KATA PENGANTAR. Wamena, 26 Januari TTD Penyusun

33399

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadrah Tuhan Yang Kuasa atas berkat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan atas dasar tujuan melatih diri dalam melengkapi dan menganalisa masalah-masalah yang selalu dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari serta sebagai acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih kurang sempurna baik menyangkut penjelasan maupun penyusunan kalimatnya masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu kritik, koreksi dan saran-saran yang sifatnya kontruktif untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat kami harapkan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya Semoga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 26 Januari 2015 TTD Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .............................................................................................

i

KATA PENGANTAR ...........................................................................................

ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv BAB I PENDAHULIAN ........................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..........................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ......................................................................................

3

1.3

Maksud dan Tujuan ...................................................................................

4

1.4

Sistematika Penyusunan ...........................................................................

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .................................

5

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ................

5

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan ........................................................................ 10

2.3

Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ....................... 12

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD ................................................ 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 20 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................ 20

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja ........................................................................ 21

3.3

Program dan Kegiatan ............................................................................... 22

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 26

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2015 ...........................

8

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan ........................................................ 11 TABEL 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 ................. 16 TABEL 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Serta Prakiraan Maju Tahun 2017 ................................................... 23

BAB I PENDAHULIAN 1.1

Latar Belakang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah terjadi pergeseran paradigm pola perencanaan pembangunan daerah, dari system top down menjadi bottom up. Untuk semuanya itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin muda dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang,

menengah

dan

tahunan

yang

dilaksanakan

oleh

unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksnaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi

waktu

dimaksud

serta

permasalahan-permasalahan

yang

berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Jayawijaya yaitu “Terwujudnya Supermasi Peraturan Daerah,

Peraturan

Bupati,

dan

Keputusan

Bupati

Kabupaten

Jayawijaya”. Penyusunan Renja ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

RKPD

dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat

dalam

pencapaian

tujuan

pembangunan

Kabupaten

Jayawijaya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi papua.

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 adalah: a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 b. Terwujudnya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergitas

pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4

Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULIAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

2.3

Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

setiap

dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014

meliputi indikator

program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 melaksanakan 5 Program dan 12 Kegiatan dari data yang diperoleh bahwa target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 97%. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 melaksanakan 6 Program dan 18 Kegiatan dari data yang diperoleh bahwa target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncakan. Khusus untuk Program Peningkatan kualitas sumber daya aparat yang professional dan disiplin kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong

Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : a.

Pegawai Negeri Sipil;

b.

Berijasah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);

c.

Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan;

d.

Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;

e.

Sehat jasmani dan rohani;

f.

Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing : a.

Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;

b.

Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;

c.

Pemberian keleluasaan dan wewenang;

d.

Kesempatan untuk berkembang (sustainable);

e.

Kesadaran akan interdepensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat

unsur

dominan

dalam

manajemen

yang

berfungsi

menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten

Jayawijaya,

tentunya

tidak

bisa

menghindar,

apalagi

mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya. Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjejangan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program Program Peningkatan kualitas sumber daya aparat yang professional dan disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/ Kota adalah 100% pada Tahun 2015. Kantor

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Jayawijaya

mempunyai tugas pokok yaitu : melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 2015 target

capaian kinerja

pelayanan

Tahun 2014, dan

mencapai realisasi 74%.

Sedangkan untuk capaian pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran hanya baru mencapai 1,4 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :

2.3

Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Jayawijaya

mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jayawijaya

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Sedangkan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah : a.

Menyusun program dan dan pelaksanaan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

b.

Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

c.

Melaksanakan

kebijakan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat di daerah. d.

Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.

e.

Melaksanakan kebijakan penanggulangan kebakaran.

f.

Melaksanakan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan

Bupati,

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparat lainnya. g.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hokum agar mematuhi dan menaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

h.

Menyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan program kantor.

