KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya lah, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila, pada semester I, di tahun ajaran 2011/2012, dengan judul “Sejarah Perumusan-Perumusan Pancasila”. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih tahu tetang bagaimana sejarah perumusan Pancasila, yang merupakan Dasar Negara Indonesia dan seringkali luput dari pengamatan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dalam penyelesaian makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bpk. Abidarin Rosidi, Dr, M.Ma. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. 2. Orang Tua dan keluarga kami tercinta yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual. 3. Teman-teman yang sudah banyak membantu dan atas kesediannya memberikan waktu untuk melakukan pengamatan, serta semua pihak yang ikut membantu dalam pencarian data dan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, cetak maupun elektronik, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semuanya. Saya
sadar, sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran,
penulisan makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan saya, semoga makalah yang sederhana ini, dapat memberi kesadaran tersendiri bagi generasi muda bahwa kita juga harus mengetahui sejarah tentang terbentuknya Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, karena kita adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia tercinta.
Penyusun,
i
ABSTRAK
Makalah yang berjudul sejarah perumusan-perumusan Pancasila ini membahas tentang perumusan-perumusan Pancasila secara historis, yang terkadang sering luput dari pandangan kita sebagai Warga Negara Indonesia. Bagaimana perumusan satu ke perumusan dua dan seterusnya apakah mengalami perubahan karena bebrapa pertimbangan yang menyangkut martabat Bangsa Indonesia ataukah sama hanya ada penambahan-penambahan dari usulan para tokoh.
ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Pancasilan telah disahkan secara yuridis konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Pada masa Orde baru Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ), disamping dasar negara juga diberi sebutan pandangan hidup, perjanjian luhur bangsa, tujuan yang hendak di capai, moral pembangunan, kepribadian bangsa indonesia, dan lain-lain.
Namun, dewasa ini masih banyak yang belum bahkan tidak mengetahui bagaiman sejarah perumusan-perumusan terbentuknya pancasila. Pancasila terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan dalam proses itu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Di dalam rumusan-rumusan Pancasila terdapat nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pengambilan-pengambilan keputusan para tokoh karena menyangkut seluruh bangsa Indonesia agar tidak kembali terpecah belah.
B.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana transformasi perumusan Pancasila dengan perkembangan dunia modern? 2. Apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dari hasil rumusan-rumusan Pancasila tersebut? 3. Bagaimana perwujudan Pancasila dalam hidup berbangsa menuju ke persatuan dari keanekaragaman bangsa Indonesia?
BAB II PEMBAHASAN
Pancasila Sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Namun walaupun pancasila saat ini telah dihayati sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara, yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental,
budaya
dan
karakteristik
bangsa,
saat
ini
asal
usul
dan
kapan
di
keluarkan/disampaikannnya Pancasila masih dijadikan kajian yang menimbulkan banyak sekali penafsiran dan konflik yang belum selesai hingga saat ini. Namun dibalik itu semua nyatanya pancasila memang mempunyai sejarah yang panjang tentang perumusan-perumusan terbentuknya pancasila, dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Dari beberapa sumber, ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari: 1. Muhammad Yamin, 2. Sukarno, 3. Piagam Jakarta, 4. Hasil BPUPKI, 5. Hasil PPKI, 6. Konstitusi RIS, 7. UUD Sementara, 8. UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), 9. Versi Berbeda, dan 10. Versi populer yang berkembang di masyarakat.
