KATA PENGANTAR Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan harus dimulai dengan penggunaan benih unggul bermutu di tingkat petani. Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu di Provinsi Jambi maka institusi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan perbenihan tanaman pangan harus berupaya untuk menggerakkan segenap potensi sumber daya yang tersedia bagi terwujudnya sistem perbenihan tanaman pangan yang tangguh. Disadari bahwa untuk mewujudkan sistem perbenihan tanaman pangan yang tangguh di daerah diperlukan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah, maka dalam rangka menstimulasi berjalannya sistem perbenihan tanaman pangan, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2011 dalam bentuk Dana Talangan untuk mendukung ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu di Provinsi Jambi. Dana Talangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Usaha Benih (LUB) di daerah sebagai pinjaman sementara untuk penguatan modal dalam melakukan usaha penyediaan benih tanaman pangan di daerah. Mengingat dalam proses pengelolaan Dana Talangan ini harus mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka saya menyambut baik upaya penerbitan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Talangan untuk mendukung ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu yang dilengkapi dengan Pedoman Umum. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Talangan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu di Provinsi Jambi dapat terwujud.
GUBERNUR JAMBI dto H. HASAN BASRI AGUS
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERATURAN GUBERNUR JAMBI I.
II.
III.
IV.
V.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ............................................................................................ 2. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 3. Sasaran ......................................................................................................... 4. Integrasi LUB dengan Poktan ..................................................................... PENDEKATAN KEGIATAN ........................................................................ INDIKATOR KEBERHASILAN .................................................................. 1. Indikator Input ........................................................................................... 2. Indikator Output ........................................................................................ 3. Indikator Outcome ..................................................................................... 4. Indikator Benefit ........................................................................................ 5. Indikator Dampak .......................................................................................
1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5
6 ORGANISASI PELAKSANAAN ................................................................. 6 A. Organisasi Penyelenggaraan Di Provinsi Jambi serta Tugas Fungsinya… 7 B. Organisasi Penyelenggaraan di Kab/Kota Serta Tugas Fungsinya………... PERSYARATAN PENETAPAN, KETENTUAN ALOKASI DTL-BENIH DAN PERJANJIAN/KONTRAK ................................................................... 1. Persyaratan Penetapan ............................................................................... 2. Ketentuan Alokasi DTL-BENIH................................................................. 3. Perjanjian/Kontrak ........................................................................................
9 9 11 11
13 13 PROSEDUR PELAKSANAAN ..................................................................... 14 VI. 1. MPenyediaan dan Pencairan Dana ............................................................... 15 2. Penetapan LUB ............................................................................................ 16 3. Penyaluran dan Pengembalian Dana ............................................................ 4. Penyelesaian Tunggakan .............................................................................. 17 17 VII. MEKANISME KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN ......................... 17 1. Mekanisme Koordinasi ................................................................................ 17 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi .......................................................... 18 18 3. Mekanisme Pengawasan .............................................................................. 4. Mekanisme Pengendalian ............................................................................ 19 5. Mekanisme Pelaporan .................................................................................. 19 VIII. LAIN-LAIN………………………………………………………………….. IX.
PENUTUP…………………………………………………………………….
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
20
TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA TALANGAN UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PANGAN VARIETAS UNGGUL BERMUTU TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR JAMBI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi dan kedele diperlukan ketersediaan benih varietas unggul bermutu; b. bahwa untuk mendukung ketersediaan benih padi dan kedele varietas unggul bermutu telah dianggarkan Dana Talangan Benih; c. bahwa pengelolaan dana talangan untuk mendukung ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu tahun 2011 perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang..........
1
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14); 9.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Jambi Tahun 2009 Nomor 29). MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA TALANGAN UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PANGAN VARIETAS UNGGUL BERMUTU TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi
3.
Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.
Dana Talangan yang disingkat dengan DTL-BENIH adalah dana dari APBD Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai pinjaman untuk penguatan modal bagi Lembaga Usaha Benih (LUB) dalam melakukan pembelian (up cup) benih yang dihasilkan oleh para penangkar benih padi dan atau kedele.
6.
Lembaga Usaha Benih (LUB) adalah Lembaga usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang pertanian di pedesaan yang dibentuk oleh perorangan atau kolektif dan telah bermitra dengan penangkar/kelompok penangkar benih padi dan atau kedele.
2
7.
Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8.
Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
9.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
10. Penangkar benih adalah perorangan yang berusahatani untuk memproduksi benih bersertifikat serta telah terdaftar resmi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 11. Kelompok Penangkar Benih adalah Gabungan dari penangkar benih pada suatu wilayah dan telah bersepakat untuk memproduksi benih secara bersama serta telah terdaftar secara resmi sebagai kelompok penangkar pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Pasal 2 Pedoman Umum Pengelolaan Dana Talangan Untuk Mendukung Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Varietas Unggul Bermutu Tahun 2011 terdiri dari : BAB I.
Pendahuluan
BAB II.
Pendekatan Kegiatan
BAB III.
Indikator Keberhasilan
BAB IV.
Organisasi Pelaksanaan
BAB V.
Persyaratan Penetapan, Ketentuan Alokasi DTL-BENIH dan Perjanjian/Kontrak
BAB VI.
Prosedur Pelaksanaan
BAB VII.
Mekanisme Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
BAB VIII.
Lain-Lain
BAB IX.
Penutup BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3
(1)
Maksud penyelenggaraan kegiatan DTL-BENIH adalah : a.
mencegah benih tanaman pangan yang telah diproduksi petani/penangkar dijadikan gabah konsumsi;
b.
menjaga ketersediaan benih tanaman pangan untuk keperluan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan;
3
c.
memfasilitasi pengembangan perbenihan tanaman pangan;
ekonomi
di
pedesaan
melalui
usaha di
bidang
d. memperkuat kelembagaan petani /penangkar serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraannya; e. (2)
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
Tujuan penyelenggaraan kegiatan DTL-BENIH adalah : a.
melakukan pembelian (up cup) benih tanaman pangan (padi atau kedele) yang diproduksi oleh petani/penangkar dengan harga yang wajar;.
b.
meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian khususnya perbenihan di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran benih padi atau kedele;
c.
mengembangkan kelembagaan petani/penangkar untuk berusaha bersama dengan lebih berorientasi pada pasar yang menguntungkan;
d.
menjaga kontinuitas kegiatan penangkaran benih di tingkat petani/penangkar benih;
e.
memantapkan sistem perbenihan tanaman pangan di Provinsi Jambi. BAB III SASARAN Pasal 4
Sasaran Umum DTL-BENIH adalah : a. terlaksananya pembelian benih padi dan kedele oleh lembaga usaha benih (LUB) dipedesaan dengan harga yang wajar; b. meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha benih milik kelompoktani /kelompok penangkar, Koptan, atau Koperasi untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran benih padi atau kedele; c. meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
mengembangkan
BAB IV PENGELOLAAN DTL-BENIH Pasal 5 (1) DTL-BENIH harus dikelola dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (2) Prosedur pengelolaan DTL-BENIH secara terperinci disusun dalam bentuk Pedoman Umum DTLBENIH sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Gubernur ini.
4
BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 April 2011 GUBERNUR JAMBI, dto H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 11 April 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, dto SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 20
LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2011 TANGGAL 12 APRIL 2011
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA TALANGAN UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PANGAN VARIETAS UNGGUL BERMUTU TAHUN 2011 I.
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi dan kedele, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk membantu petani melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN).
Program yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir telah terbukti mampu meningkatkan Produksi Tanaman Pangan baik secara nasional maupun dalam provinsi Jambi. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan tersebut adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu yang dibantukan kepada petani melalui berbagai program diatas.
Untuk mendukung penyediaan benih varietas unggul bermutu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem perbenihan melalui pemantapan perbenihan di Balai Benih Induk (BBI), penumbuhan dan pemantapan penangkaran benih tanaman pangan di tingkat petani/kelompok tani serta memfasilitasi kemitraan pemasaran benih dengan pelaku usaha perbenihan.
Permasalahan
yang
sering
dijumpai
dilapangan
adalah
lemahnya
permodalan
petani/penangkar sehingga untuk memenuhi tuntutan ekonominya, produksi benih padi yang telah dihasilkan dijual sebagai gabah konsumsi untuk dijadikan beras dan benih kedele dijual sebagai bahan konsumsi untuk tahu, tempe atau kecap. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka sistem perbenihan tanaman pangan akan terganggu, alur benih sumber akan hilang beberapa generasi dan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan akan mengalami hambatan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah merintis program Dana Talangan Benih (DTL-BENIH) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi tahun 2011. Dengan dana talangan in diharapkan ketersediaan benih dapat diselamatkan, sistem perbenihan dapat berjalan dengan baik, kegiatan petani/penangkar dapat berkesinambungan dan dapat menumbuhkan kegiatan perekonomian di pedesaan. 1
Dana Talangan Benih (DTL-BENIH) dialokasikan
sebesar 3,5 milyar rupiah. Dana tersebut
merupakan dana pinjaman sementara untuk penguatan modal Lembaga Usaha Benih (LUB) dan harus dikembalikan pada batas waktu yang ditentukan. Dana Talangan dimanfaatkan oleh Lembaga Usaha Benih ( LUB ) di pedesaan
ini diharapkan dapat
untuk melakukan
pembelian
benih padi dan atau kedele yang dihasilkan petani/penangkar dan selanjutnya dijual kepada pihak yang memerlukan baik BUMN, Swasta atau petani pengguna benih. Kegiatan DTL-BENIH pada tahun 2011 melibatkan: (a) LUB perorangan atau kolektif yang telah bermitra dengan kelompok tani/penangkar; (b) Koperasi Tani (Koptan); atau (c) Koperasi.
2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyelenggaraan kegiatan DTL-BENIH sebagai berikut: a.
