KATA PENGANTAR. ttd. H.M.S. Kaban

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat

Alah SWT, atas rahmat dan ridho‐NYA, penyusunan LAKIP tahun 2007 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2007 merupakan tahun ke‐7, Departemen Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kehutanan (LAKIP Dephut), sebagai laporan pertanggungjawaban Departemen Kehutanan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Melalui LAKIP Dephut tahun 2007, Departemen Kehutanan

melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007, sesuai yang tertuang dalam Rencana Stratejik Dephut 2005‐2009 dan Rencana Kinerja Dephut Tahun 2007. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. LAKIP Dephut Tahun 2007 disusun berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja lingkup Dephut. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2007. Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Jakarta, Maret 2008 Menteri Kehutanan ttd H.M.S. Kaban

IKHTISAR EKSEKUTIF Departemen Kehutanan dalam Rencana Stratejik tahun 2005-2009 telah menetapkan visi “Terwujudnya kelestarian hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Dari visi tersebut, telah ditetapkan 6 misi. Misi tersebut dipandang sebagai misi yang amat penting dan stratejik karena mendasari kebijakan, program, dan kegiatan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sesuai Dengan Renja Dephut tahun 2007, visi Departemen Kehutanan dicapai melalui 6 misi, 14 tujuan, dan 33 sasaran, yang dilaksanakan melalui 5 kebijakan prioritas, 10 program, dan 51 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007. Sesuai pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tahun 2003, kinerja Departemen Kehutanan diukur dengan mengukur pencapaian indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan pada tahun 2007. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007 adalah sebesar 81,28%, sedangkan tahun 2006 sebesar 87,79% dan tahun 2005 sebesar 90,60%. Nilai pencapaian persentase (%) kinerja hasil ini menurun dari tahun ketahun, tetapi hasil fisik yang didapatkan jauh lebih besar karena anggaran yang tersedia jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Dari total anggaran pembangunan kehutanan yang tersedia pada tahun 2007 sebesar Rp. 6.724.549.072.000,- realisasi pelaksanaannya sebesar 50,64% atau Rp. 3.405.613.613.000. Pelaksanaan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang belum mantap. Pada sistem ini mekanisme pertanggungjawaban anggaran semakin kompleks dan ada ketentuan keharusan untuk seluas-luasnya melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan. Pencapaian kinerja hasil pembangunan kehutanan tahun 2007 per program, yang nilainya masing-masing adalah sebagai berikut:

ii

NO.

PROGRAM

Hasil Kinerja (%)

1

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

81,64

2

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

75,00

3

Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA

80,41

4

Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA

80,00

5

Pemantapan keamanan dalam negeri

74,81

6

Perlindungan dan konservasi SDA

72,84

7

Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

84,99

8

Penelitian dan Pengembangan IPTEK

81,64

9

Pendidikan Kedinasan

80,70

10

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

96,83

Rata-rata

81,28

Melihat pencapaian hasil di atas, Departemen Kehutanan tahun 2007 memiliki kinerja sebesar 81,28%, dibandingkan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 7,66% (tahun 2006 sebesar 88,94%). Hasil-hasil yang pelaksanaan kinerja pembangunan kehutanan tahun 2007, antara lain : 1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan hasil peta paduserasi provinsi Kalimantan Tengah; data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 provinsi; penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan hutan di 2 provinsi; penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di 12 lokasi; sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari 19 sertifikat seluas 1.774.820 ha; ekspor panel kayu 2,67 juta ton dan

iii

wood working 1,6 juta ton; jumlah pulp yang dihasilkan tahun 2007 sebanyak 5,5 juta ton; pngkayaan dan pemeliharaan hasil pengkayaan di 4 provinsi (Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalsel); pnerimaan PNBP dari 16 provinsi penghasil; buku Pedoman actionplan pembangunn KPH tingkat nasional; pembangunan areal model HHBK seluas 295 ha. 2. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH, dengan hasil data dan informasi neraca sumber daya hutan (NSDH) 33 provinsi; data luas dan persebaran penutupan lahan sebanyak 300 lembar peta; data penutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi; data tematik kehutanan di 29 provinsi 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA, dengan hasil pembangunan Gerhan dengan hutan tanaman reboisasi seluas 28.536 ha, tanaman hutan rakyat 51.016.944 ha, tanaman hutan mangrove 2.911 ha, dan tanaman silvikultur intensif 2.276 ha, HTI 447.982 ha, Perum Perhutani 201.564 ha, hutan meranti 2.799 ha; bangunan konservasi tanah (dam, embung, sumur resapan) sebanyak 2.568 unit; pembangunan areal model hutan rakyat 500 ha, dan areal model wanatani 140 ha; rencana teknik tahunan tahun 2007 di 23 DAS; Indonesia menanam 79 juta batang; perempuan menanam 12 juta batang; dan penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang. 4. Program Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA, dengan hasil pembangunan hutan kemasyarakatan tahun 2007, program HKm melibatan masyarakat sebanyak 57 Kelompok Tani terbaik (6.742 KK), dengan luas lahan 8.811,06 Ha di Lampung, DIY, dan NTB. Untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi kawasan hutan Negara, Wapres RI menetapkan target penetapan areal kerja dan ijin usaha pemanfaatan HKm seluas 400.000 Ha tahun 2009, dan 2,1 juta ha tahun 2015; pemberdayaan masyarakat (PHBM) di areal IUPHHK-HA 16.015 KK dan IUPHHK-HTI 30.557 KK; pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 1,6 juta KK; peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 425.764 KK di 1.333 desa; peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi 29 provinsi, 58 desa, 1.160 KK. 5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan hasil pelatihan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Diklat Polhut dan PPNS sebanyak 8.153 orang, jumlah SPORC 893 orang 11 provinsi; operasi Represif dan operasi Polhut khusus 11 paket, dengan hasil

iv

operasi kayu 37.105 batang/126.928 m3, alat berat 8 unit, kapal 7 unit, truk 16 unit, mobil 3 unit, satwa 424 ekor, dan lahan perambahan 416,43 ha; rapat kerja pengamanan hutan dengan instansi terkait; penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket; pelanggaran pencurian kayu tahun 2007 sebanyak 293 kasus (2006 : 1422 kasus), kebakaran hutan 11 kasus (2006: 28 kasus), perambahan 39 kasus (2006 : 84 kasus). Terjadi penurunan kasus pelanggaran kehutanan pada tahun 2007; perbaikan tata usaha hasil hutan (SAKB, faktur, SKAU, log tracking atau barcode system). 6. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan hasil pemantauan hotspot di 25 provinsi, dimana tahun 2007 jumlah hotspot yang teridentifikasi dalam kawasan hutan 343 titik, dan di lahan 1.081 titik; koordinasi pengendalian kebakaran hutan, pengendalian kebakaran lahan dan hutan di di BKSDA/BTN rawan kebakaran di 11 porpinsi; pembentukan masyarakat peduli api di Bengkulu, Sumbar, Sumut, Sulsel, dan Kalbar; inventarisasi areal bekas kebakaran di Riau, Jambi, TN Ciremai, TN Gunung palung, dan kalimantan Tengah; Pengelolaan jasa lingkungan dan jasa wisata di 10 lokasi. 7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan hasil teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi sebanyak 55 kegiatan; teknologi peningkatan produktivitas hutan sebanyak 198 kegiatan; teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak 141 kegiatan; teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan; tehnik pengkayaan dan inventarisasi hutan alam 17 kegiatan, dan model dan pola partisipasi masyarakat sebanyak 35 kegiatan. 8. Program Pendidikan Kedinasan, dengan hasil jumlah yang terdidik di SKMA Manokwari, Diploma IV penyuluhan dan S1 kerjasama, 253 orang; jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, bidang administrasi kepemimpinan 3.463 orang. 9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan hasil laporan hasil pemeriksaan reguler, PNBP, khusus, lainnya, pencermatan kerjasama dan BLN, aset IKMN, evaluasi pencapaian DIPA th 2007, evaluasi pencermatan lainnya 369 LHA;

v

laporan evaluasi SAKIP dan SAI; laporan pembinaan wilayah 15 provinsi. 10. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, dengan hasil arahan kebijakan Departemen kehutanan 288 dokumen; penerimaan negara bukan pajak Dana Reboisasi 1.358,78 milyar, PSDH 670,09 milyar, IHPH dan IHPHTI 76,01 milyar; fasilitasi konvensi internasional dan internalisasi konvensi internasional dan perencanaan kehutanan 33 propinsi; kerjasama lintas sektor dan international (Fleg, MOU dengan Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia); penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; Laporan perkembangan kredit KUK DAS, KUPA, KUHR

Penegakan hukum masalah hutan dan lingkungan masih menjadi masalah besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Kejahatan bidang kehutanan sangat komplek dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung secara singkat tetapi dampak yang ditimbulkan jangka panjang. Tidak efektifnya penegakan hukum terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, justru banyak faktor yang mendukung lemahnya penegakan hukum, antara lain: lemahnya kelembagaan, peraturan perundangan yang kurang realistis, lemahnya sistem pengawasan serta penyalahgunaan wewenang. Menghadapi permasalahan tersebut diatas, maka Departemen kehutanan akan terus meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja dari 5 kebijakan prioritas dan dijabarkan ke daalam 19 fokus kegiatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja ini akan tercapai dengan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak (stakeholders), terutama dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF....................................................

ii

DAFTAR ISI................................................................

vii

DAFTAR TABEL...........................................................

viii

DAFTAR GRAFIK..........................................................

ix

I.

II.

PENDAHULUAN...................................................

1

A.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI..........

1

B.

STRUKTUR ORGANISASI.................................

1

C.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.....

3

PERENCANAAN STRATEJIK...................................... A.

B.

III.

RENCANA STRATEJIK....................................

8

1.

VISI..................................................

8

2.

MISI.................................................

8

3.

TUJUAN ............................................

8

4.

SASARAN............................................

10

5.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN.......

10

RENCANA KINERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2007.............................................

18

AKUNTABILITAS KINERJA.......................................

19

A.

19

PENGUKURAN KINERJA ................................. 1.

KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN....................

21

2.

KINERJA MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN .....

28

3.

KINERJA VISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN.........................................

34

B.

ASPEK KEUANGAN.........................................

35

C.

PERMASALAHAN .............................................

36

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4.

Misi, Jumlah Sasaran, Program, dan Jumlah Kegiatan Sesuai Renstra Dephut 2005-2009 dan Renja Dephut 2007....................................... Hasil Pengukuran Kinerja Program.......................... Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran, tujuan, dan misi Pembangunan Kehutanan Tahun 2007...................... Alokasi dan Realisasi Anggaran Departemen Kehutanan Tahun 2007......................................................

19 21 29 35

viii

DAFTAR GRAFIK Grafik 1.

Sebaran Pegawai Departemen Kehutanan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin ...............

3

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Matrik Renstra-Kl Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 ........................................

38

Lampiran 2.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2007 ..............

47

Lampiran 3.

Pengukuran Kinerja Kegiatan .........................

68

Lampiran 4.

Pengukuran Pencapaian Sasaran .....................

84

x

I. A.

PENDAHULUAN

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Berdasarkan Keppres Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, telah ditunjuk Menteri Kehutanan yang tergabung didalam Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, untuk membantu melaksanakan sebaik–baiknya tugas Presiden didalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, disebutkan bahwa Menteri memimpin Departemen dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah. Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

B.

1.

perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kehutanan;

2.

pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

3.

pengelolaan barang tanggungjawabnya;

4.

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

5.

penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

milik/kekayaan

negara

yang

menjadi

STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menampung tugas dan fungsi pokok tersebut di atas, maka telah ditetapkan susunan organisasi Departemen sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, sebagai berikut: a.

Menteri;

b.

Sekretaris Jenderal;

c.

Direktorat Jenderal;

d.

Inspektorat Jenderal;

e.

Badan dan/atau Pusat;

f.

Staf Ahli.

Susunan organisasi Departemen Kehutanan ditetapkan didalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi Dan

1

Tata Kerja Departemen Kehutanan. Tugas setiap unit kerja di dalam susunan organisasi Departemen Kehutanan, adalah sebagai berikut: 1.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

2.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

3.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

4.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.

5.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

6.

Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.

8.

Staf Ahli Bidang Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan dan sumberdaya manusia.

9.

Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi kehutanan.

10. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan hidup. 11. Staf Ahli Bidang Kemitraan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan kehutanan. 12. Staf Ahli Bidang Penanganan Perkara Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perkara kehutanan. Struktur organisasi Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut: MENTERI KEHUTANAN SAM I s/d V

SETJEN

ITJEN

DITJEN BPK

DITJEN RLPS

DITJEN PHKA

BAPLAN

BALITBANG

2

C.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan stratejik, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumberdaya manusia (SDM), peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, keuangan, dan kelembagaan. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari aspek-aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, karena pembangunan kehutanan ke depan ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang secara umum tercermin pada kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi. 1.

Lingkungan Internal a.

Aspek Sumber Daya manusia SDM sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program. Berdasarkan data 28 Desember 2007, jumlah pegawai Departemen Kehutanan sebanyak 17.170 orang. Berdasarkan pendidikan, pegawai Departemen Kehutanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 78 orang S3, 845 orang S2, 4.192 orang S1/D4, 587 orang D3, 10.251 orang SLTA, 648 orang SLTP, dan 569 orang SD. Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Perempuan

12000

Laki-laki

10000 8000 6000 4000 2000 0 S3

S2

S1/D4

D3

SLTA SLTP

SD

Grafik 1. Sebaran Pegawai Departemen Kehutanan berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Peningkatan kompetensi SDM Departemen Kehutanan telah dilakukan melalui pendidikan formal dan pelatihan di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih profesional di bidang tugasnya, para pegawai Departemen

3

Kehutanan dianjurkan untuk meniti karir di jabatan fungsional (jabfung). a.

Aspek Peraturan Perundangan Perangkat perundang-undangan memberikan legitimasi yang diperlukan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dengan mengingat pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa produk legalilasi yang dicapai melalui berbagai tahap dan proses serta melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara prosedural ketentuan perundangundangan, dalam konteks kehutanan menjadi domain Departemen, telah mencerminkan perhatian, harapan, persepsi dari unsur-unsur pemangku kepentingan mengenai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan.

b.

Aspek Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Departemen Kehutanan memiliki berbagai fasilitas utama, antara lain:

d.

•

Tanah senilai Rp 84,51 Milyar

•

Peralatan dan mesin senilai Rp 1,74 trilyun

•

Gedung dan bangunan senilai Rp 340,28 Milyar

•

Jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 35,23 Milyar

•

Asset tetap lainnya senilai Rp 39,28 Milyar

Aspek Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007 total alokasi anggaran Departemen Kehutanan adalah sebesar Rp6.724.549.072.000,00. Anggaran ini dibagi kedalam 2 jenis sumber anggaran, yaitu yang tercantum dalam DIPA 29 sebesar Rp2.503.920.399.000,00 dan dalam DIPA 69 Luncuran sebesar Rp1.259.672.026.000,00, dan DIPA 69 Murni sebesar Rp2.960.956.647.000,00.

e.

Aspek Kelembagaan Penyelenggaraan kehutanan, selain dilakukan oleh pemerintahan pusat (sesuai susunan organisasi di atas), juga dilakukan oleh pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Kehutanan di daerah terdiri dari :

4

1.

Desentralisasi/pelimpahan wewenang dan tanggung jawab berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2.

Dekonsentrasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan;

3.

Perbantuan, tugas-tugas pusat dilaksanakan oleh daerah.

Dalam melaksanakan dekonsentrasi, Departemen Kehutanan memiliki 180 UPT yang terdiri dari Balai Pengelolaan DAS (36 unit); Balai Pemantapan Kawasan Hutan (17 unit); Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (2 unit); Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (8 unit), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (19 unit), Balai Besar Taman Nasional (8 unit) Balai Taman Nasional (42 unit), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (18 unit), Balai Besar Litbang (2 unit), Balai Litbang Kehutanan (14 unit), Balai Persuteraan Alam (1 unit), Balai Diklat Kehutanan (7 unit), Balai Perbenihan dan Tanaman Hutan (6 unit). Untuk mencapai sinkronisasi-koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan di pusat dan daerah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 103/MenhutII/2004, Departemen kehutanan membentuk Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 Regional, masing-masing: Regional I wilayah Sumatra; Regional II wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara; Regional III wilayah Kalimantan, Regional IV wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. 2.

Lingkungan Eksternal a.

Aspek Ekologi Sampai dengan tahun 2007, dari kawasan hutan Indonesia seluas 120,35 juta ha, yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan adalah seluas 109,9 juta ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas 23,24 juta ha, hutan lindung seluas 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 16,21 juta ha, hutan produksi seluas 27,74 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13,67 juta ha. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan dan perairan Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, tercermin dengan keanekaragaman jenis satwa dan flora. Sejauh ini kekayaan tersebut diindikasikan dengan jumlah mamalia 515 jenis (12% dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 1.531 jenis burung (17% jenis burung dunia), 270 jenis amphibi, 2.827 jenis binatang tak bertulang, dan 38.000 jenis tumbuhan (Bappenas, 2003).

5

Populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan sebagai akibat pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH) yang kurang bijaksana antara lain: pemanfaatan yang berlebihan (flora/fauna), perubahan peruntukan kawasan hutan (legal dan illegal), bencana alam, dan kebakaran hutan. b.

Aspek Sosial Berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2003, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta orang. CIFOR (2004) dan BPS (2000) menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta diantaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta orang diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang diantaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan kayu (al. rotan, damar, gaharu, lebah madu). Keadaan pendidikan dan kesehatan penduduk sekitar hutan pada umumnya tidak sebaik di perkotaan. Akses terhadap fasilitas tersebut di atas dapat dikatakan rendah. Seiring dengan kondisi tersebut, sanitasi perumahan dan lingkungan serta fasilitas umum masih kurang memadai. Dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi kualitas sosial penduduk di sekitar hutan secara umum menurun.

c.

Aspek Ekonomi Pemanfaatan hutan secara komersial terutama di hutan alam, yang dimulai sejak tahun 1967, telah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional. Indonesia telah berhasil merebut pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor log, kayu kergajian, kayu lapis, dan produk kayu lainnya. Selama 1992 - 1997 tercatat devisa sebesar US$ 16.0 milyar, dengan kontribusi terhadap PDB termasuk industri kehutanan rata-rata sebesar 3,5 % (BPS, 2004). Pada tahun 2003 ekspor kehutanan secara resmi dilaporkan sejumlah US$ 6,6 milyar atau sekitar 13,7 % dari nilai seluruh ekspor non migas. Ekspor tersebut terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu olahan sebesar US$ 2,8 milyar, pulp and paper sebesar US$ 2,4 milyar dan furniture sebesar US$ 1,1 milyar dan sisanya berasal dari kayu olahan lain. Tetapi menurut perkiraan, karena tidak tercatat seluruhnya jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari US$ 8,0 milyar, (CIFOR, 2003). Sungguhpun demikian masa keemasan industri kehutanan mulai tahun 1990 mengalami penurunan. Hal tersebut digambarkan

6

antara lain dengan penurunan jumlah unit pengusahaan hutan (HPH) dari 560 unit (tahun 1990) dengan ijin produksi 27 juta m3, menjadi 270 unit HPH (tahun 2002) dengan ijin produksi 23,8 juta m3. Penurunan berlanjut pada tahun 2003 dengan ijin produksi 6,8 juta m3 dan tahun 2004 dengan ijin produksi 5,8 juta m3. Penerimaan pemerintah dari pungutan Dana Reboisasi (DR), Bunga Jasa Giro DR, Provisi Sumber Daya hutan (PSDH), dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan pada tahun 2007 Rp. 2,10 trilyun. Pembangunan kehutanan sejauh ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersedian jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

7

II. A.

PERENCANAAN STRATEJIK

RENCANA STRATEJIK 1.

