KATA PENGANTAR. ttd. Drs. H. M. Thahir Hasan

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2011. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2011, sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 017/SEK/01/I/2011 tanggal 14 Januari 2011. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan program kerja Mahkamah Agung RI. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak khususnya Mahkamah Agung RI. sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Banten, 29 Februari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,

ttd Drs. H. M. Thahir Hasan

IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka pelaksanakan visi dan mewujudkan misi Peradilan Agama di wilayah Banten, telah ditetapkan lima tujuan yaitu : Meningkatkan knowledge, kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama agar penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan dan dapat memenuhi rasa keadilan serta putusannya dapat dilaksanakan (eksekutabel) dan terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dengan tetap mengacu kepada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan. Meningkatkan tertib administrasi perkara dalam hal kelengkapan berkas perkara dan ketepatan waktu, yang ditindak lanjuti dengan pencatatan

baik secara manual maupun secara elektronik (Sistem

Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama) yang dilakukan secara kronologis sejak perkara diterima sampai dengan perkara diselesaikan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana guna pemenuhan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama dengan cara meningkatkan kemampuan pegawai baik teknis yudisial maupun nonteknis yudisial melalui diklat, orientasi, sosialisasi dan DDTK dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

i

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dalam rangka merespon pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti hasil temuan pembinaan dan pengawasan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan, kemudahan akses bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat dan sekecil apapun pengaduan harus tetap ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain : 1. Besarnya perkara yang ditangani dan masih lambatnya penyelesaian perkara; Sampai akhir tahun 2011 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama se wilayah Banten cukup tinggi, yaitu 9.866 perkara dan yang berhasil diselesaikan/diputus sebesar 8.332 perkara (84,45%) sisa perkara sebanyak 1.534 perkara (15,55%). Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding sampai akhir tahun 2011 perkara yang ditangani sebanyak 71 perkara dan yang berhasil diselesaikan/diputus sebesar 70 perkara (98,6%) sisa perkara sebanyak 1 perkara (1,4%).


ii

2. Terbatasnya sarana dan prasarana peradilan; Sarana dan prasarana di Peradilan Agama se wilayah Banten belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagai layaknya lembaga peradilan. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2011 dari 6 Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Banten luas tanahnya hanya 23.594 m2, rumah dinas 1 unit, angkutan darat roda empat sebanyak 15 unit dan roda dua sebanyak 290unit , perangkat komputer dan laptop/ notebook 159 unit, printer 109 unit dan mesin ketik sebanyak 27 unit, saluran telepon (PABX) 15 unit Faximile 7 unit, layanan penyedia jaringan internet (Telkom Speedy) 7 unit.

3. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja; Jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten terus mengalami penurunan. Hal ini karena jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang diterima. Dibanding jumlah perkara Tahun 2010 sebanyak 8.116 perkara jumlah pegawai mencapai 238 orang dengan beban kerja per pegawai mencapai 34 perkara. Sedangkan tahun 2011 jumlah perkara mencapai 9.866 perkara dengan Jumlah pegawai 219 orang dengan beban kerja per pegawai mencapai 45 perkara yang berarti adanya penurunan jumlah pegawai dibanding dengan beban kerja yang semakin naik.


iii

4. Masih kurangnya anggaran belanja barang dan belanja modal; Anggaran belanja barang dan belanja modal Pengadilan Agama se wilayah Banten selama ini masih rendah, jauh dari mencukupi kebutuhan kegiatan sehari-hari, peningkatan SDM dan pembangunan, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan terpaksa dilaksanakan dengan menyesuaikan ketersediaan dananya dan prasarana fisik pun mengalami ketertinggalan sebagai sebuah institusi lembaga peradilan. Beberapa program yang mencapai nilai capaian tinggi ada pada program yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengadilan, dengan nilai rata-rata capaian antara 80% s.d 200% karena sifatnya rutin. Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama yang berkaitan dengan rekruitmen pegawai dan pengembangan pegawai dan peningkatan sarana prasarana untuk pelayanan publik. Hal ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama.


iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... v BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1

BAB II

B. Tugas dan Fungsi ............................................................................

2

C. Sistematika Penyajian .....................................................................

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...........................

