KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan buku Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai yang telah direncanakan. Buku ini disusun untuk menilai untuk mengetahui progress rencana aksi yang sudah dikerjakan di Kabupaten Banyuwangi yang nantinya akan digunakan sebagai persiapan dalam rencana aksi tahun berikutnya. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku laporan ini. Untuk lebih meningkatkan mutu buku ini pada masa-masa yang akan datang, saran, kritik, maupun tanggapan sangat diharapkan. Sehingga data atau informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat, dan sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Banyuwangi,
Desember 2014
Penyusun,
i
Daftar Isi
1.
2.
PENDAHULUAN .....................................................................................................1 1.1.
LATAR BELAKANG .......................................................................................1
1.2.
TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RAD PPK ..................................2
1.2.1.
Tujuan penyusunan RAD PPK ...............................................................2
1.2.2.
Fungsi RAD PPK .....................................................................................2
1.3.
LANDASAN HUKUM......................................................................................3
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN .........................................................................3
ORGANISASI PELAKSANA .................................................................................5 2.1.
DASAR HUKUM ORGANISASI PELAKSANA ..........................................5
2.2. TUPOKSI TIM AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BANYUWANGI ..........................7 3.
4.
HASIL KEGIATAN ................................................................................................11 3.1.
TAHAP PERSIAPAN ....................................................................................11
3.2.
TAHAPAN PELAKSANAAN .......................................................................12
PENUTUP ..............................................................................................................18 4.1.
KESIMPULAN ...............................................................................................18
4.2.
SARAN ...........................................................................................................18
ii
Daftar Tabel Tabel
2.1 Susunan Tim AD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
iii
7
Daftar Gambar
Tabel 3.1
Hasil Pelaporan B.03 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014…………………………………………… 13
Tabel 3.2
Hasil Pelaporan B.03 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014…………………………………………… 14
Tabel 3.3
Hasil Pelaporan B.06 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014…………………………………………… 15
Tabel 3.4
Hasil Pelaporan B.09 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014…………………………………………… 16
iv
1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah
Indonesia
telah
berkomitmen
untuk
menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta semua elemen masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi secara represif, diklaim oleh sebagian besar masyarakat masih lamban dan setengah hati atau sering dilakukan tebang pilih. Demikian pula perbaikan sistemik, terutama di bidang pelayanan publik yang selama ini hanya mengandalkan kegiatan rutin instansi pemerintah dengan sedikit sekali upaya-upaya yang tergolong progresif. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah luar biasa sistemik dan mengakar, melalui upaya pemberantasan yang juga luar biasa. Pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres 5/2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut intinya mengintruksikan, secara umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan menginstruksikan secara khusus kepada instansi tertentu, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Inpres 5/2004 dapat dikatakan sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberantas korupsi dimulai dari dalam pemerintahan.
1
Selain itu seiring dengan program pemerintah pusat dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
juga menyusun
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2014 yang terdiri dari sektor pelayanan perijinan, transparansi keuangan, informasi publik dan rencana pembangunan daerah serta pengadaan barang jasa.
1.2. TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RAD PPK 1.2.1.
Tujuan penyusunan RAD PPK
Adalah suatu dokumen yang disusun untuk menjadi Pedoman Penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi. Secara praktis, RAD PK disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi
SKPD
dan
aparatur
Pemerintah Daerah dalam mendorong upaya perbaikan pelayanan public. 1.2.2.
Fungsi RAD PPK
Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki
kualitas
pelayanan
publik,
pengelolaan
keuangan daerah dan penataan sistim administrasi pemerintahan daerah secara lebih terukur dan akuntabel; Pedoman untuk menjembatani
koordinasi
dan
integrasi
program-program
pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan penataa sistim
administrasi
pemerintahan
daerah
dalam
rangka
pemberantasan korupsi di daerah; Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan piñatas system administrasi pemerintahan daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah;
Dokumen kontrak politik bagi masyarakat dan pihak- pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program
2
pemberantasan korupsi di daerah.
1.3. LANDASAN HUKUM a. UU/7/2006 tentang Pengesahan
United Nation Convention
Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi,2003) b. Perpres 5/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 212-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-214. c.
Inpres 9/2001 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
d. Inpres 17/2012 tentang Aksi Pencegahan PPK tahun 2012. e. Inpres 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2013 f.
Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
g. SE Mendagri 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun2013 h. SE Mendagri 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan
Penyusunan,
Pencegahan
Dan
Pelaksanaan
Pemberantasan
dan
Pelaporan
Korupsi
(Aksi
Aksi PPK)
Pemerintahan Daerah Tahun 2014.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah terdiri dari 7 (tujuh) Bab antara lain: a. Pendahuluan
3
Menunjukkan latar belakang, maksud dan tujuan, literature, landasan hukum, Sistematika penulisan. b. Organisasi Pelaksana Menggambarkan pengorganisasian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan (RAD PPK) Kabupaten Banyuwangi c. Hasil Laporan Merupakan hasil laporan Rencana Aksi Daerah mulai tribulan I sampai dengan selesai. d. Penutup Kesimpulan dan saran
4
2. ORGANISASI PELAKSANA 2.1. DASAR HUKUM ORGANISASI PELAKSANA Sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan. Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional
dan Pemberantasan 2025 dan
Jangka
menyatakan Daerah
Menengah
menjabarkan dan
pencegahan
menegaskan
dan
Tahun
2012-
2012-2014, dan
melaksanakan
serta Pasal dalam
yang
Pemerintah
strategi nasional
korupsi
melalui
aksi
5 ayat (1) dan ayat (2) yang menetapkan
korupsi, pemerintah koordinasi
yang membidangi oleh
perencanaan
Tahun
pemberantasan
bahwa
pemberantasan
didukung
Panjang
dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap
(satu) tahun,
melakukan
Jangka
bahwa Kementerian/Lembaga
pencegahan
1
Korupsi
Pencegahan
pencegahan daerah
dengan
Kementerian/Kelembagaan
urusan Pemerintahan Kementerian/Badan
pembangunan
dan
Dalam
yang membidangi
nasional, sehubungan
Negeri, urusan
dengan hal
tersebut diminta kepada Saudara untuk menyusun, melaksanakan dan melaporkan Pemerintah
aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi
Daerah (AKSI PPK PEMDA) Tahun 2014, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan
(STRANAS PPK) dijadikan sebagai Kementerian/Lembaga
dan
memastikan terwujudnya
acuan
Pemerintah
penyelenggaraan
Korupsi strategis
Daerah
untuk
pemerintahan
yang bersih dan bebas dari praktik korupsi; b. Dalam Lampiran Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012
dimaksud, dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan
dan
5
pemberantasan
korupsi
ditetapkan
6
(enam)
strategi
nasional yaitu:
Strategi Pencegahan;
Strategi Penegakan Hukum;
Strategi Kerjasama
lnternasional
dan Penyelamatan
Aset
hasil Tipikor;
Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
Strategi
Mekanisme
Pelaporan
Pelaksanaan
Pemberantasan Korupsi. c. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun
2014
menjadi satu
kesatuan dengan aksi
pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian/Lembaga Tahun 2014. d. Aksi
pencegahan dan
Daerah
tahun
pemberantasan
2014
korupsi
Pemerintah
akan diberlakukan kepada seluruh
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. e. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/8429/SJ Tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan,
Pelaksanaan
Pencegahan Dan Pemberantasan Pemerintah membentuk
Daerah Tim
Tahun koordinasi
Dan
Pelaporan Korupsi
(Aksi
Aksi PPK)
2014, Pemerintah Daerah aksi
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua Tim
: Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Harian :
Asisten Sekretaris Daerah yang membidang Pemerintahan.
6
Anggota
: Bappeda, Biro/Bagian PTSP,
lnspektorat
Daerah,
Organisasi, Badan/Kantor
Biro/Bagian
Umum,
Biro/Bagian Keuangan dan SKPD terkait lainnya yang dipandang perlu. 2.2. TUPOKSI TIM AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BANYUWANGI Sesuai dengan SK Bupati No 188/206/KEP/429.011/2014 Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2014 telah membentuk Tim Koordinas Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) dengan susunan seperti table berikut: Table 2.1 Susunan Tim AD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 NO 1 I.
JABATAN DALAM TIM 2 PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3 a. Bupati Bayuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi
II.
KETUA
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III.
PELAKSANA HARIAN
Asisten Administrasi Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV.
SEKRETARIS
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
V.
ANGGOTA
a. Inspektur Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi e. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
7
Terpadu Kab. Banyuwangi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi g. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Banyuwangi h. Kepala RSUD Blambangan Kab. Banyuwangi i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi j. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi k. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi l. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi f.
