PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, dan atas pertolongan dan barokah-Nya, Pengadilan Agama Kendal dapat menyelesaikan laporan tahunan untuk tahun 2012. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa reformasi birokrasi pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia diarahkan kepada terciptanya badan peradilan yang agung berkelas dunia sebagai bagian integral dari komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah RI telah menyempurnakan buku cetak biru sebagai pedoman atau arahan dalam kinerja badan peradilan yang berada dibawahnya yang berbasiskan akuntabilitas dan transparan. Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, tentu juga sebagai salah satu agen pembaharuan atau reformasi birokrasi menuju terciptanya badan peradilan yang agung tersebut. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pengadilan Agama Kendal telah dapat menyusun buku laporan tahunan dan buku laporan tahunan ini berisi antara lain gambaran umum kondisi riil Kantor Pengadilan Agama Kendal, tugas dan fungsinya, program kerja serta capaian dan hambatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2012. Meskipun kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun laporan tahunan ini,namun kami menyadari bahwa dalam buku laporan ini tentu terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan atau banyak kata dan kalimat yang sulit dipahami. Untuk itu kami mohon saran dan tegur sapa demi kesempurnaan pembuatan laporan tahunan pada tahun mendatang. Mudah-mudahan buku laporan tahunan yang sangat sederhana dapat memberikan informasi tentang kinerja Pengadilan Agama Kendal tahun 2012 dan selanjutnya bermanfaat bagi kita.Amiin. Kendal, 03 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kendal,
ttd Drs. H.A.Sahal Maksun.MSI Nip. 19480322 198203 1 001
2
DAFTAR ISI Hal Pengantar
:i
Daftar Isi
: ii
Bab I
Bab II
Bab III
:
:
:
Pendahuluan
:4
A. Kebijakan Umum Peradilan
:4
B. Visi dan Misi
:9
C. Renstra
:9
Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Penyusunan alur tupoksi
: 15
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
: 17
Keadaan Perkara : A. Data Perkara
: 28
B. Penerimaan Perkara
: 29
C. Penyelesaian perkara
: 30
D. Faktor-faktor Penyebab terjadi Perceraian
: 33
E. Pelaporan perkara
: 34
F. Pelaporan Keuangan Perkara
: 35
G. Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
: 36
H. Grafik Data Perkara Masuk Tahun 2012
: 37
I. Grafik Data Perkara Diputus Tahun 2012
: 39
J. Pengelolaan Information Technology (IT)
: 40 : 42
Bab IV
:
Pengawasan Internal
Bab V
:
Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia
: 45
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
: 45
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
: 45
3. Promosi dan Mutasi
: 45
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung
: 46
a). Pengadaan
: 46
b). Pemeliharaan
: 46
c). Penghapusan : 46 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a). Pengadaan
: 46 : 46 3
b). Pemeliharaan
: 47
c). Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi a). Perangkat Keras
: 47
b). Perangkat Lunak
: 48
C. Pengelolaan keuangan 1. Belanja Pegawai
: 49 : 49
- Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang
: 49
- Pagu - Realisasi - Sisa
D. Pengelolaan Administrasi
BAB VI
:
: 50
1. Administrasi Perkara
: 50
2. Administrsi Umum
: 50
Kesimpulan dan Rekomendasi
: 63
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan Pasca reformasi antara lain ditandai dengan munculnya isu-isu sekitar lemahnya penegakan hukum dan keadilan. Masyarakat mempertanyakan dan bahkan menggugat integritas lembaga-lembaga penegak hukum dan keadilan, khususnya badan-badan peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya badan peradilan agama. Situasi dan kondisi seperti ini tentunya menyadarkan bagi lembaga peradilan untuk berbenah diri dan memperbaiki citra dan wibawanya, yaitu dengan jalan memberikan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabilitas, terutama terhadap para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu pertama sebagai “office”, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai “wahana” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di Indonesia, dan ketiga sebagai “sub sistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berjalin dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan
dalam memberikan putusannya tetap
memperhatikan legal justice, moral justice, dan social justice. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan: 1.
Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya;
2.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5.
Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5
6.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
7.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
8.
Herzien Indonesich Reglement (HIR) jo. Undang-undang Darurat Nomor
1
Tahun 1951; 9.
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam .
10.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/ 1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
11.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/006/SK/ III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
12.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/ SK/IV/1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
14.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
15.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya perkara
2. Bidang Administrasi Kesekretariatan dan Lain-lain : 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah; 6
7.
Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak;
9.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI omor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil;
11.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
13.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
15.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
17.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Hakim;
18.
Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
19.
Peraturan Presiden Ri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil;
20.
Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera;
21.
Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
7
22.
Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
23.
Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berkedudukan di ibukota Kabupaten, yakni Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Laut No. 17 A Kendal. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di utara alunalun Kota Kendal;
Gambar 1.1: Peta Kabupaten Kendal
Adapun kondisi obyektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal terdiri dari 20 Kecamatan
dan 270
Desa/Kelurahan sebagai berikut :
Wilayah Radius I : Kecamatan Kota Kendal.
Wilayah Radius II : Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, dan Ngampel.
Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, dan Limbangan.
Sebagaimana kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah, mayoritas penduduk Kabupaten Kendal beragama Islam yaitu sebesar 919.465 jiwa (98,90%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen (Protestan) sebanyak 4.653 orang, yang beragama Katolik 8
sebanyak 4.038 orang, Hindu sebanyak 421 orang, dan penduduk yang beragama Budha merupakan jumlah terkecil yaitu sejumlah 275 orang atau sekitar 0,03% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kendal. Data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut: ( Tabel 16 ) Penduduk 2012 Perkembangan kependudukan di Kabupaten Kendal dari tahun ketahun terus meningkat. Data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal sampai dengan pertengahan tahun 2012 data jumlah penduduk di Kabupaten Kendal telah mencapai 1.074.940 jiwa yang terdiri dari laki - laki 535.279 jiwa (49.80%) dan perempuan 539.661 jiwa (50.20%), dengan kepadatan rata - rata 1.061 jiwa/km². Dilihat dari perkembangannya sampai pertengahan tahun 2012 penduduk Kabupaten Kendal mengalami pertumbuhan rata - rata 1.55 % per-tahun. Data Penduduk Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN KENDAL DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2005 – 2012
PENDUDUK
TAHUN 2005
2006
2007
453.719
462.612
458.411 464.776
474.808
905.451
2008
2009
2010
520.589
527.224
535.279
524.514
531.269
539.661
937.420 1.045.103
1.058.493
1.074.940
1.056
1.061
A. Laki - laki 447.040 B. Perempuan JUMLAH Kepadatan/Km2
903
918.495 916
935
1.043
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencapil Kab. Kendal, 2012 Dengan memperhatikan jumlah penduduk pada tabel diata, maka dapat dilihat pada pertengahan tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan sebesar 1.55 % yakni dari jumlah 1.058.493 jiwa ditahun 2011 meningkat menjadi 1.074.940 jiwa pada tahun 2012. Dengan membandingkan banyaknya penduduk laki - laki dan penduduk perempuan, maka diketahui "Sex Ratio" penduduk Kabupaten Kendal pertengahan tahun 2012 sebesar 992 per 1000; ini berarti adanya kecenderungan meningkatnya angka kelahiran apabila tidak ditangani secara dini, karena proporsi penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk laki - laki. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15 - 64 tahun, dengan jumlah jiwa 775.231 orang. Dalam kelompok Usia produktif tersebut, jumlah jiwa terbanyak pada strata 25 - 29 tahun dengan jumlah jiwa 108.274 orang. Jumlah kelompok umur 0 - 14 Tahun sebanyak 227.485 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada strata 65 tahun keatas berjumlah 72.227 jiwa. Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
B. Visi dan Misi 1. Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 9
2. Misi Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah . Misi Badan Peradilan ini adalah, Menjaga Kemandirian, Memberikan Pelayanan Hukum
yang berkeadilan kepada pencari
keadilan, meningkatakan kualitas
kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. Renstra Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu rangkaian strategi pengembangan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan keluaran yang diperoleh dari Renstra diterjemahkan dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP) yang merupakan rencana kerja riil tahunan. Sebagai suatu bentuk action plan, rencana operasional bersifat dinamis, dalam pelaksanaannya senantiasa dapat berubah dan direvisi sesuai dengan kondisi waktu dan keadaan, jika terjadi perubahan dalam strategi yang mendasarinya. Sasaran strategis dalam renstra merupakan fixed plan / fixed program, yang diharapkan tidak berubah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sementara strategi pencapaiannya dapat berubah-rubah sesuai dengan kondisi yang dinamis dan berkembang. Rencana Operasional lebih mengarah kepada orientasi proses dari pada orientasi output. Oleh karena itu jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, intervensi dapat dilakukan pada tahap proses pengembangan berikutnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan suatu program ditunda, dihentikan, dimodifikasi, dan sebagainya dengan tidak merubah RENSTRA yang ada. Dengan demikian action plan yang disusun lebih bersifat lentur dan dinamis. Rencana Operasional Tahunan 2012 merupakan Tahapan awal dari RENSTRA tahun 2009-2014. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam rencana operasional (RENOP) tahun 2012 akan menjadi masukan bagi RENOP tahun 2013. Adapun RENOP tahun 2013 Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal, adalah sebagai berikut:
10
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A KENDAL TAHUN 2013 No
TUJUAN
SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
Meningkatkan
Meningkatnya
Mengefektifkan
Pembinaan aparat
kemampuan dan
pelayanan
prosedur
Peradilan dan
kinerja aparat
hukum dan
berperkara dengan
Pengembangan
peradilan
peradilan
sistem SIADPA
SDM
Meningkatkan
Meningkatnya
Peningkatan
Pengawasan
sistem
kemampuan
system
terhadap jalannya
pengawasan
aparat peradilan
pengawasan
peradilan dan
aparat peradilan
dalam
internal dan
aparat peradilan
melaksanakan
eksternal
tugas dan
1 Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penggunaan komputer. 2 Meningkatkan sistem manajemen perkara. 3 Mengirim tenaga setiap ada kegiatan pelatihan. 4 Mengadakan pembinaan intern terhadap tenaga teknis kepaniteraan, jurusita dan hakim. 5 Modernisasi teknologi informasi.
1
1 Pemantauan terhadap jalannya proses berperkara. 2 Pemantauan terhadap perilaku aparat peradilan dalam dinas maupun luar dinas. 3 Monitoring terhadap kinerja aparat peradilan. 4 Melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan
1
2
3 4 5
2 3 4
Terlaksananya pelayanan berperkara secara baik dan menyejukkan. Tersusunnya manejemen berperkara secara tertib, transparan dan akuntabilitas. Peningkatan penyelesaian perkara dan minutering. Kemudahan masyarakat dalam mengakses perkara. Ketrampilan dalam memanfaatkan TI. Terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlaksananya pengawasan melekat Meningkatnya kewibawaan dan martabat peradilan Terlaksananya pelaporan
fungsinya
3.