6

A. Rencana Strategis 2010 -2014 ......................................................... 6 1. Visi dan Misi ............................................................................... 6 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................... 11 3. program Utama dan Kegiatan Pokok .......................................... 12 B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 ...................................................... 13 C. Perjaanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 .... 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 28 A. Pengukuran Kinerja ......................................................................... 28 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................ 20 BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 22 A. Kesimpulan ..................................................................................... 22 B. Saran-saran ...................................................................................... 22 BAB V

LAMPIRAN 1. Strukur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 5. Rencana Kerja Anggaran 2011-2012 6. Perjanjian Kinerja

7. SK. Tim Penyusun Indikator Kerja Utama PTA Banten


v

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI yang telah mencanangkan 7 ( tujuh ) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu ( sesuai SOP ); 2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM; 3. Pengelolaan website; 4. Implementasi pelaksanaan SIADPA dan SIADPTA Plus; 5. Tersedianya meja informasi; 6. Pengawasan dan pembinaan, serta; 7. Justice for all (Posbakum, prodeo dan sidang keliling); Bahwa tujuh program Badilag tersebut menjadi konsentrasi Pengadilan Tinggi Agama banten pada tahun 2011 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, upaya Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam penyelesaian perkara tepat waktu sesuai SOP, pemberian pelayanan secara prima kepada pencari keadilan dengan cara memberikan akses mudah dan seluas-luasnya untuk dapat dijangkau dengan mudah, pelaksanaan Posbakum, perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling serta pengembangan website dan implementasi SIADPA Plus dan SIADPTA Plus dalam rangka mendukung automatisasi pola bindalmin ( bindalmin elektronik) yang bermuara kepada pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

1

dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Akuntabilitas

merupakan azas dalam penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama

Banten bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

2

a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqah dan 9. Ekonomi Syari’ah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 b. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. c. Memberikan pelayanan dibidang administrasi, perkara banding dan administrasi peradilan lainnya. d. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama; e. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, jurusita di daerah hukumnya. f. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

3

g. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama (kepegawaian, keuangan dan umum kecuali biaya perkara) h. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama, pelayanan riset dan penelitian, penyebaran informasi tentang hukum, monitoring persidangan kesaksian rukyatul hilal dan pemberian keterangan/nasehat mengenai perbedaan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

C.

Sistematika Penyajian Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya

sejumlah

celah

kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab 1 – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Pengadilan Tinggi Agama Banten (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika Penyajian). Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan: A. Rencana Strategis 2010 sampai dengan 2014, terdiri dari: visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok. B. Rencana kinerja tahun 2011. C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

4

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang: A. Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja). B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaransasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). Bab IV – Penutup, menjelaskan : A. Kesimpulan B. Saran-saran. Bab V – Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. Rencana Anggaran Kerja Tahun 2011-12 6. Perjanjian Kinerja 7. SK. Tim Penyusun Indikator Kerja Utama PTA Banten


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Strategis 2010 - 2014

1.

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten mempunyai Visi : “TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA BANTEN YANG BERWIBAWA, BERMARTABAT DAN AKUNTABEL”

Visi PTA Banten tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melakukan aktifitasnya. Pernyataan Visi PTA Banten mengandung pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Banten mengandung arti kelembagaan dan organisasi. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Banten adalah enam Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan atau ibu kota kabupaten se Propinsi Banten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Banten. Pengertian secara organisasi : Peradilan Agama Banten adalah Pengadilan Agama se Banten yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

6

Kesekretariatan, Jurusita, serta seluruh Staf (Pejabat Struktural / Fungsional dan Non Struktural), dan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, serta seluruh Staf (Pejabat Struktural / Fungsional dan Non Struktural) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta

memiliki

pembawaan

untuk

dapat

menguasai

dan

mempengaruhi, dihormati melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Bermartabat mengandung arti harga diri, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga etika dan moral. Akuntabel mengandung arti, perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi Peradilan Agama Banten : 1. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara 2. Peningkatan Kualitas Tertib Administrasi Perkara 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan


7

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan : 1. Meningkatkan knowledge, kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama agar penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan dan dapat

memenuhi rasa keadilan serta putusannya dapat

dilaksanakan (eksekutabel) dan terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dengan tetap mengacu kepada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan. 2. Meningkatkan

tertib

administrasi

perkara

dalam

hal

kelengkapan berkas perkara dan ketepatan waktu, yang ditindak lanjuti dengan pencatatan baik secara manual maupun secara elektronik (Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama) yang dilakukan secara kronologis sejak perkara diterima sampai dengan perkara diselesaikan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana guna pemenuhan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 4. Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama dengan cara meningkatkan kemampuan pegawai baik teknis yudisial maupun non-teknis yudisial melalui diklat, orientasi, sosialisasi dan DDTK dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsi. 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan tersedianya tenaga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