Sesuai dengan Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yakni

“ Terwujudnya Supermasi Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya ” untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan Lima (5) misi sebagai berikut : a.

Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparat yang profesional dan disiplin

b.

Melaksanakan Pengembangan kesejahteraan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

c.

Merumuskan

Kebijakan

dan

Rencana

pengembangkan

serta

menumbuhkan pertisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dalam memelihara ketentraman

dan

ketertiban

serta

penanggulangan

bahaya

kebakaran. d.

Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta bahaya kebakaran.

e.

Menyelenggarakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya perlu dukungan yang besar dari masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyaraka dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya : a.

Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011.

b.

Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui

rekruitmen

kepegawaian

dibandingkan

dengan

anggaran/belanja pegawai Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex –officio

dijabat oleh Kasie Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota Linmas Periode Siap, masing-masing kecamatan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota Satpol PP Kecamatan berjumlah 200 orang. Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban

umum

memberdayakan

dan

anggota

ketentraman yang

ada

masyarakat dengan

dengan

catatan

untuk

penyelenggaraan keamanan kantor dan menjaga rumah dinas pimpinan

direkrut

dari

anggota

Linmas

periode

siap

yang

konsekuensinya akan menambah anggaran. c.

Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan

sarana

mengusulkan kegiatan

prasarana

kebutuhan

patroli

sesuai

pendukung

sarana dengan

dengan

prasarana SPM,

mencoba

pendukung

bahwa

untuk

Satpol

PP

melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari. d.

Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

e.

Aspek

Peningkatan

pelayanan

masyarakat,

dalam

rangka

mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom

dan

pembimbing

masyarakat.

Pembinaan

melalui

pendidikan dan pelatihan atau bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap

bentuk

–

bentuk

pengawasan

swakarsa

sebagai

pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam

mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

2.4

Review Terhadap rancangan awal RKPD Sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri atas dasar tersebut diatas perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan tertuang dalam RKPD Kabupaten Jayawijaya yang mana capaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota target Standar Pelayanan Minimum adalah 100% pada Tahun 2015 serta penanggulangan bahaya kebakaran 80%. Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum,

ketentraman

masyarakat,

perlindungan

masyarakat

dan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jayawijaya serta penanggulang bencana kebakaran, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

membutuhkan personil, sarana

prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan Status dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jayawijaya melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat. Terdapat beberapa kebutuhan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD kabupaten jayawijaya yang mana terdapat beberapa

usulah

terkait

peningkatan

gangguan

keamanan

dan

penanggulangan bencana kebakaran. Dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan penanganan gangguang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran belum oprimal, terdapat beberapa usulan dari kepala Distrik

yang

ada

dilingkungan

pemerintah

Kabupaten

Jayawijaya

menginginkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Distrik dan Penambahan

Pos

Pemadam

kebakaran

mengingat

luas

wilayah

Kabupaten Jayawijaya yang cukup luas dengan jarak terjauh menjapai ± 100 Km (Data BPS 2013 Jayawijaya Dalam Angka)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan

otonomi

daerah

pada

kabupaten/kota.

Daerah

kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan pemerintah

otonomi

daerah

daerah

yang

adalah

mempunyai

peningkatan

implikasi

kemandirian

langsung

terhadap

kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam,

dalam

menjalankan

roda

pemerintahan

dan

kelanjutan

pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan Local accountability pemerintah terhadap rakyatnya. Keberadaan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dalam

sejarah

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong

Praja

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

daerah,

yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan

Daerah

dan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Penetapan tujuan dan sasaran Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 sesuai dengan Renstra adalah : a.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparat yang profesional dan disiplin.

b.

Peningkatan

pengembangkan

serta

menumbuhkan

pertisipasi

masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bahaya kebakaran. c.

Peningkatan koordinasi dengan unsur terkait dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta bahaya kebakaran.

Adapun sasaran dari Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 adalah : a.

Tersedianya aparat yang professional dan disiplin

b.