Pelaksanaan
Meningkatkan
Meningkatnya
Peningkatan
pelaksanaan
pelaksanaan
pelaksanaan tugas
tugas-tugas
tugas pokok dan
tugas pokok dan
pokok dan fungsi
kepaniteraan
fungsi peradilan
fungsi peradilan
dalam pelayanan
1.
2. 3.
kepada masyarakat 4.
5. 6.
memberikan pengarahan serta bimbingan dan jika perlu teguran terhadap penyimpangan yang terjadi. Penyelenggaraan pelayanan penerimaan perkara dan suratsurat yang berkaitan perkara. Meningkatkan tertib administrasi perkara. Meningkatkan tertib administrasi keuangan perkara Meningkatkan tertib pelaporan perkara dan minutasi. Meningkatkan penataan kearsipan perkara. Memproses pelaksanaan eksekusi dan permintaan fatwa tentang hukum Islam secara baik.
tepat waktu dan hasil penilaian yang baik dalam bentuk DP-3 1
2 3
4
5
6
1 1. Melaksanakan DIPA 2012 Pelaksanaan secara benar dan transparan. tugas-tugas 2 kesekretariatan 2. Melaksanakan administrasi keuangan rotin secara baik. 3. Menertibkan absensi pegawai. 3 4. Menertibkan administrasi
Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara prima. Tersedianya buku-buku register perkara. Terlaksananya pembukuan keuangan perkara secara tertib dan benar. Terlaksananya pelaporan perkara dan minutering secara benar dan tepat waktu. Tersusunnya kearsipan perkara secara rapi dan tertib. Adanya kesadaran para pihak untuk melaksanakan putusan secara suka rela dan ketaatan masyarakat terhadap fatwa Pengadilan Agama. Terlaksananya rencana penggunaan DIPA 2012. Pembukuan keuangan DIPA benar dan tertib. Disiplin pegawai meningkat. 12
kepegawaian dengan sistem SIKEP. Memberikan hak-hak pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Menyelenggarakan tata persuratan menurut arsip dinamis. Membukukan barang-barang inventaris milik Negara dan membuat laporan secara berkala. Menyelenggarakan bukubuku kepustakaan secara baik dan benar.
4
9. Mengusulkan rencana pembangunan gedung kantor Tahap II. 10. Merawat dan menjaga kebersihan kantor. 11. Melaksanakan tugas kehumasan secara ramah dan sopan.
9
5.
6.
7.
8.
5
Data kepegawaian jelas dan tertib. Hak-hak pegawai terlaksana secara baik.
6
Terlaksananya tertib tata persuratan.
7
Terlaksananya tertib administrasi barang milik Negara.
8
Terlaksananya penyelenggaraan kepustakaan secara professional.
Terlaksananya pengadaan gedung untuk tahun 20112012. 10 Terwujudnya penataan ruang kerja yang nyaman. 11 Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat secara baik.
13
4.
Meningkatkan
Pembaharuan
Meningkatkan
Terwujudnya
pengetahuan
penyelenggaraan kinerja institusi
kinerja dan
dan ketrampilan
kegiatan
sistem
aparat peradilan
peradilan secara
manejemen
transparan, dan
sumberdaya
akuntabilitas
dan finansial
peradilan
Peningkatan efektifitas operasional administrasi pengadilan
Peningkatan kapasitas system informasi peradilan
1. Menyusun strategi manajemen peradilan. 2. Menyusun rencana program pengeluaran tahunan dan sinkronisasi output biaya pengadilan. 3. Mengevaluasi secara obyektif dan terbuka kegiatan peradilan.
1. Tersusunnya manejemen keuangan pengadilan. 2. Tersusunnya laporan pengeluaran tiap tahun dan biaya operasinal kantor pengadilan. 3. Adanya pertanggungan jawab terhadap setiap kegiatan .
1. Memperbaiki system manejemen operasional administrasi perkara 2. Menyusun kebijakan administrasi perkara 3. Memperbaiki administrasi umum dan system operasional administrasi
1. Tersusunnya administrasi peradilan yang efektif dan efisien 2. Tersusunnya administrasi umum dan system operasional administrasi 3. Tersusunnya job description pegawai
1. Mempersiapkan dan menyusun pengadaan system informasi peradilan secara terintegrasi 2. Mempublikasikan produkproduk pengadilan melalui system teknologi informasi (TI)
1. Tersusunnya system informasi peradilan secara terintegrasi (E-mail dan Web Site) 2. Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan masyarakat
14
5.
Meningkatkan
Meningkatnya
Meningkatkan
Pendidikan dan
Sumber Daya
sumber daya
pengetahuan dan
Pelatihan untuk
manusia (SDM)
manusia di
ketrampilan aparat
meningkatkan
Pengadilan
peradilan
profesionalitas
Agama Kelas
1
2
aparat peradilan
I.A Kendal 3
Mempersiapkan dan mengikut sertakan pegawai dalam setiap ada kegiatan pelatihan dan pendidikan Menyusun skala prioritas dalam mengirim tenaga untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan Memberdayakan tenaga yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan job description masingmasing.
1
Tersusunnya daftar skala prioritas tenaga pengadilan dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan
2
Terpenuhinya tenaga pengadilan yang professional sesuai bidang tugasnya.
15
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. PENGADILAN AGAMA Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas pokok dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari‟ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan tehnis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan melaksanakan penyitaan serta eksekusi; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. c. Memberikan keterangan, pertimbangan tentang hukum kepada Instansi Pemerintah, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. d. Memberikan isbath kesaksian rukyat hilal yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kendal dalam penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti : penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
2. STRUKTUR PENGADILAN AGAMA KELAS I.A KENDAL Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal Tahun 2012 berikut personalianya ditunjukkan pada bagan.
16
Struktur organisasi di atas belum sepenuhnya melaksanakan UU RI Nomor 3 Tahun 2006, khususnya jabatan Panitera yang masih merangkap Sekretaris. Pada pasal 44 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.
17
B. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI PA.KENDAL
Penerimaan Perkara Waktu No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat Terkait
Penyelesaia
Ket
n
A.
PELAYANAN MASYARAKAT
1. Petugas menerima surat
Panitera Muda
10 menit
permohonan/gugatan/permohonan banding/permohonan
Gugatan/Permohonan
kasasi/permohonan eksekusi dan juga memberi nomor
Meja Satu
pendaftaran dalam SKUM. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM. 2.Surat gugatan/permohonan yang diterima meja pertama
Meja I
sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.
B.
PEMERIKSAAN BERKAS
1. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan
Panitera
Muda
meneruskannya kepada panitera muda
Gugatan/Permohonan
permohonan/gugatan untuk dinyatakan berkas telah
Meja I
10 menit
lengkap. 2. Dokumen yang diserahkan peda pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan/gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal. b. Bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari Pemohon/Penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai foto copy kartu advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat diluar negeri dan menggunakan bahasa asing, maka dokumen
Panitera
Muda
Gugatan/Permohonan
tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedutaan indonesia di negara tersebut.
18
1. C.
BIAYA PANJAR 2. PERKARA
1. Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/permohonan dengan menggunakan daftar
Panitera
Muda
10 menit
Gugatan/Permohonan
periksa, kemudian melanjutkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan untuk dinyatakan berkas telah 3. 4.
lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara
5.
2. Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara
untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM
harus
memperhatikan
Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan Agama Kendal tentang besarnya biaya perkara. 6.
3. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan.
7.
4. Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat/pemohon/kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara.
8.
D.
PENYELESAIAN
1. Pemegang kas menanda-tangani dan membubuhi cap
Meja I
ADMINISTRASI
lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran
Kasir
PERKARA
(bukti bayar pada Bank Muamalat Kendal)
Bank
2. Pemegang kas membukukan uang panjar biaya
10 menit
Kasir
perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal Keuangan Perkara tingkat petama. 3. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut
Kasir
perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan. 4. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan
Mejka I
buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. 5. Menyerahkan kepada meja II untuk dicatat dalam buku register induk perkara.
Meja I Meja II
Pendaftaran Selesai
19
Standart Operating Procedures ( SOP ) PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA ( PRODEO ) Di Pengadilan Agama Kendal Waktu No.
Uraian kegiatan
Keterangan Pelayanan
Pejabat terkait Penyelesai
Ket
an A.
Pihak berperkara
1. Petugas memberikan penjelasan berkaitan
menghadap petugas Meja I dan
dengan gugatan/permohonan tersebut.
10 menit
Kasir
10 meneit
Petugas Meja II
10 menit
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat
menyerahkan surat
gugatan/permohonan minimal 2 eks ditambah
gugatan atau
jumlah pihak tergugat)
permohonan
Petugas Meja I
3. Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo. 4. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 5. SKUM ditulis dengan Rp 0,6. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon.
B.
Pihak berperkara
1. Kasir menerima surat gugatan/permohonan
menyerahkan kepada
disertai
pemegang kas (KASIR)
berperkara.
surat
asli
SKUM
dari
pihak
2. Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran
gugatan/permohonan tersbut dan SKUM
dengan
pada SKUM 3. Kasir
menyerahkan
kembali
surat
gugatan/permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara.
C.
Pihak berperkara
1.Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM
menerima surat Gugatan dan SKUM dari kasir
dari pihak berperkara. 2. Petugas mencatat dalam register induk perkara
kemudian menyerahkan
sesuai dengan nomor registrasi pendafytaran
kepada petugas meja II
yang ada didalam SKUM. 3.
Petugas
menyerahkan
satu
eks
surat
gugatan/permohonan yang telah diberi cap nomor
registrasi
perkara
kepada
pihak
berperkara dan lembar pertama SKUM.
Pendaftaran Selesai
20
Standart Operating Procedures ( SOP ) PENCATATAB / REGISTRASI PERKARA MASUK,PMH DAN PHS Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian
Ket
Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang
A.
PENCATATAN PERKARA MASUK
1. Petugas
meja
II
memeriksa
surat
gugatan/permohonan.
Panmud
10 menit
Gugatan/Permohon
2. Petugas meja II memeriksa nomor SKUM dan
an
mencatat dalam register induk perkara. 3. Petugas meja II mencatat Identitas para pihak pada
Register
Induk
Perkara
fgugatan/permohonan. 4. Petugas meja II mencatat petitum pada Register
Panmud
5 menit
gugatan/Permohon an Petugas Meja II
10 menit
Induk perkara gugatan/permohonan. 5. Memasukkan surat gugatan/permohonan dalam
5 menit
map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH,SKPP,PHS. 6. Map berkas gugatan/permohonan dicatat pada
2 menit
buku ekspedisi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua PA Kendal melalui Panitera. 7. Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam
Panitera
10 menit
Ketua PA.Kendal
3 hari
buku monitor PMH selanjutnya menyerahkan berkas kepada Ketua PA. Kendal 8. Ketua PA. Kendal mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majslis Hakim yang
(Paling lama)
menangani perkara tsb. Berkas dikembalikan kepada petugas meja II melalui Panitera. 9. Panitera mennjuk Panitera Pengganti sebagai
Panitera
10 menit
Panitera
5 menit
Petugas meja II menerima dari Panitera,
Panmud
15 menit
kemudian membuatkan surat PMH dan
Gugatan/Permohon
mencatat PMH dalam register.
an
Petugas mencatat PMH kedalam register
Petugas Meja II
5 menit
Petugas Meja II
5 menit
Majelis Hakim
7 hari
pendamping majelis hakim. Panitera mencatat PMH dari Ketua PA.Kendal dalam buku monitor selanjutnya berkas dserahkan ke petugas meja II.