8

fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dalam rangka merespon pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti hasil temuan pembinaan dan pengawasan. 6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan

pelayanan

publik

yang

transparan

dalam

penyelenggaraan peradilan, kemudahan akses bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat

dan sekecil apapun pengaduan harus tetap

ditindaklanjuti. Pertama : untuk peningkatan kualitas penyelesaian perkara dengan sasaran terbitnya putusan /penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable), dengan indikator : prosentase sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan, prosentase perkara yang diselesaikan, Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan. Kedua : Meningkatnya tertib administrasi perkara, dengan sasaran diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu yang ditindak lanjuti dengan pencatatan baik secara manual maupun secara elektronik (Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama) yang dilakukan secara kronologis sejak perkara diterima sampai dengan perkara diselesaikan, dengan indikator : prosentase

berkas

yang

diajukan

banding

secara

lengkap

(memenuhi syarat), prosentase perkara banding yang diajukan dan diinput dalam SIADPTA Plus. Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana guna pemenuhan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat


pencari 9

keadilan, dengan sasaran terpenuhinya kendaraan operasional memadai, alat pengolah data memenuhi standar dan mebeulair sesuai standar. Keempat : Untuk meningkatkan kualitas SDM peradilan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan dalam Penyelesasian tugas pokok dan fungsi, dengan indikator : prosentase pegawai yang mengikuti orientasi/ sosialisasi/ DDTK/ diklat teknis yudisial, prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ sorientasi/ sosialisasi/ DDTK/ diklat non yudisial. Kelima : Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, sasarannya adalah terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan, dengan indikator : prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, prosentase temuan Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti. Keenam : Untuk meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan, dengan sasaran peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggarakan peradilan, dengan indikator : prosentase peningkatan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding,

prosentase

peningkatan

pengiriman

salinan

putusan/penetapan tepat waktu, prosentase peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara.


10

2.

Tujuan dan sasaran strategis Pertama : dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian putusan/ penetapan dengan sasaran terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat, memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable), dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan, prosentase perkara yang diselesaikan dan prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan. Kedua : dalam rangka peningkatan tertib administrasi perkara dengan sasaran diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu yang ditindak lanjuti dengan pencatatan

baik

secara manual maupun secara elektronik (SIADPTA), dengan indikator prosentase berkas yang diajukan banding secara lengkap (memenuhi syarat) dan prosentase perkara banding yang diajukan dan diinput dalam SIADPTA Plus. Ketiga : dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pencari keadilan, dengan indikator prosentase

kendaraan operasional

memadai, prosentase alat pengolah data memenuhi standar dan prosentase mebeulair sesuai standar. Keempat : dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

dengan

sasaran

meningkatnya

pelayanan

dalam

penyelesasian tugas pokok dan fungsi, dengan indikator prosentase pegawai yang mengikuti orientasi/ sosialisasi/ DDTK/ diklat teknis yudisial dan prosentase pegawai yang mengikuti orientasi/ sosialisasi/ DDTK/ diklat non yudisial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PTA Banten Tahun 2011

11

Kelima : dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan sehingga berjalan dengan seksama dan sewajarnya dengan sasaran terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan, dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan prosentase temuan Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti. Keenam : dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan sasaran peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggarakan peradilan, dengan indikator prosentase peningkatan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding, prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu dan prosentase peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara.

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok a. Peningkatan kualitas

penyelesaian perkara dengan kegiatan

pokok menyelesaikan sisa perkara tahun lalu, menyelesaikan perkara tahun berjalan dan mengikis sisa perkara yang belum diselesaikan tahun berjalan. b. Peningkatan kualitas tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok tercatatnya berkas yang diajukan banding secara lengkap (memenuhi syarat) dan diinputnya data perkara banding dalam aplikasi SIADPTA Plus.