Terlaksananya

pengembangan

partisipasi

masyarakt

dalam

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bahaya kebakaran c.

Terlaksananya koordinasi dengan unsur terkait.

3.3

Program Dan Kegiatan Rencana dan Program merupakan salah satu langka implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2016 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 8 Program dengan 20 Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Pada perencanaan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2016 agak sedikit berbeda dari rancangan RKPD Kabupaten Jayawijaya dikarenakan terdapat tambahan program dan kegiatan yang sangat penting terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, berikut untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentran serta penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertian dan ketentraman serta penanggulangan bencana. Rencana Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya khusunya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya Demikian Rencana Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPAATEN JAYAWIJAYA KEPALA

RUSTAM HAJI, SE, M.Si PEMBINA NIP. 19710809 199403 1 006

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 SERTA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

P rogram Adm inistrasi P erk antoran

M eningk atnya P elayanan P erk antoran

20

08

01

01

20

08

01

02

a.

Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik

Satpol PP, Linmas & Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Pemadam Kebakaran Daya Air dan Listrik Wamena

01

20

08

01

13

b.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01

20

08

01

10

c.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

01

20

08

01

17

d.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur

01

20

08

01

19

e.

Penyediaan Tenaga Non PNS

Tersedianya Honorarium Pegawai Kontrak Satpol PP

01

20

08

01

18

f

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi keluar Daerah

Terlaksananya Kordinasi dan Konsolidasi keluar Daerah

01

20

08

02

01

20

08

02

24

b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

02

21

08

02

05

e.

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

5

59%

01

P rogram P eningk atan Sarana dan P rasaran Aparatur

RENCANA TAHUN 2016 Target Capaian Kinerja

Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena

M eningk atnya Sarana dan P rasarana K antor

12 Bulan Pembayaran Listrik, Air dan Listrik serta Telephon

Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena

Tersedianya kendaraan Dinas Satpol PP, Linmas & Operasional Kantor untuk mendukung Pemadam Kebakaran Tugas-Tugas dan Fungsi Kantor Wamena

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

6

10,465,000,000

DAU

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Target Capaian Kinerja

9

65% %

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

10

13,937,000,000

35,000,000

12 Bulan Pembayaran Listrik, Air dan Listrik serta Telephon

35,000,000

1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,000,000

1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,000,000

1 Paket Alat Tulis Kantor

50,000,000

1 Paket Alat Tulis Kantor

50,000,000

360 Orang

2,160,000,000

460 Orang

3,132,000,000

330 Orang

7,920,000,000

430 Orang

10,320,000,000

6 Kali Perjalanan

45%

Terpeliharanya Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas serta terpenuhinya BBM Kendaraan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3 Unit Mobil Patroli, 2 Unit Truck Dalmas 2 Unit Mobil Damkar, 1 Unit Bus Patroli 1 Unit Mobil Patroli,1 unit Truk Dalmas 2 Unit Mobil Damkar

200,000,000

5,050,000,000

8 Kali Perjalanan

DAU

60%

300,000,000

4,300,000,000

600,000,000

4 Unit Mobil Patroli,2 Unit Truck Dalmas, 6 Unit Mobil Damkar, 1 Unit Bus Patroli

800,000,000

4,450,000,000

2 Unit Mobil Damkar

3,500,000,000

1

2 P rogram Disiplin Aparatur

3

4

5

Tercipta Aparatur yang Disiplin

51,5%

01

20

08

03

01

20

08

03

02

a.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Satpol PP, Linmas & Meningkatnya Disiplin Personil Satpol Pemadam Kebakaran PP dalam Berseragam Wamena

01

20

08

03

03

b.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Anggota Damkar

01

20

08

06

P rogram P eningk atan P engem bangan Sistem P elaporan Capaian K inerja dan K eungan

Terlak sananya Laporan Capaian K inerja dan K euangan

01

20

08

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan dan Data Tolak Ukur Kinerja

01

20

08

21

01

20

08

21

01

20

08

05

01

20

08

05

01

19

08

19

01

19

08

19

01

04

08

19

01

04

08

19

07

a.