Mencegah
benih
tanaman pangan yang telah
diproduksi petani/penangkar
dijadikan
gabah konsumsi; b. menjaga ketersediaan benih tanaman pangan untuk keperluan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan; c.
memfasilitasi
pengembangan
ekonomi
di
pedesaan
melalui
usaha di bidang
perbenihan tanaman pangan; d. memperkuat kelembagaan petani /penangkar serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraannya; e.
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan DTL- BENIH adalah: a. melakukan
pembelian ( up cup ) benih tanaman pangan ( padi atau kedele) yang
diproduksi oleh petani/penangkar dengan harga yang wajar; b. meningkatkan kemampuan
para pelaku
usaha pertanian khususnya perbenihan di
pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran benih padi atau kedele; c. mengembangkan kelembagaan petani/penangkar untuk berusaha bersama dengan lebih berorientasi pada pasar yang menguntungkan; d. menjaga kontinuitas kegiatan penangkaran benih di tingkat petani/penangkar benih; e. memantapkan sistem perbenihan tanaman pangan di Provinsi Jambi.
2
3.
SASARAN Dana Talangan ( DTL ) BENIH terdiri dari: a.
Sasaran Umum: 1.
terlaksananya pembelian benih padi dan kedele oleh lembaga usaha benih (LUB) dipedesaan dengan harga yang wajar;
2.
meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha benih milik kelompoktani /kelompok penangkar, Koptan, atau Koperasi untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran benih padi atau kedele;
3. meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/penangkar dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. b.
Sasaran Kegiatan: 1.
petani/penangkar dalam Poktan atau anggota Koptan atau Koperasi;
2. penerima DTL- BENIH, a.l. LUB/unit usaha, Koptan atau Koperasi memanfaatkan Memanfaatkan DTL-BENIH
untuk
membeli
benih
padi dan atau
kedele
petani/penangkar dalam Poktan serta mengembalikan DTL- BENIH dengan jumlah sesuai ketentuan serta tepat waktu; 3. Kabupaten
pelaksana kegiatan DTL- BENIH untuk penyelamatan penyediaan benih
padi dan atau kedele di wilayahnya. 4.
INTEGRASI LUB DENGAN POKTAN Agar DTL- BENIH Tahun 2011 lebih berpihak dan memberi manfaat yang lebih besar bagi petani/penangkar, maka LUB perorangan atau
kolektif penerima DTL diwajibkan untuk
berintegrasi dengan poktan/penangkar. Integrasi tersebut merupakan upaya meningkatkan peran LUB dalam memberdayakan petani/penangkar yang tergabung dalam poktan. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pola berikut : a. LUB perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DTL – BENIH berintegrasi dengan Poktan/penangkar setempat yang tidak mempunyai unit usaha, sehingga LUB menjadi unit usaha dalam Poktan;. b.
Poktan/penangkar memupuk modal dari iuran anggota untuk
kemudian disertakan
dalam modal LUB menjadi modal usaha bersama. Keuntungan usaha yang diperoleh sebagian dikelola untuk meningkatkan usaha penangkaran benih dan sebagian untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya; c.
LUB perorangan atau kolektif yang
telah memenuhi
persyaratan menerima
DTL-
BENIH difasilitasi Tim Teknis untuk bermitra dengan kelompoktani atau kelompok penangkar padi atau kedele; d.
Tim
Teknis
memfasilitasi
Poktan
dengan
program
pemerintah
lainnya untuk
memperbesar aset/modal usaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan meningkatkan kemampuan usaha. 3
II.
PENDEKATAN KEGIATAN
Kegiatan DTL- BENIH bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, seperti kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Cadangan Benih Nasional (CBN), Sistim Yarnen ( Bayar setelah Panen) dan kegiatan penumbuhan dan pemantapan penangkar padi dan kedele. Disamping itu juga dimaksudkan untuk
mendorong
pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan/meningkatkan dukungan dana APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang mendukung perbaikan sistim perbenihan diwilayahnya.
Mengingat kegiatan DTL-BENIH untuk komoditi padi dan kedele yang disediakan melalui APBD Provinsi Jambi merupakan pinjaman sementara untuk penguatan modal usaha bagi Lembaga Usaha Benih (LUB), maka dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Daerah pada waktu yang ditentukan. Dana tersebut harus dipergunakan LUB untuk pembelian benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani/penangkar, dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam “Prosedur Pencairan, Penyaluran, dan Pengembalian DTL-BENIH”.
Proses up cup benih oleh LUB dapat dilakukan dengan cara : a)
LUB membeli langsung hasil penangkaran benih padi atau kedele dalam bentuk benih jadi yang sudah diperiksa dan dinyatakan lulus sertifikasi benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jambi;
b)
LUB membeli langsung hasil penangkaran benih padi atau kedele dalam bentuk Calon Benih, dan proses selanjutnya untuk menjadikan benih dengan sertifikasi BPSB menjadi tanggungjawab LUB yang bersangkutan.
Benih yang telah di up cup LUB dan telah lulus sertifikasi BPSB dapat dipasarkan LUB secara langsung kepada petani yang membutuhkan atau kepada pihak swasta/BUMN, dengan harga yang wajar. LUB yang ditetapkan di lokasi sentra penangkar padi atau kedele di Kabupaten/Kota, diwajibkan membeli benih padi dan atau kedele yang diproduksi penangkar diwilayahnya dengan harga yang wajar .Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Umum ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) oleh Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pelaksana teknis ditingkat Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan isi Pedoman Umum DTL- BENIH ini.
4.
III.
INDIKATOR KEBERHASILAN
Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Dana Talangan -BENIH, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu:
1. INDIKATOR INPUT: a. Jumlah LUB per kabupaten yang ditetapkan; b. Jumlah alokasi DTL-BENIH per LUB yang ditetapkan; c. Jumlah Poktan atau petani anggota Koptan/Koperasi yang berintegrasi dengan LUB sesuai kontrak; d. Jumlah benih padi dan kedele yang akan dibeli oleh LUB.
2. INDIKATOR OUTPUT: a. Jumlah DTL-BENIH yang dicairkan oleh LUB secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran; b. Jumlah DTL-BENIH yang dimanfaatkan oleh LUB untuk pembelian benih padi atau kedele petani /penangkar dalam poktan; c. Harga pembelian LUB untuk benih padi atau kedele petani/penangkar secara wajar; d. Putaran pembelian oleh LUB serendah-rendahnya dua kali; e. Jumlah pengembalian DTL-BENIH lunas sesuai ketentuan dan tepat waktu.
3. INDIKATOR OUTCOME: Harga benih yang diterima petani/penangkar dalam Poktan atau petani/penangkar anggota Koptan/Koperasi, dan atau petani/penangkar di wilayah sekitar kegiatan DTL-BENIH, sesuai dengan prinsip harga wajar.
4. INDIKATOR BENEFIT: Meningkatnya penyediaan benih padi dan kedele varietas unggul bermutu pada wilayah kegiatan DTL – BENIH
untuk memenuhi kebutuhan benih di Provinsi Jambi serta meningkatnya
pendapatan petani/penangkar melalui usaha perbenihan
5. INDIKATOR DAMPAK: Menumbuhkan semangat petani/penangkar untuk meningkatkan kegiatan penangkaran benih padi atau kedele dan menjadikan kegiatan penangkaran sebagai usaha ekonomi yang menguntungkan di pedesaan.
5.
IV.
ORGANISASI PELAKSANAAN
Organisasi Penyelenggaraan kegiatan DTL-BENIH sebagai berikut:
A. ORGANISASI PENYELENGGARA DI PROVINSI JAMBI SERTA TUGAS FUNGSINYA 1.
Gubernur Jambi
melalui
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Provinsi
Jambi
mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan Dana Talangan Benih (DTL-BENIH) untuk penyelamatan ketersediaan benih varietas unggul bermutu. 2.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pengelola DTL-BENIH (a)
yang ditetapkan oleh Gubernur, melaksanakan:
Koordinasi kegiatan DTL-BENIH di Provinsi dan menetapkan Lembaga Usaha Perbenihan (LUB) penerima dana Talangan Benih;
(b).
Pemantauan,
evaluasi,
pengawasan,
pengendalian,
dan
pelaporan
pelaksanaan kegiatan DTL-BENIH; (c)
Penetapan
Pejabat
melaksanakan
Pelaksana
pengelolaan
Teknis Kegiatan
anggaran, baik
( PPTK ) APBD
untuk
administrasi keuangan maupun
realisasi fisik kegiatan DTL-BENIH; (d)
Membuat kontrak, penyaluran DTL-BENIH kepada LUB, dan pengembalian DTLBENIH ke Rekening Kas Daerah;
(e)
Penyerahan jaminan pinjaman DTL-BENIH beserta nilai tunggakan LUB kepada KPKNL setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DTL-BENIH, dengan bukti Berita Acara ( Lampiran 1 ).
3.
Bendaharawan
Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Provinsi
Jambi
bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DTL-BENIH kepada LUB serta bertanggungjawab terhadap pengembalian DTL-BENIH dari LUB sesuai ketentuan yang berlaku. 4.
Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pengembalian DTL-BENIH, dalam hal: a.
Penerimaan pengembalian DTL-BENIH dari LUB dan KPKNL;
b.
Menyerahkan/menyetor
pengembalian DTL-BENIH dari LUB dan KPKNL ke
Rekening penampungan DTL-BENIH di Bank Pembangunan Daerah / Bank Jambi a.n. Pemerintah Provinsi Jambi (Kas Daerah); c.
Pengiriman fotokopi/salinan bukti Surat Tanda Setoran (STS) ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
d.
Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran pengembalian DTL-BENIH sesuai ketentuan yang berlaku. 6
5.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi melakukan proses pelelangan terhadap jaminan
LUB yang menunggak dan
telah
melewati jatuh tempo pengembalian DTL-BENIH, serta menyerahkan pengembalian DTL-BENIH kepada bendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. 6.