B..
PEMBUATAN DAN
1.
PENCATATAN PMH
2.
kolom 6 3.
Petugas meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi.
C.
PEMBUATAN DAN PENCATATAN PHS
1.
Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara gugatan/permohonan, kemudian
(Paling lama)
menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota mejelis
21
untuk dipelajari. 2.
Ketua majelis mencatat PHS tersebut dicatat
dalam
pemberitahuan
suatu yang
Petugas Meja II
5 menit
Jurusita Pengganti
5 menit
instrumen selanjutnya
diserahkan kepada Meja II. 3.
Ketua Majelis Hakim memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil para pihak
sesuai
PHS
melalui
Panitera/Panitera Pengganti yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrumen pemanggilam. Prosedur Pencatatan Perkara Masuk Selesai
22
Standart Operating Procedures ( SOP ) PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA No.
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat terkait
Waktu Penyelesaian
Ket
Prosedur ttg Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli.
A.
INSTRUMEN
1.
Panitera Pengganti atas perintah Ketua
PERINTAH
Majelis membuat instrumen perintah
PEMANGGILAN
pemanggilan dalam 3 rangkap. 2.
Panitera perkara
Pengganti dalam
mencatat
buku
Jurusita pengganti
nomor
5 menit
5 menit
monitor/agenda
persidangan. 3.
Panitera pengganti menyerahkan satu eks
Kasir
5 menit
Petugas Meja II
5 menit
Jurusita pengganti
5 menit
pemanggilan kepada Kasir. 4.
Panitera Pengganti menyerahkan satu eks insytrumn pemanggilan kepada petugas meja II
5.
Panitera Pengganti menyerahkan satu eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita Pengganti
beserta
1
eks
surat
gugatan/permohonan.
B.
PEMBUATAN SURAT
1.
PANGGILAN
JSP membuat relass panggilam para
5 menit
pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan. 2.
JPS meminta biaya pemanggilan dengan
Kasir
5 menit
menyerahkan relass pemanggilan. 3.
Petugas
dalam
Kementerian
C.
PENCATATAN
pemanggilan Luar
melalui
Negeri
Paling lambat
harus
3 hari
dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan
Sebelum
bantuan delegasi paling lama 1 bulan.
sidang
4.
JSP melaksanakan pemanggilan
5.
JSP menyerahkan relass pemanggilan
2 hari sblm
kepada Ketua Majslie melalui PP
persidangan
Kasir menerima instrumen Pemanggilan
5 menit
1.
BIAYA
dari
PP
kemudian
memasukkannya
dalam
mencatat buku
dan jurnal
keuangan perkara. 2.
Kasir
menerima
surat
pemanggilam
Jurusita Pengganti
10 menit
Panmud
5 menit
sidang dari Jurusita Pengganti kemudian membuatkan
tanda
terima
dan
memberikan biaya pemanggilan.
D.
PENCATATAN DLM
1.
REGISTER PERKARA 2.
Petugas
meja
II
menerima
1
eks
instrumen PHS dari PP
Gugatan/Permohon
Petugas Meja II mencatat PHS kedalam
an
register
induk
5 menit
perkara
gugatan/permohoan.
23
PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PA. TINGKAT PERTAMA DI PA. KENDAL
No.
Uraian Kegiatan
Keterangan Pelayanan
Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian
Ket
Prosedur Tata Cata Penyelesian Perkara oleh Majelia Hakim pada Tk.Pertama
A.
PENYELESAIAN
1.
DAN PERSIDANGAN PERKARA
2.
Majelis Hakim melaksanakan sidang
Ketua
Pengadilan Agama pada pukul 09.00 wib.
Hakim
Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat
Ketua
melaksanakan
Hakim
sidang
yang
dimulai
Majelis
Majelis
beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. 3.
Petugas memanggil para pihak agar masuk
ke
ruang
sidang
Panitera Pengganti
untuk
pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian. 4.
Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus
perkara
selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan. 5.
Ketua Majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan
tersebut
kepada
MA.
Meelalui Ketua Pengadilan Agama , jika dalam waktu 6 buklan tersebut belum
B.
PEMBACAAN
1.
PUTUSAN
Pada waktu diucapkan putusan/penetapan
Ketua
harus sudah jadi (dalam bentuk hard
Hakim
copy)
dan
setelah
itu
Majelis
langsung
ditandatangani Majelis Hakim dan PP) 2.
Majslis Hakim memberitahukan kepada
Ketua
para pihak yang hadir bahwa salinan
Hakim
Majelis
putusan yang BHT dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir. Selesai
24
TATA PERSIDANGAN DI PENGADILAN TUNGKAT PERTAMA DI PA. KENDAL
No.
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian
Ket
Prosedur ttg Penanganan Perkara pada Pengadilan Agama Kendal
A.
PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN 2.
1. Paniter/Panitera Pengganti yang akan bersidang
Satpam dan Pansek
2 menit
mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai. 2.Petugas piket dan atau petugas informasi
2 menit
mempersilahkan para oihak atau kuasa hukum yang telah datang untuk mengambil nomor antrian. 3. Petugas
Keamanan
(Satpam)
bertanggung
2 menit
jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri didepan pintu ruang sidang 4. Petugas keamanan Pengadilan Agama harus
2 menit
melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector. 5. Petugas
keamanan
bertanggumng
jawab
5 menit
memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam dan sejenisnya yang masuk kedalam ruang persidangan.
B.
PELAKSANAAN PERSIDANGAN
1. Panitera
Pengganti
membantu
yang
sidang,
akan
bertugas
terlebih
dahulu
5 menit
mempersiapkan/m,enyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. 2. Panitera
sidang
mengumumkan
kepada
5 menit
pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan didalam ruang sidang. 3. Petugas/Panitera sidang memanggil para pihak untuk masuk keruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut sidang.
C.
SETELAH
1. Petugas/Panitera
sidang bekas
merapikan perkara,
dan
PELAKSANAAN
mengamankan
PERSIDANGAN
persidangan lainnya setelah Majelis Hakim
10 menit
peralatan
meninggalkan ruang sidang. 2. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan
5 menit
pengunjung sidang telah meninggalkan ruang sidang.
Selesai
25
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA No. 1.
Uraian Pengembalian
Keterangan Pelayanan Sisa
1.
Panjar
Panitera
Sidang
memberikan
Pejabat Terkait
membuat
instrumen
dan
Waktu Penyelesaian
PP
3 menit
PP
2 menit
Kasir
2 menit
Kasir
2 menit
Kasir
3 menit
Kasir
6 menit
Tim IT
15 menit
Kasir
5 menit
Ket
kepada
Penggugat/Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir behawa perkaranya sudah selesai. 2.
Panitera sidang memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon untuk menanyakan kepada Kasir apakah ada sisa panjar biaya perkara.
3.
Petugas
Kasir
menerima
instrumen
perkara putusan dari Pemohon/Penggugat 4.
Kasir memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar
biaya
perkara
kepadfa
Penggugat/Pemohon. 5.
Petugas Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut juka ada sisa, kepada
Penggugat/Pemohon
disertai
bukti. 6.
Petugas Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaksi pengeluaran pengembalian sisa panjar.
7.
Petugas memberitahukan kepada pihak dan
juga
diumumkan
di
papan
pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tsb disetor ke kas negara. 8.
Petugas
Kasir
membukukan
secara
tersebdiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.
26
PENGAMBILAN PUTUSAN,PENETAPAN DAN ATAU AKTE CERAI OLEH PARA PIHAK BERPERKARA DI PA.KENDAL
No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian
Panmud Hukum
15 menit
Ket
Prosedur ttg Penyerahan Salinan/Penetapan dan Akte Cerai A.
B.
Menerima Berka (Bundel A) dari Mejlis Hakim melalui Panitera Pengganti
Menyerahkan berkas (Bundel A) salinan putusan/penetapan dan akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke wakil Panitera.
1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas meliputi, kelengkapan bendel A, tanggal minutasi, tanda tangan majlis hakim dan PP, salinan putusan/penetapan 2. Petugas menentukan BHT berdasarkan putusan dan atau relass pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tdk hadir. 3. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nonor dan tgl akta cerai pada halaman depan sampul berkas. 4. Petugas mempersiapkan blanko Akta Cerai, membuat/mengisi Akta Cerai. 5. Petugas mengambil asli sal salput/saltap dari dalam berkas, membei cap legalisasi pada altap/salput, memberi cap BHT dan memberi tanggal. 6. Petugas memberikan saltap/salput dan mencocokkan dengan aslinya, memerika tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 7. Petugas memeriksa Akta Cerai, memeriksa tanggal BHT, tgl putus memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 1.
2.
3.
4.
C.
Menyerahkan berkas (bundel A) salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan dirtanda tangani Pansek
1. 2.
3.
4. 5. D.
Para pihak datang ke petugas meja III dengan membawa identitas diri
1.
2.
3.
Wakil Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. Memeriksa salinan putusan/penetapan dan mencocokkan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT puttusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera. Petugas memeriksa akta cerai, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III.
Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi alinan dan akta cerai panitera. Panitera memeriksa salput/saltap dan mencocokkan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menda tanganinya. Panitera memeriksa akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, menandatanganinya. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III. Petugas membubuhkan stempel pada saltap/salput dan akta cerai. Petugas meja III menanyakan nomor perkara ybs serta mengecek identitas ybs. Petugas mengambil salinan putusan/penetapan, akta cerai dari almari/filling cabinet penyimpanan, menghitung jumlah halaman saltap/salput kemudian memasukkan dalam map khusu/sampul. Petugas memanggil dan memerintahkan para pihak agar membawa membayar biaya salinan putusan/penetapan ke
Petugas Meja III
3 Menit
Petuigas Meja III
10 menit
Petugas Meja III
10 menit
Petugas Meja III
10 menit
Panmud Hukum
5 menit
5 menit
Wakil Panitera
10 menit
Panitera
10 menit
5 menit
Petugas meja III
5 menit
27
4.
5.
kasir. Petugas meja III menyerahkan saltap/salput dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan altap/alput. Petugas meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan saltap/salput dan atau akta cerai.
Proses selesai
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL No.
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Pejabat Tarkait
Waktu Penyelesaian
Ket
PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI A.
Pemilihan/Penunjukan Mediator
1. 2. 3. 4.
B.