Penyuluhan Pencegahan Bahaya kebakaran

Meningkatnya Pemahaman dan Kesiagaan Masyarakat akan Pencegahan Bahaya Kebakaran


2 Kali

01

04

08

19

12

b.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Tersedianya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


Pembuat 2 Pos Damkar

01

a.

P rogram P erencanaan P em bangunan Daerah 14

a.

Penyusunan Renja 2017


65 Orangx 2 Stel = 130 Stel -

2 Dokumen

M eningk atnya Efek tifitas Dok um en P erencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan

57,6% Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena

1 Dokumen Renja 2017

P rogram P eningk atan K apasitas Terlak sananya P eningk atan Sum ber Daya Aparatur Sum ber Daya Aparatur

01

a.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

P rogram P em berdayaan M asyarak at untuk M enjaga K etertiban dan K eam ana

01

a.

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat

P rogram P eningk atan K esiagaan dan P encegahan Bahaya K ebak aran

Terlatihnya Anggota Satpol PP, Damkar dan PPNS

47%


16 Orang Diklat Damkar dan 2 Orang Diklat PPNS

M eningk atnya P eran Satpol P P / Linm as dalam M enjaga K enyam anan Lingk ungan Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

0,55


Honor, Seragam, Makan Minum 100 Anggota Satpol PP/ Linmas

M eningk atnya K esiagaan m asyarak at dalam P encegahan Bahaya K ebak aran

325,000,000

8

460 Orangx 2 Stel = 920 Stel 20 Stel Pakaian Kerja Damkar

3,90

DAU

80%

20,000,000

2 Dokumen

10,000,000

80% 1 Dokumen Renja 2018

10,000,000 560,000,000

DAU

60% 60 Orang Diklat Dasar Satpol PP, 16 Orang Diklat Damkar dan 2 Orang Diklat PPNS

560,000,000

3,745,000,000

DAU

400,000,000

1,600,000,000

0,6%

Untuk SPM

Honor, Seragam, Makan Minum 50 Anggota Satpol PP/ Linmas

3,745,000,000

2,000,000,000

10 63%

325,000,000

20,000,000

9

DAU

-

67% Satpol PP, Linmas & Pemadam Kebakaran Wamena

7

6

DAU

4,0%

Untuk SPM

2,920,000,000 2,760,000,000

160,000,000

20,000,000

20,000,000

10,000,000 10,000,000 2,060,000,000

2,060,000,000

1,870,000,000

1,870,000,000

600,000,000

2 Kali

100,000,000

Pembuatan 2 Titik Sumur Penampungan Air

500,000,000

1

2

01

20

08

20

01

20

08

20

01

19

08

15

01

19

08

15

01

19

08

16

01

19

08

16

P rogram P eningk atan Sistem P engaw asan I nternal dan P engendalian P elak sanaan K ebijak an K DH

02

a.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

P rogram P eningk atan K eam anan dan K enyam anan Lingk ungan

02

a.

Kegiatan Pembanguan Pos Jaga/ Ronda

3

4

M eningk atnya P enegak an P eraturan Daerah dan Atau P eraturan K epala Daerah

Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Kepala Daerah

73%


M eningk atnya K eam anan dan K enyam anan Lingk ungan

Tersedianya Pos Jaga Patroli Siaga Satpol PP

02

a.

