KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, kareana atas berkah dan Rahmat Nya, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat menyelesaikan pembuatan rencana strategis ( renstra ) tahun 2013 ini. Dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 20102035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010-2014 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Perumusan rencana strategis Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan rencana strategis ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama pada tahun yang akan datang, serta berguna bagi semua pihak terkait. Madiun, 13 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, TTD Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH. NIP. 19670716 199303 1 009.
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB I
PENDAHULUAN
3
1.1
KONDISI UMUM
4
1.2
POTENSI DAN PERMASALAHAN
5
BAB I I
BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN
7
2.1
VISI
8
2.2
MISI
8
2.3
TUJUAN
10
2.4
SASARAN STRATEGIS
10
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1
ARAH
KEBIJAKAN
12
DAN
STRATEGI
MAHKAMAH
13
DAN
STRATEGI
PENGADILAN
19
AGUNG RI 3.2
ARAH
KEBIJAKAN
AGAMA KABUPATEN MADIUN
BAB IV
PENUTUP
24
LAMPIRAN: Matrik Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2010-2014 Matrik Pendanaan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2010-2014
2
BAB I PENDAHULUAN
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik apabila adanya permasalahan dan hambatan yang ada tidak ditata ulang dan diperbaharui , karena reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur pemerintah, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang diantaranya adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi. Dari beberapa peraturan tersebut di atas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya mengimplemantasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan system AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi tujuan area/ bidang Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya berdasarkan kerangka (framework) “Pengadilan yang ideal” yang meliputi : 1. Area manajemen dan kepemimpinan badan peradilan. 2. Kebijakan peradilan 3. Sumber daya manusia, material dan keuangan
4
4. Proses peradilan/ pengadilan 5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan 6. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan, dan 7. Kepercayaan publik Perumusan rencana strategis yang memuat tujuan area/ bidang Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya rencana strategis pada setiap instansi pemerintah. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Agama memiliki potensi yang meliputi : 1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain; 3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung RI 4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi 5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan 6. Memiliki pedoman perilaku hakim 7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada public
5
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi Negara lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal Dengan adanya potensi- potensi tersebut Pengadilan Agama sepatutnya berusaha menjaga dan lebih mengembangkan potensi tersebut, yang salah satunya dengan perumusanrencana strategis sebagai pedoman dan arah proses pembaharuan
yang
dilakukan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
khususnya. Namun disamping adanya potensi Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Agama juga mempunyai permasalahan atau kelemamahan di bidang : 1. Manajemen dan kepemimpinan 2. Kebijakan Pengadilan 3. Sumber daya 4. Proses Peradilan/ pengadilan (manajemen perkara) 5. Kepuasan pengguna pengadilan 6. Keterjangkauan pengadilan 7. Kepercayaan public Beberapa kelemahan tersebut menjadi pemacu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun khususnya untuk bisa mengatasinya. Diantaranya pemberian pelayanan meja informasi semaksimal mungkin dan menerima pengaduan masyarakat. Untuk masyarakat tidak mampu tersedia biaya prodeo dan layanan Pos bantuan hukum, dan sidang keliling bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan. Hal tersebut juga ditunjang manajemen perkara yang baik, yaitu pengadministrasian proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, putusan, minutasi berkas perkara. Sehingga proses penyampaian salinan putusan dan penerbitan akta cerai serta penyampaian akta cerai kepada para pihak bisa berjalan dengan lancar.
6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 VISI Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. ” 2.2 MISI Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Profesionalisme Hakim dan Aparat Peradilan Agama ;
2.
Mewujudkan kemandirian Peradilan Agama dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi Peradilan;.
3.
Meningkatkan sistim pemberkasan perkara, termasuk berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ( PK );
4.
Meningkatkan kwalitas
pelayanan hokum yang berkeadilan kepada
masyarakt pencari keadilan; 5.
Meningkatkan kajian Hukum Islam (Syari’at) sebagai sumber hokum materiil peradilan Agama. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun dalam melayani masyarakat pencari keadilan berpedoman kepada Peratuaran Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Permenpan dan RB ) Nomor 20 Tahun 2010
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan akan
senantiasa mendukung langkah Mahkamah Agung R I sebagai Lembaga yang
8
telah terlebih dahulu
ditetapkan sebagai proyek percontohan
Reformasi
Birokrasi yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perobahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah,
terutama
menyangkut
aspek-aspek
penataan
kelembagaan
(organisasi), peraturan ketatalaksanaan (business process), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan (Good Gavermance). Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2.
Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3.
Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4.
Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5.
Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6.
Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7.
Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8.
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9.
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1.
Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2.
Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3.
Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
9
4.
Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5.
Pelayanan Publik yang prima.
6.
Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7.
“Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
8.
Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun . 2.3 TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2.
Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
yang
profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3.
Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
4.
Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
2.4 SASARAN STRATEGIS Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 1.
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2.
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3.
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
4.
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien;
10
2.5 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 1.
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, program utamanya : a.
Prosentase Penyelesaian Perkara
b.
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
c.
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
d.
Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling
2.
e.
Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
f.
Prosentase Pelayanan Meja Informasi
g.
Prosentase Minutasi Berkas Perkara
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel, program utamanya :
3.
a.
Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.
b.
Prosentase proses pemeriksaan perkara
c.
Prosentase proses administrasi putusan perkara.
d.
Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
e.
Prosentase penerbitan akta cerai
f.
Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi, program utamanya : Prosentase mediasi yang berhasil
4.
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien, program utamanya : Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH
KEBIJAKAN
DAN
STRATEGI
MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK INDONESIA Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : 1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK 2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten 3. Penyederhanaan Proses Berperkara 4. Penguatan Akses pada keadilan 2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut : 1. Modernisasi manajemen perkara; 2. Penataan ulang organisasi menajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen perkara 3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pusat Penelitian dan pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahakamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung
13
pengembangan dan pembangunan substansi hokum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. 4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Makkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut
sebagai
Competency
Based
HR
Management
(CBHRM).
Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi 2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 4. Pola karir berbasis kompetensi. 5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan criteria obyektif, berintegrasi
dan
professional,
maka
Mahkamah
Agung
RI
akan
mengembangkan “ Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) }”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi : 1. Kelembagaan (institusional); 2. Sarana dan prasarana yang diperlukan; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan; 5. Pemanfaatan hasil diklat;
14
6. Anggaran diklat, serta 7. Kegiatan
pendukung
lainnya
(misalnya
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan). Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu : 1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat; 2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan. 6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Pasal 81 A ayat (1) Undang- Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “ Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara “. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut : a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan; b. Mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan; c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan; d. Mendorong dibentuknya undang- undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan. Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi : 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
15
a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan peradilan; b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja; c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah; d. Restrukturisasi program dan kegiatan; e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan; f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM; g. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agungdilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran; b. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a.
Membuat Rancangan Undang- Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
b.
Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
c.
Peraturan perundang- undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
d.
Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
e.
Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
f.
Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :
16
1.
Mahkamah agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan asset;
2.
Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola asset, dari pendekatan administrative asset menjadi manajemen asset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hokum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas public, dan kepastian nilai;
3.
Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola asset;
4.
Mahkamah Agung akan melakukan penertiban asset;
5.
Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan asset;
6.
Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;
7.
Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8.
Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9.
Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu. 8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahakamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal- hal berikut ini : a.
Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
b.
Peningkatan system administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
17
c.
Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis computer;
d.
Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan control atas kinerja;
e.
Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakanfasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh; Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahakmah Agung dan
lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut : 1.
Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2.
Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya system informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemnafaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hokum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3.
Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hokum lain, dalam kerangka menuju system pelayanan hukum terpadu (integrated justice system)
9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu : 1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan 2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan 3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
18
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat 5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. 10. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah- langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah : 1.
Membangun kultur keterbukaan di pengadilan
2.
Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3.
Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4.
Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5.
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.
3.2. ARAH
KEBIJAKAN
DAN
STRATEGI
PENGADILAN
AGAMA
KABUPATEN MADIUN. Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2010-2014 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : 1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi
19
kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Penyederhanaan Proses Berperkara 2. Penguatan Akses pada keadilan 2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan. 3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. 4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Makkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut
sebagai
Competency
Based
HR
Management
(CBHRM).
Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 2. Remunerasi berbasis kompetensi
20
3. Pola karir berbasis kompetensi. 5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti,
sehingga
diharapkan
dapat
meningkatkan
kualitas
dan
profesionalisme aparat Peradilan Agama. 6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi : 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a.
Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
b.
Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
c.
Restrukturisasi program dan kegiatan;
d.
Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
e.
Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
f.
Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan : a.
Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
b.
Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
c.
Evaluasi SOP penerimaan dan belanja
d.
Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Peradilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
21
2. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a.
Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
b.
Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
c.
Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut : 1.
Penertiban asset;
2.
Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3.
Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;
4.
Melakukan sertifikasi tanah;
5.
Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6.
Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , aplikasi SIADPA, dan lain- lain dan melaksanakan integrasi data dan informasi. 9. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun difokuskan pada 6 ( enam ) bidang pengawasan, yaitu: 1.
Bidang Administrasi perkara tentang Prosedur Penerimaan Perkara dan Register
Perkara;
2.
Bidang Administrasi perkara tentang Keuangan dan Pelaporan Perkara;
3.
Bidang Administrasi Persidangan dan Penyelesaian Perkara;
22
4.
Bidang Keuangan Kantor ( DIPA );
5.
Bidang administrasi umum Kesekretariatan;
6.
Bidang Kepegawaian.;
10. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; 2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan kepada masyarakat;
23
BAB IV PENUTUP
24
BAB IV PENUTUP Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang beresiko, dengan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis, usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Artinya Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala
dengan
yang ada atau yang muncul
kemudian. Dari pengertian diatas maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2010-2014 . Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada pemikiran bahwa tanpa suatu perencanaan, kita tidak akan bisa mencapai keberhasilan, tidak akan mengetahui tujuan, apa sebenarnya yang akan kita capai, dan langkah apa sebenarnya yang akan kita usahakan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengingat perubahan dilingkungan masyarakat sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat diadakan upaya kajian kembali dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya, dan demikian terima kasih. Madiun, 13 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, TTD Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH. NIP. 19670716 199303 1 009.
25