Tim Teknis Pengelola DTL-BENIH Provinsi Jambi dengan anggota dari instansi terkait ditetapkan Gubernur, bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian,
dan
pengawasan
pelaksanaan kegiatan DTL-BENIH, serta penagihan pengembalian DTL-BENIH dari LUB. B. ORGANISASI PENYELENGGARA DI KABUPATEN/KOTA SERTA TUGAS DAN FUNGSINYA. 1.
Bupati bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan DTL-BENIH mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DTL-BENIH dari LUB;
2.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, bertugas melaksanakan: a.
koordinasi kegiatan DTL-BENIH di daerahnya;
b. pengusulan LUB calon penerima DTL-BENIH yang telah mendapat persetujuan Bupati/Walikota disampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, dengan melampirkan penilaian jaminan
yang ditandatangani oleh Tim
Teknis Kabupaten/Kota; c.
pemantauan, identifikasi, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DTL-BENIH;
3.
d.
sosialisasi dan fasilitasi pembinaan Poktan dan pembinaan LUB;
e.
Percepatan pengembalian DTL-BENIH dari LUB.
Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan DTL-BENIH wilayahnya dan
menentukan LUB yang akan mendapat alokasi
bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman
di
DTL-BENIH serta
sampai batas waktu yang telah
ditentukan. Bupati dalam hal ini melimpahkan tugas tersebut kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota yang sudah dibentuk. 4.
Tim Teknis Kabupaten/Kota
dengan
anggota berbagai instansi terkait di tingkat
Kabupaten/Kota yang ditetapkan Bupati/Walikota, melaksanakan dan jawab dalam identifikasi, fasilitasi
bertanggung
pembentukan dan pembinaan Poktan/Koptan/Koperasi,
pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan LUB, serta penagihan pengembalian DTL-BENIH dari LUB.
7
5. LUB yang ditetapkan bertanggungjawab dalam: a.
pembelian (up cup) benih padi atau kedele yang diproduksi petani/penangkar secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga;
b. pengembalian
DTL-BENIH kepada
Bendahara
Pengeluaran
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jambi secara tepat jumlah dan tepat waktu melalui Bank Pembangunan Daerah /Bank Jambi. 6. Petani/penangkar dalam poktan atau petani/penangkar anggota Koptan atau Koperasi wajib menyediakan benih padi atau kedele sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUB . Namun apabila terkendala prosesing di tingkat petani/penangkar maka LUB dapat membeli (up cup) calon benih produksi penangkar dengan harga wajar dibawah harga benih. Proses selanjutnya
untuk menjadi benih dan dinyatakan lulus sertifikasi BPSB Provinsi Jambi
merupakan tanggung jawab LUB.
8
V. PERSYARATAN PENETAPAN, KETENTUAN ALOKASI DTL-BENIH DAN PERJANJIAN/KONTRAK
1. PERSYARATAN PENETAPAN
Persyaratan penetapan lokasi, LUB, dan bank pelaksana sebagai berikut:
a. Lokasi (Kabupaten/Kota) : 1.
Penangkaran benih padi dan atau kedele yang ada di Kabupaten/Kota dan telah terdaftar pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jambi yang dinyatakan oleh Tim Teknis Provinsi Jambi;
2.
Tidak terpasarkannya
benih/calon benih
padi
dan atau
kedele yang diproduksi
petani/penangkar benih; 3.
Terdapat poktan atau unit usaha , koptan atau koperasi yang berusaha dalam perbenihan tanaman pangan khususnya padi dan atau kedele;
4.
Tidak mempunyai tunggakan dana talangan lain atau sumber pembiayaan lainnya.
b. Kriteria LUB penerima DTL-BENIH : 1.
Unit usaha dalam poktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran benih padi dan atau kedele;
2.
LUB perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan poktan di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUB menjadi unit usaha dalam poktan
dan
bersedia
memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran benih/calon benih padi dan atau kedele yang bersumber dari DTL-BENIH kepada poktan (Lampiran 2); 3.
LUB perorangan atau
kolektif penerima DTL-BENIH bersama poktan mitranya dan
bersedia membentuk unit usaha.
Lembaga Usaha Benih (LUB)
menjadi
unit
usaha dalam poktan; 4. LUB
berbentuk
koptan atau koperasi yang memiliki hubungan kelembagaan serta
bermitra dengan petani/kelompoktani.
c. Persyaratan LUB penerima DTL-BENIH : 1.
Berbadan Hukum atau Badan Usaha;
2.
Mempunyai kantor dan alamat yang jelas;
3.
Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah Daerah/Bank Jambi;
9
4. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan benih padi dan atau kedele dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama yang disyahkan Tim Teknis Kabupaten; 5. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan atau sumber pembiayaan lainnya; 6. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau Koperasi, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DTL-BENIH yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (Lampiran3); 7. Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) benih padi dan atau
kedele yang dibuktikan
dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; 8. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli benih/calon benih padi dan atau kedele dengan Kelompok tani/penangkar; 9. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran benih padi dan atau kedele; 10. Mampu menyediakan dan menyerahkan jaminan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari DTL-BENIH yang diperolehnya.
Jaminan tersebut diikat dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) untuk Jaminan barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk Jaminan barang bergerak yang disyahkan oleh notaris. Apabila jaminan pinjaman dari poktan/koptan/koperasi merupakan milik pribadi pengurus/anggota maka perlu dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Pinjaman DTL-BENIH dari
Anggota Poktan /Koptan/Koperasi kepada LUB (Lampiran 4); 11. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang dipilih LUB untuk mendapatkan Surat APHT; 12. Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUB dari rekening Giro I (satu) kepada
Rekening Bendaharawan Pengeluaran
pada
Dinas
Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jambi; 13. Tidak menyalurkan DTL-Benih yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya; 14. Menggunakan DTL-BENIH untuk pembelian benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani/penangkar benih; 15. Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada TimTeknis Kabupaten/Kota dan Provinsi.
10
d. Bank Pelaksana: 1.
Sanggup menerbitkan rekening LUB dalam dua nomor, yaitu rekening Giro I ( satu ) untuk penerimaan
transfer dan
pengembalian DTL-BENIH serta rekening Giro II
(dua) untuk penerimaan dan pengeluaran DTL-BENIH oleh LUB. Pencairan DTL-BENIH oleh LUB dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota; 2.
Bersedia memberikan laporan perkembangan keuangan DTL-BENIH kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
dan
Kepada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
2. KETENTUAN ALOKASI DTL-BENIH: a. Jumlah DTL-BENIH yang dialokasikan untuk membeli ( up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele sebesar 3,5 milyar rupiah; b. LUB
mengajukan permohonan DTL-BENIH
kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3.
PERJANJIAN/KONTRAK a. Dasar Pelaksanaan
1.
Alokasi DTL-BENIH yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun 2011 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
2.
Pedoman Umum Pengelolaan Dana Talangan benih
untuk
mendukung
tanaman pangan varietas unggul bermutu Tahun 2011
ketersediaan
yang ditetapkan
Gubernur; 3.
Surat
Keputusan Penetapan LUB sebagai Pelaksana Pembelian ( up cup )
benih/calon benih padi dan atau kedele yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi (Lampiran 5); 4.
Dana APBD II yang memungkinkan untuk mendukung kegiatan operasional DTLBENIH untuk pembelian ( up cup ) benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani /penangkar benih.
b. Perjanjian
Kontrak
antara Pengguna
Anggaran
(PA) dengan LUB
sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
11
1.
LUB menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli benih atau calon benih padi dan atau kedele antara LUB dengan Kelompoktani/penangkar yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
(Lampiran 7),
surat
perjanjian
ini
diperbaharui setiap periode perputaran pembelian; 2.
LUB menyerahkan rencana penggunaan DTL-BENIH untuk pembelian benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani/penangkar yang telah memenuhi ketentuan BPSB Provinsi Jambi;
3.
LUB menyerahkan jaminan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia;
4.
LUB menyerahkan Surat Pernyataan (Lampiran 8) yang berisi: a. Penggunaan dana selama periode pinjaman mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan tgl 20 Desember 2011; b. Bersedia mengembalikan DTL-BENIH sebesar jumlah dana yang diterimanya pada batas waktu yang telah ditetapkan kepada Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2011; c. Bersedia membayar denda apabila pengembalian DTL-BENIH tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo; d. Bersedia menyerahkan jaminan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian DTL-BENIH ke KPKNL setempat melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi; e. Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok ditambah denda apabila
nilai
jaminan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda;
5.
LUB bersedia melaksanakan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele minimal dua kali putaran. Setiap kali putaran pembelian dilaksanakan melalui perjanjian jual beli dengan kelompoktani/penangkar mitranya.
c. Surat Perjanjian Jual Beli Benih/calon benih padi dan kedele
antara LUB dengan
kelompoktani /penangkar yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Kabupaten : 1.
Poktan menyusun perencanaan penyediaan benih/calon benih padi dan atau kedele;
2.
LUB wajib membeli benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani /penangkar dalam kelompoktani sesuai kontrak dengan harga yang wajar.
12
VI. PROSEDUR PELAKSANAAN
Penyelenggaraan kegiatan DTL-BENIH dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
1. PENYEDIAAN DAN PENCAIRAN DANA
a. Penyediaan Dana :
Penyediaan dan Pencairan DTL-BENIH untuk pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele difasilitasi melalui dana APBD Provinsi Jambi yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Povinsi Jambi Tahun 2011, Nomor : 2.01.01.19.45.5.2 tanggal 20 Desember 2010. DTL-BENIH harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
Dana APBD untuk DTL-BENIH yang tersedia pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi berjumlah Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele di tingkat petani/penangkar melalui Lembaga Usaha Benih (LUB) di pedesaan. Prosedur pencairan dana dapat dilihat pada lampiran 9.
b.
Pencairan Dana :
1.
Gubernur menetapkan: (a).
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggungjawab pengelolaan DTL-BENIH (Lampiran 10);
(b).
Pengguna Anggaran (PA) sebagai penanggungjawab dalam penggunaan keuangan kegiatan DTL-BENIH;
(c).