Terlaksananya Patroli Gabungan Satpol PP, TNI dan POLRI

360 Kali Patroli Rutin

0,2%


P rogram P em eliharaan M eningk atnya K antrantibm as K antrantibm as dan P encegahan dan P encegahan Tindak K rim inal Tindak K rim inal Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

5

2 Pos Jaga Patroli Siaga

64%


240 Kali Patroli

TOTAL K ESELURUHAN

6

800,000,000

7

8

9

DBH

Untuk SPM

74%

800,000,000

1,600,000,000

DBH

Untuk SPM

600,000,000

600,000,000

25,175,000,000

DBH

Untuk SPM

1,000,000,000

360 Kali Patroli Rutin

1,000,000,000

0,4%

600,000,000

1 Pos Jaga Patroli Siaga

1,600,000,000

10

76,48%

240 Kali Patroli

600,000,000

800,000,000

600,000,000

25,197,000,000

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2018)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

3

4

Program Peningk atan K apasitas Sum ber Daya Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya Personil Satpol PP

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

KODE

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target

Realisasi

Tingkat Realisasi

5

6

7

8

100%

14,9%

22.47%

0%

405 Orang

41 Orang

50 Orang

8 Kali

-

6 Orang

Program Peningk atan Pengem bangan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian K inerja dan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan K euangan realisasi Keuangan Kantor Satpol PP Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya data Tolak Ukur Kinerja

Program Perencanaan Pem bangunan Daerah

Target Program dan Kegiatan Tahun 2015

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015 Realisasi

Tingkat Capaian

9

10

11

0%

25.43%

0%

25.43%

-

0%

62 Orang

0%

25.43%

2 Kali

-

0%

2 Kali

0%

25.43%

-

3 Orang

0%

0%

3 Orang

0%

25.43%

100%

-

33,4%

-

-

67%

100%

67%

11 Dok

-

1 Dok

100%

100%

2 Dok

100%

67%

Meningkatnya efektifitas Dokumen Perencanan Satpol PP

25%

25%

25%

37.5%

-

55%

55%

55%

K egiatan Penyusunan Renstra, Renja

Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Satpol PP

2 Dok

2 Dok

1 Dok

100%

0%

2 Dok

100%

55%

Program Peningk atan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Personil Satpol PP dam Berseragam lengkap

100%

-

13%

-

-

60,2%

60,2%

60,2%

1

2

01

20

01

20

08

01

20

08

05

01

20

08

05

01

Kegiatan Diklat Satpol PP

Terlatihnya Personil Satpol PP

01

20

08

05

02

Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Meningkatnya Pemahaman Personil Satpol PP tentang Peraturan Perundang-Undangan

01

20

08

05

01

Kegiatan Diklat PPNS

Terlatihnya Anggota PPNS

01

20

08

06

01

20

08

06

01

20

08

21

01

20

08

21

01

20

08

03

01

20

08

03

Urusan Wajib Satuan Polisi Pamong Praja

01

14

02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Seragam Satpol PP dan Perlengkapannya Damkar

1250 Stel

-

31 Stel

100%

100%

590 Stel

100%

60,2%

Program Adm inistrasi Perk antoran

Meningkatnya Pelayanan Perkantoran

100%

12,38 %

25%

100%

100%

40,77 %

100%

40,77 %

01

20

08

01

01

20

08

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik

14 Pos

3 Pos

3 Pos

100%

100%

3 Pos

100%

40,77 %

01

20

08

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

1 Paket

100%

40,77 %

01

20

08

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor


5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

1 Paket

100%

40,77 %


405 Orang

155 Orang

155 Orang

100%

100%

295 Orang

100%

40,77 %

380 Orang

130 Orang

130 Orang

100%

100%

270 Orang

100%

40,77 %

5 Kali Perjalanan

5 Kali Perjalanan

100%

100%

6 Kali Perjalanan

100%

40,77 %

01

20

08

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

01

20

08

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Honorarium Pegawai Kontak

18

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

01

20

08

01

30 Kali Perjalanan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program Peningk atan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja

100%

21%

21%

33,3%

33,3%

45%

100%

45%

01

20

08

02

01

20

08

02

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Mobil Patroli Satpol PP dan Damkar