VISI Sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3, kondisi hutan dan kehutanan Indonesia serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009, visi pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut : ‘Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat’

Menjamin

Berdasarkan visi tersebut, Departemen Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 2.

MISI Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009 tanggal 1 Desember 2004, Departemen Kehutanan telah menetapkan 6 misi dalam pembangunan kehutanan, yaitu:

3.

1)

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

2)

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

3)

Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

4)

Mendorong peran serta masyarakat.

5)

Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6)

Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

TUJUAN Tujuan yang ditetapkan Departemen Kehutanan berdasarkan misi yang diemban, adalah sebagai berikut: •

Tujuan dari misi 1: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, adalah untuk:

8

•

a.

Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan;

b.

Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

Tujuan dari misi 2: Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari, adalah untuk: a.

Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan;

b.

Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan;

c.

Termanfaatkannya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;

d.

Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan;

e.

Berperan aktif dalam memanfaatkan tentang kehutanan dan lingkungan;

f.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan di propinsi, kabupaten/kota;

g.

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

perjanjian

global

•

Tujuan dari misi 3: Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), adalah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan.

•

Tujuan dari misi 4: untuk:

Mendorong peran serta masyarakat, adalah

a.

Terbangunnya masyarakat pembangunan kehutanan;

untuk

berperan

serta

dalam

b.

Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa.

•

Tujuan dari misi 5: Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, adalah untuk mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan.

•

Tujuan dari misi 6: Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah, adalah untuk mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan.

9

4.

SASARAN Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009), adalah sebagai berikut: 1)

Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholder dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumberdaya hutan;

2)

Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal;

3)

Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal satu unit pengelolaan hutan di setiap provinsi:

4)

Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencaapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha;

5)

Pembentukan 20 unit Taman Nasional mmodel;

6)

Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama di luar pulau Jawa;

7)

Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal;

8)

Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial;

9)

Peningkatan penyerapan tenaga tenaga kerja sebesar 3-10% dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4%;

10) Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha. Berdasarkan visi dan misi Departemen Kehutanan dan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka sesuai dengan tujuan di atas, telah ditetapkan sasaran pembangunan kehutanan selama 5 tahun (2005-2009) sejumlah 35 sasaran. 5.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pokok, sebagai berikut: a.

Kebijakan Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Departemen Kehutanan menetapkan 5 kebijakan prioritas periode 2005-2009, yang

10

ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004, yaitu sebagai berikut: 1)

2)

3)

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal; Kebijakan ini dimaksudkan : a)

Menegakkan kepastian hukum dibidang kehutanan.

b)

Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar.

c)

Meningkatkan partisipasi berbagai pihak masyarakat dalam melestarikan hutan.

d)

Menjamin keberadaan pembangunan.

hutan

sebaagai

serta model

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; kebijakan ini dimaksudkan : a)

Menciptakan industri kehutanan yang tangguh dan mampu bersaing secara global serta mewujudkan struktur industri pengolahan kayu yang efisien dan berwawasan lingkungan yang dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.

b)

Mewujudkan produk kehutanan yang memenuhi standar nasional dan internasional, termasuk standar PHL.

c)

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

d)

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

e)

Mewujudkan PHL mendukung pengembangan industri kehutanan.

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; kebijakan ini dimaksudkan : a)

Menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem hutan dan fungsinya.

b)

Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.

c)

Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional, dan global.

d)

Meningkatkan masyarakat.

e)

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan.

manfaat

hutan

bagi

kesejahteraan

11

4)

5)

6)

f)

Meningkatkan pennyerapan tenaga kerja.

g)

Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; kebijakan ini dimaksudkan : a)

Meningkatkan peran serta pembangunan kehutanan.

masyarakat

b)

Meningkatkan akses pemanfaatan hutan.

c)

Meningkatkan lapangan pekerjaaan bagi masyarakat setempat.

d)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

masyarakat

setempat

dalam dalam

Pemantapan kawasan hutan; kebijakan ini dimaksudkan: a)

Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.

b)

Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

c)

Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.

d)

Menjamin kelestarian kehidupan dari hutan.

usaha

dan

daya

dukung

Kebijakan Pendukung; kebijakan ini dimaksudkan : a)

Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

b)

Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

c)

Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK.

d)

Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM.

e)

Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

12

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari dengan tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan. Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Dismaping itu, untuk mengimplementasikan sasaran strategis setiap kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Menhut-II/2006 ditetapkan fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan untuk setiap kebijakan prioritas, meliputi : 1. Pemberantasan penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, dengan dua fokus kegiatan, yaitu: a. Pengamanan Kawasan Hutan b. Penertiban Peredaran Hasil Hutan 2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, dengan empat fokus kegiatan, meliputi a. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam Produksi b. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman c. Pengelolaan Kawasan Yang Belum Dibebani Hak d. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai c. Pengendalian Kebakaran Hutan d. Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPA/KSA/TB dan Hutan Lindung) e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). f. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alat 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. a. Pengembangan Hutan Rakyat b. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu c. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 13

5. Pemantapan kawasan hutan. a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan c. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan b. Program Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Departemen Kehutanan menetapkan 10 program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009. Program-program tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;

2)

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan;

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

4)

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;

5)

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;

6)

Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

7)

Program Pendidikan Kedinasan;

8)

Program Penelitian Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

9)

Program Peningkatan Aparatur Negara.

Pengawasan

10) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan

Pimpinan

dan

Akuntabilitas

Kenegaraan

dan

Pada tataran pelaksanaan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dan program jangka menengah nasional, dituangkan dalam kegiatan pokok Departemen Kehutanan. c. Kegiatan prioritas Kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan Departemen Kehutanan tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1)

Pemberantasan pencurian kayu (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, dengan kegiatan pokok antara lain: a)

Penyempurnaan peraturan perundangan dan kerjasama pemberantasan kejahatan kehutanan dan meningkatnya

14

kegiatan-kegiatan operasi penanggulangan logging sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2005.

2)

3)

illegal

b)

Tersedianya basis data sebagai bahan kajian bagi pelaksanaan pemberantasan pencurian kayu (illegal logging dan perusakan hutan lain) dalam rangka tertib tata usaha hasil hutan dan pemenuhan bahan baku industri primer yang legal.

c)

Meningkatnya penertiban penggunana peralatan eksploitasi di hutan alam maupun di areal-areal Ijin Penebangan Kayu (IPK)

d)

Terbitnya pedoman-pedoman dalam rangka penertiban perdagangan hasil hutan ilegal di lingkup internal dan eksternal Departemen.

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Deregulasi peraturan-peraturan menyangkut hutan tanaman yang berisikan insentif dan desinsentif serta deregulasi alokasi pembangunan hutan tanaman.

b)

Pengembangan dan pembinaan usaha hutan tanaman skala kecil dengan jenis unggulan lokal.

c)

Berkembangnya kelembagaan dan investasi unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan serta promosi melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) serta pengembangan kajian restrukturisasi dan pemolaan industri hasil hutan.

d)

Tersedianya sistem informasi pengelolaan produksi yang didukung data yang handal.

hutan

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaaan DAS dan RHL dengan didukung basis data dan informasi tentang penutupan lahan dan tingkat erosi tanah.

b)

Terselenggaranya kegiatan konservasi tanah yang efektif dengan didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

c)

Terlatihnya kader-kader ormas dan mitra bidang RHL serta terlaksananya penanaman sebanyak 1 juta batang bibit pada setiap wilayah kerja BP-DAS.

d)

Deregulasi tentang pemanfaatan Taman Nasional, dan terselenggaranya pengelolaan TN Model yang didukung oleh stakeholders.

15

4)

5)

e)

Terbitnya rencana-rencana pengelolaan KSA/KPA/TB, pembinaan habitat dan berkembangnya pengelolaan KSA/KPA/TB kolaboratif bersama masyarakat/mitra.

f)

Meningkatnya kegiatan inventarisasi jasa lingkungan dalam rangka pengembangan basis data serta pengelolaan publikasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

g)

Terbitnya penyempurnaan peraturan perundangan bidang kebakaran lahan dan hutan serta penyuluhan dan kampanyenya.

h)

Terbitnya regulasi penangkaran flora dan satwa liar serta pemanfaatan dan perdagangan sumberdaya alam yang dilindungi serta pengelolaan/pembinaan habitat spesies yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Berkembangnya upaya-upaya pengelolaan hutan rakyat terutama diluar Pulau Jawa.

b)

Tersedianya data dna informasi kondisi ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat dalam usaha-usaha kehutanan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

c)

Berkembangnya model-model usaha kehutanan non kayu dan model hutan kemasyarakatan pada DAS priorittas di 10 provinsi yaitu Bengkulu, Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

d)

Deregulasi peraturan perundangan pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (JLWA) dan Tumbuah dan Satwa Liar (TSL) dan terbitnya pedoman dan kritera pemanfaatan JLWA dan TSL.

e)

Terbentuknya Lembaga Keuangan Alternatif (LKA) untuk investasi/pemodalan untuk usaha pemanfaatan lingkungan, wisata alam dan TSL oleh masyarakat.

Pemantapan kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain : a)

Terbitnya kriteria dan standar penyusunan NSDH (Nerara Sumber Daya Hutan) serta terbukanya NSDH

16

tahun 2006 sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku.

6)

b)

Penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalteng, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan penunjukan kawasan hutan partial di 30 lokasi.

c)

Penetapan kawasan hutan seluas 6 juta ha.

d)

Tersedianya sistem informasi kehutanan yang memuat data dan informasi spatial dan non spatial pemanfaatan hutan, penutupan lahan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

e)

Terbitnya rencana aksi pembangunan KPH dan fasilitasi strukturisasi institusi pengelola KPH, serta implementasi rancangan pembangunan KPH model sebanyak 21 unit.

Kebijakan Penunjang a)

Terselenggaranya pengembangan DIKLAT Kehutanan yang menghasilkan SDM kehutanan handal.

b)

Optimalisasi penerimaan,verifikasi pelaksanaan anggaran dan perbendahaaraan serta pengurusan dan pengembangan pengadaan sarana dan prasarana.

c)

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi barang dan inventaris milik negara dengan optimal.

d)

Kerjasama bilateral dan multilateral bidang kehutanan berjalan dengan baik.

e)

Kordinasi penyusunan rencana rencana kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di setiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota) dengan sektor lain.

f)

Desentralisasi pembangunan kehutanan untuk menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan hutan lestari.

g)

Terselenggaranya pelaksanaan PDRB hijau di beberapa daerah.

h)

Tersusunnya rencana pembangunan dan rencana makro kegiatan kehutanan yang diacu semua pihak.

Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Departemen Kehutanan selama 5 tahun (2005–2009) tersaji dalam lampiran 1. Rencana Stratejik.

17

B.

RENCANA KINERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2007 Pembangunan Kehutanan tahun 2007 merupakan kelanjutan Pembangunan Kehutanan tahun 2005 dan 2006 yang menekankan pada upaya pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi SDA, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta pementapan kawasan hutan. Kelima fokus tersebut merupakan penjabaran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu serta telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Peraturan Menteri Kehutanan no. P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005). Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan. Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Departemen Kehutanan periode 2005-2009, dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 termasuk didalamnya 9 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2007 yaitu: 1) Penanggulangan kemiskinan, 2) Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, 3) Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pedesaan, 4) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, 5) Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, 6) Pemantapan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, 7) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8) Percepatan pembangunan insfrastruktur, serta 9) Pembangunan Daerah Perbatasan dan wilayah terisolir. Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2007 tercatat sebanyak 35 kegiatan pokok yang diarahkan untuk menunjang 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Dalam mencapai visi pembangunan kehutanan maka Departemen Kehutanan pada tahun 2007 mempunyai 6 misi, 14 tujuan, 31 sasaran, yang akan dicapai melalui 5 kebijakan prioritas, 10 program, dan 149 kegiatan pembangunan kehutanan.

18

III. A.

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA Untuk mengetahui kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007, maka pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja terhadap misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan Departemen Kehutanan pada tahun 2007. Sesuai dengan Rencana Startejik Departemen Kehutanan 2005-2009 dan Rencana Kinerja Departemen Kehutanan tahun 2007, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut: Tabel 1. Misi, Jumlah Sasaran, Program, dan Jumlah Kegiatan sesuai Renstra Dephut 2005-2009 dan Renja Dephut 2007 Misi

Jumlah Tujuan

Jumlah Sasaran

1

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

2

5

2

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

7

18

Kebijakan Prioritas Pemantapan Kawasan Hutan

Pemberantasan

3

Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

1

1

pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan Pemantapan kawasan hutan Kebijakan Pendukung

Rehabilitasi dan konservasi hutan

Program

Kegiatan Pokok

• Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH • Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

4

- Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH • Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA • Pengembanga n Kapasitas Pengelolaan SDA • Pemantapan Keamanan Dalam Negeri • Perlindungan dan Konservasi SDA • Litbang dan IPTEK

24

• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

2

19

Misi

Jumlah Tujuan

Jumlah Sasaran

Kebijakan Prioritas

4

Mendorong peran serta masyarakat.

2

4

o Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan o Kebijakan pendukung

5

Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1

1

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan

6

Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

1

2

Kebijakan pendukung

Σ

6

14

33

5+1

Program

Jumlah Kegiatan

• Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH • Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA • Pendidikan Kedinasan • Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

7

• Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH

1

• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. • Pengembanga n Kapasitas Pengelolaan SDA

15

10

51

Pada tahun 2007, Departemen Kehutanan melaksanakan seluruh misi dan tujuan yang ada di dalam Renstra, yaitu 6 misi dan 14 tujuan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2007 sebanyak 33 sasaran Renstra. Misi, tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 10 program dan 5 kebijakan prioritas. Sesuai Renja 2007, maka pada tahun 2007 dilaksanakan sebanyak 51 kegiatan pokok. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan, telah diuraikan didalam indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pada laporan ini, indikator kinerja yang diukur adalah indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil). Hasil pengukuran kinerja terhadap misi, sasaran, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel RKT (Rencana Kerja Tahunan), PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran), sebagaimana yang ada dalam lampiran.

20

1.

KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN Pengukuran kinerja program pembangunan kehutanan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Program yang diselenggarakan Departemen Kehutanan tahun 2007 ada sebanyak 10 program.

Pencapaian indikator kinerja suatu program dihitung dengan merata-ratakan pencapaian indikator kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program dimaksud.

Pencapaian kinerja suatu program dihitung dengan merata-ratakan pencapaian kinerja indikator masukan, keluaran dan hasil dari program tersebut.

Hasil pengukuran kinerja program dapat dilihat pada tabel 2 berikut: Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja Program Pencapaian kinerja

No

Program

Jumlah Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

1

2

3

4

5

6

1


12

49,51

82,20

81,64

2

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

2

43,42

100,00

75,00

3


5

56,31

78,33

80,41

4

Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA

1

31,97

100,00

80,00

5


3

36,48

93,33

74,81

6


8

37,31

85,75

72,84

7


13

73,59

96,79

84,99

8

Penelitian dan Pengembangan IPTEK

1

80,30

98,14

81,64

9

Pendidikan Kedinasan

3

77,54

80,70

80,70

10


3

76,34

98,35

96,83

57,51

87,85

81,28

Rata-rata

21

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pencapaian kinerja hasil pembangunan kehutanan tahun 2007 sebesar 81,28%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 88,94%, dan tahun 2005 sebesar 90,46%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program Dephut mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,21%.

2) Program 1: Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman secara lestari, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu, meningkatkan kinerja industri perkayuan agar mampu bersaing di pasar internasional, dan mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui pengukuran, penataan batas, serta penyiapan unit-unit pengelolaan hutan.

-

Pencapaian kinerja program ini digambarkan dengan nilai rata-rata sebesar 81,64%, dengan hasil pelaksanaan program antara lain : •

Peta paduserasi provinsi Kalimantan Tengah

•

Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 provinsi

•

Penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan hutan di 2 provinsi

•

Surat Keputusan penetapan kawasan hutan sebanyak 75 buah

•

Peta kawasan hutan yang sesuai dengan peta dasar tematik kehutanan di seluruh Indonesia.

•

Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di 12 lokasi

•

Penyelesaian masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi

•

Rencana pemanfaatan areal eks HPH/HTI untuk HHBK 4 provinsi

•

Unit manajemen hutan tanaman 11 lokasi

•

Penilaian kinerja pembangunan hutan alam

•

Sertifikasi pengelolaan hutan sertifikat seluas 1.774.820 ha

•

Ekspor panel kayu 2,67 juta ton dan wood working 1,6 juta ton

produksi

lestari

19

22

-

•

Jumlah pulp yang dihasilkan tahun 2007 sebanyak 5,5 juta ton

•

Pengkayaan dan pemeliharaan hasil pengkayaan di 4 provinsi (Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalsel)

•

Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003

•

Sistem informasi penatausaahaan PSDH/DR secara online 1 paket

•

Penerimaan PNBP dari 16 provinsi penghasil

•

Buku Pedoman actionplan pembangunn KPH tingkat nasional

•

Modul lokalatih personil pelaksana KPH model 6 judul

•

Pembangunan areal model HHBK seluas 295 ha

Hambatan dan permasalahan pencapaian kinerja, antara lain:

yang

•

Penyelesaian penetapan kawasan hutan

•

Penataan batas kawasan hutan

mempengaruhi

3) Program 2: Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH -

Program ini bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi sumberdaya hutan yang lengkap, akurat, baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perancanaan pembangunan kehutanan.

-

Kinerja program ini pada tahun 2007 sebesar 75,00%, dengan hasil program antara lain : •

Data dan informasi neraca sumber daya hutan (NSDH) 1 judul

•

Data luas dan persebaran penutupan lahan sebanyak 300 lembar peta

•

Data penutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi

•

Data digital kontur 300 lembar

•

Data tematik kondisi kawasan hutan provinsi 300 lembar

•

Data tematik kehutanan di 29 provinsi

4) Program 3: Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis di 282 DAS prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan meningkatkan usaha perbenihan.

23

-

Pencapaian kinerja program pada 80,41%, dengan 5 kegiatan pokok.

tahun 2007 sebesar

-

Hasil dari pelaksanaan program adalah kegiatan: •

Pembangunan Gerhan dengan hutan tanaman reboisasi seluas 28.536 ha, tanaman hutan rakyat 51.016.944 ha, tanaman hutan mangrove 2.911 ha, dan tanaman silvikultur intensif 2.276 ha, HTI 447.982 ha, Perum Perhutani 201.564 ha, hutan meranti 2.799 ha.

•

Bangunan konservasi tanah resapan) sebanyak 2.568 unit

•

Pembangunan areal model hutan rakyat 500 ha, dan areal model wanatani 140 ha

•

Rencana teknik tahunan tahun 2007 di 23 DAS

•

Pembangunan perbenihan masyarakat 6 unit

•

Data dan informasi perbenihan 4 BPTH

•

Indonesia menanam 79 juta batang

•

Perempuan menanam 12 juta batang

•

Penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang

(dam,

embung,

sumur

5) Program 4: Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat madani kehutanan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.