Bendahara pengeluaran;
(d).
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM;
(e).
Tim Teknis
Pengelola DTL-BENIH
dalam
rangka
penyelamatan
ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul bermutu di Provinsi Jambi.
2.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi menetapkan LUB dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK );
3.
Pengguna Anggaran membuat kontrak dengan LUB;
13
4.
Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penguji ( Lampiran 11 ) dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran LS dari LUB ( Lampiran 12 ) dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUB
5.
( Lampiran 13 );
Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi meneruskan SPP-LS yang telah mendapat persetujuan PA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi;
6.
Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dan mentransfer DTL-BENIH ke rekening Giro I LUB;
7.
Pencairan Dana Talangan Benih (DTL-BENIH) ke LUB selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2011.
2.
PENETAPAN LUB Penetapan LUB dilakukan melalui prosedur dengan tahapan sebagai berikut (Lampiran 14): a.
Gubernur menunjuk Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jambi sebagai pengelola kegiatan DTL-BENIH dan menetapkan Tim Teknis DTL-BENIH Provinsi Jambi;
b.
Bupati/Walikota melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim Teknis DTL-BENIH Kabupaten/Kota dan mengusulkan calon penerima DTL-BENIH kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi melalui Tim Teknis DTLBENIH Provinsi Jambi;
c.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi menetapkan penerima kegiatan DTL-BENIH dengan proses penetapan sebagai berikut : 1.
Tim
Teknis DTL-BENIH Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian
terhadap LUB sebagai calon penerima kegiatan sesuai dengan Lampiran 15 – 19; 2.
LUB yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat Perjanjian Jual Beli benih/calon benih padi dan atau kedele dari penangkar dalam poktan serta membuat kesepakatan tentang pembelian benih/calon benih padi dan atau kedele;
3. Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli benih/calon benih padi dan atau kedele dari petani/penangkar dalam poktan dengan
LUB dan hasil identifikasi Tim Teknis
DTL-BENIH Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan:
(a)
calon
LUB
penerima kegiatan, (b) kebutuhan modal usaha LUB, (c) wilayah kerja LUB kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;16. 4. Usulan dari Bupati/Walikota terhadap LUB diverifikasi oleh Tim Teknis DTL-BENIH Provinsi Jambi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
14
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, berdasarkan usulan hasil verifikasi Tim Teknis DTL-BENIH Provinsi Jambi , menetapkan : (a) LUB sebagai pelaksana
kegiatan, (b) jumlah dana talangan benih yang dialokasikan bagi
masing-masing LUB, (c) jumlah benih/calon benih petani/penangkar dalam poktan yang akan dibeli oleh LUB.
3.
PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Penyaluran DTL-BENIH kepada LUB dan dana pengembalian DTL-BENIH dari LUB dilakukan melalui prosedur berikut (Lampiran 20): a.
Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro I LUB pada Bank Pembangunan Daerah/Bank Jambi di Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUB dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut: 1.
LUB mengajukan usulan penarikan DTL-BENIH ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis DTL-BENIH Kabupaten/Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUB hanya diperkenankan maksimal 40 persen dari nilai kontrak;
2.
Pencairan setelah
untuk tahap penggunaan
kedua
pencairan
sebanyak 60 persen tahap
pertama
dapat
dilaksanakan
dipertanggungjawabkan
dan
berdasarkan penilaian kinerja LUB oleh Tim Teknis DTL-BENIH Kabupaten/Kota, LUB tersebut telah mendapat rekomendasi untuk pencairan tahap kedua; 3.
Berdasarkan usulan penarikan dana dari LUB dan rekomendasi Tim Teknis DTLBENIH Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana mentransfer ke Rekening Giro II LUB;
4.
LUB dapat mencairkan DTL-BENIH dari Rekening Giro II, dan selanjutnya digunakan untuk membeli benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani/penangkar dalam poktan sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli;
5.
LUB
wajib
membeli
benih/calon benih padi dan atau kedele
produksi
petani/penangkar dalam poktan pada wilayah kerja LUB sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Pengunaan dana oleh LUB sekurang-kurangnya dua kali putaran
dengan mempedomani batas waktu yang telah ditentukan. a.
Dana pinjaman hanya boleh digunakan selama tahun anggaran berjalan dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2011 pinjaman harus dikembalikan. LUB wajib mengembalikan DTL-BENIH sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
15
b.
Bagi LUB yang mengembalikan DTL-BENIH setelah tanggal 20 Desember 2011, wajib membayar denda sebesar satu permil per hari dan maksimum 5 (lima) persen dari sisa tunggakan pokok selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran;
c.
Pengembalian DTL-BENIH dari LUB yang diterima Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman pangan Provinsi Jambi, dengan menggunakan STS ( Lampiran 21 )
disetorkan
ke
Rekening
Kas
Daerah pada Mata
Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Foto kopi bukti setor/transfer ke Rekening Kas Daerah tersebut disampaikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dan
kepada
Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; d
PA Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Provinsi Jambi melalui PPTK
mengembalikan jaminan LUB yang telah melunasi DTL-BENIH baik pokok maupun denda dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Pinjaman DTL-BENIH (Lampiran 22); e.
Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
merekapitulasi data pengembalian per-LUB untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setiap bulannya (Lampiran 23); f.
Pada saat tidak ada pembelian benih/calon benih padi atau kedele,
LUB
wajib mengembalikan DTL-BENIH yang diterimanya.
4.
PENYELESAIAN TUNGGAKAN
a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi menyerahkan jaminan
LUB
yang belum melunasi tunggakan pengembalian DTL-BENIH Tahun Anggaran 2011 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerja pelayanan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi membukukan pengembalian tunggakan DTLBENIH dari KPKNL sesuai dengan tahun penerimaan, serta menyetorkannya melalui STS dengan mencantumkan tahun tunggakan (Lampiran 24). b. Penyerahan
jaminan
dilakukan
50
(Lima
puluh) hari
setelah jatuh
tempo
pengembalian, dengan melampirkan: (1)
Data Penyerahan Kasus Piutang;
(2)
Berkas jaminan asli yang diterima bendahara pengeluaran;
(3)
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Fidusia.
16
c.
Apabila nilai jaminan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka LUB wajib melunasi kekurangannya;
d.
KPKNL Jambi melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Kepala
Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, untuk selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur. (Lampiran 25).
VII. MEKANISME KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
1. MEKANISME KOORDINASI Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut : a.
Bupati/Walikota melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Teknis DTL-BENIH Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Usaha Benih (LUB) Kabupaten/Kota, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
b.
Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi melakukan
koordinasi
dengan
melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,Tim Teknis DTL-BENIH Provinsi, Tim Teknis DTL-BENIH Kabupaten/Kota, dan
LUB penerima kegiatan, serta
melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
2. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kabupaten/Kota dan Provinsi. a.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
bersama Tim Teknis DTL-BENIH
Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan, pelaksanaan, dan pencapaian sasaran kegiatan DTL-BENIH, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bupati/Walikota memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, khususnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaksana di tingkat lapangan; b.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan bersama Tim Teknis DTL-BENIH
Provinsi
Jambi
melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DTL-BENIH, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jambi. 3. MEKANISME PENGAWASAN. a.
Pengawasan terhadap pelaksanaan DTL-BENIH dilakukan melalui pengawasan internal dan fungsional;
b. Pengawasan
internal dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota sampai
Provinsi. 17
4. MEKANISME PENGENDALIAN. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/Kota dan provinsi dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan pengawasan terhadap
penyimpangan
administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DTL-BENIH di tingkat lapangan. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. MEKANISME PELAPORAN a.
Pelaporan
dilaksanakan secara
berjenjang mulai
dari LUB, Kabupaten/Kota,
dan
Provinsi sebagai berikut (Lampiran 26) : (1) LUB wajib membuat pembukuan penggunaan DTL-BENIH yang terdiri dari: buku keuangan (penerimaan, pengeluaran, dan pengembalian) (Lampiran 27), buku pembelian (Lampiran 28), dan buku penjualan (Lampiran 29). (2) LUB wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir dengan menggunakan Form A berdasarkan pembukuan sesuai butir (1) (Lampiran 30) dan dikirim kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi Jambi. (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dengan menggunakan Form B (Lampiran 31) merekap seluruh laporan LUB di Kabupaten/Kota dan hasilnya disampaikan kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan
kepada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jambi; (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, setiap bulan dengan menggunakan Form C (Lampiran 32) merekap seluruh laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur. a.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan
Provinsi
Jambi menyusun
dan
menyampaikan laporan tengah tahun dan akhir tahun tentang perkembangan pelaksanaan DTL-BENIH kepada Gubernur Jambi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana kegiatan DTL-BENIH tahun berikutnya.
18
VIII. LAIN – LAIN
Dukungan APBD Kabupaten/Kota
Dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan untuk DTL-BENIH hanya dianggarkan untuk memfasilitasi penguatan modal Lembaga Usaha Benih (LUB) dalam melakukan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi oleh petani/penangkar yang telah sesuai dengan ketentuan Balai Pengawasan danSertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jambi, sedangkan untuk dana operasional pembinaan dan pendampingan di tingkat Kabupaten/Kota sangat diharapkan dukungan dari APBD Kabupaten/Kota. IX. PENUTUP
Pedoman Umum DTL-BENIH, disusun sebagai bahan untuk :
1.
mengarahkan gerakan pelaksanaan dilapangan dalam rangka menyelamatkan ketersediaan benih padi atau kedele ditingkat petani/penangkar;
2.
Sebagai bahan acuan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan Instansi terkait tingkat Provinsi dalam pelaksanaan operasional di tingkat lapangan;
3.
Sebagai bahan acuan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dan instansi terkait Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan operasional ditingkat lapangan serta sebagai acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Kabupaten/Kota dengan tidak mengurangi arti dan makna yang tercantum di dalam pedum ini;
4.