Tim
koordinasi aksi
Pemerintah
Daerah
pemberantasan
pencegahan dan melaksanakan
korupsi
pemberantasan
aksi
korupsi
pencegahan
dan
Pemerintah Daerah yang telah disusun
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: A. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi: a. Mengkoordinasikan
penyusunan
dan
pelaksanaan
Aksi
PPK Pemda Tahun 2014. b. Mengkoordinasikan
penyusunan
pelaporan Aksi
PPK
Pemda Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari 803, 806, 809 sampai dengan 812. c. Memastikan seluruh masing
pelaporan RAD-PPK dari
masing-
SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan
melalui Website UKP-PPP. d. Mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemda Kabupaten/Kota oleh unit SKPD terkait. B. lnspektorat Daerah bertugas: a. Memantau
dan
Provinsi/Kabupaten/Kota
memastikan terkait,
SKPD
telah melaksanakan Aksi
8
PPK Pemda Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing; b. Membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 setiap triwulan (803, 806, 809, dan 812) Bupati; c. Melakukan Aksi
pemantauan
PPK
lapangan (in-situ)
pelaksanaan
Pemda Tahun 2014, dan menyampaikan
laporannya kepada Kemendagri, 8appenas dan UKP-PPP; d. Mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Pemda Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk RADPPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (Biro/Bagian
Keuangan)
dan
pelaksanaan
transparansi
proses pengadaan Barang dan Jasa (Biro/8agian Umum); e. Untuk
lnspektorat
Daerah
Provinsi
mengawasi
dan
menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD Provinsi terhadap Aksi PPK Pemda Tahun 2014 Kabupaten. C. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah: a. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana
pembangunan
daerah dan
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi
6)
sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; b. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem monitoring UKP-PPP; c. Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website UKP-PPP: https://serambi.ukp.go.id; d. Untuk Bappeda Provinsi memferivikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 Kabupaten/Kota diwilayahnya setiap triwulan. D. Bagian Organisasi:
9
Melaksanakan aksi
dan
melaporkan
capaian
keberhasilan
peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
(Aksi 5) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan E. Bagian Hukum: Melaksanakan
dan
melaporkan
capaian
keberhasilan
aksi
pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP
(Aksi 2)
sesuai Format 8
Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. F. Badan/Dinas/Bagian Keuangan: Melaksanakan aksi
dan
melaporkan
capaian
keberhasilan
peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
(Aksi 5) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. G. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu: a. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi
standar pelayanan terpadu
lembaga
PTSP
bagi
satu pintu pada
pemerintah daerah yang
sudah
membentuk kelembagaan PTSP (Aksi 3); b. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan
mekanisme
penanganan
layanan PTSP (Aksi 4) sesuai
pengaduan
Format 8 Kolom (F8K)
penyelenggaraan
dilengkapi dengan data dukung
setiap triwulan. H. Bagian Pembangunan: Melaksanakan
dan
melaporkan
capaian
keberhasilan
aksi
pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
10
3. HASIL KEGIATAN
3.1.
TAHAP PERSIAPAN Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
(RAD
PPK)
diawali
dengan
pembentukan Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait komposisi dan tupoksinya. Selain itu terdapat melaksanakan koordinasi ke Bina Bangda Kemendagri RI serta rapat persiapan terkait pengisian kolom 8 dan konsep nota kesepahaman antara Bupati Banyuwangi dengan Gubernur Jawa Timur terkait pelaksanaan RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. Rencana Aksi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 8 (delapan) rencana aksi dengan 2 sub rencana aksi, akan tetapi Kabupaten Banyuwangi menambahkan 2 (dua) rencana aksi lokal sehingga rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2014 menjadi 12 (dua belas) rencana aksi. Renana aksi tersebut antara lain: a. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); b. Pelimpahan
kewenangan
penerbitan
Perizinan
dan
non
Perizinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT); c. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP Ket: Bagi Pemda yang sudah membentuk lembaga PTSP;
11
d. Penyediaan
sarana
dan
mekanisme
penyelenggaraan
penanganan pengaduan layanan PTSP; e. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; f. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD; g. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa; h. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu; i.
Pengembangan Drive Thru PBB-P2;
j.
Pelaksanaan E-Advertising.
Adapun isian format kolom 8 (delapan) dan nota kesepahaman antara Bupati Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor SE Mendagri 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menjelaskan terkait Jadwal pelaporan rencana aksi pada Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: a. Pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB; b. Pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB; c. Pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB; dan d. Pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 23.59 WIB.
3.2.