-

Nilai pencapaian kinerja program ini, yaitu sebesar 80,00%, dengan hasil program antara lain : •

Pembangunan hutan kemasyarakatan tahun 2007 seluas 50 ha

•

Hasil evaluasi tahun 2007, program HKm melibatan masyarakat sebanyak 57 Kelompok Tani terbaik (6.742 KK), dengan luas lahan 8.811,06 Ha di Lampung, DIY, dan NTB. Untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi kawasan hutan Negara, Wapres RI menetapkan target penetapan areal kerja dan ijin usaha pemanfaatan HKm seluas 400.000 Ha tahun 2009, dan 2,1 juta ha tahun 2015Hutan kemasyarakatn/SF 250 ha.

24

•

Pemberdayaan masyarakat (PHBM) di areal IUPHHK-HA 16.015 KK dan IUPHHK-HTI 30.557 KK

•

Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 1,6 juta KK

•

Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 425.764 KK di 1.333 desa

•

Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi 29 provinsi, 58 desa, 1.160 KK.

6) Program 5: Pemantapan Keamanan Dalam Negeri -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum(Kepolisian, Kejaksanaan dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada kawasan hutan negara dan praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar negeri, serta menyeret pelakunya ke pengadilan.

-

Kinerja program ini yaitu sebesar 74,81%, dengan hasil pelaksanaan program antara lain : •

Penyusunan rencana penyidikan dan perlindungan 10 judul

•

Pelatihan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Diklat Polhut dan PPNS sebanyak 8.153 orang, jumlah SPORC 893 orang 11 provinsi.

•

Operasi Represif dan operasi Polhut khusus 11 paket, dengan hasil operasi kayu 37.105 batang/126.928 m3, alat berat 8 unit, kapal 7 unit, truk 16 unit, mobil 3 unit, satwa 424 ekor, dan lahan perambahan 416,43 ha.

•

Rapat kerja pengamanan hutan dengan instansi terkait

•

Penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket

•

Advokasi penanganan perkara 1 paket

•

Pelanggaran pencurian kayu tahun 2007 sebanyak 293 kasus (2006 : 1422 kasus), kebakaran hutan 11 kasus (2006: 28 kasus), perambahan 39 kasus (2006 : 84 kasus). Terjadi penurunan kasus pelanggaran kehutanan pada tahun 2007

•

Perbaikan tata usaha hasil hutan (SAKB, faktur, SKAU, log tracking atau barcode system)

25

7) Program 6: Perlindungan dan Konservasi SDA -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan pengelolaan kawasan konservasi lainnya.

-

Kinerja program ini pada tahun 2007 digambarkan dari pencapaian kinerja 8 kegiatan yang rata-ratanya sebesar 72,84%. Pencapaian kinerja tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 sebesar 83,58%.

-

Beberapa hambatan yang mempengaruhi hasil pencaapaian kinerja antara lain : pengembangan 20 TN model/mandiri karena belum tersedianya pola optimalisasi pengelolaan TN model dan mandiri; dan pengembangan kerjasama kemitraan bidang KSDAHE karena belum terselesaikannya kasus tumpang tindih kawasan.

-

Hasil pelaksanaan program ini antara lain: •

Pemantauan hotspot di 25 provinsi, dimana tahun 2007 jumlah hotspot yang teridentifikasi dalam kawasan hutan 343 titik, dan di lahan 1.081 titik

•

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

•

Pengendalian kebakaran lahan dan hutan BKSDA/BTN rawan kebakaran di 11 porpinsi

•

Pembentukan masyarakat peduli Sumbar, Sumut, Sulsel, dan Kalbar

•

Inventarisasi areal bekas kebakaran di Riau, Jambi, TN Ciremai, TN Gunung palung, dan kalimantan Tengah

•

Pengelolaan jasa lingkungan dan jasa wisata di 10 lokasi

•

Pengkajian kebijakan perburuan satwa liar

api

di

di

di

Bengkulu,

8) Program 7: Penelitian dan Pengembangan IPTEK -

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan.

-

Kinerja program ini tahun 2007 sebesar 81,64%, sementara pada tahun 2006 sebesar 90,44%.

-

Hasil kinerja program antara lain: •

Teknologi pengembangan jenis-jenis rehabilitasi sebanyak 55 kegiatan

pohon

dan

26

•

Teknologi peningkatan produktivitas hutan sebanyak 198 kegiatan

•

Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak 141 kegiatan

•

Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan

•

Tehnik pengkayaan dan inventarisasi hutan alam 17 kegiatan

•

Model dan pola partisipasi masyarakat sebanyak 35 kegiatan

9) Program 8: Pendidikan Kedinasan -

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, serta pengembangan organisasi kediklatan.

-

Pencapaian kinerja program ini pada tahun 2006 sebesar 80,70%, sedangkan tahun 2006 sebesar 97,24%.

-

Hasil kinerja program ini antara lain: •

Jumlah yang terdidik di SKMA Manokwari, Diploma IV penyuluhan dan S1 kerjasama, 253 orang

•

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, bidang administrasi kepemimpinan 3.463 orang

10) Program 9: Peningkatan Aparatur Negara

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

-

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta pengendalian terhadap kinerja pemerintah.

-

Kinerja program ini tahun 2007 sebesar 96,83%, sedangkan tahun 2006 sebesar 86,06%

-

Hasil kinerja program ini antara lain: •

Laporan hasil pemeriksaan reguler, PNBP, khusus, lainnya, pencermatan kerjasama dan BLN, aset IKMN, evaluasi pencapaian DIPA th 2007, evaluasi pencermatan lainnya 369 LHA

27

•

Laporan evaluasi SAKIP dan SAI

•

Laporan pembinaan wilayah 15 provinsi

11) Program 10: Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

2.

-

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perencanaan, pengembangan SDM dan kepegawaian, pengembangan hukum dan kerjasama luar negeri, serta pengendalian pembangunan kehutanan.

-

Pencapaian kinerja program pada tahun 2007, yaitu sebesar 84,99%, sedangkan tahun 2006 sebesar 89,86%.

-

Hasil dari program ini antara lain: •

Arahan kebijakan Departemen kehutanan 288 dokumen

•

Penerimaan negara bukan pajak Dana Reboisasi 1.358,78 milyar, PSDH 670,09 milyar, IHPH dan IHPHTI 76,01 milyar

•

Fasilitasi konvensi internasional dan internalisasi konvensi internasional dan perencanaan kehutanan 33 propinsi

•

Kerjasama lintas sektor dan international (Fleg, MOU dengan Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia)

•

Penyusunan kehutanan

•

Laporan perkembangan kredit KUK DAS, KUPA, KUHR

•

Tersedianya sarana dan prasaran kehutanan

•

Pengendalian pembangunan kehutanan di tingkat provinsi

peraturan

perundang-undangan

bidang

KINERJA MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN Departemen Kehutanan pada tahun 2007 melaksanakan 6 misi pembangunan, dengan 8 tujuan dan 19 sasaran. Pencapaian kinerja misi dihitung dari rata-rata pencapaian kinerja tujuan. Pencapaian kinerja tujuan dihitung dari rata-rata pencapaian kinerja sasarannya. Sedangkan perhitungan kinerja sasaran dihitung berdasarkan rata-rata pencaapaian kinerja kegiatan. Hasil dari pencapaian kinerja sasaran, tujuan, dan misi pembangunan kehutanan tahun 2007, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

28

Tabel 3. Hasil pengukuran kinerja sasaran, tujuan, dan misi pembangunan kehutanan tahun 2007 KINERJA SASARAN

KINERJA TUJUAN

MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

1. Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan

1. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabk an) sebgaai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari

75,00

2. Tercapainya penunjukkan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

41,67

2. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali

66,11

66,11

1. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan

1. Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI

75,00

91,63

2. Terwujudnya hutan tanaman yang produktif

100,00

3. Tercapainya pengelolaan hutan lestari

100,00

4. Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan

100,00

5. Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan

100,00

2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari

2. Terselenggaranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan

6. Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara

74,81

Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di

95,00

63,89

KINERJA MISI 64,44

85,85

95,00

29

MISI

TUJUAN

SASARAN

KINERJA SASARAN

reklamasi hutan

kabupaten sesuai kebutuhan

3. Termanfaat kan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.

1. Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model

66,67

2. Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif

50,00

3. Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatera

85,71

4. Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari

50,29

KINERJA TUJUAN

63,16

4. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain

100,00

100,00

5. Terwujud nya pemantapan pengelolaan hutan di provinsi, kabupaten/kota

1. Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi

100,00

83,87

6. Terselenggaranya penelitian danpengembangan,pendidik an dan latihan serta penyuluhan kehutanan

2. Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung

62,50

3. Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal

89,12

Terwujudnya RISTEK kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional

84,48

KINERJA MISI

84,48

30

MISI 3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

4. Mendorong peran serta masyarakat

TUJUAN 1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan

1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan

SASARAN

KINERJA SASARAN

Terkendainya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS Prioritas

77,50

Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)

95,00

Tercapainya penambahan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat

100,00

Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari

93,12

Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan

75,00

Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat

85,00

KINERJA TUJUAN

KINERJA MISI

86,25

86,25

89,90

82,32

5 . Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan

Berkembangnya model pengelolaaan hutan berbasis masyarakat

80,00

80,00

80,00

6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah

1. Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan kesekretariatan pembangunan kehutanan

1. Tercapainya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif

52,50

64,16

79,52

31

MISI

TUJUAN

SASARAN

KINERJA SASARAN

KINERJA TUJUAN

2. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan

50,00

3. Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan

90,00

2. Tercapainya pemanfaatan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan

Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan ansional

67,50

67,50

3. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa

Terwujudnya SDM Kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

90,62

93,72

Terbentuknya PNS Kehutaanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya

96,82

KINERJA MISI

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tabel di atas, antara lain: 1) Misi 1: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. •

Pencapaian kinerja misi ini sebesar 64,44%.

•

Misi 1 mempunyai 2 tujuan. Melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, tujuan pertama misi ini, yaitu terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan, dapat dicapai kinerjanya sebesar 63,89%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan perpetaan sumber daya hutan; pengembangan sistem informasi kehutanan, pengukuhan kawasan hutan. Nilai pencapaian kinerja kurang begitu baik karena tidak selesainya kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan.

32

•

Sedangkan tujuan kedua (terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan) hanya dicapai sebesar 66,11%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan.

•

Pada tahun 2006, misi ini mencapai nilai yang lebih besar, yaitu 63,28%.

2) Misi 2: Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. •

Pencapaian kinerja misi ke-2 ini, tahun 2007 yaitu sebesar 85,25%.

•

Misi ini mempunyai 6 tujuan dan 16 sasaran. Kegiatan yang mendukung misi ini antara lain pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak, pengembangan hutan tanaman, pengelolaan hutan produksi alam, restrukturisasi industri primer kehutanan, penertiban tata usaha hasil hutan, operasi pengamanan hutan, penyelesaian kasus kejahatan hutan, pembangunan sumber benih, pengelolaan taman nasional, pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, penyusunan rencana kehutanan, pembangunan KPH, pengelolaan hutan lindung.

•

Pada tahun 2006, kinerja misi-2,sebesar 86,99%.

3) Misi 3: Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pencapaian kinerja misi pada tahun 2007 adalah sebesar 86,25%, sedangkan pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2006 dinilai sebesar 84,72%.

Tujuan misi ini adalah memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan. Sedangkan kegiatannya adalah pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Kecilnya pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2007 adalah karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

4) Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat

Kinerja misi ini pada tahun 2007, yaitu sebesar 82,32%, sedangkan pada tahun 2006 kinerjanya mencapai sebesar 95,60%.

Kinerja misi ini dicapai dari pencapaian kinerja kegiatan, yaitu melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK),

33

pengembangan daerah penyangga di konservasi, pengembangan RHL swadaya.

sekitar

kawasan

5) Misi 5: Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pada tahun 2007, misi yang mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran ini, hanya dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan. Pencapaian kinerja kegiatan ini tahun 2007 sebesar 80,00%, sedangkan pada tahun 2006 pencapaian kinerja misi 5, mencapai sebesar 96,40%.

6) Misi 6: Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah

3.

Pada tahun 2007, kinerja misi ini dinilai sebesar 79,52%, sedangkan pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2006, yaitu sebesar 91,26%.

Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan tercapainya pemanfaatan perjanjian, serta mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa. Dalam misi dilakukan melalui kegiatan pembinaan hukum dan peraturan perundangan, desentralisasi kehutanan, pengembangan rencana dan penganggaran, pengembangan organisasi.

PENCAPAIAN KINERJA VISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN a.

Dari hasil pencapaian kinerja keenam misi tersebut di atas, maka pencapaian kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007 sebesar 76,34%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006 yang pencaapaian kinerjanya mencapai sebesar 87,79%.

b.

Nilai kinerja ini menurun dari nilai kinerja yang dicapai Departemen Kehutanan tahun 2006. Namun sesungguhnya hasil yang dicapai pada tahun 2006 jauh lebih besar, karena anggaran yang tersedia juga jauh lebih besar dibandingkan tahun 2005.

c.

Pencapaian kinerja yang menurun lebih banyak disebabkan karena dengan belum mantapnya pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja (unified budgeting).

34

B.

ASPEK KEUANGAN Table 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dephut Tahun 2007 Jenis Dokumen DIPA BA 29 DIPA BA 69 (Luncuran) DIPA BA 69 Murni Total

a.

2.503.920.399 1.259.672.026

Realisasi X Rp. 1000 1.494.194.317 911.373.595

% 59,67 72,35

2.960.956.647

1.000.045.701

33,77

6.724.549.072

3.405.613.613

50,64

Pagu X Rp.1000

Total anggaran Departemen Kehutanan (dalam Bagian Anggaran 29) tahun 2007 adalah sebesar Rp. 2.503.920.399.000, yang terdiri dari: - Rupiah Murni

: Rp. 1.546.824.727.000

- Bantuan Luar Negeri : Rp. - PNBP Kehutanan

12.818.182.000

: Rp. 944.277.490.000

Apabila dibandingkan dengan anggaran Dephut dari BA 29 tahun 2006, maka anggaran BA 29 tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 34%. Anggaran tersebut pada tahun 2007 dialokasikan ke dalam 205 Satker dan terbagi dalam 10 program b.

Disamping anggaran yang dialokasikan melalui BA 29, Dephut juga mendapatkan alokasi anggaran BA 69 Cadangan Dana Reboisasi sebesar Rp.4.220.628.673.000,- (terdiri dari luncuran Rp1.259.672.026.000,dan dan BA 69 murni Rp2.960.956.647.000) yang dilaksanakan oleh 580 satker.

c.

Dengan demikian total anggaran yang harus dilaksanakan oleh Dephut (termasuk UPT, Dishut Prop, dan Dishut Kab/Kota) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.724.549.072.000,-.

d.

Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran 29 digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan pembangunan kehutanan, sedangkan anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran 69 digunakan untuk membiayai 2 kegiatan pokok (GERHAN dan Pengamanan Hutan) serta untuk relokasi peralatan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dan fasilitasi kegiatan kerjasama luar negeri.

e.

Pelaksanaan anggaran Departemen Kehutanan Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar 50,64%, yaitu pelaksanaan anggaran BA 29 sebesar 59,67% dan pelaksanaan anggaran BA 69 luncuran 72,35% dan BA 69 murni sebesar 33,77%.

35

f.

C.

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran sampai saat ini antara lain disebabkan : -

Untuk DIPA BA 29, adanya pemotongan belanja perjalanan dinas tidak mengikat berdampak pada kegiatan kegiatan teknis lapangan yang memerlukan perjalanan dinas, seperti pengukuran, tata batas, pengamanan hutan, perlindungan hutan, dan penelitian, dll.

-

Setoran PNBP Kehutanan, sebagai salah satu sumber pembiayaan DIPA Dephut, baru dapat direalisasikan 100% pada bulan Oktober 2007.

-

Untuk DIPA BA 69, sebagian besar adalah kegiatan pengadaan bibit dan penanaman untuk Gerhan yang pelaksanaannya menunggu musim hujan. Untuk TA 2007 hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi kemarau panjang dimana permulaan musim hujan jatuh pada bulan Desember.

PERMASALAHAN 1. Penegakan hukum masalah hutan dan lingkungan masih belum sesuai yang diharapkan. Kejahatan bidang kehutanan sangat komplek dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung secara singkat tetapi dampak yang ditimbulkan jangka panjang. Tidak efektifnya penegakan hukum terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, justru banyak faktor yang mendukung lemahnya penegakan hukum, antara lain: lemahnya kelembagaan, peraturan perundangan yang kurang realistis, lemahnya sistem pengawasan serta penyalahgunaan wewenang. 2. Upaya penegakan hukum dalam pengendalian penebangan liar sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 23 tahun 1997 dan UU Nomor 41 tahun 1999, dan mengajukan kepengadilan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang memadai karena kendala dalam penyidikan (pembuktian sesuai kaidah hukum) sehingga hukumannya masih bersifat administratif. 3. Persoalan mendasar yang dihadapi dalam industri kehutanan saat ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pasok kayu bulat bagi industri pengolahan kayu nasional. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya hutan memasok kebutuhan industri. 4. Ketimpangan supply-demand tersebut dipercaya menjadi salah satu penyebab utama berlangsungnya kegiatan illegal logging, pencurian kayu dan lain-lain kerusakan hutan. Persoalan yang tengah dihadapi sektor kehutanan ini memberikan pemahaman bahwa industri kehutanan nasional tengah menuju kebangkrutan. Oleh karena itu upaya revitalisasi

36

industri kehutanan, menjadi prioritas bagi terwujudnya pembangunan kehutanan berkelanjutan. 5. Saat ini, luasnya lahan kritis yang harus direhabilitasi jauh melampaui kapasitas institusi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam kegiatan tersebut. Di lain pihak, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan juga sangat besar. Oleh karena itu, kiat kebijakan pemerintah yang diambil dalam rangka rehabilitasi sumber daya hutan, harus efektif yaitu didekati dengan pemberdayaan masyarakat, pemulihan fungsi lingkungan, dan pembiayaan rehabilitasi. 6. Masih belum sinkronnya peraturan perundangan yang berlaku, antara lain UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 32/2000 tentang Pemerintahan Daerah. (desentralisasi). Hal ini disebabkan UU No. 41/1999 lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan hutan secara ideal. Sementara itu, aspek kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan hutan (siapa melakukan apa) tidak dijelaskan dalam undangundang tersebut. Pada sisi lain, UU Nomor 22/1999 sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, tanpa menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya yang harus dikelola. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi peningkatan kegiatan rehabilitasi sumber daya hutan, dengan didukung oleh penyelenggaraan pemanfaatan yang efisien dan efektif. Perbedaan persepsi antara peraturan perundangan yang berlaku membuat hubungan antara pusat dan daerah belum harmonis. Hal ini menjadi suatu kendala dalam mendapatkan data dan informasi dari daerah dan kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara bersama-sama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 7. Penundaan perjalanan tidak mengikat telah berpengaruh pada kegiatankegiatan teknis lapangan yang memerlukan perjalanan ke lapangan, seperti patroli rutin kehutanan, operasi pengamanan hutan, survey dan identifikasi satwa, pengukuran dan penatagunaan hutan, penyelesaian kasus-kasus pertanahan di dalam kawasan hutan. Kegiatan tersebut telah berpengaruh pada kegiatan teknis yang lain, yang berakibat pada penyerapan anggaran Dephut. Menghadapi permasalahan tersebut diatas, maka Departemen kehutanan selanjutnya bertekad untuk terus meningkat kinerjanya, terutama kinerja dari 5 kebijakan prioritas dan dijabarkan ke daalam 19 fokus kegiatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja ini akan tercapai dengan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak (stakeholders), terutama dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