Dengan ditaati dan dijabarkannya PEDUM DTL-BENIH ini
oleh
para
pelaksana
dilapangan disemua tingkatan, diharapkan kegiatan DTL-BENIH dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
GUBERNUR JAMBI
dto
H. HASAN BASRI AGUS
Lampiran 1 BERITA ACARA PENYERAHAN JAMINAN PINJAMAN DTL-BENIH Antara DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI Dengan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PROVINSI JAMBI Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun…………. bertempat di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . . . . . . . . . . .
: Kepala DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGANPROVINSI JAMBI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI yang berkedudukan di Jalan RM. NUR ATMADIBRATA, TELANAIPURA JAMBI yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. . . . . . . . . . .
: Kepala/Pimpinan KPKNL . . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPKNL Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen jaminan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak LUB (Poktan/Koptan/Koperasi) ............... kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan lengkap dan baik. Demikian berita acara penyerahan jaminan pinjaman DTL-BENIH ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenar--benarnya. Berita Acara ini dibuat di :................ Hari/tanggal : .................................. PIHAK KEDUA ...................................... NIP.
PIHAK PERTAMA ..................................... NIP.
20
Lampiran 2 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA LUB ....... UNIT USAHA POKTAN ........... Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama ......................... sebagai Ketua LUB ..................... Unit Usaha Poktan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUB ………………………… yang berkedudukan di Jalan …………………………… menyatakan bahwa saya bersedia : (a) Bersama kelompoktani mitra membentuk Kelompoktani (Poktan) sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan; (b) memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran benih/calon benih padi dan atau kedele yang bersumber dari DTL-BENIH kepada anggota poktan. Demikian Surat Pernyataan Kesediaan ini dibuat dan ditandatangani tanpa tekanan dari pihak manapun. YANG MEMBUAT PERNYATAAN
materai Rp.6000 Ketua LUB ................... ........................................
MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN/KOTA
………………………………………… NIP
Lampiran 3 BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA POKTAN/KOPTAN/KOPERASI................... UNTUK MENERIMA DTL-BENIH TAHUN 2011 Nomor : .......................................................
Pada hari ini ……………, tanggal …..…….. bulan ………..…….. tahun……............…….bertempat di........................................ Jalan................................., kami pengurus dan perwakilan kelompok anggota Poktan/Koptan/Koperasi.................... No 1 2 3 4 5 dst
Nama Anggota
Alamat
No Telp
Tanda tangan
telah menyelenggarakan Rapat Anggota dan menyepakati untuk menerima DTL-BENIH yang dimanfaatkan untuk pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran benih/calon benih padi dan atau kedele sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Demikian Berita Acara Rapat Anggota pengurus dan perwakilan kelompok anggota dibuat dengan sebenar-benarnya. Berita acara ini dibuat di :.......................... Hari/tanggal : ............................ MENGETAHUI: Ketua Poktan/Koptan/Koperasi..........
........................................................
Lampiran 4 SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN PINJAMAN DTL-BENIH Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan……………..tahun................... bertempat di........................................Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . . . . . . . . ..: Anggota Poktan/Koptan/Koperasi................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang berkedudukan di Jalan . . . . . yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. . . . . . . . . : Pimpinan LUB.........Poktan/Koptan/Koperasi ... . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUB......................Poktan/Koptan/Koperasi . . . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dalam rangka peminjaman DTL-BENIH dengan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dengan ini PIHAK PERTAMA secara sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan pihak manapun bersedia menyerahkan ........... (ditulis dengan huruf) berkas dokumen bukti kepemilikan barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pinjaman DTL-BENIH kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diproses menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia. Apabila dalam pengembalian DTL-BENIH terdapat tunggakan, PIHAK PERTAMA tidak keberatan jika jaminan diproses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Demikian Berita Acara Serah Terima jaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berita acara ini dibuat di : ........................ Hari/tanggal : ...................... . PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
...............................
.................................
MENGETAHUI: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota .................................................
Lampiran 5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : …………………………………………………. TENTANG PENETAPAN LUB SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN (UP CUP) BENIH/CALON BENIH PADI/KEDELE
Menimbang
Mengingat
:
:
Memperhatikan :
a
.......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................
b
.......................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................
1 2 3
............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi No. 2.0101194552 tanggal 20 Desember Tahun Anggaran 2010 MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
Menetapkan LUB sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pelaksana Pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele yang diproduksi petani/penangkar yang telah memenuhi ketentuan BPSB Provinsi Jambi. :
LUB diwajibkan membeli (up cup) benih/calon benih milik petani/penangkar dengan Dana Talangan Benih(DTL-BENIH) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli benih/calon benih antara LUB dengan petani/penangkar untuk tahun anggaran 2011.
Lampiran 5a. LAMPIRAN
:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : ……………………. TANGGAL : .……………………
DAFTAR LUB YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN (UP CUP) BENIH/CALON BENIH PADI PRODUKSI PETANI/PENANGKAR
No
Nama LUB
Nama Ketua
Izin Usaha/No Badan Hukum
Alamat
Jumlah Kel.tani
Volume pembelian benih/calon benih Padi (Kg) Benih
1 2 3 4 5
Dst Jumlah
……………………., tgl…………………………….
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
................................................................
Calon Benih
Harga Pembelian (Rp/kg) Benih
Calon Benih
Alokasi DTLBENIH (Rp.)
Lampiran 5b. LAMPIRAN
:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI : ……………………. NOMOR TANGGAL : .……………………
DAFTAR LUB YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN (UP CUP) BENIH/CALON BENIH KEDELE PRODUKSI PETANI/PENANGKAR
No
Nama LUB
Nama Ketua
Izin Usaha/No Badan Hukum
Alamat
Jumlah Kel.tani
Volume pembelian benih/calon benih Kedele (Kg) Benih
1 2 3 4 5
Dst Jumlah
……………………., tgl…………………………….
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
Calon Benih
Harga Pembelian (Rp/kg) Benih
Calon Benih
Alokasi DTLBENIH (Rp.)
Lampiran 6.
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Antara PENGGUNA ANGGARAN (PA) Dengan LUB...............................Nomor....... Tentang PEMBELIAN (UP CUP) BENIH/CALON BENIH PRODUKSI PETANI/PENANGKAR
Pada hari ini, . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . bulan . . . . tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI, Jalan RM. Nur Atmadibrata Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. . . . . . . . . . . . : Pengguna Anggaran Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan RM. Nur atmadibrata, Telanaipura, Jambi yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. . . . . . . . . . . : Pimpinan LUB ........./Poktan/Koptan/Koperasi. . . . . . , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUB . . . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk pelaksanaan kegiatan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele produksi petani/penangkar dalam kelompoktani dengan Dana Talangan Benih (DTL-BENIH), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN a. Keppres Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; b. Peraturan Gubernur Jambi tentang Pengelolaan Dana Talangan untuk Mendukung Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Varietas Unggul Bermutu Tahun 2011; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Tahun 2011 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Nomor : 2.0101194552. tanggal 20 Desember .2010; d. Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi No. 954/450/Keu tanggal 31 Januari 2007;
Lanjutan Lampiran 6. e. Keputusan Gubernur Jambi, Nomor:…………… tanggal ……….tentang Penetapan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DTL-BENIH. f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Nomor:………………… tanggal ……………, tentang Penetapan Lembaga Usaha Benih (LUB) g. Surat Kerjasama Jual Beli Benih/calon benih padi dan atau kedele antara LUB ........ dengan Kelompoktani/Penangkar ......................Nomor :……………. tanggal ………… h. Surat Perjanjian Kontrak/Kerjasama Penjualan benih padi dan atau kedele antara LUB................. dengan ................ Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (1)
(2) (3)
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan melaksanakan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele sebanyak ………ton dengan harga wajar , dengan kelompoktani/penangkar tersebut sebagaimana terlampir pada surat perjanjian/kontrak ini. PIHAK KEDUA setelah melakukan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele pada ayat 1 (satu) pasal ini wajib melakukan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele minimal dua kali putaran. Surat perjanjian/kontrak ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele petani /penangkar dalam kelompoktani sesuai surat perjanjian/kontrak sampai tanggal 20 Desember 2011. Pasal 3 SUMBER DANA DAN JUMLAH BIAYA
Sumber dana dan jumlah biaya pembelian (up cup) benih/calon benih padidan atau kedele produksi petani/penangkar dalam kelompoktani seperti dimaksud pada pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak ini adalah : (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2011, D inas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Nomor :2.0101194552 . tanggal 20 Desember 2010. (2) Jumlah biaya yang diperlukan disepakati sebesar Rp. ……………………….…..……,- (dengan huruf). (3) Setelah masa kontrak berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2011, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele petani/penangkar dalam kelompoktani sesuai nilai kontrak ke Rekening Bendaharawan Pengeluaran Provinsi. (4) Bendaharawan Pengeluaran Provinsi, berdasarkan ayat (3) pasal ini selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Daerah dengan nomor rekening .......................................... dalam waktu 1 x 24 jam setelah tanggal penerimaan.
Lanjutan Lampiran 6. Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran harga pembelian ( up cup ) benih/calon benih padi dan atau kedele petani/penangkar dalam kelompoktani dimaksud pada pasal 3 Surat Perjanjian/Kontrak ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dilaksanakan melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Rekening Kas Daerah ………………… (yang berkedudukan di ibu kota provinsi), dengan cara pembayaran langsung ke rekening Lembaga Usaha Benih ( LUB ) ………………. pada Bank ………………Jl. ………………….. Nomor Rek.: ………………….…………….…… Pasal 5 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan beserta Sertifikat APHT/Sertifikat Fidusia/Surat Kuasa Jual dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak senilai Rp. ………………….,- (dengan huruf). (2) PIHAK PERTAMA mengembalikan jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengembalikan seluruh dana talangan benih untuk pembelian (up cup) benih/calon benih petani/penangkar dalam kelompoktani yang diterima dari PIHAK PERTAMA , yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 6 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembelian (up cup) benih/calon benih padi dan atau kedele petani/penangkar dalam kelompoktani sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian/kontrak batal. (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat mengembalikan seluruh dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu seperti tersebut pada pasal 3 ayat (3) yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian atau hal-hal lain dalam batas tanggungjawab PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 0/00 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima perseratus) dari sisa tunggakan (50 hari)sejak tanggal jatuh tempo. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), PIHAK KEDUA tidak mengembalikan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA, maka jaminan/agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Lanjutan Lampiran 6. Pasal 7 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian/kontrak ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ……………….., sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 8 FORCE MAJEURE (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis yang disyahkan oleh Bupati/Walikota setempat dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA. (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah: a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA. b. Peperangan. c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9 LAIN – LAIN (1) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian/kontrak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perubahan atas surat perjanjian/kontrak ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. (3) Biaya yang timbul akibat dilakukannya proses perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
Lanjutan Lampiran 6. Pasal 10 PENUTUP Surat perjanjian/kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan baik psikis maupun fisik dari manapun, dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
........……………………
PIHAK PERTAMA
………..………………………........ NIP.