TAHAPAN PELAKSANAAN
12
a. Pelaporan Triwulan I (B.03) Setelah melaksanakan entry data kedalam system UKP4 kemudian diverifikasi oleh Tim verifikasi Provinsi dan Pusat dengan hasil sebagaimana gambar dibawah ini:
Gambar 3.1. Hasil Pelaporan B.03 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Sumber: Website serambi UKP4
Dari gambar diatas Rencana Aksi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan terdapat 3 rencana aksi yang mendapat nilai merah (buruk), 2 (dua) rencana aksi mendapat nilai kuning dan 9 (Sembilan ) rencana aksi mendapat nilai hijau. Nilai merah tersebut
dikarenakan
kesalahan
pada
proses
penginputan
kedalam system UKP4 sehingga menimbulkan Rencana Aksi Ganda pada:
Pelimpahan kewenangan perbitan perijinan dan non perijinan di daerah kepada lembaga PTSP;
13
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP. Sedangkan untuk rencana aksi daerah yang mendapat
merah yang bukan kesalahan proses entry data adalah rencana aksi
yang
terkait
dengan
Terlaksananya
Transparansi
Pengelolaan Anggaran. Hal ini dikarenakan penafsiran rencana aksi yang salah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi. Adapun solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan dikirimnya surat kepada UKP4 untuk membenahi rencana aksi Kabupaten Banyuwangi sehingga didapat perubahan pada warna pada rencana aksi sebagai berikut: Gambar 3.2. Hasil Pelaporan B.03 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Setelah Pembenahan
Sumber: Website serambi UKP4
Setelah dilakukan pembenahan maka didapat perubahan warna dengan komposisi 1 (satu) merah 2 (dua) kuning dan 9 (Sembilan) hijau. Setelah dikeluarkannya hasil dari UKP4 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai
14
rencana aksi tersebut segera membenahi untuk kepentingan pelaporan pada tahap berikutnya. b. Pelaporan Trwulan II (B.06) Pelaksanaan penyampaian rencana aksi pada triwulan II dibuka pada tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB dengan hasil sebagai berikut:
Gambar 3.3. Hasil Pelaporan B.06 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Sumber: Website serambi UKP4
Hasil verifikasi dari tim provinsi dan pusat yang dikuatkan oleh Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Agustus
2014 Nomor
356/4029/SJ,
perihal Realisasi
Pencapaian AD-PPK Pemerintah Daerah pada Bulan Juni (B.06) Tahun
2014
menyatakan
bahwa
Kabupaten
Banyuwangi
mendapat peringkat I dengan capaian 12 (dua belas) rencana aksi mendapat warna hijau (100%) se Indonesia dengan rincian 15
2 (dua) target akhir tercapai dan 10 (sepuluh) target antara tercapai. Hal ini menegaskan bahwa SKPD dapat melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2014 dengan baik.
c. Pelaporan Triwulan III (B.09) Penyampaian pelaporan RAD PPK triwulan III dibuka pada tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB dengan hasil sebagai berikut: Gambar 3.4. Hasil Pelaporan B.09 RAD PPK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Sumber: Website serambi UKP4
Dari gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi
telah
melaksanakan
rencana
aksi
daerah
16
pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) Tahun 2014 secara keseluruhan dengan mendapat warna hijau secara keseluruhan (100%). Hal itu dikuatkan dengan terbitnya surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 November
2014
Nomor:
356/6336/SJ,
perihal
Realisasi
Pencapaian AD-PPK Pemerintah Daerah pada Bulan September (B.09) Tahun 2014.
d. Pelaporan Triwulan IV (B.12) Penyampaian laporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 23.59 WIB, dengan hasil yang belum dilaksanakan dan diumumkan. Sampai terbuatnya laporan ini hal yang dilaksanakan adalah persiapan pengumpulan data rencana aksi dari SKPD dan mengkoreksi kebenaran data tersebut.
17
4. PENUTUP
4.1. KESIMPULAN Dari laporan diatas disimpulkan beberapa poin antara lain: a. Hasil Pelaporan Rencana Aksi di Triwulan I (B.03) tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya kesalahan penafsiran dari Kabupaten Banyuwangi terhadap rencana aksi serta adanya input ganda sehingga 2 (dua) rencana aksi mendapat nilai merah. b. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdapat rencana aksi RAD PPK telah memenuhi pelaksanaan rencana aksi tersebut dengan baik c. Tidak
semua
SKPD
anggota
Tim
Koordinasi
AD-PPK
Kabupaten Banyuwangi mengirimkan rencana aksi daerah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. d. Pelaksanaan kegiatan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan (RAD PPK) Tahun 2014 belum terlaksana secara penuh dikarenakan jadwal pelaporan dibuka tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 5 Januari 2014. 4.2. SARAN
18
a. Perlu komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Bangda Kemendagri RI dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan RAD-PPK Tahun 2015. b. Pada rencana aksi daerah Tahun 2015 diharap seluruh anggota
tim
koordinasi
Aksi
Daerah
Pencegahan
dan
Pemberantasan (AD-PPK). c. Perlu persiapan yang matang untuk pelaksanaan pelaporan RAD PPK Triwulanb IV (B.12).
19
vi
