REFLEKSI PEMBANGUNAN BIDANG KEHUTANAN DIKEPEMIMPINAN GUBERNUR JAMBI BAPAK Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
Provinsi Jambi mempunyai Luas Wilayah daratan 4.882.857 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 727/Menhut-II/2012, Provinsi Jambi mempunyai luas kawasan hutan 2.107.779 ha (43,17 %) dari luas daratan. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan Provinsi Jambi terdiri dari : Kawasan Konservasi : 686.095 Ha Hutan Lindung : 179.926 Ha Hutan Produksi - HPT : 261.453 Ha - HP : 968.889 Ha - HPK (Konservasi) : 11.416 Ha
Dengan 4 Taman Nasional, 3 Cagar Alam, 2 Tahura dan 10 Hutan Lindung, Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Bapak Drs. H. Hasan Basri Agus, MM bertekad mempertahankan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selaku pengelola potensi kawasan hutan di Provinsi Jambi mempunyai Visi “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” dengan Misi sebagai berikut: 1. Menetapkan status, fungsi kawasan hutan dan kelembagaan pengelolaan hutan. 2. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari. 3. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. 4. Meningkatkan upaya perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam. 5. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang kehutanan. 6. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kehutanan
1
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : Merupakan program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesajteraan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, di Provinsi Jambi ditetapkan 49.703 Ha areal pencadangan HTR yang tersebar di Kabupaten Tebo, Batanghari, Tanjab Barat, Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin dan Kerinci. Hingga saat ini telah di terbitkan izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu HTR oleh Bupati di 4 (empat) kabupaten kepada 4 (empat) koperasi dan 108 (seratus delapan) perorangan.
a. Kab. Sarolangun : 19 Izin ( 166,66 Ha) b. Kab. Tebo : 35 Izin (3.422,98 Ha) c. Kab. Muaro Jambi: 2 Izin ( 529,00 Ha) d. Kab. Batang Hari : 56 Izin ( 291,99 Ha) 2. Pembangunan Hutan Desa (HD) : Demikian juga untuk Pembangunan Hutan Desa memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan atau yang lazim disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Di Provinsi Jambi terdapat 25 Desa yang memiliki SK Pencadangan Hutan Desa, namun sampai saat ini baru 19 Desa yang sudah terbit SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 38.526 Ha yang berada di Kabupaten Merangin, Bungo dan Batanghari. Pencadangan dan capaian Hak Pengelolaan Hutan Desa merupakan yang terluas di tingkat nasional. 3. Hak Pengelolaan Hutan, Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem : Hutan sebagai fungsi produksi, disamping memberi kesempatan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan juga menciptakan iklim investasi dan usaha dibidang kehutanan. hal ini terbukti dari tahun ketahun baik jumlah maupun luasan Hutan Tanaman di Provinsi Jambi selalu meningkat, sampai saat ini di Provinsi Jambi terdapat 2 HPH, 18 HTI dan 1 RE dengan seluas HTI 634.246,39 Ha. 4. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan dana APBD seluas 372 Ha capaian sampai tahun 2010-2014 (2014 tahap pelaksanaan) seluas 461 Ha (124 %) yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu dikawasan hutan yang berada dilintas kabupaten seperti Tahura Sekitar Tanjung, Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, Hutan Lindung dan Kegiatan Pemberdayaan bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Khusus untuk Gerakan Penanaman Pohon Serentak dan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : Tahun 2010 tertanam sebanyak 56.613.827 Pohon Tahun 2011 tertanam sebanyak 70.967.418 Pohon Tahun 2012 tertanam sebanyak 95.697.395 Pohon, dan Tahun 2013 tertanam sebanyak 76.536.735 Pohon
2