MENGETAHUI : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
................................................................ NIP.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota ...............
........................................................................ NIP.
Lanjutan lampiran 6a. Lampiran
: Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian benih padi Nomor : Tanggal :
DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI/PENANGKAR BENIH PADI
No
Nama Kel.tani
Nama Ketua
Volume pembelian benih padi (Kg)
Alamat
varietas
Kg
Harga Pembelian Rp/Kg
Jumlah
Alokasi DTL-Benih (Rp.)
1 2 3 4 5
Dst Jumlah
PIHAK KEDUA ...............………………
PIHAK PERTAMA .
.........………………………..
MENGETAHUI: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… NIP.
.………………………………………… NIP.
Lanjutan lampiran 6b. Lampiran
: Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Benih Kedele Nomor : Tanggal : DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI/PENANGKAR BENIH KEDELE
No
Nama Kel. Tani
Nama Ketua
Volume pembelian BenihKedele (Kg)
Alamat
Harga pembelian Benih Kedele
1 2 3 4
Dst Jumlah
PIHAK KEDUA ...............………………
PIHAK PERTAMA .
.........………………………..
MENGETAHUI: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… NIP.
.………………………………………… NIP.
Alokasi DTLBenih (Rp.)
Lampiran 7. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BENIH PADI/KEDELE ANTARA LUB ….......………………. DENGAN KELOMPOKTANI/PENANGKAR....... PADA PUTARAN I / II Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun…………. yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Alamat : Jabatan : Ketua LUB …………..………., selaku pembeli Benih padi/kedele*) petani /penangkar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.
Nama Alamat Jabatan
: : : Ketua Kelompoktani/penangkar .......…………………… selaku penjual Benih padi / kedele selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
(1) PIHAK PERTAMA bersedia membeli benih padi/kedele kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menjual benih padi/kedele penangkar dalam kelompoktani kepada PIHAK PERTAMA. Pembelian benih padi / kedele oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk benih yang telah lulus sertifikasi BPSB dengan harga Rp………........./kg sebanyak......................ton. (2) PIHAK KEDUA, sebagai Ketua Kelompoktani/penangkar bersedia mengkoordinasikan anggota kelompok untuk menjual benih padi / kedele kepada PIHAK PERTAMA. Demikian Surat Perjanjian Jual Beli benih padi / kedele ini dibuat dan menjadi kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. ………………..,…………………20….. PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA Materai Rp.6000,-
………………….
………………………………… Mengetahui: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota ................................................... NIP.
*) coret yang tidak perlu
Lampiran 8.
SURAT PERNYATAAN LUB …...............………………. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama …………………. sebagai Ketua LUB …………………………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUB …………………. yang berkedudukan di Jalan ……………….. menyatakan bahwa saya bersedia : (a) mengembalikan DTL-BENIH sebesar jumlah dana yang saya terima serta denda kepada Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian Tanman Pangan Provinsi Jambi selambatlambatnya pada tanggal 20 Desember 2011., terhitung sejak diterimanya transfer ke rekening giro LUB ..............; (b) membayar denda yang dikenakan satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa
tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo yang diatur dalam kontrak
jika
terjadi keterlambatan pengembalian DTL-BENIH sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan. (c) menyerahkan jaminan DTL-BENIH ke kantor KPKNL Provinsi Jambi
melalui Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, apabila setelah batas akhir jatuh tempo sesuai perjanjian kontrak belum melunasi pengembalian beserta denda.
(d) melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai jaminan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani secara sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. YANG MEMBUAT PERNYATAAN materai Rp.6000 ....................................... Ketua LUB .......
MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI
………………………………………… NIP.
Lampiran 9 PROSEDUR PENCAIRAN DANA GUBERNUR a
b
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Selaku PA
Bendaharawan Pengeluaran SPP- LS
BIRO KEUANGAN
Penguji dan Penerbit SPM e c Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
d
LUB (Unit Usaha Poktan/Koptan/Koperasi
Keterangan : Garis komando Garis koordinasi
BANK GIRO I GIRO II
Lampiran 10 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TENTANG PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN KEGIATAN DTL- BENIH UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN BENIH PADI DAN KEDELE DI PROVINSI JAMBI
Menimbang
:
a
........................................................................................ ........................................................................................ b. ........................................................................................ ........................................................................................
Mengingat
:
1 2 3 4
Memperhatikan
:
........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 No. ……………………. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
Menunjuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan Dana Talangan Benih (DTL-BENIH) untuk mendukung ketersediaan benih di Provinsi Jambi. :
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi membentuk Tim Teknis DTL-BENIH dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi Serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
Lanjutan lampiran 10.
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA- SKPD ) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sesuai yang tercantum dalam DPA-SKPD Nomor: ......................... tanggal ......................... Tahun Anggaran 2011. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2011
Ditetapkan di Jambi pada tanggal GUBERNUR JAMBI
( ..................................... )
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BapakGubernurJambi Inspekturt ProvinsiJambi Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Para Bupati/Walikota6 dalam Provinsi Jambi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab./Kota Yang bersangkutan
Lampiran 11 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) DANA TALANGAN BENIH UNTUK PEMBELIAN (UP CUP) BENIH PADI / KEDELE PRODUKSI PETANI/PENANGKAR BENIH
Kepada Yth : Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Di ………………………………………….. Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Jambi Nomor : 954/450/Keu, tanggal 31 Januari 2007 serta
DPA-SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2011 Nomor ......................................... Tanggal . . . . . . .. . . . .. . 2011 serta berdasarkan (1) Keputusan Gubernur Jambi Nomor ..... tanggal ............... 2011 tentang Penunjukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DTL-BENIH untuk ketersediaan benih di Provinsi Jambi, (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Nomor:………………….. tanggal……………, tentang Penetapan LUB, dan (3) Surat Perjanjian Jual-Beli benih padi / kedele antara LUB........... dengan Kelompoktani/penangkar mitranya Nomor : .................. tanggal .................., dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar Dana Talangan Benih untuk mendukung ketersediaan benih padi / kedele di Provinsi Jambi pada Kode Rekening …...........................Untuk hal tersebut kami mohon untuk dapat ditransfer dana sebesar Rp. ………. Yang akan digunakan untuk pembelian (up cup) benih padi/kedele produksi petani/penangkar .......ton ke rekening LUB......... pada Bank ……. (Pemerintah) dengan nomor rekening ………. dengan uraian sebagai tersebut dibawah ini :
No.
LUB …………………
Nama Ketua LUB(Unit Usaha poktan/Koptan /Koperasi
Alamat
Jumlah Kel.Tan
Jumlah Anggota
Volume Benih Yang dibeli (ton)
Harga Satuan (Rp.)
Total (Rp.)
Lanjutan Lampiran 11.
Nama Ketua No.
LUB........................
LUB(Unit Usaha poktan/Koptan /Koperasi)
Alamat
Jumlah Kel.Tan
Jumlah Anggota
Volume BenihYang dibeli (ton)
Harga Satuan (Rp.)
Total (Rp.)
SPP-LS ini dilampiri dengan: 1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Dinas Pertanian Tanaman PanganProvinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DTL-BENIH; 2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi tentang Penetapan LUB ............... sebagai pelaksana pembelian (up cup) benih padi / Kedele; 3. Surat Perjanjian/Kontrak pembelian benih padi / kedele antara LUB.............. dengan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi; 4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUB..................., yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;
Diterima Oleh Pada tanggal:
Pejabat Pembuat SPM /Penguji SPP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
..........................................
....................................................
Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran
.............................................
Lampiran 12 SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LS OLEH LUB ...............................................
............................2011
Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi ……………………. Di .................................... Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi No. ...................tanggal ................. tentang penetapan LUB ................... sebagai pelaksana pembelian (up cup) benih padi / kedele dan surat perjanjian kerja sama pembelian benih padi / kedele antara LUB............... dengan Pengguna Anggaran No. ……….. tanggal …………, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan pembayaran LS sebesar Rp…………........... ( ………………………..), dengan jumlah benih padi / kedele sebanyak ………………ton. Adapun mengenai pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kami dengan nomor rekening ………………..... pada Bank ………………...
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala/Pimpinan LUB ....................
Nama : .................................... Jabatan : ......................................
Tembusan: 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan rovinsi Jambi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota…………………………
Lampiran 13. NPWP : ................................. Kode Rek. : ................................. TA. : ................................. KUITANSI Sudah terima dari
: Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan ………………………………..
Uang sebanyak
:
Untuk Pembayaran
: Dana Talangan Benih untuk Pembelian benih padi/kedele.......ton, kelompoktani/penangkar mitranya Rp ………………………, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak No……………………………………, tanggal …………………………. 2011
Terbilang Rp.
Materei Rp. 6000,-
……………….,tgl ……… Setuju bayar Pengguna Anggaran
Yang menerima Kepala/Pimpinan LUB
…………….................. NIP.
..............................................
MENGETAHUI, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
............................................ NIP.
