KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai dengan dana dekonsentrasi tahun anggaran 2011 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini adalah merupakan laporan lengkap yang membahas tentang pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai di 33 Provinsi, dan memantau lebih kurang 47 sungai, dengan type sungai lintas provinsi dan sungai strategis Nasional. Adapun penentuan sungai yang dipantau, titik sampling dan pelaksanaan pemantauan itu sendiri dilaksanakan oleh personil daerah. Sedangkan untuk menentukan parameter, frekwensi, tata cara sampling dan analisis telah disiapkan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) yang telah di sosialisasikan dan dibagikan pada 33 provinsi yang melaksanakan pemantauan. Kegiatan pemantauan ini menjadi sangat penting dilaksanakan karena data hasil pemantauan yang didapatkan telah digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kualitas lingkungan di daerahnya melalui perhitungan indeks kualitas lingkungan dan status lingkungan hidup daerah masing-masing. Pada kegiatan ini juga telah diprogramkan untuk terjadi peningkatan kapasitas staf daerah dalam teknik laboratorium maupun dalam evaluasi kualitas air sungai yang dipantau melalui analisis dan interpretasi data. Salah kegiatannya adalah melalui bimbingan teknis baik terhadap teknik analisis maupun kemampuan sampling dan analisis di laboratorium. Hasil pemantauan ini akan menilai status kualitas air sungai di amsing-masing daerah yang dipantau yang mana cara penentuan statusnya dengan mengacu pada Permen LH No. 115 tahun 2003 tentang perhitungan status mutu air dan index kualitas air. Secara umum didapatkan bahwa kualitas air sungai di Indonesia 99% dalam kondisi tercemar sedang s/d tercemar berat, dan jika dianalisis lebih lanjut ditemukan permasalahan pencemaran sungai disebabkan oleh limbah domestic. Laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga dibutuhkan koreksi dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaannya. Kepada semua pihak yang telah membantu baik dari daerah maupun di Pusarpedal kami ucapkan terima kasih.
Serpong, Januari 2012
Penyusun
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kesatuan ekosistem yang menggambarkan keterkaitan antara satu komponen lingkungan hidup dengan komponen lainnya. Komponen utama DAS adalah vegetasi, tanah dan air yang berinteraksi
dengan
sumber daya
manusia
dan
teknologi
(Iskandar,
2002). Sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi lingkungan sungai yang
diutamakan
saat
ini adalah sebagai sumber air untuk pengairan lahan
pertanian, peternakan, perkebunan dan yang paling penting adalah untuk memenuhi kebutuhan langsung air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan sektor industri, termasuk industri pariwisata dan kebutuhan lainnya yang tidak terlepas dari air bersih seperti untuk pembangkit tenaga listrik melalui pemutaran turbin.
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pemanfaatan air sungai untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas disekitar DAS akan mempengaruhi kualitas air sungai itu sendiri, disamping akibat adanya pengaruh alam seperti erosi, banjir dsb. Pengaruh yang paling utama adalah terjadinya penurunan kualitas air sungai, sehingga air tersebut tidak layak lagi digunakan dan membutuhkan upaya untuk pengelolaan dan pemulihan, hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pemantauan kualitas air di 33 provinsi pada sungai lintas batas provinsi maupun lintas batas kabupaten/kota. Penurunan kualitas air sungai di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh buangan limbah baik air limbah maupun limbah padat yang langsung dibuang ke badan sungai. Tingkat pencemaran sungai akan cenderung meningkat dengan meningkatkan jumlah buangan limbah/polutan yang masuk ke dalam sungai tersebut (KLH, 2007). Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan lahan di daerah aliran sungai seperti industri, pemungkiman, pertanian dan lain-lain. 1
Untuk mengetahui secara lebih detail dan teliti tingkat pencemaran yang terjadi/timbul, maka perlu dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai yang kontinyu sehingga dari data yang dihasilkan dapat diketahui sumber polutan penyebab perubahan kualitas air sungai tersebut. Disamping itu, data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengelolaan DAS dan penentuan kebijakan pengelolaan air sungai baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan ciri dan type sungai adalah sungai lintas batas provinsi dan ada sebagian sungai lintas kabupaten/kota dan sungai strategis daerah bagi provinsi yang tidak dilalui sungai lintas batas provinsi dan yang dilaksanakan oleh masing-masing provinsi sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 pada salah satu pasal yaitu pelaksanaan pemantauan terhadap sungai lintas batas provinsi merupakan kewenangan pusat dan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2008, berdasarkan PP No. 07 tahun 2008 tentang pelaksanaan dekonsentarasi bidang lingkungan hidup,
kegiatan
pemantauan
dilanjutkan
dengan
memanfaatkan
dana
dekonsentrasi. Tahun 2011 pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi bertujuan untuk melanjutkan pemantauan tahun sebelumnya yaitu penyediaan data kualitas air sungai secara kontinyu sehingga akan tersedia data yang dapat menunjukan trend kualitas air sungai di indonesia sekaligus sebagai indikator dari keberhasilan pengelolaan sungai ditingkat daerah.
Pemantauan sebagai bagian dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup
menurut
Undang-Undang
No.32
tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dengan mempertimbangan efektifitas dan efiensi, memandang perlu untuk melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangan KLH kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. Sehingga diharapkan masalahmasalah lingkungan hidup dapat ditangani dengan cepat dan tepat sasaran sesuai 2
permasalahan yang dihadapi seperti yang diamanatkan dalam PP No.38/tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sejak tahun 2008, KLH menerapkan kebijakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup. Tujuan
kebijakan
dekonsentrasi
adalah
agar
Pemerintah
Provinsi
dapat
meningkatkan penyelenggaraan dan meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Salah satu ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi adalah pemantauan kualitas air sungai.
3