Melaksanakan pemilihan mediator. Menunjukan daftar mediator Diantarkan ke petugas (sesuai jadwal mediator) Membuat penetapan mediator jika . Disepakati
Tahap Pelaksanaan Mediasi : 1. Tahap Pembuatan Resume
1. Menerima resume masing-masing pihak 2. Membawa masing-masing ususlan 3. Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. 4. Membuat Berita Acara mediasi
2. Tahap mencari titik temu
1. 2.
3.
Jika mediasi berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian Jika mediasi tidak berhasil, maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.
Majelis Hakim Panitera Pangganti
1 hari
Mediator
7 menit
Mediator
10 menit
28
BAB III KEADAAN PERKARA
1. Perkara pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal a. Keadaan Perkara Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan perkara yang diterima tahun 2011. Pada tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 2627 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 2966 perkara. Dari komparasi angka tersebut terdapat kenaikan sebesar 11,92% Kenaikan jumlah perkara yang diterima ini mungkin dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang menimpa hampir seluruh negara yang dampaknya pada ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan masalah ekonomi, disamping itu faktor penyebab lain yang membuat naik yaitu masalah TKW/TKI. Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut : No
Pengadilan
Keadaan
Agama
Perkara
Tahun 2012
Sisa akhir
Perkara
2011
Masuk
Perkara Jumlah
Prosent
Putus
Sisa
ase
2012 1
1
2
Kendal
3
4
5
6
718
2966
3684
2898
7
8
786
21,33%
Data Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama. 1. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Kendal telah memproses perkara sebanyak 3684 perkara, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Sisa perkara tahun 2011 sebanyak
=
b. Diterima tahun 2012 sebanyak
= 2966 perkara Jumlah
2
718 perkara
= 3864 perkara
Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 2898 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 786 perkara, yaitu : a. Jumlah perkara yang ditangani
=
3684
perkara
b. Jumlah perkara yang diputus
=
2898
perkara
=
786
perkara.
Sisa
3. Sisa sebanyak 786 perkara tersebut, terdiri dari : a.Perkara ghaib (Tergugat tidak diketahui alamatnya)= b. Perkara yang Tergugatanya diluar negei
298 perkara
=
2 perkara
=
62 perkara
=
424 perkara
=
786 perkara
c. Perkara dimana salah satu pihak diluar wilayah huku Pengadilan Agama Kendal d. Perkara lain-lain Jumlah
„4. Dari 2898 perkara yang telah diputus tahun 2012, perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 7 perkara, sedangkan yang dimohonkan kasasi 1 perkara dan peninjauan kembali tidak ada. 5. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya terdapat penurunan perkara untuk jenis perkara prodeo pada tahun 2012 dengan penjelasan sebagai berikut :
7.
a. Perkara Prodeo tahun 2011
= 8 perkara
b. Perkaa Prodeo tahun 2012
= 7 perkara
Perkara Prodeo yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 7 perkara yang diputus dan dikabulkan sebanyak 6 perkara.
b. Penerimaan Perkara Dari 2966 Perkara yang diterima pada tahun 2012 tersebut, dapat dibuat statistik, yaitu sebagai berikut :
30
A. Perkawinan 1. Izin Poligami 2. Pencegahan Perkawinan 3. Penolakan Perk. oleh PPN 4. Pembatalan Perkawinan 5. Kelalaian Kew. Suami/Isteri 6. Cerai Talak 7. Cerai Gugat 8. Harta Bersama 9. Penguasaan Anak 10. Nafkah Anak oleh Ibu 11. Hak-hak Bekas Isteri 12. Pengesahan Anak 13. Pencabutan Kek. Wali 14. Perwalian 15. Ganti Rugi terhadap Wali 16. Asal Usul Anak 17. Penolakan Kawin Campur
18. Itsbat Nikah 19. Izin Kawin 20. Dispensasi Kawin 21. Wali Adlal B. Ekonomi Syari'ah C. Kewarisan D. Wasiat E. Hibah F. Wakaf G. Zakat/ Infaq/ Shadaqah H. P3HP/ Penetp. Ahli Waris I. Lain2
Lalu
2012
5 293 361 1 1 3 6 7 3 38
8 812 1.713 1 1 1 9 20 144 5 5 2 245
13 1.105 2.074
2 1 1 1 12 26 151 5 8 2 283
2 1 42 44 1 3 8 2 1 1 9
3 751 1.509
1 1 10 18 121 3 -
255
1 7 9 1 -
2 4 18 9 19 1 2 3 5
Dicoret dr reg.
Tahun Tahun Perkara
Digugurkan
Perkara
Ditolak
Perkara Masuk Jumlah
Dikabulkan
Jenis
Dicabut
Sisa Perkara
Tidak Diterima
Data statistik keadaan perkara tahun 2012
1 11 12 4 3
Jumlah Sisa Perkara Pkr Diputus Tahun 2012 2011 3 751 1.509
6
239 500
1 1 10 18 121 3 255
1 1
2 4 17 5 1
10
c. Penyelesaian Perkara Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal selama tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut: 1) Sisa Tahun 2011
= 718 perkara
2) Diterima tahun 2012
= 2966 perkara
3) Jumlah
= 3689 perkara
4) Diputus
= 2898 perkara
5) Sisa
= 786 perkara
Adapun 2898 perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2012 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1) Izin Poligami
=
3 perkara
31
2) Pencegahan Perkawinan
=
- perkara
3) Penolakan Perkawinan
=
- perkara
4) Pembatalan Perkawinan
=
- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/isteri
=
- perkara
6) Cerai Talak
=
751 perkara
7) Cerai Gugat
= 1509 perkara
8) Harta bersama
=
- perkara
9) Penguasaan Anak
=
1 perkara
10) Nafkah oleh ibu
=
- perkara
11) Hak-hak bekas isteri
=
- perkara
12) Pengesahan anak
=
- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua
=
- perkara
14) Perwalian
=
1 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan Wali
=
- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali
=
- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali
=
- perkara
18) Asal usul anak/Pengangkatan anak
=
10 perkara
19) Penolakan kawin campur
=
- perkara
20) Isbat nikah
=
18 perkara
21) Ijin Kawin
=
- perkara
22) Despensasi Kawin
=
121 perkara
23) Wali adlol
=
3 perkara
24) Ekonomi Syar‟iah
=
- perkara
25) Kewarisan
=
- perkara
26) Wasiat
=
- perkara
27) Hibah
=
- perkara
28) Wakaf
=
- perkara
29) P3HP/ Penetapan Ahli Waris
=
- perkara
30) Gugat Waris
=
- perkara
31) Lain-lain (Perubahan Nama)
= 255 perkara
32) Ditolak
=
a.
Ijin Poligami
=
1 perkara
b. Cerai Talak
=
7 perkara
c. Cerai Gugat
=
9 perkara
d. Gugat Waris
=
1 perkara
18perkara
32
33) Tidak Diterima a. Ijin Poligami
=
2 perkara
b. Cerai gugat
=
9 perkara
c. Cerai Talak
=
4 perkara
d. Isbath
=
1 perkara
34) Gugur a. Cerai talak
= 18 perkara
b. Cerai gugat
= 19 perkara
c. Dispensasi Nikah
= 2 perkara
d. Pengesahan Nama
= 5 perkara
35) Dicoret dari Pendaftaran a. Cerai talak
= 11 perkara
b. Cerai gugat
= 12 perkara
c. Dispensasi kawin
= 4 perkara
d. Pengesahan nama
= 3 perkara
e. Ijin Poligami
= 1 perkara
36) Dicabut a. Cerai talak
= 42 perkara
b. Cerai gugat
= 44 perkara
c. Isbat nikah
= 3 perkara
d. Dispensasi kawin
= 8 perkara
e. Wali adlal
= 2 perkara
f. Gono-gini
= 1 perkara
g. Ijin Poligami
= 2 perkara
h. Hibah
= 1 perkara
i. Pembatalan nikah
= 1 perkara
j. Perubahan Nama
= 9 perkara
Jumlah
=
19 perkara
=
4 4 perkara
= 31
perkara
= 114
perkara
= 2898
perkara
33
d. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2012 dikelompokkan sebagai berikut : 1) Poligami tidak sehat
=
- perkara
2) Krisis Akhlak
=
27 perkara
3) Cemburu
=
2 perkara
4) Kawin Paksa
=
2 perkara
5) Ekonomi
=
15.perkara
6) Tidak ada tanggung jawab
= 1244 perkara
7) Kawin dibawah umur
=
- perkara
8) Kekejaman jasmani
=
- perkara
9) Penganiayaan/Kekajaman mental
=
- perkara
10) Dihukum
=
2 perkara
11) Cacat Biologis
=
1 perkara
12) Politis
=
- perkara
13) Gangguan pihak ketiga
=
37 perkara
14) Tidak ada Keharmopnisan
=
481 perkara
15) Lain-lain
=
1 perkara
Tanggal NOMOR PERKARA
Jenis
Putusan PA/PTA/
Prk
Kasasi
Permohonan
Pengiriman
Putusan
Keterangan
Berkas Banding 1440/Pdt.G/2011/PA.Kdl
CG
28-11-2011
2-1-2012
9-2-2012
12-03-2012
Pts.12-03-2012 Membatalkan Putusan PA Kdl
1702/Pdt.G/2011/PA.Kdl
CG
03-01-2012
19-01-2012
-
-
Dicabut sblm berkas n dikirim
1858/Pdt.G/2011/PA.Kdl CT
20-03-2012
26-03-2012 26-04-2012
26-6-2012 -
Dicabut setelah bekas dikirim ke
0102/Pdt.G/2012/PA.Kdl
CT
12-06-2012
12-06-2012 17-07-2012
2-10-2012
PTA Menguatkan put
1967/Pdt.G/2011/PA.Kdl
CG
21-06-2012
03-07-2012 03-08-2012 15-10-2012
PA.Kendal Menguatkan put
0368/Pdt.G/2012/PA.Kdl
CG
01-10-2012
15-10-2012 19-11-2012
-
PA.Kendal
-
Cabut setelah
-
berkas dikirim ke PTA Smg
0656/Pdt.G/2012/PA.Kdl
CG
19-11-2012
26-11-2012 26-12-2012
Masih poses
34
E. Pelaporan Perkara 1. Telah melaksanakan pelaporan perkara sesuai peraturan yang berlaku yang terdiri dari: a. Laporan bulanan; b. Laporan Keadaan perkara (LI-PA 1); c. Laporan Keuangan perkara (LI-PA 7); d. Laporan Jenis perkara (LI-PA 8); e. Laporan 3 bulanan (semesteran); f. Laporan Perkara yang dimohonkan Banding (LI-PA 2); g. Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi (LI-PA 3); h. Laporan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (LI-PA 4); i. Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi (LI-PA 5); j. Laporan Perkara 6 bulanan (LI-PA 6); k. Laporan Perkara Tahunan; 2. Telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1805 bendel; 3. Telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal Nomor : W11-A7/0145/Hk.05/I/2012, tentang Hakim Mediator sebagai realisasi dari SEMA No.01/2008, dengan Hakim mediator sebagai berikut : 1. .Drs. H.Tjahjono, 2. Drs. Moh Suhadak, MH 3. Drs. H. Abdul Mujib, SH, MH 4. Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, SH 5. Drs. H.M.A. Madiyan 6. H. Abu Amar, SH 7. Drs. H. Ichwan Qomari M.Ag 8. Drs. Syarifudin, MH 9. Hj. Nur Roichanah, SH 10. Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.MH
35
Form : L1-PA.7 F. Pelaporan keuangan perkara Per 31 Desember 2012 sebegai berikut :
No.