Lampiran 14 PROSEDUR PENETAPAN LUB ................................. a
Kepala Dinas Pertanian Provinsi
GUBERNUR
(4) Tim Teknis Prov.
b+(3)
(4)
(3) Kepala Dinas Bupati/Walikota
(3)
Tim Teknis Kab/Kota
Pertanian Kab/Kota
C+(5)
(1)
LUB(Unit Usaha Poktan/Koptan /Koperasi ------- ---
: Garis Komando : Identifikasi/Verifikasi : Laporan
Lampiran 15 IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN POKTAN/PENANGKAR YANG MEMILIKI UNIT USAHA Kabupaten/Kota ……………………………………............ Provinsi …………………………………………………
Nama Poktan/Penangkar
:
………………………………………………………………................
2.
Ketua/Kepala/Pimpinan Poktan
:
………………………………………………………………………….
3.
Memiliki: Unit Usaha
No. Badan Usaha No Telepon/Handphone
: : : : :
…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
4.
Tahun Pendirian Poktan
:
………………………………………………………………………….
5.
Alamat Poktan a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Propinsi
: : : :
…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
Jenis Usaha : a. ( ) Jual – Beli Padi, Kedele*) b. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan
: :
Daya beli oleh Gapoktan saat ini untuk
:
a. Benih Padi b. Benih Kedele
:............................................ton : ..............................................ton
1.
6.
7..
8.
Modal Usaha Gapoktan saat ini
:
Rp. ……..……………......
9.
Harga yang dibeli saat ini untuk a. Benih Padi b. Benih Kedele
: : :
Rp............................../kg Rp ................................/kg
:
Rp. ……..……………......
10 Jumlah DTL-=BENIH yang diusulkan 11. Jumlah yang akan dibeli untuk a. Benih Padi b. Benih Kedele 12. Harga yang akan dibeli untuk: a. Benih Padi b. Benih Kedele
: ...........................................ton : ...............................................ton : : Rp.................................../kg : Rp ...................................../kg
13. Saluran Pemasaran : a. Pedagang di Kecamatan b. Pedagang di Kabupaten c. ………………………………… d. ………………………………… 14. Kelompok Tani Nama Kelompok Tani 1. 2. 3. 4. 5. Jumlah
Jumlah Anggota
Lokasi (Desa/Kec/Kab)
Lampiran 16.
IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUB YANG BERINTEGRASI DENGAN POKTAN YANG BELUM MEMILIKI UNIT USAHA USAHA Kabupaten : ........................ Provinsi : .............................. I POKTAN 1 Nama Poktan 2 Ketua/Kepala/Pimpinan Poktan 3 Memiliki Unit Usaha
: :
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
:
………………………………………………………………………………………………………………
: :
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
No Badan Usaha No Telepon/Hendphone
: :
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
4
Tahun Pendirian Poktan
:
………………………………………………………………………………………………………………
5
Alamat Poktan a. Desa b. Kecamatan c Kabupaten/Kota d Propinsi
: : : :
……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
6
Kelompok tani Nama Kelompok Tani
Jumlah Anggota
Lokasi(Desa/Kec/Kab)
1 2 3 4 5 Jumlah
7 Jenis Usaha a. ( ) Jual-Beli,padi,Kedelai b. ( ) Penggilingan Padi,, II. LUB 8 Nama LUB 9 Ketua/Kepala/Pimpinan LUB 10 Memiliki Unit Usaha Dengan No.Badan Hukum Usaha No.Telepon/Handphone
:
……………………………………………………………………………………………………….
:
……………………………………………………………………………………………………….
: : : :
………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
11 Tahun Pendirian LUB 12 Alamat LUB a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi
………………………………………………………………………………………………………. : : : :
………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
: :
……………………………… Ton ……………………………… Ton
13 Jenis Usaha a. ( ) Jual-Beli,Padi,Kedelai b. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan 14 Daya Beli oleh LUB saat ini untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
Lampiran 17 IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUB DENGAN KELOMPOKTANI MITRANYA Kab./Kota : .......................... Provinsi :........................ I
LUB 1 Nama LUB
:
……………………………………………………………………..
2 Ketua/Kepala/Pimpinan LUB
:
……………………………………………………………………..
3 No.Badan Usaha
:
……………………………………………………………………..
4 Tahun Pendirian LUB
:
……………………………………………………………………..
5 Alamat LUB a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi
: : : :
…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
7 Daya beli oleh LUB saat ini untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: :
………………………………………..Ton ………………………………………..Ton
8 Modal Usaha LU saat ini
:
6 Jenis Usaha : a. ( ) Jual beli padi, kedele b. ( ) Penggilingan padi
9 Harga yang dibeli saat ini untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: : :
Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg
II KELOMPOK MITRANYA 10 Kelompok Tani mitra yang berintergrasi membentuk gapoktan Nama Kelompok Tani
Jumlah Anggota
Lokasi(Desa/Kec/Kab)
1 2 3 4 5 Jumlah III. SETELAH INTEGRASI 11 Nama Lembaga baru setelah integrasi
:
……………………………………………
12 Jumlah DTL-BENIH yang diusulkan
:
Rp ……………………………………….
13 Jumlah yang akan dibeli untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: :
………………………………………..Ton ………………………………………..Ton
Lanjutan Lampiran 17
14 Harga yang akan dibeli untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: :
Rp ………………………………….. Kg Rp ………………………………….. Kg
15 Saluran Pemasaran : a.Pedagang di Kecamatan b.Pedagang di Kabupaten c. …………………………………. d. …………………………………. 16 Fasilitas sarana,dan Prasarana yang dimiliki LUB 2 ………………… unit seluas ……………m , senilai Rp …………. a. Lantai Jemur : ………………… unit,senilai Rp …………. b. Alat Pengolahan (RMU) : 2 c Gudang Penyimpanan : ………………… unit,seluas ……M ,dengan kapasitas …… Ton senilai Rp ………………… d. …………………… e. …………………… 17 Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan 2 ………………… unit seluas ……………m , senilai Rp …………. 1) Tanah : 2 ………………… unit seluas ……………m , senilai Rp …………. 2) Bangunan : ……………………. 3) Barang bergerak : ……………… unit,yaitu : (1) (2) (3) (4) 4) Peralatan ………………………
………………… unit senilai Rp ……………………….. ………………… unit senilai Rp ……………………….. ………………… unit senilai Rp ……………………….. ………………… unit senilai Rp ………………………..
(1) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (2) ………………… unit senilai Rp ……………………….. (3)......................unit senilai Rp...............................
5)..............................................
Kami Ketua LUB ……............….. secara sadar dan tanpa tekanan pihak manapun membentuk Poktan bersama dengan mitra kelompoktani. Kami juga akan melakukan musyawarah dengan anggota kelompoktani untuk melakukan pembagian keuntungan secara mufakat. ..............................,...........2011 Ketua Tim Teknis Kab/Kota ...........................................
Ketua/Kepala/Pimpinan LUB..........................................
................................................
...................................................
Lampiran 18. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN LUB ....................... Kabupaten/Kota ........................... Provinsi ...................... 1 Nama Koptan/Koperasi
:
……………………………………………………………………..
2 Ketua Koptan/Koperas
:
……………………………………………………………………..
3 No.Badan Hukum
: :
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
4 Tahun Pendirian Koptan/Koperasi
:
……………………………………………………………………..
5 Alamat Koptan/Koperasi a.Desa b.Kecamatan c.Kabupaten/Kota d.Propinsi
: : : :
…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
6 Anggota/kelompok anggota Koptan Nama Anggota/Kelompok Anggota 1 2 3 4 5 Jumlah
Jumlah Anggota
7 Jenis Usaha : a.( ) Jual-Beli Padi,Kedelai b.( ) Penggilingan Padi/Pengolahan 8 Daya beli oleh Koptan/Koperasi saat ini untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: ……………………………. Ton ……………………………. Ton
9 Modal Usaha Koptan/Koperasi saat ini 10 Harga yang dibeli saat ini untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: Rp …………………………….. : : Rp ……………………….. /. Kg : Rp ……………………….. /. Kg
11 Jumlah DTL-BENIH yang diusulkan 12 Jumlah yang akan dibeli untuk a.Benih Padi b.Benih Kedele
: : ......................................Ton :........................................Ton
Lokasi(Desa/Kec/Kab)
Lanjutan Lampiran 18. 13.
Harga yang akan dibeli a. Benih Padi b. Benih Kedele
14. Saluran Pemasaran a. Pedagang di kecamatan b. Pedagang di Kabuapten c. ........................................... d. ...........................................
: : Rp..............................................kg : Rp...............................................kg : Rp..............................................kg : Rp..............................................kg
15. Fasilitas Sarana, dan prasarana yang dimiliki koptan/koperasi . ....unit, seluas...............m2.......senilai................Rp. a. Lantai jemur : ......unit, seluas...............m2.......senilai................Rp. b. Alat Pengolahan (RMU) : ......................unit senilai Rp................................. c. Gudang Penyimpanan : . ..............unit seluas Rp...................................... d. ........................................... e. ........................................... 16.
Fasilitas Jaminan yang tersedia sebagai agunan 1) Tanah : ...... unit, seluas...............m2.......senilai................Rp. 2) Bangunan : ....... unit, seluas...............m2.......senilai................Rp. 3) Barang Bergerak : ...Unit......................................................................... terdiri dari : a. ......................unit senilai Rp................................. : b ......................unit senilai Rp................................. : c ......................unit senilai Rp................................. 4)
Peralatan ................. terdiri dari : a. ......................unit senilai Rp................................. : b ......................unit senilai Rp................................. : c ......................unit senilai Rp.................................
...................................
Ketua Tim Teknis Kab/Kota
Ketua Koptan/Koperasi
..........................................
........................................