12

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dengan kegiatan pokok tersedianya kendaraan operasional yang memadai, alat pengolah data serta mebeulair yang memenuhi standar. d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan pokok mengikutkan pegawai dalam diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK baik teknis yudisial maupun non yudisial. e. Peningkatan kualitas Pembinaan dan Pengawasan dengan kegiatan pokok menangani pengaduan, menindaklanjuti hasil temuan Pembinaan dan Pengawasan. f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan kegiatan

pokok

dipublikasikan,

meningkatkan merealisasikan

jumlah

putusan

yang

pertanggungjawaban

biaya

perkara banding dan mempublikasikan tindaklanjut pengaduan.

B.

Rencana Kinerja Tahunan Terbitnya putusan /penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable) sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan 100 %, perkara yang diselesaikan tahun berjalan 90 % dan sisa perkara yang belum diselesaikan 10 %. Diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu serta tercatatnya berkas yang diajukan banding 100 %. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana tersedianya kendaraan operasional memadai 100 %, alat pengolah data dan mebeulair yang memenuhi standar 100 %.


13

Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi dengan mengikutkan pegawai dalam diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK teknis yudisial dan non yudisial 90 %. Terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan, dengan menangani pengaduan, menindaklanjuti hasil temuan Pembinaan dan Pengawasan 80 %. Peningkatan

pelayanan

publik

yang

transparan

dalam

penyelenggarakan peradilan peningkatan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding 100 %, peningkatan pengiriman salinan putusan/ penetapan tepat waktu 90 %, peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara 100 %.


14

C.

Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Tinggi Agama Banten

No

1.

Sasaran Strategis

Terbitnya putusan/

tahun lalu yang belum

cepat, tepat dan

diselesaikan

keadilan serta dapat dilaksanakan

3.

a. Prosentase sisa perkara

penetapan yang

memenuhi rasa

2.

Indikator Kinerja

b. Prosentase perkara yang diselesaikan

yang belum diselesaikan

Diterimanya berkas

Prosentase berkas yang

perkara banding yang

diajukan banding secara

lengkap dan tepat

lengkap (memenuhi

waktu

syarat)

kualitas dan kuantitas prasarana

5 perkara

57 perkara 1 perkara

c. Prosentase sisa perkara

(executable)

Meningkatnya

Target

57 perkara

a. Prosentase kendaraan operasional memadai

1 unit 8 unit

b. Prosentase alat pengolah data memenuhi standar

82 unit

c. Prosentase mebeulair

sesuai standar


15

4.

Meningkatnya

a. Prosentase pegawai yang

pelayanan dalam

mengikuti diklat/

penyelesaian tugas

orientasi/ sosialisasi/

pokok dan fungsi

DDTK teknis yudisial

30 orang

b. Prosentase pegawai yang

mengikuti diklat/

33 orang

orientasi/ sosialisasi/ DDTK non yudisial 5.

Terlaksananya pembinaaan dan

a. Prosentase pengaduan

5 pengaduan

yang ditindaklanjuti

pengawasan yang profesional, terpadu

6.

b. Prosentase temuan

dan berkesinambung-

Pembinaan dan

an pada semua level

Pengawasan yang

jabatan

ditindaklanjuti

Peningkatan

6 obyek

a. Prosentase peningkatan

pelayanan publik

realisasi pertanggung

yang transparan

jawaban biaya perkara

dalam

banding

60 perkara

penyelenggaraan peradilan

b. Prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/ penetapan tepat

60 putusan/ penetapan

waktu


16

c. Prosentase peningkatan pemberian informasi

5 pengaduan

pengaduan yang berkaitan dengan perkara


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja Terbitnya putusan /penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa

keadilan serta dapat dilaksanakan (executable), prosentase sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan target 3 realisasi 3 dengan capaian 100 %, prosentase perkara yang diselesaikan target 57 realisasi 67 dengan capaian 117,5 % , prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan target 1 realisasi 0 dengan capaian 1,5 %, biaya perkara target Rp. 450.000,- realisasi Rp. 450.000,- dengan capaian 100 %. Diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu, prosentase berkas yang diajukan banding secara lengkap (memenuhi syarat) target 57 perkara realisasi 68 perkara dengan capaian 119 %, biaya perkara target Rp. 8.550.000,- realisasi Rp. 10.050.000,- dengan capaian 117,5 %. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, prosentase kendaraan operasional memadai dengan target 1 unit realisasi 1 unit dengan capaian 100 %, prosentase alat pengolah data memenuhi standar dengan target 8 unit realisasi 8 unit dengan capaian 100 %, prosentase mebeulair sesuai standar dengan target 82 unit realisasi 82 unit dengan capaian 100 %, Pagu anggaran target Rp. 1.002.515.000,- realisasi Rp. 978.030.198,- dengan capaian 97,56 %.