9 Unit

9 Unit

3 Unit

0%

0%

1 Unit

100%

45%

01

20

08

02

24

Pemeliharaan rutin Berkala Kendaran Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

15 Unit

15 Unit

5 Unit

100%

100%

6 Unit

100%

45%

01

20

08

02

09

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Meningkatnya Fasilitas Kantor

6 Paket

6 Paket

1 Paket

100%

100%

1 Paket

100%

45%

Program Pem berdayaan m asyarak at untuk m enjaga k etertiban dan k eam anan

Meningkatnya Peran Satpol PP/ Linmas dalam Menjaga Kenyamanan Lingkungan

0,7

0,3%

0,5%

0%

0%

0,55%

0%

0,55%

Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan Masyarakat

Meningkatnya ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

405 Orang

155 Orang

100 Orang

0%

0%

140 Orang

0%

0,55%

Program Peningk atan K esiagaan dan Pencegahan bahaya K ebak aran

Meningkatnya Kesiagaan Mayarakat dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran

5%

0,9%

1,30

50%

50%

1,30%

0%

1,30%

100

-

-

-

-

-

0%

1,30%

5 Pos

1 Pos

2 Pos

0%

0.00%

0%

1,30%

01

19

08

19

01

19

08

19

01

04

08

19

01

04

08

19

07

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kabakaran


01

04

08

19

12

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran

Tersedianya Peningkatan Pos Pemadam Kebakaran

01

04

08

19

14

Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Kebakaran

100

-

1 Paket

0%

1 Paket

0%

1,30%

Terlaksananya Diklat Bagi Anggota Damkar

90%

9 Orang

9 Orang

0%

0.00%

0%

1,30%

01

01

04

08

05

01

Kegiatan Diklat Anggora Pemadam Kebakaran

01

04

08

02

05

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Tersedianya Mobil Penanggulangan Bencana Kebakaran

7 Unit

1 Unit

2 Unit

50%

50%

0.00%

0%

1,30%

01

20

08

20

Program Peningk atan Sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelak sanaan k ebijak an K DH

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, dan atau Peraturan Bupati

80%

72,5%

72,5%

0%

0%

73%

0%

73%

01

20

08

20



5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0%

0%

1 Tahun

0%

73%

01

19

08

15

Program Peningk atan K eam anan dan K enyam anan Lingk ungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100

35,29%

35,29%

0%

0%

35,29%

0%

35,29%

01

19

08

15

Kegiatan Pembangunan Pos Jaga/ Ronda

Tersedianya Pos Jaga/ Ronda Patroli Siaga

17 Pos

6 Pos

2 Pos

0%

0%

0

0%

35,29%

01

19

08

16

0,5

0,2

0,3

0%

0%

0,35%

0%

0,35%

01

19

08

16

7 Kelompok Patroli

2 Kelompok Patroli

3Kelompok Patroli

0%

0%

4Kelompok Patroli

0%

0,35%

02

02

Program Pem eliharaan K antrantibm as Meningkatnya Kantrantibmas dan dan Pencegahan Tindak K rim inal Pencegahan Tindak Kriminal 02

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Terlaksananya Patroli Siaga aparat keamanan dalam teknik pencegahan Ketentraman dan Ketertiban kejahatan

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA Target Renstra NO

INDIKATOR

SPM

IKK

100

Realisasi Capaian

2014

2015

2016

2017

2014

2015

-

73

75

78

80

72.58

74

3X Patroli

-

0,2

0,2

0,4

0.50

0.20

0.35

1

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

3

Cakupan Rasio Petugas Linmas

1/RT

-

0,4

0,4

0,5

0.60

0.30

0.45

4

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

80%

-

2,41

2,41

2,90

3.50

1.30

1.40

5

Tingkat Waktu Tanggap

75%

-

58

60

62

75.00

59.91

60.00

6

Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

85%

-

40

45

50

55

42.86

42.86

7

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK

90%

-

3,0

3,61

4,51

5.50

1.80

1.80

Proyeksi 2016

2017

Catatan Analisis

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No

1

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

1

P rogram P eningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

Satpol PP, Linmas dan Damkar

Terlaksananya Sumber Daya Aparatur

2

Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP

Pagu Indikatif (Jt)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Jt)