Lampiran 19 IDENTIFIKASI PEMILIHAN /PENETAPAN KELOMPOK PENANGKAR........................ KECAMATAN......................................... KAB/KOTA............................................. 1 Nama Kelompoktani 2 Nama Ketua Kelompoktani 3 Alamat dan lokasi kegiatan Kelompoktani: Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi 4 Jumlah Anggota Kelompoktani 5 Luas areal usahatani kelompok untuk a.Padi : …………………………………………..Hektar : b.Kedele …………………………………………..Hektar
: :
………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… : : : :
………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………… :
6 Perkiraan Produksi: a.Benih Padi : ………………………………………………Ton b.Benih Kedele : ………………………………………………Ton 7 Jumlah yang dijual ke LUB (unit usaha Gapoktan/Koptan/Koperasi): a.Benih Padi : ………………………………………………Ton : b.Benih Kedele ………………………………………………Ton 8 Jumlah yang akan disimpan petani untuk a.Padi : ………………………………………………Ton b.Kedele : ………………………………………………Ton
:
9 Harga pada saat ini di petani untuk : a.Benih Padi : Rp …………………………………………../Kg b.Benih Kedele : Rp …………………………………………../Kg 10 Harga yang diinginkan petani untuk a.Benih Padi : Rp …………………………………………../Kg b.Benih Kedele : Rp …………………………………………../Kg 11 Nama Anggota Kelompok: Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tanda Tangan
Nama
Tanda Tangan
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ketua Tim Teknis Kab/Kota .......................................
........................,...............2011 Ketua KelompokPenangkar .........................................
...........................................
.............................................
Lampiran 20. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA
KAS DAERAH
d
Biro Keuangan Setda
Penyetoran 1 X 24 Jam
GUBERNUR BENDAHARAWAN DIPERTA PROPINSI
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a
BANK
b f
Rek Giro II
BUPATI
Rek Giro I
TIM TEKNIS KABUPATEN
e 1
c
4
LUB(Unit USAHA POKTAN/KOPTAN/ KOPERASI)
KELOMPOK TANI/ PENANGKAR
Lampiran 21
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No
: ...............
Bank : ............................................ No Rekening : ...................................................
Harap diterima uang sebesar Rp. ..................................................... (dengan huruf) (............................................................................ ............................................................................) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : Kode Rekening
No
Uraian Rincian Obyek
Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal : ......................................................................................... Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank
Gubernur Jambi, Ttd. H.Hasan Basri Agus
Jumlah (Rp)
Lampiran 22 BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN PINJAMAN DTL-BENIH Antara PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN Dengan LUB ….................................................…………….. Nomor : ....................................................... Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…......... tahun………….bertempat di........................................ Jalan................................. kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . . . . . . . . . . .: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan RM. Nur Atmadibrata, Telanaipura, Jambi , untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. . . . . . . . . .: Ketua LUB .................. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUB................... ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen bukti kepemilikan barang yang dijadikan jaminan untuk pinjaman DTL-BENIH oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menerima dokumen dimaksud dalam keadaan lengkap dan baik. Demikian Berita Acara Serah Terima jaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berita acara ini dibuat di : Hari/tanggal: .................. PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
.....................................
............................................. NIP MENGETAHUI
Kepala Dina Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi ………………………………………… NIP. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota ....................
....................................................... NIP
pihak
Lampiran 23
Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian DTL-BENIH Tahun 2011 Sampai Dengan ……. Provinsi Jambi ..
No
Kabupaten/LUB
1 2 3
1. Kab/Kota….. Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan Koperasi Jumlah
1 2 3
2. Kab/Kota….. Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan Koperasi Jumlah
1 2 3
3. Kab/Kota…… Unit Usaha Gapoktan ……… Koptan Koperasi TOTAL Provinsi
Alokasi DTL BENIH Rp)
Pencairan DTL (Rp) Jumlah (Rp)
% dari Alokasi
Pengembalian DTL(Rp)
Sisa Pinjaman DTL (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
% dari Pencairan
% dari Pencairan
Denda Tunggakan (Rp)
Jumlah
MENGETAHUI Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
..........................................................
dibayar
Sisa
Jumlah Hutang (Rp)
Jumlah
dibayar
Sisa
Lampiran 24 Form Untuk Penyetoran Tunggakan DTL Tahun yang Lalu ( Mencantumkan Tahun Tunggakan )
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No : ...............
Bank : ............................................ No Rekening : ...................................................
Harap diterima uang sebesar Rp. ..................................................... (dengan huruf) (............................................................................ ............................................................................) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : No
Kode Rekening
Uraian Rincian Obyek
Jumlah (Rp)
Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal : ......................................................................................... Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank
Gubernur Jambi, Ttd. H.Hasan Basri Agus
Lampiran 25. Rekapitulasi LUB Yang Telah Diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011
No
Nama LUB dan Kabupaten
No. Surat Pengajuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL*)
Alokasi DTL-BENIH (Rp)
Pencairan DTLBENIH oleh LUB (Rp)
DTL yang telah Dikembali kan ke Kas
Sisa Tunggakan (Rp) Hutang
Denda
Total
1 2 3 4 5
dst Jumlah
*) Terlampir suratnya
MENGETAHUI: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
.................................................. NIP.
Lampiran 26. MEKANISME PELAPORAN DTL-BENIH TAHUN ANGGARAN 2011 (1) Laporan Pelaksanaan DTL
Bupati
Gubernur Form-B
LUB
Instansi Kab
Form-C
Diperta Prov Form-A
Tim Teknis Kab
pengguna anggaran Laporan disampaikan Kepada
(2) Pemantauan Harga Instansi kab
Petugas lapangan
Diperta Prov
GUBERNUR JAMBI
Lampiran 27. BUKU PEMBANTU 1 (SATU) RINCIAN KEUANGAN DTL-BENIH TAHUN 2011 NAMA LUB : …………………………………………………… DESA / KECAMATAN : …………………………………………………… KABUPATEN : …………………………………………………… PENCAIRAN NO.
TANGGAL
REKENING I
PENGEMBALIAN
REKENING II REKENING I
MASUK
Jumlah
KELUAR
SALDO
MASUK
KELUAR
SALDO
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SALDO
Lampiran 28 BUKU PEMBANTU 2 (DUA) PEMBELIAN PADI OLEH LEMBAGA USAHA BENIH PENERIMA DTL-BENIH TAHUN 2011 BENIH DIBELI DARI
JENIS PADI/ NO.
TANGGAL PETANI/ PENANGKAR
JUMLAH
KELOMPOK TANI/ PENANGKAR
PEDAGANG PENGUMPUL
JUMLAH (KG)
KEDELE
HARGA PER KG (RP)
NILAI PEMBELIAN (RP)
LOKASI PEMBELIAN (SAWAH, RUMAH, RMU,SILO)
Lampiran 29. BUKU PEMBANTU 3 (TIGA) PEMBELIAN KEDELE OLEH LEMBAGA USAHA BENIH PENERIMA DTL-BENIH TAHUN 2011 NAMA LUB KECAMATAN KABUPATEN
: …………………………………………………… DESA / : …………………………………………………… : …………………………………………………… JENIS
NO.
TANGGAL PENJUALAN
JUMLAH
PADI/K EDELE
DIJUAL KEPADA MITRA HARGA PER KG (RP)
NILAI PENJUALAN (RP)
Swasta/ BUMN
PASAR/PETANI
JUMLAH (KG)
LOKASI PENJUALAN (GUDANG, PASAR)
Lampiran 30 LUB Kecamatan Kab/Kota/Provinsi Tanggal Pelaporan (1)
: ........................................................ : ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………...
Kode LUB Periode Laporan No. Rekening
: ...................................................................... : ……………………s/d…………………………. : …………………………………………………..
( ......................................................) Nama dan Tanda tangan Ketua/Pimpinan LUB
Laporan Transaksi Menggunakan DTL selama Periode Pelaporan
No 1
Pencairan Dana Jumlah yg dicairkan (Rp)
Tanggal Pencairan
2 3 4 5 Jumlah saat ini Jumlah yang lalu Total Jumlah
Jumlah Padi
Kedele
Pembelia n Padi
Nilai Kedele
Padi
Jumlah
Penjuala n
Nilai (Rp)
Kedele
Padi
Kedele
Kas
Sisa Dana (Rp.) Bank
Piutang
Setoran ke Rekening
Lampiran 31 Kepada Yth : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Kabupaten Provinsi
No
FORM B : REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DTL-BENIH 2011 Kepala
: ..................................... Kode : ........................... : .....................................
Nama LUB
Kode LUB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 J
Jumlahu Bulan Lalu Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan)
Penyetoran Pencairan (ke Rek. I) (Rp) (Rp)
P e Padi Kedele
Periode Pelaporan Tanggal Pelaporan
: ..................................... s/d .................................. : .....................................
Transaksi Menggunakan DTL Selama Periode Pelaporan Sisa Dana (Rp) Kas
Bank
Piutang
Padi
Kedele
: ............................................
.......................................................... NIP. Nilai Komulatif sampai tanggal
Volume (Kwintal) Ke Petani
Pe nju Ke swasta
Ke Petani
Nilai (Rp) Ke swasta
Jumlah
Pencairan (Rp)
Nilai Pembelian (Rp)
Setoran (ke rek. I) (Rp)
Lampiran 32 Kepada Yth : FORM Gubernur Jambi Cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Jambi Provinsi Periode Pelaporan Tanggal Pelaporan
No
C : REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DTL-BENIH 2011 Kepala
: ............................................................................. : ..................................... Kode : ........................... : .............................................................................
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Juml Jumlah ah Bulan Lalu
Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan
Kode Kab.
Pencairan (Rp)
Penyetoran (ke Rek. I) (Rp)
................................................... NIP.
Transaksi Menggunakan DTL Selama Pelaporan SisaPeriode Dana (Rp)
Pe
Nilai Komulatif sampai tanggal P Jumlah (Kwintal)
Padi
: ............................................
Kedele
Kas
Bank
Piutang
Padi
Kedele
Ke Pedagang
Nilai (Rp) Ke Swasta
Jumlah
Pencairan (Rp)
Nilai Pembelian (Rp)
Setoran (ke rek. I) (Rp)