18

Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi, prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK teknis yudisial dengan target 30 orang realisasi 30 orang dengan capaian 100 %, Pagu anggaran Rp. 100.800.000,99.815.000,- dengan

realisasi Rp.

capaian 99,02 %., prosentase pegawai yang

mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK non yudisial dengan target 33 orang realisasi 33 orang dengan capaian 100%, Pagu anggaran Rp. 134.888.000,- realisasi Rp. 134.618.500,- dengan capaian 99,8 %. DDTK SIADPA Plus dan SIADPTA Plus dengan target 30 orang realisai 30 orang dengan capaian 100 %, program ini meskipun bukan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) namun sebagai tindak lanjut dari Rakernas Balikpapan tahun 2010 yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag MA RI). Terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan, prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 5 realisasi 4 dengan capaian 80 %, prosentase temuan Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 6 realisasi 6 dengan capaian 100 %. Peningkatan penyelenggaraan

pelayanan peradilan,

publik

yang

prosentase

transparan

peningkatan

dalam realisasi

pertanggungjawaban biaya perkara banding dengan target 60 perkara realisasi 71 perkara dengan capaian 118 %, prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/ penetapan tepat waktu dengan target 60 perkara realisasi 70 perkara dengan capaian 116 %.


19

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

Hakim

Tinggi

yang

diselenggarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag MA RI) dengan target 3 orang realisasi 6 orang dengan capaian 200 %. Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

Bimbingan

Teknis

Administrasi Peradilan Agama yang diselenggarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag MA RI) dengan target 1 orang realisasi 1 orang dengan capaian 100 %. Peningkatan Sumber Daya Manusia Konsinyering Pengumpulan/ Pengiriman Berkas Perkara secara Elektronik yang diselenggarkan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan target 1 orang realisasi 1 orang dengan capaian 100 %.

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Apabila diperhatikan kinerja tahun 2011 tergambar dari 6 sasaran

terdapat prosentase capaian antara 80% – 200%. Pada sasaran terbitnya putusan /penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat

dilaksanakan (executable),

prosentase pencapaian 100% - 117,5 %, tingkat capaian melampaui target karena penyelesaian perkara sisa tahun lalu, perkara tahun berjalan serta sisa perkara tahun berjalan melampaui target tahun lalu. Pada sasaran diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu, prosentase pencapaian 117,5 % - 119 %, tingkat capaian


20

melampaui target karena perkara yang diterima dan diregistrasi melampui target dari 57 perkara menjadi 68 perkara yang direalisasikan. Pada sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, prosentase pencapaian 100 % tingkat capaian sesuai dengan target. Pada sasaran meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi, prosentase pencapaian 100 % tingkat capaian sesuai dengan target. Pada sasaran pelatihan teknis yudisial dan non yudisial, prosentase pencapaian 100% - 200%, tingkat capaian melampaui target karena banyaknya panggilan peserta yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I. dan Ditjen Badilag. Pada sasaran terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, prosentase pencapaian 80 % - 100 %, ada yang tidak sesuai target karena penyelesaian pengaduan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pada sasaran peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan, prosentase pencapaian 116 % - 118 %, karena jumlah penerimaan perkara melampui target.


21

BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2011. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah direncanakan.

B.

Saran-saran Kami menyadari masih adanya program kerja yang belum dapat

diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara,

di tingkat

banding (Pengadilan Tinggi Agama Banten) menunjukan angka yang sangat menggembirakan. Namun secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan Tahun 2011 belum berhasil dengan baik sesuai dengan harapan.


22

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya, Amin.

Banten, 29 Februari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,

ttd Drs. H. M. Thahir Hasan


23

BAB V LAMPIRAN

1. Strukur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 5. Rencana Kerja Anggaran 2011-2012 6. Perjanjian Kinerja 7. SK. Tim Penyusun Indikator Kerja Utama PTA Banten

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No. 1.

2.