RUMUSAN I (MUHAMMAD YAMIN) Sidang pleno BPUPKI pertama diadakan dari tanggal 28 mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang-sidang tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945dikemukakan beberapa dasar negara Indonesia merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI dalam pidatonya-pidatonya. Dari beberapa pidato oleh anggota-anggota BPUPKI, baru tiga pidato yang ditemukan teksnya secara lengkap dan ketiga pidato tersebut dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh Muhammad Ymain yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1959. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Muhammad Yamin mengemukakan lima dasar negara yaitu: 1. Peri Kebangsaan, yang artinya negara kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut susunan kekeluargaan yang didasarkan pada kebangsaan dan ketuhananan. (Muhammad Yamin, 1959:89-90). 2. Peri Kemanusiaan yang diartikan kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal. (Muhammad Yamin, 1959:93-94). 3. Peri Ketuhanan dengan penjelasan bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. (Muhammad Yamin, 1959:94). 4. Peri Kerakyatan. Dalam peri karakyatan ini terkandung (a) permusyaratan yang sesuai dengan peradaban asli Indonesia dan surat Asyura ayat 38 dari kitab Qur’an; (b) perwakila yang menjadi dasar desa, negari, dusun, marga, dll. diseluruh Indonesia; dan (c) kebijaksanaan yang dimaksud hikmat kebijaksanaan yang menjadi pimpinan karakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan diri dari anarkhi, liberalisme, dan semangat penjajahan. 5. Kesejahteraan Rakyat atau keadilan sosial. (Muhammad Yamin, 1959:103). Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
RUMUSAN II ( IR. SOEKARNO) Ir.soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula- lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muh Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno diatas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme, -atau peri-kemanusiaan 3. Mufakat, -atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ke-tuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila: 1. Socio-nationalisme 2. Socio-demokratie 3. Ke-tuhanan Rumusan Ekasila: 1. Gotong-royong.
RUMUSAN III (PIAGAM JAKARTA) Dalam reses antara 2 Juni – 9 juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan
dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk surat panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama. Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antar golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan diantara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muhammad Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat
diakhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan
hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi declaration of independence). Alternatif Pembacaan: Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat. “...dengan berdasar kepada: ke-tuhanan A. Dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar, (A.1) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (A.2) Persatuan Indonesia, dan (A.3) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta B. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dengan Penomoran (utuh) 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia
4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Populerversi populer rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
RUMUSAN IV (BPUPKI) Dalam rapat pleno pada tanggal 14 Juli 1945 Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan UUD dibicarakan. Dalam rapat ini masalah sila pertama itu muncul kembali dan terjadi diskusi. Hadikusumo berpendapat agar kata-kata: “...dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu dihilangkan. Pendapat itu memperkuat
pendapat Kyai Sanusi (Muhammad Yamin, 1959:278), tetapi pendapat ini tidak diterima oleh Panitia Perancang UUD. Dengan demikian pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan UUD itu diterima secara lengkap oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 (Muhammad Yamin , 1959:284). Dalam rapat pleno BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, soekarno, ketua Panitia Perancang UUD mengusulkan kompromi dengan mengubah diktum pasal yang didiskusikan menjadi: “Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Usul ini diterima, dan setelah diadakan pembicaraan pasal-pasal lainnya, maka rancangan UUD diterima secara bulat (Muhammad Yamin, 1959:391-396 passim). Dengan diterimanya rancangan Pernyataan Kemerdekaan, Pemukaan dan UUD oleh rapat pleno BPUPKI itu pada tanggal 16 Juli 1945 itu selesailah tugas BPUPKI.
RUMUSAN V (PPKI) Setelah Indonesia merdeka pendiri negara Indonesia melengkapi negara yang baru diproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dengan UUD dan lembaga-lembaga
negara
yang
berdasarkan
UUD.
Saat
kemerdekaan
Indonesia
diproklamasikan lembaga yang ada ialah Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tanggal 17 Agustus sore menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta menerima kabar dari seorang opsir Kaigun (AL). Utusan Kaigun memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam bagian kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui bahwa kalimaht itu tidak mengikat mereka, hanya mengikat rakyat yang beragama islam, tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu didalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD bererti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia. Akhirnya Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesn yang dibawa opsir Kaigun itu bisa mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dibuka, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Mereka sepakat agar bangsa Indonesia tidak pecah maka kalimat yang menimbulkan diskriminasi itu dihapus dan diganti dengan kalimat ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Mohammad Hatta, 1969:60). Perubahan pasal-pasal UUD seperti yang diutarakan Mohammad Hatta sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) “Presiden ialah orang Indonesia asli” Pasal 29 ayat (1) menjadi: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa” Dan beberapa perubahan kecil yang berhubungan dengan efisiensi. Perubahan-perubahan itu ialah: Pasal 4 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”, ditambah dengan kata-kata: “menurut Undang-Undang Dasar” ayat (2) tidak usah dua orang wakil presiden tetapi seorang saja Pasal 5 “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya” Pasal 6 ayat (2) “Presiden dan wakil presiden”
Pasal 7 “Presiden dan wakil presiden” Pasal 8 ayat (1) pada bagian kedua dari kalimat: “Ia diganti oleh wakil presiden”, “kesatu”ny dihilangkan Pasal 9 “Presiden dan wakil presiden” Pasal 23 ayat (3) ditambah satu kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” Pasal 24 ayat (1) ditambah “menurut Undang-Undang” Pasal 25 “ syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan Undang-Undang” (Mohammad yamin, 1959:401-403).
