan Fungsi
Pengadilan A g a m a J a k a r t a P u s a t mempunyai tugas memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan Waris
Wasiat Hibah
Wakaf Zakat Infaq
Shadaqah, dan
Ekonomi syari'ah.
Dalam
melaksanakan
menyelenggarakan fungsi:
tugas,
Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan
perkara-perkara
yang
menjadi
kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan,
keuangan,
kepegawaian,
dan
pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap
pelaksanaan
administrasi
umum
kesekretariatan
pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
serta
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006).
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
C.
Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari: Ketua
:
Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH.
Panitera/Sekretaris
:
Drs. H. Ujang, SH., MH.
Wakil Sekretaris
:
Suhendra, S.Sos.
Wakil Ketua SH., MH.
Wakil Panitera
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Permohonan
MH.
:
Drs. H. M. Turchan Badri,
:
Hj. Ghizar Fau’ah, SH., MH.
:
Ruslan, SH., MH.
:
H. Bangbang Sri Pancala, SH.,
Panitera Muda Gugatan
:
Nova Asrul Lutfi, SH.
Kepala Sub Bagian Keuangan
:
Titi Khotimah, SH.
: 1.
Dra. Hj. Rosmida M.Noor, SH.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum
Pejabat Fungsional Hakim
::
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Haryanti, SH.
Dra. Hj. Saniyah Kh.
Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH. Dra. Nurroh Sunah, SH. Dra. Isti'anah, MH. Dra. Ratna Jumila
Drs. Azid Izuddin, MH. Dra. Hj. Taslimah, MH. Drs. Sarnoto, MH.
10. Drs. H. Hasan Faiz Bakry 11. Drs. H. A. Manshur Noor 12. Drs. H. Imbalo, SH., MH. 13. Hj. Suciati, SH.
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1. 2. 3.
Dra. Mulyahefni
Muhamad Fahat, SH.
Ikbal Basry, SH.
4.
Zaelani Azis, SH.
6.
Susilowati, SHI.
5. 7. 8. 9.
Endang Bahtiar, SH., MH. Runie Handayani, SH. M. Yasin, SH.
Tratna Dewy, S.A.T, S.H., MH.
10. Moh. Dudi Wahyudi K., SH. Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti
11. Amrullah, SHI.
: 1. 2.
Wadinah (Jurusita) Sri Mahanum
3.
Budi Sukirno
5.
Muh. Iqbal Yunus, SHI.
4. 6. 7. 8. 9.
Magdalena Hutagaol Etik Korniawati, SH.
Fita Alfiany ARP, S.Kom. Budy Setyo Rini, SH.
Nurhidayah Megawati, SH.
10. Achmad Fadli, A.Md.
11. Nyayu Asha Della Sati, A.Md. 12. Muhammad Muchram Staf Pelaksana
13. Ruslani
: 1. 2. 3. 4.
2. Jumlah Pegawai
5.
Jusriah Rieuwpasa, SHI. Nurwilis, SH.
Oebaydillah, S.Ag.
Hiram Sulistio Sibarani, SH. Adi Praswara Ary, SH.
Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari 2 kelompok, yaitu :
Teknis Yudisial
: Hakim, Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera,
Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti);
Teknis Non Yudisial
: Struktural dan staf pelaksana dalam jabatan tertentu;
Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama kurun waktu tahun 2013 memiliki SDM Teknis Yudisial sebagai berikut : a. Hakim
= 15 orang (termasuk ketua dan wakil
b. Panitera/Sekretaris
= 1
orang
d.
= 3
orang
ketua)
c.
Wakil Panitera
e.
Panitera Pengganti
f.
g.
Panitera Muda Jurusita
Jurusita Pengganti Jumlah
= 1
orang
= 11 orang = 1
orang
= 12 orang = 44 orang
Sumber Daya Manusia di bidang Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia di bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam kurun waktu tahun 2013 sebagai berikut : a.
Wakil Sekretaris
= 1
orang
c.
Kasubbag Keuangan
= 1
orang
b. d. e. f.
Kasubbag Kepegawaian Kasubbag Umum Staf Pelaksana Honorer Jumlah
= -
= 1 = 5 = 9
orang orang orang orang
= 17 orang
Total Jumlah pegawai dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat 54 orang.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan
Agama Jakarta Pusat pada tahun mendatang.
Peraturan-peraturan yang menjadi Dasar Hukum Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah tersebut adalah
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
235/IX/6/8/2003 Tentang Rencana Strategis (Renstra).
(LAN)
Nomor
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada
visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu : Visi
: Menuju Terwujudnya Pengadilan AgamaJakarta Pusat yang
Misi
: 1. Terwujudnya pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses
Terhormat dan Bermartabat
pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang profesional.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian upaya mediasi;
2. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkara sesuai pola Bindalmin; 4. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan
6. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan; 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun
Anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan
pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakanuntuk:
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : - Perawatan sarana Gedung - Langganan Daya dan Jasa
- Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor - Jasa Pos/Giro/Sertifikasi
- Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan Kendaraan Roda 2
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- Pengadaan Pakaian Kerja Sopir, Satpam, Cleaning Service
c. Kegiatan Pelantikan dan Sumpah Jabatan
d. Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu e. Rapat-Rapat Kerja/Dinas Pimpinan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Uraian : PC, LED, Camera, CCTV, Decoder
b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Uraian : Lemari Kayu, Lemari Sliding, Papan Nama Ruang, Papan
Hadir Pejabat c. Pengadaan Gedung/Bangunan
Uraian : Pavling Blok Halaman Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama a. Sidang Keliling c. Perkara Prodeo
B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun ke
empat
Rencana
Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2014, seiring dengan Blue Print jilid II Mahkamah Agung RI.