37

Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009 VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat

MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

1. Menjamin Keberadaan hutan dengan 1 luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan

1

2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari

INDIKATOR

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari

2 Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN

PROGRAM

Data dan informasi SDH spatial dan non spatial berikut ini tersedia dalam sistem informasi:(- Penutupan lahan, - Tematik sumberdaya hutan, - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. - Pemanfaatan hutan produksi, - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)

Pemantapan Kawasan Hutan

Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH

-

Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia



-

Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain

-

Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)

-

Minimal 70% penggunaan kawasan yang bermasalah selesai dievaluasi



Deregulasi Pengelolaan Hutan Alam

Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan




2

Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

3


1

Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan

4

Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI

-

5 Terwujudnya hutan tanaman yang produktif -

Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HT-Rakyat, dan IUPHHBK Deregulasi pembangunan HT

Luas hutan tanaman bertambah menjadi 5 juta ha dengan potensi produksi 100 m3/ha

38


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR

-

Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 7 % per tahun

6 Tercapainya pengelolaan hutan lestari

-

7 Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan

-

Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari Hasil produksi industri pengelolaan hasil hutan meningkat sebesar 10% dan mampu bersaing di pasar global

8 Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan

9 Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara

-

Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%

-

Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9%

-

Diversifikasi produk olahan

-

Data administratif aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan

-

Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%

-

Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua

-

Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif

-

Koordinasi penanggulangan pencurian kayu antar instansi penegak hukum berjalan efektif

KEBIJAKAN

PROGRAM

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan




Pemberantasan pencurian Pemantapan Pemanfaatan kayu di dalam hutan potensi SDH negara dan perdagangan kayu illegal

Pemberantasan pencurian Pemantapan keamanan dalam kayu di dalam hutan negeri negara dan perdagangan kayu illegal

39


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

3


2. Terselenggaranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan

10

Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di kabupaten sesuai kebutuhan

Terkelolanya sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara optimal berdasarkan prinsip kelestarian

11

Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model

Terbangunnya perbenihan tanaman Rehabilitasi dan hutan/sumber benih prioritas seluas 4.500 ha Konservasi Sumberdaya di 12 provinsi hutan

Sebanyak 20 Taman Nasional model terbentuk dan dikelola dengan optimal serta mendapat dukungan penuh dari stakeholder

-

TN model mampu melaksanakan penggalangan dana dari luar pemerintah

-

TN model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar 5%

12 Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif

Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari stakeholders

-

Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat

-

Pengendalian dan penurunan frekuensi kebakaran hutan secara nyata di Sumatera dan Kalimantan

-

Informasi dan deteksi dini kebakaran hutan berfungsi optimal

-

Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat berjalan efektif

-

Populasi TSL langka menigkat

-

Penangkaran TSL langka komersil berkembang

13 Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra

14 Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari

KEBIJAKAN

PROGRAM Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

Perlindungan dan Konservasi SDA







40


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

4

Terselenggara nya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan

5 Terwujudnya pemantapan pengelolaan hutan di provinsi, kabupaten/kota

15

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain


-

Penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan SDAH meningkat

-

Pengelolaan TSL langka di kawasan konservasi berjalan optimal dan mendapat dukungan dari stakeholders

-

Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun 20102014)

-

Evaluasi RPJP Kehutanan

-

PDRB Hijau Propinsi dan Kabupaten

-

Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global

-

Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan

-

Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan

-

Rencana makro kegiatan kehutanan

KEBIJAKAN

PROGRAM

Pendukung kebijakan Prioritas


16

Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi

Penetapan, pembangunan dan beroperasinya Pemantapan Kawasan KPH di seluruh provinsi di Indonesia Hutan


17

Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung

Penetapan Menteri tentang lembaga pengelolaan hutan lindung


-

Rehabilitasi dan konservasi SDH

Fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga tata air berjalan optimal

41


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

18

6

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan

19

Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal

Terwujudnya RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional


KEBIJAKAN

PROGRAM

-

Lembaga pengelolaan hutan lindung beroperasi dan mendapat dukungan penuh stakeholders

-

PNBP produk TSL dan jasa lingkungan meningkat sebesar 3%

-

Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4%

-

Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan lestari sebesar 5%


Penelitian dan pengembangan IPTEK

-

Hasil IPTEK dapat meningkatkan partisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan sebesar 4%



-

Hasil IPTEK dapat diakses oleh masyarakat luas



-

Tersedianya SDM kehutanan yang handal di setiap strata dan dalam jumlah yang memadai


Pendidikan kedinasan

-

Terbentuknya masyarakat kehutanan madani yang mengetahui, memahami turut serta dalam pembangunan kehutanan



-

Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat nasional dan global



-

Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global





42


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

1

Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem kehidupan

20

21

4. Mendorong peran serta masyarakat

1

Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan

22

Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas



-

Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, dan tanah longsor dapat dihindari dan atau menurun

-

Pengelolaan 282 DAS prioritas mendapat dukungan penuh stakeholders

KEBIJAKAN

PROGRAM

Rehabilitasi dan konservasi hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

-

Pengelolaan DAS dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 10%

-

RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 juta ha Rehabilitasi dan dengan ratio 60% dalam kawasan hutan dan konservasi hutan 40% diluar kawasan hutan


-

Sebanyak 80% dari hasil penanaman RHL di 282 DAS prioritas tumbuh dengan baik

-

Master plan RHL (MP-RHL) tersedia di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders

-

RHL di 282 DAS prioritas mendapat dukungan p[enuh stakeholders dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 10%

Tercapainya penambahan hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat

Luas HR dan HTR bertambah 500.000 ha

-

Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha

-

Masyarakat yang berusaha dalam pembangunan HR dan HTR meningkat sebesar 3, dan kesejahteraannya meningkat sebesar 4%

Pemberdayaan ekonomi Rehabilitasi dan pemulihan masyarakat di dalam dan cadangan SDA sekitar hutan

Pemberdayaan ekonomi Pemantapan Pemanfaatan masyarakat di dalam dan potensi SDH sekitar hutan

43


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR -

Tercapainya

23

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


KEBIJAKAN

PROGRAM

Penyerapan tenaga kerja di bidang HR dan HTR meningkat 3%

Pemanfaatan HHBK secara lestari dan komersial meningkat 3 % per tahun

-

Pemanfaatan HHBK dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3%, dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat

-

Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)

Pemberdayaan ekonomi Pemantapan Pemanfaatan masyarakat di dalam dan potensi SDH sekitar hutan

24


Kawasan penyangga berfungsi optimal, masyarakat yang tinggal di daerah penyangga sejahtera dan terlibat dalam pengelolaan kawasan

Pemberdayaan ekonomi Perlindungan dan Konservasi masyarakat di dalam dan SDA sekitar hutan

25


Kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat secara nyata


Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4% Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif

Pengembangan ekonomi Pengembangan kapasitas masyarakat di dalam dan pengelolaan SDA di sekitar kawasan hutan

-

5 . Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

1 Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan

26 Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat

6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah

1 Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan pengenggaran, koordinasi pembangunan, dan kesekretariatan pembangunan kehutanan

27 Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif

-

-

Pendukung kebijakan prioritas


Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

Penegakan hukum dan peraturan perundangundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil

44


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN 28 Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan


-

-

29 Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan

KEBIJAKAN

PROGRAM

Desetralisasi /regulasi pembangunan Pendukung kebijakan kehutanan secara menyeluruh dapat prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah


Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu



Penyelenggaraan pembangunan kehutanan terpadu dan terkoordinasi di setiap regional



Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, Pendukung kebijakan dan alokasi dana berjalan sesuai aturan prioritas


Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah



Pendukung kebijakan Informasi pembangunan kehutanan prioritas berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global


Regulasi dan deregulasi pembangunan kehutanan Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan

45


MISI

SASARAN

TUJUAN URAIAN


KEBIJAKAN

Organisasi dan tata laksana institusi Pendukung kebijakan kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif prioritas dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan

2 Tercapainya pemanfaatan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan

3 Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa

30 Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional

31 Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

Berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan

PROGRAM Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan


Pemantapan pemanfaatan potensi SDH





Kerjasama dan dukungan internasionall bidang kehutanan meningkat Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai

Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan 32 Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya

Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan Pembangunan kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien

46

LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

SASARAN

URAIAN

1.1.1

1 Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari

INDIKATOR

TARGET

Data dan informasi SDH spatial dan Pedoman penyusunan NSDH hasil non spatial berikut ini tersedia dalam penyempurnaan (1 judul) sistem informasi:(- Penutupan lahan, - Tematik sumberdaya hutan, Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. - Pemanfaatan hutan produksi, - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)

KEBIJAKAN


PROGRAM

Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Inventarisasi dan perpetaan SDH

Input

:

Kriteria dan standar NSDH (1 judul)

Buku NSDH daerah/prop (30 judul) dan nasional (1 judul) tahun 2006

Perangkat keras, aplikasi, sistem jaringan SIAPHUT Peralatan 1 unit HW/SW komputer dimasing-masing 11 BPKH tersedia Buku standar pembakuan hasil penafsiran yang telah disempurnakan dan sesuai dengan Standar nasional Indonesia

Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan kehutanan (SIAPHUT)

Data titik kontrol 450 titik 14 propinsi

Dana

Rp

SDM

Orang

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 58.980.622.000

653

Output

:

Kriteria dan standar NSDH

Judul

Outcome

:


%

100

Input

:

Dana

Rp

20.899.604.500

SDM

Orang

Peta perkembangan pemasangan jatikon

lembar

8

Aplikasi SIAPHUT hasil penyempurnaan

judul

1

tersedianya data dan informasi posisi titik kontrol yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemetaan kawasan hutan

%

Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan yang lebih lengkap dan akurat, dan memudahkan pengguna informasi

%

Output

:

Data spasial digital tematik dan turunan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan Peta SDH 4 prop (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar), peta tematik kehutanan, peta bahan bakar hutan 5 propinsi

SATUAN

Outcome

:

1

390

100

47


SASARAN

URAIAN

1.1.2

2 Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

-

Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia

Draft SK dan peta penunjukan Pemantapan kawasan hutan propinsi Riau, Kepri, Kawasan Hutan kalteng, Gorontalo, maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan kawasan hutan parsial di 30 lokasi (termasuk KHDTK)

-

Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain

SK pelepasan kawasan hutan, kumulatif seluas 6 juta ha

-

Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)

SK dan penetapan terdesiminasi kepada pihak-pihak kunci di kab/kota, prop, dan sektor lain terkait

PROGRAM


KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengukuhan kawasan hutan

Input

Output

:

:

Peta draft paduserasi sebagai justifikasi keberadaan kawasan hutan tahun 2006 Naskah dan peta kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda, BPN, BPKH, Dinas terkait propinsi

Outcome

:

Kesepakatan peta lokasi kawasan hutan yang ditunjuk

1.2.1

3 Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali

-


Pertimbangan teknis atas permohonan Pemantapan penggunaan kawasan hutan Kawasan Hutan Data/informasi pemenuhan kewajiban penggunaan KH oleh pemegang izin pinjam pakai KH (laporan hasil evaluasi) Data dan peta lokasi, luas, fungsi kawasan hutan yang dipinjampakaikan, pemehang izin, jangka waktu izin, legalitas (KP, Persetujuan Menhut, KepMenhut)


Input Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan

Output

:

:

Status penggunaan kawasanhutan (letak lokasi, pemenuhan kewajiban) tahun 2005 Data dan peta digital penggunaan kawasan hutan tahun 2005

Outcome

:

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dana

Rp

10.236.109.000

SDM

Orang

297

Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK

lokasi

30

Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan

provinsi

12

tersedianya bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK

lokasi

30

Terlenbgkapinya data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan

provinsi

12

Dana

Rp

SDM

Orang

1.075

Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan

lokasi

9

Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan

lokasi

30

Rekomendasi hasil kajian terpadu dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan

lokasi

9

Tersedianya data dan informasi dalam rangka lokasi pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan

30

13.847.270.800

48


SASARAN

URAIAN

2.1.1

INDIKATOR

4 Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI

-

TARGET


Regulasi dan deregulasi pengelolaan hutan alam

Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTRakyat, dan IUPHHBK

Deregulasi alokasi lahan untuk pemanfaatan (IUPHHK-HA/IUPHHKHT, HTR) Kawasan HP yang tidak dibebani hak teridentifikasi dan terpetakan

KEBIJAKAN

PROGRAM


5 Terwujudnya hutan tanaman yang produktif

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Identifikasi dan Input pemetaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak

SATUAN


:

Dana

Rp

Output

:

Site plan pemanfataan hutan produksi

judul

3

Outcome

:

teridentifikasinya kawasan HP yang tidak dibebani hak

judul

3

Input

:

Dana

Rp

Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak (pra FS)

Output

:

Rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH

paket

8

Terselenggaranya perencanaan pemanfaatan areal dalam kerangka persiapan lelang dan pelelangan IUPHHK-HA/HT

Outcome

:

Tersusunnya rencana penataan pemanfaatan paket areal eks HPH

8

Input

:

Dana

Output

:

pelaksanaan koordinasi perencanaan dan provinsi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen

3

Data dan informasi investasi hutan tanaman

1


Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengelolaann produksi dan monitoring dan penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam

2.1.2

KEGIATAN POKOK

Deregulasi pembangunan HT

Terwujudnya restrukturisasi/pengembangan hutan tanaman rakyat murni (areal ditetapkan/ditunjuk oleh pemerintah) atau hutan tanaman rakyat pola kemitraan

-


Terlaksananya deregulasi dan debirokratisasi alokasi lahan dan pemanfaatan hutan tanaman dalam mendorong investasi HT/HTR sebagai tindak lanjuut Inpres No. 3/2006

-


Terwujudnya disain lokasi hutan tanaman rakyat seluas 5000 ribu ha dan hutan tanaman rakyat pola mandiri seluas 500 ribu ha Terlaksananya pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Pola Kemitraan seluas 125 ribu ha (5% dari total 2,5 juta ha hutan tanaman yang hendak dibangun hingga tahun 2009)

Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan areal dalam kerangka lelang



Pengembangan hutan tanaman

Outcome

:

Rp

6.603.550.000

6.121.000.000

19.711.604.000

paket

Adanya kesamaan pemahaan pentingnya provinsi kegiatan kelola lingkungan dalam menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman

3

49


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

dibangun hingga tahun 2009)

2.1.3

6 Tercapainya pengelolaan hutan lestari

-

Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari

Terlaksananya penilaian kinerja dan sertifikasi pada 15 IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman oleh LPI

Revitalisasi sektor Pemantapan kehutanan Pemanfaatan potensi khususnya industri SDH kehutanan


Terwujudnya persepsi masyarakat yang baik terhadap pembangunan hutan tanaman

1 paket

:

Dana

Rp

Output

:

Penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen paket IUPHHK-HA

1

Outcome

:

tersedianya data dan informasi sebagai bahan paket masukan pengambilan keputusan kinerja IUPHHK

1

Input

:

Dana

Rp

Output

:


paket

1

Hasil evaluasi industri kehutanan

paket

1

Tersedianya acuan dalam perencanaan pemenuhan bahan baku industri primer

paket

1

Tersedianya bahan pembinaan dan pengendalian IPHHK

paket

1

Pegelolaan Input (pemanfaatan) hutan produksi alam

Terlaksananya sertifikasi dalam pengembangan sistem insentif untuk IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman yang berhasil

SATUAN

1

54.481.364.000

Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan kapasitas IUPHHKHA/HT terselenggaranya pembinaan rencana kerja IUPHHK-HA dan kelembagaan dan investasi IUPHHK-HA

2.1.4

7 Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan

-

Hasil produksi industri pengelolaan Deregulasi perizinan IPHHK dan hasil hutan meningkat sebesar 10% bukan kayu (IPHHBK) dan mampu bersaing di pasar global

-

Industri primer dapat meningkatkan Deregulasi pengunaan bahan baku efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%

-

Industri primer dapat meningkatkan Deregulasi insentif dan disintensif penyerapan tenaga kerja sebesar 9%

-




Restrukturisasi industri primer kehutanan

28.003.662.500

Terselenggaranya pembinaan/pengendalian/penilaian kinerja IPHHK Terselenggaranya pengkajian dan pemolaan untuk restrukturisasi industri kehutanan

Outcome

:

50


SASARAN

URAIAN

2.1.5

8 Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan

INDIKATOR

TARGET

-

Data administratif aliran hasil hutan Diterapkannya sistem informasi sesuai dengan data fisik/penerimaan peredaran dan pemantauan produksi iuran kehutanan hasil hutan secara on-line di seluruh propinsi

-

Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%

System Operating Procedure (SOP) operasi penertiban IUPHHK dan IPHHK illegal bersama instansi terkait dan strategi pembangunan/pengembangan industri kehutanan nasional

KEBIJAKAN

PROGRAM

Pemantapan Pemberantasan pencurian kayu di Pemanfaatan potensi SDH dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Penertiban tata usaha hasil hutan

SATUAN

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Sistem informasi penatausahaan PSDH /DR secara on line

paket

Terlaksananya operasi penertiban IPHH ilegal dan operasi penertiban peredarann pada daerah rawan

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 42.830.486.000

1

Data dan informasi produksi dan pelaksanaan provinsi lelang hasil hutan illegal

Penguatan kapasitas kelembagaan penertiban hasil hutan dan upaya pencegahan pencurian hasil hutan

Outcome

:

Tidak terjadi kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 2%

33

Terlaksananya implementasi sistem informasi paket penatausahaan PSDH/DR secara on line Terlaksananya penertiban dan lelang hasil hutan illegal

provinsi

:

Dana

Rp

1

33

Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan 2.1.6

9 Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara

Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua

Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang standar pelaksanaan perlindungan dan pengamanan serta pedoman kerjasama pemberantasan pencurian kayu di hutan negara, sebagai penjabaran dari PP No. 45/2004

Pemberantasan Pemantapan keamanan pencurian kayu di dalam negeri dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal

Operasi Input pengamanan hutan

6.340.744.000

-

Pengamanan hutan oleh masyarakat Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang berjalan efektif pedoman, standar, kriteria, prosedur operasionalisasi clearing house untuk data/informasi pencurian kayu di hutan

Output

:

Operasi intelijen

lokasi

-


Outcome

:

Meningkatkanya pencegahan tindak kejahatan kehutanan

%

100

Input

:

Dana

Rp

20.923.712.500

Output

:

Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan

paket

Data dan informasi yang akurat dan mutakhir tentang kasus-kasus pencurian kayu Clearing house dan sistem layanan informasi di tingkat porpinsi dan di tingkat nasional yang terkoneksi, diakui, dan digunakan/dirujuk Penguatan dukungan berbagai sumberdaya untuk pemberantasan pencurian kayu lebih efektif

Penguatan kapasitas kelembagaan

10

2

51


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

Koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanggulangan pencurian kayu berjalan efektif

Outcome


%

90

:

Dana

Rp

1.050.150.000

:

Penanganan perkara tindak pidana kehutanan paket

Outcome

:

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan

%

90

Input

:

Dana

Rp

12.123.135.000

Terbangunnya sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi)

Sumber benih dan tanaman unggulan lokal

unit

Berkembang dan beroperasinya sistem peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayahh BPTH

Rencana perbenihan

BPTH

Penyelesaian kasus Input hukum pelanggaran/kejaha tan hutan Output

Terbangunnya perbenihan tanaman Tersusunnya regulasi /pengaturan hutan/sumber benih prioritas seluas mekanisme pengadaan benih dan 4.500 ha di 12 provinsi bibit tanaman hutan

Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Konservasi Pemulihan cadangan Sumberdaya hutan SDA

Berkembangnya kelembagaan usaha perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH di tingkat masyarakat dan UKM

2.3.1

11

Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model


Meningkatnya kinerja pengamanan hutan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan preventif, represif, dan pre-emptive dalam penertiban peredaran hasil hutan Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif

10

SATUAN

:

Sinkronisasi rencana-rencana aksi pencegahan dan penanganan pencurian kayu

2.2.1

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

-

Sebanyak 20 Taman Nasional model terbentuk dan dikelola dengan optimal serta mendapat dukungan penuh dari stakeholder

PermenhutSK Dirjen PHKA baru yang Rehabilitasi dan Perlindungan dan memuat standar, kriteria, pedoman konservasi Konservasi SDA untuk pengembangan pengelolaan TN sumberdaya hutan model

-


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman dan tata cara investasi di TN model

Pembangunan sumber benih

Outcome

Pengelolaan Taman Input Nasional

Output

:

1

20

6

Diperolehnya benih yang berkualitas dan jelas % asal usulnya

100

Mekanisme kegiatan perbenihan dapat terlaksana dengan baik

%

100

:

Dana

Rp

1.521.610.000

:

Evaluasi kondisi pengelolaan TN model

unit

21

52


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

-

2.3.2

12 Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif -

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

TN model meningkatkan penyerapan SK Dirjen tentang pedoman tenaga kerja dan pendapatan restorasi/pengelolaan habitat masyarakat sebesar 5%

Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari stakeholders

Review/revisi kebijakan dan pedoman Rehabilitasi dan Perlindungan dan untuk percepatan penyusunan konservasi konservasi SDA rencana pengelolaan sumberdaya hutan

Pengelolaan KSA/KPA/TB

Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat Pedoman (standar, kriteria, prosedur) meningkatkan penyerapan tenaga kerjasama kemitraan dalam kerja setempat pemanfaatan serta rehabilitasi/restorasi KSA/KPA/TB Implementasi program/kegiatan mengacu pada rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengelolaan masing-masing KSA/KPA/TB: a) pemulihan fungsi di 41 unit (30 KSA, 11 KPA)

2.3.3

13 Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra

Pengendalian dan penurunan frekuensi kebakaran hutan secara nyata di Sumatera dan Kalimantan

Permenhut/SK Dirjen PHKA (baru/revisi) tentang pedoman (standar, kriteria) pengendalian kebakaran hutan

Rehabilitasi dan Perlindungan dan konservasi konservasi SDA sumberdaya hutan

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengendalian kebakaran hutan

SATUAN


Outcome

:

Terkelolanya TN secara efektif

%

90

Input

:

Dana

Rp

10.943.906.000

Output

:

Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB

lokasi

Outcome

:

Terlaksananya KPA/KSA/TB sesuai fungsi

%

100

Input

:

Dana

Rp

23.618.333.500

77

-

Informasi dan deteksi dini kebakaran Inpres tentang Pedoman Dalkarhut hutan berfungsi optimal

Output

:

Laporan pemantauan hotspot

provinsi

25

-

Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat berjalan efektif

Outcome

:

Tersedianya bahan peringatan dini bahaya kebakaran hutan

%

75

Input

:

Dana

Rp

84.141.640.000

Output

:

Tersedianya tenaga dan sarpras serta paket kelembagaan pengendalian kebakaran hutan

Seluruh elemen lingkup Dephut (di pusat dan daerah), pemda, dan masyarakat di 10 provinsi rawan kebakaran hutan mengetahui pedoman-pedoman pengendalian dan sistem peringatan dini kebakarn hutan Data daninformasi (spasial dan non spasial) lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan (perkebunan, lahan gambut, HTI, kawasan HP open access) sebagai bahan untuk strategi antisipasi kebakaran hutan terselesaikannya kasus hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan

Penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran

3

53


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

koordinasi antar para pihak, danpenanggulangan kebakaran hutan berjalan efektif

2.3.4

2.4.1

2.5.1

14 Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari

15

16

Terwujudnya rencanarencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain

Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi

-


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedomannnn pengelolaan spesiesspesies kunci/prioritas

-


-


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang arah kebijakan dan pengelolaan pusat penyelamatan dn rehabilitasi satwa Sistem informasi data/informasi seluruh spesies TSL kunci/prioritas clearing house data/informasi (PIKA)

-

Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun 2010-2014)

Pedoman penyusunan rencana makro Pendukung kegiatan kehutanan kebijakan Prioritas

-


hasil perhitungan PDRB hijau provinsi da kabupaten

-


Rencana-rencana keutanan, seperti: Rencana Kerja (Renja-KL) tahun 20088 dan rencana makro konservasi sumberdaya alam

-

Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global

-

Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan

Komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati dapat diinternalisasi ke dalam rencana pembangunan kehutanan

-


-

Rencana makro kegiatan kehutanan Hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan npembangunan kehutanan

-

Penetapan, pembangunan dan beroperasinya KPH di seluruh provinsi di Indonesia

Rehabilitasi dan Perlindungan dan konservasi konservasi SDA sumberdaya hutan


Pengelolaan keanekaragaman hayati

Rencana investasu dan studi kelayakan pembangunan pada setiap KPH di 27 provinsi

Meningkatnya kinerja petugas penegndalian kebakaran hutan

%

88

Input

:

Dana

Rp

19.421.183.000

Output

:

pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan paket peredaran TSL

Outcome

:

Berkembangnya penangkaran TSL langka komersial

%

100

:

Dana

Rp

58.611.922.850

SDM

Orang

Dokumen Renja-KL, RKP Dephut

judul

2

Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau

judul

2

Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan

%

Rekomendasi mengenai kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih

rekom

Dana

Rp

SDM

Orang

Outcome


Pembangunan KPH


:

Output


SATUAN

Outcome

Penyusunan Input Rencana Kehutanan

Pembangunan kehutanan wlayah perbatasan dapat terfasilitasi melalui konsep desentralisasi

Pedoman pembangunan KPH (5 paket)

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Input

:

:

:

8

271

100

1

9.181.640.000

319

54


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Formulasi kebijakan SDM Tk. Nasional (1 paket) dan Tk Provinsi (27 paket)Action plan pembangunan KPH (Tk. Nasional 1 paket, provinsi 27 paket, kabupaten 27 paket dan KPH 27 unit)

Output

:

Lokakarya pemahaman pedoman penyusunan rancangan pembangunan KPH model 2 paket Koordinasi pembangunan KPH oleh sekretariat pembangunan KPH nasional 1 paket

Outcome

:

Data dan rekomendasi pembangunan KPH

2.5.2

2.5.3

17

18



-

Penetapan Menteri tentang lembaga Penetapan lembaga pengelolaan pengelolaan hutan lindung hutan lindung di 27 provinsi

-




Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional

judul

1

Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional

judul 1

1

Tersedianya bahan sebagai acuan untuk pemenuhan peronal pengelola KPH

paket

1

tersedianya arahan bagi action plan kegiatan paket pembangunan KPH tingkat nasional

1

Input

:

Dana

Rp

Fungsi kawasan hutan lindung Rencanan pengelolaan hutan lindung sebagai penyangga tata air berjalan di 27 provinsi optimal

Output

:

Evaluasi fungsi dan status huutan lindung

lokasi

-

Lembaga pengelolaan hutan lindung Kualitas dan kuantitas penutupan beroperasi dan mendapat dukungan hutan pada hutan lindung meningkat penuh stakeholders gangguan terhadap hutan lindung berkurang

Outcome

:

Teridentifikasinya kondisi dan kelembagaan hutan lindung

%

80

-


Permenhut tentang pedoman Rehabilitasi dan (standar, kriteria) pemanfaatan jasa konservasi SDH lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat sekitar KSA/KPA/TB

Input

:

Dana

Rp

449.081.000

-

Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4%

Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pengelolaan KSA/KPA/TB

Output

:

Data dasar JLWA, BCA dan PM

lokasi

54

Dokumen rencana program kegiatan untuk layanan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB

Outcome

:

Tersedianya bahan pertimbangan dalam menetukan kebijakan pengembangan lebih lanjut

%

85


Pengelolaan hutan lindung

SATUAN

Pengembangan data base JLWA, BCA dan PM

782.750.000

5

55


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

kesepakatan kerjasama kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat: KSA/KPA/TB, investor/donors, buyers

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Input Penguatan kapasitas organisasi dan SDM dalam pengembangan kemitraan dan pemanfaatan JLWA Output dan TSL

Kelompok masyarakat yang bermitra memiliki pengetahuan dan keterampilan baru

Model pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat di 132 desa (68 desa model di balai TNN dan 64 desa model di BKSDA)

19

Terwujudnya RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional

-

Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan lestari sebesar 5%

Regulasi dan deregulasi penelitian dan pengembangan kehutanan

Dana

Rp

:

Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas

judul

:

Diketahuinya permasalahan dalam pemanfaatan pariwisata alam

%

100

:

Dana

Rp

836.500.000

Output

:

Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan judul air di kawasan hutan

Outcome

:

terarahnya pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan

Outcome

-

Hasil IPTEK dapat meningkatkan partisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan sebesar 4%

-

Hasil IPTEK dapat diakses oleh masyarakat luas

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat diakses oleh masyarakat luas dan dapat diterapkan secara efektif untuk pengembangan pengelolaan hutan alam produksi dan hutan tanaman; pengelolaan DAS; pengelolaan keanekaragaman hayati; pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman; peningkatan pemanfaatan HHBK oleh UKM; pemanfaatan jasa lingkungan; pemantapan kelembagaan serta pengemabangan tekno ekonomi pemanfaatan SDH, dan pengembangan biologi hutan



Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi dan pencegahan degradasi SDH

Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan


:

Penyusunan model Input pengelolaan pemanfaatan JLWA dan TSL

2.6.1

SATUAN

Input

:

1.346.950.000

9

2

%

Dana

Rp

SDM

Orang

100

4.878.862.000

267

Output

:

Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi

Laporan penelitian

55

Outcome

:

Tersedianya rekomendasi kebijakan rehabilitasi

%

60

Menurunnya lahan terdegradasi

%

60

Dana

Rp

14.384.910.000

Input

:

56


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

URAIAN p g tanaman

Teknologi dan kelembagaan pengelolaan dan pelestarian keragaman hayati

Teknologi pemanfaatan dan pemasaran HHBK dan jasa hutan

SATUAN


Output

:

teknologi peningkatan produktivitas hutan

Laporan penelitian

Outcome

:

Tersedianya teknik budidaya jenis-jenis prioritas yang dapat menghasilkan peningkatan hasil hutan tanaman

%

60

Input

:

Dana

Rp

3.817.450.000

SDM

Orang

186

198

141

Output

:

Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati

Laporan penelitian

Outcome

:

Tersedianya paket teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati

%

60

Input

:

Dana

Rp

2.702.965.000

SDM

Orang

194

Output

:


Laporan penelitian

35

Outcome

:

Meningkatnya pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan

%

60

:

Dana

Rp

1.275.955.000

SDM

Orang

71

Teknologi dan Input kelembagaan sistem pengelolaan hutan lestari

Kajian pengembangan social forestry dan tata niaga hasil hutan

INDIKATOR KINERJA

Output

:

Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam

Laporan penelitian

17

Outcome

:

Adanya pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan alam produksi lestari

%

60

Input

:

Dana

Rp

3.148.636.000

SDM

Orang

173

57


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

URAIAN


:

Model dan pola partisipasi masyarakat

Laporan penelitian

35

Outcome

:

Tersedianya rekomendasi kelembagaan partisipasi masyarakat dan tata niaga hasil hutan

%

60

Input

:

Dana

Rp

73.580.025.562

Output

:

Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil penelitian

Buku

Kualitas dan kuantitas SDM peneliti meningkat

Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi

kali

Rencana penyelenggaraan litbang

Sarana prasarana penelitian

paket

31

Meningkatnya penyebarluasan produk litbang skala komersial

%

71

Meningkatnya sarana prasarana badan litbang

%

68

43.385.794.000

Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan

Hasil-hasil litbang termanfaatkan Kualitas dan kuantitas kelembagaan litbang meningkat

Hasil-hasil penelitian terdata dan terevaluasi pemanfaatannya

Outcome

:

Sarana dan prasarana (peralatan) litbang bertambah secara proporsional


SATUAN

Output

Perpustakan berfungsi dan dimanfaatkan serta dilengkapi dengan koleksi yang diperlukan

-

INDIKATOR KINERJA

Regulaasi dan deregulasi pengembangan diklat kehutanan


Pengembangan Diklat Kehutanan

117

Input

:

Dana

Rp

Kualitas dan kuantitas SDM diklat meningkat

Output

:

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat

orang

9.441

Kualitas dan kuantitas fasilitas diklat meningkat

Outcome

:

Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi

orang

9.441

Input

:

Dana

Rp

Output

:

terpeliharanya sarana diklat

paket

72

Outcome

:

Sarana danprasana diklat terpenuhi

unit kerja

10

Input

:

Dana

Rp

Output

:

kurikulum dan silabus

judul

kurikulum diklat sesuai kebutuhan dan mutakhir


78

Pengembangan fasilitas diklat

Kelembagaan diklat kehutanan semakin memadai

Pengembangan kurikulum diklat

57.071.048.000

7.311.557.000 84

58


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

-

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

20

Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


Outcome

:

Terarahnya pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

judul

Input

:

Dana

Rp

Kualitas, kuantitas dan fasilitas penyuluh kehutanan meningkat sesuai kebutuhan

Output

:

tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik

judul

11

Aktivitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan

Outcome

:

Tersebarluaskannya materi penyuluhan

judul

11

Input

:

Dana

Rp

Output

:

terselengaranya kegiatanpenyuluhan

propinsi

9

Outcome

:

Tumbuhnya kesadaran masyarakat

propinsi

9

Input

:

Dana

Rp

Terbentuknya masyarakat kehutanan Regulasi dan deregulasi madani yang mengetahui, pengembangan penyuluhan memahami turut serta dalam kehutanan pembangunan kehutanan



Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat

3.1.1

KEGIATAN POKOK

Pengembangan materi penyuluhan

Pengembangan penyuluhan

-

Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat nasional dan global

Regulasi dan deregulasi standarisasi produk barang dan jasa kehutanan

-

Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global

Kualitas produk barang dan jasa kehutanan meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya

Output

:

Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen

lokasi

Produk barang dan jasa kehutanan Indonesia memenuhi standar internasional dan diakui

outcome

:

Produsen dan konsumen dapat saling memberikan keuntungan kualitas berdasarkan SNI

%

-

Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, RPP tentang penetapan pengelolaan dan tanah longsor dapat dihindari DAS teroadu dan atau menurun

-


Tersedianya data dan informasi kondisi karakteristik 282 DAS prioritas

Pendukung Penyelenggaraan kebijakan Prioritas Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan konservasi Sumber pemulihan cadangan Daya Hutan SDA

Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan

Pengelolaan DAS

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Data dan informasi karakteristik DAS

DAS

84

4.036.675.000

6.834.425.000

5.099.710.000

3

100

34.711.470.000

16

59


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

-


TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Tersusunnya review urutan prioritas DAS, 31 wilayah PDAS

SATUAN


Data dan informasi penanganan bencana

lokasi

5

DAS dapat dikelola dengan metode dan teknik yang tepat

%

100

Termitigasinya bencana alam dengan baik

%

100

Dana

Rp

4.034.475.544.000

Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS

BPDAS

Bibit tanaman GERHAN

Ha

Tersusunnya hasil identifikasi lokasi (rawan) bencana banjir, longsor, dan kekeringan di 31 wilayah kerja BPAS Terbangunnya tanaman pada MDM sebagai model pengelolaan DAS, di 31 model mikro seluas 775 ha

3.1.2

4.1.1

21

22

Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA) -


Outcome

RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 Tersusun dan tersedianya Master Plan Rehabilitasi dan juta ha dengan ratio 60% dalam RHL (MP-RHL) di seluruh Indonesia konservasi hutan kawasan hutan dan 40% diluar dan mendapat dukungan stakeholders kawasan hutan


Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

Sebanyak 80% dari hasil penanaman Terselenggaranya GERHAN di 282 DAS / 33 prop, berupa: reboisasi RHL di 282 DAS prioritas tumbuh (lahan kritis HP, HL, HK dan LOA), dengan baik penghijauan (hutan rakyat, lingkungan, hutan kota, turus jalan), mangrove, sipil teknis, pemeliharaan dan kelembagaan

-


-


-


Tersusunnya draft deregulasi peraturan pengelolaan hutan rakyat dan tata usaha hasil hutan rakyat

-


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha hutan rakyat pada 12 provinsi (Jabar, jatim, jateng, banten, Sumut, riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalbar, kaltim, Sulsel), 6 kelompok kemitraan

:

Input

:

Output

: 22

:

1.279.191

Rencana gerakan penanaman swadaya bersama organisasiorganisasi kemasyarakatan 40.000 ha dan 11 ormas/mitra Outcome

Sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi) dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH, pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan


Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat

Input

:

:

Output

Outcome

:

Tersedianya cuan dalam penyusunan RTT

%

100

tersedianya bibit untuk merehabilitasi hutan dan lahan

%

100

Dana

Rp

8.600.201.000

Terbangunnya Hutan rakyat

Ha

275

Bertambahnya luas hutan rakyat dan penutupan lahan

%

100

60


SASARAN

URAIAN

4.1.2

23


INDIKATOR

TARGET

-


-

Pemanfaatan HHBK dapat Rencana inventarisasi potensi meningkatkan penyerapan tenaga pengembangan HHBK pada 31 kerja setempat sebesar 3%, dan wilayah BPDAS kesejahteraan masyarakat setempat meningkat

-

Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)

Peraturan Menteri Kehutanan tentang penyempurnaan ijin pemanfaatan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

KEBIJAKAN


PROGRAM


KEGIATAN POKOK

Pengembangan Input pemanfaatan HHBK

Rencana pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara, di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)


-

Kawasan penyangga berfungsi Regulasi pengelolaan kawasan optimal, masyarakat yang tinggal di penyangga di sekitar kawasan daerah penyangga sejahtera dan konservasi terlibat dalam pengelolaan kawasan Rencana-rencana pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi meningkat



Rp

10.180.271.000

Terbentuknya areal model dan terpeliharanya Ha tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu

2.370

:

Berkembangnya areal model dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

%

100

Input

:

Dana

Rp

1.035.250.000

Output

:

Data dan informasi produksi HHBK

paket

1

Outcome

:

tersedianya bahan kebijakan HHBK

paket

1

Input Pemantauan kegiatan PMDH kemitraan dan Output fasilitasi pelaksanaan pengelolaan PHBM Outcome

:

Dana

Rp

2.109.393.000

:

data dan informasi kelola sosial, pengelolaan UM hutan berbasis masyarakat

35

:

Tersedianya bahan masukan kelola sosial dan judul pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB

lokasi

Outcome

:

Terbentuknya daerah penyangga KSA, KPA, TB

%

Pengendalian penerbitan ijin pemungutan dan penyusunan pola pengembangan HHBK


Dana

SATUAN

Outcome

Pemeliharaan dan pengembangan tanaman HHBK seluas 2.605 ha

24

:

Output

Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha HHBK melalui penguatan jejaring kerja dan usaha HHBK dan temu usaha tani, serta bimbingan teknik dan pelatihan peserta model pengembangan usaha HHBK

4.1.3

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi

3

1.546.760.000

5

80

61


SASARAN

URAIAN

4.1.4

25

INDIKATOR


Kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat secara nyata

TARGET

Pedoman kerjasama Dephut dengan mitra

KEBIJAKAN


PROGRAM


KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengembangan RHL Input Swadaya

SATUAN


:

Dana

Rp

4.151.568.000

terselenggaranya pengembangan kader ormas melalui pelatihan dalam rangka pengembangan RHL swadaya

Output

:

Areal model wanatani

ha

150

Terealisasinya penanaman bibit oleh kader-kader ormas di wilayah kerja BPDAS

Outcome

:

Pengembangan wanatani dalam skala luas

%

100

Input

:

Dana

Rp

2.884.422.000

Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan pemantapan kawasan dalam rangka pengembangan HKm sebagai unit model HKm pada 12 provinsi, seluas 25.000 ha

Output

:

Hutan kemasyarakatan dan tanaman agroforestry di perbatsasan negara

provinsi

Terselengaranya fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan HKm

Outcome

:

masyarakat dapat mengelola hutan dan meningkatkan pendapatannya

%

100

Input

:

Dana

Rp

14.939.762.000

Terselenggaranya fasilitas dalam rangka penandatangan MoU

5.1.1

26 Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat

-

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4%

Tersusunnya peraturan-peraturan, penyusunan sistem insentif dan disinsentif, serta penetapan areal kerja HKm model pada 12 propinsi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA

Pengembangan hutan kemasyarakatan

12

Terselenggaranya insentif pengembangan dan pemeliharaan unit areal kerja HKm, 22 unit areal kerja HKm pada 19 provinsi.