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1
2
3
4
1.
Sisa awal
2.
Penerimaan bulan ini
3.
Biaya panggilam
-
Rp
4.
Biaya penerjeman
-
Rp
-
5.
Biaya Sita
-
Rp
-
6.
Biaya Pemeriksaan Setempat
-
Rp
-
7.
Biaya Sumpah
-
Rp
-
8.
Biaya Pemberitahuan
-
Rp
7.565.000,00
9.
Pengiriman Biaya Perkara
-
Rp
200.000,00
10.
Biaya Meterai
-
Rp
984.000,00
11.
Hak-hak Kepaniteraan :
-
Rp
6.725.000,00
a. Pendaftaran Rp 5.905.000,-
-
b. Redaksi
Rp
9.800.000,00 11.731.200,00
Rp
820.000,-
Rp 191.715.200,00
-
83.487.000,00
-
-
48.565.000,00
12.
Biaya Proses
13.
Pengembalian Sisa Panjar
Rp
14.
Biaya Administrasi
Rp
Saldo..............................
Rp 189.632.000,00
-
-
JUMLAH
Rp 275.202.200,00
Rp 275.202.200,00
36
G. LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2012
No.
URAIAN
PENERIMAAN
PENGIRIMAN
1.
Biaya pendaftaran Kasasi
Rp
-
Rp
-
2.
Biaya pendaftaran Banding
Rp
50.000,00
Rp
50.000,00
3.
Biaya pendaftaran perkara
Rp
7.770.000,00
Rp
7.770.000,00
4.
Hak Redaksi
Rp
1.055.000,00
Rp
1.040.000,00
5.
Memperlihatkan surat arsip
Rp
-
Rp
-
6.
Eksekusi
Rp
-
Rp
-
7.
Lelang
Rp
-
Rp
-
8.
Legalisir tanda tangan
Rp
Rp
95.000,00
9.
Pengesahan surat dibawah tangan
Rp
Rp
-
10.
Legalisasi tanda tangan dalam akta
Rp
2.990.000,00
Rp
2.990.000,00
11.
Pendaftaran surat kuasa insdidentil
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
12.
Pendaftaran surat kuasa
Rp
565.000,00
Rp
565.000,00
13.
Salinan putusan
Rp
702.600,00
Rp
702.600,00
14.
Pengambilan akta
Rp
1.385.000,00
Rp
1.385.000.00
15.
Surat keterangan pembetulan nama
Rp
10.000,00
Rp
10.000,00
16.
Pendapatan uang meja (leges)
Rp
897.000,00
Rp
897.000,00
17.
Sisa panjar lewat 6 bulan
Rp
670.000,00
Rp
670.000,00
18.
Sisa panjar perkara prodeo
Rp
191.200,00
Rp
191.200,00
19.
Pengangkatan sita
Rp
25.000,00
Rp
25.000,00
SALDO
Rp
-
Rp
15.000,00
JUMLAH
Rp
95.000,00 -
16.425.800,00
Rp
16.425.800,00
Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal disamping melaporkan keuangan perkara secara manual juga melaporkan keuangan perkara via SMS rutin setiap bulan.
37
H. Laporan Perkara Masuk Tahun 2012
Gambar 3.1: Laporan Perkara Masuk
38
Laporan Perkara Putus Tahun 2012
Gambar 3.2: Laporan Perkara Putus
39
Laporan Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2012
Gambar 3.3: Laporan Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2012
I. Pengelolaan Information Technology (IT) 1. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi pengadilan dan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi baik yang menyangkut perkara maupun kegiatan lainnya, maka telah dikembangkan website PA kendal dengan alamat http:\\www.pakendal.go.id.
40
Gambar 3.4: Website PA Kendal
Gambar 3.5: Menu Informasi Perkara Pada Website
2. Bahwa untuk mengakses jadwal sidang, biaya perkara, perkara putus dan sebagainya telah dikembangkan Touchscreen yang dilengkapi dengan SIADPA (Sistem Informasi Peradilan Agama)
41
Gambar 3.6: Aplikasi Touch Screen (KIOSK)
3. Bahwa untuk mengakses jadwal sidang pada hari-hari persidangan dapat dilihat dalam TV Media Center.
Gambar 3.7: TV Media Center
42
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berpedoman kepada : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 53, yang menyatakan; Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan; 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan. Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, dari segi pengelolaan, administrasi dan pelayanan public yang mencakup : 1. Administrasi persidangan; 2. Administrasi perkara; 3. Administrasi keuangan perkara; 4. Eksekusi; 5. Administrasi keuangan DIPA; 6. Administrasi kepegawaian; 7. Administrasi umum; 8. Kepemimpinan; 9. Penegakan disiplin; 10. Kerjasama antar instansi; 11. Penanganan pengaduan masyarakat; dan 12. Pelayanan publik.
43
Pengawasan Internal tersebut dilaksanakan dengan bentuk : 1) Pengawasan Melekat Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan yang dianggap mempunyai kekuasaan (power) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest) terhadap staf atau bawahannya masing-masing. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah atau setidak-tidaknya meminimalisir terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi lini dan staf. Pengawasan ini dilakukan secara face to face relationship antara pimpinan dan bawahan dalam stuktur organisasi, sehingga pengawasan dapat lebih efektif. Dalam pengawasan ini jika diperlukan dapat bertindak represif yaitu teguran langsung dan bahkan hukuman terhadap bentuk-bentuk penyimpangan. 2) Pengawasan Fungsional Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID). Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal, berdasarkan Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal Nomor : W11-A7/2730/PS.00/IX/2012 tanggal 18 September 2012, telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut : No.
NAMA / NIP
JABATAN DALAM DINAS
BIDANG PENGAWASAN
KET
1
2
3
4
5
1
Dra. Hj..Nur Indah H. Nur,SH
Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
Koordinator Pengawasan
Nip.19561231 198603 2 001 2.
Drs.H.Abdul Mujib,SH.MH
Hakim Madya Muda
Bidang Administrasi Umum
Hakim Madya Muda
Bidang Administrasi Keuangan
Hakim Madya Utama
Bidang Gugatan dan Permohonan
Hakim Madya Muda
Bidang register Perkara
Nip.19571029 198403 1 002 3.
Hj. Nur Roichanah,SH Nip. 19491129 197603 2 002
4.
Dra.Hj.Ely Nurhayati
Perkara
Nip. 19550505 198603 2 001 5.
Drs.Tjahjono Nip. 19500914 197110 1 002
6.
Drs.Moh Suhadak.MH
Hakim Madya Pratama
Nip. 19670428 199303 1 006 7.
Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.MH Nip. 19601223 199003 1 002
Bidang Upaya Hukum dan Minutasi
Hakim Madya Muda
Bidang Pelaksanaan SIADPA, Pelaporan dan Kearsipan Perkara
3) Pengawasan Umum. Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal terhadap seluruh pegawai baik tenaga fungsional maupun struktural. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan baik mengenai pelaksanaan teknis peradilan (yustisial) maupun non teknis peradilan (non yustisial). Pelaksanaannya dengan melakukan sidak, eksaminasi, laporan kegiatan Hakim, court kalender dan sebagainya.
44
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial
Hakim sejumlah 13 orang JABATAN
Hakim Hakim Hakim Hakim
III/d -
Utama Muda Madya Utama Madya Muda Madya Pratama
Jumlah
Golongan/Ruang Tk.Pend Jenis Kel IV/a IV/b IV/c IV/d S1 S2 Lk Pr 2 1 1 2 3 3 3 6 2 4 6 2 2 1 1
0
2
6
3
2
6
7
9
4
Kepaniteraan sejumlah 17 orang
NO 1 2 3 4 5 6
Golongan / Ruang Tingkat Pendidikan Jenis Kel. II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b SLTP SLTA SM S1 S2 Lk. Pr. Panitera/ Sekretaris - 1 1 1 Wakil Panitera - 1 1 1 Panitera Muda - 3 3 3 Panitera Pengganti - 6 4 2 8 4 6 Jurusita Pengganti 1 1 1 1 - 2 Staf/CPNS/Cakim - - Jumlah 1 1 - 6 7 1 1 1 2 12 1 7 10 JABATAN
2. Personil Non Teknis Yudisial sejumlah 5 orang
Golongan / Ruang Tk Pendidikan Jenis Kel. II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b SLTA S1 S2 Lk. Pr. - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 2 1 2 1 1 - 3 1 3 1 3 1
1
-
4
1
1
-
-
2
5
-
2
5
Hambatan selama tahun 2012 yaitu Volume pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada, antara lain : 1. Banyaknya pegawai yang rangkap jabatan, sehingga bisa menghambat suatu pekerjaan yang pokok dan tidak terfokus pada suatu pekerjaan tertentu dan kurang profesional.
45
2. Sedangkan skala prioritas untuk tahun depan yaitu tahun 2013 agar menata kembali Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan jumlah pekerjaan yang ditangani antara lain dengan menambah pengetahuan lewat Diklat di Tempat Kerja (DDTK). 3. Dan agar untuk tahun depan Pengadilan Agama Kendal mendapat tambahan pegawai karena hingga saat ini Pengadilan Agama Kendal baru mempunyai 39 pegawai.
3. Promosi dan Mutasi (masuk) No
1
NAMA
Dra. Hj.Eli Nurhayati
PROMOSI DAN MUTASI
JAB. LAMA
Hakim PA.