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable)

a. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan

a. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah keseluruhan sisa perkara

Wakil Panitera dan Panmud Banding

Laporan bulanan dan laporan tahunan

b. Prosentase perkara yang diselesaikan tahun berjalan

b. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregistrasi

Wakil Panitera, Panmud Banding dan Panmud hukum


c. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

c. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara

Wakil Panitera dan Panmud hukum

a. Prosentase berkas yang diajukan banding secara lengkap (memenuhi syarat)

a. Perbandingan antara berkas perkara banding yang lengkap (memenuhi syarat) dengan berkas perkara yang diajukan banding

Panitera/ Sekretaris dan Panmud Banding

Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan

b. Prosentase berkas perkara banding yang diajukan dan diinput dalam aplikasi SIADPTA Plus.

b. Perbandingan antara berkas perkara banding yang lengkap secara manual dengan data perkara yang diinput dalam aplikasi SIADPTA Plus.

Panitera/ Sekretaris dan Panmud Banding

Diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data


3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana

a. Prosentase kendaraan operasional memadai

b. Prosentase alat pengolah data memenuhi standar

Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi

b. Perbandingan alat pengolah data yang tersedia dengan yang dibutuhkan

c. Perbandingan meublair yang tersedia dengan yang dibutuhkan

Panitera/ Sekretaris





a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK teknis yudisial

a. Perbandingan antara SDM teknis yang mengikuti Diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK dengan jumlah SDM teknis di lingkungan PTA Banten

Panitera/ Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian

Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan

b. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK non yudisial

b. Perbandingan antara SDM non teknis yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK dengan jumlah SDM non teknis di lingkungan PTA Banten

Panitera/ Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian


c. Prosentase mebeulair sesuai standar 4.

a. Perbandingan antara kendaraan yang tersedia dengan kebutuhan operasional pengawasan

5.

6.

Terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan antara jumlah pengaduan yang diterima mengenai perilaku aparat peradilan (diregistrasi) dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketua PTA dan Panmud Hukum


b. Prosentase temuan Pembinaan b. Perbandingan antara jumlah dan Pengawasan yang temuan pembinaan dan ditindaklanjuti pengawasan internal (PTA, Ditjen, Bawas, MA) maupun eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dihasilkan/diterima.

Ketua PTA, Hatiwasda dan Panitera/ Sekretaris


a. Prosentase peningkatan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding

a. Perbandingan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding dalam putusan dengan biaya perkara banding yang dikirim PA pengaju ke PTA Banten

Panitera/ Sekretaris dan Panmud Hukum


b. Prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu

b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah putusan yang dipublikasikan

Ketua PTA, Panitera/ Sekretaris, Panmud Banding dan Panmud Hukum


c. Prosentase peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara

c. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dipublikasikan

Ketua PTA dan Panmud Hukum


Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan Prosentase perkara yang diselesaikan Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan Prosentase berkas yang diajukan banding secara lengkap (memenuhi syarat) b. Prosentase perkara banding yang diajukan dan diinput dalam SIADPTA Plus

100% 90% 10% 100%

0% 100 % 100 %

1.

2.

Terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable) Diterimanya berkas perkara banding yang lengkap dan tepat waktu

a. b. c. a.

TARGET

100%

3.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana

a. Prosentase kendaraan operasional memadai b. Prosentase alat pengolah data memenuhi standar c. Prosentase mebeulair sesuai standar

4.

Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi

a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/sosialisasi/DDTK teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/sosialisasi/DDTK non yudisial

90%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti

80% 80%

a. Prosentase peningkatan realisasi pertanggungjawaban biaya perkara banding b. Prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu c. Prosentase peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara

100%

5.

6.

Terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan Peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggarakan peradilan

90%

90% 100%

Lampiran 4 Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Target kinerja No

1.

2.

Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian putusan/ penetapan

Meningkatnya tertib administrasi perkara

Sasaran Strategis

Terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable)

Indikator Kinerja

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

d. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang belum diselesaikan

5

3

1

1

1

e. Prosentase perkara yang diselesaikan

58

71

68

68

68

f.

3

1

1

1

1

56

68

68

72

75

56

68

68

68

68

Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan

Diterimanya berkas c. Prosentase berkas yang perkara banding yang diajukan banding secara lengkap dan tepat lengkap (memenuhi syarat) waktu yang ditindak lanjuti dengan pencatatan baik secara d. Prosentase perkara banding manual maupun secara yang diajukan dan diinput elektronik dalam SIADPTA Plus (SIADPTA).

3.

4.