6.1.1

27 Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif

-

Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif

Produk hukum bidang kehutanan ditetapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan



Pembinaan hukum dan peraturan perundangan

62


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

-

6.1.2

6.1.3

28 Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan

TARGET

KEBIJAKAN

SATUAN


Output

:

tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut

buah

40

Otcome

:

Terwujudnya landasan hukum

%

40

Input

:

Dana

Rp

1.904.819.655

Output

:

Sosialisasi produk hukum

paket

2

Outcome

:

Meningkatnya pemahaman produk hukum

paket

2

Input

:

Dana

Rp

pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar, dan sesuai dengan tata waktu

Output

:

Arahan kebijakan Dephut

dokumen

288

Kemajuan pelaksanaan anggaran diketahui setiap periode 3 bulan

Outcome

:

Selarasnya rancangan kegiatan pusat dan daerah

RKAKL

288

:

Dana

Rp

:

Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan buku pembangunan

Desetralisasi /regulasi pembangunan Regulasi dan deregulasi desentralisasi Pendukung kehutanan secara menyeluruh dapat pembangunan kehutanan kebijakan prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan

-

Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah

Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Penegakan hukum dan peraturan Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang perundangan bidang kehutanan kehutanan diterapkan dengan tegas diterapkan dengan tegas dan adil dan adil

-

29 Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan

PROGRAM

KEGIATAN POKOK


Desentralisasi kehutanan

Produk hukum desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam pembangunan kehutanan

Regulasi dan deregulasi pengelolaan penadanaan pembangunan kehutanan

Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dan kegiatan



Koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

Monitoring dan Input evaluasi penyerapan anggaran Output

5.914.350.000

10.086.500.000

26

63


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Outcome

Penyelenggaraan pembangunan Tercapainya koordinasi pembangunan Pendukung kehutanan terpadu dan terkoordinasi kehutanan antara pusat dengan kebijakan prioritas di setiap regional daerah (pusatpropinsi-kabupaten) Regulasi dan deregulasi pembangunan kehutanan

Regulasi dan deregulasi sinkronisasi pembangunan kehutanan di pusat dan daerah

Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan

Tercapainya sinkronisasi proses perencanaan kehutanan antara pusat dan daerah


SATUAN


:

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan keuangan dan kegiatan

laporan

:

Dana

Rp

:

Laporan dan masukan kepada pimpinan dan judul stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan

Outcome

:

Adanya interaksi informasi dari para pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan

%

100

Input

:

Dana

Rp

3.373.036.000

Output

:

tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan keuangan

buku

59

Outcome

:

terarahnya pengurusan keuangan

judul

17

Input

:

Dana

Rp

Output

:

tersusunnya data setoran DR, PSDH, IIUPH, TP GR

buku

40

Outcome

:

termonitor dan meningkatnya penerimaan PNBP

laporan

80

Input Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional Output

19

24.184.708.000

36

Hasil musyawarah rencana pembangunan propinsi dan reginal

Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan

Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan

Regulasi dan deregulasi pengelolaan keuangan Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan



Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan admnistrasi keuangan Tertibnya administasi dan penatausahaan PNBP Telaksananya pembinaan dan penatausahaan optimalisasi PNBP

Penertiban administrasi dan penatausahaan PNBP

8.074.050.000

64


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

Sarana dan prasarana pendukung Kriteria dan indikator publikasi dapat pembangunan kehutanan tersedia tersusun sesuai perkembangan secara proporsional pada setiap pembangunan Dephut instansi kehutanan pusat dan daerah

KEBIJAKAN


PROGRAM


KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengembangan urusan umum

SATUAN

Rp


Input

:

Dana

191.790.010.000

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Output

:

terlaksananya pengadaan dan pemantauan paket barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan

Outcome

:

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

%

100

Input

:

Dana

Rp

8.056.651.000

Output

:

Berita kehutanan di media cetak dan elektronik

bulan

12

Outcome

:

bulan Tersiarnya berita kehutanan, hubungan mutualisma Dephut-Media massa, kerjasama antar humas dan DPR

12

:

Dana

Rp

Output

:

Pertemuan forwahut, sosialisasi, lokakarya penanganan kasus, pembinaan dan partisipasi

paket

25

Outcome

:

Terbitnya majalah MKI, leaflet, poster, siaran paket pers, partisipasi LSM

25

Input

:

Dana

22

Laporan hasil monitoring barang inventaris milik negara Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah

Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global

Regulasi dan deregulasi pengelolaan informasi kehutanan



Penyelenggaraan publikasi, promosi pembangunan dan kebijakan Dephut

Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara obyektif, didukung dengan data yang benar, dan disajikan secara terus menerus kepada para pihak nasional daninternasional

Penyebaran informasi kehutanan melalui media masa berjalan efektif dan mutakhir

Organisasi dan tata laksana institusi Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai ketatalaksanaan tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan

Penyelenggaraan Input pemanfaatanjaringa n komunikasi sosial



Pengembangan organisasi dan tatalaksana

Rp

8.564.830.000

5.048.652.000

65


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR pada setiap tingkatan

6.2.1

30 Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehtanan di semua tingkatan


Terselenggaranya pertemuan Pendukung pertemuan bilateral, regional, dan sub kebijakan prioritas regional bidang kehutanan

Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat

Ditandatanganinya agreement/kesepakatam di berbagai fokus (pemberantasan illegal logging, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, dll)


INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan

Terwujudnya pertukaran informasi dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan sub regional

SATUAN


Output

:

Tersusunnya 15 draft Permenhut dan 1 RPP buah urusan Bidang Kehutanan

15

Outcome

:

Terwujudnya susunan organisasi, tahubja, prosedur kerja, dan uraian jabatan yang mantap

%

100

Input

:

Dana

Rp

27.196.046.000

Output

:

Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang

judul

14

Outcome

:

Terjalinnya kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan

%

80

Input

:

Dana

Rp

1.084.100.000

Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat

6.3.1

31 Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai

SK Menteri/deregulasi tentang pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender

Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan

Terselenggaranya pengembangan SDM dan penyelenggaraan admnistrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Output

:

Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan

buku

2

Terselenggaranya diklat SDM kehutanan sesuai kebutuhan

Outcome

:

Terdatanya pekerja berwawasan gender di lingkup Dephut

judul

2

Berkembangnya institusi UPT kehutanan di daerah dapat berjalan secara efektif

Input

: Dana

Rp

Output

:

Peraturan perundangan pengembangan SDM dapat tersusun melalui koordinasi inter dan antar sektor



Penyelenggaraan agenda PUG

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

18.674.721.000,00

Proses penilaian dan pengurusan administrasi paket kepegawaian

39

66


SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

Misi dan program pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender dapat berjalan dengan benar dan tercapai 6.3.2

32 Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya

Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat

Regulasi dan deregulasi penyelenggaraan pengawasan aparatur negara

Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan


Outcome



Penyusunan peraturan penyelenggaraan pengawasan

Pembangunan kehutanan dapat Laporan dan rekomendasi hasil terselenggara lebih efektif dan efisien pengawasan Koordinasi dansinkronisasi pengawasan dengan lembaga pengawasan daerah meningkat

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

evaluasi dan pemantauan hasil pengawasan

SATUAN


: Terlaksananya pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian

%

80 20.217.200.000

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan

judul

Outcome

:

terarahnya koordinasi pengawasan antar APIP %

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Laporan hasil pemeriksaan

judul

Outcome

:

Termanfaatkannya asil pemeriksaan sebagai bahan pemeriksaan selanjutnya

%

100

:

Dana

Rp

11.290.500.000

:

Laporan

LHA

:

terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran

%

Input Audit kinerja komprehensif, operasional keuangan, Output optimalisasi penerimaan negara dan audit khusus Input

6

100

2.512.600.000

18

404

53

67

LAMPIRAN 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN % (PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN)

KEGIATAN POKOK PROGRAM

REALISASI INDIKATOR KINERJA

URAIAN Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH

Inventarisasi dan perpetaan SDH

Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan kehutanan (SIAPHUT)

Input

Rp

SDM

Orang

58.980.622.000

13.201.665.640

22,38

653

653

100,00

1

1

100,00

:


Judul

Outcome

:


%

100

50

50,00

Input

:

Dana

Rp

20.899.604.500

13.470.729.174

64,45

SDM

Orang

390

368

94,36

Peta perkembangan pemasangan jatikon

lembar

8

8

100,00

Aplikasi SIAPHUT hasil penyempurnaan

judul

1

1

100,00

Tersedianya data dan informasi posisi titik % kontrol yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemetaan kawasan hutan

100

100

100,00

Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan yang lebih lengkap dan akurat, dan memudahkan pengguna informasi

%

100

100

100,00

Dana

Rp

10.236.109.000

2.507.590.200

24,50

SDM

Orang

297

195

65,66

Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK

lokasi

30

15

50,00

12

4

33,33

Outcome

Pengukuhan kawasan hutan

Dana

Output

Output


:

SATUAN

RENCANATINGKAT CAPAIAN

Input

Output

:

:

:

:

Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan provinsi

68

% (PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN)



URAIAN Outcome


Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan

Input

Output

Outcome


Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak

Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan areal dalam kerangka lelang

:

:

:

:

SATUAN

RENCANATINGKAT CAPAIAN 30

15

50,00

12

4

33,33

13.847.270.800

3.484.489.000

25,16

tersedianya bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK

lokasi

Terlenbgkapinya data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan

provinsi

Dana

Rp

SDM

Orang

1.075

636

59,16

Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan

lokasi

9

5

55,56


lokasi

30

23

76,67

Rekomendasi hasil kajian terpadu dalam rangka lokasi perubahan fungsi kawasan hutan

9

5

55,56

30

23

76,67

6.603.550.000

1.963.586.700

29,74

Tersedianya data dan informasi dalam rangka pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan

lokasi

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Site plan pemanfataan hutan produksi

judul

3

3

100,00

Outcome

:

teridentifikasinya kawasan HP yang tidak dibebani hak

judul

3

3

100,00

Input

:

Dana

Rp

6.121.000.000

5.013.189.000

81,90

Output

:

Rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH paket

8

6

75,00

Outcome

:

Tersusunnya rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH

8

6

75,00

paket

69




URAIAN


Pengembangan hutan tanaman

Input

:

Dana

Rp

Output

:

pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen

Outcome



Pegelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam

Restrukturisasi industri primer kehutanan

SATUAN

:

RENCANATINGKAT CAPAIAN 19.711.604.000

11.589.489.391

58,80

provinsi

3

3

100,00

Data dan informasi investasi hutan tanaman

paket

1

1

100,00

Adanya kesamaan pemahaan pentingnya kegiatan kelola lingkungan dalam menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman

provinsi

3

3

100,00

Terwujudnya persepsi masyarakat yang baik terhadap pembangunan hutan tanaman

1 paket

1

1

100,00

54.481.364.000

38.467.521.464

70,61

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen IUPHHK-HA

paket

1

1

100,00

Outcome

:

tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan kinerja IUPHHK

paket

1

1

100,00

Input

:

Dana

Rp

28.003.662.500

11.648.413.693

41,60

Output

:


paket

1

1

100,00

Hasil evaluasi industri kehutanan

paket

1

1

100,00

Tersedianya acuan dalam perencanaan pemenuhan bahan baku industri primer

paket

1

1

100,00

Tersedianya bahan pembinaan dan pengendalian IPHHK

paket

1

1

100,00

Outcome

:

70




URAIAN Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

Penertiban tata usaha hasil Input hutan

:

Dana

Rp

42.830.486.000

22.728.037.200

53,07

:

Sistem informasi penatausahaan PSDH /DR secara on line

paket

1

1

100,00

Data dan informasi produksi dan pelaksanaan lelang hasil hutan illegal

provinsi

33

33

100,00

Terlaksananya implementasi sistem informasi penatausahaan PSDH/DR secara on line

paket

1

1

100,00

Terlaksananya penertiban dan lelang hasil hutan illegal

provinsi

33

33

100,00

:

Dana

Rp

6.340.744.000

1.271.177.030

20,05

Output

:

Operasi intelijen

lokasi

10

8

80,00

Outcome

:

Meningkatkanya pencegahan tindak kejahatan kehutanan

%

100

80

80,00

Input

:

Dana

Rp

20.923.712.500

11.718.988.042

56,01

Output

:

Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan

paket

2

2

100,00

Outcome

:

Meningkatnya kinerja pengamanan hutan

%

90

65

72,22

:

Dana

Rp

1.050.150.000

356.990.200

33,99

Output

:

Penanganan perkara tindak pidana kehutanan

paket

1

1

100,00

Outcome

:

Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus tindak % pidana kehutanan

90

65

72,22

Input

:

Dana

12.123.135.000

10.649.252.500

87,84

Output

Outcome


Operasi pengamanan hutan Input

Penguatan kapasitas kelembagaan

Penyelesaian kasus hukum Input pelanggaran/kejahatan hutan


Pembangunan sumber benih

SATUAN


:

Rp

71




URAIAN Output

Outcome




Pengelolaan Taman Nasional

Pengelolaan KSA/KPA/TB

Pengendalian kebakaran hutan

Pengelolaan keanekaragaman hayati

:

Sumber benih dan tanaman unggulan lokal

unit

20

17

85,00

Rencana perbenihan

BPTH

6

6

Diperolehnya benih yang berkualitas dan jelas asal usulnya

100,00

%

100

90

90,00

Mekanisme kegiatan perbenihan dapat terlaksana dengan baik

%

100

90

90,00

1.521.610.000

521.013.000

34,24

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Evaluasi kondisi pengelolaan TN model

unit

21

20

95,24

Outcome

:

Terkelolanya TN secara efektif

%

90

60

66,67

Input

:

Dana

Rp

10.943.906.000

2.631.691.900

24,05

Output

:

Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB

lokasi

77

10

12,99

Outcome

:

Terlaksananya KPA/KSA/TB sesuai fungsi

%

100

50

50,00

Input

:

Dana

Rp

23.618.333.500

7.323.742.518

31,01

Output

:

Laporan pemantauan hotspot

provinsi

25

25

100,00

Outcome

:

Tersedianya bahan peringatan dini bahaya kebakaran hutan

%

75

75

100,00

:

Dana

Rp

84.141.640.000

48.362.167.447

57,48

:

Tersedianya tenaga dan sarpras serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan

paket

3

3

100,00

Outcome

:

Meningkatnya kinerja petugas penegndalian kebakaran hutan

%

88

63

71,43

Input

:

Dana

Rp

19.421.183.000

6.694.746.700

34,47

Penguatan kapasitas Input kelembagaan pengendalian Output kebakaran


:

SATUAN


72




URAIAN


Penyusunan Rencana Kehutanan

pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan peredaran TSL

paket

Outcome

:

Berkembangnya penangkaran TSL langka komersial

%

100

50,29

50,29

Input

:

Dana

Rp

58.611.922.850

41.491.270.074

70,79

SDM

Orang

271

271

100,00

Dokumen Renja-KL, RKP Dephut

judul

2

2

100,00

Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau

judul

2

2

100,00

Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan

%

100

100

100,00

Rekomendasi mengenai kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih

rekom

1

1

100,00

Dana

Rp

9.181.640.000

3.654.113.880

39,80

SDM

Orang

319

237

74,29

Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional judul

1

1

100,00

Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional

judul

1

1

100,00

Tersedianya bahan sebagai acuan untuk pemenuhan peronal pengelola KPH

paket

1

1

100,00

tersedianya arahan bagi action plan kegiatan pembangunan KPH tingkat nasional

paket

1

1

100,00

Dana

Rp

782.750.000

230.535.000

29,45

Input

Output

Outcome


Pengelolaan hutan lindung

100,00

:

Outcome

Pembangunan KPH

8

Output

Output


SATUAN


Input

:

:

:

:

:

:

73




URAIAN


Pengembangan data base JLWA, BCA dan PM

Penguatan kapasitas organisasi dan SDM dalam pengembangan kemitraan dan pemanfaatan JLWA dan TSL

Penyusunan model pengelolaan pemanfaatan JLWA dan TSL


Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi dan pencegahan degradasi SDH

SATUAN


5

100,00

Output

:

Evaluasi fungsi dan status huutan lindung

lokasi

Outcome

:

Teridentifikasinya kondisi dan kelembagaan hutan lindung

%

80

50

62,50

Input

:

Dana

Rp

449.081.000

403.607.000

89,87

Output

:

Data dasar JLWA, BCA dan PM

lokasi

54

48

88,89

Outcome

:

Tersedianya bahan pertimbangan dalam menetukan kebijakan pengembangan lebih lanjut

%

85

75

88,24

Input

:

Dana

Rp

1.346.950.000

556.303.800

41,30

Output

:

Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas

judul

9

8

88,89

Outcome

:

Diketahuinya permasalahan dalam pemanfaatan pariwisata alam

%

100

90

90,00

Input

:

Dana

Rp

836.500.000

757.539.000

90,56

Output

:

Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan

judul

2

2

100,00

Outcome

:

terarahnya pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan

%

100

90

90,00

4.878.862.000

4.093.624.801

83,91

267

267

100,00

Input

:

Dana

Rp

SDM

Orang

Output

:

Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi

Laporan penelitian

55

54

98,18

Outcome

:

Tersedianya rekomendasi kebijakan rehabilitasi

%

60

53

88,33

Menurunnya lahan terdegradasi

%

60

49

82,22

74




URAIAN Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman

Teknologi dan kelembagaan pengelolaan dan pelestarian keragaman hayati

Teknologi pemanfaatan dan pemasaran HHBK dan jasa hutan

Teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan hutan lestari

SATUAN


11.558.300.600

80,35

198

196

98,99

Input

:

Dana

Rp

Output

:

teknologi peningkatan produktivitas hutan

Laporan penelitian

Outcome

:

Tersedianya teknik budidaya jenis-jenis prioritas yang dapat menghasilkan peningkatan hasil hutan tanaman

%

60

53

87,78

Input

:

Dana

Rp

3.817.450.000

3.378.368.500

88,50

SDM

Orang

186

186

100,00

141

140

99,29

Output

:

Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati

Laporan penelitian

Outcome

:

Tersedianya paket teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati

%

60

52

86,67

Input

:

Dana

Rp

2.702.965.000

2.470.413.400

91,40

SDM

Orang

194

194

100,00

Output

:


Laporan penelitian

35

35

100,00

Outcome

:

Meningkatnya pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan

%

60

54

90,00

Input

:

Dana

Rp

1.275.955.000

823.615.025

64,55

SDM

Orang

71

36

50,70

Output

:

Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam

Laporan penelitian

17

16

94,12

Outcome

:

Adanya pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan alam produksi lestari

%

60

31

51,67

75




URAIAN Kajian pengembangan social forestry dan tata niaga hasil hutan

Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan

Input

Pengembangan Diklat Kehutanan

Pengembangan fasilitas diklat

Dana

Rp

SDM

Orang Laporan penelitian %

2.504.449.875

79,54

173

173

100,00

35

35

100,00

60

45

74,17

73.580.025.562

54.346.798.398

73,86

78

78

100,00

117

112

95,73

Output

:

Model dan pola partisipasi masyarakat

Outcome

:

Tersedianya rekomendasi kelembagaan partisipasi masyarakat dan tata niaga hasil hutan

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil penelitian

Buku

Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi

kali

Sarana prasarana penelitian

paket

31

29

93,55

Meningkatnya penyebarluasan produk litbang skala komersial

%

71

67

94,78

Meningkatnya sarana prasarana badan litbang

%

68

66

97,06

43.385.794.000

30.695.072.570

70,75

Outcome


:

SATUAN


:

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat

orang

9.441

6.223

65,91

Outcome

:

Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi

orang

9.441

6.223

65,91

Input

:

Dana

Rp

57.071.048.000

49.281.960.597

86,35

76




URAIAN

Pengembangan kurikulum diklat


Pengembangan materi penyuluhan

Pengembangan penyuluhan

SATUAN


72

100,00

10

10

100,00

7.311.557.000

5.522.377.880

75,53

Output

:

terpeliharanya sarana diklat

paket

Outcome

:

Sarana danprasana diklat terpenuhi

unit kerja

Input

:

Dana

Rp

Output

:

kurikulum dan silabus

judul

84

64

76,19

Outcome

:

Terarahnya pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

judul

84

64

76,19

Input

:

Dana

Rp

4.036.675.000

3.650.552.777

Output

:

tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik

judul

11

23

209,09

Outcome

:

Tersebarluaskannya materi penyuluhan

judul

11

23

209,09

Input

:

Dana

Rp

6.834.425.000

3.207.548.203

46,93

Output

:

terselengaranya kegiatanpenyuluhan

propinsi

9

6

66,67

Outcome

:

Tumbuhnya kesadaran masyarakat

propinsi

9

6

66,67

90,43

77




URAIAN



Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan

Pengelolaan DAS

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen

lokasi

outcome

:

Produsen dan konsumen dapat saling memberikan keuntungan kualitas berdasarkan SNI

%

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

77,43

3

3

100,00

100

100

100,00

34.711.470.000

16.143.211.935

46,51

16

12

75,00

5

5

100,00

Dana

Rp

Output

:

Data dan informasi karakteristik DAS

DAS

Data dan informasi penanganan bencana

lokasi

DAS dapat dikelola dengan metode dan teknik yang tepat

%

100

80

80,00

Termitigasinya bencana alam dengan baik

%

100

75

75,00

Dana

Rp

4.034.475.544.000

784.900.503.000

19,45

Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS

BPDAS

Bibit tanaman GERHAN

Ha

Tersedianya cuan dalam penyusunan RTT

%

100

100

100,00

tersedianya bibit untuk merehabilitasi hutan dan lahan

%

100

90

90,00

Dana

Rp

8.600.201.000

6.175.017.500

71,80

Terbangunnya Hutan rakyat

Ha

275

150

54,55

Bertambahnya luas hutan rakyat dan penutupan lahan

%

100

55

55,00

:

Input

:

Output

:

Outcome

Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat

3.948.525.900

:

:


5.099.710.000

Input

Outcome


SATUAN


Input

:

:

Output Outcome

:

22

19

86,36

1.279.191

355.913

27,82

78




URAIAN


Pengembangan pemanfaatan HHBK

Pemantauan kegiatan PMDH kemitraan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan PHBM


:

Output

Pengendalian penerbitan ijin pemungutan dan penyusunan pola pengembangan HHBK


Input

Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi

Pengembangan RHL Swadaya

SATUAN


Dana

Rp

10.180.271.000

5.636.015.000

55,36

Terbentuknya areal model dan terpeliharanya tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu

Ha

2.370

1.779

75,06

Outcome

:

Berkembangnya areal model dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

%

100

79

79,38

Input

:

Dana

Rp

1.035.250.000

488.526.800

47,19

Output

:

Data dan informasi produksi HHBK

paket

1

1

100,00

Outcome

:

tersedianya bahan kebijakan HHBK

paket

1

1

100,00

Input

:

Dana

Rp

2.109.393.000

612.717.911

29,05

Output

:

data dan informasi kelola sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat

UM

35

32

91,43

Outcome

:

Tersedianya bahan masukan kelola sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

judul

3

3

100,00

Input

:

Dana

Rp

1.546.760.000

217.766.000

14,08

Output

:

Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB

lokasi

5

5

100,00

Outcome

:

Terbentuknya daerah penyangga KSA, KPA, TB %

80

60

75,00

Input

:

Dana

Rp

4.151.568.000

2.322.836.000

55,95

Output

:

Areal model wanatani

ha

150

150

100,00

Outcome

:

Pengembangan wanatani dalam skala luas

%

100

85

85,00

79




URAIAN

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA


Pengembangan hutan kemasyarakatan

Pembinaan hukum dan peraturan perundangan


Desentralisasi kehutanan


Koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran

SATUAN

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Hutan kemasyarakatan dan tanaman agroforestry di perbatsasan negara

provinsi

Outcome

:

masyarakat dapat mengelola hutan dan meningkatkan pendapatannya

Input

:

Output


922.023.000

31,97

12

3

25,00

%

100

80

80,00

Dana

Rp

14.939.762.000

8.680.033.685

58,10

:

tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut

buah

40

21

52,50

Otcome

:

Terwujudnya landasan hukum

%

40

21

52,50

Input

:

Dana

Rp

1.904.819.655

1.302.005.053

68,35

Output

:

Sosialisasi produk hukum

paket

2

1

50,00

Outcome

:

Meningkatnya pemahaman produk hukum

paket

2

1

50,00

Input

:

Dana

Rp

5.914.350.000

4.798.118.803

81,13

Output

:

Arahan kebijakan anggaran Dephut

dokumen

288

288

100,00

Outcome

:

Selarasnya rancangan kegiatan pusat dan daerah

RKAKL

288

288

100,00

Input

:

Dana

Rp

10.086.500.000

8.925.350.178

88,49

Output

:

Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan pembangunan

buku

26

24

92,31

Outcome

:

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan keuangan dan kegiatan

laporan

19

17

89,47

80




URAIAN



Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

Input

:

Dana

Rp

24.184.708.000

19.130.008.423

79,10

Output

:

Laporan dan masukan kepada pimpinan dan stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan

judul

36

36

100,00

Outcome

:

Adanya interaksi informasi dari para pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan

%

100

75

75,00

Input

:

Dana

Rp

3.373.036.000

2.360.539.800

69,98

Output

:

tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan buku keuangan

59

54

91,53

Outcome

:

terarahnya pengurusan keuangan

judul

17

12

70,59

:

Dana

Rp

8.074.050.000

6.563.982.050

81,30

:

tersusunnya data setoran DR, PSDH, IIUPH, TP buku GR

40

38

95,00

Outcome

:

termonitor dan meningkatnya penerimaan PNBP

laporan

80

80

100,00

Input

:

Dana

Rp

191.790.010.000

118.027.059.000

61,54

Output

:

terlaksananya pengadaan dan pemantauan barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN

paket

22

20

90,91

Outcome

:

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana %

100

75

75,00

Penertiban administrasi dan Input penatausahaan PNBP Output


Pengembangan urusan umum

SATUAN


81




URAIAN Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

Penyelenggaraan publikasi, Input promosi pembangunan dan Output kebijakan Dephut

Penyelenggaraan pemanfaatan jaringan komunikasi sosial



Pengembangan organisasi dan tatalaksana

SATUAN

6.938.930.300

86,13

:

Dana

:

Berita kehutanan di media cetak dan elektronik bulan

12

12

100,00

Outcome

:

Tersiarnya berita kehutanan, hubungan mutualisma Dephut-Media massa, kerjasama antar humas dan DPR

bulan

12

12

100,00

Input

:

Dana

Rp

8.564.830.000

5.861.248.499

68,43

Output

:

Pertemuan forwahut, sosialisasi, lokakarya penanganan kasus, pembinaan dan partisipasi

paket

25

25

100,00

Outcome

:

Terbitnya majalah MKI, leaflet, poster, siaran pers, partisipasi LSM

paket

25

25

100,00

Input

:

Dana

Rp

5.048.652.000

3.617.078.500

71,64

Output

:

Tersusunnya 15 draft Permenhut dan 1 RPP urusan Bidang Kehutanan

buah

15

15

100,00

Outcome

:

Terwujudnya susunan organisasi, tahubja, prosedur kerja, dan uraian jabatan yang mantap

%

100

80

80,00

:

Dana

Rp

27.196.046.000

11.640.085.000

42,80

:

Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang

judul

14

11

78,57

:

Terjalinnya kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan

%

80

54

67,50

Pengembangan kerjasama Input internasional dan perjanjian Output global bidang kehutanan

Outcome

Rp


82




URAIAN Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

Penyelenggaraan agenda PUG

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

Penyusunan peraturan penyelenggaraan pengawasan

evaluasi dan pemantauan hasil pengawasan

889.596.100

82,06

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan

buku

2

2

100,00

Outcome

:

Terdatanya pekerja berwawasan gender di lingkup Dephut

judul

2

2

100,00

Input

:

Dana

Rp

18.674.721.000,00

14.496.137.995,00

77,62

Output

: Proses penilaian dan pengurusan administrasi kepegawaian

paket

39

39

100,00

Terlaksananya pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian

%

80

65

81,25

20.217.200.000

13.498.680.021

66,77

6

6

100,00

Outcome


SATUAN


:

Input

:

Dana

Rp

Output

:

Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan

judul

Outcome

:

terarahnya koordinasi pengawasan antar APIP

%

100

100

100,00

Input

:

Dana

Rp

2.512.600.000

2.053.676.354

81,74

Output

:

Laporan hasil pemantauan dan pengawasan

judul

18

18

100,00

Outcome

:

Termanfaatkannya hasil pemeriksaan sebagai bahan pemeriksaan selanjutnya

%

100

100

100,00

:

Dana

Rp

11.290.500.000

9.089.561.626

80,51

:

Laporan hasil pemeriksaan

LHA

404

384

95,05

:

terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran

%

53

48

90,48

Audit kinerja komprehensif, Input operasional keuangan, Output optimalisasi penerimaan negara dan audit khusus Input

83

LAMPIRAN 4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN

1.1.1

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

URAIAN

INDIKATOR

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari

Data dan informasi SDH spatial dan non spatial berikut ini tersedia dalam sistem informasi:(- Penutupan lahan, Tematik sumberdaya hutan, - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. Pemanfaatan hutan produksi, Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)

KELUARAN

REALISASI

PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT CAPAIAN (%)

Pedoman penyusunan NSDH hasil penyempurnaan (1 judul)

Kriteria dan standar NSDH 1 judul

1 judul

100,00

Kriteria dan standar NSDH (1 judul)

Penyempurnaan aplikasi SIAPHUT 1 judul

1 judul

100,00

8 lembar

100,00

Draft SK dan peta penunjukan 15 lokasi Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan propinsi Riau, Kepri, kalteng, Gorontalo, maluku kawasan hutan pantai dan KHDTK 30 Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan lokasi kawasan hutan parsial di 30 lokasi (termasuk KHDTK)

50,00

SK pelepasan kawasan hutan, kumulatif seluas 6 Data dan dokumen pengukuhan juta ha kawasan hutan 12 propinsi

33,33

Buku NSDH daerah/prop (30 judul) dan nasional Peta pemasangan jatikon 8 lembar (1 judul) tahun 2006 Perangkat keras, aplikasi, sistem jaringan SIAPHUT Peralatan 1 unit HW/SW komputer dimasingmasing 11 BPKH tersedia Buku standar pembakuan hasil penafsiran yang telah disempurnakan dan sesuai dengan Standar nasional Indonesia Data spasial digital tematik dan turunan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan Peta SDH 4 prop (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar), peta tematik kehutanan, peta bahan bakar hutan 5 propinsi Data titik kontrol 450 titik 14 propinsi

1.1.2

Keputusan Menteri tentang penunjukan Tercapainya penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)

4 propinsi

SK dan penetapan terdesiminasi kepada pihakpihak kunci di kab/kota, prop, dan sektor lain terkait

84

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Peta draft paduserasi sebagai justifikasi keberadaan kawasan hutan tahun 2006 Naskah dan peta kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda, BPN, BPKH, Dinas terkait propinsi Kesepakatan peta lokasi kawasan hutan yang ditunjuk 1.2.1




Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan 9 lokasi

5 lokasi

55,56

Data/informasi pemenuhan kewajiban penggunaan KH oleh pemegang izin pinjam pakai KH (laporan hasil evaluasi)

Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan 30 lokasi

23 lokasi

69,70

Data dan peta lokasi, luas, fungsi kawasan hutan yang dipinjampakaikan, pemehang izin, jangka waktu izin, legalitas (KP, Persetujuan Menhut, KepMenhut) Status penggunaan kawasanhutan (letak lokasi, pemenuhan kewajiban) tahun 2005 Data dan peta digital penggunaan kawasan hutan tahun 2005

2.1.1

Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI


Regulasi dan deregulasi pengelolaan hutan alam Site plan pemanfataan hutan produksi 3 judul

Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HT-Rakyat, dan IUPHHBK

Deregulasi alokasi lahan untuk pemanfaatan (IUPHHK-HA/IUPHHK-HT, HTR)

3 judul

100,00

Kawasan HP yang tidak dibebani hak teridentifikasi dan terpetakan

85

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengelolaann produksi dan monitoring dan penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak (pra FS) terselenggaranya perencanaan pemanfaatan areal dalam kerangka persiapan lelang dan pelelangan IUPHHK-HA/HT

2.1.2

Terwujudnya hutan tanaman yang produktif

Deregulasi pembangunan HT

Terwujudnya restrukturisasi/pengembangan hutan tanaman rakyat murni (areal ditetapkan/ditunjuk oleh pemerintah) atau hutan tanaman rakyat pola kemitraan


Terlaksananya deregulasi dan debirokratisasi alokasi lahan dan pemanfaatan hutan tanaman dalam mendorong investasi HT/HTR sebagai tindak lanjuut Inpres No. 3/2006


Terwujudnya disain lokasi hutan tanaman rakyat seluas 5000 ribu ha dan hutan tanaman rakyat pola mandiri seluas 500 ribu ha

pelaksanaan koordinasi perencanaan 3 propinsi dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen 3 propinsi Data dan informasi investasi hutan 1 paket tanaman 1 paket

100,00

100,00

Terlaksananya pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Pola Kemitraan seluas 125 ribu ha (5% dari total 2,5 juta ha hutan tanaman yang hendak dibangun hingga tahun 2009)

2.1.3

Tercapainya pengelolaan hutan lestari

Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari

Terlaksananya penilaian kinerja dan sertifikasi Penilaian kinerja PHAPL pada unit pada 15 IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan manajemen IUPHHK-HA 1 paket tanaman oleh LPI

1 paket

100,00

Terlaksananya sertifikasi dalam pengembangan sistem insentif untuk IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman yang berhasil Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan kapasitas IUPHHK-HA/HT terselenggaranya pembinaan rencana kerja IUPHHK-HA dan kelembagaan dan investasi IUPHHK-HA

86

SASARAN URAIAN 2.1.4


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR

Terwujudnya efisiensi Industri Hasil produksi industri pengelolaan Primer Kehutanan hasil hutan meningkat sebesar 10% dan mampu bersaing di pasar global


Deregulasi perizinan IPHHK dan bukan kayu (IPHHBK)

Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003 1 paket

1 paket

100,00

Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%

Deregulasi pengunaan bahan baku

Hasil evaluasi industri kehutanan 1 paket

1 paket

100,00

Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9%

Deregulasi insentif dan disintensif


Terselenggaranya pembinaan/pengendalian/penilaian kinerja IPHHK

1 paket

100,00

Terselenggaranya pengkajian dan pemolaan untuk restrukturisasi industri kehutanan

2.1.5

Tidak terjadi pelanggaran tata Data administratif aliran hasil hutan usaha hasil hutan sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan

Diterapkannya sistem informasi peredaran dan Sistem informasi penatausahaan pemantauan produksi hasil hutan secara on-line PSDH /DR secara on line 1 paket di seluruh propinsi

Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, System Operating Procedure (SOP) operasi dan PNBP kayu meningkat sebesar penertiban IUPHHK dan IPHHK illegal bersama instansi terkait dan strategi 10% pembangunan/pengembangan industri kehutanan nasional

33 propinsi Data dan informasi produksi dan pelaksanaan lelang hasil hutan illegal 33 propinsi

100,00

Terlaksananya operasi penertiban IPHH ilegal dan operasi penertiban peredarann pada daerah rawan Penguatan kapasitas kelembagaan penertiban hasil hutan dan upaya pencegahan pencurian hasil hutan Tidak terjadi kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 2% Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan

87

SASARAN

2.1.6

URAIAN Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara

INDIKATOR Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua


KELUARAN

REALISASI


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang standar pelaksanaan perlindungan dan pengamanan serta pedoman kerjasama pemberantasan pencurian kayu di hutan negara, sebagai penjabaran dari PP No. 45/2004

Operasi intelijen 10 lokasi

8 lokasi

80,00

Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif

Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman, standar, kriteria, prosedur operasionalisasi clearing house untuk data/informasi pencurian kayu di hutan

Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan 2 paket

2 paket

100,00


Data dan informasi yang akurat dan mutakhir tentang kasus-kasus pencurian kayu

Penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket

1 paket

Tersusunnya regulasi /pengaturan mekanisme pengadaan benih dan bibit tanaman hutan