JAB. BARU
TMT
Hakim PA.Kendal
31-8-2012
Hakim PA.Kendal
31-8-2012
Hakim PA. Kendal
30-11-2012
Hakim PA.Kendal
30-12-2012
Cilacap 2
Untung Widodo SH.MH
Hakim PA Pekalongan
3
Dra.Hj.Amiroh Zaidah,SH
Hakim PA Boyolali
4
Drs.M.Sakdulloh
Hakim PA Sampit
4. Promosi dan Mutasi (keluar) No
NAMA
JABATAN LAMA
PROMOSI DAN MUTASI JABATAN BARU
1
-
TMT
-
46
5. Meninggal Dunia
No
1
NAMA
Drs.HM.A.Madiyan
JABATAN LAMA
Hakim PA.Kendal
Meninggal Dunia tanggal
Ket
3-8-2012
Sakit
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana gedung. Tahun 2012 Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal mendapatkan Belanja Modal untuk mengadakan sarana dan prasarana, berupa :. a) Pengadaan : Sudah barang tentu untuk sarana dan prasarana pendukung kinerja pegawai pengadilan Agama Kelas I.A Kendal harus memenuhi standar Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah sarana gedung kantor beserta kelengkapannya. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal yang mempunyai gedung dengan ukuran luas tanah hanya 750 m2, untuk luas bangunan 420 m2 sedangkan sisanya 330 m2 adalah untuk halaman kantor, padahal jumlah pegawai 39 orang dan ditambah honorer 9 orang, untuk itu Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal dengan DIPA 2012 mendapat pengadaan belanja modal pembangunan gedung tahap II dan sudah selesai dikerjakan dengan selesai (Finishing) dan akan ditempati pada awal tahun 2013.Dan Gedung baru tersebut dengan ukuran luas tanah seluruhnya 7902 M2, sedangkan untuk bangunannya seluas 1000m2 sisanya untuk halaman kantor dan tempat parkir dan bangunan gedung tersebut pada tahap II dengan dana DIPA tahun anggaran 2012 sejumlah Rp 1.592.684.000,00 . ( Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah ), kemudian dilelang Rp 1.306.409.000,00 ( Satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah ), kemudian ada sisa setelah dilelang Rp 286.275.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), sisa tersebut
dimaksimalkan
untuk
pekerjaan
pembangunan
halaman
kantor
(pemasangan paving dan tiang bendera) sebesar Rp 262.989.000,00 untuk jasa pengawas dan konsultan perencana sebesar Rp 12.725.000,00 jadi jumlah semua adalah Rp 275.714.000,-. 47
b) Pemeliharaan : Untuk pemeliharaan, baik untuk pemeliharaan gedung/halaman dan peralatan dan mesin secara rutinitas telah dilaksanakan dengan tertip dan
menggunakan
anggaran yang tersedia. c) Penghapusan : Untuk penghapusan barang-barang inventaris yang sudah rusak berat dan sudah tidak layak untuk dipakai lagi, sudah kami usulkan penghapusannya lewat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun hingga kini belum terealisasi dan mohon kiranya atas usulan ini pihak yang berwenang segera menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan tersebut. 2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung : a) Pengadaaan : Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sampai tahun 2012 mempunyai barang inventaris seperti tersebut dibawah ini, sebagian besar cara pengadaannya barang inventaris tersebut mengunakan dana DIPA atau Dana APBN :
Listrik 7700 W
Pesawat telephon dua buah (diruang Ketua dan diruang Pansek)
Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 buah (dipakai Ketua dan Wakil Ketua), sesuai dengan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal.
Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 buah (dipakai Wapan, Wasek, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Panitera Muda Hukum) sesuai dengan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal.
Lap-Top sebanyak 6 unit (dipakai Ketua, Wasek, Operator SIMAK BMN, Kasubbag Kepegawaian, Operator SAKPA, dan Bendahara Gaji) Dan pada tahun anggaran 2012 ini Pengadilan Agama Kelas IA mendapatkan belanja modal berupa :
- Meubelair (meja + Kursi dan almari)
Rp 197.500.000,-
- Lap-Top 3 unit
Rp 18.000.000,-
- Air Conditioning 3 unit
Rp 12.000.000,-
b) Pemeliharaan : Semua fasilitas tersebut diatas, sudah ada tersendiri biaya anggarannya dan secara rutinitas sudah dilaksanakan dengan tertib dan benar serta menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA tahun 2012. 48
c) Penghapusan : Untuk tahun anggaran 2012 ini Pengadilan tidak melakukan penghapusan barang, khususnya fasilitas kantor karena fasilitas tersebut masih dapat digunakan dan layak untuk dipergunakan. Namun tentang pengusulan panghapusan sudah sampai ke Kantor Pengadilan Tinggi Semarang hingga kini belum terealisasi.
C. PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal Tahun Anggaran 2012 yang disahkan melalui Surat Pengesahan Menteri Keuangan RI dalam hal ini Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang Nomor : 0113/005-01.2.01/13/2012 tertanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp 5.374.157.000,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : 1. Belanja Pegawai : Rp 3.004.501.000,00 2. Belanja Barang
: Rp
438.156.000,00
3. Belanja modal
: Rp 1.931.500.000,00
1. Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sbb: No
Kegiatan / Sub Kegiatan
1 Gaji Pokok PNS
Anggaran dalam DIPA
Pelaksanaan
Sisa Anggaran
1.637.380.000
1.547.305.380
90.074.620
32.000
21.458
10.542
135.913.000
127.043.388
8.869.612
4 Tunjangan Anak PNS
40.901.000
36.872.206
4.028.794
5 Tunjangan Struktural PNS
26.130.000
26.130.000
-
6 Tunjangan Fungsional PNS
461.500.000
437.595.000
23.905.000
7 Tunjangan PPh PNS
125.696.000
88.384.268
37.311.732
87.816.000
86.274.300
1.541.700
270.600.000
219.695.000
50.905.000
10 Tunj lain2 termsk uang duka
21.068.000
21.067.500
500
10 Tunjangan Umum PNS
65.945.000
7.150.000
58.795.000
131.520.000
131.511.000
9.000
2 Pembulatan Gaji PNS 3 Tunjangan Suami/ Isteri PNS
8 Tunjangan Beras PNS 9 Uang Makan PNS
11 Uang Lembur PNS
49
2. Belanja Barang pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sbb : No
Kegiatan / Sub Kegiatan
Anggaran dalam DIPA
Sisa Anggaran
Pelaksanaan
1 Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan
6.336.000
2 Poliklinik obat-obatan
-
3 Pelantikan /Pengambilan sumpah jabatan
2.500.000
2.250.000
250.000
12.300.000
11.400.000
900.000
5 Pengadaan Toga/Pakaian Sopir Satpan dll
1.300.000
1.300.000
-
6 Pertemuan/jamuan delegasi/tamu
3.200.000
3.110.000
90.000
7 Rapat-rapat kordinasi/Kerja Dinas/Pokja
5.760.000
-
5.760.000
8 Kerjasama antar instansi Pemerintah
-
-
-
9 Perencanaan/Inplementasi/Pengelolaan SAP
-
-
-
32.700.000
32.400.500
299.500
11 Belanja Pemeliharaan
-
-
-
12 Percetakan/penerbitan/pengadaan/Laminasi
-
-
-
13 Pengadaan Pelengkapan Kantor(ATK dll)
-
-
-
14 Perawatan Kendaraan Bermotor roda 4
36.000.000
35.969.370
30.630
15 Perawatan kendaraan bermotor roda 2
10.000.000
9.831.391
168.609
16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Komp
23.558.000
23.424.018
133.982
17 Langganan Daya dan Jasa
47.400.000
32.850.974
14.549.026
18 Jasa Keamanan / Kebersihan
86.400.000
79.200.000
7.200.000
4.800.000
4.796.750
3.250
20 Operasional perkantoran dan pimpunan
36.950.000
30.648.725
6.301.275
21 Pembinaan dan Konsultasi (Rapat Koord)
12.792.000
9.840.000
2.952.000
260.000
236.000
24.000
94.900.000
82.863.300
12.036.700
417.156.000
366.455.028
917.200
4 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
10 Perawatan gedung kantor/Halaman Kantor
19 Jasa Pos/Giro/Sertifikat
22 Sertipikat tanah 23 Perjalanan Dinas Lainnya Jumlah :
6.334.000
2.000 -
3. Realisasi anggaran DIPA 2012 sbb : No
Belanja
1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal Jumlah :
%
Sisa Anggaran Rupiah %
3.004.501.000
2.729.049.500
91%
275.451.500
9%
438.156.000
418.050.028
95%
20.105.972
5%
1.931.500.000
1.919.136.350
0%
12.363.650
0%
5.374.157.000
5.066.235.878
94%
307.921.122
6%
Anggaran dalam DIPA
Realisasi Rupiah
50
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara Administrasi perkara yang diselenggarakan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal, meliputi: a) Prosedur Penerimaan Perkara. Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal telah dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tetang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal dilakukan sistem meja-meja, dengan penjelasan sebagai berikut : 1). Kelompok Meja I, dipimpin oleh Drs. H. Budiyono melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi..
Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat/ Pemohon;
Menyiapkan konsep pembagian tugas tiap ketua majelis dan panitera pengganti;
Membuat laporan pembagian berkas perkara tiap majelis pada tiap akhir bulan.
Mengevaluasi perkara baru setiap akhir bulan.
2). Kelompok Meja II, dipimpin oleh Nurul Qumaraeni, SH melaksanakan tugastugas sebagai berikut :
Bertanggungjawab kelpompok tugas Meja II;
Menerima tindasan pertama SKUM dari calon Penggugat/Pemohon/ Pelawan;
Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut;
Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat/Pemohon;
Memasukkan asli surat Gugatan/Pemohonan ke dalam map dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan
51
dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilengkapi blanko PMH, PHS dan Penunjukan PP.
Mencatat dalam register ssuai dengan jalannya perkara;
Mengadministrasikan Register Perkara Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Eksekusi dan lain-lain sesuai dengan jalannya perkara;
Meneliti berkas perkara baru yang masuk;
3). Kelompok Meja III, dipimpin oleh Drs. H. Fikri melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama apabila ada permintaan dari para pihak;
Menerima dan memberikan tanda terima atas, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi , kontra memori kasasi dan jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali;
Mengatur
urutan
dan
giliran
Jurusita/Jurusita
Pengganti
dalam
melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;
Membuat daftar perkara gugatan cerai yang sudh berkekuatan hukum tetap dan membuat daftar perkara cerai talak yang sudah ikrar talak untuk diterbitkan akte cerainya;
Bertanggung jawab terhadap akta cerai yang sudah diterbitkan dan belum diserahkan kepada pihak berkara;
Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tiap majelis.
Seluruh proses mulai penerimaan perkara, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan/penetapan hingga pengetikan akta cerai pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal menggunakan aplikasi SIADPA, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
b) Registrasi Perkara Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal telah melaksanakan tertib pencatatan register dalam buku register perkara yang berjumlah 11 macam buku, yakni : Register Induk Perkara Gugatan
52
Register Induk Perkara Permohonan Register Permohonan Banding Register Permohonan Kasasi Register Permohonan Peninjauan Kembali Register Surat Kuasa Khusus Register Penyitaan Barang tidak bergerak Register Penyitaan Barang bergerak Register Eksekusi Register Akta Cerai Register Permohonan Harta Peninggalam Diluar Sengketa Register Mediasi Register Pendaftaran Putiusan Basyarnas c) Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya, yaitu : Buku Jurnal keuangan Perkara Gugatan (K1-PAI/G) Buku jurnal Keuangan Perkara Permohonan (K1-PA1/P) Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (K1-PA2) Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi (K1-PA3) Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (K1-PA4) Buku Jurnal Biaya Eksekusi (K1-PA5) Buku Induk Keuangan Perkara (K1-PA6) Buku Keuangan Eksekusi (K1-PA7) d) Laporan Perkara Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal telah melaksanakan pembuatan laporan dalam 3 (tiga) pola, yaitu : Pola Bindalmin, yang terdiri dari laporan bulanan, empat bulalan dan enam bulanan yakni model L1-PA1 s.d L1-PA8 Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni model B3 s/d B6 dan Rk1 s.d Rk8; Pola Pengadilan Tinggi Agama Semarang yakni Laporan Pelaksanaan Sita. Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian Salinan Putusan Cerai/Penertapan Talak/ Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada Kantor Urusan Agama terkait, Laporan Pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkata.