Dilaksanakan oleh pemegang izin HTI, HPH, LSM, Organisasi Perempuan, Ormas, Siswa/ Mahasiswa, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kebun Bibit Rakyat (KBR), kegiatan CSR perusahaan swasta dan lembaga pemerintah lainnya. 5. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga keseimbangan lingkungan berupa terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
6. Penghijauan dan Reboisasi : Pembangunan Taman Hutan Kenali di Kota Jambi, Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan kawasan konservasi hutan gambut yang menjadi perhatian khusus penyelamatan hutan di dunia serta Pengelolaan Kebun Raya Bukit Sari Jambi yang menjadi areal Konservasi botani hutan dataran rendah di Sumatera
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1. Penurunan Titik Panas ( Hot Spot) : Jumlah titik panas dari tahun 2010 hingga Desember 2013 berfluktuasi, ini sangat tergantung kepada upaya pencegahan berupa deteksi dini melalui monitoring dan chek lapangan titik panas. Empat tahun terakhir hanya tahun 2012 (sebanyak 2.414 titik panas) yang terpantau satelit NOAA) melampaui target yang telah ditetapkan, selebihnya dapat dikendalikan dengan program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. 2010 : Target penurunan titik panas sampai akhir RPJMD Provinsi Jambi 2011-2014 adalah 800 titik panas pada tahun 2014. Berarti kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi harus mampu mengendalikan dan menekan titik panas sebanyak 225% jika dibandingkan dengan kondisi awal sebesar 1800 titik api. Adapun data titik panas Provinsi Jambi : 2011 : 1.433 Titik Panas (Target 1600) Kinerja 112 % 2012 : 2.414 Titik Panas (Target 1500) Kinerja 62 %) 2013 : 1.151 Titik Panas (Target 1000) Kinerja 87 % 2014 : 719 Titik Panas (Target 800) Sampai 29 Agustus 2014 Keberhasilan Provinsi Jambi dalam mengendalikan/ menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan karena dalam pelaksanaannya mengacu kepada SOP (Standar operating prosedur)/ mekanisme pencagahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya diakui dan menjadi acuan / standar nasional untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, atas prestasi tersebut Gubernur Jambi mendapat penghargaan nasional dari Presiden RI di bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2013.
3
2. Pengamanan dan Penegakan Hukum : Pencapaian kegiatan penindakan pelanggaran hukum bidang kehutanan selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut - Pelanggaran Ilegal logging sebanyak 4 pelanggar - Pelanggaran perambahan kawasan hutan sebanyak 19 pelanggar.
3. Konservasi Sumber Daya Hutan : Dalam rangka konservasi hutan dan mendukung upaya penurunan emisi carbon, efek rumah kaca (kegiatan REDD+), Gubernur Jambi mempunyai kebijakan kawasan yang masih memiliki hutan alam di areal konsesi HTI sebesar 20% tidak boleh ditebang dengan tujuan mempertahankan hutan alam di areal HTI sehingga areal HTI mempunyai nilai konservasi tinggi sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati. Dalam rangka penurunan emisi yang telah disepakati antara Indonesia dengan Norwegia Pemerintah Pr5ovinsi telah mengeluarkan PERPRES No. 62 Tahun 2013 dan Gubernur Jambi menindak Lanjuti Dengan mengeluarkan Pergub No. 441 Tahun 2014 Tentang Komda REDD + Provinsi
Jambi
4. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) DPD Provinsi Jambi telah berhasil menyusun Buku Anggrek Alam Jambi (Orcids Of Jambi) yang secara resmi akan di Launhcing oleh Gubernur Jambi pada tanggal 6 Januari 2014 bertepatan dengan HUT Provinsi Jambi yang ke-57. PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN 1. Pengelolaan Hutan di Provinsi Jambi merupakan Tata Kelola Hutan Terbaik di Sumatera berdasarkan penilaian oleh UNDP (United Nations Development Programme) dengan indeks 2,38 (diatas indeks nasional 2,33). Sebanyak 117 indikator merepleksikan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang pastisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan berkeadialan. Atas prestasi tersebut pada tanggal 18-21 September 2014, Provinsi Jambi didaulat untukmemaparkan Tata Kelola Hutan Provinsi Jambi di Provinsi Lam Dong, Vietnam.