7

8

9

10

11

6

P rogram P eningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur


Meningkatnya Sumber Daya Personil Satpol PP


Terlatihnya Personil Satpol PP

3

Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan


Meningkatnya Pemahaman Personil Satpol PP tentang Peraturan PerundangUndangan

4

Kegiatan Diklat PPNS


50

Catatan Penting

12

56,4%

2,460

114 Orang

2,280

Terkait SPM

2 Kali

100

Terkait SPM

Terlatihnya Anggota PPNS

2 Orang

80

Belum Adanya PPNS Pada Kantor Satpol PP


Meningkatnya Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Keuangan Kantor Satpol PP

50,1 %

40

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Tersedianya data Tolak Ukur Kinerja

2 Dokumen

40

7

P rogram P erencanaan P em bangunan Daerah


Meningkatnya efektifitas Dokumen Perencanan Satpol PP

43,2%

30

8

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja


Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Satpol PP

1 Dokumen

30

632

P rogram P eningkatan Disiplin Aparatur


Meningkatnya Disiplin Personil Satpol PP dalam Berseragam lengkap

51,5 %

1,020

632

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


Tersedianya Seragam Satpol PP dan Damkar

510 stel

1,020


Meningkatnya Pelayanan Perkantoran

40,97%

8,407

5

P rogram P eningkatan P engem bangan Satpol PP, Linmas Sistem P elaporan Capaian Kinerja dan dan Damkar Keuangan

Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Satpol PP


9

P rogram P eningkatan Disiplin Aparatur

10

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Satpol PP, Linmas Perlengkapannya dan Damkar

11

P rogram Adm inistrasi P erkantoran


Terlaksananya Administrasi Perkantoran

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersedianya Penyediaan Surat Menyurat


4 Orang

P rogram P eningkatan P engem bangan 20 Sistem P elaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Dokumen

Terciptanya Aparatur yang Disiplin Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya untuk 158 Orang

50 Kegiatan Diklat Satpol PP

316 Stel

20

6,192.360 P rogram Adm inistrasi P erkantoran 100 Surat

5

Terdapat Rencana Penambahan Anggota

Sudah Termasuk ATK

13

Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik


Terwujudnya Penyediaan Listrik dan Telephon

12 Bulan

20

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik

14



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Item Alat kantor

20



15

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Terwujudnya Penyediaan ATK Kantor


100 item ATK

Terkait Penyusunan Renja dan Renstra

50 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

8 Pos

37


1 Paket

100


1 Paket

50

1

2

3

4

16

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


Terwujudnya Ketersediaan Makanan dan Minuman

17

Kegiatan Penyediaan Tenaga Non PNS


Terbayarnya Tenaga Kontrak Satpol PP

18



Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi

19

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


20

Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

21

22

5 8 Pos 130 Orang

6

7

8

Satpol PP, Linmas 2,716.560 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dan Damkar 2,730 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