53
Semua jenis laporan tersebut telah dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; e) Pemberian Akta Cerai Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “ Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak “ f)
Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “ Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan purtusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliput tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu “
g) Penyimpanan Arsip Berkas Perkara Sesuai dengan program kerja tahun 2012, setelah perkara dinyatakan selesai (berkekuatan hukum dan atau telah diterbitkan akta cerainya), dalam satu hari setelah berkekuatan hukum tetap dan atau telah diterbitkan akta cerainya, berkas perkara disimpan di ruang arsip perkara dengan menata masing-masing berkas dimasukkan kedalam box arsip perkara, setiap boxnya berisi 12 arsip perkara yang ditata berdasarkan urut nomor perkara, setiap boxnya ditata berdasarkan uurut box pada rak arsip perkara. h) Membangun website untuk keterbukaan informasi. Informasi perkara online sebagai perwujudan transparansi peradilan, antara lain pencarian perkara, statistik perkara, keuangan perkara dsb TV. Media center merupakan bagian dari layanan persidangan yang dapat memberikan informasi antara lain : 1. Jadwal Persidangan 2. Perkara putus 3. Informasi umum 4. Siaran televisi/hiburan
2. Administrasi Umum Administrasi Umum yang diselenggarakan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal meliputi :
54
a) Urusan Kepegawaian Adapun urusan kepegawaian yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Mengusulkan kenaikan pangkat
Menerbitkan surat Kanaikan Gaji berkala
Mengolah data-data pada Program SIKEP.
Mengusulkan penerbitan KARPEG, KARIS/KARSU dan TASPEN.
Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang diadaklan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung RI maupun instansi lainnya;
Menebitkan surat cuti.
Membuat dan melaporkan absensi pegawai ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
b) Urusan Keuangan Adapun urusan keuangan yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :
membuat data dan mengirimkan usulan Rencana Kerja Anggaran kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang dilengkapi dengan data-data pendukung ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
membuat Petunjuk Operasional kegiatan (POK) DIPA tahun anggaran 2012
membuat rencana fisik penggunaaan DIPA
melaksanakan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada rencana fisik
membuat daftar gaji setiap bulan, daftar gaji lembur dan daftar kekuarangan gaji pegawai
menerbitkan Surat Perintah Membeyar (SPM) agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Semaang untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
menatausahakan administrasi kuangan DIPA tahun anggaran 2012
memungut dan menyetor pajak-pajak ke Kas Negara;
melakukan rekonsiliasi anggaran dengan KPPN Semarang setiap bulan;
membuat laporan realisasi anggaran belanja setiap bulan dan membuat calk setiap akhir semester (6 bulan sekali), yang kemudian dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
membuat laporan masa pajak tiap bulan dan tahunan semua pegawai kepada KPPN Semarang
55
menata buku-buku administrasi keuangan sebagai berikut :
No
Jenis Kelengkapan Adm
Ada
Tdk Ada
Keterangan
1
2
3
4
5
1
Cash Forcasting
V
2
Buku Kas Umum
V
3
Buku Bank
V
4
Buku Penerimaan dan Penyetoran Pajak
V
5
Buku Kas Tunai
V
c) Urusan Umum Adapun urusan umum yang telah pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 4. Pembelian Alat Tulis Kantor secara bertahap sesuai program yang telah direncanakan, sesuai pelaksanaan DIPA tahun anggran 2012; 5. Melakukan perawatan dan atau perbaikan terhadap barang-barang inventaris, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 6. Mengelola barang-barang inventaris dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung R.I. 7. Mengelola surat-surat, baik surat masuk maupun surat keluar. 8. Mengelola perpustakaan. 9. Mengelola Laporan Sistem Informasi Managemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara berkala. 10. Mengelola kebersihan dan penataan lingkungan hidup. 11. Mengelola Alat Tulis Kantor (ATK) 12. Melakukan stok ofname barang setiap satu semester .dan 13. Melakukan ofname fisik barang setiap akhir tahun ,serta 14. Mengelola laporan. No
Jenis Kelengkapan Administrasi
1
2
Ada Tidak Ada
Keterangan
3
4
5
1
Arsip Surat Masuk
V
-
Arsip Surat Masuk tidak tersentral
2
Arsip Surat Keluar
V
-
Arsip Surat Keluar tidak tersentral
3
Kartu Kendali Surat
-
V
4
Buku Agenda Surat Masuk
V
-
Jumlah Surat Masuk:.2300 surat
5
Buku Agenda Surat Keluar
V
-
Jumlah Surat Keluar : 3882 surat
6
Lembar Disposisi
V
-
56
15. Administrasi Perpustakaan No
Jenis Kelengkapan Administrasi
Ada
Tdk
Keterangan
Ada 1 1
2 Ruang khusus Perpustakaan
3
4
5
-
V
Lemari perpus terletak di beberapa ruangan
2
Lemari Perpustakaan
V
-
Jumlahnya masih belum memadai
3
Buku Induk Inventaris Perpus
V
-
4
Label Buku
V
-
Sebagian buku lama belum diberi label
5
Katalog
-
V
Sebagian sudah dilaksanakan
6
Kantong Buku
-
V
Sebagian sudah dilaksanakan
7
Kartu Pinjam
V
-
8
Lembar Kembali
V
-
9
Buku Pinjam
V
-
2. Pengelolaan Perlengkapan Kantor
Sarana Gedung Kantor
Gambar 5.3: Gedung Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal ( Jl. Soekarno Hatta Brangsong – Kendal)
57
NO
NAMA BARANG
Tahun Perolehan
LUAS
1 Gedung Kantor Tanah 1979 750 m2 Bangunan kantor 1979/1980 153 m2 Perluasan ruang sidang 1983 120 m2 Rehab gedung kantor 1989 77 m2 Mushalla 1993 70 m2 2 Rumah Dinas I Tanah 1982 180 m2 Bangunan 1983 70 m2 3 Rumah Dinas II Tanah 1981 220 m2 Bangunan 2000 70 m2 4 Tanah 2009 7902 m2 Bangunan kantor 2012 1000 m2
KONDISI BARANG B RR RB
HARGA Rp Rp Rp Rp Rp
2.500.000 7.929.000 9.568.000 23.207.250 16.000.000
V V -
Rp Rp
2.500.000 5.173.000
V -
Rp Rp
1.000.000 26.000.000
V V V
Rp3.644.550.000 Rp2.496.884.000
V V V 1 1 0 -
-
Prasarana mebeleir dan alat kantor lainnya
MERK/TYPE 3
Th Jmlh Sat. Prlh Brg Brg. 4 5 6
Daihatsu/589 Toyota Innova
1997 2008
Honda/MCB Honda/GLP III Honda/NF 125 SD Honda Supra X 125 Honda Supra X 125
2000 2006 2007 2007 2008
1 1 1 1 1 1 1 1 5
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Harga Barang Satuan Jumlah 7 8 15.000.000 8.978.000 17.500.000 14.630.000 12.390.000 14.275.000
15.000.000 163.915.734 163.915.734 8.978.000 17.500.000 14.630.000 12.390.000 14.275.000 67.773.000
Kondisi Barang B RR RB 9 10 11 0
1 1 2 1 1 1 1 1
5
0
58
1
2 3 Komputer
4.
Jumlah Komputer Laptop
5.
Jumlah Laptop Printer
7.
Jumlah Printer AC.Split Jumlah AC.Split Filling Cabinet
8.
Jumlah Fill.Cabinet Almari
6.
Almari dipindahkan
3
4
Accer + 2 Printer Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 3 P 3 ( 2 unit ) + LAN Pentium 3 Pentium 3 Pentium 4 Pentium 4 P 4 + Printer Laser Pentium Pentium 4 Pentium 4
1996 1997 1997 2000 2001 2001 2002 2004 2005 2005 2005 2006 2008 2009
Acer aspire 1652 Thosiba M.100 Asus F9F Thosiba M.200 Thosiba A.605-P200
2006 2007 2007 2008 2009
Canon Canon Canon HP.Lazer Jet 5200 Canon Canon IP.1880 Canon LBP 2900
2002 2004 2004 2007 2007 2008 2008
LG.Plasmo
2003
Elite Datascriep Godrey Godrey Godrey Dalichi Daechi Asahi Bosh Brother Brother Brother Brother Brother Brother
1980 1982 1983 1984 1984 1985 1985 1985 1994 1996 1998 2002 2003 2006 2007
Jati Jati Jati Jati Jati Jati Jati Jati
1977 1978 1978 1978 1979 1981 1987 1988
5
6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 21 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Paket Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
7 7.500.000 3.000.000 2.000.000 5.470.000 2.000.000 15.150.000 3.365.000 3.300.000 4.585.000 6.500.000 1 6.500.000 3.300.000 7.500.000 14.300.000 12.000.000 14.018.000 13.500.000 12.600.000 660.000 425.000 369.000 13.000.000 585.000 575.000 1.500.000 3.275.000 92.500 110.000 118.000 138.850 120.000 195.000 145.000 137.500 251.000 300.000 499.000 780.000 800.000 1.075.000 935.000 67.500 65.000 63.000 85.500 60.000 110.000 277.500 190.000
8 7.500.000 6.000.000 2.000.000 10.940.000 2.000.000 15.150.000 3.365.000 3.300.000 4.585.000 6.500.000 3 6.500.000 3.300.000 30.000.000 101.140.003 14.300.000 12.000.000 28.036.000 13.500.000 12.600.000 80.436.000 1.320.000 425.000 369.000 13.000.000 585.000 575.000 1.500.000 17.774.000 3.275.000 3.275.000 92.500 110.000 118.000 138.850 120.000 195.000 145.000 137.500 251.000 300.000 499.000 780.000 800.000 1.075.000 935.000 5.696.850 67.500 65.000 63.000 85.500 60.000 110.000 277.500 190.000 918.500
9
10
1 1 4 6 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
11
1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 14 0 2 1 1 -
1 -
-
-
1 0 -
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0
0 1 1 1 1
59
1
2
3
4
Almari pindahan Jati Jati Jati Jati Jati Jati Jati Jati Jati
1992 1992 1996 1996 1997 2000 2000 2000 2007
Jumlah almari 9.