RUMUSAN VI (KONSTITUSI RIS) Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. Rumusan kalimat “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.” Rumusan dengan penomoran (utuh) 1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 2. Perikemanusiaan, 3. Kebangsaan,
4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial
RUMUSAN VII (UUD SEMENTARA) Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950. Rumusan kalimat “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …” Rumusan dengan penomoran (utuh) 1.ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 2.perikemanusiaan, 3.kebangsaan, 4.kerakyatan 5.dan keadilan sosial RUMUSAN VIII (UUD 1945) Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah
mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya: 1. Tap
MPR
No
XVIII/MPR/1998
tentang
Pencabutan
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan kalimat “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia 4. Dan
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
RUMUSAN IX (VERSI BERBEDA) Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Rumusan 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial. RUMUSAN X (VERSI POPULER) Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Rumusan 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan Dalam mengoperasikan Pancasila ini bangsa Indonesia menghadapi dua hal yang terus
menerus diberi perhatian penuh. Pertama menyesuaikan transformasi Pancasila dengan perkembangan dunia modern dan kedua menciptakan kreasi-kreasi yang tepat untuk mengembangkan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang sebelumnya belum dikenal dalam tradisi. Pancasila dapat dikatakan sebagai hasil proses ideifikasi dan idealisasi lewat sejarah dan pemikiran, yang kemudian merupakan nilai-nilai budaya ideal yang sedang di operasionalisasikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat untuk seluruh manusia Indonesia yang mendiami wilayah indonesia sekarang. Dalam hidup berbangsa dan bernegara pun perwujudan pancasila seiring dengan perwujudannya dalam hidup bernegara. Kedua bidang kehidupan ini juga baru berproses menuju ke perwujudan Pancasila. Dalm hidup berbangsa menuju ke persatuan dari keanekaragaman suku, budaya, agama, tingkat kehidupan ekonomi yang menghasilkan kesatuan organis dengan sifat-sifat unggul keanekaragaman yang mempunyai daya komplementer yang menyempurnakan. Dengan harapan pada suatu saat akan lahir bangsa Indonesia modern yang ber-Tuhan, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil sejahtera. Dalam hidup bermasyarakat bangsa Indonesia menuju ke kelompok-kelompok masyarakat yang beriman, saling menghormati sebagai kelompok dan sebagai manusia yang memiliki hak asasi, rukun dan bersatu dalam menghadapi setiap masalah, demokratis, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
A.
Saran Bertolak dari kesimpulan dan isi dari makalah ini penulis memberikan saran
sebaiknya kita sebagai generasi muda lebih memahami bagaimana sejarah perumusan Dasar Negara kita sendiri yaitu Pancasila. Bukan hanya memahami dari sisi sejarah tetapi juga mengamalkan apa sebenarnya makna dari Pancasila itu sendiri mengingat perancangan Dasar Negara oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu panjang untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
1. Suwarno, P.J.,1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesi. Yogyakarta:Penerbit Kanisius. 2. Undang-Undang Dasar 1945 3. Rukiyati, dkk.2008, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta:UNY Press. 4. www.google.com/sejarahperumusanPancasila.
PENYUSUN NAMA
: GUNAWAN ROFIK JULIANTO
NIM
: 11.11.5600
KELOMPOK
:F
DOSEN ABIDARIN ROSIDI, Dr, M.Ma.