9

10

11

12


255 Orang

2,500


Tersedianya Honorarium Pegawai Kontak

230 Orang

5,520


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar 6 Kali Perjalanan Daerah

6 Kali Luar Daerah 6 Kali Dalam Daerah

200

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

50 Item Barang

20

Masuk Dalam ATK


Tersedianya Peralatan Listrik Beserta Komponennya

28 Lampu 4 Rol Kabel

10

Masuk Dalam Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan


Terwujudnya Jaminan Kesetan

P rogram P eningkatan Sarana dan P rasarana Aparatur


Meningkatnya Saranan dan Prasarana Kantor

158 Orang


200

420.800

445

P rogram P eningkatan Sarana dan P rasarana Aparatur


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja

39.0%

2,000

5 Unit Roda Dua

125



Tersedianya Mobil Patroli Satpol PP dan Damkar

2 Unit

1,500

2 Unit Roda Empat, 4 Unit Roda Enam, dan 4 Unit Roda Dua

120

Kegiatan Pemeliharaan rutin Berkala Kendaran Dinas/ Operasional


Terpeliharanya Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

8 Unit

400

8 Pos

40

28

Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor


Meningkatnya Fasilitas Kantor

1 Paket

100

29

P rogram P em berdayaan m asyarakat untuk m enjaga ketertiban dan keam anan


Meningkatnya Peran Satpol PP/ Linmas dalam Menjaga Kenyamanan Lingkungan

0,5

200

Terkait SPM

30

Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan Masyarakat


Meningkatnya ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

100 Orang

200

Terkait SPM

P rogram P eningkatan Kesiagaan dan P encegahan bahaya Kebakaran


Meningkatnya Kesiagaan Mayarakat dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran

2,41%

5,390

Terkait SPM

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kabakaran



25%

100

Terkait SPM

23



Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor untuk Mendukung Tugas-Tugas dan Fungsi Kantor

24

Kegiatan Pemeliharaan rutin Berkala Kendaran Dinas/ Operasional


Terlaksananya Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional

25

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


Tersedianya tempat Kerja yang Nyaman

26

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Satpol PP, Linmas dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Damkar

Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor


10

27

Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya BBM Kendaraan Dinas/ Operasional


150

31

32


3,450

Terkait SPM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran


Tersedianya Peningkatan Pos Pemadam Kebakaran

1 Pos

1,000

Terkait SPM

34

Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana


Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Kebakaran

50%

750

Terkait SPM

35

Kegiatan Diklat Anggora Pemadam Kebakaran


Terlaksananya Diklat Bagi Anggota Damkar

60%

540

Terkait SPM

Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran


Tersedianya Mobil Penanggulangan Bencana Kebakaran

2 Unit

3,000

Terkait SPM


Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran

1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan 1 Unit Mobil Suplai Air Pemadam Kebakaran

3,000

36

Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

37

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Pakaian Satpol PP, Linmas Kerja Pemadam Kebakaran dan Damkar

Tersedianya Peralatan dan Pakaian Kerja Pemadam Kebakaran

15 Rol Selang, 6 Pemancar dan 54 Set Pakaian Kerja Pemadam Kebakaran

350

Termasuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran

38

Kegiatan Pembuatan Sumur Penampungan Air Pemadam Kebakaran

Tersedianya Sumur Penampungan Air Pemadam Kebakaran

4 Titik Sumur Pemadam Kebakaran

100

Termasuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran


39

P rogram P eningkatan Sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, dan atau Peraturan Bupati

73%

500

Terkait SPM

40




1 Tahun

500

Terkait SPM

P rogram P eningkatan Keam anan dan Kenyam anan Lingkungan


Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

64,7

1,000

Terkait SPM

41

P rogram P eningkatan Keam anan dan Kenyam anan Lingkungan


Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman

42

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan


Terselenggaranya Penegakan Perda, Penertiban Kota, PNS dan Anak Sekilah

600

240 Kali Patroli

Masuk Pada Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

600

43

Kegiatan Pembangunan Pos Jaga/ Ronda


44

P rogram P em eliharaan Kantrantibm as dan P encegahan Tindak Krim inal


45

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan


JUM LAH

11,389.360

Tersedianya Pos Jaga/ Ronda Patroli Siaga

Terlaksananya Patroli Siaga Ketentraman dan Ketertiban

5 Pos

1,000

Terkait SPM

0,2

1,000

Terkait SPM

3 Kelompok Patroli

1,000

Terkait SPM

22,047

KATA PENGANTAR. Wamena, 26 Januari TTD Penyusun

Recommend Documents