Meja Kerja
1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro Meja Sidang 1/2 biro Meja Sidang Meja Sidang biro Meja Sidang 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro Meja Sidang 1/2 biro Meja Sidang 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro 1/2 biro
1976 1976 1976 1976 1978 1978 1979 1980 1980 1980 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1986 1987 1989 1990 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1997 1999 2002 2004
Jumlah Meja Kerja 10. Kursi Kerja (Besi)
Kursi Kerja dipindahkan
Kursi besi/metal Kursi besi/metal Kursi besi/metal Kursi besi/metal Kursi besi/metal Kursi besi/metal Kursi besi/metal Sie horse Sinya Executive Sinya
1979 1981 1981 1981 1981 1982 1986 1988 1994 1995 1995
5
6
7
8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 18
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1 2 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 50
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
14,000 20,000 12,000 7,500 7,500 36,000 40,000 70,000 43,500 110,000 120,000 137,500 125,000 45,000 150,000 47,500 77,500 85,000 87,500 75,000 102,000 83,000 350,000 148,500 150,000 145,000 150,000 185,000 193,250 400,000 400,000 400,000
5 10 8 2 10 1 2 6 19 1 20 84
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
7,000 13,750 13,750 13,750 13,750 17,500 10,000 24,000 28,000 250,000 33,000
175,000 220,000 495,000 350,000 495,000 275,000 1,200,000 350,000 700,000
8
9
10 11
918,500 175,000 220,000 990,000 350,000 495,000 275,000 1,200,000 350,000 700,000 5,673,500
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
0 -
1 -
14,000 20,000 24,000 15,000 7,500 36,000 80,000 70,000 43,500 110,000 120,000 137,500 375,000 180,000 150,000 142,500 77,500 85,000 87,500 75,000 204,000 498,000 350,000 297,000 150,000 290,000 150,000 185,000 193,250 400,000 400,000 400,000 5,367,250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
-
35,000 137,500 110,000 27,500 137,500 17,500 20,000 144,000 532,000 250,000 660,000 2,071,000
5 10 8 2 5 5 1 2 6 15 4 1 20 10 35 39
0
1 1 1 1 1 -
0
4
60
1
2
3
4
5
Kursi besi/metal Isabel Isabel Isabel Oshinto Isabel Isabel 313 HL Isabel Chitose Elite/ El 902 Elite/ El 901 Elite/ El 802 Elite/ El 806 Elite/ El 808 Isabel Chitose
1996 1996 1996 1996 1997 1998 2001 2002 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
48 1 6 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 12 2 6 2 13 106
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu
1976 1976 1978 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1995 1996 2004
1 1 4 2 5 4 2 4 6 3 5 1 38
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
2,000 3,500 3,500 60,000 23,000 55,000 40,000 152,500 25,000 27,500 200,000 150,000
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
175,000 212,000 130,000 137,500 195,000 165,000 180,000 250,000 250,000 387,000 1,250,000 220,000 400,000
Kursi kerja pindahan
juml Kursi Besi 11 Kursi Kerja (Kayu)
Jml. Kursi Kayu 12. Mesin Ketik (11-13 Inci) Olimpia Olimpia Olimpia Brother Kofa Brother Royal Brother Brother Brother Olimpia Mesin Ketik (18-27 inci) Optima Sander Jml.Mesin Ketik
1977 1979 1985 1985 1986 1990 1990 1994 1995 1997 2002 1976 1982
13. Mesin Foto Copy
1997
Minolta
Jml.Mesin Foto Copy 14. Lemari Besi
6
1 Unit
7 185,000 125,000 89,750 85,000 400,000 300,000 200,000 210,000 500,000 150,000 1,250,000 1,050,000 625,000 775,000 650,000 323,900 193,300
12,000,000
1 Unit Brother
1996
1 Buah
375,000
8
9
10 11
2,071,000 45 0 39 185,000 1 750,000 6 89,750 1 85,000 1 400,000 1 300,000 1 400,000 2 210,000 1 500,000 1 900,000 6 1,250,000 1 1,050,000 1 7,500,000 12 1,550,000 2 3,900,000 6 647,800 2 2,512,900 13 24,301,450 62 41 39 2,000 3,500 14,000 120,000 115,000 220,000 80,000 610,000 150,000 82,500 200,000 150,000 1,747,000
1 1 2 5 4 4 6 3 5 1 32
-
1 3 2 -
175,000 212,000 130,000 137,500 195,000 330,000 180,000 250,000 250,000 387,000 1,250,000 220,000 400,000 4,116,500
1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
12,000,000
1
-
-
12,000,000
1
-
-
375,000
1
-
-
0
9
6 1 1 1 1 1 -
0
5
61
1
2
15. Rak Kayu Rak Besi
3 Rak Susun -
4 1952 1981 1981 1984 1992 1999
Jml.Rak Besi dan Kayu 16. Brandkas
Besi Besi Besi/Otafuku Besi
1980 1980 1986 1996
Jml.Brandkas 17. Papan Fisual/Nama
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu
1978 1979 1979 1982 1983 1992 1999
Jml.Papan nama 18. White Board
Kayu Kayu
1982 1987
Jml.White Board 19. Perkakas lainnya Sound System Megaphone Tustel Radio Telivisi Amplifier Timbangan barang Dispenser Gucci Alat Tennis Loud Speker Loud Speker Mesin Pengisap Debu Tangga Aluminium Kaca Hias Kaca Hias Kaca Hias Sice Sice Sice Sice Sice Bangku Panjang Bangku Panjang Jml.Perk. Lainnya 20. Meja Komputer
Jml.Meja Komputer
Td 3 H B&Q Sunway Fujika Tens Panasonik 17 Inc Sanyo Tempat Air Minum Papan/kayu Simbada Mira Atlanta Kayu Kayu
1993 2005 1994 1993 1999 1998 1992 1985 2005 2001 1980 2004 2006 1997 2003 2003 2005 2005 1979 1982 1992 1995 2005 1982 2000
Kayu Kayu Kayu Kayu
2005 2005 2006 2006
5
6
7
8
9
300 133,500 27,500 155,000 160,800 105,000 582,100
1 2 1 2 1 3 10
-
15,000 16,000 500,000 175,000 706,000
1 1 1 1
-
25,000 70,000 15,000 20,000 27,500 27,500 90,000 275,000
2 1 1 1 1
1 1 2
1 2 1 2 1 3 10
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
300 66,750 27,500 77,500 160,800 35,000
1 1 1 1 4
Buah Buah Buah Buah
15,000 16,000 500,000 175,000
1 2 1 2 1 1 1 9
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
25,000 35,000 15,000 10,000 27,500 27,500 90,000
1 Buah 1 Buah 2 Buah
7,500 14,750
7,500 14,750 22,250
125,000 600,000 130,000 100,000 950,000 700,000 220,600 20,000 800,000 100,000 70,000 1 125,000 287,750 275,000 1 38,000 31,000 215,000 175,000 175,000 465,000 2,350,000 15,000 1
375,000 600,000 130,000 100,000 950,000 700,000 220,600 20,000 800,000 300,000 70,000 6 125,000 287,750 275,000 5 38,000 62,000 215,000 175,000 175,000 465,000 2,350,000 300,000 5 8,733,366 200,000 300,000 400,000 360,000 1,260,000
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 20 5 62 1 1 2 1 5
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
200,000 300,000 200,000 360,000
10 11 0
4
0 -
0 -
6
0 1 2 -
0 -
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 19 19 37 1 1 2 1 5 0
3 1 1 0
62
REKAPITULASI BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA (BMN) PENGADILAN AGAMA KENDAL
1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Kend.Roda 4 Kend.Roda 4 Kend.Roda 2 Komputer Lap-Top Printer Ac.Split Filling Cabinet Lemari Meja Kerja Kursi Besi Kursi Kayu Mesin Ketik Foto Copy Lemari Besi Rak Kayu/Besi Brandkas Papan Nama White Board Perkakas Lainnya Meja Komputer Temp.Tidur/Sketsel Kipas Angin Telephone Facsimile Jam Elektronik Jml.Seluruhnya
3
4
5 1 1 5 16 4 5 1 15 18 50 142 38 14 1 1 10 4 9 2 62 5 4 28 9 1 15 461
6 Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
7
8 12.000.000 53.498.000 67.840.003 54.336.000 15.114.000 3.275.000 5.696.850 5.673.500 5.367.250 24.301.450 1.747.000 4.116.500 12.000.000 375.000 582.100 706.000 275.000 22.250 8.773.366 1.268.000 415.000 3.389.000 2.200.001 1.345.000 1.871.750 286.188.020
9 1 4 16 4 5 1 13 17 46 103 32 9 1 1 10 4 6 2 60 5 4 18 9 1 12 384
10 11 1 1 1 -
1 1 4 39 6 5 3 1 10 3 3 73
63
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan Pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Pengadilan Agama Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2012, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Kinerja Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal tahun 2012 hampir setara dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan indicator pada tahun 2012 mampu menyelesaikan perkara sekitar 77,92% sedangkan tahun 2012 penyelesaian perkara mencapai 77,19%.dari total perkara yang ditangani sejumlah 3684 perkara, atau perkara yang dapat diputus sebanyak 2898 perkara, sehingga sisanya sebanyak 786 perkara atau 21,33 %.
2.
Sisa perkara sebanyak 786 perkara adalah sebagian besar perkara ghaib yang menurut aturan perundang-undangan harus dipanggil melalui mass media dan waktunya minimal 4 bulan dari pendaftaran.
3.
Pelaksanaan Bindalmin dengan SIADPA telah berjalan meskipun perlu penyempurnaan lebih lanjut;
4.
Pelaksanaan DIPA tahun 2012 pada dasarnya telah terlaksana dengan baik sesuai pagu yang ada, dan ada sisa anggaran pembangunan gedung tahap II dari pagu sebesar Rp1.952.684.000,00 setelah dilelang Rp 1.306.409.000,00 dan sisa sebesar Rp 286.275.000 dimaksimalkan untuk pembangunan pemasangan paving dan pembuatan tiang bendera dengan biaya sebesar Rp 275.714.000,00 ( dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah )
5.
Pelaksanaan administrasi kesekretariatan pada umumnya berjalan dengan baik, kecuali kepustakaan yang belum tertata secara profesional, mengingat tempat dan ruangan serta tenaga yang terbatas;
6.
Jumlah personalia terutama staf di kesekretariatan sangat minim dan secara keseluruhan belum memenuhi standar Pengadilan Kelas IA.
7.
Untuk menunjang program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal telah berhasil membangun website dengan alamat www-pa.kendal.go.id
B. Saran-Saran 1. Untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kendal untuk tahap II sudah selesai pada tahun 2012 dengan mengunakan anggaran DIPA tahun 2012, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pengadaan Air Conditioner dan pagar keliling demi keamanan dan kenyamanan kerja dan mohon Tenaga Honorer yang sudah lama mengabdi, selama kurang lebih lima tahun antara lain : 1 . Rohman. 2. Muhamad Arifin dan 3. Muhamad Nazaruddin serta 4. Sutaryanto, mohon kirannya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat membantu nasib pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil.
65