4
2. Kondisi hutan di Provinsi Jambi relatif lebih baik dengan potensi Sumber Daya Hutan seluas 2,1 Juta Ha, hal ini memicu masuknya bantuan luar negeri dalam rangka pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dari berbagai lembaga dunia seperti UNDP, UNEP, MCC dan UE.
3. Pengelolaan Hutan di Provinsi Jambi telah Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-11/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi Jambi sebanyak 16 (enam belas) unit KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan 1 (satu) unit KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung). Selanjutnya sebagai unit pengelolaan di tingkat tapak dan sebagai program prioritas pembangunan kehutanan secara nasional ditargetkan sebanyak 20 % unit pengelolaan tersebut sudah beroperasi, dengan demikian Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pembangunan KPH sebanyak 4 (empat) unit. Sampai akhir tahun 2013 telah terbentuk unit KPHP/L model sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu: KPHL unit XVII di Kabupaten Tanjung Jabung Barat KPHP unit VII di Kabupaten Sarolangun KPHP unit VI di Kabupaten Merangin KPHP unit I (Kabupaten Kerinci) Pada tahun ini telah disiapkan 1 (satu) Unit KPHP Lintas Kabupaten yang akan dikelola oleh Provinsi yaitu : KPHP Model Lintas Kabupaten yaitu KPHP unit XI (Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat). Dan saat ini telah diajukan Drar Peraturan Gubernur Tentang UPTD KPHP Unit XI dan saat ini sedang dalam Proses di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi)\ Dengan demikian Provinsi Jambi sampai akhir RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015 memiliki 5 (lima) unit KPHP/L Model, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. 4. Dari sekian banyak potensi konflik di Provinsi Jambi telah berhasil penyelesaian antara masyarakat Senyerang dengan PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS). Hal ini telah disepakati pada tanggal 5 Juli 2013 tentang Kesepakatan Konflik Sosial antara masyarakat Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. WKS. Dimana 1001 Ha akan ditanami karet yang hasil sepenuhnya akan dinikmati oleh masyarakat melalui koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Implementasinya, pada tanggal 25 November 2013, Gubernur Jambi menyerahkan penyaluran perdana dana kemitraan kepada koperasi. PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 1. Penerimaan negara disektor kehutanan 2010 sampai 2014 bulan Juni adalah sebagai berikut : PSDH : Rp. 80.278.994.789,DR : Rp. 123.408.932.596,IIUPH : Rp. 7.365.131.807,2. Penertiban Usaha Hasil Hutan : Sosialisasi/ penyebarluasan peraturan Usaha/ Peredaran Hasil Hutan kepada perusahaan pemegang izin, petugas dan masyarakat. Pembinaan, penertiban sebanyak 40 Industri Pengelolaan Kayu Hulu. 5
RENCANA PROGRAM KEGIATAN LANJUTAN 1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan karena 70 % masyarakat yang ada di Provinsi Jambi berada di sekitar kawasan hutan. 2. Dalam menjaga keseimbangan sumber daya hutan dan lingkungan hidup maka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan akan selalu ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak. 3. Berupaya menurunkan titik panas/ kejadian kebakaran hutan dan lahan sampai tidak berdampak pada kabut asap. 4. Meningkatkan pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan (illegal logging dan perambahan). 5. Meningkatkan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi sampai di tingkat tapak (1 KPHL, 16 KPHP). 6. Menyelesaikan konflik penggunaan kawasan hutan. 7. Meningkatkan produktivitas dan penerimaan negara dari sektor kehutanan.
Jambi, Oktober 2014 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Ir. IRMANSYAH RACHMAN Pembina Utama Madya NIP. 19610415 198903 1 005
6