5.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana

Meningkatnya kualitas SDM

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan sehingga berjalan dengan seksama dan sewajarnya

Meningkatnya kualitas pelayanan pencari keadilan

Meningkatnya pelayanan dalam penyelesasian tugas pokok dan fungsi

Terlaksananya pembinaaan dan pengawasan yang profesional, terpadu dan berkesinambungan pada semua level jabatan

d. Prosentase kendaraan operasional memadai

3

1

-

1

1

e. Prosentase alat pengolah data memenuhi standar

-

8

12

12

12

f. Prosentase mebeulair sesuai standar

-

88

21

20

20

c. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK teknis yudisial

2

140

140

140

140

d. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/ orientasi/ sosialisasi/ DDTK non yudisial

74

50

100

100

100

c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

2

4

4

4

4

d. Prosentase temuan Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

Peningkatan pelayanan d. Prosentase peningkatan publik yang transparan realisasi pertanggungdalam jawaban biaya perkara penyelenggaraan banding peradilan e. Prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu f.

Prosentase peningkatan pemberian informasi pengaduan yang berkaitan dengan perkara

59

71

71

72

74

59

71

71

72

74

-

5

5

4

4

Lampiran 5 Rencana Kerja Anggaran 2011-2012

RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA ) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2011 - 2012 TAHUN 2011

Program /Kegiatan Volume

jumlah harga

Volume

Program Dukungan Manajemen dan

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

001. Pembinaan dan Konsultasi

2 Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4

1 Unit

TAHUN 2012

Program /Kegiatan

Rp. 87. 140.000

001. Pembinaan dan Konsultasi

Rp. 1.002.515.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 246.000.000

Pengadaan Perangkat Pengolah data dan

4 Kegiatan

jumlah harga

Rp. 254.210.000

Rp. 950.000.000 25 Unit

Rp. 134.000.000

Komunikasi Pengadaan Alat Pengolah Data

14 unit

Rp. 168.150.000

Pengadaan Buku Perpustakaan

80 Buku

Rp. 10.000.000

Pengadaan air Condisioner (AC)

2 unit

Rp. 8.500.000

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor

84 Unit

Rp. 186.400.000

2

Rp. 562.600.000

Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana

9 unit 900 m

2

Rp. 91.825.000 Rp. 329.850.000

Pengadaan Pembangunan Rumah Dinas Pengadaan Sarana dan Prasarana

148 M

2

30 M

Rp. 14.100.000

200 M2

Rp. 42.000.000

Lingkungan (Canopy Parkir Motor) Pengadaan Meubelair Pengadaan Penambahan daya dan instalasi listrik

109 unit

Rp. 124.985.000

1 unit

Rp. 30.175.000

Pengadaan Pagar Kawat

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Sosialisasi dan Bimbingan administrasi Perkara

JUMLAH

3 kegiatan

Rp. 100.800.000

Rp. 1.089.655.000

Sosialisasi dan Bimbingan administrasi Perkara

JUMLAH

3 kegiatan

Rp. 97.776.000

Rp. 1.195.210.000

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen permerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. H. M. Thahir Hasan

Jabatan

: Ketua

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Dra. Hj. Siti Maryam

Jabatan

: Panitera/ Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Serang, 2 Januari 2011 Pihak Kedua, ttd Dra. Hj. Siti Maryam

Pihak Pertama, ttd Drs. H. M. Thahir Hasan

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen permerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. H. M. Thahir Hasan

Jabatan

: Ketua

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Dra. Hj. Siti Maryam

Jabatan

: Panitera/ Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Serang, 2 Januari 2012 Pihak Kedua, Ttd Dra. Hj. Siti Maryam

Pihak Pertama, ttd Drs. H. M. Thahir Hasan

Lampiran 7 SK. Tim Penyusun Indikator Kerja Utama PTA Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 7 Telp. 0254-251485/Fax. 0254-251484 website : www.pta-banten.net / email : [email protected]

Serang – Banten SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 767 /SekPan/SK/ III/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Menimbang

:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2015 maka Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20042009. 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung

13 Tahun 2005

tentang

12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14 Tahun 2005 tentang

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

:

Hasil Konsolidasi dan Asistensi Sakip pada 3 (tiga) lingkungan Peradilan di wilayah Banten tanggal 27 s.d 29 Februari 2012 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012.

Kedua

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.

Ketiga

:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :

Keempat

:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI 3. Para Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : Serang Pada Tanggal : 27 Februari 2012 Panitera/ Sekretaris PTA Banten ttd Dra. Hj. Siti Maryam

KATA PENGANTAR. ttd. Drs. H. M. Thahir Hasan

Recommend Documents