Sumber benih dan tanaman unggulan lokal 20 unit

17 unit

85,00

Terbangunnya sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi)

Rencana perbenihan 6 BPTH

6 BPTH

100,00

Clearing house dan sistem layanan informasi di tingkat porpinsi dan di tingkat nasional yang terkoneksi, diakui, dan digunakan/dirujuk Penguatan dukungan berbagai sumberdaya untuk pemberantasan pencurian kayu lebih efektif Koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanggulangan pencurian kayu berjalan efektif Sinkronisasi rencana-rencana aksi pencegahan dan penanganan pencurian kayu Terlaksananya kegiatan-kegiatan preventif, represif, dan pre-emptive dalam penertiban peredaran hasil hutan Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif 2.2.1


Terbangunnya perbenihan tanaman hutan/sumber benih prioritas seluas 4.500 ha di 12 provinsi

88

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Berkembang dan beroperasinya sistem peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayahh BPTH Berkembangnya kelembagaan usaha perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH di tingkat masyarakat dan UKM

2.3.1

2.3.2

Terbentuknya dan Sebanyak 20 Taman Nasional model PermenhutSK Dirjen PHKA baru yang memuat Evaluasi kondisi pengelolaan TN beroperasinya Taman Nasional terbentuk dan dikelola dengan optimal standar, kriteria, pedoman untuk pengembangan model 21 unit Model serta mendapat dukungan penuh dari pengelolaan TN model stakeholder

Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman dan tata cara investasi di TN model

TN model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar 5%

SK Dirjen tentang pedoman restorasi/pengelolaan habitat

Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan Review/revisi kebijakan dan pedoman untuk secara optimal dan mendapat percepatan penyusunan rencana pengelolaan dukungan penuh dari stakeholders Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat

Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB 77 lokasi

20 unit

95,24

10 lokasi

12,99

Pedoman (standar, kriteria, prosedur) kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan serta rehabilitasi/restorasi KSA/KPA/TB Implementasi program/kegiatan mengacu pada rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengelolaan masing-masing KSA/KPA/TB: a) pemulihan fungsi di 41 unit (30 KSA, 11 KPA)

2.3.3

Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra

Pengendalian dan penurunan frekuensi Permenhut/SK Dirjen PHKA (baru/revisi) tentang Laporan pemantauan hotspot 25 kebakaran hutan secara nyata di pedoman (standar, kriteria) pengendalian provinsi Sumatera dan Kalimantan kebakaran hutan

25 provinsi

100,00

Informasi dan deteksi dini kebakaran hutan berfungsi optimal

3 paket

100,00

Inpres tentang Pedoman Dalkarhut

Tersedianya tenaga dan sarpras serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan 3 paket

89

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR Pencegahan dan pemadaman Seluruh elemen lingkup Dephut (di pusat dan kebakaran hutan di tingkat masyarakat daerah), pemda, dan masyarakat di 10 provinsi berjalan efektif rawan kebakaran hutan mengetahui pedomanpedoman pengendalian dan sistem peringatan dini kebakarn hutan


Data daninformasi (spasial dan non spasial) lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan (perkebunan, lahan gambut, HTI, kawasan HP open access) sebagai bahan untuk strategi antisipasi kebakaran hutan terselesaikannya kasus hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan koordinasi antar para pihak, danpenanggulangan kebakaran hutan berjalan efektif

2.3.4

2.4.1

Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari

Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain

pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan peredaran TSL 8 paket

8 paket

100,00

Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 Pedoman penyusunan rencana makro kegiatan s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun kehutanan 2010-2014)

Dokumen Renja-KL, RKP Dephut 2 judul

2 judul

100,00


hasil perhitungan PDRB hijau provinsi da kabupaten

Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau 2 judul

2 judul

100,00


Rencana-rencana keutanan, seperti: Rencana Kerja (Renja-KL) tahun 20088 dan rencana makro konservasi sumberdaya alam


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedomannnn pengelolaan spesies-spesies kunci/prioritas


Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang arah kebijakan dan pengelolaan pusat penyelamatan dn rehabilitasi satwa liar


Sistem informasi data/informasi seluruh spesies TSL kunci/prioritas clearing house data/informasi (PIKA)

90

SASARAN URAIAN

INDIKATOR Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan

2.5.1


REALISASI


Komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati dapat diinternalisasi ke dalam rencana pembangunan kehutanan


Pembangunan kehutanan wlayah perbatasan dapat terfasilitasi melalui konsep desentralisasi

Rencana makro kegiatan kehutanan

hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan npembangunan kehutanan

Terbangun dan beroperasinya Penetapan, pembangunan dan KPH di setiap provinsi beroperasinya KPH di seluruh provinsi di Indonesia

KELUARAN

Pedoman pembangunan KPH (5 paket)

Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional 1 judul

1 judul

100,00

Rencana investasu dan studi kelayakan pembangunan pada setiap KPH di 27 provinsi

Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional 1 judul

1 judul

100,00

Evaluasi fungsi dan status huutan lindung 5 lokasi

5 lokasi

100,00

Formulasi kebijakan SDM Tk. Nasional (1 paket) dan Tk Provinsi (27 paket)Action plan pembangunan KPH (Tk. Nasional 1 paket, provinsi 27 paket, kabupaten 27 paket dan KPH 27 unit) Lokakarya pemahaman pedoman penyusunan rancangan pembangunan KPH model 2 paket Koordinasi pembangunan KPH oleh sekretariat pembangunan KPH nasional 1 paket Data dan rekomendasi pembangunan KPH

2.5.2


Penetapan Menteri tentang lembaga pengelolaan hutan lindung

Penetapan lembaga pengelolaan hutan lindung di 27 provinsi

Fungsi kawasan hutan lindung sebagai Rencanan pengelolaan hutan lindung di 27 penyangga tata air berjalan optimal provinsi

91

SASARAN URAIAN

2.5.3


INDIKATOR Lembaga pengelolaan hutan lindung beroperasi dan mendapat dukungan penuh stakeholders



KELUARAN

REALISASI


Kualitas dan kuantitas penutupan hutan pada hutan lindung meningkat gangguan terhadap hutan lindung berkurang

Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) Data dasar JLWA, BCA dan PM 54 pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan lokasi TSL oleh masyarakat sekitar KSA/KPA/TB

Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pada pengelolaan jasa pengelolaan KSA/KPA/TB lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4% Dokumen rencana program kegiatan untuk layanan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB

48 lokasi

88,89

Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas 9 judul

8 judul

88,89

Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan 2 judul

2 judul

100,00

kesepakatan kerjasama kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat: KSA/KPA/TB, investor/donors, buyers Kelompok masyarakat yang bermitra memiliki pengetahuan dan keterampilan baru Model pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat di 132 desa (68 desa model di balai TNN dan 64 desa model di BKSDA)

2.6.1

Terwujudnya RISTEK Hasil IPTEK dapat meningkatkan Regulasi dan deregulasi penelitian dan Kehutanan yang menjadi produktivitas kehutanan lestari sebesar pengembangan kehutanan acuan pembangunan nasional 5% Hasil IPTEK dapat meningkatkan Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat partisipasi, pendapatan/usaha di bidang diakses oleh masyarakat luas dan dapat kehutanan sebesar 4% diterapkan secara efektif untuk pengembangan pengelolaan hutan alam produksi dan hutan Hasil IPTEK dapat diakses oleh tanaman; pengelolaan DAS; pengelolaan masyarakat luas keanekaragaman hayati; pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman; peningkatan pemanfaatan HHBK oleh UKM; pemanfaatan jasa lingkungan; pemantapan kelembagaan serta pengemabangan tekno ekonomi pemanfaatan SDH, dan pengembangan biologi h t

Teknologi pengembangan jenis-jenis 54 Laporan penelitian pohon dan rehabilitasi 55 laporan penelitian

98,18

Teknologi peningkatan produktivitas 196 Laporan hutan 198 laporan penelitian penelitian

98,99

Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati 141 laporan penelitian

140 Laporan penelitian

99,29

Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan 35 laporan penelitian


100,00

92

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam 17 laporan penelitian


94,12

Model dan pola partisipasi masyarakat 35 laporan penelitian


100,00

Perpustakan berfungsi dan dimanfaatkan serta dilengkapi dengan koleksi yang diperlukan

Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil 78 buku penelitian 78 buku

Hasil-hasil litbang termanfaatkan

Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi 117 kali

Kualitas dan kuantitas kelembagaan litbang meningkat

Sarana prasarana penelitian 31 paket 29 paket

112 kali

100,00

95,73

93,55

Kualitas dan kuantitas SDM peneliti meningkat Rencana penyelenggaraan litbang hasil-hasil penelitian terdata dan terevaluasi pemanfaatannya Sarana dan prasarana (peralatan) litbang bertambah secara proporsional


Regulaasi dan deregulasi pengembangan diklat Jumlah siswa yang mengikuti kehutanan pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat 9.441 orang Kualitas dan kuantitas SDM diklat meningkat

6.223 orang

terpeliharanya sarana diklat 72 paket 72 paket

Kualitas dan kuantitas fasilitas diklat meningkat kurikulum dan silabus 84 judul

64 judul

65,91

100,00

76,19

kurikulum diklat sesuai kebutuhan dan mutakhir Kelembagaan diklat kehutanan semakin memadai

93

SASARAN URAIAN

INDIKATOR Terbentuknya masyarakat kehutanan madani yang mengetahui, memahami turut serta dalam pembangunan kehutanan


KELUARAN

REALISASI

Regulasi dan deregulasi pengembangan penyuluhan kehutanan

tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik 11 judul

23 judul

Kualitas, kuantitas dan fasilitas penyuluh kehutanan meningkat sesuai kebutuhan

terselengaranya kegiatan penyuluhan 9 provinsi

6 provinsi

PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT CAPAIAN (%) 209,09

66,67

Aktivitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat

3 lokasi Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen 3 lokasi

100,00

RPP tentang penetapan pengelolaan DAS teroadu

Data dan informasi karakteristik DAS 12 DAS 16 DAS

75,00


Tersedianya data dan informasi kondisi karakteristik 282 DAS prioritas

Data dan informasi penanganan bencana 5 lokasi


Tersusunnya review urutan prioritas DAS, 31 wilayah PDAS

Regulasi dan deregulasi standarisasi produk Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat barang dan jasa kehutanan nasional dan global Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global

Kualitas produk barang dan jasa kehutanan meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya

Produk barang dan jasa kehutanan Indonesia memenuhi standar internasional dan diakui

3.1.1

Terkendalinya erosi, Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, sedimentasi dan banjir di DAS dan tanah longsor dapat dihindari dan prioritas atau menurun

5 lokasi

100,00

Tersusunnya hasil identifikasi lokasi (rawan) bencana banjir, longsor, dan kekeringan di 31 wilayah kerja BPAS

94

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Terbangunnya tanaman pada MDM sebagai model pengelolaan DAS, di 31 model mikro seluas 775 ha

3.1.2

4.1.1

4.1.2




RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 juta ha dengan ratio 60% dalam kawasan hutan dan 40% diluar kawasan hutan

Tersusun dan tersedianya Master Plan RHL (MP- Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS RHL) di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders

Sebanyak 80% dari hasil penanaman RHL di 282 DAS prioritas tumbuh dengan baik

Terselenggaranya GERHAN di 282 DAS / 33 Bibit tanaman GERHAN 1.279.191 ha 355.913 Ha prop, berupa: reboisasi (lahan kritis HP, HL, HK dan LOA), penghijauan (hutan rakyat, lingkungan, hutan kota, turus jalan), mangrove, sipil teknis, pemeliharaan dan kelembagaan


Rencana gerakan penanaman swadaya bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan 40.000 ha dan 11 ormas/mitra


Sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi) dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH, pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH


Tersusunnya draft deregulasi peraturan pengelolaan hutan rakyat dan tata usaha hasil hutan rakyat


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha hutan rakyat pada 12 provinsi (Jabar, jatim, jateng, banten, Sumut, riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalbar, kaltim, Sulsel), 6 kelompok kemitraan


Peraturan Menteri Kehutanan tentang penyempurnaan ijin pemanfaatan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Terbangunnya Hutan rakyat 275 ha

19 BPDAS

150 ha

1.779 Ha Terbentuknya areal model dan terpeliharanya tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu 2.370 ha

86,36

27,82

54,55

75,06

95

SASARAN URAIAN

INDIKATOR Pemanfaatan HHBK dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3%, dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) Rencana inventarisasi potensi pengembangan HHBK pada 31 wilayah BPDAS

KELUARAN

REALISASI

Data dan informasi produksi HHBK 1 1 paket paket

Rencana pengembangan tanaman agroforestry data dan informasi kelola sosial, dalam rangka penanganan kawasan perbatasan pengelolaan hutan berbasis negara, di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, masyarakat 35 UM Sulut, NTT dan Irjabar)

PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT CAPAIAN (%) 100,00

32 UM

91,43

Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB 5 lokasi

5 lokasi

100,00

Areal model wanatani 150 ha

150 ha

100,00

Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha HHBK melalui penguatan jejaring kerja dan usaha HHBK dan temu usaha tani, serta bimbingan teknik dan pelatihan peserta model pengembangan usaha HHBK Pemeliharaan dan pengembangan tanaman HHBK seluas 2.605 ha 4.1.3


Kawasan penyangga berfungsi optimal, Regulasi pengelolaan kawasan penyangga di masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kawasan konservasi penyangga sejahtera dan terlibat dalam pengelolaan kawasan Rencana-rencana pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi meningkat

4.1.4

Terwujudnya kemampuan dan Kemampuan dan peran masyarakat Pedoman kerjasama Dephut dengan mitra peran masyarakat madani madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dalam upaya Rehabilitasi dan Lahan (RHL) meningkat secara Hutan dan Lahan (RHL) nyata meningkat terselenggaranya pengembangan kader ormas melalui pelatihan dalam rangka pengembangan RHL swadaya Terealisasinya penanaman bibit oleh kaderkader ormas di wilayah kerja BP-DAS

96

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Terselenggaranya fasilitas dalam rangka penandatangan MoU

5.1.1

Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat Tersusunnya peraturan-peraturan, penyusunan sistem insentif dan disinsentif, serta penetapan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan areal kerja HKm model pada 12 propinsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4%

Hutan kemasyarakatan dan tanaman 3 provinsi agroforestry di perbatsasan negara 12 provinsi

25,00

tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut 40 buah

21 buah

52,50

Sosialisasi produk hukum 2 paket

1 paket

50,00

Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan pemantapan kawasan dalam rangka pengembangan HKm sebagai unit model HKm pada 12 provinsi, seluas 25.000 ha Terselengaranya fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan HKm Terselenggaranya insentif pengembangan dan pemeliharaan unit areal kerja HKm, 22 unit areal kerja HKm pada 19 provinsi.

6.1.1

6.1.2

Tercapainya penegakan Produk hukum bidang kehutanan dapat hukum dalam penanggulangan diimplementasikan secara efektif kejahatan kehutanan secara efektif Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil

Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh

Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan

Desetralisasi /regulasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan

Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan

Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah

Produk hukum desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam pembangunan kehutanan

Produk hukum bidang kehutanan ditetapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan Penegakan hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil

97

SASARAN

6.1.3

URAIAN Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan

INDIKATOR Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu


KELUARAN

REALISASI


Regulasi dan deregulasi pengelolaan pendanaan Arahan kebijakan anggaran Dephut pembangunan kehutanan 288 dokumen

288 dokumen

100,00

pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar, dan sesuai dengan tata waktu

Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan pembangunan 26 buku

24 buku

92,31

Laporan dan masukan kepada pimpinan dan stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan 36 judul

36 judul

100,00

Regulasi dan deregulasi pengelolaan keuangan

tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan keuangan 59 buku

54 buku

96,43


tersusunnya data setoran DR, PSDH, 38 buku IIUPH, TP GR 40 buku

95,00

Kemajuan pelaksanaan anggaran diketahui setiap periode 3 bulan Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dan kegiatan Tercapainya koordinasi pembangunan Penyelenggaraan pembangunan kehutanan terpadu dan terkoordinasi di kehutanan antara pusat dengan daerah (pusatpropinsi-kabupaten) setiap regional Regulasi dan deregulasi pembangunan Regulasi dan deregulasi sinkronisasi kehutanan pembangunan kehutanan di pusat dan daerah Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan

Tercapainya sinkronisasi proses perencanaan kehutanan antara pusat dan daerah

Hasil musyawarah rencana pembangunan propinsi dan reginal Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan


Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan admnistrasi keuangan

98

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Tertibnya administasi dan penatausahaan PNBP

Telaksananya pembinaan dan penatausahaan optimalisasi PNBP

Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah

Kriteria dan indikator publikasi dapat tersusun sesuai perkembangan pembangunan Dephut

terlaksananya pengadaan dan 20 paket pemantauan barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN 22 paket

100,00

Berita kehutanan di media cetak dan 12 bulan elektronik 12 bulan

100,00

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan Laporan hasil monitoring barang inventaris milik negara Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global

Regulasi dan deregulasi pengelolaan informasi kehutanan

Informasi pembangunan kehutanan berlangsung Pertemuan forwahut, sosialisasi, secara obyektif, didukung dengan data yang lokakarya penanganan kasus, benar, dan disajikan secara terus menerus pembinaan dan partisipasi 25 paket kepada para pihak nasional daninternasional

25 paket

100,00

Penyebaran informasi kehutanan melalui media masa berjalan efektif dan mutakhir

99

SASARAN URAIAN

INDIKATOR Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

KELUARAN


REALISASI

Tersusunnya 15 draft Permenhut 15 buah dan 1 RPP urusan Bidang Kehutanan 15 buah

100,00

Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehtanan di semua tingkatan

6.2.1

Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional


Terselenggaranya pertemuan -pertemuan bilateral, regional, dan sub regional bidang kehutanan

Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang 14 judul

11

78,57

Kerjasama dan dukungan internasional Ditandatanganinya agreement/kesepakatam di bidang kehutanan meningkat berbagai fokus (pemberantasan illegal logging, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, dll) Terwujudnya pertukaran informasi dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan sub regional Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat

6.3.1

Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional

Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai

SK Menteri/deregulasi tentang pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender

Tercapainya kesetaraan hak dan Terselenggaranya pengembangan SDM dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan penyelenggaraan admnistrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan 2 buku

2 buku

100,00

Proses penilaian dan pengurusan administrasi kepegawaian 39 paket

39 paket

100,00

Terselenggaranya diklat SDM kehutanan sesuai kebutuhan Berkembangnya institusi UPT kehutanan di daerah dapat berjalan secara efektif

100

SASARAN URAIAN


KELUARAN

REALISASI

INDIKATOR


Peraturan perundangan pengembangan SDM dapat tersusun melalui koordinasi inter dan antar sektor Misi dan program pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender dapat berjalan dengan benar dan tercapai

6.3.2

Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya


Regulasi dan deregulasi penyelenggaraan pengawasan aparatur negara

Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan 6 judul

6 judul

100,00

Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan


Laporan hasil pemantauan dan pengawasan 18 judul

18 judul

100,00

Pembangunan kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien

Laporan dan rekomendasi hasil pengawasan

Laporan hasil pemeriksaan 404 LHA

384 LHA

95,05

Koordinasi dansinkronisasi pengawasan dengan lembaga pengawasan daerah meningkat

101

KATA PENGANTAR. ttd. H.M.S. Kaban

Recommend Documents